1. OLEH
AHMAD SOLIHIN, SH
DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN
PANWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA
DISAMPAIKAN PADA ACARA RAKER PANWAS KEC.
SE-KAB DAIRI
22 JANUARI 2013
2. Penanganan pelanggaran adalah
serangkaian proses dari mulai penerimaan
laporan/temuan, pengumpulan buktibukti, mengklarifikasi, sampai penerusan
hasil kajian atas laporan/temuan kepada
instansi yang berwenang.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
3. Laporan pelanggaran adalah laporan
yang disampaikan secara lisan dan/atau
tulisan oleh seorang/lebih anggota
masyarakat, pemantau Pemilu, maupun
pasangan calon dan/atau tim kampanye
kepada Pengawas Pemilu tentang
dugaan terjadinya pelanggaran
Pemilukada.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu
Indonesia”
5.
Pada saat penyerahan laporan, si Pelapor
akan diberikan sebuah tanda terima, Formulir
Model A-2 KWK dari Peraturan Bawaslu No. 2
Tahun 2012. Pengawas Pemilu WAJIB
memberikan bukti tanda penerimaan laporan
pelanggaran tersebut.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
6. Laporan ini akan diserahkan secara tertulis atau
lisan berisikan:
1. Nama dan alamat pelapor;
2. Waktu dan tempat kejadian perkara;
3. Nama dan alamat pelanggar;
4. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
5. Uraian kejadian.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
7.
Pengawas Pemilukada mengkaji setiap
laporan yang diterima dan memutuskan
untuk menindaklanjuti atau tidak
menindaklanjuti paling lama 7 (tujuh)
hari setelah laporan diterima.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu
Indonesia”
8.
Dalam hal Pengawas Pemilukada memerlukan
keterangan tambahan dari pelapor untuk
melengkapi laporan, keputusan dilakukan
paling lama 14 (empat belas) hari setelah
laporan diterima.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
9.
Pengawas Pemilu dapat mengundang pihak
pelapor dan terlapor maupun pihak terkait
lainnya untuk memberikan klarifikasi atas
laporan yang diterima.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
10.
Keputusan Panwaslu atas
penanganan laporan
pelanggaran wajib diputuskan
dalam rapat pleno Panwaslu.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu
Indonesia”
11. DEFINISI
Upaya meminta keterangan
dari pelapor, terlapor, saksi
dan/atau ahli mengenai
suatu permasalahan
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
12. TUJUAN
Menguji kebenaran, atau melengkapi atau
mendapatkan informasi atau data yang
diperlukan dari seseorang melalui proses
tanya jawab
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
13. UNDANGAN
Disampaikan
secara layak mis :
waktu 3 hari kerja, scr
langsung/faks
MEMPERSIAPKAN DATA
/INFO AWAL
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
14. o
o
o
o
o
Meminta keterangan di bawah sumpah untuk
meminimalisasi data/info palsu
Hindari perdebatan yang tidak perlu
Konfirmasi terhadap data/informasi yg
dianggap penting
Dokumentasi (notulen, record, foto)
Dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
15. a.
b.
c.
d.
BA Klarifikasi dibuat rangkap
BA Klarifikasi dibubuhi materai
Pihak terklarifikasi & klarifikator
memparaf setiap halaman dan
menandatangani BA Klarifikasi
Menyerahkan salinan BA Klarifikasi kepada
pihak terklarifikasi
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu
Indonesia”
16. Format undangan klarifikasi, format
sumpah, Berita Acara mengacu
kepada PERATURAN BAWASLU
NO. 2 / 2012
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu
Indonesia”
18.
Keputusan Panwaslu atas penanganan
laporan pelanggaran disampaikan
kepada pelapor dan diumumkan di
Sekretariat Panwaslu.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
19.
Pelapor akan diberitahukan tentang
KEPUTUSAN melalui “PEMBERITAHUAN
TENTANG STATUS LAPORAN” Lampiran
Formulir A-10KWK Peraturan Bawaslu No.
2 Tahun 20012. Walaupun tidak diharuskan,
demi keadilan, akan sangat dianjurkan
bahwa pihak-pihak yang kepada siapa
keberatan tersebut diajukan (pihak terlapor)
juga diberi tahu.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
20.
Pelanggaran PIDANA =
Pelanggaran pidana Pemilu Kada
adalah pelanggaran terhadap
ketentuan pidana Pemilu Kada
yang diatur dalam UndangUndang ini yang
penyelesaiannya dilaksanakan
melalui pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu
Indonesia”
21. ADMINISTRASI = Pelanggaran administrasi
Pemilu adalah pelanggaran terhadap
ketentuan Undang-Undang ini yang bukan
merupakan ketentuan pidana Pemilu dan
terhadap ketentuan lain yang diatur dalam
Peraturan KPU.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
22.
KODE ETIK = yaitu satu kesatuan landasan
norma moral,etis, dan filosofis yang menjadi
pedoman bagi perilaku penyelenggara
pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang,
patut atau tidak patut dilakukan dalam
semua tindakan dan ucapan.
“Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu
Indonesia”
23. UNSUR DELIK TINDAK PIDANA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH
(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008)
Pasal
Subyek
Kesengajaan
Peristiwa Pidana
1
Memberikan
keterangan yang
tidak benar
2
3
Mengenai diri sendiri Tentang suatu hal
Diri orang lain
yang diperlukan
untuk pengisian
daftar pemilih
Sanksi
Kualifikasi
Delik
Ps.115 ayat
(1)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Penjara:
Laporan
Min: 3 bln
Max: 12 bln
Denda
Min: 3 jt
Max: 12 jt
Ps.115 ayat
(2)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Menyebabkan
orang lain
kehilangan
Hak pilihnya
Penjara:
Aduan
Min: 12 bln
Max: 24 bln
Denda
Min: 12 jt
Max: 24 jt
Ps.115 ayat
(3)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Memalsukan yang
menurut UU ini
diperlukan utk
menjalankan suatu
perbuatan
Untuk digunakan
Seolah-olah sah
sendiri
atau tidak
Digunakan orang lain dipalsukan
Penjara:
Laporan
Min: 36 bln
Max: 72 bln
Denda:
Min: 36 jt
Max:72 jt
24. Pasal
Subyek
Kesengaja
an
Peristiwa Pidana
1
Sanksi
2
Tidak sah atau
dipalsukan
Menggunakannya
Menyuruh orang
lain
menggunakannya
3
Sebagai sah
Untuk terdaftar
sebagai pemilih
dalam Pemilu
Kada menurut
UU ini
Ps. 115
ayat (4)
UU No :
32/2004
Setiap orang
Sengaja
dan
mengetah
ui
Suatu
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (3)
Ps.115
ayat (5)
UU No :
32/2004
Setiap orang
Saat pendaftaran
pemilih
Menghalanghalangi seseorang
Ps.115
ayat (6)
UU No :
32/2004
Setiap orang
Dengan
kekerasan
Dengan
ancaman
kekuasaa
n yang
ada
padanya
sengaja
Memberikan
keterangan tidak
benar
Menggunakan
palsu
Seolah-olah sebagai Tentang suatu
yang sah
hal yang
diperlukan bagi
persyaratan
untuk menjadi
pasangan calon
kepala
daerah/wakil
kepala daerah
Kualifikasi
Delik
Penjara:
Laporan
Min: 36
bln
Max:72
bln
Denda:
Min: 36 jt
Max: 72 jt
Penjara:
Laporan
Min: 12
bln
Max: 36
bln
Denda:
Min: 12 jt
Max: 36 jt
Penjara:
Laporan
Min: 36
bln
Max: 72
bln
Denda
Min: 36 jt
Max: 72 jt
25. Pasal
Subyek
Kesengajaan
Peristiwa Pidana
1
Memberikan
keterangan
tidak benar
Menggunakan
identitas palsu
2
Untuk mendukung
bakal pasangan
calon
perseorangan
kepala daerah dan
wakil kepala
daerah
sebagaimana
dimaksud pasal 59
Sanksi
Kualifikasi
Delik
Penjara:
Min: 12
bln
Max: 36
bln
Denda
Min:
12 jt
Max: 36 jt
Laporan
3
Ps.115
ayat (7)
UU No :
12/2008
Setiap orang
sengaja
Ps. 115
ayat (8)
UU No :
12/2008
Anggota PPS
Anggota PPK
Anggota KPU
Kab/Kota
Anggota KPU
Provinsi
Sengaja
Memalsukan
daftar
dukungan
Calon
perseorangan
sebagaimana
diatur dalam UU
ini
Penjara:
Min: 36
bln
Max: 72
bln
Denda:
Min 36 jt
Max: 72 jt
Laporan
Ps.115
ayat (9)
UU No :
12 /2008
Anggota PPS
Anggota PPK
Anggota KPU
Kab/Kota
Anggota KPU
Provinsi
sengaja
Tidak
melakukan
verifikasi dan
rekapitulasi
Calon
pereseorangan
Penjara:
Min 36
bln
Max: 72
bln
Denda:
Min: 36 jt
Max: 72 jt
Laporan
26. Pasal
Subyek
Kesengaja
an
Ps.116
ayat (1)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Ps.116
ayat (2)
UU No :
32/2004
Setiap orang
Ps.116
ayat (3)
UU No :
32/2004
Setiap orang
Peristiwa Pidana
Sanksi
3
Untuk masingmasing
pasangan calon
sebagaimana
dimaksud pada
ps.75 ayat (2)
Kualifikasi
Delik
1
Kampanye di
luar jadwal
2
Waktu yang telah
ditetapkan oleh
KPUD
sengaja
Melanggar
ketentuan
larangan
pelaksanaaan
kampanye
Sebagaimana
dimaksud pada
ps.78 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f
Penjara:
Min: 3 bln
Max: 18
bln
Denda:
Min: 600
rb
Max: 6 jt
sengaja
Melanggar
ketentuan
larangan
pelaksanaaan
kampanye
Sebagaimana
dimaksud ps.78
huruf g, huruf h,
huruf i, dan huruf j
Ps.79 ayat (1), ayat
(3), dan ayat (4)
Penjara:
Laporan
Min: 1 bln
Max: 6 bln
Denda:
Min: 100
rb
Max:
1 jt
Penjara:
Laporan
Min: 15 hr
Max: 3 bln
Denda:
Min: 100
rb
Max: 1 jt
Laporan
27. Pasal
Subyek
Kesengaj
aan
Peristiwa Pidana
Ps.116
ayat (4)
UU No :
32/2004
Setiap pejabat
negara
Pejabat
structural dan
fungsional
dalam jabatan
negeri
Kepala desa
sengaja
Ps.116
ayat (5)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Mengacaukan
Menghalangi
mengganggu
Ps.116
ayat (6)
UU No :
32/2004
Setiap orang
Memberi
Menerim
a
Dana kampanye
melebihi batas
1
Melanggar
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
ps.83
Sanksi
Kualifikasi
Delik
Penjara:
Min: 1
bln
Max: 6
bln
Denda:
Min: 600
rb
Max: 6 jt
Laporan
Jalannya kampanye
Penjara:
Min: 1
bln
Max: 6
bln
Denda:
Min: 600
rb
Max: 6 jt
Laporan
Yang ditentukan
sebagaimana
dimaksud dalam
ps.83 ayat (3)
Penjara:
Min:
4 bln
Max: 24
bln
Denda:
Min: 200
jt
Max: 1
Milyar
2
3
28. Pasal
Ps.116
ayat (7)
UU No :
32/2004
Subyek
Setiap orang
Kesengaja
an
sengaja
Peristiwa Pidana
1
Menerima
Memberi
2
Dana kampanye
Dan/atau tidak
memenuhi
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam
ps.85 ayat (2)
Ps.116
ayat (8)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Memberikan
keterangan tidak
benar
Dalam laporan
dana kampanye
sebagaimana
diwajibkan dalam
UU ini
Sanksi
3
Dari atau kepada
pihak-pihak
yang dilarang
sebagaimana
dimaksud pada
ps.85 ayat (1)
Kualifikasi
Delik
Penjara:
Min: 4 bln
Max: 24
bln
Denda:
Min: 200
jt
Max: 1
Milyar
Laporan
Penjara:
Min: 2 bln
Max: 12
bln
Denda:
Min: 1 jt
Max: 10 jt
Laporan
29. Pasal
Ps.116
ayat (7)
UU No :
32/2004
Ps.116
ayat (8)
UU No :
32/2004
Subyek
Setiap orang
Setiap orang
Kesengajaan
sengaja
sengaja
Peristiwa Pidana
1
Menerima
Memberi
2
Dana kampanye
Dan/atau
tidak
memenuhi
kewajiban
sebagaimana
dimaksud
dalam ps.85
ayat (2)
Memberikan Dalam laporan
keterangan
dana kampanye
tidak benar
sebagaimana
diwajibkan dalam
UU ini
Sanksi
3
Dari atau
kepada pihakpihak yang
dilarang
sebagaimana
dimaksud pada
ps.85 ayat (1)
Kualifikasi
Delik
Penjara:
Min: 4
bln
Max: 24
bln
Denda:
Min: 200
jt
Max: 1
Milyar
Laporan
Penjara:
Laporan
Min: 2
bln
Max: 12
bln
Denda:
Min: 1 jt
Max: 10 jt
30. Pasal
Subyek
Kesengajaan
Peristiwa Pidana
Sanksi
Penjara: Min: 2
bln
Max: 12 bln
Denda: Min: 1
jt
Max: 10 jt
1
Menggunakan
kekerasan
ancaman
kekerasan
menghalanghalangi
2
seseorang yang
akan melakukan
haknya untuk
memilih
Laporan atau
aduan
Penjara:
Min: 2 bln
Max: 12 bln
Denda:
Min: 1 jt
Max: 10jt
Laporan
Penjara: Min:
15 hr
Max; 60 hr
Denda: 100 rb
Max: 1 jt
Laporan
3
Supaya:
Tidak
menggunakan
hak pilihnya
Memilih
pasangan calon
tertentu
Menggunakan
hak pilihnya
dengan cara
tertentu
sehingga
suaranya
menjadi tidak
sah
Untuk
menggunakan
hak pilih
Kualifikasi
Delik
Ps.117
ayat (1)
UU No :
32/2004
Setiap
orang
sengaja
Ps.117
ayat (2)
UU No :
32/2004
Setiap
orang
sengaja
Memberi
menjanjikan
Uang atau materi
lainnya
Ps.117
ayat (3)
UU No :
32/2004
Setiap
orang
sengaja
Pada waktu
pemunguntan
suara
Mengaku dirinya
sebagai orang lain
31. Pasal
Subyek
Kesengajaan
Peristiwa Pidana
1
Pada waktu
pemungutan
suara
Ps.117
ayat (4)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Ps.117
ayat (5)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Seorang
majikan
atasan
Tidak
memberikan
kesempatan
Kepada seorang
pekerja
Penjara:
Laporan
Min: 1
bln
Max: 4
bln
Denda:
Min: 1 jt
Max: 10 jt
Penjara:
Min: 6
bln
Max: 3
thn
Denda:
Min: 1 jt
Max:
10 jt
Untuk
memberikan
suaranya
Kualifikasi
Delik
3
Menggagalkan
pemungutan
suara
Ps.117
ayat (6)
UU No :
32/2004
2
Memberikan
suaranya lebih
dari satu kali di
satu TPS atau
lebih TPS
Sanksi
Kecuali
dengan
alasan
bahwa
pekerjaan
tersebut
tidak bisa
ditinggalka
n
Laporan
Penjara:
Laporan
Min: 2
bln
Max: 12
bln
Denda:
Min: 1jt
Max: 10 jt
32. Pasal
Subyek
Kesengajaan
Peristiwa Pidana
1
Pawa waktu
pemungutan suara
Sanksi
2
Mendamping
i seorang
pemilih
3
Selain yang
diatur
sebagaimana
dimaksud ps.89
ayat (1)
Memberitahuka
n pilihan si
pemilih kepada
orang lain
Ps.117
ayat (7)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Ps.117
ayat (8)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Bertugas
Sebagaimana
membantu pemilih dimaksud
dalam ps.89
ayat (2)
Ps. 118
ayat (1)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Melakukan
perbuatan:
Menyebabkan
suara seorang
pemilih menjadi
tidak berharga
Menyebabkan
pasangan calon
tertentu mendapat
tambahan suara
Perolehan
suaranya
berkurang
Kualifikasi
Delik
Penjara:
Min: 2 bln
Max: 12
bln
Denda:
Min: 1 jt
Max: 10 jt
Laporan
Penjara:
Min: 2 bln
Max: 12
bln
Denda:
Min: 1 jt
Max: 10 jt
Penjara:
Laporan
Min: 2 bln
Max: 1 thn
Denda:
Min: 1 jt
Max: 10 jt
33. Pasal
Subyek
Kesengajaan
Ps.118
ayat (2)
UU No :
32/2004
Setiap orang
sengaja
Ps.18 ayat
(3)
UU No :
32/2004
Setiap orang
Ps.118
ayat (4)
UU No :
32/2004
Setiap orang
Peristiwa Pidana
1
Merusak
Menghilangkan
2
Hasil
pemungutan
suara yang sudah
disegel
kelalaian
Menyebabkan
Rusak
Hilangnya
Hasil
pemungutan
suara yang sudah
disegel
sengaja
Mengubah:
Hasil
penghitungan
suara
Berita Acara
Sertifikat hasil
penghitungan
suara
Sanksi
Kualifikasi
Delik
Penjara:
Min: 4
bln
Max: 2
thn
Min: 2 jt
Max: 200
jt
Penjara:
Min: 15
hr
Max: 2
bln
Denda:
Min: 100
rb
Max: 1 jt
Penjara:
Min: 6
bln
Max: 3
thn
Denda:
Min: 100
jt
Max: 1
Milyar
Laporan
3
Laporan
34. Pasal
Subyek
Kesengajaan
Peristiwa Pidana
1
Ps.119
UU No :
32/2004
Penyelenggara
Pemilu
Pasangan calon
sengaja
Melakukan
tindak pidana
ps.115, ps.116,
ps.117, dan
ps.118
2
Sanksi
Kualifikasi
Delik
Penajara:
ditambah
1/3 (satu
pertiga)
Laporan
3