Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih

on

  • 3,398 reproducciones

 

Estadísticas

reproducciones

reproducciones totales
3,398
reproducciones en SlideShare
3,398
reproducciones incrustadas
0

Actions

Me gusta
0
Descargas
34
Comentarios
2

0 insertados 0

No embeds

Accesibilidad

Detalles de carga

Uploaded via as Microsoft Word

Derechos de uso

© Todos los derechos reservados

Report content

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    ¿Está seguro?
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
Publicar comentario
Edite su comentario

Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih Document Transcript

  • 1. “PER KPU NO 26 TAHUN 2013 MEMICU TRANSMIGRASI PEMILIH”1 Oleh : Ahmad Solihin.2 Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan Negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan Negara terbentuk melalui pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat yang diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Karena pemerintah tidak bisa bertindak apapun mengenai Negara tanpa persetujuan rakyat. Oleh sebab itu ada DPR dan DPD yang mewakili rakyat. Pemilu merupakan bentuk demokrasi langsung. Bertujuan untuk memilih pemimpin rakyat, untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, untuk membentuk pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya, untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia. Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk mencapai tujuan Negara sesuai dengan persetujuan rakyat. Pemilihan Umum 9 April 2014 tinggal beberapa hari lagi. Pemilihan Umum yang bertujuan untuk melakukan pergantian anggota DPR,DPD dan DPRD Kab/Kota secara damai merupakan sarana kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Bab VIIB UUD 1945 Pasal 22E(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari amandemen ke III dari UUD 1945. Peserta Pemilu 2014 yang di ikuti oleh 12 partai politik Nasional dan 3 partai politik lokal tentunya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan partainya untuk lolos menjadi peserta Pemilu dengan segala persyaratan yang sangat ketat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan diverifikasi secara factual maupunpartai politik oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dari Sebelumnya, tercatat dari 46 parpol yang mendaftar ternyata sebanyak 12 parpol dinyatakan gagal dalam memenuhi persyaratan berkas awal. Dan ditambah lagi dengan adanya pelanggaran Kode etik oleh kesekretariatan KPU berdasarkan Putusan DKPP terhadap Sekjen, Wasekjen, Kepala Biro Hukum, dan Wakil Kepala Biro Hukum Sekjen. Dengan amar putusannya "Dalam tempo sesingkat-singkatnya mengembalikan yang bersangkutan beserta pejabat-pejabat lainnya yang terlibat pelanggaran kepada asal sejak dibacakannya putusan in” pada tanggal 21 Mei 2013. Disaat semua mata seluruh penjuru Negeri ini tertuju kepada pembiayaan uang negara untuk saksi dari partai politik pada tanggal 9 April nanti kita tentu saja tidak boleh melupakan para pemilih yang merupakan rakyat yang akan mempergunakan hak pilihnya untuk memilih para wakil rakyat baik untuk DPR, DPD dan DPRD tentunya berdasarkan Dapil masingmasing. Kita tidak mau rakyat hanya dijadikan objek dari para Calon legislator yang akan duduk manis nantinya. Harus ada ketentuan peraturan yang bisa melindungi pemilih agar tidak dijadikan objek dari para caleg entah itu dengan alas an keluarga, family maupun saudara. KPU sebagai 1 2 .Tulisan ini di Muat di Harian Medan Pos Pada Tanggal 7 Februari 2014. . Penulis Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
  • 2. lembaga pembuat aturan dalam kompetisi ini telah mengeluarkan Per KPU No 26 Tahun 2013 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD Kab/Kota yang ditanda tangani ketua KPU Husni Kamil Manik disaat detik-detik akhir tahun tahun 2013 yaitu tanggal 31 Desember 2013. Dalam PerKPU ini mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara, tentunya disini kita perlu garis bawahi ataupun berikan catatan kecil yaitu pada tahapan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS, Para Pemilih pada tanggal 9 April dimulai pada pukul 07.00 Wib akan datang ke TPS utnuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya. Baik Itu Pemilih yang terdaftar dalam DPT(daftar pemilih tetap), dalam Daftar Pemilih Tambahan DPTb) maupun pemilih dalam Daftar pemilih Khusus ( DPK).serta Daftar Pemilih khusus tambahan (DPTkb) Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu AnggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK. Ada beberapa catatan yang perlu di garis bawahi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkaitan dengan para pemilih yaitu: I . Kriteria Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2014. 1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK. 2. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. 3. Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disingkat DPK,adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT),atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). 4. Daftar Pemilih Khusus Tambahan selanjutnya disingkat DPKTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Paspor atau Identitas lain. (vide Per KPU No 26 Tahun 2013 pasal 1 angka 22 S/d 25).. Ketentuan-ketentuan pasal 1 merupakan ketentuan umum dan merupakan sesuatu yang akan memberikan penjelasan dari ketentuan pasal berikutnya, tidak dapat dilihat secara terpisah atau tersendiri, melainkan harus dilihat secara keseluruhan dengan pasal-pasal lainnya. Dalam ketentuan Per KPU ini terdapat jalinan norma dan pasal-pasal yang perlu dianalisis secara utuh, artinya pasal-pasal dalam per KPU ini saling terkait atau adanya keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita harus mempelajari jalinan pasalpasal dalam peraturan ini, bagaimana hubungan antara satu pasal dengan pasal-pasal lain
  • 3. dan yang paling penting apa yang mendasari dan menjadi latar belakang dari pasal-pasal tersebut serta nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam jalinan pasal-pasal tersebut. 1. Dari ketentuan umum ini bisa kita melihat bahwa pemilih adalah setiap WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah dan juga anggota TNI maupun Polri yang sudah Purnawirawan itu yang dikatakan sebagai pemilih. Dari peraturan ini semua warna negara Indonesia yang berhak memilih tadi walaupun tidak terdapat dalam DPT dapat mempergunakan hak pilihnya dengan dimasukan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) mapun DPTkb, disini KPU sebagai lembaga penyelenggara mencoba untuk meminimalisir pemilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT),atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk tetap dapat mempergunakan hak pilihnya. Sampai dengan batas H-14 digelarnya pemilu legsilatif 9 April 2014. 2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu ini dijelaskan adalah : a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; danf. tertimpa bencana alam. Dalam pasal 9 Per KPU 26 tahun 2013 ini menyebutkan Pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap diberikanSurat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau Surat Suara DPR, DPD, DPRAdan DPRK untuk wilayah Provinsi Aceh, atau Surat Suara DPR, DPD, DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Papua, atau Surat Suara DPR,DPD, DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Papua Barat. 3. Dimana pemilih dengan melapor ke PPS dan mendapatkan Formulir A5 KPU dan melapor ke TPS tempat pemilih bakal memilih dengan batas waktu H-3 Pemungutan suara. Ketentuan pasal inilah yang akan menjadikan pemilu 9 April 2014 adanya Transmigrasi Pemilih dari Dapil A ke Dapil B, walaupun ketentuan ini dibatasi. Dimana para Caleg bisa saja menyuruh family, saudara maupun kerabatnya yang terdaftar pada Dapil yang berbeda untuk segera ke PPS untuk mendapatkan Formulir A5 KPU ini, contohnya Caleg A partai B dari Dapil 1 untuk DPRD Kab/Kota, ternyata banyak family atau keluarga maupun saudaranya terdaftar di daerah Dapil 2 untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota. Tentunya akan beramai-ramai datang ke PPS untuk mendapatkan Formulir A5 KPU ini dan melaporkannya ke PPS di Dapil 1 sebelum H-3 hari Pemilihan yang tujuannya adalh untuk mermilih saudaranya yang caleg, atau bisa saja pemberi orderan tertentu, 4. Peraturan KPU No. 26 tahun 2013 pada pasal 8 ayat 5 tentang batas waktu melapor ke PPS H-3, tempat pemilih bakal memilih dibatalkan dengan sendirinya oleh pasal 8 ayat 7 yang menyebutkan Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formulir Model A5-KPU dari PPS asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum tentang pemilih tambahan (DPTb). Juga membingungkan para KPPS nantinya para hari H. 5. Masih ada waktu bagi KPU sebelum tanggal 9 April 2014 untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pemilu 2014 lebih berkualitas, Semoga….