SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
PERBANDINGAN ANTAR HIRARKI TATA HUKUM
JENJANG NORMA HUKUM
HANS KELSEN

JENJANG NORMA HUKUM HANS
NAWIASKY

GRUNDNORM
STAATFUNDAMENTALNORM

TATA HUKUM INDONESIA UU NO
12 TAHUN 2011

UUD 1945

TAP MRP

NORM
STAATGRUNDGESETZ

UU/PERPU
NORM

NORM

FORMELGESETZ

PERATURAN
PRESIDEN

NORM

NORM

11/8/2013

PERATURAN
PEMERINTAH

FERODNUNG&
AUTONOME
SATZUNG

PERATURAN
PROVINSI
PERATURAN
KAB/KOTA

Más contenido relacionado

Más de Ahmad Solihin

Perlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalPerlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalAhmad Solihin
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Ahmad Solihin
 
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilihPer kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilihAhmad Solihin
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranAhmad Solihin
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Tindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluTindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluAhmad Solihin
 

Más de Ahmad Solihin (7)

Perlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalPerlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasional
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
 
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilihPer kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaran
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
 
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
 
Tindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluTindak pidana pemilu
Tindak pidana pemilu
 

PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM

  • 1. PERBANDINGAN ANTAR HIRARKI TATA HUKUM JENJANG NORMA HUKUM HANS KELSEN JENJANG NORMA HUKUM HANS NAWIASKY GRUNDNORM STAATFUNDAMENTALNORM TATA HUKUM INDONESIA UU NO 12 TAHUN 2011 UUD 1945 TAP MRP NORM STAATGRUNDGESETZ UU/PERPU NORM NORM FORMELGESETZ PERATURAN PRESIDEN NORM NORM 11/8/2013 PERATURAN PEMERINTAH FERODNUNG& AUTONOME SATZUNG PERATURAN PROVINSI PERATURAN KAB/KOTA