SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
1
Sistem Pemerintahan Parlementer VS Sistem Pemerintahan Presidensial.1
Oleh : Ahmad Solihin2
Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan
tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua
sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang
menganut sistem pemerintahan parlemen. Bhakan, Inggris disebut sebagai Mother of
Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara
dengan sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang
dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan
parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip
dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan
diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada
hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer
apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan
langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan
eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki
peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam
mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu
dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen dapat memiliki
seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya
pemerintahan.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari
dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering
dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan
kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari
1
. Tugas Mata Kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara.
2
. Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU, Jurusan Hukum Tata Negara, NIM : 137005032
2
beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam
sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena
kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering
mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan
Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas
antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana
menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial.
Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak
kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Dalam sistem pemerintahan parlementer, dengan beberapa ciri utama: Pertama, ada
dua kelembagaan eksekutif, yaitu eksekutif yang menjalankan dan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pemerintahan, dan eksekutif yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama ada di tangan kabinet atau dewan
menteri sedangkan eksekutif kedua ada di tangan kepala negara,raja bagi negara yang
berbentuk kerajaan, Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan, Presiden bagi negara
yang berbentuk republik.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer sebagai berikut :
1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar
sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan
pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang
besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai
pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan
eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai
kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat
dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen
dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak
percaya kepada kabinet.
3
5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah
perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau
raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan
pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas
saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan
pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian
pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif
berada pada satu partai atau koalisi partai.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi
barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :
1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan
parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir
sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet
adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka
yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka
menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi
menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki
kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung
seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem
pemerintahan presidensial.
Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial sebagai berikut.
4
1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh
rakyat atau suatu dewan majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada
presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak
dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota
parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :
1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa
jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima
tahun.
3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh
orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :
1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan
kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara
eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu
yang lama.
Sumber Bacaan.
Arend Lijphart, (disadur) Ibrahim R dkk, Sistem Pemerintahan Parlemen dan
Presidensial, Rajawali Press, 1994
5
Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral Studi Perbandingan Di Amerika
Serikat, Prancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia, Universitas Brawijaya (UB
Press) Juni 2010

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanyuniamilaputri
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahannandasari
 
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaPKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaRamadhani Sardiman
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraIndah Apriliani
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeramrinarosada7x
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMuhamad Yogi
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanskaw87
 
Sistem pemerintahan (pkn)
Sistem pemerintahan (pkn)Sistem pemerintahan (pkn)
Sistem pemerintahan (pkn)sky123456789
 
bab 2-sistem pemerintahan
bab 2-sistem pemerintahanbab 2-sistem pemerintahan
bab 2-sistem pemerintahansyapuroh
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanAnnisa Aulia Aulia
 
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)Nurul Wulandari
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaMuhamad Yogi
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSoya Odut
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanAmrilia
 

La actualidad más candente (20)

Sistem pemerintahan negara
Sistem pemerintahan negaraSistem pemerintahan negara
Sistem pemerintahan negara
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahan
 
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan IndonesiaPKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan Negara
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan (pkn)
Sistem pemerintahan (pkn)Sistem pemerintahan (pkn)
Sistem pemerintahan (pkn)
 
bab 2-sistem pemerintahan
bab 2-sistem pemerintahanbab 2-sistem pemerintahan
bab 2-sistem pemerintahan
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahan
 
SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN
 
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian Government
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Pkn brazil (2)
Pkn brazil (2)Pkn brazil (2)
Pkn brazil (2)
 

Destacado

Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30dianwidya sains
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaHera Fitra
 
Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Rana Amani
 
Kewarganegaraan.pdf
Kewarganegaraan.pdfKewarganegaraan.pdf
Kewarganegaraan.pdfSiatu
 
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanMakalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanNirmala Fitri
 
Sejarah perkembangan hindu budha di indonesia
Sejarah perkembangan hindu budha di indonesiaSejarah perkembangan hindu budha di indonesia
Sejarah perkembangan hindu budha di indonesiaChatrine Lau
 
Kehidupan Deutro Melayu
Kehidupan Deutro MelayuKehidupan Deutro Melayu
Kehidupan Deutro Melayuanggaferdian
 
Peranan Pers dalam Masyarakat
Peranan Pers dalam MasyarakatPeranan Pers dalam Masyarakat
Peranan Pers dalam MasyarakatRahmayani Astuti
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastondinnianggra
 
Makalah metode penelitian dalam Psikologi Sosial
Makalah metode penelitian dalam Psikologi SosialMakalah metode penelitian dalam Psikologi Sosial
Makalah metode penelitian dalam Psikologi SosialAnis Qurli
 
1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional 1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional Umi Pujiati
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikRochimudin
 

Destacado (16)

Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
 
Hukum kewarganegraan.sp
Hukum   kewarganegraan.spHukum   kewarganegraan.sp
Hukum kewarganegraan.sp
 
Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950
 
Hak Asasi Pribadi
Hak Asasi PribadiHak Asasi Pribadi
Hak Asasi Pribadi
 
Kewarganegaraan.pdf
Kewarganegaraan.pdfKewarganegaraan.pdf
Kewarganegaraan.pdf
 
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanMakalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
 
Sejarah perkembangan hindu budha di indonesia
Sejarah perkembangan hindu budha di indonesiaSejarah perkembangan hindu budha di indonesia
Sejarah perkembangan hindu budha di indonesia
 
Kehidupan Deutro Melayu
Kehidupan Deutro MelayuKehidupan Deutro Melayu
Kehidupan Deutro Melayu
 
Peranan Pers dalam Masyarakat
Peranan Pers dalam MasyarakatPeranan Pers dalam Masyarakat
Peranan Pers dalam Masyarakat
 
Max weber birokrasi
Max weber birokrasiMax weber birokrasi
Max weber birokrasi
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david easton
 
Makalah metode penelitian dalam Psikologi Sosial
Makalah metode penelitian dalam Psikologi SosialMakalah metode penelitian dalam Psikologi Sosial
Makalah metode penelitian dalam Psikologi Sosial
 
1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional 1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional
 
Kerjasama Internasional
Kerjasama InternasionalKerjasama Internasional
Kerjasama Internasional
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik
 

Similar a Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial

Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanTata
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahannurul limsun
 
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan ParlementerPKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementernadya1997
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanDarazat
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptamanyfalihah2021
 
Sistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacherSistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacherLieya Pepey
 
Kelas xii bab 2 baru
Kelas xii bab 2 baruKelas xii bab 2 baru
Kelas xii bab 2 baruScifi
 
PKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanPKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanNadya Wahyuni
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaNadia Ramin Nasran
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanAwis Mirad
 
Sistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan SolehSistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan Solehomcivics
 
Apa Itu Demokrasi Presidensiil
Apa Itu Demokrasi PresidensiilApa Itu Demokrasi Presidensiil
Apa Itu Demokrasi PresidensiilRatri nia
 
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1agengsugeng
 

Similar a Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial (20)

Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
 
Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
Bahasa indonesia
Bahasa indonesiaBahasa indonesia
Bahasa indonesia
 
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan ParlementerPKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
 
Sistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacherSistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacher
 
Kelas xii bab 2 baru
Kelas xii bab 2 baruKelas xii bab 2 baru
Kelas xii bab 2 baru
 
PKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanPKNSistem Pemerintahan
PKNSistem Pemerintahan
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di Indonesia
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
Babiisistempemerintahan
 
Sistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesiaSistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesia
 
Sistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan SolehSistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan Soleh
 
Apa Itu Demokrasi Presidensiil
Apa Itu Demokrasi PresidensiilApa Itu Demokrasi Presidensiil
Apa Itu Demokrasi Presidensiil
 
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
 

Más de Ahmad Solihin

Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan riOtonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan riAhmad Solihin
 
Kewenangaan mk terhadap tap mpr
Kewenangaan mk terhadap tap mprKewenangaan mk terhadap tap mpr
Kewenangaan mk terhadap tap mprAhmad Solihin
 
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesiaOtonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesiaAhmad Solihin
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Ahmad Solihin
 
Perlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalPerlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalAhmad Solihin
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Ahmad Solihin
 
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilihPer kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilihAhmad Solihin
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranAhmad Solihin
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifAhmad Solihin
 
Tindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluTindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluAhmad Solihin
 
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUMPERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUMAhmad Solihin
 

Más de Ahmad Solihin (12)

Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan riOtonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan ri
 
Kewenangaan mk terhadap tap mpr
Kewenangaan mk terhadap tap mprKewenangaan mk terhadap tap mpr
Kewenangaan mk terhadap tap mpr
 
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesiaOtonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
Otonomi khusus papua dalam sistem tatanegara indonesia
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
 
Perlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasionalPerlindungan hukum potensi nasional
Perlindungan hukum potensi nasional
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
 
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilihPer kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
Per kpu no 26 tahun 2013 memicu transmigrasi pemilih
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaran
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
 
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana pelanggaran pemilihan umum legislatif
 
Tindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluTindak pidana pemilu
Tindak pidana pemilu
 
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUMPERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
PERBANDINGAN HIERARKI TATA HUKUM
 

Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial

  • 1. 1 Sistem Pemerintahan Parlementer VS Sistem Pemerintahan Presidensial.1 Oleh : Ahmad Solihin2 Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bhakan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari 1 . Tugas Mata Kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. 2 . Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU, Jurusan Hukum Tata Negara, NIM : 137005032
  • 2. 2 beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Dalam sistem pemerintahan parlementer, dengan beberapa ciri utama: Pertama, ada dua kelembagaan eksekutif, yaitu eksekutif yang menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, dan eksekutif yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama ada di tangan kabinet atau dewan menteri sedangkan eksekutif kedua ada di tangan kepala negara,raja bagi negara yang berbentuk kerajaan, Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan, Presiden bagi negara yang berbentuk republik. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer sebagai berikut : 1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. 2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. 3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
  • 3. 3 5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara. 6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer: 1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer : 1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. 3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen. 4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial sebagai berikut.
  • 4. 4 1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. 2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. 3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. 6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial : 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun. 3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial : 1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Sumber Bacaan. Arend Lijphart, (disadur) Ibrahim R dkk, Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial, Rajawali Press, 1994
  • 5. 5 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral Studi Perbandingan Di Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia, Universitas Brawijaya (UB Press) Juni 2010