Rencana Aksi Polri di bidang keselamatan lalu lintas mencakup 10 rencana aksi, 23 sub rencana aksi, dan 78 kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen keselamatan, kendaraan berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan layanan pasca kecelakaan."

1. RENCANA AKSI POLRI DI BIDANG
KESELAMATAN LALU LINTAS
Bag Kamsel Korlantas Polri

2. TUJUAN REN AKSI
1. Menegaskan Komitmen Polri untuk bersinergi mewujudkan visi jangka menengah dan
jangka panjang di bidang keselamatan lalu lintas jalan dengan seluruh mitra
keselamatan lalu lintas jalan, yaitu Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi,
Kota dan Kabupaten, Lembaga non pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat
2. Menyediakan Kerangka Kerja (framework) bagi program-program keselamatan lalu
lintas yang dilaksanakan oleh seluruh Institusi kepolisian dan mitra-mitranya di seluruh
Indonesia yang akan mendukung tercapainya visi keselamatan lalu lintas nasional
3. Mendukung strategi lain yang dikembangkan oleh para pemangku kepentingan di
bidang keselamatan lalu lintas, seluruh mitra-mitra Polri dan masyarakat umum yang
sejalan dengan RUNK.
4. Membantu tercapainya target-target di bidang lain yang secara langsung ataupun tidak
langsung berkaitan dengan kualitas keselamatan lalu lintas jalan, antara lain Efisiensi
Ekonomi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Pemerataan Pembangunan Nasional dan
Kesejahteraan Sosial.
2
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

3. TANTANGAN MASA DEPAN
KESELAMATAN LALU LINTAS
1. Visi Polri dalam Keselamatan lalu lintas: : (1) Menurunkan 50% di tahun 2020 dan 80% di tahun
2035 dan (2) Menjadi yang terbaik di ASEAN
2. Kualitas Pengemudi dan budaya keselamatan: Pendidikan, Pelatihan dan Pengujian berbasis
keselamatan
3. Vulnerable road users : (1) Pejalan Kaki, (2) Sepeda, dan (3) Sepeda Motor
4. Pertumbuhan sepeda motor di Indonesia yang berkaitan dengan : (1) Tidak tersedianya angkutan
umum, (2) Kemudahan maneuver di jalan yang kecil atau macet, (3) kemudahan pembiayaan dan
prosedur kredit sepeda motor, (4) Biaya operasional dan perawatan yang terjangkau, (5) Status
sosial bagi pemilik kendaraan bermotor pribadi sebagai lambang pencapaian sukses dalam
pekerjaan dan hidup. OKI, Bagaimana menjamin pengoperasional sepeda motor yang memenuhi
standar keselamatan dan mengurangi jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan yang
melibatkan sepeda motor?
5. Fatalitas: Kecepatan, tipe tabrakan, Usia muda dan pemula
6. Elektronic Law Enforcement: (1) Kecepatan, (2) Alcohol, (3) APILL, Marka dan Rambu, (4) Jam
kerja pengemudi professional, (5) Overloading, (6) Gangguan / Distraction (HP- telepon dan
text, GPS, TV dan Multimedia)
3
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

4. RENCANA AKSI POLRI
(10 Ren Aksi, 23 Sub Ren Aksi, 78 Kegiatan)
4
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

5. 5 PILAR, 10 REN AKSI, 23 SUB REN AKSI
1. Penyempurnaan format data kecelakaan
A. Penyempurnaan lalu lintas
sistem pendataan
2. Pelaksanaan Analisis sistem pencatatan
data kecelakaan lalu lintas secara berkala
3. Peningkatan kemampuan personil
B. Peningkatan
I. Manajemen kualitas investigasi 4. Peningkatan sarana teknologi pada
Keselamatan penyidikan kecelakaan lalu lintas
7). Kerjasama Pencegahan
C. Kemitraan 8). Kerjasama Penanganan
Keselamatan Lalu
Lintas (RSPA) 9). Kerjasama Pasca
10). Kerjasama Pengkajian Masalah Sepeda
5 Motor
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

6. 5 PILAR, 10 REN AKSI, 23 SUB REN AKSI
1. Penyempurnaan format data kecelakaan
A. Penyempurnaan lalu lintas
sistem pendataan
2. Pelaksanaan Analisis sistem pencatatan
data kecelakaan lalu lintas secara berkala
3. Peningkatan kemampuan personil
B. Peningkatan
I. Manajemen kualitas investigasi 4. Peningkatan sarana teknologi pada
Keselamatan penyidikan kecelakaan lalu lintas
7). Kerjasama Pencegahan
C. Kemitraan 8). Kerjasama Penanganan
Keselamatan Lalu
Lintas (RSPA) 9). Kerjasama Pasca
10). Kerjasama Pengkajian Masalah Sepeda
6 Motor
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

7. 5 PILAR, 10 REN AKSI, 23 SUB REN AKSI
9. Perumusan dan
Pelaksanakan kajian
bersama instansi
I. Jalan yang
D. Pengkajian Lokasi Rawan terkait
Kecelakaan Lalu Lintas (Black
berkeselamatan
spot) 10. Pemberian
rekomendasi hasil
kajian
7
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

8. 5 PILAR, 10 REN AKSI, 23 SUB REN AKSI
11. Pelaksanaan Koordinasi
E. Penegakan dengan instansi Kementerian PU,
Hukum Kendaraan Perhubungan, Mendagri,
dengan muatan Pemerintah Prop/Kota/Kab cq.
berlebih Dinas Perhubungan dan Dinas
(overloading) Pekerjaan Umum
12. Menyediakan sarana &
prasarana Penegakan hukum
Overloading
III. Kendaraan yang
berkeselamatan F. Penyempurnaan
Sistem Registrasi 13. Melakukan Analisis dan
dan Identifikasi evaluasi kegiatan penegakkan
Kendaraan hukum kelebihan muatan
Bermotor sesuai
standar
Keselamatan
8
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

9. 5 PILAR, 10 REN AKSI, 23 SUB REN AKSI
14. Pengembangan Sistem pendidikan
dan pelatihan pengemudi
G. Penyempurnaan
Sistem Penerbitan 15. Penyempurnaan Sistem Uji SIM
SIM
16. Pendataan Pengemudi yang
melakukan pelanggaran dan
menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
17. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
IV. Pengguna H. Penegakan hukum yang berpotensi sebagai Penyebab
Jalan Yang terhadap pelanggaran Kecelakaan
berkeselamatan yang berpotensi
kecelakaan lalu lintas 18. Penindakan terhadap Potensi lain
Penyebab Masalah Kecelakaan
19. Penyelenggaraan Pendidikan
Keselamatan Berlalu lintas Secara Formal
I. Pendidikan lalu
lintas sejak dini dan
berkelanjutan 20. Penyelenggaraan Pendidikan
9 Keselamatan Berlalu lintas Secara Non
AAS - DRAFT
Formal
REN AKSI DLM RUNK

10. 5 PILAR, 10 REN AKSI, 23 SUB REN AKSI
21. Sistem Informasi
Pelaporan Peristiwa
Kecelakaan
J. Peningkatan kualitas
22. Penanganan
V. Post Crash Response layanan pasca
Kecelakaan
kecelakaan
23. Penerbitan surat
keterangan untuk
Asuransi
10
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

11. BAGAIMANA MELAKUKANNYA?
Study Kasus :
Ren Aksi VII (RA-7):
Penyempurnaan Sistem Penerbitan SIM
Lata belakang (Background):
Faktor manusia, khususnya pengemudi, merupakan faktor terbesar diantara faktor penyebab
kecelakaan lalu lintas, sehingga peningkatan kualitas pengemudi akan memiliki pengaruh
signifikan terhadap kualitas keselamatan jalan.
Sasaran (objective): Kepolisian, melalui mekanisme pemberian surat ijin mengemudi berupaya
menjamin legitimasi dan kompetensi setiap pengemudi yang berada di jalan.
Tantangan:
1. Bagaimana Menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan permasalahan
keselamatan bagi pengemudi Mobil dan pengendara sepeda motor. Termasuk pesepeda dan
pejalan kaki?
2. Menurunkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia khususnya pengemudi dan
penumpang sepeda motor dan angkutan umum.
11
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

12. BAGAIMANA MELAKUKANNYA?
Study Kasus :
Ren Aksi VII (RA-7):
Penyempurnaan Sistem Penerbitan SIM
Dimana posisi kita saat ini?
1. Fasilitas belajar sendiri bagi calon pengemudi belum tersedia
2. Materi uji teori dan praktek memerlukan penyesuaian yang berbasis keselataman
3. Faslitias pengujian belum tersedia di setiap polres
4. Penguji SIM belum memiliki kompetensi
Apa yang ingin kita capai?
1. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan pengujian pengemudi dan calon
pengemudi di setiap Kantor pernerbitan SIM.
2. Tersedianya sarana belajar online yang memuat peraturan-peraturan lalu lintas
3. Menurunnya jumlah korban fatal pengemudi dan penumpang sepeda motor dan angkutan
umum serta pejalan kaki
12
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

13. BAGAIMANA MELAKUKANNYA?
Study Kasus :
Ren Aksi VII (RA-7):
Penyempurnaan Sistem Penerbitan SIM
Apa yang harus kita lakukan?
(SR14) Pengembangan Sistem pendidikan dan pelatihan pengemudi
(Obj) “Meningkatnya kualitas pengemudi yang peka, peduli dan empati akan
keselamatan”
 Menyusun PP Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas
 Menyusun Perkap Sekolah Mengemudi
 Melaksanakan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan (Kemendiknas,
Kemenhub, Kemenaker, BNSP) guna penentuan utk standar kompetensi
pengemudi, instruktur sekolah pengemudi, dan Kewajiban dan tanggung jawab
pemilik sekolah mengemudi.
 Menyediakan Fasilitas belajar mengemudi sec langsung dan Online
 Membangun Indonesia Safety Driving Centre (ISDC)
13
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

14. BAGAIMANA MELAKUKANNYA?
Study Kasus :
Ren Aksi VII (RA-7):
Penyempurnaan Sistem Penerbitan SIM
Apa yang harus kita lakukan?
(SR15) Penyempurnaan Sistem Uji SIM
(Obj) “Terwujudnya sistem penerbitan SIM yang berkualitas untuk keselamatan
dengan berbasis kompetensi”
 Membangun Tempat Uji SIM yang berbasis keselamatan lalu lintas
 Merumuskan Kompetensi Penguji SIM
 Melaksanakan Sistem pendaftaran (Langsung & Online)
 Melaksanakan Kegiatan Pencerahan thd Masalah Keselamatan lalu lintas
 Melaksanakan Uji Teori yang berbasis keselamatan sesuai golongan SIM
 Melaksanakan Uji Simulator yang berbasis keselamatan lalu lintas
 Melaksanakan Uji Praktek yang berbasis kompetensi dan keselamatan lalu lintas
 Melaksanakan Penerbitan SIM yang mencerminkan adanya reward dan
14
punishment untuk setiap jenis SIM (Baru, Peningkatan, dan Perpanjangan)
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK

15. BAGAIMANA MELAKUKANNYA?
Study Kasus :
Ren Aksi VII (RA-7):
Penyempurnaan Sistem Penerbitan SIM
Apa yang harus kita lakukan?
(SR16) Pendataan Pengemudi yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan
kecelakaan lalu lintas.
(Obj) “Terwujudnya database pengemudi untuk keselamtan dan penegakan
hukum ”
 Membangun database pengemudi secara Online
 Melakukan sinkronisasi data pengemudi dan data penegakan hukum (Sistem
Online dengan Gakkum)
 Melakukan Penandaaan SIM utk pelanggran berulang dan kecelakaan lalu lintas
berat (pengawasan, Pemblokiran dan Pencabutan)
15
AAS - DRAFT REN AKSI DLM RUNK