Dokumen tersebut membahas perkembangan hukum di Indonesia sejak zaman pra-sejarah hingga masa kini. Hukum berawal dari hukum alam dan hukum adat, kemudian berkembang menjadi hukum masyarakat di bawah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang diatur oleh prasasti-prasasti. Saat ini, masyarakat Indonesia mengenal hukum adat, agama, dan negara.
2. Hukum adalah peraturan untuk mengatur
pergaulan masyarakat agar hidup tertib dan
teratur. Masyarakat indonesia sejak zaman pra-
aksara telah mengenal hukum, walaupun sifatnya
sederhana. Hukum yang berlaku pada zaman
kuno adalah hukum rimba. Dalam hukum rimba
alam, yaitu hukum sebab akibat yang
ditumbuhkan oleh unsur-unsur alam. Misalnya,
orang purba yang bertemu dengan binatang
buas, maka jiwanya menjadi terancam karena
mungkin saja ia dimangsa oleh binatang buas
tersebut.
3. Selanjutnya, hukum rimba atau hukum alam
itu berkembang menjadi hukum masyarakat.
Adanya hukum masyarakat karena manusia
hidupnya tidak sendirian, tetapi hidup
bersama dengan orang lain. Masalah-masalah
yang berkaitan dengan kehidupan bersama
itu kemudian diselesaikan oleh mereka secara
musyawarah. Muncullah ketetapan,
keputusan, atau peraturan untuk mengatur
hak dan kewajiban di antar para anggota
masyarakat tersebut.
4. Ketetapan atau peraturan tadi dalam
perkembangannya menjadi adat kebiasaan
atau disebut hukum adat. Dalam kehidupan
masyarakat tradisional indonesia, dikenal
adanya hukum adat tentang pemilikan tanah,
hukum jual beli, dan hukum perkawinan atau
adat sopan santun.
5. Mengenai hukum masyarakat itu tampak jelas
perkembangannya dalam zaman kerajaan-kerajaan
Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Misalnya,
dalam kerajaan kaling (Mataram Kuno) pada 650
Masehi, terjadi peristiwa hukum. Ratu sima
memerintahkan hukuman mati terhadap putranya
karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
Putra mahkota itu dianggap bersalah karena telah
menyentuh pundi-pundi emas yang bukan miliknya.
Namun, atas pertimbangan para pembesar kerajaan
hukuman mati itu dapat dicegah, dengan mengubah
hukuman mati menjadi hukuman potog kaki, karena
kaki itulah yang bersalah (tidak sengaja menyentuh
pundi-pundi).
6. Perkembangan hukum pada masa kerajaan-
kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha tampak
pula dari prasasti-prasasti yang berisi peringatan
dan ancaman kepada siapa saja. Yang berani
melawan dan melanggar ketentuan raja. Prasasti-
prasasti peninggalan kejajaan sriwijaya, hindu-
pajajaran, atau majapahit,umumnya berisikan
peringatan dan ancaman kepada rakyatnya yang
melanggar. Misalnya, prasasti Talaga Batu
(Prasasti Sriwijaya) berisi kutukan-kutukan keras
terhadap mereka yang melakukan kejahaan dan
tidak taat kepada perintah (raja). Demikian pula
prasasti Kota kapur dan karang berahi pada 686
Masehi, keduanya berisikan permohonan kepada
para dewa yang menjaga kedaulatan sriwijaya
agar menghukum setiap orang yang bermaksud
jahat dan melanggar kekuasaan raja.
7. Pada masa kerajaan-kerajaan bercorak islam,
masa kolonial,dan masa-masa
berikutnya,hukum di indonesia mengalami
perkembangan yang pesat. Dewasa ini
masyarakat indonesia telah mengetahui
bahwa di samping ada hukum adat, ada pula
hukum agama dan hukum negara. Masing-
masing hukuman tadi memiliki ciri-ciri dan
sifat-sifat sesuai tujuan hukum tersebut.