1. PARTAI POLITIK DI INDONESIA PASCA
MASA KEMERDEKAAN (1945-1959)
• Dasar Ketuhanan • Dasar Kebangsaan
1. Partai Masyumi
1. Partai Nasional Indonesia
2. Partai Serikat Indonesia
2. Partai Indonesia Raya
3. Pergerakan Tarbiyan
3. Persatuan Indonesia Raya
Islamiyah
4. Partai Rakyat Indonesia
4. Partai Kristen Indonesia
5. Partai Demokrasi Rakyat
5. Nahdatul Ulama
6. Partai Rakyat Nasional
6. Partai Katolik
7. Partai Wanita Rakyat
8. Partai Kebangsaan
Indonesia
9. Partai Kedaulatan Rakyat
10. Partai Kerakyatan
Indonesia
11. Ikatan Nesional Indonesia
12. Partai Rakyat Jelata
13. Partai Tani Indonesia
14. Wanita demokrasi
Indonesia

2. • Dasar Marxisme • Dasar
1. Partai Komunis Indonesia Nasionalisme
2. Partai Sosialis indonesia 1. Partai Demokrat Tionghoa
3. Partai Murba 2. Partai Indonesia Nasional
4. Partai Buruh 3. Partai Ikatan pendukung
5. Persatuan Rakyat Marhaen Kemerdekaan Indonesia
Indonesia

3. • Dasar Ketuhanan
1. Partai Masyumi
Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada
tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan melalui sebuah
Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945, dengan tujuan sebagai partai
politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam
dalam bidang politik.
Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960
dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan
dari dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada masa
pemerintahan Soeharto, terjadi rehabilitasi sebagian dari tokoh-tokoh
Masyumi, di mana beberapa tokoh-tokoh Masyumi diperbolehkan aktif
kembali dalam politik dengan meleburkan diri ke dalam Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).

4. PersatuanTtarbiyah Islamiyah
( PERTI )
Dalam perjalanan sejarah, gerakan politik Islam memainkan peran yang signifikan dalam dinamika
hubungan agama dan politik di Indonesia. Dinamika Islam dan perubahan sosial di dalam politik di
dalam suatu negara akan dipengaruhi oleh gerakan dan aktivitas sosial politik dan
kemasyarakatan pada suatu daerah khususnya dan negara pada umumnya. Oleh karena itu cikal
bakal sebelum lahirnya sebuah partai tidak bisa lepas dari adanya sebuah gerakan. Pokok masalah
atau rumusan masalah yang mendasari penelusuran ini diantaranya adalah: Bagaimana kiprah
politik Partai Tarbiyah Islamiyah dalam sebuah wadah gerakan, dan juga apa gagasan utama Partai
Tarbiyah Islamiyah sebagai partai yang berbasis Islam.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gerakan politik yang diterapkan di sumatera dalam
kancah perpolitikan tahun 1928 sampai 1969 sebagai kaca perbandingan politik Indonesia dewasa
ini. selanjutnya mengetahui sejauh mana peranan gerakan politik Islam dalam pentas nasional
yang diwakili PERTI sebagai gerakan politik Islam. dan juga memberikan kontribusi keilmuan
dalam mata kuliah fiqh siyasah dalam mempertahankan hakekat politik Islam dalam mengkaji
PERTI dengan bahasan yang lebih baik.
Dalam visi dan misi PERTI mengindikasikan adanya Gagasan dan kiprah PERTI dalam politik praktis
berupa mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi membangun negara, dari dasar ini
memunculkan makna PERTI sebagai partai politik ataupun gerakan politik memberi kontribusi
pada tataran dakwah yang masuk pada sumsum indonesia alias politik kaum kecil atau kaum
terpinggirkan dengan jargonnya yaitu Ulama atau Kyai. Sebagai perwujudan Siyasah Islamiyah
yang menumbuhkan respon masyarakat terutama masyarakat Sumatera Barat.

5. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Research) yaitu sebagai
suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas
bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relefan dengan
kajian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penyusun berusaha
menunjukkan dan menjabarkan bagaimana bentuk gerakan politik dewasa ini agar
penelitian ini berkembang dalam bentuk konsep dan himpunan fakta. Penelitian ini
juga bersifat analitik artinya penelitian berusaha untuk menyelidiki suatu peristiwa
(karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab
musabab atau duduk perkara). Dan kajian ini mendiskripsikan teori Politik Islam dalam
sejarah Sumatera Barat melahirkan Partai Persatuan Tarbiyh Islamiyah.
kesimpulannya nanti adalah bagaimana sebenarnya kiprah politik Persatuan Tarbiyah
Islamiyah dalam sebuah wadah gerakan. PERTI adalah gambaran awal dari teori poltik
Islam dalam menyebarkan ajaran agama seluas-luasnya. Lahan dari pada PERTI adalah
pembaharu pendidikan dengan sistem surau yang diklasikalkan sebagai wadah
kememunculan Madrasah Tarbiyatul Islamiyah di Sumatera Barat.
PERTI Di Pemilihan Umum Tahun 1955

6. Partai Kristen Indonesia ( PARKINDO )
Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia mencatatat bahwa umat Kristen
Indonesia terlibat secara aktif , baik di medan perjuangan phisik maupun di medan perjuangan
politik. Untuk mengetahui keterlibatan umat Kristen dalam proses pembentukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa catatan penting tentang peranan umat Kristen
dalam proses integrasi nasional. Catatan-catatan penting itu antara lain :
1. Dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUUKI) yang
beranggota 60 orang terdapat 3 (tiga) orang tokoh Kristen yaitu : Mr.A.A.Maramis, Mr. Johanes
Latuharhary dan Parada Harahap.
2. Selain sebagai anggota BPUUKI, mereka juga terpilih sebagai anggota Panitia Penyusunan
Rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir.Soekarno. Ketiga tokoh Kristen ini juga
berada diantara 19 orang anggota Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar.
3. Agar semua unsur bisa terwakili dalam Panitia Penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar,
Ir.Soekarno selaku Ketua Panitia menambah wakil-wakil dari daerah. Terpilihlah 2(dua) tokoh
Kristen lagi yaitu Dr.Sam Ratulangi mewakili Celebes (sekarang Sulawesi) dan Dr.J.Leimena
mewakili Maluku.Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus
1945 pukul 11.16, Dr. Sam Ratulangi mempersoalkan dua hal penting yaitu :
• Masalah Anggaran Belanja Negara yaitu bagaimana kalau Anggaran Belanja yang
disampaikan Pemerintah ke DPR ditolak. Karena dalam Rancangan UUD belum ada pasal yang
mengatur hal tersebut. Dr.Sam Ratulangi mengusulkan : apabila DPR menolak Anggaran
Belanja yang diajukan Pemerintah, maka Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun sebelumnya. Usul tersebut diterima menjadi pasal 23 UUD yang berbunyi
: “ ….. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diajukan Pemerintah, maka Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun sebelumnya”.

7. • Masalah dekonsentrasi serta desentralisasi. Dr Sam Ratulangi mengusulkan : agar
daerah-daerah diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya menurut
pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Tentu dengan persetujuan bahwa
daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia dari satu Negara. Biarpun
demikian kebutuhan, keperluan daerah-daerah disana harus mendapat perhatian
sepenuhnya, yaitu dengan mengadakan suatu peraturan yang akan menyerahkan
kepada pemerintahan daerah kekuasaan penuh untuk mengurus keperluan daerahnya
sendiri.
4. Selain Dr.Sam Ratulangi, ketika membicarakan pasal tentang agama, dalam rapat
Panitia penyusun UUDU tanggal 15 Juli 1945 pukul 22.20, Mr.Latuharhary juga
menanggapi pernyataan anggota Abdul Fatah Hasan tentang pasal 28 ayat 2 yang
berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama
lain untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Mr,
Latuharhary mengatakan kalau bunyinya: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk yang beragama lain”, maka artinya menjadi hilang. Sebab maksud Panitia,
menghormati agama bukan menghormati orang yang memeluk agama. Jadi, kalau
diganti dengan “untuk yang memeluk”artinya berlainan; oleh sebab itu saya ada
keberatan. Saya minta supaya ayat itu bunyinya tetap seperti yang diajukan oleh
Panitia Kecil itu” (lihat Risalah Sidang BPUPKI-PPKI hal.336-338).

8. II
Lahirnya PARKINDO
5. Maklumat pemerintah No.X/Th.1945 tertanggal 3 November 1945 sesungguhnya merupakan tanggapan
atas pendapat dunia internasional terutama negara-negara sekutu, bahwa tuntutan untuk merdeka hanyalah
keinginan Soekarno dan Pemerintahnya. Maklumat tersebut membolehkan masyarakat membentuk partai
politik sebanyak-banyaknya. Maklumat itu juga sekaligus menjawab rumors yang berkembang dalam
masyarakat bahwa Soekarno dan Mohamad Hatta akan menjadikan Partai Nasioal Indonesia (PNI)
sebagai partai tunggal. (catatan:Mr.A.A.Maramis, Mr.Johanes Latuharhary, Dr.Sam Ratulangi dan
Parada Harahap adalah anggota PNI, kecuali Dr.J.Leimena belum masuk partai manapun).
Maklumat Pemerintah tersebut telah mendorong sekelompok orang Kristen Indonesia untuk
menggumuli pembentukan sebuah Partai Kristen.
6. Serentetan pertemuan diadakan oleh para tokoh Kristen (Protestan dan Katolik) di Jakarta
untuk menggumuli pembentukan sebuah partai bagi seluruh umat Kristen Indonesia. Tanggal 9
November 1945 bertempat di gedung Gereja Pasundan – Jl.Kramat Raya No.45, para tokoh
Protestan dan Katolik kembali mengadakan pertemuan. Dari pihak Protestan hadir : Domine (Ds)
Probowinoto, DR.Mr.Sutan Gunung Mulia, Ir. Fredrick Laoh, DR.Ir.W.Z.Johanes, J.K.Panggabean,
Soedarsono, Maryoto dan Martinus Abe4dnego; dari pihak Katolik hadir Soeradi dan Hadi.
Pertemuan dipimpin oleh Ds. Probowinoto. Ketika peserta pertemuan sepakat membentuk sebuah Partai
Kristen, utusan Katolik mengundurkan diri dengan alasan akan membicarakannya dahulu dengan Pimpinan
Gereja Katolik.
7. Akhirnya pertemuan malam itu sepakat membentuk sebuah partai untuk umat Kristen Protestan dengan
nama Partai Kristen Nasional. Nama itu diusulkan oleh DR.Mr .Sutan Gunung Mulia. Peserta pertemuan
secara aklamasi memilih DR.Ir. W.Z.Johanes sebagai Ketua dan Maryoto sebagai Sekertaris. Tanggal 10
November 1945, para tokoh Kristen Protestan itu mendeklarasikan berdirinya Partai Kristen Nasional.

9. 8. Kongres ke-I Partai Kristen Nasional tanggal 6 dan 7 Desember 1946 di Solo menghadirkan seluruh Partai
dan organisasi Kristen yang ada di Indonesia waktu itu, antara lain :
a. PARKI (Partai Kristen Indonesia) – Medan
b. Persatuan Masehi Indonesia -- Jawa
c. Perserikatan Kaum Christen - Jawa
d. Perserikatan Christen Jawi - Jawa
e. Partai Masehi - Pematang Siantar
Catatan: Partai Masehi Pematang Siantar adalah penjelmaan dari Perserikatan Christen Indonesia (PERCHI)
yang berdiri sebelum Perang Dunia II di Pematang Siantar,
9. Pada Kongres itulah para peserta sepakat mengganti nama Partai Kristen Nasional menjadi Partai Kristen
Indonesia disingkat PARKINDO. Kongres juga memilih Ds.Probowinoto menggantikan DR.Ir.W.Z.Johanes
sebagai Ketua dan Mr.A.M. Tambunan menggantikan Maryoto sebagai Sekertaris. Mr.A.M.Tambunan tidak
lama menjabat Sekertaris PARKINDO, karena terpilih sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP). Ia diganti oleh Martinus Abednego.
10. Selama pemerintahan Presiden Soekarno, PARKINDO selalu terwakili dalam Kabinet. Posisi yang sering
diberikan kepada PARKINDO adalah sebagai Menteri Kesehatan. Hanya pada tiga Kabinet PARKINDO tidak
terwakili yaitu pada:
a. Kabinet I - Kabinet Presidensiel pimpinan PM.Mohamad Hatta (tanggal 2 September – 14 November 1945)
b. Kabinet PM Soesanto (Kabinet Peralihan) 29 Desember 1949 – 21 Januari 1950 dan
c. Kabinet PM Ali Sastroamidjojo I: 1 Agustus 1953 – 12 Agustus 1955.

10. Tokoh PARKINDO Dr.J.Leimena sejak Dekret 5 Juli 1959 selalu dipakai
Presiden Soekarno dalam pemerintahannya. Dalam Kabinet Karya (1959)
pimpinan Djuanda, Dr.J.Leimena menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri
Utama II. Presiden Soekarno menggunakan istilah Menteri Utama untuk
jabatan Perdana Menteri karena setelah kembali ke UUD 1945, Presiden
selain sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan. Ketika
Presiden Soekarno merombak kabinet pada tahun 1960, Dr.J.Leimena
kembali diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II.
Dr.J.Leimena juga sering menjadi Pejabat Presiden selama Presiden
Soekarno keluar negeri. Tidak kurang dari tujuh kali Dr.Leimena dilamtik
dan diambil sumpahnya sebagai Pejabat Presiden selama pemerintahan
Soekarno.
Pada masa Pemerintahan Orde Baru, PARKINDO hanya sekali terwakili
dalam Kabinet sesudah Pemilihan Umum 1971 yaitu dalam Kabinet
Pembangunan I ( 1973 -1978) sebagai Menteri Sosial yang dijabat oleh DR.
A.M.Tambunan SH.

11. Jadi sesungguhnya umat Kristen punya andil cukup besar dalam mendirikan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya setelah Negara ini merdeka, umat Kristen
semakin terpinggirkan bahkan dianggap “warga Negara kelas dua” . Umat Kristen selalu
dituntut melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara tanpa diperhatikan hak-haknya.
Dalam perjalanan sejarah bangsa ini kepentingan dan hak-hak kewarganegaraan umat Kristen
sepertinya “sengaja diabaikan” melalui kebijakan-kebijakan politik nasional yang dikeluarkan
oleh penyelenggara Negara --- penguasa ---yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan non
Kristen. Sebagai contoh : dibawah pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998) ratusan gereja
dibakar, ribuan umat Kristen dibunuh (di Maluku, Poso, di Kabupaten Sambas - Kalimantan
Barat, di Sampit - Kalimantan Tengah, di Situbondo -Jawa Timur, di Garut dan Bekasi - Jawa
Barat). Pemerintah waktu itu membiarkannya.
Disamping itu orang-orang yang menamakan diri “tokoh Kristen” di partai berkuasa --- GOLKAR
--- juga tidak berani bersuara memperjuangkan hak-hak umat Kristen yang ditindas oleh
penguasa. Alasannya, mereka adalah kelompok minoritas dalam partai tersebut. Dengan kata
lain mereka menyandang predikat minoritas ganda. Karena secara nasional umat Kristen sudah
minoritas, dalam partai juga orang Kristen itu minoritas. Melihat kondisi ini, para kader
organisasi Kristen yang tidak tergabung dalam partai tertentu serta beberapa kader Kristen di
PDI-P terpanggil untuk mengaktifkan kembali Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) yang sejak
10 Januari 1973 diharuskan oleh Presiden Soeharto bergabung dalam Partai Demokrasi
Indonesia (PDI).

12. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini kepentingan dan hak-hak kewarganegaraan umat
Kristen sepertinya “sengaja diabaikan” melalui kebijakan-kebijakan politik nasional
yang dikeluarkan oleh penyelenggara Negara --- penguasa ---yang didominasi oleh
kekuatan-kekuatan non Kristen. Sebagai contoh : dibawah pemerintahan Orde Baru
(1966 – 1998) ratusan gereja dibakar, ribuan umat Kristen dibunuh (di Maluku, Poso, di
Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat, di Sampit - Kalimantan Tengah, di Situbondo -
Jawa Timur, di Garut dan Bekasi - Jawa Barat). Pemerintah waktu itu membiarkannya.
Disamping itu orang-orang yang menamakan diri “tokoh Kristen” di partai berkuasa ---
GOLKAR --- juga tidak berani bersuara memperjuangkan hak-hak umat Kristen yang
ditindas oleh penguasa. Alasannya, mereka adalah kelompok minoritas dalam partai
tersebut. Dengan kata lain mereka menyandang predikat minoritas ganda. Karena
secara nasional umat Kristen sudah minoritas, dalam partai juga orang Kristen itu
minoritas. Melihat kondisi ini, para kader organisasi Kristen yang tidak tergabung
dalam partai tertentu serta beberapa kader Kristen di PDI-P terpanggil untuk
mengaktifkan kembali Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) yang sejak 10 Januari 1973
diharuskan oleh Presiden Soeharto bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia
(PDI).

13. Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam),
disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia.
Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang
pendidikan, sosial, dan ekonomi.

14. Partai Katolik yang lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI
(Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari
Katolik Jawi yang dulunya bergabung dengan Partai Katolik. Sebenarnya partai ini
sudah ada tahun 1917. Namun partai ini baru secara resmi berdiri pada tahun 1923 di
Yogyakarta, didirikan oleh umat Katolik Jawa yang dipimpin oleh F.S. Harijadi. Saat IJ
Kasimo memimpin, partai ini kemudian dinamai Pakempalan Politik Katolik Djawi
(PPKD). Pada masa penjajahan Belanda, PPKD - karena kebutuhan siasat politik -
bergabung dengan Indische Katholieke Partij.
Partai Katolik dideklarasikankan oleh Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia pada
tanggal 12 Desember 1949 sebagai penjelmaan fusi dari 7 Partai Katolik yang telah ada
sebelumnya yakni:
Partai Katolik Republik Indonesia (P.K.R.I.) yang didirikan di Surakarta.
Partai Katolik Rakyat Indonesia (P.K.R.I.) yang didirikan di Makasar.
Partai Katolik Rakyat Indonesia (P.K.R.I.) yang didirikan di Flores.
Partai Katolik Indonesia Timus (Parkit) yang didirikan di Timor.
Persatuan Politik Katolik Flores (Perkokaf) didirikan di Flores.
Permusyawaratan Majlis Katolik (Permakat) didirikan di Manado.
Partai Katolik Indonesia Kalimantan (Parkika) yang didirikan di Kalimantan.

15. Anggaran Dasar Partai Katolik sebagai gabungan partai-partai
tersebut di atas, telah disahkan dalam Kongresnya yang pertama
di Semarang tanggal 12 Desember l949, dimana asas dan tujuan
berbunyi sebagai berikut:
Partai Katolik berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa pada
umumnya serta Pancasila pada khususnya dan bertindak
menurut asas-asas Katolik.
Tujuan Partai Katolik ialah bekerja sekuat-kuatnya untuk
kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya.
Pada Pemilu 1971 Partai Katolik meraih 606.740 suara (1,11%)
sehingga di DPR memperoleh 3 kursi. Di tahun ini juga partai ini
fusi ke dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia.

16. PNI atau Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia. Partai ini
didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia dengan
ketuanya pada saat itu adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr
IskaqTjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo.
1927 - Didirikan di Bandung oleh para tokoh nasional seperti Dr. Tjipto
Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo. Selain itu
para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club yang diketuai oleh Ir.
Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini.
1928 - Berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional
Indonesia
1929 - PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran
pergerakan kemerdekaan sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah
penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada
tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno,
Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja
1930 - Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus
1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam
penjara Sukamiskin, Bandung. Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato
"Indonesia Menggugat" dan membacakannya di depan pengadilan sebagai
gugatannya.

17. 1931 - Pimpinan PNI, Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian
membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Moh. Hatta
yang tidak setuju pembentukan Partindo akhirnya membentuk PNI Baru. Ir. Soekarno
bergabung dengan Partindo.
1933 - Ir. Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores sampai dengan 1942.
1934 - Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira sampai dengan 1942.
1955 - PNI memenangkan Pemilihan Umum 1955.
1973 - PNI bergabung dengan empat partai peserta pemilu 1971 lainnya membentuk
Partai Demokrasi Indonesia.
1998 - Dipimpin oleh Supeni, mantan Duta besar keliling Indonesia, PNI didirikan
kembali.
1999 - PNI menjadi peserta pemilu 1999.
2002 - PNI berubah nama menjadi PNI Marhaenisme dan diketuai oleh Sukmawati
Soekarno, anak dari Soekarno.

18. Partai Indonesia Raya atau Parindra adalah suatu partai politik
yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan
tujuannya adalah Indonesia Mulia dan Sempurna (bukan
Indonesia Merdeka). Parindra menganut azas cooperatie alias
bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara
duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu yang tertentu.
Partai Indonesia Raya atau Parindra adalah suatu partai politik
yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan
tujuannya adalah Indonesia Mulia dan Sempurna (bukan
Indonesia Merdeka). Parindra menganut azas cooperatie alias
bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara
duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu yang tertentu.

19. PARTAI RAKYAT INDONESIA (Pari)
Asas: Pancasila
Didirikan/Deklarasi: Jakarta, 22 Mei 1998
Alamat: Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV Lt 6/609 A, Jakarta Pusat
Telepon: (021) 5703246-65 Pes.5206/5306
Ketua Umum: Agus Miftach
Sekretaris Jenderal: Michele Poerwanto SH
Cikal-bakal berdirinya Partai Rakyat Indonesia (Pari) diawali dari LSM Bina Lingkungan Hidup Indonesia (BLHI)
yang dibentuk pada bulan Desember 1988 di Blitar, Jawa Timur. Sejak pendiriannya, BLHI dicita-citakan akan
menjelma menjadi sebuah partai politik kelak, apabila situasi telah memungkinkan. Angin reformasi yang
menjatuhkan kekuasaan Orde Baru Mei 1998 lalu memberikan celah bagi BLHI mewujudkan cita-citanya.
Dalam manifesto politiknya, Pari mengedepankan kepastian hukum, demokrasi, dan pemerataan ekonomi
sebagai pilar utama terwujudnya keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan demokratisasi hukum, partai ini
menginginkan peninjauan kembali semua peraturan perundangan zaman kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru
yang kontra demokrasi. Sementara dalam hal ekonomi, Pari berpendapat agar terbentuk fundamen
perekonomian yang kuat, setiap jenis usaha dan satuan produksi harus memperoleh jaminan kapital dalam
menyangga kontinuitas dan meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian terjadi perubahan
Partai Rakyat Nasional (bahasa Inggris: People's National Party/PNP) adalah sebuah partai politik berideologi
sosialisme demokratis di Jamaika. Partai ini didirikan pada tahun 1938 oleh Norman Manley. Dari 1972
hingga 1980 serta sejak 1989 hingga saat ini, PNP memiliki suara mayoritas di parlemen.
Pada 26 Februari 2006, Portia Simpson-Miller dilantik sebagai presiden PNP, menggantikan P. J. Patterson.
Daftar presiden partai
Norman Manley (1938-1969)
Michael Manley (1969-1992)
P. J. Patterson (1992-2006)
Portia Simpson-Miller (2006–)