3. [bukan] Pertanian Organik
tapi Bansos APBN
Rumah Kompos berbasis BBM fosil
Hasil Pantauan lapang terhadap
Bansos Pertanian APBN,
fokusnya: APPO & rumah kompos
14 provinsi di 25 kabupaten/kota:
23 unit rumah kompos, 2 unit APPO, plus
wawancara
1 wawancara ke dinas tanaman pangan Sumenep
1 wawancara ke Ketua Gapoktan Sukadame
3
5. Tabel 1. Ketersediaan Relawan & Kapasitas Pemantauan
Lokasi Ketersediaan Relawan & Provinsi
1 Banten
1 Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan*)
2 NAD, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu**, Jawa Barat,
Bali***), Kalimantan Barat, Papua Barat
3 Jawa Tengah, Jawa Timur
4 Sulawesi Selatan**), dan difoto pula rumah kompos
percontohan yang dibangun pada tahun 2007 di
halaman Kampus Unhas di kota Makassar
Catatan: *) = kader penggerak desa; **) = mahasiswa; ***) = agronomis Udayana dibantu relawan fotografer.
Pemantau lainnya adalah relawan ornop setempat.
5
6. Tabel 2. Distribusi Lokasi berdasar Tahun Pembangunan/
Pengadaan Rumah Kompos, temuan lapang
Lokasi 0 - 12 bulan 13 - 24 bulan Lebih dari 2 tahun
0 Jawa Timur (1) Banten (1)
1 Kalimantan Timur (1) Kalimantan Selatan(1)
2 NAD (2) , Sumatera Riau (1) Sumatera Utara (1),
Utara (1), Bengkulu Riau (1), Jawa Barat
(2), Jawa Barat (1), (1= APPO),
Bali (2 = 1 RK, 1 APPO),
Kalimantan Barat(2),
Papua Barat (2)
3 Jawa Tengah (1), Jawa Tengah (1 = RPPO) Jawa Tengah (1)
Jawa Timur (2),
4 Sulawesi Selatan (1) Sulawesi Selatan (2
RK + 1 RPPO )
Total 17 2 8
Total = 27 unit
Catatan: 1. 0 = n i hi l / t i da k d i t em uk a n d i B a n t e n d a n J a wa T i m u r
2. (…) = unit
3. RK+ APPO = Rumah Kompos dan APPO.
6
7. Permasalahan(?) 1:
Tidak tersedianya publikasi bagi khalayak tentang rekapitulasi antara target dan realisasi pengadaan
rumah kompos. Yang tersedia bagi publik - secara online - adalah pedoman teknis berikut lampiran yang
menyantumkan data target pengadaan rumah kompos menurut tahun anggaran pada tahun terbitnya
pedoman tersebut.
Permasalahan(?) 2:
Tidak diketemukan adanya pengadaan rumah kompos: 2 lokasi
yaitu Kabupeten Pandeglang Banten, dan Kabupeten Sumenep
Jawa Timur.
1) Pandeglang:
Wanprestasi? Ingkar? Digagalkan?
7
8. Banten? Bls: Saya bantu: Ini ada 2 unit, coba pantau
Pandeglang & Pontang Serang
(…) Attachment Tue, May 15, 2012 at 6:19 PM
To: "biotani@gmail.com" <biotani@gmail.com>
Dear Mas Reza
Maaf Kabar dari kita agak lambat..
Kemarin kita sudah terjun kelapangan, kepala desa
setempat sulit di temui namun mujur ada orang baik yang
mempertemukan kita dengan Ketua GAPOKTAN SUKA
DAME DESA SUKASARI KECAMATAN PULAU SARI.
Menurut penuturan beliau memang waktu itu
GAPOKTAN Desa Sukasari akan mendapatkan Bantuan
Program tersebut, itu dikatakan lansung oleh Gubernur di
acara pencanangan Gerakan Agri Bisnis Terpadu
(GPAT) di Desa Sukasari. Namun pada realisasinya
tidak terlaksana malah Pak Sarkimin Ketua Gapoktan
Sukadame Desa Sukasari Sempat menanyakan Ke
Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, tapi pihak dari
Dinas mengatakan tidak tau kelanjutanya program
tersebut...,
Namun menurut info Bantuan Program yang akan dialokasikan ke Gapoktan Desa Sukasari tersebut digagalkan.
Ada Kecenderungan Program tersebut diGelapkan oleh Pemda Provinsi....,karena saya tanya2 ke teman yang sering main bareng
Dinas Pertanian Kab. Pandeglang tidak tau Progam Bantuan tersebut Mas Reza
8
9. Latar belakang:
Mentan Beri Bantuan Pertanian
By redaksi
Kamis, 17-Desember-2009, 05:48:14
SERANG – Menteri Pertanian (Mentan) Suswono melalui Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
(P2HP) Zaenal Baharudin memberikan sejumlah bantuan untuk petani dan nelayan di Kabupaten Pandeglang
pada acara pencanangan Gerakan Pengembangan Agribisnis Terpadu (GPAT), di Desa Sukasari, Kecamatan
Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Rabu (16/12).
Bantuan yang diserahkan diantaranya, bantuan langsung pupuk (BLP) APBN-Perubahan, sepeda motor untuk
petugas petugas pertanian, penggilingan padi, traktor, pompa air, 35 ekor sapi, 1 unit alat pengolah pupuk
organik (APPO), dan 1 unit pembuatan rumah kompos yang dananya bersumber dari APBN.
Tidak hanya itu, bantuan lain untuk kegiatan pertanian juga berupa Program Pengembangan Usaha Agrobisnis
Pedesaan (PUAP) untuk 424 Gapoktan senilai Rp 4,2 Miliar, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (L-LPDM).
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Banten Ratu Atur Chosiyah, Asda II Provinsi Banten Hidayat Djauhari,
Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi beserta unsur muspida. “GPAT merupakan program perpaduan dari
pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan,” kata Zaenal. (zis)
9
10. Kantor Kepala Desa Sukasari1 Ketua gapoktan Sukadame dan Carik Desa Sukasari1
10
11. Permasalahan(?) 3:
Gambar 3. Sumenep Madura
NO. PROPINSI/KABUPATEN VOLUME KEGIATAN (UNIT) TOTAL
TP HORTI BUN NAK (UNIT)
TOTAL U P P O 501 70 111 268 950
IV JAWA TIMUR
80 Kab. Sumenep 2 2
dst
Sumber: Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
11
12. Pertanyaan dari Temuan:
Rukom TA 2011
Kenapa Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep tidak tahu adanya
target pembangunan rumah kompos? Aneh?
Ada apa? Batal? Tidak jadi dibangun? Lepas target?
Ketidaktahuan staf dinas tanaman pangan pada aras/ level kabupaten
(Sumenep di Pulau Madura) terhadap rencana dari direktorat jenderal
sarana dan prasarana pertanian kementerian pertanian (Tabel 3, No.
80: Kabupaten Sumenep).
12
14. A Salaf Junaedi Kabid Produksi Diperta pangan mengaku tidak tahu ada tidaknya pembangunan
uppo TA 2011. "Kalau ada pembangunan rumah kompos saya mustinya tahu, karena saya kepala
bidang produksi," katanya.
Yang diketahuinya adalah rukom pada tahun-tahun sebelumnya, tanpa sebut tahun secara
tepat. Lokasinya di Kecamatan Katang-Katang.
Hal ini dikatakannya pada Kamis 22. Maret kepada Biotani di ruang tamu dinas pertanian
tanaman pangan. Kabupaten Sumenep. Beberapa menit sebelumnya dia berkeliling di ruang kerja
yang letaknya tepat di belakang resepsionis bertanya kepada banyak orang di ruang itu -
termasuk kepada orang yang masuk-ke luar di ruang tamu dinas tanaman pangan,
Alhasil, kesimpulan dari pertemuan itu, saya dapat katakan tidak ada pembangunan rukom di
Sumenep.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Padahal Kab. Sumenep targetnya 2 unit
(2011 Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2011.
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian)
14
15. Biaya Operasional APPO/ Rumah kompos & kecukupan produksi
Mampu (sepenuhnya) Tidak mampu (sepenuhnya)
>10 thn, (UPPO) Kabupaten
Serdang Bedagai Sumut: Lubuk Kabupaten Deli Serdang Sumut: Jatikusumo Namu Rambe Kabupaten Bantaeng Sulsel: Allu
Bayas Perbaungan
>2 thn Kabupaten Sumedang Kabupaten Bulukumba Sulsel: Siwatanai Kec. Bontomanai
Jabar: Kp. Pangkalan, RT/RW Kabupaten Siak Riau: Sialang Sakti Kec. Dayun Meminjam jika ada kekurangan
04/04, Ds../Kec. Wado. (APPO)
1 thn Kabupaten Garut Jateng: Kabupaten Bantaeng Sulsel: Mappilawing Kec. Eremerasa
Caringin Kec. Karang Tengah Kabupaten Siak Riau: Hawang Kao Kec. Lubuk Dalam Sering harus tunggu pembayaran 2-3 bulan dari dinas TP
>1 thn Kabupaten Grobogan
Jateng: Tambakselo Rt 02/ Rw 01 Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu: Tebat Pulau Kabupaten Gowa Sulsel: Manjaling Kec. Bajeng Barat
Kec. Wirosari Kab. Grobogan
Pwdadi (RPPO)
1 thn Kabupaten Kudus Jateng:
Besitoh, Kec. Gebog Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu: Air Bening Kota Sorong Papua Barat: Matalanagi, Distrik Sorong Utara
>1 thn Kabupaten Klungkung Bali: Kabupaten Kendal Jateng: Desa Ngargosari Kec. Sukorejo Kabupaten Sorong Papua Barat:
Subak Tohpati Desa Tohpati, Kec. Kampung Malawele, Distrik Aimas
Banjarangkan (APPO) Selama ini dapat pinjaman dari Pak Sugiyono (staf distan)
1 thn Kota Balikpapan Kaltim:
Manggar Baru (UPPO) Kabupaten Blitar Jatim:
Desa Sambi, Kec.Kanigoro
Kota Malang Jatim:
Desa. Cemorokandang, Kec. Kedung kandang
Tidak mampu jawab
Kabupaten Badung Bali: Kabupaten Pontianak Kalbar:
Subak Buangga Desa Getasan, Kec. Petang Desa Peniti Besar
Belum tahu, baru 2 bulan
Kabupaten Kubu Raya Kalbar:
Kabupaten Tabalong Kalsel: Desa Masingai I Rt 6 Kec. Upau Desa Sungai Itik
Belum tahu, baru 2 bulan
7 (2 unit APPO, 5 unit 16 unit rumah kompos
rumah kompos) (tidak termasuk 2 unit di Kalbar)
15
16. Kecukupan Produksi Pupuk Organik APPO dan Rumah Kompos bagi Anggota
Cukup Belum cukup Lain-lain
Kabupaten Siak, Riau: Dayun, Lubuk Dalam Kabupaten Deli Serdang: Jatikusumo Kec.
Namu Rambe Belum beroperasi
Kabupaten Siak Riau: Rejang Lebong, Bengkulu: Air Bening Kabupaten Aceh Barat NAD: 1) Blang Beurandang Kec.
Hawang Kao Kec. Lubuk Dalam Johan Pahlawan, [dan, 2) Cot Darat Kec. Samatiga]
Kabupaten Sumedang Jabar: Kp. Pangkalan, Kabupaten Garut Jabar: Caringin Kec. Karang Kota Sorong Barat Papua Barat: Matalanagi, Distrik Sorong
RT/RW 04/04, Ds./Kec. Wado (APPO) Tengah Utara
Kota Malang Jatim; Cemorokandang , Kec. Kabupaten Kendal Jateng: Ngargosari Kec. 3 rumah kompos
Kedung kandang, Sukorejo
Kabupaten Badung Bali: Subak Buangga Ds. Kabupaten Grobogan Jateng: Tambakselo Rt
Getasan, Kec. Petang 02/ Rw 01 kec. Wirosari (RPPO)
Kabupaten Pontianak Kalbar: Desa Peniti Kabupaten Kudus Jateng: Besitoh Kec.
Besar Gebog
Kabupaten Kubu Raya Kalbar: Desa Sungai Itik Kabupaten Blitar, Jatim; Sambi, Kec.
Kanigoro
Kabupaten Bantaeng Sulsel: Mappilawing Kec. Kabupaten Klungkung Bali: Subak Tohpati Ds
Eremerasa Tohpati, Kec. Banjarangkan (APPO)
Kabupaten Gowa Sulsel: Manjaling Kec. Bajeng Kabupaten Tabalong Kalsel: Masingai Kec.
Barat (RPPO) Upau Memang belum mau berorganik
Kota Balikpapan Kaltim, Manggar Kabupaten Serdang Bedagai: Lubuk Bayas Perbaungan;
ada anggota yang menjualnya daripada dipakai sendiri.
Kabupaten Bantaeng, Sulsel: Allu Rejang Lebong, Bengkulu: Tebat Pulau: kalangan
masyarakatnya masih banyak menggunakan bahan kimia.
Kabupaten Bulukumba Sulsel: Siwatanai Kec. 2 rumah kompos
Bontomanai
Kabupaten Sorong Papua Barat: Kampung
Malawele, Distrik Aimas
9 (1 APPO, 1 RPPO, 13 (1 APPO, 1 RPPO, 11 Rukom) 5 rumah kompos
7 rukom)
16
17. Catatan: 2 Kabupaten tidak diketemukan rumah kompos, yaitu Kabupaten Pandeglang Banten, dan Sumenep Jawa
Timur,Hanya sepertiga (30%) dari total 27 unit (2 APPO dan 25 rumah kompos) yang kualifikasinya mampu menyukupi kebutuhan pupuk organik pada setiap
musim tanam bagi anggota kelompok tani pengelola setempat.
Kecukupan Produksi Pupuk Organik APPO dan Rumah
Kompos bagi Anggota
Cukup = 9
Belum =13
Lain2 = 5
17
18. “Alternatif” atas Ketidakcukupan ketersediaan Pupuk Organik Rumah Kompos
Belum cukup “Alternatif” Lain-lain
Kabupaten Deli Serdang: Jatikusumo Namu Anggota memahami dan menutupinya dengan membeli
Rambe pupuk kimia dari toko Belum beroperasi
Rejang Lebong, Bengkulu: Air Bening Bila pupuk organik tidak mencukupi petani kembali lagi Kabupaten Aceh Barat NAD: 1) Blang
gunakan pupuk yang mengandung Kimia Beurandang Kec. Johan Pahlawan, dan, 2) Cot
Darat Kec. Samatiga
Kabupaten Garut Jabar: Caringin Kec. Karang Setiap anggota memelihara domba, jadi anggota kelompok Kota Sorong Barat Papua Barat: Matalanagi,
Tengah memanfaatkan kotoran domba. Distrik Sorong Utara
Kabupaten Kendal Jateng: Ngargosari Kec. Memenuhi sendiri dengan cara masing-masing 3 rumah kompos
Sukorejo
Kabupaten Grobogan Jateng: Tambakselo RT Anggota memahami dan menutupinya dengan membeli
02/ RW 01 Kec. Wirosari pupuk kimia dari toko
Kabupaten Kudus Jateng: Besitoh – Kec. Anggota menutup kekurangannya dengan membeli pupuk
Gebog kimia dari toko Memang belum mau berorganik
Kabupaten Blitar, Jatim; Sambi, Kec.Kanigoro Anggota menutup kekurangannya dari kotoran ternaknya Kabupaten Serdang Bedagai: ada anggota yang
masing-masing, tapi jika tak juga cukup, maka memakaim menjualnya daripada pakai sendiri
pupuk kimia
Kabupaten Klungkung Bali: Subak Tohpati Ds Anggota menutup kekurangannya dari kotoran ternaknya Rejang Lebong, Bengkulu Tebat Pulau
Tohpati, Kec. Banjarangkan (APPO) masing-masing, tapi jika tak juga cukup, maka beli pupuk masyarakatnya masih menggunakan bahan
bersubsidi (organik dan kimia) kimia.
Kabupaten Tabalong Kalsel: Masingai Kec. Anggota menambah kotoran ternak secara swadaya 2 rumah kompos
Upau
Kota Balikpapan Kaltim, Manggar Anggota memahami dan menutupinya dengan membeli
pupuk kimia dari toko
Kabupaten Bantaeng, Sulsel: Allu Anggota memahami dan menutupi kekurangannya dari kotoran
ternaknya masing-masing
Kabupaten Bulukumba Sulsel: Siwatanai Kec. Anggota memahami dan menutupi kekurangannya dari kotoran
Bontomanai ternaknya masing-masing
Kabupaten Sorong Papua Barat: Kampung Petani membeli kompos jadi di toko
Malawele, Distrik Aimas
13 rumah kompos 5 Poktan tegas balik ke pupuk kimia, 5 tegas 3+2 = 5 rumah kompos
organik, 3 pupuk kimia opsi terakhir
18
19. Kesimpulan?
Silahkan anda susun sendiri
Kesimpulan kami
Ada di
laporan lengkap
Siapkan donasi, lalu hubungi kami di
biotani@gmail.com
19
20. Komentar
Compost House (still) Far from Satisfying Farmers, a Field Monitoring, Indonesia
siew <of@cetdem.org.my> Thu, Jul 26, 2012 at 8:40 AM
To: "Riza V. Tjahjadi" <biotani@gmail.com>
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original
Dear Riza,
I read with interest the report of the above subject. The pictures are too small for me to gather the understanding of the home
composting method as well as the composting house that used to make the compost.
Just wonder how the home composting method is being used, care to elaborate? Actually, to save cost, one needs not to build a
compost house to make compost especially within the vicinity of the farms. The money could be utilised for other sources such as
materials to add value to the compost made or making good quality fertilizers. Compost has always been a source of soil
conditioning and not a fertilizer, if we want to sustain the soil health in long term, where else fertilizer is food for the plants. Sorry,
this is just a sharing and not mean to undermine yours and the farmers's knowledge.
Cheers
- Show quoted text -
Tan Siew Luang (016 219 5826)
Organic Farming Project Coordinator, CETDEM
Tel: 03 7875 7767; Fax: 03 7875 4039
Email: of@cetdem.org.my
URL: www.cetdem.org.my
20
21. Selasa, 17 Juli 2012
Compost House Far from Satisfying Farmers, a field monitoring, Indonesia
[3 posters/ fliers]
Compost House (still) Far from Satisfying Farmers, a Field
Monitoring, Indonesia
Rumah Kompos (masih) Jauh Puaskan Petani, Pantauan
Lapang, Indonesia (bawah)
Riza V. Tjahjadi
Results of field monitoring toward the agricultural “Bansos” or social assistant budget scheme, with focus to APPO and home
composting in 14 provinces in 25 districts/ cities administration: 25 home composting units, 2 units of APPO, plus an interview to
the head of food production of food crop division of the ministry agriculture in “Kabupaten“/ district Sumenep, one interview to
the Chair a ”Gapoktan” or a group of several farmers’ groups in Sukadame in Pandeglang.
21
22. It has been more than 3 years, I make the observation of both organic fertiliser subsidies, and home composting in which the
ministry of agriculture has obsessed with ambitious target to build/ procure the compost house with amount 10,000 units by
2014.
Observations of which I described it as a desk study article on this blogspot. In the first quarter of 2012 I stepped up to the field
monitoring with the support of a grant titled Field monitoring to the state budget subsidy on greening agriculture fields through
compost house, and lobby for further allocation budgeting. The following is a summary.
# Of total APPO and total home composting is monitored during the end of March until mid May 2012, it turns out, only one-third
(30%) of the total 27 units (two APPO and 25 home composting) is capable to supply the needs of organic fertilisers in each
growing season for local farmers' group manager.
# There are three home composting units not yet operational, although construction has long been completed West Aceh NAD
province: 1) in Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan, 2) in Cot Darat in Kecamatan Samatiga, and 3) in the Kota Sorong
or City of Sorong in Kecamatan Matalanagi, of District of Sorong Utara of the West Papua province.
# A home composting is not found in two “kabupaten“/ districts, namely Pandeglang in Banten province, and Sumenep in East
Jawa province. In Pandeglang no realisation of (promised) government assistance to farmers' groups in the village of Sukasari,
District Pulosari, Pandeglang – as compare to news reporting by Radar Banten daily newspaper on December 16, 2009. While the
head of food production of food crop division of the ministry agriculture in Sumenep never knows/ heard of any plans/ targets
UPPO development.
# Regarding the adequacy of the production of organic fertiliser and compost for the APPO and home composting show that only
one-third (30%) of a total of 27 units (2 APPO and 25 home compost) that is able to meet demand on each growing season for
farmers groups members. Most of the others are home composting, which turned out to be not able to adequately supply to the
needs of every growing season for all members.
22
23. # Although still a small amount (30%) farmers who are able to fully meet the needs of organic fertilisers, but quite a lot of
farmers who have judged that the quality of their production of organic fertiliser which is in conformity with what is received
from the training. In fact, some have dared to claim that they produce organic fertilisers are better quality than/ as compared
with the state-based subsidised of organic fertilisers,
Therefore, with rests on three things mentioned above, the procurement program of home composting within “Bansos
Pertanian” or agriculture social assistant scheme should be reviewed thoroughly.
Conclusion
The Government, especially the Ministry of agriculture was not succeeded in realising the plan/procurement targets home
compost in two (2) “kabupaten“/ district.
With the exception of the above, it can generally be said that the management of APPO and home composting can already be
said to be good, and very beneficial to the farmer and their group as well as managers and beneficiaries, although even just a
small Part of that has been able to meet the needs of members of each growing season. But recorded two (2) subject matter
that is outside the control of farmers is home composting equipment that has not been handed over by the district
administration of food crops of the ministry of agriculture since late 2011 the group without apparent, clear and precise
reasons, but still in the warehouse of food crops division of ministry of agriculture (West Aceh, NAD province). And, the next, a
group of farmers lack the management skills and capability to make compost although the compost house has had ready to be
operationalised (in the city of Sorong, West Papua province) although it physically was completed in June 2011.
Moreover only one-third of the total 27 units (APPO and home composting) are monitored during end of March to mid May 2012
that is able to meet demand on organic fertilisers by each member of the farmers’ group in each growing season, on the other
hand, access for another farmer who did not manage the APPO or compost house is made possible by some farmers' groups of
managers, but the amount will not much they will get from the APPO and/ or home composting
23
24. It worthy to note:
Social assistance is the transfer of money or goods given to the public through the State Ministry / Institution (Government) and
/ or local governments to protect the public from the possibility of "social risk". The definition of social risk in this case is an
event that could lead to potential social vulnerability are borne by individuals, families, groups and / or the community as a
social crisis, economic crisis, political crisis, natural phenomena and natural disasters which, if not granted social assistance be
worse off and can not live in a reasonable condition.
Social assistance has the following provisions: (i) can be directly given to the members of the community and / or community
organizations (community groups), including non-governmental organizations and religious education, (ii) temporary or
continuous, (iii) is intended to fund rehabilitation social, social protection, social security, social empowerment, poverty
alleviation and disaster management, and ((iv) aimed at improving the level of well-being, quality, viability, and restore social
functions in order to achieve self-reliance so that regardless of social risk.
Source: Government report on the implementation of Budget revenue and Expenditure of the State. The first half of fiscal year
2012. 1st Semester report, page IV-12. Ministry of Finance.
“Bansos” agricultural work within the scope of the directorate general of the ministry of agriculture infrastructure and
agriculture, particularly in the form bansos home composting: Home composting is a building that serves to process the waste
products of the composting plant/ straw/ manure waste into organic fertilisers/ compost and is equipped with an organic
fertiliser processing equipment (APPO), three-wheeled vehicles and MOL (local micro-organisms)
Source: Technical Guidelines For The Development Of Home Composting TA. 2011, pages 4-5. The Directorate Expansion and
Land Management, Directorate General of Infrastructure and Means of agriculture, the Ministry of agriculture. January 2011.
Also, kindly see: General Guidance Managing “Bansos”: Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Sosial, by Directorate General of
Infrastructure and Means of agriculture, the Ministry of agriculture. 2011.
-
Photo title:
0-Cover Rukom English.jpg
24
25. Map Rukom Monitoring & Sumenep Pandeglang.jpg
Rukom 3 units not able been operationalised.jpg
Rukom surat ke DPR RI,BPK & KPK.jpg
Full report available by request & donation
Rumah Kompos (masih) Jauh Puaskan Petani, Pantauan
Lapang, Indonesia
Riza V. Tjahjadi
and so on, silahkan klik:
http://biotaniindonesia.blogspot.com
25