SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
panduan praktis
Penjaminan Pelayanan
Kesehatan Darurat Medis
di Faskes yang Tidak
Bekerjasama Dengan
BPJS Kesehatan
08
02  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  03
Kata Pengantar
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa
operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1
Januari 2014.
BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan
badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan
Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah.
Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan
stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur
dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan
Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu
pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder
terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun
pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat
akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan
Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya
masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya
serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik
dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan
praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan
dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut
situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi
terbaru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
04  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  05
I Definisi Dan Landasan Hukum
A.	Definisi
Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah
pelayanan kesehatan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan,
dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan
Fasilitas kesehatan.
Penjaminan pelayanan di Fasilitas kesehatan
yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
di Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun
Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan
dilakukan hanya untuk pasien yang dalam
keadaan gawat darurat.
Daftar Isi
I Definisi Dan Landasan Hukum  05
II Cakupan Pelayanan  06
III Prosedur Pelayanan Kesehatan  08
IV Hal Yang Perlu Diperhatikan  15
V Lampiran  17
06  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  07
B.	 Landasan Hukum
1.	 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 Pasal
25 poin b, pasal 33, dan pasal 40
2.	 Permenkes Nomor 71 tahun 2013 pasal 29
3.	Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014
tentang Pelaksanaan Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan
Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
II Cakupan Pelayanan
1.	Pelayanan gawat darurat yang dapat dijamin
adalah sesuai dengan kriteria gawat darurat yang
berlaku.
2.	 Cakupan pelayanan gawat darurat diberikan sesuai
dengan kewenangan dan kompetensi Faskes sesuai
tingkatannya, yaitu:
a.	 administrasi pelayanan;
b.	 pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
c.	tindakan medis baik non operatif maupun
operatif;
d.	 pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
e.	 pelayanan alat kesehatan;
f.	 pelayanan penunjang diagnostik sesuai dengan
indikasi medis;
g.	 pelayanan darah;
h.	 akomodasi sesuai indikasi medis jika diperlukan;
dan
i.	 pelayanan ambulan antar Faskes untuk rujukan
pasien dengan kondisi yang telah teratasi
kegawatdauratannya dan dapat dipindahkan
ke Faskes yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan.
08  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  09
III ProsedurPelayananKesehatan
1.	 Dalam keadaan gawat darurat, maka:
a.	Peserta dapat dilayani di Faskes tingkat
pertama maupun Faskes tingkat lanjutan yang
bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan
b.	Pelayanan harus segera diberikan tanpa
diperlukan surat rujukan
c.	 Peserta yang mendapat pelayanan di Fasilitas
kesehatan yang tidak bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan harus segera dirujuk ke Fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya
teratasi dan pasien dalam kondisi dapat
dipindahkan
d.	 Pengecekan validitas peserta maupun diagnosa
penyakit yang termasuk dalam kriteria gawat
darurat dilakukan oleh Fasilitas kesehatan
e.	Fasilitas kesehatan tidak diperkenankan
menarik biaya pelayanan kesehatan kepada
peserta
Biaya atas pelayanan gawat darurat yang
dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak
menjalin kerjasamadengan BPJS Kesehatan
ditagihkan langsung oleh Fasilitas kesehatan
kepada BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan
tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan
kegawatdaruratan kepada Peserta.
2.	 Prosedur Pelayanan Gawat Darurat di Faskes yang
Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
a.	Pada keadaan gawat darurat (emergency),
seluruh Fasilitas kesehatan baik yang
bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama
dengan dengan BPJS Kesehatan, wajib
memberikan pelayanan kegawatdaruratan
sesuai indikasi medis
b.	 Pelayanan kegawatdaruratan di Faskes tingkat
pertama dapat diberikan pada Faskes tempat
peserta terdaftar maupun bukan tempat
peserta terdaftar
10  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  11
c.	 Pelayanan kegawatdaruratan di Faskes tingkat
pertama maupun lanjutan mengikuti prosedur
pelayanan yang berlaku
Pada keadaan gawat darurat (emergency),
seluruh fasilitas kesehatan baik yang
bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, wajib memberikan
pelayanan kegawatdaruratan sesuai indikasi
medis
3.	Prosedur Pelayanan Gawat Darurat di Faskes
Tingkat pertama dan Faskes Rujukan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
a.	 Pada kasus gawat darurat peserta BPJS dapat
langsung mendapatkan pelayanan di Faskes
terdekat meskipun Faskes tersebut tidak
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
b.	Pelayanan gawat darurat di Faskes rujukan
dapat langsung diberikan tanpa surat rujukan
dari Faskes tingkat pertama.
c.	 Peserta melaporkan status kepesertaan BPJS
Kesehatan-nya kepada Fasilitas kesehatan
dalam jangka waktu:
1)	 Pelayanan rawat jalan: pada saat diberikan
pelayan gawat darurat
2)	 Pelayanan rawat inap: pada saat diberikan
pelayan gawat darurat atau sebelum pasien
dirujuk ke Faskes yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
d.	Faskes memastikan status kepesertaan BPJS
Kesehatan dengan cara:
1)	 Faskes mengakses master file kepesertaan
melalui:
(a)	 website BPJS Kesehatan yaitu
www.bpjs-kesehatan.go.id;
(b)	sms gateway; dan
(c)	 media elektronik lainnya.
2)	Apabila poin (1) tidak dapat dilakukan
maka Faskes menghubungi petugas BPJS
Kesehatan melalui telepon atau mendatangi
kantor BPJS Kesehatan
12  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  13
e.	Jika kondisi kegawatdaruratan peserta telah
teratasi dan dapat dipindahkan, maka harus
segera dirujuk ke Fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
f.	Apabila kondisi kegawatdaruratan pasien
sudah teratasi dan pasien dalam kondisi dapat
dipindahkan, tetapi pasien tidak bersedia untuk
dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, maka biaya pelayanan
selanjutnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Faskes harus menjelaskan hal ini kepada
peserta dan peserta harus menandatangani
surat pernyataan bersedia menanggung biaya
pelayanan selanjutnya
g.	Penanganan kondisi kegawatdaruratan di
Faskes yang tidak bekerjasama ditanggung
sebagai pelayanan rawat jalan kecuali kondisi
tertentu yang mengharuskan pasien dirawat
inap.
h.	 Kondisi tertentu yang dimaksud diatas adalah
sebagai berikut:
1)	Tidak ada sarana transportasi untuk
evakuasi pasien.
2)	Sarana transportasi yang tersedia tidak
memenuhi syarat medis untuk evakuasi
3)	 Kondisi pasien yang tidak memungkinkan
secara medis untuk dievakuasi, yang
dibuktikan dengan surat keterangan medis
dari dokter yang merawat.
4.	Bagi pasien dengan kondisi kegawatdaruratan
sudah teratasi serta dapat dipindahkan akan tetapi
masih memerlukan perawatan lanjutan, maka
pasien dapat dirujuk ke Faskes yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan menggunakan ambulan
yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
14  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  15
IV HalYang Perlu Diperhatikan
1.	 Bagaimana jika kondisi pasien tidak termasuk
dalam kriteria gawat darurat sesuai ketentuan
BPJS Kesehatan?
Sesuai dengan Perpres Nomor 12 tahun 2013 pasal
25 huruf b, bahwa pelayanan yang tidak dijamin
adalah pelayanan yang dilakukan di fasilitas
kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan, kecuali dalam kondisi gawat darurat.
Oleh karena itu jika pasien tidak dalam kondisi
gawat darurat, maka biaya pelayanan pasien tidak
dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.
2.	Apakah diperbolehkan klaim perorangan
untuk pelayanan gawat darurat di Faskes
yang tidak bekerjasama?
Sesuai dengan Perpres Nomor 12 tahun 2013
pasal 40, bahwa untuk pelayanan gawat darurat
di Faskes yang tidak kerjasama, biaya pelayanan
ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan ke
BPJS Kesehatan dan tidak diperkenankan menarik
PasiengawatDarurat
Pasiendiberipelayanan
kegawatdaruratan
PasiendatangkeFaskes
yangtidakkerjasama
denganBPJSKesehatan
Kondisikegawat
daruratanpasien
telahtertangani
PasienPulang
Pasienboleh
pulang
Pasiendalamkondisi
dapatdipindahkan
danmembutuhkan
perawatanlanjutan
Pasienmelapor
statuskepesertaan
kepadapetugasRS
Pasienmendapatkanperawatanlebih
lanjutdiFaskesyangbekerjasama
denganBPJSKesehatan
PasiendirujukkeFaskes
yangbekerjasama
denganBPJSKesehatanPesertadirujukkeFaskesyang
bekerjasamadenganBPJSKesehatan,
kecualidalamkondisi:
1)Tidakadasaranatransportasiuntuk
evakuasipasien.
2)Saranatransportasiyangtersedia
tidakmemenuhisyaratmedisuntuk
evakuasi
3)Kondisipasienyangtidak
memungkinkansecaramedisuntuk
dievakuasi,yangdibuktikandengan
suratketeranganmedisdaridokter
yangmerawat
16  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  17
biaya pelayanan kesehatan kepada peserta,
sehingga tidak ada klaim perorangan dari peserta
ke BPJS Kesehatan.
V Lampiran
KRITERIA GAWAT DARURAT
NO. BAGIAN DIAGNOSA
I ANAK 1 Anemia sedang / berat
2 Apnea / gasping
3 Bayi ikterus, anak ikterus
4 Bayi kecil/ premature
5 Cardiac arrest / payah jantung
6 Cyanotic Spell (penyakit jantung)
7 Diare profis (> 10/hari) disertai   
dehidrasi ataupun tidak
8 Difteri
9 Ditemukan bising jantung, aritmia
10 Edema / bengkak seluruh badan
11 Epitaksis, tanda pendarahan lain
disertai febris
12 Gagal ginjal akut
13 Gangguan kesadaran, fungsi vital
masih baik
14 Hematuri
15 Hipertensi Berat
16 Hipotensi / syok ringan s/d sedang
17 Intoksikasi (minyak tanah, baygon)
keadaan umum masih baik
18  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  19
NO. BAGIAN DIAGNOSA
18 Intoksikasi disertai gangguan
fungsi vital (minyak tanah, baygon)
19 Kejang disertai penurunan
kesadaran
20 Muntah profis (> 6 hari) disertai
dehidrasi atau tidak
21 Panas tinggi >400 C
22 Sangat sesak, gelisah, kesadaran
menurun, sianosis ada retraksi
hebat (penggunaan otot pernafasan
sekunder)
23 Sesak tapi kesadaran dan keadaan
umum masih baik
24 Shock berat (profound) : nadi
tidak teraba tekanan darah terukur
termasuk DSS.
25 Tetanus
26 Tidak kencing > 8 jam
27 Tifus abdominalis dengan komplikasi
II BEDAH 1 Abses cerebri
2 Abses sub mandibula
3 Amputasi penis
4 Anuria
5 Apendicitis acute
NO. BAGIAN DIAGNOSA
6 Atresia ani (tidak bisa BAB sama
sekali)
7 BPH dengan retensio urin
8 Cedera kepala berat
9 Cedera kepala sedang
10 Cedera tulang belakang (vertebral)
11 Cedera wajah dengan gangguan
jalan nafas
12 Cedera wajah tanpa gangguan jalan
nafas, antara lain :
a.	Patah tulang hidung/nasal
terbuka dan tertutup
b.	Patah tulang pipi (zygoma)
terbuka dan tertutup
c.	Patah tulang rahang (maxilla dan
mandibula) terbuka dan tertutup
d.	Luka terbuka daerah wajah
13 Cellulitis
14 Cholesistitis akut
15 Corpus alienum pada :
a. 	Intra cranial b. Leher
b.	Thorax
c. 	Abdomen
d.	Anggota gerak
e.	Genetalia
20  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  21
NO. BAGIAN DIAGNOSA
16 CVA bleeding
17 Dislokasi persendian
18 Drowning
19 Flail chest
20 Fraktur tulang kepala
21 Gastrokikis
22 Gigitan binatang / manusia
23 Hanging
24 Hematothorax dan pneumothorax
25 Hematuria
26 Hemoroid grade IV (dengan tanda
strangulasi)
27 Hernia incarcerate
28 Hidrochepalus dengan TIK
meningkat
29 Hirschprung disease
30 Ileus Obstruksi
31 Internal Bleeding
32 Luka Bakar
33 Luka terbuka daerah abdomen
34 Luka terbuka daerah kepala
35 Luka terbuka daerah thorax
36 Meningokel / myelokel pecah
37 Multiple trauma
NO. BAGIAN DIAGNOSA
38 Omfalokel pecah
39 Pankreatitis akut
40 Patah tulang dengan dugaan cedera
pembuluh darah
41 Patah tulang iga multiple
42 Patah tulang leher
43 Patah tulang terbuka
44 Patah tulang tertutup
45 Periappendicullata infiltrate
46 Peritonitis generalisata
47 Phlegmon dasar mulut
48 Priapismus
49 Prolaps rekti
50 Rectal bleeding
51 Ruptur otot dan tendon
52 Strangulasi penis
53 Tension pneumothoraks
54 Tetanus generalisata
55 Torsio testis
56 Tracheo esophagus fistel
57 Trauma tajam dan tumpul daerah
leher
58 Trauma tumpul abdomen
59 Traumatik amputasi
22  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  23
NO. BAGIAN DIAGNOSA
60 Tumor otak dengan penurunan
kesadaran
61 Unstable pelvis
62 Urosepsi
III Kardio-
vaskular
1 Aritmia
2 Aritmia dan shock
3 Cor Pulmonale decompensata yang
akut
4 Edema paru akut
5 Henti jantung
6 Hipertensi berat dengan komplikasi
(hipertensi enchephalopati, CVA)
7 Infark Miokard dengan komplikasi
(shock)
8 Kelainan jantung bawaan dengan
gangguan ABC (Airway Breathing
Circulation)
9 Kelainan katup jantung dengan
gangguan ABC (airway Breathing
Circulation)
10 Krisis hipertensi
11 Miokarditis dengan shock
12 Nyeri dada
13 Sesak nafas karena payah jantung
NO. BAGIAN DIAGNOSA
14 Syncope karena penyakit jantung
IV Kebidanan 1 Abortus
2 Distosia
3 Eklampsia
4 Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
5 Perdarahan Antepartum
6 Perdarahan Postpartum
7 Inversio Uteri
8 Febris Puerperalis
9 Hyperemesis gravidarum dengan
dehidrasi
10 Persalinan kehamilan risiko tinggi
dan atau persalinan dengan penyulit
V Mata 1 Benda asing di kornea mata /
kelopak mata
2 Blenorrhoe/ Gonoblenorrhoe
3 Dakriosistisis akut
4 Endoftalmitis/panoftalmitis
5 Glaukoma :
a.	Akut
b.	Sekunder
24  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  25
NO. BAGIAN DIAGNOSA
7 Massive pleural effusion
8 Oedema paru non cardiogenic
9 Open/closed pneumathorax
10 P.P.O.M Exacerbasi akut
11 Pneumonia sepsis
12 Pneumathorax ventil
13 Reccurent Haemoptoe
14 Status Asmaticus
15 Tenggelam
VII Penyakit
Dalam
1 Demam berdarah dengue (DBD)
2 Demam tifoid
3 Difteri
4 Disequilebrium pasca HD
5 Gagal ginjal akut
6 GEA dan dehidrasi
7 Hematemesis melena
8 Hematochezia
9 Hipertensi maligna
10 Keracunan makanan
11 Keracunan obat
12 Koma metabolic
13 Leptospirosis
14 Malaria
NO. BAGIAN DIAGNOSA
6 Penurunan tajam penglihatan
mendadak :
a.	Ablasio retina
b.	CRAO
c.	Vitreous bleeding
7 Selulitis Orbita
8 Semua kelainan kornea mata :
a.	Erosi
b.	Ulkus / abses
c.	Descematolis
9 Semua trauma mata :
a.	Trauma tumpul
b.	Trauma fotoelektrik/ radiasi
c.	Trauma tajam/tajam tembus
10 Trombosis sinus kavernosis
11 Tumororbita dengan perdarahan
12 Uveitis/ skleritis/iritasi
VI Paru-
paru
1 Asma bronchitis moderate severe
2 Aspirasi pneumonia
3 Emboli paru
4 Gagal nafas
5 Injury paru
6 Massive hemoptisis
26  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan
NO. BAGIAN DIAGNOSA
15 Observasi shock
VIII THT 1 Abses di bidang THT & kepala leher
2 Benda asing laring/trachea/bronkus,
dan benda asing tenggorokan
3 Benda asing telinga dan hidung
4 Disfagia
5 Obstruksi jalan nafas atas grade II/
III Jackson
6 Obstruksi jalan nafas atas grade IV
Jackson
7 Otalgia akut (apapun penyebabnya)
8 Parese fasialis akut
9 Perdarahan di bidang THT
10 Syok karena kelainan di bidang THT
11 Trauma (akut) di bidang THT ,Kepala
dan Leher
12 Tuli mendadak
13 Vertigo (berat)
IX Syaraf 1 Kejang
2 Stroke
3 Meningo enchepalitis

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaMuh Saleh
 
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...Tini Wartini
 
Aplikasi perhitungan tenaga keperawatan need (douglas)
Aplikasi perhitungan tenaga keperawatan need (douglas)Aplikasi perhitungan tenaga keperawatan need (douglas)
Aplikasi perhitungan tenaga keperawatan need (douglas)Yabniel Lit Jingga
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCditjenyankes
 
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdfPETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdfMokhamadSuyonoYahya1
 
261827047 pedoman-pelayanan-pkrs
261827047 pedoman-pelayanan-pkrs261827047 pedoman-pelayanan-pkrs
261827047 pedoman-pelayanan-pkrsRensiAmbi
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & NeonatalBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & NeonatalBPJS Kesehatan RI
 
Bagan MTBS
Bagan MTBSBagan MTBS
Bagan MTBSmoharip1
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang St...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang St...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang St...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang St...BPJS Kesehatan RI
 
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...Adelina Hutauruk
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmKlinikSubanmedika
 
PMK No. 21 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persali...
PMK No. 21 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persali...PMK No. 21 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persali...
PMK No. 21 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persali...GanjarNailil1
 
Penyuluhan prolanis revisi
Penyuluhan prolanis revisiPenyuluhan prolanis revisi
Penyuluhan prolanis revisiElia Noviyanti
 
Standar Pelayanan Kebidanan
Standar Pelayanan Kebidanan Standar Pelayanan Kebidanan
Standar Pelayanan Kebidanan pjj_kemenkes
 
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakatKuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakatTheodorus Indarto
 

La actualidad más candente (20)

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...
 
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjangSeri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
 
Aplikasi perhitungan tenaga keperawatan need (douglas)
Aplikasi perhitungan tenaga keperawatan need (douglas)Aplikasi perhitungan tenaga keperawatan need (douglas)
Aplikasi perhitungan tenaga keperawatan need (douglas)
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
 
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdfPETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
 
Standar akreditasi klinik modified
Standar akreditasi klinik   modifiedStandar akreditasi klinik   modified
Standar akreditasi klinik modified
 
261827047 pedoman-pelayanan-pkrs
261827047 pedoman-pelayanan-pkrs261827047 pedoman-pelayanan-pkrs
261827047 pedoman-pelayanan-pkrs
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & NeonatalBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
 
Bagan MTBS
Bagan MTBSBagan MTBS
Bagan MTBS
 
Ppt stunting niken
Ppt stunting nikenPpt stunting niken
Ppt stunting niken
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang St...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang St...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang St...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang St...
 
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukm
 
PMK No. 21 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persali...
PMK No. 21 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persali...PMK No. 21 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persali...
PMK No. 21 Th 2021 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persali...
 
Penyuluhan prolanis revisi
Penyuluhan prolanis revisiPenyuluhan prolanis revisi
Penyuluhan prolanis revisi
 
Standar Pelayanan Kebidanan
Standar Pelayanan Kebidanan Standar Pelayanan Kebidanan
Standar Pelayanan Kebidanan
 
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakatKuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
 
PPS (contoh).docx
PPS (contoh).docxPPS (contoh).docx
PPS (contoh).docx
 

Destacado

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...BPJS Kesehatan RI
 
144 penyakit yang tidak boleh di rujuk (Wajib dilayani di tingkat Pelayanan P...
144 penyakit yang tidak boleh di rujuk (Wajib dilayani di tingkat Pelayanan P...144 penyakit yang tidak boleh di rujuk (Wajib dilayani di tingkat Pelayanan P...
144 penyakit yang tidak boleh di rujuk (Wajib dilayani di tingkat Pelayanan P...Cut Ampon Lambiheue
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Perencanaan program penyuluhan kesehatan
Perencanaan program penyuluhan kesehatanPerencanaan program penyuluhan kesehatan
Perencanaan program penyuluhan kesehatanErulk Khaerul
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Perpres no. 32 th 2014 ttg dana kapitasi jkn pada faskes tingkat pertama
Perpres no. 32 th 2014 ttg dana kapitasi jkn pada faskes tingkat pertamaPerpres no. 32 th 2014 ttg dana kapitasi jkn pada faskes tingkat pertama
Perpres no. 32 th 2014 ttg dana kapitasi jkn pada faskes tingkat pertamaUlfah Hanum
 
screening ca servix metode IVA
screening ca servix metode IVAscreening ca servix metode IVA
screening ca servix metode IVAGeorge Cam Maniax
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Mengenal penyakit kanker payudara
Mengenal penyakit kanker payudaraMengenal penyakit kanker payudara
Mengenal penyakit kanker payudaraikakecilofficial
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBPJS Kesehatan RI
 
Slide Kanker Serviks
Slide Kanker ServiksSlide Kanker Serviks
Slide Kanker Serviksjati_purnama
 

Destacado (20)

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
 
144 penyakit yang tidak boleh di rujuk (Wajib dilayani di tingkat Pelayanan P...
144 penyakit yang tidak boleh di rujuk (Wajib dilayani di tingkat Pelayanan P...144 penyakit yang tidak boleh di rujuk (Wajib dilayani di tingkat Pelayanan P...
144 penyakit yang tidak boleh di rujuk (Wajib dilayani di tingkat Pelayanan P...
 
Buku saku faq bpjs
Buku saku faq bpjsBuku saku faq bpjs
Buku saku faq bpjs
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Alat Kesehatan
 
Seri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis
Seri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medisSeri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis
Seri bpjs kesehatan penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis
 
Perencanaan program penyuluhan kesehatan
Perencanaan program penyuluhan kesehatanPerencanaan program penyuluhan kesehatan
Perencanaan program penyuluhan kesehatan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
 
Perpres no. 32 th 2014 ttg dana kapitasi jkn pada faskes tingkat pertama
Perpres no. 32 th 2014 ttg dana kapitasi jkn pada faskes tingkat pertamaPerpres no. 32 th 2014 ttg dana kapitasi jkn pada faskes tingkat pertama
Perpres no. 32 th 2014 ttg dana kapitasi jkn pada faskes tingkat pertama
 
Inspeksi visual dengan asam asetat
Inspeksi visual dengan asam asetatInspeksi visual dengan asam asetat
Inspeksi visual dengan asam asetat
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
screening ca servix metode IVA
screening ca servix metode IVAscreening ca servix metode IVA
screening ca servix metode IVA
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
 
Mengenal penyakit kanker payudara
Mengenal penyakit kanker payudaraMengenal penyakit kanker payudara
Mengenal penyakit kanker payudara
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper ConceptBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
 
Merissa
MerissaMerissa
Merissa
 
Slide Kanker Serviks
Slide Kanker ServiksSlide Kanker Serviks
Slide Kanker Serviks
 
Kanker Payudara
Kanker PayudaraKanker Payudara
Kanker Payudara
 
Kanker Serviks
Kanker ServiksKanker Serviks
Kanker Serviks
 
Kanker payudara
Kanker payudaraKanker payudara
Kanker payudara
 

Similar a Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...BPJS Kesehatan RI
 
Panduan kesehatan
Panduan kesehatanPanduan kesehatan
Panduan kesehatanHety Byan
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanLayboement
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanMbah Lanang
 
04 sistem rujukan berjenjang
04 sistem rujukan berjenjang04 sistem rujukan berjenjang
04 sistem rujukan berjenjanghodijahkamil
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan BerjenjangBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan BerjenjangBPJS Kesehatan RI
 
Gabungan bpjs dan rujukan
Gabungan bpjs dan rujukanGabungan bpjs dan rujukan
Gabungan bpjs dan rujukanfaridatullutfi
 
Kendala implementasi JKN-BPJS
Kendala implementasi JKN-BPJSKendala implementasi JKN-BPJS
Kendala implementasi JKN-BPJSHeri Irawan,S.E
 
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)Lussiana Mercy Maramis
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBPJS Kesehatan RI
 
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptxmarissaqurniati
 
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRPresentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRSyaharuddin Rasyid
 
Materi Jaminan Kesehatan.ppt
Materi Jaminan Kesehatan.pptMateri Jaminan Kesehatan.ppt
Materi Jaminan Kesehatan.pptYanmedMedan
 

Similar a Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis (20)

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan AmbulanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Ambulan
 
Seri bpjs kesehatan pelayanan ambulan
Seri bpjs kesehatan pelayanan ambulanSeri bpjs kesehatan pelayanan ambulan
Seri bpjs kesehatan pelayanan ambulan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
 
Panduan kesehatan
Panduan kesehatanPanduan kesehatan
Panduan kesehatan
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
 
04 sistem rujukan berjenjang
04 sistem rujukan berjenjang04 sistem rujukan berjenjang
04 sistem rujukan berjenjang
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan BerjenjangBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Sistem Rujukan Berjenjang
 
Gabungan bpjs dan rujukan
Gabungan bpjs dan rujukanGabungan bpjs dan rujukan
Gabungan bpjs dan rujukan
 
Kendala implementasi JKN-BPJS
Kendala implementasi JKN-BPJSKendala implementasi JKN-BPJS
Kendala implementasi JKN-BPJS
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Imunisasi
 
Seri bpjs kesehatan pelayanan imunisasi
Seri bpjs kesehatan pelayanan imunisasiSeri bpjs kesehatan pelayanan imunisasi
Seri bpjs kesehatan pelayanan imunisasi
 
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
 
Pkn tuti 5
Pkn tuti 5Pkn tuti 5
Pkn tuti 5
 
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRPresentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
 
Materi Jaminan Kesehatan.ppt
Materi Jaminan Kesehatan.pptMateri Jaminan Kesehatan.ppt
Materi Jaminan Kesehatan.ppt
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper conceptSeri bpjs kesehatan gate keeper concept
Seri bpjs kesehatan gate keeper concept
 

Más de BPJS Kesehatan RI

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001BPJS Kesehatan RI
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan RI
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpBPJS Kesehatan RI
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungBPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...BPJS Kesehatan RI
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBPJS Kesehatan RI
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...BPJS Kesehatan RI
 

Más de BPJS Kesehatan RI (17)

3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan00013994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
3994.vii.2.0415 status kepesertaan pasangan0001
 
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4
 
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktpUpaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
Upaya monitoring dan peningkatan kualitas fktp
 
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang KlungkungPengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
Pengumuman lelang aset tetap bergerak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
 
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...
 
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 09, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 15, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 14, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 12, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2014
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 10, Tahun 2014
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa GigiBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
 

Último

kelompok rentan pada perempuan dan a.ppt
kelompok rentan pada perempuan dan a.pptkelompok rentan pada perempuan dan a.ppt
kelompok rentan pada perempuan dan a.pptssuser8a13d21
 
Diagnosis Diferensial and Mnemonic_Materi 2.pdf
Diagnosis Diferensial and Mnemonic_Materi 2.pdfDiagnosis Diferensial and Mnemonic_Materi 2.pdf
Diagnosis Diferensial and Mnemonic_Materi 2.pdfAlanRahmat
 
ppt napza untuk SEKOLAH DASAR DAN CARA MENCEGAHNYA.pptx
ppt napza untuk SEKOLAH DASAR DAN CARA MENCEGAHNYA.pptxppt napza untuk SEKOLAH DASAR DAN CARA MENCEGAHNYA.pptx
ppt napza untuk SEKOLAH DASAR DAN CARA MENCEGAHNYA.pptxmarnitahm32
 
PENGORGANISASIAN dan struktur organisasi.ppt
PENGORGANISASIAN dan struktur organisasi.pptPENGORGANISASIAN dan struktur organisasi.ppt
PENGORGANISASIAN dan struktur organisasi.pptssuser940815
 
Uji Validitas dan Realibilitas SPSS dan Contoh
Uji Validitas dan Realibilitas SPSS dan ContohUji Validitas dan Realibilitas SPSS dan Contoh
Uji Validitas dan Realibilitas SPSS dan ContohARDS5
 
1. BHD PERKI.pptx, materi tentang bagaimana melakukan bhd pada korban dengan ...
1. BHD PERKI.pptx, materi tentang bagaimana melakukan bhd pada korban dengan ...1. BHD PERKI.pptx, materi tentang bagaimana melakukan bhd pada korban dengan ...
1. BHD PERKI.pptx, materi tentang bagaimana melakukan bhd pada korban dengan ...MAKSIPUASA1
 
LAPORAN KASUS APRAS MONICALAPORAN KASUS APRAS MONICA.pdf
LAPORAN KASUS APRAS MONICALAPORAN KASUS APRAS MONICA.pdfLAPORAN KASUS APRAS MONICALAPORAN KASUS APRAS MONICA.pdf
LAPORAN KASUS APRAS MONICALAPORAN KASUS APRAS MONICA.pdfNurlianiNurliani4
 
KIA ppt penyuluhan buku kesehatan ibu dan anak
KIA ppt penyuluhan buku kesehatan ibu dan anakKIA ppt penyuluhan buku kesehatan ibu dan anak
KIA ppt penyuluhan buku kesehatan ibu dan anakelin560994
 
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatankebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatanMeiRianitaElfridaSin
 
persentation TYPHOID yang disebabkan olehSalmonela thypi
persentation TYPHOID yang disebabkan olehSalmonela thypipersentation TYPHOID yang disebabkan olehSalmonela thypi
persentation TYPHOID yang disebabkan olehSalmonela thypianisaEndrasari
 
MATERI PRESENTASI IPE IPC (kelompok 1).pdf
MATERI PRESENTASI IPE IPC (kelompok 1).pdfMATERI PRESENTASI IPE IPC (kelompok 1).pdf
MATERI PRESENTASI IPE IPC (kelompok 1).pdfestidiyah35
 
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatanMetode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatanMeiRianitaElfridaSin
 
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.pptMUHAMMADHASINUDDIN
 

Último (13)

kelompok rentan pada perempuan dan a.ppt
kelompok rentan pada perempuan dan a.pptkelompok rentan pada perempuan dan a.ppt
kelompok rentan pada perempuan dan a.ppt
 
Diagnosis Diferensial and Mnemonic_Materi 2.pdf
Diagnosis Diferensial and Mnemonic_Materi 2.pdfDiagnosis Diferensial and Mnemonic_Materi 2.pdf
Diagnosis Diferensial and Mnemonic_Materi 2.pdf
 
ppt napza untuk SEKOLAH DASAR DAN CARA MENCEGAHNYA.pptx
ppt napza untuk SEKOLAH DASAR DAN CARA MENCEGAHNYA.pptxppt napza untuk SEKOLAH DASAR DAN CARA MENCEGAHNYA.pptx
ppt napza untuk SEKOLAH DASAR DAN CARA MENCEGAHNYA.pptx
 
PENGORGANISASIAN dan struktur organisasi.ppt
PENGORGANISASIAN dan struktur organisasi.pptPENGORGANISASIAN dan struktur organisasi.ppt
PENGORGANISASIAN dan struktur organisasi.ppt
 
Uji Validitas dan Realibilitas SPSS dan Contoh
Uji Validitas dan Realibilitas SPSS dan ContohUji Validitas dan Realibilitas SPSS dan Contoh
Uji Validitas dan Realibilitas SPSS dan Contoh
 
1. BHD PERKI.pptx, materi tentang bagaimana melakukan bhd pada korban dengan ...
1. BHD PERKI.pptx, materi tentang bagaimana melakukan bhd pada korban dengan ...1. BHD PERKI.pptx, materi tentang bagaimana melakukan bhd pada korban dengan ...
1. BHD PERKI.pptx, materi tentang bagaimana melakukan bhd pada korban dengan ...
 
LAPORAN KASUS APRAS MONICALAPORAN KASUS APRAS MONICA.pdf
LAPORAN KASUS APRAS MONICALAPORAN KASUS APRAS MONICA.pdfLAPORAN KASUS APRAS MONICALAPORAN KASUS APRAS MONICA.pdf
LAPORAN KASUS APRAS MONICALAPORAN KASUS APRAS MONICA.pdf
 
KIA ppt penyuluhan buku kesehatan ibu dan anak
KIA ppt penyuluhan buku kesehatan ibu dan anakKIA ppt penyuluhan buku kesehatan ibu dan anak
KIA ppt penyuluhan buku kesehatan ibu dan anak
 
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatankebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
 
persentation TYPHOID yang disebabkan olehSalmonela thypi
persentation TYPHOID yang disebabkan olehSalmonela thypipersentation TYPHOID yang disebabkan olehSalmonela thypi
persentation TYPHOID yang disebabkan olehSalmonela thypi
 
MATERI PRESENTASI IPE IPC (kelompok 1).pdf
MATERI PRESENTASI IPE IPC (kelompok 1).pdfMATERI PRESENTASI IPE IPC (kelompok 1).pdf
MATERI PRESENTASI IPE IPC (kelompok 1).pdf
 
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatanMetode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
 
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
444028203-Penyusunan-Renstra-Puskesmas.ppt
 

Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis

  • 1. panduan praktis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis di Faskes yang Tidak Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan 08
  • 2. 02  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  03 Kata Pengantar Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku panduan praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan berdasarkan dinamika pelayanan yang dapat berkembang menurut situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan regulasi terbaru. Direktur Utama BPJS Kesehatan Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
  • 3. 04  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  05 I Definisi Dan Landasan Hukum A. Definisi Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan Fasilitas kesehatan. Penjaminan pelayanan di Fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dilakukan hanya untuk pasien yang dalam keadaan gawat darurat. Daftar Isi I Definisi Dan Landasan Hukum  05 II Cakupan Pelayanan  06 III Prosedur Pelayanan Kesehatan  08 IV Hal Yang Perlu Diperhatikan  15 V Lampiran  17
  • 4. 06  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  07 B. Landasan Hukum 1. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 Pasal 25 poin b, pasal 33, dan pasal 40 2. Permenkes Nomor 71 tahun 2013 pasal 29 3. Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. II Cakupan Pelayanan 1. Pelayanan gawat darurat yang dapat dijamin adalah sesuai dengan kriteria gawat darurat yang berlaku. 2. Cakupan pelayanan gawat darurat diberikan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Faskes sesuai tingkatannya, yaitu: a. administrasi pelayanan; b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis c. tindakan medis baik non operatif maupun operatif; d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; e. pelayanan alat kesehatan; f. pelayanan penunjang diagnostik sesuai dengan indikasi medis; g. pelayanan darah; h. akomodasi sesuai indikasi medis jika diperlukan; dan i. pelayanan ambulan antar Faskes untuk rujukan pasien dengan kondisi yang telah teratasi kegawatdauratannya dan dapat dipindahkan ke Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
  • 5. 08  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  09 III ProsedurPelayananKesehatan 1. Dalam keadaan gawat darurat, maka: a. Peserta dapat dilayani di Faskes tingkat pertama maupun Faskes tingkat lanjutan yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan b. Pelayanan harus segera diberikan tanpa diperlukan surat rujukan c. Peserta yang mendapat pelayanan di Fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus segera dirujuk ke Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan d. Pengecekan validitas peserta maupun diagnosa penyakit yang termasuk dalam kriteria gawat darurat dilakukan oleh Fasilitas kesehatan e. Fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta Biaya atas pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasamadengan BPJS Kesehatan ditagihkan langsung oleh Fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kegawatdaruratan kepada Peserta. 2. Prosedur Pelayanan Gawat Darurat di Faskes yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan a. Pada keadaan gawat darurat (emergency), seluruh Fasilitas kesehatan baik yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan dengan BPJS Kesehatan, wajib memberikan pelayanan kegawatdaruratan sesuai indikasi medis b. Pelayanan kegawatdaruratan di Faskes tingkat pertama dapat diberikan pada Faskes tempat peserta terdaftar maupun bukan tempat peserta terdaftar
  • 6. 10  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  11 c. Pelayanan kegawatdaruratan di Faskes tingkat pertama maupun lanjutan mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku Pada keadaan gawat darurat (emergency), seluruh fasilitas kesehatan baik yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, wajib memberikan pelayanan kegawatdaruratan sesuai indikasi medis 3. Prosedur Pelayanan Gawat Darurat di Faskes Tingkat pertama dan Faskes Rujukan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan a. Pada kasus gawat darurat peserta BPJS dapat langsung mendapatkan pelayanan di Faskes terdekat meskipun Faskes tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. b. Pelayanan gawat darurat di Faskes rujukan dapat langsung diberikan tanpa surat rujukan dari Faskes tingkat pertama. c. Peserta melaporkan status kepesertaan BPJS Kesehatan-nya kepada Fasilitas kesehatan dalam jangka waktu: 1) Pelayanan rawat jalan: pada saat diberikan pelayan gawat darurat 2) Pelayanan rawat inap: pada saat diberikan pelayan gawat darurat atau sebelum pasien dirujuk ke Faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan d. Faskes memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan cara: 1) Faskes mengakses master file kepesertaan melalui: (a) website BPJS Kesehatan yaitu www.bpjs-kesehatan.go.id; (b) sms gateway; dan (c) media elektronik lainnya. 2) Apabila poin (1) tidak dapat dilakukan maka Faskes menghubungi petugas BPJS Kesehatan melalui telepon atau mendatangi kantor BPJS Kesehatan
  • 7. 12  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  13 e. Jika kondisi kegawatdaruratan peserta telah teratasi dan dapat dipindahkan, maka harus segera dirujuk ke Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan f. Apabila kondisi kegawatdaruratan pasien sudah teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan, tetapi pasien tidak bersedia untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka biaya pelayanan selanjutnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Faskes harus menjelaskan hal ini kepada peserta dan peserta harus menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya pelayanan selanjutnya g. Penanganan kondisi kegawatdaruratan di Faskes yang tidak bekerjasama ditanggung sebagai pelayanan rawat jalan kecuali kondisi tertentu yang mengharuskan pasien dirawat inap. h. Kondisi tertentu yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut: 1) Tidak ada sarana transportasi untuk evakuasi pasien. 2) Sarana transportasi yang tersedia tidak memenuhi syarat medis untuk evakuasi 3) Kondisi pasien yang tidak memungkinkan secara medis untuk dievakuasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan medis dari dokter yang merawat. 4. Bagi pasien dengan kondisi kegawatdaruratan sudah teratasi serta dapat dipindahkan akan tetapi masih memerlukan perawatan lanjutan, maka pasien dapat dirujuk ke Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menggunakan ambulan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
  • 8. 14  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  15 IV HalYang Perlu Diperhatikan 1. Bagaimana jika kondisi pasien tidak termasuk dalam kriteria gawat darurat sesuai ketentuan BPJS Kesehatan? Sesuai dengan Perpres Nomor 12 tahun 2013 pasal 25 huruf b, bahwa pelayanan yang tidak dijamin adalah pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi gawat darurat. Oleh karena itu jika pasien tidak dalam kondisi gawat darurat, maka biaya pelayanan pasien tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. 2. Apakah diperbolehkan klaim perorangan untuk pelayanan gawat darurat di Faskes yang tidak bekerjasama? Sesuai dengan Perpres Nomor 12 tahun 2013 pasal 40, bahwa untuk pelayanan gawat darurat di Faskes yang tidak kerjasama, biaya pelayanan ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan dan tidak diperkenankan menarik PasiengawatDarurat Pasiendiberipelayanan kegawatdaruratan PasiendatangkeFaskes yangtidakkerjasama denganBPJSKesehatan Kondisikegawat daruratanpasien telahtertangani PasienPulang Pasienboleh pulang Pasiendalamkondisi dapatdipindahkan danmembutuhkan perawatanlanjutan Pasienmelapor statuskepesertaan kepadapetugasRS Pasienmendapatkanperawatanlebih lanjutdiFaskesyangbekerjasama denganBPJSKesehatan PasiendirujukkeFaskes yangbekerjasama denganBPJSKesehatanPesertadirujukkeFaskesyang bekerjasamadenganBPJSKesehatan, kecualidalamkondisi: 1)Tidakadasaranatransportasiuntuk evakuasipasien. 2)Saranatransportasiyangtersedia tidakmemenuhisyaratmedisuntuk evakuasi 3)Kondisipasienyangtidak memungkinkansecaramedisuntuk dievakuasi,yangdibuktikandengan suratketeranganmedisdaridokter yangmerawat
  • 9. 16  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  17 biaya pelayanan kesehatan kepada peserta, sehingga tidak ada klaim perorangan dari peserta ke BPJS Kesehatan. V Lampiran KRITERIA GAWAT DARURAT NO. BAGIAN DIAGNOSA I ANAK 1 Anemia sedang / berat 2 Apnea / gasping 3 Bayi ikterus, anak ikterus 4 Bayi kecil/ premature 5 Cardiac arrest / payah jantung 6 Cyanotic Spell (penyakit jantung) 7 Diare profis (> 10/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak 8 Difteri 9 Ditemukan bising jantung, aritmia 10 Edema / bengkak seluruh badan 11 Epitaksis, tanda pendarahan lain disertai febris 12 Gagal ginjal akut 13 Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik 14 Hematuri 15 Hipertensi Berat 16 Hipotensi / syok ringan s/d sedang 17 Intoksikasi (minyak tanah, baygon) keadaan umum masih baik
  • 10. 18  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  19 NO. BAGIAN DIAGNOSA 18 Intoksikasi disertai gangguan fungsi vital (minyak tanah, baygon) 19 Kejang disertai penurunan kesadaran 20 Muntah profis (> 6 hari) disertai dehidrasi atau tidak 21 Panas tinggi >400 C 22 Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi hebat (penggunaan otot pernafasan sekunder) 23 Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih baik 24 Shock berat (profound) : nadi tidak teraba tekanan darah terukur termasuk DSS. 25 Tetanus 26 Tidak kencing > 8 jam 27 Tifus abdominalis dengan komplikasi II BEDAH 1 Abses cerebri 2 Abses sub mandibula 3 Amputasi penis 4 Anuria 5 Apendicitis acute NO. BAGIAN DIAGNOSA 6 Atresia ani (tidak bisa BAB sama sekali) 7 BPH dengan retensio urin 8 Cedera kepala berat 9 Cedera kepala sedang 10 Cedera tulang belakang (vertebral) 11 Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas 12 Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas, antara lain : a. Patah tulang hidung/nasal terbuka dan tertutup b. Patah tulang pipi (zygoma) terbuka dan tertutup c. Patah tulang rahang (maxilla dan mandibula) terbuka dan tertutup d. Luka terbuka daerah wajah 13 Cellulitis 14 Cholesistitis akut 15 Corpus alienum pada : a. Intra cranial b. Leher b. Thorax c. Abdomen d. Anggota gerak e. Genetalia
  • 11. 20  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  21 NO. BAGIAN DIAGNOSA 16 CVA bleeding 17 Dislokasi persendian 18 Drowning 19 Flail chest 20 Fraktur tulang kepala 21 Gastrokikis 22 Gigitan binatang / manusia 23 Hanging 24 Hematothorax dan pneumothorax 25 Hematuria 26 Hemoroid grade IV (dengan tanda strangulasi) 27 Hernia incarcerate 28 Hidrochepalus dengan TIK meningkat 29 Hirschprung disease 30 Ileus Obstruksi 31 Internal Bleeding 32 Luka Bakar 33 Luka terbuka daerah abdomen 34 Luka terbuka daerah kepala 35 Luka terbuka daerah thorax 36 Meningokel / myelokel pecah 37 Multiple trauma NO. BAGIAN DIAGNOSA 38 Omfalokel pecah 39 Pankreatitis akut 40 Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah 41 Patah tulang iga multiple 42 Patah tulang leher 43 Patah tulang terbuka 44 Patah tulang tertutup 45 Periappendicullata infiltrate 46 Peritonitis generalisata 47 Phlegmon dasar mulut 48 Priapismus 49 Prolaps rekti 50 Rectal bleeding 51 Ruptur otot dan tendon 52 Strangulasi penis 53 Tension pneumothoraks 54 Tetanus generalisata 55 Torsio testis 56 Tracheo esophagus fistel 57 Trauma tajam dan tumpul daerah leher 58 Trauma tumpul abdomen 59 Traumatik amputasi
  • 12. 22  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  23 NO. BAGIAN DIAGNOSA 60 Tumor otak dengan penurunan kesadaran 61 Unstable pelvis 62 Urosepsi III Kardio- vaskular 1 Aritmia 2 Aritmia dan shock 3 Cor Pulmonale decompensata yang akut 4 Edema paru akut 5 Henti jantung 6 Hipertensi berat dengan komplikasi (hipertensi enchephalopati, CVA) 7 Infark Miokard dengan komplikasi (shock) 8 Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation) 9 Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (airway Breathing Circulation) 10 Krisis hipertensi 11 Miokarditis dengan shock 12 Nyeri dada 13 Sesak nafas karena payah jantung NO. BAGIAN DIAGNOSA 14 Syncope karena penyakit jantung IV Kebidanan 1 Abortus 2 Distosia 3 Eklampsia 4 Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 5 Perdarahan Antepartum 6 Perdarahan Postpartum 7 Inversio Uteri 8 Febris Puerperalis 9 Hyperemesis gravidarum dengan dehidrasi 10 Persalinan kehamilan risiko tinggi dan atau persalinan dengan penyulit V Mata 1 Benda asing di kornea mata / kelopak mata 2 Blenorrhoe/ Gonoblenorrhoe 3 Dakriosistisis akut 4 Endoftalmitis/panoftalmitis 5 Glaukoma : a. Akut b. Sekunder
  • 13. 24  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan  25 NO. BAGIAN DIAGNOSA 7 Massive pleural effusion 8 Oedema paru non cardiogenic 9 Open/closed pneumathorax 10 P.P.O.M Exacerbasi akut 11 Pneumonia sepsis 12 Pneumathorax ventil 13 Reccurent Haemoptoe 14 Status Asmaticus 15 Tenggelam VII Penyakit Dalam 1 Demam berdarah dengue (DBD) 2 Demam tifoid 3 Difteri 4 Disequilebrium pasca HD 5 Gagal ginjal akut 6 GEA dan dehidrasi 7 Hematemesis melena 8 Hematochezia 9 Hipertensi maligna 10 Keracunan makanan 11 Keracunan obat 12 Koma metabolic 13 Leptospirosis 14 Malaria NO. BAGIAN DIAGNOSA 6 Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous bleeding 7 Selulitis Orbita 8 Semua kelainan kornea mata : a. Erosi b. Ulkus / abses c. Descematolis 9 Semua trauma mata : a. Trauma tumpul b. Trauma fotoelektrik/ radiasi c. Trauma tajam/tajam tembus 10 Trombosis sinus kavernosis 11 Tumororbita dengan perdarahan 12 Uveitis/ skleritis/iritasi VI Paru- paru 1 Asma bronchitis moderate severe 2 Aspirasi pneumonia 3 Emboli paru 4 Gagal nafas 5 Injury paru 6 Massive hemoptisis
  • 14. 26  panduan praktis | Penjaminan Pelayanan Kesehatan NO. BAGIAN DIAGNOSA 15 Observasi shock VIII THT 1 Abses di bidang THT & kepala leher 2 Benda asing laring/trachea/bronkus, dan benda asing tenggorokan 3 Benda asing telinga dan hidung 4 Disfagia 5 Obstruksi jalan nafas atas grade II/ III Jackson 6 Obstruksi jalan nafas atas grade IV Jackson 7 Otalgia akut (apapun penyebabnya) 8 Parese fasialis akut 9 Perdarahan di bidang THT 10 Syok karena kelainan di bidang THT 11 Trauma (akut) di bidang THT ,Kepala dan Leher 12 Tuli mendadak 13 Vertigo (berat) IX Syaraf 1 Kejang 2 Stroke 3 Meningo enchepalitis