Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2011

1. Edisi XIII Tahun 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Membanggakan, BPJS
Mampu Terapkan Good Governance

2. “
“
CEO Message
Pengarah
Fachmi Idris
Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro
Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi
Sekretaris
Rini Rachmitasari
Sekretariat
Ni Kadek M. Devi
Eko Yulianto
Paramitha Suciani
Redaktur
Diah Ismawardani
Elsa Novelia
Chandra Nurcahyo
Yuliasman
Juliana Ramdhani
Budi Setiawan
Dwi Surini
Tati Haryati Denawati
Distribusi dan Percetakan
Basuki
Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh:
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX
1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax.
(021) 4212940
Redaksi
Redaksi menerima tulisan artikel/opini
berkaitan dengan tema seputar Askes
maupun tema-tema kesehatan lainnya
yang relevan dengan pembaca yang ada
di Indonesia. Panjang tulisan maksimal
7.000 karakter (termasuk spasi),
dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
infobpjskesehatan@gmail.com dilengkapi
identitas lengkap dan foto penulis
DAFTAR ISI
BINCANG
6
SURATPEMBACAemail : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021)
4212940
3
5
7
8
9
10
11
INFO BPJS
Kesehatan
EDISI XIII TAHUN 2014
Bincang - Dirut BPJS Kesehatan , Fachmi Idris
DatabasePesertaTerekamSecaraNasional
Pelanggan - Teknologi Semakin
Canggih,PelayananSemakinCepat
Kilas & Peristiwa - BPJSKesehatan
ResmikanKantorCabangPrimauntuk
LayaniPesertaBadanUsahadan
CoordinationofBenefit
Peduli
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,
Sebagai badan pengelolan keuangan, BPJS Kesehatan
diharapkan dapat menerapkan standar tata kelola
perusahaan yang baik (good governance/GG) yang
tinggi agar mampu menjaga diri dari krisis. Risiko krisis
keuangan baik yang terjadi pada tataran nasional ataupun
global merupakan bagian dari dinamika. Oleh karena itu,
diperlukan standar yang tinggi dalam penerapan GCG
terutama di institusi keuangan yang mengelola dana dari
masyarakat.
Merujuk pada ambruknya ekonomi Amerika Serikat akibat
krisis pada sektor keuangan, Kalla mengingatkan agar
prinsip-prinsip GCG di industri keuangan benar-benar
diterapkan. Jika sampai ambruk maka pengaruh buruknya
bisa ditanggung oleh seluruh masyarakat Indonesia,
bahkan hingga 30 tahun.
institusi yang mengelola keuangan merupakan salah satu
institusi yang sangat rentan terpengaruh oleh gejolak
ekonomi global. Oleh karenanya, pengelolaan sektor ini
harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh orang-
orang yang memiliki kemampuan dan integritas. Secara
khusus Info BPJS akan mendalami hal ini di rubrik FOKUS.
Memasuki edisi ke-13 Info BPJS Kesehatan, redaksi
mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap
kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami
benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan
Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan
dan saran yang secara simultan kami terima untuk
pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang
terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS
Kesehatan kepada seluruh pembaca.
Salam, Redaksi
Good Governance Penting
Bagi BPJS Kesehatan
PembayaranAutodebet
Yth. Redaksi
Apakah pembayaran peserta bisa dapat
melakukan pembayaran dengan autodebet ?
Bagaimana caranya ?
Syarifah, banyuwangi
Jawab : Bisa, peserta dapat melakukan
pembayaran dengan sistem autodebet.
Adapun cara pendebetannya adalah :
a. Peserta harus memiliki rekening salah
satu bank mitra BPJS kesehatan.
b. Peserta mendaftarkan diri pada
petugas cabang bank mitra untuk
dilakukan autodebet.
c. Peserta telah menyelesaikan seluruh
kewajiban sebelumnya yang tertunggak
(jika ada)
d. Peserta menjaga saldo agar dapat
didebet untuk pembayaran iuran BPJS
Kesehatan.
Salam, Redaksi
Tahun 2014 akan segera berakhir dan tahun 2015 akan segera menjelang.
Bagi sebagian masyarakat khususnya etnis Tionghoa, pergantian tahun
memiliki makna tersendiri baik dari sisi perubahan musim maupun kaitannya
dengan peruntungan di dalam karir, cinta, keluarga dan sebagainya. Sesuai
zodiak China yang terdiri atas 12 shio, tahun 2015 adalah tahun Kambing
Kayu. Dan masih menurut kepercayaan mereka, ada pepatah yang sangat
terkenal yaitu “tiga kambing membawa harmoni dan kemakmuran”, yang
artinya siapa yang lahir di tahun Kambing Kayu adalah orang yang murah
hati, adil, lemah lembut dan perduli kepada orang lain.
Tentu sangat beruntung yang terlahir di tahun dengan shio ini. Siapa yang
tidak menyukai orang yang pemurah, adil, lemah lembut dan peduli terhadap
orang lain? Namun sesungguhnya apakah sikap peduli itu terlahir sebagai
fitrah kodrati setiap pemilik shio Kambing Kayu tadi atau kah sikap ini dengan
caranya sendiri dapat tumbuh seiring pembelajaran hidup setiap pribadi atau
dari pengalaman nyata manusia dalam mengarungi permasalahan dunia.
Mari kita simak satu kisah berikut untuk memahaminya.
Ada satu kisah menarik yang ditulis pada 27 Januari 2006 di Propinsi
Jiangxu, kota Nanjing - China, yang juga disiarkan di TV secara nasional,
dimana pemerintah setempat memberikan penghargaan kepada sepuluh
orang luar biasa, yang salah satunya adalah kepada Zhang Da.
Zhang Da adalah bocah cilik yang belum berusia 10 tahun saat ditinggal
pergi oleh ibunya yang sudah tidak tahan hidup miskin bersama sang suami
yang sakit keras, pengangguran dan lumpuh. Hidup tanpa ibu serta dengan
ayah yang kondisinya sangat membutuhkan bantuan, memaksa Zhang Da
mengambil alih tanggung jawab berat keluarganya. Dia harus bersekolah,
mencari makan untuk dia dan ayahnya, dan juga memikirkan obat-obatan
untuk ayahnya.
Dengan tabah setiap hari Zhang Da mencari makanan di hutan, memasak
bubur, bekerja membelah kayu, menggendong ayah nya ke WC, mengelap
dan sesekali memandikan sang Ayah. Sedikit pun ia tiada mengeluh dan
menjalani hari-hari beratnya dengan penuh kesabaran. Sampai kemudian
tibalah hari pemberian penghargaan. Satu hal yang mengharu biru saat
itu adalah ketika presenter menanyakan apakah permintaannya. Seluruh
pemirsa mendengarkan dan pejabat yang hadir siap memberikan hadiah
terbaik sesuai keinginan Zhang Da. Namun dengan penuh harap Zhang Da
kemudian berkata. “Saya mau Ibu kembali. Ibu kembalilah kerumah, Ibu
tidak perlu melakukan apa-apa, saya bias membantu Ayah, saya bias cari
makan sendiri. Ibu kembalilah!”. Banyak pemirsa menitikkan air mata karena
terharu, tidak ada yang menyangka akan apa yang keluar dari bibirnya kecuali
keperduliannya untuk meminta Sang Ibu kembali.
Memupuk sikap peduli, tentu mudah diucapkan namun ternyata tidak
se-sederhana itu untuk dilakukan. Hingga saat ini pun tidak pernah dibahas
apakah shio Zhang Da adalah Kambing Kayu atau bukan hingga ia begitu
perduli terhadap ayah atau pun ibunya. Yang ia tahu hanya memberi
ketulusan bagi kebahagiaan orang tuanya, karena di saat mereka bahagia
Zhang Da pun merasa jauh lebih bahagia.
Sikap peduli (caring) ini sesungguhnya sejalan dengan teori kekekalan energi
James Prescott Joule . Menurut teorinya, energi tidak dapat diciptakan atau
dimusnahkan, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk
energi yang lain. Demikian pula dengan usaha, tindakan atau pun perjuangan
yang kita berikan, baik kepada diri sendiri atau terlebih kepada orang lain,
pasti akan kembali kepada kita sebagai kebaikan baru yang wujud dan
waktunya bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan.
Sikap peduli ini pula yang sebetulnya yang dikedepankan dalam Undang-
Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Dalam pasal 4 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka
mewujudkan tujuan system jaminan social nasional maka dibentuklah
badan penyelenggara yang berbentuk badan hokum dengan berdasarkan
prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,
portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan
dana jaminan social seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk
sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dengan prinsip ini maka peserta
muda dan sehat dipaksa perduli membantu peserta yang sakit. Dana yang
terhimpun dari iuran peserta dipergunakan untuk kesejahteraan sosial,
khususnya jaminan pelayanan kesehatan, bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Apakah keuntungan yang diperoleh bagi peserta yang tidak sakit? Dalam
bentuk cash back tentu tidak ada. Namun pernahkah terpikir bahwa nikmat
sehat yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah rizki termahal yang tidak
ternilai harganya. Nikmat bernafas dengan mudah, bergerak tanpa batas
atau pun hidup tanpa rasa sakit adalah sesuatu yang sangat berharga. Boleh
jadi ini lah hadiah, ini adalah energi baru yang terus dikembalikan sang Maha
Kuasa (sebagaimana hukum kekelan energi) atas keikhlasan kita menjadi
bagian program gotong royong nasional ini, tak perduli apa pun shio kita.
Jadi, jika gajah mati meninggalkan gading, atau pun rusa mati meninggalkan
belang, maka ketika nanti manusia mati, yang dikenang bukan lagi
kehebatan, kesuksesan, kekayaan, dan kemakmurannya, melainkan yang
dikenang adalah kebaikan, keramahan, kemurah-hatian dan tentu saja
keperdulian kita karena, “.. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka
sesungguhnya Allah maha mengetahuinya..” (QS, Al Baqarah 245).
Direktur Utama
Fachmi Idris
Fokus - Penyelenggaraan BPJS
MemenuhiPrinsipEkuitas
Testimoni - BPJS Kesehatan Tak
Ada Diskriminasi Apapun Kelasnya,
LayanannyaTetapSama
Sehat - Waspadai, Penyakit Kronik
SaatMusimHujan
Opini -BiayaTambahanPesertaBPJS
KesehatandiRumahSakit:Bolehkah?
Benefit - PemutakhiranDataBisa
TingkatkanKepuasan

3. Info BPJSKesehatan edisi13Tahun2014
F kus
3
P
enyelenggaraan jaminan kesehatan yang
dioperasionalkan BPJS Kesehatan, memperlihatkan
harapan baru, sesuai dengan keinginan masyarakat
karena sudah memenuhi prinsip ekuitas. Peserta BPJS
Kesehatan, merasa sudah mendapatkan kesamaan
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
yang tidak terikat dengan besaran iuran peserta dan tidak
dipungut biaya. Kecuali, peserta yang menginginkan kelas
ruang perawatan yang lebih tinggi.
Sesuai Pasal 62 Per. BPJS Kes N0.1/2014, dapat dilakukan
bila Peserta menginginkan kelas ruang perawatan lebih
tinggi dari yang menjadi haknya dengan mengikuti asuransi
kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara
biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan
tarif INA-CBG’s dengan biaya yang harus dibayar akibat
peningkatan kelas perawatan.
Namun, apabila ruang rawat inap yang menjadi hak peserta
penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu
tingkat lebih tinggi, tanpa dikenakan urun biaya. Hal ini
sesuai Pasal 61 Per. BPJS Kes N0.1/2014. Hal ini, dialami
seorang karyawan swasta Labiba Anjani (42 tahun).
Peserta yang seharusnya mendapatkan perawatan di kelas
dua, pekan lalu, mengaku sesak nafas kemudian pingsan.
Oleh keluarganya, perempuan yang tinggal di kawasan
Manggarai Jakarta Selatan, langsung dibawa ke RSUD
Bekasi, karena saat itu tengah berada di rumah familinya
di Bekasi, Jawa Barat. Setelah beberapa menit berada
di ruang UGD dan diperiksa dokter, peserta itu harus
menjalani rawat inap tapi ruang kelas dua penuh. Melihat
kondisi seperti itu, tim medis, yang mengetahui pasiennya
peserta BPJS Kesehatan, langsung menawarkan untuk
dirawat kelas utama.
Tanpa berfikir panjang, keluarga menerimanya dan setelah
memasuki ruang rawat inap, keluarga baru mengurus
seluruh administrasinya. Empat hari kemudian, pasien
penderita gagal ginjal, dibolehkan pulang, hanya dengan
membayar selisih biaya sesuai aturan yang ada.
"Soal bayar biaya selisihnya, tak masalah. Yang
membanggakan adalah pihak rumah sakit langsung
menangani penyakit pasien, walau hanya menunjukkan
kartu peserta BPJS, bukan meminta diurus dulu
administrasinya. Pengurusannya juga mudah, hanya
menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan, dilampiri
KTP dan KK," kata salah seorang pasien peserta BPJS
Kesehatan.
Kenyataan ini, menunjukkan bahwa paket manfaat sebagai
peserta, karena semua dijamin, bukan exclusion of benefit
(pelayanan yang tidak dijamin), tidak ada pelayanan yang
limitation benefit (pembatasan pelayanan).
Menarik Orang Sehat
Mendengar penuturan pasien, Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo, MKes,
mengaku bangga terhadap BPJS Kesehatan. Sehingga,
pihaknya agak kesal jika ada peserta BPJS marah-marah
saja, saat berada di rumah sakit karena tidak mau tahu
prosedur pelayanan.
Menurutnya, BPJS Kesehatan
menyelenggarakan jaminan kesehatan
bagi seluruh masyarakat Indonesia
dengan prinsip kegotongroyongan,
nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, dan
akuntabilitas. Selain itu, juga portabilitas,
kepesertaan bersifat wajib, dana amanat,
dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial
seluruhnya untuk pengembangan program
dan untuk sebesar-besar kepentingan
peserta.
Prosedur pendaftaran dengan persyaratan yang lebih
mudah. Paket manfaat yang lebih komperhensif, tanpa ada
cost sharing dari peserta. Hak layanan kesehatan diperoleh
peserta walau pun berada di daerah yang tidak terdapat
Penyelenggaraan BPJS
Memenuhi Prinsip Ekuitas
fasilitas kesehatan. Mengenai prosedur klaim yang lebih
ringkas. Malahan, dimungkinkan penggunaan obat di luar
formularium nasional berdasarkan persetujuan Komite
Medik dan Kepala/Direktur rumah sakit, apabila diperlukan
sesuai indikasi medis. Prosedur layanan berjenjang yang
sama di semua wilayah Indonesia, dan jangka waktu
pencairan klaim fasilitas kesehatan yang lebih cepat (15
hari kerja).
Menyinggung soal perilaku masyarakat yang ketika
sakit baru mengurus kartu BPJS kesehatan dan saat
membayarnya pun marah-marah, pihaknya sangat
menyesalkannya. Perilaku ini, lanjutnya, harus diubah,
agar BPJS Kesehatan ini menjadi penting dan tidak sibuk
mengurusnya saat sakit saja. "Agar tenang saat sakit,
ya, segera mendaftar dan membayar secara kontinyu.
Masyarakat harus pro-aktif. Bayarnya juga tidak mahal,
kok," ujarnya.
Menyinggung soal tata cara pendaftaran peserta JKN yang
baru, dimaksudkan menarik orang sehat untuk memiliki
Jaminan Kesehatan. BPJS mengeluarkan aturan Nomor 4
Tahun 2014 tentang kepersertaan yang harus punya email
dan nomor handphone dan pengaktifan kartu. Perlu dicatat,
peraturan ini berlaku untuk peserta mandiri bukan untuk
masyarakat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Masalah status kepesertaan pasien yang masuk Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau RS,
BPJS Kesehatan, memberikan kesempatan untuk
melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta
JKN dan selanjutnya menunjukkan nomor identitas peserta
JKN selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak yang
bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila
pasien dirawat kurang dari 3 hari).
"Jadi, kita maunya gotong royong. Lagi sehat daftar lah,
jangan bayar pas lagi sakit saja. BPJS Kesehatan, saya kira
akan terus melakukan perbaikan jika ada persoalan yang
krusial," ujarnya.Sekjen Kemenkes RI
Untung Suseno Sutarjo, MKes,

4. Info BPJSKesehatan edisi13Tahun2014
fokus
4 Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
P
elayanan kesehatan yang dioperasionalkan BPJS
Kesehatan, tidak hanya menjadi kebanggan
negara Indonesia di kancah dunia, karena
mampu memberikan pelayanan kesehatan untuk jutaan
penduduknya. Selain itu, kinerja lembaganya sangat
membanggakan sehingga memperoleh rapor biru.
Keberhasilan diperoleh lembaga ini, berkat kerja keras
sumber daya manusia yang terkait, bahu-membahu, tanpa
kenal lelah dalam menyelesaikan berbagai tantangan
terhadap berbagai persoalan yang muncul. Meski
demikian, kinerja yang penuh semangat bagi insan BPJS
Kesehatan, tidak berhenti atau puas terhadap angka
yang diraihnya melainkan terus berkomitmen kuat untuk
mencapai angka yang lebih baik lagi.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjelang berakhirnya
masa bahkati sebagai Presiden RI, mengaku bangga atas
kinerja BPJS Kesehatan, yang mengaplikasikan Good
Governance, secara baik. BPJS Kesehatan, dinilai mampu
menciptakan situasi checks and balance, menegakkan
transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan
tanggungjawab sosial untuk kelangsungan hidup
perusahaan.
Sehingga, tim yang diturunkan, yakni UKP4 (Unit
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan), memberikan nilai baik (rapir biru). Meliputi,
capaian peserta sesuai target, klaim N-1, sosialisasi efektif
kepada peserta, penanganan keluhan yang berkualitas dan
capaian atas usulan perubahan regulasi strategis. Maka,
dalam pidato kenegaraan menjelang berkahirnya masa
bhakti sebagai kepala negara, BPJS Kesehatan merupakan
lembaga yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
SBY mengatakan akses warga, terutama yang miskin,
terhadap layanan kesehatan yang baik merupakan
tantangan semua negara, termasuk Indonesia. Mereka
yang kaya bisa berobat ke dokter terbaik. Sedangkan,
yang miskin hanya pasrah meratapi penyakitnya. Untuk
itu, diluncurkan BPJS Kesehatan yang sekarang ini
ditambah dengan Kartu Indonesia Sehat, yang diluncurkan
Presiden Jokowi. "Ini kebijakan revolusioner. Kita bangga
Indonesia memiliki sistem jaminan sosial terbesar di dunia,
mencakup 126 juta penduduk," ujar SBY saat berpidato di
parlemen, Jakarta.
Dengan sistem tersebut peserta BPJS berhak mendapat
pelayanan kesehatan dan pengobatan apa pun
penyakit yang diderita. Tahun 2014, pemerintah telah
mengalokasikan Rp 19,93 triliun di APBN untuk program
tersebut. Dana itu akan digunakan untuk melindungi 86,4
juta warga miskin dan kurang mampu melalui asuransi
kesehatan.
Rapor Biru
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dr dr
Fachmi Idris, mengakui perolehan rapor biru ini berdasar
evaluasi dan penilaian Presiden melalui UKP 4 (Unit
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan) untuk menentukan 5 indikator keberhasilan
yang telah diraih BPJS Kesehatan.
Pertama, jumlah peserta BPJSKesehatan, yang ditarget
121,6 juta pada akhir tahun 2014, ternyata jumlah peserta
sudah mencapai sekitar 131 juta jiwa. Artinya, sudah
over target. Kedua, pembayaran klaim. Pemerintah telah
menentukan bahwa BPJS Kesehatan harus bayar rumah
sakit tepat waktu, atau istilah teknisnya N-1. Begitu berkas
masuk, dalam waktu 15 hari sudah dibayar, tidak pernah
terlambat.
Ketiga, sosialisasi, juga dianggap berhasil, karena
mayoritas rakyat sudah memahami BPJS Kesehatan.
Apalagi, sekarang sudah diberlakukan sistem online dan
membayarnya juga ke bank pemerintah."Mudah, tidak
repot," ujarnya.
Keempat tentang komplain. Artinya, dari sekian komplain
yang BPJS Kesehatan terima, mampu ditangani
dengan cukup baik, tidak lebih dari lima hari. Malahan,
tidak sampai dua hari BPJS Kesehatan, sudah mampu
menghandle semua keluhan yang masuk dari call centre
kami di 500400, maupun melalui email.
Kelima, revisi regulasi yang dipandang perlu, juga
memperoleh rapor biru karena BPJS Kesehatan, mampu
mengaplikasikan kinerja secara baik. "Kita terus semangat.
Ada tiga huruf sukses BPJS Kesehatan di tahun 2014, yaitu
huruf W, huruf A, dan huruf U. Atau WAU," jelasnya.
Kata “WAU” adalah singkatan dari lembaga yang
memberikan apresiasi positif terhadap BPJS Kesehatan.
Yakni, Wildly Important Goal (W), AMC 2014 (A) dan U
yaitu UKP4. "Jika, kita selalu ingat kata WAU berarti kita
akan terus semangat mencapai kinerja yang lebih baik
demi mencapai sukses bersama," jelasnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga diberikan penghargaan
Gold Champion of Indonesia WOW Brand Tahun 2014
dari Mark Plus, Inc.(institusi pemberi penghargaan yang
kredibel). Intitusi ini telah menempatkan BPJS Kesehatan
sebagai instansi publik dengan kredibilitas tinggi, dinilai
dari aspek-aspek seperti, awareness yang baik di
masyarakat, kebijakan instansi yang paling disukai publik,
dan tingkat kepercayaan dan rekomendasi publik yang
tinggi terhadap lembaga ini.
Membanggakan, BPJS
Mampu Terapkan Good Governance
FOTO /TEKS YANG KURANG
KURANG TEKS

5. Info BPJSKesehatan edisi13Tahun2014 5
OPINI
P
rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai
amanat dari UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dimulai
sejak 1 Januari 2014. Untuk pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan, pembayaran dan sistem tarif menggunakan
prospective payment, di mana berdasarkan Peraturan
Presiden RI No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa BPJS Kesehatan
melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan
lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based
Groups (INA CBG’s).
Pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin
dalam Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s)
mengacu pada Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden
RI No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal
22, yang telah direvisi pada Peraturan Presiden RI No. 111
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Bagian
Kedua “Tata Cara Pembayaran Iuran” butir 14. Pelayanan
kesehatan yang dijamin pada pelayanan kesehatan rujukan
tingkat lanjutan terdiri atas: administrasi pelayanan;
pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik
oleh dokter spesialis dan subspesialis; tindakan medis
spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan
indikasi medis; pelayanan obat dan bahan medis habis
pakai; pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai
dengan indikasi medis; rehabilitasi medis; pelayanan darah;
pelayanan kedokteran forensik klinik; pelayanan jenazah
pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
perawatan inap non intensif; dan perawatan inap di ruang
intensif.
Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, terdiri atas:
pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui
prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang
berlaku; pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas
Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; pelayanan
pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program
jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera
akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; pelayanan
kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan
kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai
yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu
lintas; pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; pelayanan
untuk mengatasi infertilitas; pelayanan meratakan
gigi (ortodonsi); gangguan kesehatan/penyakit akibat
ketergantungan obat dan/atau alkohol; gangguan
kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau
akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional,
termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum
dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi
kesehatan (health technology assessment); pengobatan
dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen); alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi,
dan susu; perbekalan kesehatan rumah tangga; pelayanan
kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
kejadian luar biasa/wabah; biaya pelayanan kesehatan pada
kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable
adverse events); dan biaya pelayanan lainnya yang tidak
ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang
diberikan.
Berdasarkan ketentuan pelayanan yang dijamin dan yang
tidak dijamin tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
BPJS Kesehatan membayar semua pelayanan kesehatan
yang termasuk dalam kelompok “dijamin”, dan sebaliknya
tidak membayar untuk semua pelayanan kesehatan yang
termasuk dalam kelompok “tidak dijamin”. Ketentuan
mengenai hal yang dijamin dan tidak dijamin ini dituangkan
dalam Perjanjian Kerja sama dengan fasilitas kesehatan
lanjutan (Rumah Sakit), dimana diatur juga tentang sanksi
apabila Rumah Sakit memungut biaya tambahan kepada
Peserta di luar ketentuan.
Dalam implementasinya di lapangan, seringkali Peserta
BPJS Kesehatan masih harus membayar biaya tambahan.
Hal ini tidak menjadi masalah apabila yang diminta bayar
oleh Rumah Sakit adalah untuk pelayanan kesehatan yang
termasuk dalam kelompok yang “tidak dijamin” misalnya
naik kelas rawat. Namun, fakta di lapangan seringkali
ditemui bahwa masih banyak Peserta BPJS Kesehatan
yang ternyata masih harus membayar biaya tambahan
untuk pelayanan kesehatan yang sebenarnya termasuk
dalam kelompok “dijamin” misalnya obat. Biaya tambahan
yang dimaksud adalah seluruh biaya Out-Of-Pocket (OOP)
yang dibayarkan oleh pasien Peserta BPJS Kesehatan saat
mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes lanjutan
(Rumah Sakit), dalam tulisan ini dibatasi hanya untuk hal
yang terkait dengan kepentingan pasien dalam rangka
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
Secara garis besar biaya tambahan yang dibayarkan
oleh Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit dapat
dikelompokkan atas dua, yaitu biaya tambahan yang
dibolehkan dan biaya tambahan yang tidak dibolehkan.
Biaya tambahan yang dibolehkan terdiri dari: biaya
dikarenakan naik kelas rawat dari kelas rawat yang menjadi
haknya (sesuai Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan Nasional Pasal 24 dan Permenkes No.71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional) dan biaya dikarenakan termasuk
pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Biaya tambahan
yang tidak dibolehkan yaitu seluruh yang termasuk
pelayanan kesehatan yang dijamin.
Mengapa biaya tambahan ini sampai terjadi? Hal ini bisa
disebabkan banyak faktor yang cukup kompleks dan saling
terkait. Namun, terjadinya biaya tambahan bagi Peserta
BPJS Kesehatan, khususnya biaya tambahan yang tidak
dibolehkan, bisa dikarenakan 3 (tiga) aspek penyebab
antara lain aspek peserta, aspek RS dan aspek tarif INA
CBGs. Aspek Peserta misalnya meliputi: peserta baru
mengurus kartu BPJS Kesehatan ketika sudah dirawat;
atau peserta meminta pelayanan atas permintaan
sendiri (seringkali terkait mindset Peserta). Aspek RS
misalnya: RS menganggap tarif INA CBGs tidak cukup;
RS tetap memberlakukan open bill ketika pasien naik
kelas rawat walaupun disebabkan kelas rawat sesuai
haknya penuh (biasanya pasien diminta menandatangani
informed consent sehingga pasien berada pada posisi
yang lemah); yang digunakan adalah milik pribadi dokter,
bukan milik IFRS, atau Alkes tidak/belum tersedia di RS
(Kompendium Alkes yang seharusnya dikeluarkan dan
diatur oleh Kemenkes belum tersedia); peralatan medis
yang digunakan (misalnya ESWL) adalah milik pribadi
dokter, bukan milik RS atau peralatan medis tidak/belum
tersedia di RS (rujukan parsial antar RS belum berjalan
atau belum mendapatkan kesepakatan pembayaran,
khususnya karena seringkali terdapat perbedaan kelas RS);
RS meminta membayar tambahan apabila ingin jadwal
operasi lebih cepat; Dokter Tamu/Konsultan tidak bersedia
melayani Peserta BPJS Kesehatan sehingga hanya
bersedia melayani jika membayar sebagai pasien umum;
RS menerapkan pembatasan jam dan/atau hari berobat
pasien Peserta BPJS Kesehatan. Pelayanan di luar waktu
yang dibatasi harus membayar sebagai pasien umum;
Dinyatakan sebagai biaya administrasi yang harus dibayar
yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, termasuk
biaya untuk mendapatkan kamar rawat; Dinyatakan
oleh RS sebagai hal yang tidak ditanggung oleh BPJS
Kesehatan. Dari aspek sisi INA CBGs: masih ada tarif INA
CBGs yang dianggap belum sesuai.
Sekalipun pelayanan kesehatan dan obat dan telah dijamin
sedemikian rupa melalui pola pembayaran INA CBGs
sehingga idealnya tidak ada lagi biaya tambahan bagi
peserta BPJS Kesehatan. Namun sangat disayangkan di
lapangan masih ditemukan biaya tambahan yang harus
dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan. Sebuah survei
telah dilakukan oleh Grup Litbang BPJS Kesehatan pada
bulan Juli terhadap 200 responden di 20 RS wilayah
Jabodetabek. Ditemukan ketidaksesuaian implementasi
JKN berupa biaya tambahan sebanyak 37 responden
dari total 200 responden (18,5%) dengan margin of error
6,9%). Biaya tambahan juga terjadi di RS Pemerintah, yaitu
biaya tambahan obat. Biaya tambahan juga dialami peserta
PBI. Obat merupakan komponen biaya tambahan terbesar.
Alasan terbesar biaya tambahan adalah karena obat tidak
ditanggung BPJS Kesehatan (81%). Hal ini merupakan
bumerang yang perlu ditindaklanjuti BPJS Kesehatan
(Sumber: Hasil Penelitian Grup Litbang BPJS Kesehatan,
2014).
Padahal hal ini telah diatur dalam ketentuan terbaru
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2014
tanggal 3 Juni tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional pada Lampiran Bab IV
Pelayanan Kesehatan, poin D.3.b yang menyatakan bahwa
“Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKRTL
hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi
dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan
Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit yang
biayanya sudah termasuk dalam tarif INA CBGs dan tidak
boleh dibebankan kepada peserta”. Peraturan Menteri ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Tidak itu saja. Berdasarkan data keluhan yang masuk
melalui 500400 selama periode Juli-Oktober masih banyak
terdapat keluhan biaya tambahan, bahkan trend keluhan
biaya tambahan cenderung meningkat.
Kajian lebih lanjut masih perlu dilakukan untuk perbaikan
implementasi JKN ke depan, agar pembayaran dan tarif
INA CBGs tidak merugikan semua pihak, sehingga tetap
dapat mempertahankan mutu pelayanan kepada Peserta
BPJS Kesehatan. Lebih jauh, perlu dilakukan kajian terkait
kemungkinan penerapan serta model dan besaran urun
biaya terhadap Peserta BPJS Kesehatan untuk jenis
pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan,
dimana hal ini dimungkinkan berdasarkan UU No.40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal
22 ayat (2) dan memastikan tidak ada lagi pembebanan
biaya tambahan kepada peserta BPJS Kesehatan.
BIAYA TAMBAHAN PESERTA BPJS KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT : BOLEHKAH?
Ka.Dept. Manajer Litbang
Atmiroseva
Peneliti
Citra Jaya
Staf Manajer Litbang
Novianti Br. Gultom

6. Info BPJSKesehatan edisi13Tahun2014
BINCANG
6
Langkah apa saja yang dilakukan BPJS Kesehatan
dalam menangkap isu ada peserta yang tidak miskin
namun mendapatkan hak bantuan iuran ?
Semua isu kita jadikan masukan dan jika benar-
benar terjadi akan dilakukan perbaikan. Maka, dalam
mengantisipasi potensi persoalan kependudukan, kita
menggunakan pemutakhiran data. Berdasarkan data inilah
semua kondisi penduduk terekam dengan baik, secara
nasional.
Contohnya, pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, harus
menggunakan e-KTP atau NIK. Memang ada penduduk
yang belum menerima e-KTP tetapi mereka sudah
memiliki kartu keluarga yang di dalamnya sudah ada NIK
atau data lainnya. Meski demikian, data-data lain selalu
diperbarui. Jadi, data harus lengkap termasuk nomor
rekening untuk memudahkan administrasi. Data tentang
kelahiran atau kematian, pun selalu diupdate. Dengan
melakukan pemutakhiran data, maka tidak ada lagi isu
yang beredar di media, tentang masih banyaknya peserta
yang tidak miskin malah mendapatkan hak bantuan iuran.
Selain pemutakhiran data. adakah langkah lain yang
masih terkait dengan antisipasi potensi masalah yang
mungkin muncul di kemudian hari ?
Kita, selalu aktif dalam memberi informasi kepada
masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang diberikan
negara lewat program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN). Termasuk di dalamnya ada layanan informasi bisa
diberikan melalui media center. Melalui media center BPJS
Kesehatan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana
pemerintah melaksanakan kewajibannya memenuhi
hak rakyat di bidang kesehatan. Seperti yang termaktub
dalam konstitusi bahwa telah mengamanatkan seluruh
rakyat Indonesia berhak mendapatkan jaminan sosial, dan
kemudian dibentuk UU SJSN dan BPJS.
Kini, masyarakat juga sudah lebih cerdas, terutama
dalam melakukan pendaftaran kemudian mengikuti
sistem rujukan. Intinya, sudah paham apa yang harus
dilakukan saat menderita sakit. Kita terus meningkatkan
pelayanan BPJS Kesehatan dan terus melakukan evaluasi
di setiap kantor cabang yang jumlahnya ada seratus lebih
maupun kantor operasional yang jumlahnya hampir 400-
an. Koordinasinya tetap berada di 13 Divisi Regional di
Indonesia.
Bagaimana dengan Sistem Informasi Manajemen
(SIM) BPJS Kesehatan ?
SIM harus diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan
program kesehatan dapat dilakukan secara online.
Hasilnya, seperti sekarang, semua bisa online. Di dalam
SIM itu, ada sistem aplikasi, infrastruktur & jaringan
komuniakasi data, manajemen database, dan operasional.
Sistem ini akan memudahkan pengintegrasian dengan
program-program jaminan sosial lainnya.
Bagaimana dengan infrastruktur kesehatan itu sendiri ?
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
sudah memperhatikan fasilitas peserta BPJS Kesehatan.
Malahan, pihak pemerintah daerah ikut mendukung
dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk
memperkuat infrastruktur kesehatan. Karena, nantinya
jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah
(Jamkesda) tidak berlaku lagi. Dengan dukungan anggaran
itu, memperlancar pelaksanaan BPJS Kesehatannya.
Kemenkes sudah menyiapkannya dan akan terus
ditingkatkan karena program BPJS Kesehatan menuntut
kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Atas dasar
itulah, dibuat standarisasi pelayanan untuk pemberi
pelayanan kesehatan di tingkat primer dan lanjutan. Dengan
begitu diharapkan peserta BPJS Kesehatan mendapat
pelayanan yang baik sebagaimana amanat peraturan
perundang-undagan.
Bagaimana soal pendaftaran peserta ?
Pada awal dioperasionalkan BPJS Kesehatan, memang
banyak yang mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan,
sehingga menimbulkan antrean cukup panjang. Setelah
adanya antrean itu, kita laksanakan pendaftaran secara
online.
Demi peningkatan pelayanan, kita mengikat kerja sama
dengan Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Jadi, melalui tiga
bank itu, masyarakat bisa mendaftar secara individu atau
mendaftarkan badan usahanya di kantor-kantor cabang bank
tersebut, tanpa perlu mengantre di Kantor Cabang BPJS
Kesehatan.
Ketiga bank ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya
dalam melayani peserta BPJS Kesehatan. Kontrolnya juga
mudah karena manajemen perbankan sudah tidak perlu
diragukan lagi. Cara mendaftar juga sama yakni menyertakan
e-KTP sekaligus NIK-nya. Kartunya juga boleh diprint sendiri.
Bagaimana dengan kepesertaan yang semakin
tahun semakin besar, langkah apa saja yang sudah
dipersiapkan?Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan
kepada seluruh peserta, kita sudah koordinasi dengan
Kementerian Keuangan. Sebab, kita tidak berhak untuk
meminta anggaran kecuali melaporkan dan menyampaikan
usulan demi peningkatan pelayanan kesehatan secara utuh.
Yang jelas, BPJS Kesehatan akan memperbesar target
peserta dari saat ini 131,4 juta peserta menjadi 168 juta
peserta pada tahun depan. Sedangkan, pada akhir tahun
ini diharapkan jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai
133 juta. Peningkatan jumlah peserta menuntut adanya
penambahan basis pegawai sebanyak 1.500 masuk
pada APBN tahun depan. Upaya ini dilakukan untuk
memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada seluruh
peserta atau masyarakat Indonesia.
Bagaimana dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang
sudah diluncurkan Presiden Jokowi?
Nggak ada masalah karena sebelumnya sudah
dikorodinasikan dengan BPJS Kesehatan. Tidak perlu
dirisaukan. KIS akan berjalan sesuai dengan aturan
yang ada. Apapaun namanya, semua ini tetap untuk
menyehatkan rakyat. KIS itu juga merujuk pada UU JSN
(Jaminan Sosial Nasional).
Nilai plusnya, KIS, menambah peserta jaminan dari
kalangan tak mampu. Plusnya, lagi, premi iuran yang
selama ini belum sesuai akan ditambah. Plus lainnya,
adanya penguatan program promotif preventif yakni
pencegahan supaya peserta jaminan tidak bertambah
jumlah yang sakit. Intinya, KIS itu sebagai progres jaminan
kesehatan yang bersifat plus plus plus.
Jadi, KIS itu, sejalan dengan semangat UU SJSN dan
UU BPJS ?
Betul. Pelaksanaan KIS sama seperti program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). KIS adalah perluasan
kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dan tambahan
manfaat. KIS ini semangatnya menjalankan amanat UU
SJSN dan BPJS seperti yang dilakukan dalam program
JKN.
Penyelenggaraan KIS akan mengintegrasikan layanan
kesehatan promotif, preventif dan diagnosis dini peserta
lewat skema program yang ada di Kementerian Kesehatan.
Besaran iuran peserta KIS yang dibayar pemerintah yaitu
Rp19.225 per orang setiap bulan, sama seperti PBI, dan
nantinya bisa disesuaikan.
Saat banjir, banyak orang kehilangan kartu BPJS
Kesehatan. Apakah, bisa dilayani jika sakit ?
Peserta BPJS kesehatan tidak perlu khawatir jika kartu
yang dimiliki hilang, karena BPJS kesehatan mempunyai
NIK sebagai database. Tenang saja. Kita punya database
nomor-nomor NIK-nya (Nomor Induk Kependudukan) tanpa
menunjukan kartu. Asal tahu nomor NIK KTP, semuanya
cepat selesai dan cepat dicek.
Intinya, dalam Program JKN, yang tidak dijamin BPJS
kesehatan adalah bencana. Namun, jika ada perubahan, ya
, tetap akan diikutinya. Karena semua bencana juga akan
dilihat apakah statusnya bencana nasional atau tidak. Jika,
kita membiayai di luar peserta BPJS kesehatan maka hal
tersebut melanggar aturan. Jika status bencana nasional
telah ditetapkan pemerintah, maka BPJS kesehatan tidak
akan menjamin sekalipun dia peserta BPJS kesehatan.
Bagi rumah sakit, tentu tidak boleh menolak.Dalam
keadaan darurat, rumah sakit tentu tidak boleh menolak
pasien. Baik dia peserta JKN ataupun bukan. Karena itu
pemda mempunyai tanggung jawab lebih. Persoalan klaim,
diurus belakangan.
K
einginan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menjadi penyedia layanan
kesehatan terbaik di Indonesia, bukan hal sulit diwujudkan. Karena, poin penting yang sering
menghambat layanan mampu diselesaikan dengan baik. Misalnya, pemutakhiran data peserta
BPJS Kesehatan, senantiasa diupdate. Mulai data kelahiran di tingkat desa atau kelurahan dan data
kematian atau pun data kepindahan penduduk, selalu diperbaruhi.
Pemutakhiran data ini penting karena layanan yang diberikan BPJS Kesehatan menyangkut keselamatan
dan nyawa seseorang. Nyawa manusia itu sifatnya real time sehingga harus dilakukan pemutakhiran
data. Selain itu, BPJS Kesehatan saat ini menggunakan data penduduk yang sudah diperbarui. Sehingga,
terekam dengan baik. Siapa saja penduduk yang tidak berhak mendapatkan jatah Penerima Bantuan Iuran
(PBI) dan mana penduduk yang wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri, terdata sesuai dengan
acuan yang ada.
Bahkan, sejumlah potensi masalah pun senantiasa diantisipasi. Begitu juga soal sinergi dengan KIS
(Kartu Indonesia Sehat) disinergikan baik melalui pemuthakhiran data maupun penganggarannya. Berikut
pernyataan Dirut BPJS Kesehatan, Dr dr Fachmi Idris.
Database Peserta
Terekam Secara Nasional
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Dr dr Fachmi Idris

7. Info BPJSKesehatan edisi13Tahun2014
BENEFIT B
7
B
adan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan merupakan
badan hukum publik yang
dibentuk oleh pemerintah untuk
mewujudkan terlaksananya
program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) bagi seluruh
masyarakat di Indonesia. Peraturan
perundangan mewajibkan seluruh
penduduk menjadi peserta BPJS
Kesehatan, dan ditargetkan 1
Januari 2019 seluruh penduduk
sudah menjadi peserta BPJS
Kesehatan dengan tingkat
kepuasan 85 persen.
Untuk mencapai kepuasan
bagi peserta maupun fasilitas
kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, maka
diperlukan sistem informasi
manajeman (SIM) yang baik. Sejak
pertengahan November 2013,
BPJS Kesehatan telah menerapkan
SIM dan dapat dipantau melalui
Posko 24 Jam BPJS Kesehatan.
Saat itu, pelaksanaan JKN yang
dikelola oleh BPJS Kesehatan
menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan
Wakil Presiden Budiono dan Menteri Kesehatan Nafsiah
Mboi turun langsung memantau Posko 24 Jam BPJS
Kesehatan, untuk memastikan dapat meminimalisir
kendala yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan JKN
di tahun 2014.
SIM harus diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan
program kesehatan dapat dilakukan secara online,
misalnya mempersiapkan tenaga pelatih SIM BPJS
Kesehatan yang tersebar hingga ke pelosok daerah, atau
mempersiapkan alternatif penyelesaian bagi daerah-daerah
yang sulit jaringan.
Di dalam SIM BPJS Kesehatan terdapat empat
komponen yaitu sistem aplikasi, infrastruktur, dan jaringan
komuniakasi data, manajemen database, dan operasional.
SIM BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjadi lokomotif
pelaksanaan sistem JKN secara keseluruhan. Sistem ini
akan memudahkan pengintegrasian dengan program-
program jaminan sosial lainnya.
Di daerah-daerah yang sudah terjangkau jaringan
telekomunikasi, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
seperti Puskesmas, dokter keluarga, klinik 24 jam, sudah
menggunakan teknologi informasi dengan menerapkan
aplikasi program primary care (P-care) dan terkoneksi
dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yaitu rumah
sakit. FKTP kini bisa menangani 144 diagnosa penyakit,
setiap peserta yang dilayani akan terekam dan masuk
dalam database BPJS Kesehatan.
Jika diperlukan tindakan lebih lanjut, maka pasien peserta
BPJS Kesehatan dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan mulai
dari rumah sakit tipe C, dan seterusnya jika memang
memerlukan tindakan lebih lanjut bisa dirujuk ke rumah
sakit tipe A atau rumah sakit rujukan nasional. Jaringan
informasi teknologi ini akan memudahkan.
Di sejumlah rumah sakit juga sudah ada mesin komputer
yang disediakan bagi peserta rujukan dari FKTP atau
fasilitas kesehatan primer, untuk mencetak sendiri surat
eligibilitas peserta (SEP). Fasilitas ini digunakan untuk
melakukan self check-in atau mendaftar di rumah sakit
secara mandiri, sehingga tak perlu mengantre lagi di loket
BPJS Kesehatan. Pencetakan SEP Mandiri ini didasarkan
pada tiga kriteria pencarian peserta, yaitu nomor rujukan
peserta, nomor peserta, atau nomor induk kependudukan
(NIK).
Idealnya, selain ada rujukan secara online dan fasilitas SEP
mandiri di rumah sakit, juga ada bridging system yaitu
program yang bisa menghubungkan program IT BPJS
Kesehatan dengan program IT rumah sakit. Namun, kaitan
kedua program IT ini tidak mengganggu sistem yang di
masing-masing lembaga.
Jika semua pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)
bisa terkoneksi dengan baik, maka pelayanan semakin
cepat dan tepat. Untuk penagihan klaim atas pelayanan
yang diberikan juga menjadi lebih mudah dan bisa dihitung
secara realtime atau kapan saja sudah terpantau berapa
jumlahnya.
Dari sisi lain, misalnya, untuk mendeteksi penyakit apa
yang terbanyak diderita oleh peserta juga lebih mudah
diketahui, sehingga kedepan bisa menjadi referensi apa
yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi penyakit
tersebut. Sehingga langkah antisipasi agar tidak terjadi
lebih besar risiko penyakit itu bisa lebih dini diketahui.
Selain itu, soal database kepesertaan BPJS Kesehatan
juga perlu diperhatikan. Menurut pengamat kebijakan
publik, Agus Pambagio, pemutakhiran data peserta sangat
penting untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik.
Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS
Kesehatan, diperkirakan di tahun 2019 jumlahnya sekitar
270 jutaan.
Di kelurahan seharusnya ada petugas yang khusus
mencatat pelaporan peserta yang lahir dan meninggal
dunia. Pemutakhiran data itu sangat penting karena
perubahan itu sangat cepat terjadi. Jika belum bisa
mendata secara realtime akan sulit mencapai harapan
memuaskan. Data masyarakat miskin penerima bantuan
iuran (PBI) misalnya. Data tiga tahun lalu sangat berbeda
dengan data yang terkini.
Bisa saja peserta PBI itu sudah meninggal dunia sebelum
menggunakan kartu, atau dalam waktu tiga tahun
beberapa peserta sudah bekerja. Sehingga kepesertaannya
pun berubah menjadi peserta dari penerima upah, atau ada
PBI yang membuka usaha dan sudah mampu membayar
iuran BPJS Kesehatan. Atau sebaliknya, ada masyarakat
yang jatuh miskin sehingga harus masuk skema PBI. Oleh
karena itu, database BPJS Kesehatan sangat penting
untuk mempermudah pelaksanaan program.
Seiring dengan minat masyarakat yang semakin tinggi
untuk mendaftar menjadi peserta, BPJS Kesehatan juga
menyiapkan Liaison Office (LO) di kawasan-kawasan
industri di Jawa dan Sumatera. Untuk mempermudah
para pekerja/buruh industri mengakses layanan BPJS
Kesehatan.
Awal tahun 2015, seluruh perusahaan harus sudah
mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS
Kesehatan. Untuk itu, BPJS
Kesehatan telah membuka kantor
cabang khusus yaitu Kantor Cabang
Prima agar memudahkan badan
usaha mendapatkan layanan BPJS
Kesehatan.
Bagi peserta mandiri yang akan
mendaftar sebagai peserta BPJS
Kesehatan, juga disediakan
berbagai pilihan layanan, bisa
melalui website atau online, bisa
juga datang langsung ke Kantor
BPJS Kesehatan, atau ke bank yang
sudah bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan yaitu Bank Mandiri, BNI,
dan Bank BRI.
Semua kekuatan, termasuk
kekuatan teknologi informasi terus
dibangun oleh BPJS Kesehatan.
Kerjasama dengan Kementerian
Dalam Negeri terkait nomor induk
kependudukan dan sejumlah data
penduduk yang terkait dengan
pelayanan dapat memperlancar
pelayanan publik.
Sanksi-sanksi administratif juga
lebih mudah diterapkan jika
database kepesertaan kuat. Ke depan, BPJS Kesehatan
bekerjasama dengan sejumlah lembaga seperti Ditjen
Pajak, Kepolisian, kelurahan/kecamatan, dan lainnya.
Selain memiliki hak, peserta juga perlu dikenakan sanksi,
jika tidak membayar iuran premi atau tidak mau menjadi
peserta BPJS Kesehatan. Misalnya, tidak bisa mendapat
layanan perpanjangan SIM (surat izin mengemudi), KTP
(kartu tanda penduduk), atau layanan lainnya.
Melihat pentingnya database dan sistem informasi
manajemn (SIM) BPJS Kesehatan, maka SDM maupun
sarana prasarana juga harus menyesuaikan. Semua yang
dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah untuk kepentingan
bangsa dan negara Indonesia agar rakyat sehat dan negara
kuat. Oleh karena itu, program jaminan kesehatan nasional
yang merupakan salah satu bagian dari sistem jaminan
sosial nasional (SJSN) harus terus dipertahankan.
Pemutakhiran Data Bisa
Tingkatkan Kepuasan

8. Info BPJSKesehatan edisi13Tahun2014
PELANGGAN
8
P
elayanan jaminan kesehatan nasional yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tidak
ada diskriminasi atau membedakan pelayanan.
Peserta kelas 1, 2, dan kelas 3, merupakan pilihan kelas
perawatan yaitu jika peserta harus menjalani rawat inap.
Pengelompokkan kelas ditentukan berdasarkan jumlah
iuran atau besaran gaji.
Kelas perawatan kelas III diberikan kepada peserta PBI
(penerima bantuan iuran) jaminan kesehatan, peserta
pekerja bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerja
dengan iuran untuk manfaat di ruang pelayanan kelas III.
Perawatan kelas II diberikan kepada pegawai negeri sipil
(PNS) golongan ruang I dan golongan ruang II beserta
keluarganya, serta PNS dan penerima pensiun PNS
golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota
keluarganya .
Selain itu, diberikan kepada anggota TNI dan penerima
pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota
keluarganya. Anggota Polri dan penerima pensiun
AnggotaPolri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya.
Perawatan kelas II juga diberikan kepada Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai
Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruangII beserta
anggota keluarganya. Peserta Pekerja Penerima Upah
bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena
pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta
anggota keluarganya. Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk
Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.
Sedangkan Ruang perawatan kelas I diberikan kepada
pejabat negara dan anggota keluarganya. PNS dan
penerima pensiun PNS Golongan III dan Golongan IV
beserta anggota keluarganya. Anggota TNI dan penerima
pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri
Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota
keluarganya.
Selain itu, ruang perawatan kelas I juga bisa dimanfaatkan
oleh anggota Polri dan penerima pensiun Anggota
Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan
Golongan IV beserta anggota keluarganya. Pegawai
pemerintah non pegawai negeri yang setara Pegawai
Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV dan anggota
keluarganya. Veteran dan perintis kemerdekaan beserta
anggota keluarganya. Peserta pekerja penerima upah
bulanan lebih dari 2 (dua) kali PTKP dengan status kawin
dengan 2 (dua) anak dan anggota keluarganya. Peserta
pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja
dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan
kelas I.
Bagi masyarakat umum yang membayar iuran
premi secara mandiri dapat memilih kelas sesuai
kemampuannya. Untuk kelas III iurannya Rp25.500 perjiwa
perbulan, kelas II iurannya sebesar Rp42.500 perjiwa
perbulan, dan kelas I besar iurannya sebesar Rp59.500
perjiwa perbulan.
Semua peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan
yang sama, kecuali fasilitas non medis seperti ruangan
perawatan. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang sekaligus
menjadi peserta asuransi kesehatan swasta yang sudah
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, bisa memperoleh
manfaat yang lebih dari standar yang diberikan oleh BPJS
Kesehatan.
Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) dilakukan
secara berjenjang mulai dari fasilitas kesehatan tingkat
pertama hingga tingkat lanjutan atau rumah sakit.
Peserta dapat memilih faskes tingkat pertama. Dan dapat
berpindah ke faskes pertama lainnya setelah tiga bulan.
Lalu, bagaimana jika seseorang peserta BPJS Kesehatan
mandiri ingin berpindah kelas perawatan? Hal ini bisa
dilayani jika peserta tersebut sudah satu tahun menjadi
peserta BPJS Kesehatan. Pindah kelas bisa dari kelas 1 ke
kelas di bawahnya, atau dari kelas 3 ke kelas di atasnya.
Jika dalam perawatan, peserta bisa memanfaatkan kelas
perawatan di atas hak nya. Misalnya, peserta BPJS
Kesehatan kelas 2 ingin dirawat di kelas 1. Hal itu bisa
saja dilayani tetapi peserta harus membayar selisih biaya
perawatan.
Namun, bagi peserta PBI hanya boleh dirawat di kelas
3 saja, jika ada yang meminta naik ke kelas perawatan
ke kelas di atasnya, maka peserta PBI tersebut bisa
kehilangan haknya sebagai PBI karean peserta tersebut
dianggap sudah mampu.
Untuk pindah faskes aturan mainya bisa diubah setelah
anda terdaftar bpjs 3 bulan baru bisa diubah faskes bpjs
anda caranya bawa kartu asli bpjs anda, ambil formulir
perubahan data faskes di bpjs atau bisa download formulir
perubahan data sendiri, isi perubahan data, dan ambil
nomor antrian.
Peserta BPJS Kesehatan perlu mengetahui apa saja
yang tidak mendapat penggantian atau jaminan dari
BPJS Kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan yang
dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur
dalam peraturan yang berlaku. Pelayanan kesehatan yang
dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat
darurat. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh
program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau
cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja.
Selain itu, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar
negeri. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik
dan/atau estetik, pelayanan untuk mengatasi infertilitas
(memperoleh keturunan), pelayanan meratakan gigi
(ortodonsi), gangguan kesehatan/penyakit akibat
ketergantungan obat dan/atau alkohol, gangguan
kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional,
termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum
dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi
kesehatan (health technology assessment/HTA) juga tidak
mendapat jaminan. Begitu juga, pengobatan dan tindakan
medis yang dikategorikansebagai percobaan (eksperimen),
alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu,
perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan
yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitu juga pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian
luar biasa/wabah dan biaya pelayanan lainnya yang tidak
ada hubungandengan manfaat jaminan kesehatan yang
diberikan.
BPJS Kesehatan Tak Ada Diskriminasi
Apapun Kelasnya, Layanannya Tetap Sama

9. Info BPJSKesehatan edisi13Tahun2014
TESTIMONI
9
B
eberapa waktu lalu, Subiyanto, 55, harus keluar
masuk rumah sakit karena rasa nyeri di dadanya,
dokter di Rumah Sakit Permata Medika, Kebumen
mendiagnosa penyakit yang diderita Subiyanto adalah
jantung. Namun, setelah diperiksa rekam jantungnya,
tidak kelihatan ada kelainan di jantungnya.
Saat itu dia masuk ke ruang ICU (intensive care unit)
dan dirawat selama tiga hari, setelah itu boleh pulang ke
rumah. Setelah beberapa hari di rumah, Yanto, panggilan
akrab Subiyanto dibawa kembali ke RS Permata Medika,
lalu masuk ruang ICU lagi selama 3 hari, tetapi tidak juga
ditemukan kelainan jantung.
Ternyata nyeri dadanya tak kunjung reda, Yanto datang lagi
yang ketiga kalinya di RS Permata Medika, lalu setelah
menjalani pemeriksaan rekam jantung, ternyata ada
penyempitan di pembuluh darah jantungnya, dan untuk
mengatasi rasa nyerinya, perlu pemasangan ring.
Yanto yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di
Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tidak
mempermasalahkan biaya pengobatannya karena sudah
otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga
semua biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. RS
Permata Medika merupakan salah satu dari enam rumah
sakit swasta di Kebumen yang sudah bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan.
Karena perlu penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis
jantung. Karena di RS Permata Medika dan rumah sakit di
Kebumen tidak memiliki dokter spesialis jantung, maka
Yanto dirujuk ke RS Margono yaitu rumah sakit tipe B
yang belokasi di Purwokerto. “Tapi saya repot lah kalau
ke Purwokerto, jadi saya minta dirujuk ke Yogyakarta, tapi
ternyata tidak bisa langsung, saya harus melalui rumah
sakit di Purworejo,” kata Yanto.
Akhirnya, dibawalah Yanto ke RSUD Purworejo. “Nah,
karena atas permintaan sendiri rujukannya, maka ambulan
ditanggung oleh pasien. Kalau saat itu saya mau dirujuk ke
RS Margono yang di Purwokerto, biaya ambulan dibayar
oleh BPJS Kesehatan. Tapi, pertimbangannya untuk kondisi
keluarga saya, lebih mudah ke Yogyakarta,” ungkapnya.
Jarak tempuh dari rumahnya di Selang, Kebumen,
sampai ke Yogyakarta sekitar 2,5 jam atau lebih cepat
dibandingkan ke Purwokert yang memerlukan waktu
sekitar 3,5 jam. Selain itu, di Yogyakarta istri Yanto lebih
familiar dengan wilayah Yogyakarta karena sudah sering ke
sana.
Ternyata di Purworejo memang tidak ada dokter spesialis
jantungnya. Oleh karena itu, dokter disana merujuk saya
ke RS Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di RS Sardjito
inilah, akhirnya Yanto dioperasi untuk memasang ring.
Di Yogyakarta, istrinya, Nani, terpaksa sewa kamar alias
kost di belakang RS Sardjito, sehari Rp60.000. Di sana
sekitar seminggu. “Ya habis mau bagaimana lagi. Untuk
memudahkan ngurusi saya, ya satu-satunya kost aja,
karena tidak ada saudara di sana. Ya, masih beruntung saja,
ada BPJS Kesehatan. Kalau dulu Askes ya, saya malah
belum pakai,” kata Yanto, saat ditemui di rumahnya.
Biaya untuk memasang satu ring
memerlukan biaya sebesar Rp42 juta.
Yanto dan istrinya tidak berhenti berucap
“syukur alhamdulillah” karena sudah
diberi selamat oleh Tuhan karena dirinya
sudah selamat dan sehat kembali dan
sudah mulai beraktivitas. “Saya sekarang
harus lebih hati-hati tidak boleh terlalu
cape atau melakukan kegiatan yang
memicu jantung bekerja keras,” ujar
Yanto.
Kini, Yanto masih menjalani rawat jalan. Ada obat yang
harus diminum pascaoperasi yaitu atorvastatin 20 mg.
Obat ini harus diminum malam hari sebanyak dua tablet.
Tetapi sangat disayangkan obat ini harus ditebus memakai
uang sendiri, harganya Rp331.000. “Ga tahu ya, obat itu
tidak ada atau bagaimana, jadi kita harus beli pakai uang
sendiri,” katanya.
Yanto dan istrinya juga hanya mengikuti saja prosedur dan
apa yang harus dilakukannya, karena sudah percaya apa
yang dilakukan dokter itu yang terbaik. Tetapi, soal beli
obat sendiri ini, dia pun belum pernah menanyakan kepada
petugas BPJS Center yang ada di rumah sakit. “Saya
tidak terpikir mau tanya ke BPJS Center, karena memang
tidak tahu. Kalau bisa tidak bayar lagi untuk beli obat, ya
pasti sangat senang. Untuk transport mondar-mandir ke
Yogyakarta juga cukup lumayan. Paling sedikit keluar uang
Rp500.000,” ungkapnya.
Biaya kontrol ke dokter yang pertamakali pasca operasi
harus membayar Rp128.000 dan mendapat potongan
sebesar Rp13.000 yang dibayar oleh BPJS Kesehatan.
“Saya juga tidak tahu, apakah karena seharusnya saya
dirujuk ke Purwokerto atau bagaimana. Ya, yang jelas,
jangan sampai sakit lah. Tetapi saya melihat ini sebagai
cobaan dari Allah yang harus saya jalani, jadi harus sabar
dan tawakal,” ucapnya.
Ada lagi yang menjadi pemikirannya, pascaoperasi
seharusnya Yanto harus mengikuti masa pemulihan
atau rehabilitasi medik. Setiap hari Senin dan Kamis,
perlu melakukan treatmeal dengan pengawasan dokter
sebesar Rp385.000 untuk peralatan dan Rp533.000 untuk
medisnya. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 12 kali.
Namun, Yanto tidak mengikutinya karena biayanya terlalu
mahal. “Boleh dong usul, kalau memang rehabilitasi
medik termasuk dalam penyembuhan, bisa masuk dalam
biaya BPJS Kesehatan,” kata Yanto yang kini menjadi PNS
Kabupaten Kebumen dengan kepangkatan 3B.
Meski demikian, Yanto dan istrinya, mengakui pelayanan
BPJS Kesehatan sudah baik, karena tidak mempersulit
pesertanya. Selama dalam proses pelayanan mulai dari
tingkat dasar hingga ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut,
dirinya tidak mengalami perlakuan yang tidak baik.
Tiga Kali Masuk ICU Baru
Ketahuan Sakit Jantung
Pasang Ring Rp42 Juta
55 Tahun
Subiyanto

10. SEHAT
S
udah sejak dahulu, Indonesia memiliki dua musim
yakni musim kemarau dan musin hujan. Sejak dulu
pula orang mengetahui, ketika hujan mengguyur
secara rutin setiap hari dan biasanya cukup deras,
menimbulkan banjir di sejumlah wilayah . Bersamaan
dengan itu, muncul berbagai penyakit karena kondisi
lingkungan yang masih kurang bersih.
Saat musim hujan, kulit biasanya menjadi lebih rentan
terkena beberapa masalah seperti jamur, herpes, dan
eksim. Karenanya, perlu beberapa cara agar kulit Anda
tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kulit.
Penyakit menular lainnya, pun semakin meningkat.
Begitu juga penyakit kronik bisa semakin parah. Karena
penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan
berkepanjangan. Kondisinya semakin buruk bila terjadi
banjir hingga beberapa hari.
Maka, warga yang tinggal di daerah rawan banjir,
untuk mewaspadainya atau hati-hati. "Tidak menutup
kemungkinan, munculnya penyakit-penyakit tertentu yang
dapat menyebabkan meningkatnya kejadian kematian
karena terlambatnya penyakit tersebut diobati," kata
Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kemenkes, Prof dr Tjandra Yoga Aditama, dalam sebuah
diskusi, beberpa waktu lalu.
Masyarakat harus meningkatkan kehati-hatian dengan cara
meningkatkan pengetahuan tentang penyakit-penyakit
yang sering banyak terjadi saat musim hujan dan banjir
datang. Sehingga dapat bertindak secara tepat dan
mencegah terjadinya penyakit bahkan kematian karena
penyakit tersebut.
Menurutnya, berikut ini beberapa penyakit yang harus
diwaspadai saat musim hujan dan banjir datang.
Pertama, flu/Influenza. Kebanyakan dari kita sering
mengalami flu seperti pilek, sakit kepala, demam
dan batuk selama musim hujan. Perlu kiranya kita
mengetahui bagaimana penyebaran ketika sedang sakit
flu dengan tepat. Pergunakanlah masker sebagai upaya
pencegahan penularan yang lebih luas dan cukupkan
asupan gizi makanan. Perbanyak minum air putih serta
bisa mengkonsumsi vitamin yang diperlukan. Biasakan
melakukan perilaku mencuci tangan secara teratur dan
benar karena tangan merupakan salah satu jalan masuk
virus ke dalam tubuh.
Kedua, diare. Biasanya, kebersihan menjadi hal
yang sering terabaikan. Keterbatasan tersedianya
air bersih seringkali menimbulkan kelalaian
dalam menjaga kebersihan dan kesehatan
seperti memasak dengan menggunakan air
bersih sampai matang dan kebiasaan cuci tangan
sebelum memasak, sebelum makan dan sehabis
buang air besar. Hal ini sering menyebabkan
munculnya penyakit diare yang apabila tidak
ditangani dengan tepat dapat pula menyebabkan
kematian pada penderitanya.
Penyakit diare dapat disebabkan oleh virus,
bakteri ataupun parasit. Yang harus diwaspadai
dari penyakit diare adalah terjadinya dehidrasi
(tubuh kekurangan cairan) dikarenakan buang
air besar cair terus-menerus, disertai muntah
dan deman tinggi serta sulit untuk minum dan
makan.
Pertolongan pertama dan utama pada penderita
diare adalah mencegah terjadinya dehidrasi
dengan cara banyak minum (air putih atau
oralit) setiap habis buang air besar cair atau
muntah dan minum obat penurun panas bila
demam. Selanjutnya bawa segera penderita ke
Puskesmas /rumah sakit untuk diobati dengan
tepat. Masyarakat harus diingatkan kembali
betapa pentingnya pola hidup bersih dan sehat seperti
kebiasaan cuci tangan dengan sabun dan penggunaan air
bersih yang matang untuk makan dan minum.
Ketiga, deman berdarah dengue (DBD). Penyakit ini,
banyak bermunculan. DBD merupakan suatu penyakit
yang didapat diderita oleh orang dewasa dan anak yang
disebabkan oleh virus dengue. Di mana virus dengue ini
dibawa oleh nyamuk aedes agypti sebagai vector ke tubuh
manusia melalui gigitan nyamuk tersebut.
Adapun, gejala-gejala yang harus diketahui pada pasien
yang dicurigai menderita DBD adalah deman tinggi tiba-
tiba selama 2-7 hari (tetap tinggi walaupun sudah diberi
obat penurunan panas), biasanya disertai rasa mual,
muntah, sakit kepala dan persendian, serta sangat perlu
diketahui bahwa gejala adanya bintik-bintik merah pada
tubuh tidak sering muncul di awal-awal penyakit.
Sebaiknya ketika ada seseorang dengan gejala-gejala
DBD tersebut, harus segera dilakukan pemeriksaan darah
lengkap di Puskesmas / RS terdekat untuk memastikannya
dan dapat segera diobati dengan tepat serta menghindari
kematian. Pada masyarakat seharusnya dilakukan gerakan
pemberantasan sarang nyamuk (aedes agypti) secara
aktif berupa menguras bak mandi secara rutin, mengubur
kaleng dan ban-ban bekas supaya tidak menjadi tempat
genangan air pasca hujan dan banjir serta membersihkan
lingkungan sekitar secara rutin.
Keempat, leptospirosis. Saat hujan, orang sering
mengalami terendamnya bagian kaki pada genangan
air banjir di lingkungannya. Sering kali lupa tidak
menggunakan pelindung kaki (sepatu boat), padahal
pada air genangan banjir tersebut terdapat makhluk-
makhluk kecil (mikroorganisme) yang membahayakan
seperti adanya leptospira dari air kencing tikus, anjing,
kerbau, babi dan lainnya. Apabila pada kaki terdapat luka,
maka leptospira tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita
melalui luka tersebut dan menyebar ke seluruh tubuh.
Akhirnya dapat menderita suatu penyakit yang disebut
dengan leptospirosis. Apabila tidak ditangani dengan
tepat dapat menyebabkan kematian. Gejala yang harus
diketahui adalah adanya demam yang muncul
tiba-tiba, nyeri kepala di bagian depan, terdapat
keluhan mual-muntah dan disertai mata kuning
dan penurunan kesadaran. Sebaiknya segera
dibawa ke Puskesmas / RS terdekat agar
dapat segera ditangani dengan tepat dan
menghindari kematian.
Idealnya, masyarakat harus senantiasa menggunakan
pelindung kaki ketika berjalandi genangan air banjir, apalagi
bila diketahui bahwa di lingkungan sekitarnya memang
banyak hewan seperti tikus, anjing, kerbau dan babi.
Diusahakan setiap habis melewati genangan air banjir
selalu membersihkan kaki dengan air yang mengalir.
Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)
Pasca banjir, jamur dapat tumbuh lebih cepat dan rentan
menimbulkan masalah kesehatan. Paparan jamur yang
berlebihan pasca banjir dapat menyebabkan ISPA,
kambuhnya asma dan alergi. Gejala utama penyakit ini
berupa batuk, nyeri dada dan lain-lain. Apabila mengalami
seperti ini, makan segara beistirahatlah dan lakukan
pengobatan simtomatis sesuai gelaja yang dialami. Dan
jangan lupa, cegah penularan terhadap orang yang di
sekitar, misalnya dengan menutup mulut ketika batuk dan
tidak meludah di sembarang tempat.
Selanjutnya, penyakit kronik. Pemburukan penyakit kronik
yang memang sudah diderita pada musim hujan dan banjir,
dapat menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Sebuah
studi menghubungkan peningkatan hipertensi dan sakit
jantung akibat stress yang berhubungan dengan banjir.
Upaya perlindungan. Untuk mengantisipasi penyakit ini,
dapat melakukan beberapa upaya untuk perlindungan dan
pencegahan dari serangan penyakit-penyakit saat hujan
dan banjir.
1. Tetap lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan air
yang mengalir dan sabun secara benar dan tepat.
2. Tetap pergunakan air yang sudah dimasak untuk
kebutuhan minum dan makan.
3. Gunakan pelindung kaki yang baik ketika berada
dalam genangan air banjir dan segera bersihkan
bagian kaki sehabis melewati genangan air banjir.
4. Tetap upayakan untuk konsumsi makanan yang
bergizi dan cukup serta istirahat yang cukup.
5. Segera lakukan pembersihan lingkungan ketika banjir
sudah surut.
6. Sediakan obat-obatan pertolongan pertama di rumah.
7. Ketika ada keluhan sakit, segera konsultasikan ke
dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat.
8. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi suplemen
kesehatan, secara rutin untuk menjaga stamina
dan kesehatan.
Jadi, banjir, memang sedang melanda di beberapa
daerah di Indonesia. Banyak sekali kerugian yang didapat
pasca banjir. Termasuk munculnya berbagai penyakit.
Mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk lebih baik.
Waspadai, Penyakit Kronik
Saat Musim Hujan
Info BPJSKesehatan edisi13Tahun201410

11. Info BPJSKesehatan edisi13Tahun2014
Q&A Question and Answer
Pelayanan Bersalin
11
1. Apakah persalinan ditanggung oleh BPJS
Kesehatan?
Persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS
Kesehatan tanpa pembatasan jumlah kehamilan/persalinan
yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan tidak dibatasi oleh
status kepesertaan (peserta/anak/tertanggung lain).
2. Apakah biaya pelayanan persalinan dapat ditagihkan
secara klaim perorangan?
Pelayanan persalinan ditagihkan oleh fasilitas kesehatan
yang memberikan pelayanan. Klaim perorangan untuk
kasus persalinan baik yang dilakukan di fasilitas kesehatan
yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama tidak
diperbolehkan.
3.Dimanakah kasus persalinan dapat dilayani?
Pelayanan persalinan mengikuti sistem rujukan berjenjang.
Apabila berdasarkan indikasi medis pasien dirujuk ke
faskes rujukan tingkat lanjutan, pelayanan persalinan akan
dijamin tanpa melihat kondisi persalinannya (normal atau
penyulit).
Pada kondisi gawat darurat peserta dapat langsung
ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, adapun
kriteria gawat darurat antara lain perdarahan, kejang pada
kehamilan, ketuban pecah dini, dan kondisi lain yang
mengancam jiwa ibu dan bayinya.
4. Apakah pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan
di RS, mengingat tidak semua Puskesmas atau bidan
punya peralatan yang cukup ?
Pelayanan pemeriksaan kehamilan mengikuti sistem
rujukan berjenjang.
Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di fasilitas
kesehatan tingkat pertama tempat terdaftar atau
jejaringnya.
Fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat merujuk ke
tingkat yang lebih tinggi sesuai indikasi medis, dan
pemeriksaan kehamilan di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan
dapat dijamin.
5. Apakah BPJS Kesehatan menanggung penyakit
bawaan lahir?
Ditanggung, selama sesuai indikasi medis dan bukan
termasuk dalam pelayanan yang tidak dijamin oleh
Program JKN
JAKARTA, 26 November 2014 – Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hari ini meresmikan
Kantor Cabang (KC) Prima yang berlokasi di Jalan
Hasanuddin Nomor 52, Jakarta Selatan. Beroperasinya
KC Prima akan memudahkan badan usaha milik negara
(BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta untuk
mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan
Kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
KC Prima merupakan unit kerja khusus di bawah Kantor
Divisi Regional IV yang memiliki tugas mengelola program
koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB). Selain
itu, mengelola fungsi pemasaran dan kepesertaan program
jaminan kesehatan untuk golongan pekerja penerima upah,
khususnya BUMN dan perusahaan swasta di Jabodetabek
dengan jumlah pekerja minimal 2.000 orang atau jumlah
peserta dan anggota keluarga minimal 5.000 orang.
Pembentukan KC Prima ditetapkan melalui Keputusan
Direksi BPJS Kesehatan Nomor 293 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kantor Cabang Prima BPJS Kesehatan.
Adapun latar belakang pembentukannya adalah Pasal 27
ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan yang diubah dengan Perpres
111 Tahun 2013 yang menyebutkan, BPJS Kesehatan dan
penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan
dapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat
untuk peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas
perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.
Kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Perpres 111/2013
ditulis bahwa pemberi kerja pada BUMN, usaha besar,
usaha menengah, dan usaha kecil wajib melakukan
pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan paling lambat
1 Januari 2015.
BPJS Kesehatan berharap
hadirnya KC Prima bisa
mempercepat proses
rekrutmen dan pendaftaran
pesertasegmen pekerja
penerima upah yang
berasal dari BUMN maupun
perusahaan swasta serta
masyarakat mampu yang
menginginkan manfaat
lebih melalui skema CoB.
Sampai saat ini, dari 82
BUMN yang berkantor pusat
di Jabodetabek, masih
ada 71 BUMN yang belum
mendaftar ke BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, 71 BUMN ini bisa
melakukan registrasi melalui
KC Prima.
Untuk program CoB, BPJS
Kesehatan sudah bekerjasama
dengan 30 perusahaan asuransi
swasta dalam memberikan
tambahan manfaat non-
medis kepada peserta. Perusahaan asuransi swasta
yang melayani CoB antara lain PT Asuransi Jiwa Inhealth
Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Tugu
Mandiri, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi
Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Equity Life Indonesia, PT
MNC Life Assurance, PT Lippo General Insurance Tbk, PT
AXA Mandiri Finansial Service, PT Asuransi Jiwasraya, PT
Asuransi Central Asia, PT Asuransi AIA Indonesia, dan PT
Asuransi Takaful Keluarga.
Selain di rumah sakit yang sudah bergabung dengan
BPJS Kesehatan, peserta CoB juga bisa di layani di 16
rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan, antara lain RS Mitra Keluarga Bekasi Timur,
RSU Puri Cinere, Siloam Hospitals Kebon Jeruk, RS
Mitra Kemayoran, RS Pondok Indah, RS MMC, RS Mitra
Internasional, RS Premier Bintaro, dan RS Pantai Indah
Kapuk.
BPJS Kesehatan Resmikan Kantor Cabang Prima untuk Layani Peserta Badan
Usaha dan Coordination of Benefit
Kilas&Peristiwa