Dokumen tersebut membahas latar belakang, dasar hukum, pengertian, maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung. Dokumen ini juga menjelaskan profil Desa Melung meliputi kondisi desa, sejarah pembangunan, demografi, sarana prasarana, dan potensi serta masalah yang ada. Dokumen ini bertujuan menyusun rencana pembangunan desa untuk periode 6

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provin-
si, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerin-
tahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi di-
maksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Dengan adanya otonomi desa berdasarkan hak dan asal usul yang tertuang
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya gu-
na potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Walaupun undang-
undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah desa mempunyai kewe-
nangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam
penyusunan perencanaan desa tetap harus memperhatikan perencanaan pe-
merintah daerah pemerintah provinsi dan pusat, sehingga pencapaian tujuan
desah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut
memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan hubungan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Perancanaa Pembangunan Desa bahwa
Kepala Desa terpilih harus membuat RPJMD 3 (Tiga) bulan setelah pelantikan
yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertang-
gungjawaban Kepala Desa maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah De-
sa ke Bupati. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah,
provinsi dan daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah daerah dan pedoman tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu tu-
juan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang
menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh
pemerintah, provinsi dan daerah. Alokasi sumber daya desa harus mendukung
penyelesaian masalah nasional dan masalah yang dihadapi daerah itu sendiri.
RPJMDes Tahun 2008 – 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyu-
mas Tahun 2005 – 2025.
1

2. Secara tujuan dan sasaran pembangunan desa Melung tahun 2010-2012
adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (good government) kelembagaan dan organisasi pe-
rangkat daerah, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemanfaatan
ruang yang serasi dan efisien, meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup serta tersedianya kelengkapan sarana dan prasa-
rana pendukung perekonomian desa. Dalam upaya melaksanakan dan menca-
pai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat beberapa peluang dan
kendala strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan, yaitu mun-
culnya beberapa issue strategis nasional yang diantaranya adalah :
1. Pemanasan Global (Global Warming),
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran,
3. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan,
4. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat,
5. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang wilayah
6. Masih rendahnya kinerja lembaga-lembaga desa
Pemerintah Desa Melung akan berusaha mengembangkan potensi dan me-
minimalisasi kekurangan yang dimiliki untuk merespon peluang dan kendala
yang muncul atas issue-issue strategis tersebut guna melaksanakan dan men-
capai kinerja pembangunan 2010-2013.
Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputu-
san yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya
informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkemban-
gan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam menca-
pai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada ak-
hirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran.
Sesuai dengan filosofis pembangunan yang ada sekarang ini yaitu “Desa
Membangun”, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menggali kebutu-
han masyarakat bukan hanya sekedar keinginan dari masyarakat, suksesnya
pembagunan di Desa perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat
serta pihak-pihak terkait.
1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2

3. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 20 tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
10. Peraturan Bupati Banyumas nomor 200 tahun 2006 tentang Pedoman Tata
Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas.
1.3. Pengertian :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melung Kecamatan Ke-
dungbanteng Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan pembangunan
desa untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan ta-
hun 2013. Dan RPJM-Desa ini merupakan revisi atau perubahan atas Peraturan
Desa Melung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Desa Me-
lung Tahun 2008 – 2013.
1.4. Maksud dan Tujuan
1.1. Maksud
Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2010 – 2013 adalah sebagai doku-
men perencanaan pembangunan untuk memberikan :
a. Arah kebijakan pembangunan Desa Melung,
b. Arah kebijakan keuangan Desa Melung,
c. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun
kedepan yang diejawantahkan dalam Program Pembangunan Dan
Rencana Kerja,
1.2. Tujuan
Penyusunan RPJMDes Melung Tahun 2010 – 2013 adalah :
3

4. a. Untuk menjabarkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan-kebijakan dan
program-program pembangunan Desa Melung.
b. Sebagai pedoman dasar dalam kegiatan pembangunan dalam 3 (tiga)
tahun dan merangkum kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa.
c. Menampung aspirasi masyarakat dan membangun consensus dengan
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk
menentukan arah pembangunan Desa Melung di masa yang akan datang
yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RANCANGAN RPJM-Desa
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Pengertian
1.4. Maksud dan Tujuan
BAB II : PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.2. Sejarah Desa
2.3. Demografi
2.4. Keadaan Sosial
2.5. Sarana dan Prasaran
2.6. Keadaan Ekonomi
2.7. Kondisi Pemerintahan Desa
2.8. Pembagian wilayah desa
2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
BAB III : POTENSI DAN MASALAH
3.1. Potensi
3.2. Masalah
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1. Visi dan Misi
4.1.1 Visi
4.1.2 Misi
4.2. Kebijakan Pembangunan
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.4. Potensi dan Masalah
4.5. Program Pembangunan Desa
4.6. Strategi Pencapaian
4

5. BAB. V : PENUTUP
Lampiran:
1.3. Peta Sosial Desa
1.4. Tabel data potensi. masalah, dan tindakan pemecahan masalah
1.5. Tabel Rencana Pembangunan Desa
5

6. BAB II
PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
Desa Melung termasuk desa pinggir hutan yang secara administrasi
letak desa Melung berada dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas pada sebelah utara timur Kecamatan Kedung-banteng
dan berada di sabuk sebelah barat gunung Slamet. Sebagaimana pada
umumnya penduduk desa pinggir hutan untuk tingkat pendidikan masih sangat
rendah sehingga berimbas pada tingkat ekonomi yang sangat rendah pula.
2.2. Sejarah Pembangunan Desa
Sejarah desa Melung dimulai dengan cerita Syech Abdulrahman Kyai
Melung sebagai pemimpin dan sesepuh desa Melung yang tidak tercatat
dalam dokumen resmi pemerintahan desa baik sebelum kemerdekaan
maupun sesudah kemerdekaan cerita tersebut merupakan cerita turun
temurun yang dilakukan antar generasi. Desa Melung dahulu pada masa
sebelum kemerdekaan masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan
Kebumen dan baru sekitar tahun 1955-an dimasukkan kedalam Kecamatan
Kedungbanteng.
Berdasarkan sejarah yang informasinya diberikan secara turun temurun
kepada generasi berikutnya bahwa pada jaman penjajahan Belanda desa
Melung merupakan kebun kopi dan penghasil alpokat yang sangat terkenal di
negara Belanda dengan kopi kampungnya, lalu pada tahun 1928 Belanda
mendirikan PLTA Ketenger yang sesungguhnya berada di Desa Melung.
Berdasarkan perjalanan panjang sejarah desa Melung yang tercatat
dan merupakan hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat yang
pernah mengalami Lurah Desa Melung yang dialami oleh tokoh masyarakat
yang dapat menceritakan sejarahnya dimulai pada saat pembangunan PLTA
Ketenger sehingga catatan sejarah desa Melung dimulai berkisar tahun 1928
sesuai dengan sejarah berdirinya PLTA Ketenger. Dan yang pernah menjadi
lurah atau Kepala Desa sejak tahun 1928 sampai dengan tahun 2006 adalah :
a. Suradirana
Pada masa sebelum kemerdekaan jabatan lurah merupakan bagian
dari ketua adat yang jabatannya tidak terbatas dan dapat diturunkan
kepada anak-anaknya. Menurut cerita orang tua yang pernah mengalami
lurah Suradirana memimpin Desa pada masa penjajahan Belanda dan
6

7. Jepang. Pembangunan yang diketahui adalah pada pembangunan PLTA
Ketenger.
b. Mulyadirana
Merupakan pengganti dari lurah terdahulu dan inipun tidak tercatat
kapan dan berakhirnya menjadi lurah untuk desa Melung.
c. Wiryo Sukatmo
Merupakan lurah yang memimpin desa Melung menurut cerita
menjabat menjadi lurah pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.
d. Mursidi
Memegang jabatan sejak tahun 1957 yang pada masa tersebut
sedang banyaknya pemberontakan-pemberontakan DI/TII yang bermukim
di Desa Melung sebagai tempat pelarian dan dijadikan markas gerakannya
karena wilayah desa Melung yang sangat strategis, bersama sekretaris
desanya tewas dibunuh pemberontak DI/TII Darul Islam, karena dianggap
tidak melindungi.
Hasil pembangunan yang dicapai belum begitu nampak karena
masyarakat kondisi pada saat itu dari segi keamanan dan ketrentraman
sangat tidak kondusif ditambah lagi pemberontakan G30S/PKI yang
berlangsung pada tahun 1965. Pada kondusi negara yang masih belum
kondusif berdampak pada kegiatan pembangunan di desa-desa.
e. Martareja
Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah tahun 1965 pada
saat Desa Melung dipimpin oleh lurah Martareja yang dilakukan yaitu :
1. Pembukaan jalan setapak menjadi jalan besar antara desa Melung
sampai desa Windujaya
2. Jalan antara Kaliputra sampai dengan desa Kutaliman.
3. Pembangunan kantor dan balai desa.
4. Pembangunan lapangan desa.
f. Kusnadi
Sebagai sekretaris desa yang menjabat sementara kepala desa karena
Martareja mengundurkan diri akibat sakit.
g. Slamet
Memegang jabatan dari tahun 1992 –1994 cukup banyak adanya
pembangunan hanya melanjutkan kerja dari Lurah terdahulunya karena
menjabat selama kurang lebih 3 tahun lalu mengundurkan diri.
Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah :
1. Pembangunan dam Watugayong.
2. Pembangunan WC/kamar mandi umum.
7

8. 3. Pembangunan pasar desa.
4. Pembangunan listrik masuk desa.
h. Sirun Ahmad Mahudin
Menjadi Kepala Desa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2002
dengan hasil pembangunan berupa :
1. Pembangunan sarana air bersih dengan sumber mata air Lubang
2. Pembangunan sarana air bersih wangan wali dari program PPK
tahun 2000.
3. Pembangunan jembatan kali Manggis yang menghubungkan jalur
gerumbul Melung dengan Selarendeng dari program P3DT.
4. Pengerasan jalan Selarendeng sampai desa Kalikesur.
5. Adanya listrik masuk desa Melung.
6. Adanya program IDT dengan pengembangan ternak kambing.
7. Kegiatan LED (Lembaga Ekonomi Desa).
i. A. Budi Satrio
Menjabat jadi Kepala desa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun
2006.
2.3. Demografi
Jumlah penduduk desa Melung pada pertengahan tahun 2010
mencapai 2107 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1087 jiwa dan
perempuan sebanyak 1020 jiwa, memiliki 577 KK sehingga dalam setiap
keluarga rata-rata terdiri dari 4 (empat) orang.
Tabel 1. Jumlah Penduduk
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
(tahun) (jiwa) (jiwa) (jiwa)
0–4 88 64 152
5–9 91 76 167
10 – 14 105 116 221
15 – 19 96 103 199
20 – 24 112 91 203
25 – 29 107 96 203
30 - 34 89 88 177
35 - 39 73 69 142
40 - 44 62 58 120
45 – 49 50 68 118
50 – 54 57 35 92
8

9. 55 – 59 42 44 86
60 – 64 44 43 87
65 – 69 32 29 61
> 70 40 39 79
Jumlah 1087 1020 2107
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut
klasifikasi umur. Kurangannya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan
tingginya anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja
dari luar daerah. Namun sebaliknya apabila disuatu daerah terjadi lonjakan
jumlah tenaga kerja maka akan terjadi persaingan yang kurang sehat antar
pekerja, dan banyaknya angkatan kerja terpaksa keluar dari daerah untuk
mendapatkan pekerjaan. Maka pada umumnya masyarakat pedesaan lebih
banyak angkatan kerja yang berusia lanjut sehingga proses pembangunan
sedikit mengalami kendala, karena yang memiliki potensi dan keahlian
biasanya enggan untuk tinggal di pedesaan.
Usia angkatan kerja dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu : (1)
angkatan kerja muda usia 15-24 tahun: (2) angkatan kerja sedang usia 25-54
tahun dan (3) angkatan kerja tua usia diatas 55 tahun. Maka dari tabel diatas
dapat menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja desa Melung dari jumlah
penduduk untuk angkatan kerja muda mencapai 19,079 %, angkatan kerja
sedang sebesar 40,437 % sedangkan untuk angkatan kerja tua sebesar
14,855 %.
2.4. Keadaan Sosial
2.4.1. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat desa Melung termasuk masih
sangat rendah, karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan
pentingnya pendidikan masih kurang, angka putus sekolah dasar
masih cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya.
Desa hanya memiliki satu SD Negeri belum adanya Taman
Kanak-kanak atau yang sejenisnya. Dan baru pada tahun 2002 berdiri
Kelompok Bermain, serta pada tahun 2007 berdiri pula SMPN 3 Satu
Atap Kedungbanteng. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan
jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya tamat SD namun
kedepan minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan program
9

10. nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa Melung dapat tercapai
100% dan menekan angka putus sekolah pendidikan dasar.
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Melung
No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa)
1 Tidak tamat SD 567
2 Tamatan SD 784
3 Tamatan SMP 78
4 Tamatan SMA 54
5 Tamatan D1 1
6 Tamatan D2 -
7 Tamatan D3 1
8 Tamatan S1 2
Jumlah 1487
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.4.2. Kelembagaan Desa
Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup
baik hanya saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga
yang ada bisa dan mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut.
Adapun lembaga yang ada yaitu :
1. Lembaga Pembangunan dan Kemandirian Desa (LPKD)
merupakan lembaga yang bergerak dibidang perencananaan dan
pengelola kegiatan pembangunan.
2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-
PKK)
3. Paguyuban PAGER GUNUNG merupakan gabungan kelompok
tani yang bergerak pada kegiatan pertanian, peternakan,
perkebunan dan kegiatan konseervasi lahan serta lingkungan.
4. Linmas (Perlindungan Masyarakat)
5. Pengelola Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Ad-Dhawan
6. Koordinator Ekonomi Desa (KED) merupakan bentukkan dari
kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau
sekarang ini adalah Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
7. Karang Taruna dengan nama Taruna Karya 14 merupakan
lembaga pemuda yang bergerak pada kegiatan kepemudaan
10

11. berupa olah raga dan keberadaannya masih pada tingkat
gerumbul yaitu :
- Ikatan Remaja Gerumbul Melung (IRGM)
- Ikatan Remaja RW I dan RW II
- Ikatan Remaja Gerumbul Selarendeng
2.5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam
proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Untuk sarana dan prasarana jalan desa Melung sudah cukup
baik sebagai prasarana perhubungan jalan ditambah sekarang ini sudah ada
sarana transportasi angkutan.
Untuk sarana dan prasarana bidang pendidikan di Desa Melung sudah
memiliki 1 (satu) unit Sekolah Dasar hanya saja belum adanya prasarana
ruang perpustakaan dan buku-bukunya, lalu sudah berdirinya Pendidikan Anak
Dini Usia (PADU) tahun 2002 yang berubah program menjadi Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dengan model Kelompok Bermain SATRIA JAYA,
sedangkan SMP sudah ada dengan adanya program SD-SMP Satu Atap
namun baru memiliki 3 ruang kelas dan 1 ruang guru sehingga masih kurang
dan SMP Negeri, namun untuk prasarana ruang kelas baru pada tahun
mendatang masih kurang belum lagi ruang perpustakaan dan ruang
laboratorium yang lainnya masih banyak kekurangan terutama masalah balai
desa yang sudah rusak, lapangan sepak bola yang tidak memenuhi standar,
sarana air bersih, bendungan dan irigasi yang sampai saat ini masih bersifat
irigasi setengah teknis.
2.6. Keadaan Ekonomi
2.6.1. Mata Pencaharian
Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh
dimana mereka tinggal dan hidup. Karena Desa Melung termasuk
dalam desa pinggir hutan maka sebagain besar mengandalkan hidup
pada hasil pertanian dan perkebunan baik itu pertanian sawah
maupun pertanian kebun.
Ketersediaan tenaga kerja untuk desa Melung masih
didominasi oleh lulusan SD atau yang sederajat hal ini dapat
mempengaruhi kualitas kerja dan pengalaman serta pendapatan
yang rendah, oleh karena itu mata pencaharian sebagian besar
masyarakat adalah petani, buruh tani, penderes, serta menjadi buruh
11

12. diluar desa dengan penghasilan yang rendah. Dengan penghasilan
yang rendah nerpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan
derajat kesehatan masyarakat.
Tabel 3. Mata Pencaharian
No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa)
1 Petani 79
2 Buruh tani 896
3 PNS/TNI/POLRI 9
4 Pedagang 38
5 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 6
6 Buruh harian lepas 179
7 Tukang 26
8 Peternak ayam pedaging 24
9 Pengrajin gula kelapa 27
10. Lain-lain 293
Jumlah 1567
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.6.2. Pola Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan masyarakat tidak lepas dari sejarah,
dimana masa masa penjajahan Belanda desa Melung merupakan
perkebunan kopi, namun sayang dari perkebunan kopi kemudian
bergeser menjadi perkebunan cengkeh karena pada masa itu
cengkeh merupakan primadona untuk tanaman perkebunan. Akibat
harga cengkeh yang rendah maka masyarakat banyak yang
menebangnya kemudia diganti dengan tanaman albasia. Namun
pada dasarnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat lebih menyukai
dengan keanekaragaman hayati.
Desa Melung memiliki lahan pakuan hutan seluas 318,19 Ha
merupakan lahan negara Perum PERHUTANI yang menjadi bagian
dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat sehingga secara
administratif menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan tata ruang
desa. Merupakan hutan damar dan tanaman seling berupa puspa hal
tersebut dengan harapan bahwa hutan akan menjadi tetap lestari,
karena wilayah barat gunung Slamet merupakan daerah penyanggah
dan daerah konservasi, sebagai daerah resapan air.
12

13. Tabel 4. Pola Penggunaan Lahan Masyarakat
No Penggunaan lahan Jumlah (Ha)
1 Persawahan 61,250
2 Pemukiman 87,450
3 Pekarangan 131,409
4 Perikanan 0.840
5 Pangkuan Hutan 318,19
6 Pendidikan 0,420
7 Perkantoran 0,110
8 Lapangan 0,210
Jumlah 593,879
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.6.3. Pemilikan Ternak
Penduduk desa Melung hampir 80% memelihara ternak
kambing, baik kambing jawa randu maupun kambing kacang.
Disamping itu dengan maraknya kegiatan peternakan ternak ayam
potong dengan sistem kemitraan untuk memenuhi kebutuhan pasar
maka di Desa Melung ada sekitar 17 peternak yang mengelola ternak
ayam potong dengan rata-rata memelihara sebanyak 2.000 – 4.000
ekor.
Tabel 5. Populasi Ternak
No Kepemilikan Ternak Jumlah (ekor)
1 Sapi 28
2 Kambing 876
3 Kerbau 2
4 Itik 34
5 Ayam 864
6. Kelinci 26
Jumlah populasi 1830
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.6.4. Sistem Usaha Tani
Ditinjau dari komoditas yang diusahakan masyarakat adalah
komoditas pertanian seperti padi, jagung, ketela, ubi jalar, komoditas
perkebunan seperti kopi, cengkeh, kelapa, jengkol, petai serta
13

14. komoditas kehutanan seperti komoditas kayu albasia, sengon dan
kayu tahun lainnya. Komoditas unggulan pada sekarang ini sudah
tidak ada lagi, hal tersebut dikarenakan jenis tanaman yang
diusahakan sangat bervariasi. Namun lebih didominasi oleh hasil
kehutanan rakyat berupa albasia.
Pada tahun 2009 ini dikembangan pertanian hortikultura
organik dengan memanfaatkan lahan suksara desa atau tanah kas
desa yang pemasarannya sangat baik dengan mensuplay beberapa
supermarket di wilayah purwokerto dan beberapa kota lainnya.
2.7. Kondisi Pemerintahan Desa
Jarak pusat pemerintahan dengan :
- Desa/kelurahan terjauh : 16 Km
Lama tempuh : 30 menit
- Pusat kedudukan kecamatan : 8 Km
Lama tempuh : 15 menit
- Ibukota Kabupaten : 20 Km
Lama tempuh : 30 menit
- Ibukota Propinsi : 298 Km
Lama tempuh : 6 jam
2.8. Pembagian Wilayah Desa
2.8.1. Batas Wilayah
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Windujaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ketenger dan desa
Karangtengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kutaliman dan desa
Kalikesur.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sirampok Kecamatan
Sirampok Kabupaten Brebes..
2.8.2. Topografi dan Jenis Tanah
Desa Melung berada pada 7O 19’ 52,71” S dan 109O 12’ 40,94” T.
Dengan memiliki topografi berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata
45% dan berada pada ketinggian rata-rata 400-700 dpl. Jenis tanah
yang pada umumnya adalah latosol dengan batuan vulkanik jenis
andesit.
14

15. 2.8.3. Iklim
Karena letaknya sebelah barat gunung Slamet maka desa
Melung termasuk beriklim sejuk dengan suhu rata-rata antara 20 OC -
29 OC dan kelembaban rata-rata 70% - 85% serta curah hujan cukup
tinggi mencapai 3000- 3500 mm/tahun.
2.8.4. Luas wilayah :
- Luas wilayah desa Melung 1.320,634 Ha
- Luas wilayah terdiri dari :
No Penggunaan lahan Jumlah (Ha)
1. Persawahan 61,250
2. Pemukiman 87,450
3. Peekebunan/hutan rakyat 131,409
4. Perikanan 1,058
5. Pangkuan desa hutan 318,190
negara
6. Pendidikan 0,420
7. Perkantoran 0,175
8. Lapangan 0,210
9. Kuburan 1,420
10. Tempat peribatan 0,022
11. Lain-lain 3,030
12 Hutan rimba 700,250
Jumlah 1.320,634
Sumber : Database sekunder Desa Melung 2010
2.8.5. Wilayah bawahan terdiri dari :
a. Kepala Dusun I membawahi Gerumbul Depok dan Kaliputra
b. Kepala Dusun II membawahi gerumbul Melung dan Selarendeng
Jumlah Rukun Warga ada 4 buah terdiri dari :
a. Gerumbul Depok adalah RW 1.
b. Gerumbul Kaliputra adalah RW 2
c. Gerumbul Melung adalah RW 3
d. Gerumbul Selarendeng adalah RW 4.
Jumlah Rukun Tetangga ada 17 buah terdiri dari
a. Gerumbul Depok ada 4 RT : RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04
15

16. b. Gerumbul Kaliputra ada 3 RT : RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan
RT 05
c. Gerumbul Melung ada 3 RT : RT 01, RT 02, RT 03. RT 04 dan
RT 05
d. Gerumbul Selarendeng ada 3 RT : RT 01, RT 02 dan RT 03.
2.8.6. Tanah Banda Desa :
a. Tanah Sawah : 18,45 Ha
b. Tanah Pekarangan : 1,58 Ha
c. Kolam : 0,00 Ha
d. Lain-lain : 0,21 Ha
2.9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
2.9.1. Jumlah Perangkat Desa sebanyak 9 orang terdiri dari :
- Kepala Desa : A. Budi Satrio
- Sekretaris Desa : M. Soim Fathurrohim
- Kepala Urusan Keuangan : S.B. Margino
- Kepala Urusan Umum : Timbul Yulianto
- Kepala Dusun I : Natim
- Kepala Dusun II : Narwin
- Kasi. Pemerintahan : Sulastri
- Kasi. Pembangunan : -
- Kasi KPM : Khoerudin, S.sos
- Pembantu Kasi. KPM (Kayim) : Dulrohmat
2.9.2. Badan Perwakilan Desa terdiri dari 7 orang :
- Ketua : Suparno
- Wakil Ketua : Sudarso
- Sekretaris : Wijianan Endahyani
- Kabid. Pemerintahan : Budi Santosa, S.Pd.
- Kabid. Pembangunan : Sukirno
- Kabid. Kemasyarakat : Dulatif
- Anggota : Suwarjo
16

17. BAB III
POTENSI DAN MASALAH
3.1. Potensi
Sebagaimana pada umumnya desa pinggir hutan sudah barang tentu
sangat kaya dengan sumber daya alam baik berupa keindahan alam, kayu,
sumber mata air. Desa Melung yang tidak begitu jauh dengan lokawisata
Baturraden hanya berjarak 4,5 Km serta Kebun Raya Baturraden sudah
barang tentu pada masa depan sangat memungkinan untuk dikembangan
sebagai penunjang pariwisata. Budaya masyarakat dalam hal pelestarian
hutan juga menjadi potensi yang menarik karena kebiasaan masyarakat
dengan menebang pohon kayu tidak seluruh yang dimiliki namun menebang
sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan dengan segera menanam kembali
melebihi dari tanaman yang di tebang.
Disamping itu pada saat sekarang ini sudah dikembangakan pertanian
hortikultura berbasis organik dengan memanfaatkan lahan tanah kas desa
yang dikelola oleh lembaga desa Pager Gunung dari hasil sayuran organik
sudah berhasil memasarkan ke supermarket-supermarket di sekitar
Purwokerto dan kota-kota sekitar Kabupaten Banyumas.
3.2. Masalah
Kondisi yang dihadapi desa Melung di era desentralisasi dan otonomi
daerah ke depan sangat komplek, sehingga membutuhkan penanganan yang
cukup serius dan bersungguh-sungguh. Sejalan dengan visi pembangunan
yang akan dijalankan dan ingin diwujudkan serta mendasari pada misi yang
akan ditempuh guna mewujudkan visi pembangunan dimaksud, maka dapat
diidentifikasi adanya 5 (lima) isue–isue strategis yang menjadi permasalahan
pokok yang dihadapi desa saat ini :
1. Rendahnya keberdayaan masyarakat dan kemampuan desa.
Ditinjau dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi
pembangunan yang dilaksanakan selama ini antara lain : ditingkat
pemerintahan adanya duplikasi pengembangan usaha ekonomi produktif
yang membuat pemerintah desa bingung karena harus membuat lembaga
lagi sesuai dengan program yang diterima, lemahnya kemampuan
masyarakat untuk membangun organisasi atau lembaga ekonomi rakyat.
Dari aspek sosial terdapat keterbatasan data dan informasi serta
ego sektoral dimana saling tumpang tindihnya lembaga yang ada, karena
17

18. setiap ada program harus membuat lembaga baru yang mengurusi,
padahal di desa sudah ada lembaga yang secara tugas dan fungsinya
sama, dan yang menjadi kesulitan adalah usulan untuk penggabungan
lembaga ditidak dapat terima pada suatu program.
Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka dilapangan masih
menghadapi kendala seperti kurangnya biaya untuk sosialisasi, sarana,
kualitas sumber daya yang terbatas serta kultur budaya yang kurang
mendukung. Disamping masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia,
2. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Sebagai bagian dari rendahnya tingkat ekonomi maka berdampak
pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, karena tidak mampu
membiaya sekolah anaknya sampai dengan pendidikan dasar dan putus
sekolah. Dengan rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan
akan mengalami hambatan, karena rendahnya penyerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Kesenjangan pendidikan terutama dialami oleh perbedaan tingkat
pendidikan antara laki-laki dengan perempuan hal tersebut dapat terlihat
dari banyaknya angka buta huruf dikalangan kaum perempuan, maka
kedepan diharapkan masyarakat sudah tidak ada lagi yang buta huruf.
Dilaksanakannya otonomi pendidikan menuntut peran sekolah,
orang tua dan masyarakat turut serta dalam perencanaan sampai dengan
pengawasan bidang pendidikan karena permasalahan yang dihadapi
sekarang ini antara lain, kurangnya pemerataan, rendahnya kualitas
pelayanan pendidikan, belum optimalnya manajemen sistem pendidikan
dan kurangnya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan
pendidikan.
3. Rendahnya derajat kesehatan
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari
rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan
kesehatan semakin meningkat sementara kemampuan masyarakat
merosot.
Dengan adanya Pembangunan Poliklinik Desa (PKD) diupayakan
minimal dapat memberikan pelayanan dasar kesehatan di masyarakat dan
terjangkau juga dapat melayani masyarakat yang miskin. Disamping itu
pelayanan posyandu juga perlu ditingkatkan baik sarana prasarana dan
pemberdayaan kader posyandu itu sendiri. Karena posyandu merupakan
18

19. ujung tombak dalam pelayanan kesehatan balita yang sebagai generasi
penerus bangsa.
Sehubungan dengan mahalnya harga obat-obat maka perlu adanya
upaya kegiatan pelatihan dan sosialisasi manfaat dan penggunaan obat-
obat tradisonal serta diharapkan sampai dengan pengembangan produk
obat-obat tradisional.
4. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan tingkat kesejahteraan
masyarakat.
Masalah pembangunan yang sangat urgen pada saat ini adalah
masalah kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran,
keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat Desa Melung yang
sebagian besar adalah penduduk miskin dengan tingkat ekonomi yang
rendah disertai rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan banyaknya
pengangguran.
5. Adanya kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air.
Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada
keseimbangan, khusunya masalah hutan, mengingat desa Melung
merupakan desa pinggir hutan sehingga masyarakat lebih banyak
berinteraksi dengan hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat. Ketika
hutan rusak maka akan berdampak pada berkurangnya sumber daya air.
Air di sungai tetap murni karena ia bergerak, bila terperangkapar
akan mati. Oleh karena itu air harus tetap beredar dan tetap ada, karena
hampir seluruh mahluk hidup terdiri dari air. Ketika darah berhenti
mengalir, tubuh akan membusuk, ketika darah di otak berhenti, ini dapat
mengancam nyawa. Begitu pula dengan air ketika bicara air maka seluruh
masyarakat akan dari hulu sampai hilir akan mempermasalahkan air. Dan
bila air tidak lancar maka akan mempengaruhi tatanan kehidupan
masyarakat.. Oleh karena itu pembenahan sumber daya air perlu
dilestarikan dan hutan sebagai salah satu penahan siklus peredaran air
dimuka bumi ini. Apabila hutan rusak maka berdampak pada sumber daya
air.
19

20. BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Dari sejarah perkembangan desa Melung serta kondisi masyarakat yang ada
sekarang ini dengan didukung potensi dan masalah yang ada di Desa Melung maka
harapan dan pengembangan desa kedepan perlu adanya visi dan misi untuk
mengatasi masalah dan mengelola potensi yang ada dalam menuju kesejahteraan
masyarakat.
4.1. Visi dan Misi
4.1.1. Visi
Berdasarkan kondisi Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 3 (tiga)
tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki
oleh Desa Melung dan amanat pembangunan yang tercantum dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Visi dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
maka visi pembangunan desa Melung tahun 2010–2013 adalah :
“Desa Melung yang Cerdas, Berbudaya serta Sejahtera”
4.1.2. Misi
Visi Pembangunan Desa Melung ke depan diharapkan mampu
mewujudkan kebutuhan dan amanat masyarakat dengan tetap menga-
cu pada maksud otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu daerah yang
mempunyai kemandirian, daya saing dan mampu memberikan pelaya-
nan publik dalam rangka pencapaian tujuan nasional seperti yang di-
amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Disamping itu visi Desa Melung tidak lepas dari Visi dalam RPJM Na-
sional dan RPJM Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Kabupaten Banyu-
mas disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional, RPJM Provinsi
dan RPJM Kabupaten Banyumas.
Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat
berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
“Cerdas” mengandung maksud masyarakat desa Melung untuk
tingkat pendidikan sudah mulai naik dengan rata-rata minimal SLTP. Hal
tersebut yang ditandai dengan adanya Kelompok Bermain SATRIA JAYA se-
bagai pendidikan pra sekolah karena pada massa usia dibawah 6 (enam) ta-
20

21. hun merupkan masa-masa keemasan (golden age) sebagai pembentukan
manusia untuk SD-SMP satu atap dan sudah adanya kelompok bermain. DI-
harapkan pada tahun-tahun mendatang tingkat pendidikan masyarakat sudah
minimal SMP dan sukses untuk kegiatan Wajib Belajar 9 Tahun.
“Berbudaya” mengandung maksud masyarakat yang berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta mandiri berda-
sarkan falsafah Pancasila . Hal tersebut yang ditandai dengan adanya jati diri
dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, me-
matuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beraga-
ma, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, me-
nerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki kebanggaan sebagai
masyarakat desa Melung sebagai bagian dari daerah Indonesia dalam rangka
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan desa pada
khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Kemandirian adalah
hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap masyarakat untuk menentukan na-
sibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya dalam ke-
rangka negara Kesatuan RI. Oleh karena itu, pembangunan desa, sebagai
usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya mem-
bangun kemandirian. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena
mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa
berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang men-
dasari dan mempengaruhinya. Desa mandiri adalah desa yang mampu mewu-
judkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan desa lain yang telah maju
dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena
itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekono-
mi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan
sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu desa tercermin, antara lain, pada
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi
tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur
pemerintah desa. dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari pendapatan desa yang makin kokoh.
Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu di-
imbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan
kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan
gejolak ekonomi .
“Kesejahteraan “ terdiri dari dan mengandung maksud Kemajuan De-
sa, keadilan dan kemakmuran. Tingkat kemajuan suatu desa dinilai berdasar-
kan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu ne-
21

22. gara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan
makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian daerah,
ber-akhlak mulia, dan berkualitas pendidikan. Tingginya kualitas pendidikan
penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah
serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profe-
sional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kemajuan suatu desa juga di-
ukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kema-
juan suatu desa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kese-
hatan. Desa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk
yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelaya-
nan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia
yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjau
dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu desa diukur dari tingkat
kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan. Selain itu, dalam
proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor perta-
nian, perkebunan dan kehutanan rakyat seerta sektor-sektor jasa; juga peman-
faatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan.
Desa yang maju umumnya adalah desa yang perekonomiannya stabil. Gejolak
yang berasal dari dalam maupun luar desa dapat diredam oleh ketahanan
ekonominya. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik.
Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8
(delapan) misi Desa Melung sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap
responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat Dalam rangka
mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh
aparatur desa yang profesional, serta responsif terhadap permasalahan–
permasalahan yang timbul di masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah
memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang
bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan
antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengem-
bangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan
memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan desa
dan daerah.
22

23. 3. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara
berkelanjutan.
Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan
berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek
melalui pelatihan-pelatihan serta menambah ketrampilan di masyarakat
dengan bekerja sama Perguruan Tinggi dan memperkuat perekonomian
domestik berbasis keunggulan desa menuju keunggulan kompetitif
dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan
pelayanan termasuk pelayanan jasa. SDM yang memiliki kompetensi
tinggi tanpa diskriminasi karena hanya SDM yang berkompetenlah yang
dapat berkontribusi secara optimal dalam proses peningkatan
kesejahteraan rakyat. Upaya ini lebih diarahkan pada peningkatan
kesehatan fisik dan mental masyarakat, peningkatan pendidikan dan
ketrampilan masyarakat, serta ketahanan keluarga.
4. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian,
perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial budaya
yang berbasis kearifan lokal.
Pembangunan ekonomi masyarakat berbasiskan ekonomi kerakyatan,
dan ditopang oleh sektor pertanian yang maju, sektor UMK yang tangguh
dan industri rumah tangga yang kuat. Pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat merupakan prioritas utama, serta memelihara dan
merevitalisasi budaya yang berakar pada kearifan lokal.
Menjadikan Desa Melung sebagai “Desa Agrowisata dan Ekowisata”
sebagai penunjang obyek pariwisata Baturraden untuk meningkatkan
sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Desa Melung
itu sendiri. keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan da-
lam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan
ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial
ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi
sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbai-
ki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendu-
kung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehi-
dupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekara-
gaman hayati sebagai modal dasar pembangunan desa.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan berkeadilan
Adalah meningkatkan pembangunan desa; mengurangi kesenjangan
sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat,
23

24. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang
sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana
dan prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam
berbagai aspek termasuk gender.
6. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur lebih
diarahkan kepada sasaran–sasaran yang dapat meningkatkan
pertumbuhan dan kelancaran roda ekonomi, dengan memperhatikan
aspek kelestarian alam dan lingkungan hidup serta tata ruang dan tata
wilayah daerah.
4.2. Kebijakan Pembangunan
Adanya sinergisitas antara desa, kabupaten, provinsi dan negara
haruslah dimulai sejak sekarang ini agar kegiatan pembangunan tidak saling
tumpang tindih dan terencana dengan baik. Kebijakan pembangunan desa
tidak lepas dari kebijakan pembangunan nasional yaitu pembangunan yang
berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk
memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan
generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh,
diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan
dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu
ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat
satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai
pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan
hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga
keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan
ekonomi.
Prediksi perekonomian pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan
lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya., dimana rencana program-
program diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada
masyarakat, bersifat produktif dan merupakan upaya konkrit dalam rangka
mendorong perkembangan sektor riil. Pada akhirnya, hal-hal tersebut
diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja perekonomian masyarakat
desa, Kabupaten Banyumas pada khususnya dan Jawa Tengah serta negara
secara utuh.
Faktor-faktor internal yang masih perlu diantisipasi, antara lain semakin
terbatasnya sumber-sumber pendapatan desa karena banyaknya aturan yang
24

25. terkadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Seperti
penggunaan ADD yang masiih lebih banyak dipergunakan untuk
pembangunan fisik dan terbatasnya untuk kegiatan pengembangan di sektor
riil.
Di sisi lain program penanggulangan bencana dan penanggulangan
berbagai penyakit, masih sangat sedikit dana, juga tuntutan adanya honor atau
insentif bagi para pengurus RT dan RW memberikan beban biaya APBDes
yang cukup berat, serta penurunan daya beli masyarakat pada saat
banyaknya hajatan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja sektor
riil disamping upah tenaga kerja yang terus mengalami kenaikan. Sedangkan
faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi global
khususnya pasar bebas, fluktuasi perekonomian negara-negara maju dan
perubahan harga minyak dunia yang belum stabil.
Tantangan ke depan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkan
pendapatan per kapita dan mengurangi pengangguran, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Melung.
Kebijakan pembangunan desa Melung secara umum ditujukan dalam
rangka percepatan dan prioritas sasaran, yaitu :
1. Memaksimalkan pengembangan potensi SDM aparatur yang telah
dimiliki, di segala bidang kompeten, profesional dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta
peningkatan kemampuan masyarakat., mandiri, bermanfaat,
meningkatkan fungsi koordinasi, serta penegakan prinsip-prinsip good
local governance;
2. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan Information
Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di
lingkungan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan
dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang berdaya berkemampuan (empowered)
dan berdaya-saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian,
melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat dengan didasari
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Memaksimalkan peran lembaga-lembaga keagamaan, dalam
mewujudkan akhlak dan moral umat (akhlaqul kharimah );
5. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai
dengan RTRW Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah, hasil
penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat
25

26. guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan
resiko bencana dan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang
lebih baik.
6. Mengembangkan kawasan agrowisata dan ekowisata untuk mendukung
percepatan pembangunan pedesaan.
7. Menumbuhkembangkan kelompok usaha produktif, Badan Usaha Milik
Desa, dan Lembaga Keuangan Mikro melalui kemitraan bisnis (Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh BUMN/BUMD, dan Corporate
Social Responsibility/ CSR oleh Swasta)
8. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara bijaksana, penerapan
teknologi tepat guna,
9. Meningkanya peran lembaga keuangan dalam mendukung permodalan
dan penciptaan iklim kondusif bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang
dikonsentrasikan pada bidang pertanian, UMK serta tumbuh dan
berkembangnya potensi ekonomi rakyat;
10. Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat
sistem sosial masyarakat, meningkatakan kualitas pelayanan dasar, serta
pengembangan dan promosi budaya;
11. Penyempurnaan produk-produk rencana tata ruang dan menjadikanya
sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan
sarana dan prasarana (infrastruktur) guna mendukung tumbuhnya
perekonomian desa;
12. Penyusunan produk-poduk hukum desa disertai dengan upaya
sosialisasi, penerapan dan penegakannya secara konsisten dan
konsekuen guna menjamin adanya kepastian hukum, terciptanya rasa
aman dan tenteram bagi masyarakat.
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan
Arah Kebijakan Nasional ditekankan pada upaya memberikan
perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin serta
peningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar (SEB Meneg PPN/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Nomor SE
57/MK/2008 tentang pagu Indikatif RKP Tahun 2009).
Arah kebijakan Pembangunan Desa lebih menitik beratkan upaya-
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, ditujukan untuk
meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa
dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan koservasi
26

27. lingkungan serta penataan struktur pemerintahan desa Melung untuk
menyiapkan kemandirian masyarakat Desa Melung.
Untuk pencapaian visi dan misi maka arah kebijakan pembangunan
adalah :
4.3.1. Arah Kebijakan Ekonomi
Arah kebijakan dalam bidang ekonomi adalah :
a. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal,
regional dan antar wilayah dalam mendukung pengembangan
ekonomi desa, daerah dan provinsi guna meningkatkan daya tarik
investasi. Sasarannya adalah :
1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar desa dan antar
lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-
bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk
mengembangkan perekonomian desa dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem
kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa
mandiri pangan;
3. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian
terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu,
optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat
guna.
4. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang
mendukung pengembangan ekonomi lokal.
5. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan
kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata.
b. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal
melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang
diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis dan
masyarakat secara mandiri. Sasarannya adalah :
1. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam
mengantisipasi peluang yang tersedia;
2. Tersusunnya peraturan/regulasi dan SOP Unit usaha Pager
Gunung yang mendukung pemberdayaan masyarakat;
3. Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses
permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses
pasar, serta sistem perlindungan yang memadai;
27

28. 4. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM,
melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
5. Berkembangnya pasar produk yang dikelola lembaga Pager
Gunung serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah
ada;
4.3.2. Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Arah kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah :
a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di segala bidang
dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Sasarannya adalah :
1. Meningkatnya kesadaran beragama dimuali sejak usia dini
serta sarana peribadatan.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan
akses dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia
kelompok dan jenis kelamin;
3. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni di kalangan masyarakat, melalui pelatihan ketrampilan di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta eksplorasi di bidang
kesenian;
4. Meningkatnya prestasi olah raga.
5. Meningkatnya Pembangunan Gender
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
7. Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera.
b. Terwujudnya masyarakat yang berkemampuan (empowered),
berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian,
melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.
Sasarannya adalah :
1. Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan;
2. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah
partisipasi masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan.
c. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme
aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan
kemampuan masyarakat.
28

29. 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa melalui
pendidikan dan pelatihan;
2. Terwujudnya sistem kerja perangkat desa yang mantap, teruji
dan meningkatnya kesejahteraan perangkat desa.
d. Meningkatnya kepercayaan kepada pemerintahan desa serta
dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya
membangun bangsa melalui :
1. Penyusunan produk-produk hukum desa;
2. Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara
konsisten dan konsekuen.
e. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan
Information Communication and Technology (ICT) melalui
electronic government di lingkungan pemerintahan desa dalam
rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi
bagi masyarakat. Sasarannya adalah :
1. Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan;
2. Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat
oleh pemerintah;
3. Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata laksana
pemerintahan di desa.
4. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah yang
membuka peluang terhadap partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
4.3.3. Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Arah kebijakan pembangunan dibidang sumber dayam alam dan
lingkungan hidup adalah memanfaatkan secara optimal sumber daya
alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Desa Melung.
Sasarannya adalah :
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal,
tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu
sendiri;
2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian
alam;
4. Berkurangnya resiko bencana.
29

30. 4.3.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
Dasar penentuan arah kebijakan keuangan desa adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa. Dalam peraturan tersebut jenis-jenis
pendapatan desa dirinci menurut jenis pendapatan desa.
Selanjutnya untuk jenis pungutan desa telah diatur dalam
peraturan desa.
Diharapkan pada tahun-tahun kedepan pendapatan asli desa dan
bantuan-bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan
emerintah daerah kabupaten akan senantiasa bertambah
mengingat akan kebutuhan yang semakin meningkat. Komponen
pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana
Perimbangan, dan bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten
Banyumas, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun bantuan
dari Pemerintah, bantuan dari pihak ketiga serta lain-lain
pendapatan yang sah, yaitu :
a. Pendapatan Asli Desa
- Tanah Kas Desa
- Tanah Suksara Desa
- Kekeyaan Desa lainnya
- Pungutan Desa
b. Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas
- Alokasi Dana Desa
- Bantuan Instruksi Bupati
- Bantuan lain-lain
c. Dana Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
- Bantuan Lain-lain
d. Dana Bantuan dari Pemerintah
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
- Bantuan lain-lain
e. Dana Bantuan dari Pihak Ke Tiga
- Bantuan dari PLTA Ketenger
- Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat
- Bantuan lainnya yang tidak mengikat
f. Dana Tidak Terduga
2. Arah Kebijakan Belanja Desa
30

31. Belanja Desa diproyeksikan untuk belanja aparatur dan belanja
publik. Arah kebijakan belanja desa lebih diutamakan dalam
upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian
desa, pembangunan infrastruktur yang meliputi :
a. Belanja Tidak Langsung :
Adalah belanja belanja yang tidak dipengaruhi secara
langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan desa yang
dipengaruhi jontribusinya terhadap prestasi kerja sukar
diukur. Adapun arah kebijakan belanja tidak langsung
meliputi :
- Belanja penghasilan tetap perangkat desa.
- Belanja tunjangan perangkat desa.
- Belanja bantuan keuangan bagi lembaga-lembaga desa.
- Belanja tidak terduga yang meliputi biaya
penanggulangan bencana.
b. Belanja Langsung :
Adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh
program kegiatan desa yang kontribusinya terhadap
pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Adapun arah
kebjijakan untuk belanja langsung meliputi :
- Belanja kegiatan pembangunan infrastruktur.
- Belanja kegiatan
- Belanja penambahan modal lembaga-lembaga desa.
4.2. Potensi dan Masalah
a. Daftar masalah dan potensi dari bagan Sketsa Desa
NO Masalah Potensi
BIDANG PEMERINTAHAN & PEMBERDAYAAN MA-
I
SYARAKAT
1. Honor RT Kas RT
2. Informasi Pertemuan/selapanan
3. Di RW 4 tidak ada kegiatan pertemuan RT Struktur
4. Kepengurusan RT kurang lengkap Warga
5. Administrasi kurang tertib
II BIDANG KEAGAMAAN
1. Kegiatan TPQ terbengkalai/tidak lancar Masjid
2. Kurangnya kesadaran menjalankan syariat beragama Tokoh agama
3. Sarana prasarana Madrasah Diniyah Ustad
31

32. III BIDANG KESEHATAN
1. Pencemaran lingkungan di Dusun I Bidan
2. Kegiatan Posyandu masih menumpang Kader Posyandu
3. Pelayanan PKD kurang maksimal Sarana PKD
Penyakit menahun (Gondok,Exim,Malaria) di RW 4
4.
dan 2
5. Lingkungan RW 4 kurang sehat
IV BIDANG PENDIDIKAN
Kurangnya sarana prasarana SMP khususnya lokal
1. Lahan
kelas
2. Kurangnya informasi tentang pendidikan formal Guru
3. Biaya pendidikan mahal Komite
4. Kurangnya ketrampilan (pertanian, peternakan) Wali Murid
5. Banyak anak putus sekolah di RW 4
6. Tidak ada Kejar Paket B
V BIDANG EKONOMI
1. Irigasi & Bendungan Watu Gayong sering jebol Lahan pertanian,saluran air
2. Irigasi & Bendungan Kali Tuma Swadaya
3. Irigasi & Bendungan Kali Kracak Batu
4. Banyak Pengangguran Lahan pertanian,peternakan
5. Irigasi & Bendungan Curug Gupit Lahan pertanian,saluran air
6. Pembangunan jalan Selarendeng Kali kesur
7. Pembangunan jalan tembus melung selarendeng Batu,tenaga gotong royong
8. Pembangunan talud dan pagar keliling makam Batu,tenaga gotong royong
VI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
1. Tanah makam sempit RW I Swadaya
2. Pagar keliling makam tidak ada RW 3 Lahan
3. Jalan makam sempit RW I Sarana prasarana
4. Kegiatan karawitan kurang lancar Gamelan,Sanggar
5. Kurangnya perhatian pada penyandang cacad Dinas terkait
6. Krisis gotong royong Lembaga Desa
Di RW 4 kalangan generasi muda banyak yang
7. Lahan pertanian
merantau (urbanisasi) ke luar desa.
VII SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Distribusi air bersih di RW 4 kurang merata dan kurang
1. Saluran air/Pipa
lancer
Pengurus PAB lengkap
Iuran
2. Pemilik tanah tidak mengijinkan untuk pengadaan bak Warga/pemanfaat
3. Hilangnya sumber mata air Hutan
4. Pengambilan batu di tebing /sungai
5. Banjir dan erosi di tanah lapangan Saluran
6. Jalan gelap RW I Listrik
Batu,tenaga kerja, gotong
7. Jalan & gorong-gorong rusak RT 2/RW 1
royong
VIII SARANA PRASARANA
32

33. 1. Balai Desa rusak Swadaya
2. Jalan dan drainase ke Balai Desa rusak Batu
Batu, swadaya
3. Pembangunan Madrasah Diniyah
/gotongroyong
4. Irigasi & bendungan Kali Manggis jebol Lahan pertanian,petani
5. Pintu gerbang Balai Desa Gotong royong
6. Draenase jalan Kabupaten banyak yang rusak Batu
b. Masalah dan Potensi dari bagan Kalender Musim
NO Masalah Potensi
I PANCA ROBA
1. Angin ribut Pohon
2. Banyak penyakit, flu, batuk Obat
3. Hasil gula penderes jelek (banyak sekul)
4. Tanaman kayu rusak
5. Badeg/nira susut
6. Hama tanaman
II KEMARAU
1. Tanah sawah kering Menanam palawija
2. Debit air menurun Sayuran
3. Pakan ternak kurang Pupuk kandang
4. Produksi pertanian padi menurun
5. Harga ternak murah
6. Kolam ikan kering
7. Produksi gula penderes baik
III HUJAN
1. Tanah longsor Musim tanam
2. Sumber air bersih keruh air melimpah
3. Tanah longsor
4. Irigasi/bendungan jebol
5. Tanaman sayur rusak/lodoh
c. Masalah dan Potensi dari Bagan
NO Lembaga Masalah Potensi
1 Pemerintah Desa Perangkat kurang lengkap Sarana Prasana
Kurang maksimalnya terjun ke masya-
rakat Struktur
Pertemuan rutin
33

34. 2 PKK Anggota PKK RT kurang aktif Struktur pengurus lengkap
Pertemuan rutin
Arisan
3 RW Tidak ada honor Struktur kepengurusan
Pengurus kurang aktif Pertemuan Lembaga
Kurangnya informasi
4 RT Pengurus belum lengkap SDM
Administrasi belum rapih Stempel
Kegiatan tidak ada Warga/SDM
Tidak ada honor Struktur kepengurusan
Kesadaran berorganisasi masih kurang Iuran/kamling
SDM rendah
Keterpakasaan menjadi pengurus
Pengelola Air Ber-
5 sih (PAB) Pemanfaatan belum merata Iuran
Iuran tidak lancar Strukur kepengurusan
Aturan tidak dilaksanakan Buku administrasi
Belum tahu tentang tupoksi
6 PAGER GUNUNG Insentif Pengurus belum sesuai Lahan pertanian
Kedisiplinan pengurus kurang Struktur
Tidak ada pertemuan anggota Sanggar/sekretariat
Kegiatan UKM kurang lancar Manager dan staf
Lahan belum tergarap maksimal Petani organik
Pemasaran sayur organik terbatas Pasar
7 LINMAS Tidak ada kegiatan Pertemuan Rutin/arisan
Personil LINMAS/HANSIP kebanyakan Seragam lengkap
usia lanjut
Kurang kompak
8 BPD Masih tergantung kepada PEMDES Sarana prasarana
Tidak ada pertemuan rutin anggota Tempat/ruangan
Anggota kurang kompak/aktif
9 PKD Buka satu kali dalam seminggu Gedung PKD
Kurang tenaga medis Bidan
Bidan praktek di rumah Saranaprasarana
10 KARANGTARUNA Tidak ada kegiatan Struktur lengkap
Kepengurusan kurang aktif Pemuda
Pemuda susah untuk dikumpulkan
11 LPKD Yang aktif hanya ketua Struktur Pengurus lengkap
Belum paham dengan tupoksinya Warga
Keterlibatan pengurus lainnya kurang
Tidak ada pertemuan
34

35. 12 KOMITE SEKOLAH Kurang aktif Struktur pengurus lengkap
SDM masih kurang Guru
Kurang respon terhadap wali murid Wali Murid
4.3. Program Pembangunan Desa
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah,
sasaran prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berfikir
yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan.
Untuk mencapai visi dan misi maka strategi pembangunan digunakan sebagai
dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan.
Penyusunan Program Pembangunan Desa Melung Kecamatan
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 berdasarkan PP No.
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
Permendagri No 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program-program pembangunan
dalam RPJM Desa ini juga mengacu program nasional yang terdapat dalam
RPJP Nasional (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJM Nasional (Perpres No. 7
Tahun 2004), dan tahapan pembangunan lima tahunan RPJPD Provinsi Jawa
Tengah (Perda No. 3 Tahun 2008). RPJMD Kabupaten Banyumas Nomor 8
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta RPJP
2005 -2025.
Selain peraturan perundangan di atas, program pembangunan dalam
RPJM Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
Tahun 2007- 2012 mendasarkan pada Perda No. 21 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; Paturan Gubernur No.
88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
(RADPRB) Provinsi Jawa Tengah. Program pembangunan dalam RPJM Desa
Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2010- 2013
meliputi Program Kewenangan Urusan Wajib, Program Kewenangan Urusan
Pilihan, Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta
Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.
a) Kewenangan Urusan Wajib
Kelompok program kewenangan urusan wajib, meliputi 23 kewenangan
urusan, rincian program masing-masing kewenangan urusan tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Pendidikan.
35

36. Komitmen Pemerintah Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia dilaksanakan dengan terus berupaya untuk meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan. Adapun rencana
program adalah :
1) Peningkatan pemerataan dan layanan akses pendidikan;
2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
penyelenggaraan pendidikan.
4) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP,
5) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C),
6) Peningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas Komite
Sekolah. dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan
pendidikan.
7) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan
peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan
pendidik dan tenaga kependidikan Kelompok Bermain Satria
Jaya.
8) Pembangunan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok
Bermain Satria Jaya II Gerumbul Selarendeng.
9) Pembangunan pagar keliling sekolah SD-SMP Satu Atap.
10) Pembangunan laboratorium sekolah.
11) Pembangunan perpustakaan sekolah.
12) Pengadaan buku dan sarana pendidikan SD san SMP.
13) Pembinaan dan peningkatan kemampuan pemuda dalam
berolah raga.
14) Peningkatan kelembagaan Karang Taruna dan peran serta
dalam pembangunan.
2. Pembangunan Bidang Agama
Untuk pencapaian sasaran pembangunan, program yang akan
ditempuh adalah :
1) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola.
2) Meningkatnya pendidikan keagamaan sejak usia dini.
3) Pembangunan Madrasah Diniyah.
4) Rehabilitasi Masjid Baitul Muttaqin gerumbul Kaliputra.
5) Rehabilitasi Masjid Selarendeng.
36

37. 6) Rehabilitasi Mushola.
7) Kegiatan TPQ/TPA.
8) Kegiatan pengajian dan peringkatan hari besar keagamaan.
9) Penyediaan sarana peribadatan.
10) Pembinaan tenaga keagamaan dan peningkatan kualitas tenaga
keagamaan.
3. Pemerintahan Umum
Rencana kerja dalam bidang ini adalah :
1) Penyusunan produk hukum desa yang mendorong pencapaian
akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. penyusunan peraturan desa, pengawasan
produk hukum, sosialisasi produk-produk hukum, peningkatan
pelayanan penyelesaian sengketa hukum, penghormatan HAM
serta koordinasi antar lembaga dalam bidang bantuan hukum.
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran
pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan.
3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan desa yang mendukung penyelenggaraan otonomi
desa dan daerah serta meningkatnya sinergitas antara pusat,
desa dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
4) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan,
meningkatnya tertib administrasi keuangan desa dalam
mengefektifkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
desa, memantapkan tertib administrasi kepemerintahan dalam
rangka peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme
aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku
aparat pemerintah desa yang efektif, efisien, responsif,
transparan dan akuntabel.
5) Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).
6) Optimalisasi manajemen pengelolaan aset desa yang
diprioritaskan pada pengamanan aset desa, tersedianya data
aset yang akurat.
7) Peningkatan peran dan fungsi Badan Permusyawarahan Desa.
8) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
9) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
37

38. 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat :
Rencana kerja pembangunan urusan kesehatan meliputi :
1. Peningkatan peran dan fungsi PKD
2. Peningkatan pemberdayaan dalam rangka perilaku hidup
bersih dan sehat;
3. Peningkatan lingkungan hidup yang sehat;
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan
surveilans, pencegahan, pengendalian dan penanggulanan
penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana
dan penyakit tidak menular.
5. Meningkatnya pengetahuan pemahaman masyarakat tentang
perumahan dan lingkungan yang sehat, dan aman.
6. Peningkatan pelayanan posyandu balita dan posyandu lansia.
7. Meningkatkan peserta KB.
5. Pembangunan sumber daya alam :
Rencana kerja pembangunan urusan sumber daya alam dan
lingkungan hidup meliputi :
1) Meningkatkan pelestarian hutan dan sumber daya air.
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan penting sumber daya
hutan dan air.
3) Meningkatkan kawasan konservasi serta daerah aliran sungai.
4) Meningkatkan kerjasama dengan Perum PERHUTAN dalam
pengelolaan hutan bersama masyarakat.
5) Berkurangnya korban bencana alam geologi dan
teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya
pengembangan sistem mitigasi bencana.
6. Ekonomi
Rencana kerja pembangunan urusan ekonomi meliputi adalah :
1. Meningkatnya kemampuan lembaga ekonomi desa.
2. Meningkatkan pelayanan dan kemudahan-kemudahan
masyarakat dalam memperoleh kredit dari Lembaga Pager
Gunung.
7. Sarana dan Prasarana
Urusan Wajib kegiatan sarana dan prasarana meliputi 3 (tiga)
bidang yaitu : 1). Bidang Prasarana Jalan, 2). Bidang Pengelolaan
38

39. Sumber Daya Air dan 3). Bidang Prasarana Perdesaan Bangunan.
Rencana kerja pembangunan meliputi :
a. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan:
1) Pembangunan jalan tembus Depok RT 02/RW I ke RW II.
2) Peningkatan akses jalan Selarendeng-Kalikesur untuk
menjadi jalan kabupaten.
3) Rehabilitasi jalan Melung-Kutaliman.
4) Pembangunan jembatan kali Manggis.
5) Pembangunan draenase jalan kabupaten
6) Rehabilitasi gang-gang di wilayah RT dan RW.
b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :
1) Pembangunan bendungan dan irigasi :
a. Bendungan dan irigasi Watu gayong
b. Bendungan dan Irigasi Lubang
c. Bendungan dan Irigasi Wangan Wali
d. Bendungan dan Irigasi Curug gupid
e. Irigasi Kracak
f. Irigasi Wangan Tuma.
2) Pembangunan talud
3) Pembangunan bak penampung air bersih.
4) Pemeliharaan bak dan saluran air bersih.
c. Prasarana Desa
1) Pembangunan balai desa.
2) Pembangunan talud lapangan desa
3) Pembangunan pos ronda
8. Penataan Ruang
Rencana kerja pembangunan Penataan Ruang, meliputi :
1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Desa;
2) Penyediaan rencana rinci pengembangan kawasan agrowisata
3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan
pengendalian serta pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukannya dan kewaspadaan masyarakat terhadap
pemanfaatan yang aman dari bencana tanah longsor.
4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan
lahan pertanian pangan berkelanjutan;
5) Sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi
tanah longsor.
39

40. 9. Perencanaan Pembangunan
Rencana kerja urusan perencanaan pembangunan adalah :
1) Peningkatan kerjasama antara Desa dan dalam perencanaan
pembangunan.
2) Mendorongan kelembagaan BKAD untuk lebih berperan dalam
perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian
dan pengembangan pembangunan desa;
4) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan
desa;
5) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan
daerah rawan bencana;
10. Lingkungan Hidup
Sasaran rencana kerja pembangunan urusan lingkungan hidup
adalah:
1) Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha
peternakan ayam potong serta berkurangnya resiko
pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (B-3)
maupun limbah B-3;
2) Peningkatan kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup;
3) Peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat dan
sumberdaya aparatur dalam pencegahan bencana dan
pelestarian lingkungan hidup;
4) Peningkatan penanganan kawasan lahan kritis dengan
komoditas perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman
tahunan, dan tanaman penutup tanah;
5) Peningkatan pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen
usaha tani dan kualitas hasil;
6) Peningkatan dan pemulihan daya dukung lingkungan pada
kawasan lindung, cadangan sumberdaya alam serta lahan di
ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS/sub DAS);
7) Peningkatan kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah
dalam pencegahan pencemaran, perusakan, serta
pengembangan teknologi ramah lingkungan;
40

41. 8) Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan
Konservasi dan Hutan Fokus kegiatan Pengembangan
kerjasama pengelolaan lingkungan maupun teknologi antara
pemangku kepentingan di kawasan hutan.
9) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus
kegiatan Identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan
kawasan lindung serta keanekaragaman hayati, pemberian
penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dan
penanganan masyarakat yang bermasalah dibidang lingkungan.
11. Pertanahan
Sasaran rencana kerja pembangunan urusan pertanahan
adalah:
1) Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan
pertanahan yang mendasar pada RTRW dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan;
2) Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian;
3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran
serta masyarakat dalam konservasi SDA yang mempunyai
potensi fungsi sebagai kawasan lindung dan tanah lahan
pertanian pangan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi
dalam pemanfaatan pertanahan.
4) Penyusunan database pertanahan
12. Kependudukan dan Catatan Sipil
Sasaran rencana Urusan Kependudukan dan catatan Sipil
adalah :
1) Peningkatan pembuatan akte kelahiran.
2) Peningkatan pelayanan KTP dan KK
3) Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).
13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak adalah
1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan,
lingkungan hidup, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, SDM,
41

42. aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan
anak;
2) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan
dan keadilan gender pada seluruh pembangunan dalam rangka
mewujudkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender serta mengoptimalkan perlindungan anak secara luas
melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak;
3) Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan
anak melalui upaya-upaya membuka dan memperluas akses
pelayanan kesehatan dan pendidikan, membuka akses dan
kontrol perempuan pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan
perlindungan dari rasa aman, mengurangi kekerasan dan
eksploitasi terhadap perempuan dan anak, melindungi
perempuan dan anak terhadap faktor–faktor sosial, budaya,
ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang
mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, mewujudkan
penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan
anak, serta peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran.
4) Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi
perempuan dan anak; peningkatan kualitas perlindungan
reproduksi sehat bagi perempuan, remaja dan anak,
peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan
pada sumber daya ekonomi; penanganan dan pencegahan
kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana
perdagangan orang (trafficking); peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; advokasi
dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam
proses pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan
kelompok rentan.
14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sasaran rencana kerja urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak adalah
1) Pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan peningkatan
dan perluasan cakupan, jangkauan serta kualitas sarana
prasarana pelayanan KB; peningkatan peran serta masyarakat
dan lembaga masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan
penduduk melalui KB; Fasilitasi, advokasi dan supervise
42

43. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggerakkan
program keluarga berencana.
2) Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,
memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, menurunkan angka
kelahiran melalui turunnya angka Total Fertility Rate (TFR) dan
Unmetneedd;
3) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Fokus
kegiatan peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi
dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) untuk
meningkatkan kualitas remaja dalam memahami kesehatan
reproduksi; peningkatan pencegahan dan penanggulangan
NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat.
4) Peningkatan kualitas BKB, Posyandu dan Pos PAUD; lembaga
masyarakat dalam ber KB dan KS.
5) Peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga
Lansia.
6) Peningkatan kualitas PPKBD.
15. Sosial
Sasaran yang akan dicapai dalam pemberdayaan masyarakat
meliputi:
1) Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).
2) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial;
4) Peningkatan pelayanan dan penyantunan masalah keluarga
rawan sosial ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi
5) Penyaluran RASKIN kepada masyarakat.
6) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat RTM akan rumah yang
layak huni;
7) Pelatihan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban
bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana
prasaran vital untuk aktifitas masyarakat.
8) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (Corporate
Social Responbility).
43