1. Page |1
Pajak Penghasilan
Kelompok 1 Perbankan Syariah V A
Achmad Syaiful Huda
Atika
Abdul Azis Zulkarnaen
Budi Wahyono
Esa M.P
Nindya Kirana
Uswatun Hasanah
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

2. Page |2
PAJAK PENGHASILAN UMUM
1. Subjek Pajak
Pajak Penghasilan umum merupakan pajak subjektif. Kewajiban ini merupakan
kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau badan. Subjek pajak meliputi1:
1. Orang pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di
Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak
pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan
warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat
dilaksanakan.
3. Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
4. Bentuk usaha tetap
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia.
1 UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 2.
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

3. Page |3
Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua2, yaitu:
1. Subjek Pajak Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Luar Negeri
Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dengan Subjek Pajak Luar Negeri
SP DN SP LN
Penghasilan dari Indonesia dan dari luar Penghasilan hannya yang berasal dari Indonesia
Indonesia saja
Dasar pengenaan pajak dari Penghasilan netto Dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto
Dikenekan tarif umum (Ps. 17) Dikenakan tarif (Ps. 26)
Wajib menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan SPT
Waktu yang dijadikan dasar untuk menentukan status apakah subjek pajak itu
merupakan SP DN atau SP LN ditetapkan menurut UU PPh selama 183 hari dalam
jangka 12 bulan.
Orang Pribadi
Tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
- Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
Baik melalui BUT maupun tidak
Subjek Pajak Luar Negeri
Sedangkan subjek yang tidak dikenakan pajak yaitu:
1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara
asing dengan syarat yang ditentukan pada UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 3.
3. Organisasi-organisasi internasional sesuai syarat yang ditentukan pada UU Pph
no 36 tahun 2008 pasal 3 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2 Ibid.
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

4. Page |4
Kewajiban Pajak Subjektif
Subjek Pajak Mulai Berakhir
Dalam Negeri Orang Pribadi Saat dilahirkan Saat meninggal
Saat berada di Saat meninggalkan
Indonesia atau berniat Indonesia untuk
untuk itu selama-lamanya
Badan Saat didirikan di Saat dibubarkan/tidak
Indonesia berkedudukan di
Indonesia
Warisan Belum Terbagi Saat timbulnya Selesai dibagi
Luar Negeri Melalui BUT Saat menjalankan Saat tidak menjalankan
usaha/kegiatan di usaha/kegiatan di
Indonesia Indonesia
Tidak melalui BUT Saat Saat sudah tidak
menerima/memperoleh menerima/memperoleh
penghasilan dari penghasilan dari
Indonesia Indonesia
2. Objek Pajak
Setelah mempelajari subjek pajak yang wajib dikenakan pajak, selanjutnya
adalah membahas yang terbebani pajak atau objek pajak. Objek pajak adalah
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.3
Pengecualian objek pajak meliputi beberapa ketentuan berikut:
1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
4. Penggantian atau imbalan kecuali yang bukan wajib pajak yang dikenakan pajak
secara final atau yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed
3 UU Pph No. 36 tahun 2008 pasal 4.
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

5. Page |5
profit)
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
6. Dividen
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun
pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas ketentuan yang berlaku dalam Undang-
undang.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berdasarkan
ketentuan Undang-undang
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan
Menteri Keuangan
12. Sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendidikan atau
lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.
• Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya-biaya yang diperkenankan
sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu:
1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

6. Page |6
usaha.4
2. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan
pasal 11A.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
7. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan Indonesia.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang tertulis dalam
Undang-undang.5
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
12. Sumbnagan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya yang disebutkan di
atas terjadi kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan lima tahun. Sedangkan kepada orang
pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan
Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
4 UU Pph No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 poin a.
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

7. Page |7
• Biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto
Untuk menentukan besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang
saham, sekuktu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya
diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan pengecualian sesuai
Undang-undang.6
4. Premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar
oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib
Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang tertulis dalam Undang-undang
dan sesuai Peraturan Pemerintah.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan berdasarkan
ketentuan Undang-undang dan ketentuannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.
8. Pajak penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak
atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbaggi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa
denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan
5 Ibid poin h.
6 Lihat ibid, pasal 9 c.
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

8. Page |8
melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal
11A.
3. Tarif Pajak
Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut7:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5,00%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 15,00%
250.000.000,00
Di atas 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 25,00%
500.000.000,00
Di atas Rp 500.000.000,00 30,00%
2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010.
Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar8:
• Rp. 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
• Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
• Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(1)
• @ Rp. 1.320.000,00 tambahan tanggungan (maksimal 3 orang)
Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak
PN - PTKP
Menyelenggarakan Pembukuan
(PB-Biaya) - PTKP
PN : Penghasilan Netto
PKP WP OP PTKP : Pengh. Tidak Kena Pajak
7 UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1.
8 UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 7 ayat 1.
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

9. Page |9
PB : Pengh. Bruto
Menggunakan norma PN – PTKP
penghitungan (PB x Norma) - PTKP
Syarat Pembukuan dan Pencatatan
Dasar Hukum Ps. 28 UU KUP dan KEP-520/PJ./2000
WP OP
Melakukan
Usaha /
Ya pekerjaan Tidak
bebas?
Melakuka
n
Pembukua Tidak Wajib
pencatatan
Ya
Wajib
pembukuan
1. Sekurang-kurangnya 1. Sekurang-kurangnya
terdiri dari catatan harta, terdiri dari catatan PB,
kewajiban, modal, Pengh. Bukan objek,
pendapatan-biaya, dan Pengh. Yang dikenakan
penjualan-pembeian PPh final
2. Diselenggarakan dengan 2. Catatan dan dokumen
prinsip taat azas dan harus dikumpulkan teratur
dengan stelsel akrual atau dalam 1 tahun pajak
stelsel kas 3. Harus disimpan selama 10
3. Wajib disimpan selama 10 tahun
tahun
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

10. P a g e | 10
Kewajiban Pembukuan atau Pencatatan
Dasarr Hukum Ps. 14 UU PPh dan KEP-536/PJ./2000
WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
Omzet ≥
Tidak Ya
Rp 4,8
M? Wajib pembukuan
Memilih Ya
pembukuan
?
Dianggap memilih
Tidak pembukuan
Tidak Tidak Sepenuhny
Memberitahukan
penggunaan a
pembukua
Ya Ya
Wajib pencatatan
diperiksa
Menggunakan PN dihitung dgn NPPN Sesuai pembukuan
NPPN + sanksi 50 %
• NPPN adalah Norma Penghitungan Penghasilan Netto
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

11. P a g e | 11
Pokok-pokok perubahan Ketentuan lama Ketentuan baru
Bunga obligasi yang diterima Pasal 4 ayat (3) huruf j: bunga Ketentuan tersebut dicabut
reksadana obligasi yang diterima atau
diperoleh perusahaan reksadana
selama lima tahun pertama
sejak pendirian perusahaan atau
pemberian izin usaha
dikecualikan sebagai objek PPh
Surplus BI Surplus BI ditafsirkan sebagai Penegasan bahwa surplus BI
bukan objek pajak merupakan objek pajak
Dividen yang diterima WP OP Dividen yang diterima WP OP Dividen yang diterima WP OP
tidak termasuk dalam objek Pph dikenakan Pph pasal 4 ayat (2)
pasal 4 ayat (2) final setinggi-tingginya sebesar
10%
PTKP KMK Nomor:
137/PMK.03/2005 - Diri sendiri : Rp 15.840.000
- Diri sendiri : Rp 13.200.000 - Tambahan WP kawin : Rp
- Tambahan WP kawin : Rp 1.320.000
1.200.000 - Tambahan isteri bekerja : Rp
- Tambahan isteri bekerja : Rp 15.840.000
13.200.000 - Tambahan tanggungan : Rp
- Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000 (maksimal 3 orang)
1.200.000 (maksimal 3 orang)
Norma Penghasilan netto Pasal 14 UU No.17 Tahun Batas peredaran usaha untuk
2000: dapat menggunakan norma
WP OP yang memiliki penghitungan penghasilan netto
peredaran usaha kurang dari Rp bagi WP OP dinaikkan menjadi
600 juta dapat menggunakan Rp 4,8 milyar
norma penghitungan
penghasilan netto
Tarif WP OP Pasal 17 UU No. 17 Tahun no. lapisan penghasilan tarif:
2000 - Sampai dengan Rp 50.000.000
no. lapisan penghasilan tarif: dikenakan tarif 5%
- Sampai dengan Rp 25.000.000 - diatas Rp 50.000.000 sampai
dikenakan tarif 5% Rp 250.000.000 dikenakan tarif
- diatas Rp 25.000.000 sampai 15%
Rp 50.000.000 dikenakan tarif - diatas Rp 250.000.000 sampai
10% Rp 500.000.000 dikenakan tarif
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

12. P a g e | 12
- diatas Rp 50.000.000 sampai 25%
Rp 100.000.000 dikenakan tarif - diatas Rp 500.000.000
15% dikenakan tarif 30%
- diatas Rp 100.000.000 sampai
Rp 200.000.000 dikenakan tarif
25%
- diatas Rp 200.000.000
dikenakan tarif 35%
Tarif WP Badan Ketentuan UU No.17 Th.2000 -Tarif tunggal 30%
No. lapisan penghasilan tarif - diturunkan menjadi 28% pada
- s.d. Rp. 50.000.000 dikenakan tahun 2009, dan menjadi 25%
tarif 10% pada tahun 2010
- diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp.
100.000.000 dikenakan tarif
15%
- diatas Rp. 100.000.000
dikenakan tarif 30%
Tarif Pemotongan dan Jenis pot/put tarif non NPWP
pemungutan dibandingkan
tarif NPWP
Pasal 21 20% lebih tinggi
Pasal 22 100% lebih tinggi
Pasal 23 100% lebih tinggi
Fiskal luar negeri Bagi WP orang pribadi yang - Bagi WPOP yang memiliki
bertolak ke luar negeri wajib NPWP tidak membayar Fiskal
membayar fiskal Luar Negeri Luar Negeri
sebagai pembayaran pajak - Bagi WPOP yang tidak
dimuka. memiliki NPWP dan telah
Sesuai PP No.41 Th. 2001 berusia 21 tahun yang bertolak
besarnya Fiskal Luar Negeri : ke LN, wajib pajak membayar
- Sebesar Rp. 1.000.000 Fiskal Luar Negeri sebagai
transportasi melalui udara pembayaran pajak dimuka yang
- Sebesar Rp. 500.000 ketentuannya diatur dengan PP
transportasi melalui darat dan
laut
UMKM Untuk pengembangan UMKM
diberikan fasilitas perpajakan
berupa pengurangan tarif 50%
lebih rendah dari tarif normal
yang diatur dengan PP
CONTOH-CONTOH SOAL PPh
1. Wajib pajak Tn. Acong Th. 2009 memiliki gaji pokok Rp 96.000.000,
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

13. P a g e | 13
tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar Rp 12.000.000, premi asuransi
yang dibayar pemberi kerja Rp 6.000.000, ia juga menerima tantiem,bonus
dan THR sebesar Rp 16.000.000. Dan dalam satu tahun ia harus membayar
a. biaya jabatan sebesar 5% dari pengh. Bruto, dan iuran pensiun sebesar
Rp 4.560.000. Dia memiliki istri dan 3 anak.
b. Berapa Penghasilan netto Tn. Acong dalam setahun?
c. Hitunglah PTKP!
d. Hitung PPh Ps. 17 terutang!
2. Wajib pajak Tn. Azis (Islam)Th. 2009 memiliki gaji pokok Rp 560.000.000,
tunjangan lainnya dan uang lembur sebesar Rp 40.000.000, premi asuransi yang
dibayar pemberi kerja Rp 10.000.000, ia juga menerima tantiem,bonus dan THR
sebesar Rp 25.000.000. Dan dalam satu tahun ia harus membayar biaya jabatan
sebesar 5% dari pengh. Bruto, dan iuran pensiun sebesar Rp 4.560.000. Dia
memiliki istri dan 3 anak.
a. Berapa Penghasilan netto Tn. Azis setelah dikurangi zakat dalam
setahun?
b. Hitunglah PTKP!
c. Hitung PPh Ps. 17 terutang!
3. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 2.000.000 per bulan.
Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai adalah?
4. Seorang wajib pajak (suami) dalam tahun 2009 menerima atau memperoleh
penghasilan neto sebesar Rp 350.000.000. wajib pajak berstatus kawin pisah
harta dan beragama islam. Dia memiliki 4 orang anak, sedangkan isterinya
menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp
200.650.000. penetapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah?
5. Seorang wajib pajak (suami) dalam tahun 2009 memperoleh penghasilan neto
sebesar Rp 315.450.000. wajib pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan
mempunyai 3 orang anak, sedangkan isterinya menerima penghasilan neto dari
usaha sebesar Rp 210.000.000
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

14. P a g e | 14
Jawaban :
1.
A. Perincian penghasilan Tn. Acong Tahun 2009
1. Gaji/Pensiun/IHT Rp 96,000,000
2. Tunjangan lainnya Rp 12,000,000
3. Tunjangan PPh -
4. Honorarium dan imbalan -
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp 6,000,000 +
6. Jumlah (1 sd 6) Rp 114,000,000
7. Tantiem,bonus dan THR Rp 16,000,000 +
8. Penghasilan Bruto Rp 130,000,000
Pengurangan :
9. Biaya jabatan atas penghasilan Rp 1,296,000
10. iuran pensiun Rp 4,560,000 +
11. jumlah pengurang Rp 5,856,000 −
12. Penghasilan netto Rp 124,144,000 (jawaban poin a)
PTKP (K/3)
Wajib Pajak Rp 15,840,000
Status kawin Rp 1,320,000
Anak 3 orang @ Rp 1.320.000 Rp 3,960,000 +
12. Jumlah PTKP (jawaban poin b) Rp 21,120,000 −
13. Penghasilan Kena Pajak Rp 103,024,000
PPh terutang :
5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000
15% x Rp 53. 024.000 Rp 7,953,600 +
14. PPh terutang (dalam setahun) Rp 10,453,600 (jawaban poin c)
15. PPh terutang Tn. Acong perbulan adalah (Rp 10.453.600 : 12) Rp 871,133
poin 9 : biaya atas jabatan adalah 5% dari pengh.bruto,maks Rp 1.296.000 pertahun
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

15. P a g e | 15
2.
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

16. P a g e | 16
A. Perincian penghasilan Tn. Azis Tahun 2009
1. Gaji/Pensiun/IHT Rp 560,000,000
2. Tunjangan lainnya Rp 40,000,000
3. Tunjangan PPh -
4. Honorarium dan imbalan -
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp 10,000,000 +
6. Jumlah (1 sd 6) Rp 610,000,000
7. Tantiem,bonus dan THR Rp 25,000,000 +
8. Penghasilan Bruto Rp 635,000,000
Pengurangan :
9. Biaya jabatan atas penghasilan Rp 1,296,000
10. iuran pensiun Rp 4,560,000 +
11. jumlah pengurang Rp 5,856,000 −
12. Penghasilan netto Rp 629,144,000
13. zakat (2,5% * penghasilan netto) Rp 15,728,600 −
14. Penghasilan netto setelah dikurangi zakat Rp 613,415,400 (jawaban poin a)
PTKP (K/3)
Wajib Pajak Rp 15,840,000
Status kawin Rp 1,320,000
Anak 3 orang @ Rp 1.320.000 Rp 3,960,000 +
13. Jumlah PTKP (jawaban poin b) Rp 21,120,000 −
14. Penghasilan Kena Pajak Rp 592,295,400
PPh terutang :
5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000
15% x Rp 50. 000.000 Rp 7,500,000
25% x Rp 250.000.000 Rp 62,500,000
30% x Rp 242.295.400 Rp 72,688,620 +
15. PPh terutang (dalam setahun) Rp 145,188,620 (jawaban poin c)
16. PPh terutang perbulan adalah (Rp 145.188.620 : 12) Rp 12,099,052
poin 9 : biaya atas jabatan adalah 5% dari pengh.bruto,maks Rp 1.296.000 pertahun
3. Penghasilan bruto Rp 24.000.000
Biaya jabatan Rp 1.200.000−
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

17. P a g e | 17
Penghasilan neto Rp 22.800.000
*Zakat atas penghasilan 2,5% Rp 570.000
• zakat atas penghasilan adalah = 2,5% x penghasilan neto
= 2,5% x Rp 22.800.000
= Rp 570.000
4.
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

18. P a g e | 18
1. Penghasilan neto suami Rp 350,000,000
2. Penghasilan neto isteri Rp 200,650,000
3. Penghasilan neto gabungan Rp 550,650,000
4. Zakat atas penghasilan neto Rp 137,662,500
5. Penghasilan neto setelah zakat Rp 412,987,500
6. PTKP (K/I/3)
Wajib pajak (suami) Rp 15,840,000
Status kawin Rp 1,320,000
Wajib pajak (isteri) Rp 15,840,000
Anak (3) orang Rp 3,960,000
Jumlah PTKP Rp 36,960,000
7. Penghailan Kena Pajak Rp 376,027,500
Rp 62,987,500
PPh terutang gabungan (suami dan isteri)
5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000
15% x Rp 50.000.000 Rp 7,500,000
25% x Rp 276.027.500 Rp 69,006,875
PPh terutang Rp 79,006,875
Rp 276,027,500
a. PPh terutang untuk suami : Rp 26,027,500
Rp 350,000,000
Rp 79,006,875 Rp 50,217,754
Rp 550,650,000
b. PPh terutang untuk SPT isteri :
Rp 200,650,000
Rp 79,006,875 Rp 28,789,121
Rp 550,650,000
5.
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

19. P a g e | 19
a. Penghitungan PPh terutang bagi suami :
1. Penghasilan neto suami Rp 315,450,000
2. PTKP (TK/3)
Wajib pajak Rp 15,840,000
Anak 3 orang Rp 3,960,000
3. Jumlah PTKP Rp 19,800,000
4. Penghasilan Kena Pajak Rp 295,650,000
5. PPh terutang suami
5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000
15% x Rp 245.650.000 Rp 36,847,500
Jumlah PPh terutang suami Rp 245,650,000 Rp 39,347,500
b. Penghitungan PPh terutang bagi isteri :
1. Penghasilan neto isteri Rp 210,000,000
2. PTKP (TK)
Waib Pajak Rp 15,840,000
3. Jumlah PTKP Rp 15,840,000
4. Penghasilan Kena Pajak Rp 194,160,000
5. PPh terutang bagi isteri
5% x Rp 50.000.000 Rp 2,500,000
15% x Rp 144.160.000 Rp 21,624,000
Jumlah PPh terutang bagi isteri Rp 24,124,000
DAFTAR PUSTAKA
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy

20. P a g e | 20
UU PPh No. 36 Tahun 2008
UU PPh No. 17 Tahun 2000
Buku petunjuk pengisian SPT
Hak Cipta Hanya Milik ALLAH
silakan anda mengcopy