2. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
UUD 1945
Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2)
UU No. 13 Tahun 2003
Pasal 86 & 87
UU No. 1 Tahun 1970
Peraturan Pelaksanaan
PP, Per.Men, SEPeraturan Khusus
3. LATAR BELAKANG PENERAPAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
• UU No. 1 Tahun 1970
1. Setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja
mendapat perlindungan atas keselamatannya
2. Setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman
dan efisien
3. Proses produksi berjalan lancar
• UU No. 13 Tahun 2003
Pasal 86 :
Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang
sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
Pasal 87 :
Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja yang terintegrasi pada manajemen perusahaan
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
4. TUJUAN UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
• Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan
atas keselamatan dalam pekerjaannya
• Orang lain yang berada di tempat kerja perlu
menjamin keselamatannya
• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara
aman dan efisien
6. 1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406)
sudah tidak sesuai lagi
2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/
pabrik
3. Perkembangan teknologi/ IPTEK serta kondisi dan
situasi ketenagakerjaan
4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak
sesuai lagi
LATAR BELAKANG
7. Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga
kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan
selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu
dipakai dan digunakan secara aman dan efisien
PENGERTIAN
Secara Etimologis :
Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin
kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya
beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil,
makmur dan sejahtera
Secara Filosofi :
Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang
mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di
tempat kerja
Secara Keilmuan :
8. DASAR - 1
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;
Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945
Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU Ketenagakerjaan
UU No.1 Tahun 1970
9. • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
• UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
ketenagakerjaan
Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan
Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,
kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai
dengan martabat manusia dan moral agama
Pasal 10
Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma
keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti
kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
DASAR HUKUM
10. Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia
serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan
Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UU Ke-TK-an (baru)
11. Pasal 86
(1) Cukup jelas
(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan
untuk memberikan jaminan keselamatan dan
meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh
dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,
promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
(3) Cukup jelas
Penjelasan
12. Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah
13. Pasal 87
(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari
sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan
yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan
sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan
penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam
rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang
aman, efisien, dan produktif.
(2) Cukup Jelas
Penjelasan
14. Pasal 190
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi
administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15,
Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47
ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126
ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
BAB XVI
Bagiaan Kedua
Sanksi Administratif
15. Pasal 190
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat
produksi;
h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
Menteri
16. • Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan
atas keselamatan dalam pekerjaannya
• Orang lain yang berada di tempat kerja perlu
menjamin keselamatannya
• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara
aman dan efisien
TUJUAN
1. Kampanye
2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan
Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :
18. (1) Tempat kerja
1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap
(2) Pengurus pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)
(3) Pengusaha
orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat
kerja
(4) Direktur
pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)
(5) Pegawai pengawas
- peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis
(6) Ahli Keselamatan Kerja
tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAB I - ISTILAH
Pasal 1
Unsur tempat kerja, ada :
(1) Pengurus
(2) Sumer bahaya
(3) usaha
19. (1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :
a. Darat, dalam tanah
b. Permukaan air, dalam air
c. Udara
(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan
dengan :
a. Keadaan mesin/ alat/ bahan
b. Lingkungan kerja
c. Sifat pekerjaan
d. Cara kerja
e. Proses produksi
(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral
20. (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
(2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) IPTEK
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 3
(1) Penerapan syarat-syarat K3 sejak tahap perencanaan s/d
pemeliharaan
(2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi
teknis
(3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK
dapat ditetapkan lebih lanjut
Pasal 4
Syarat-syarat K3
21. (1) Direktur sebagai pelaksana umum
(2) Wewenang dan kewajiban :
– direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
– Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No.
03/Men/1984)
– Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No.
4/Men/1992)
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 5
Pasal 6 Panitia banding (belum di atur)
Pasal 7 Retribusi
Pasal 8
(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK
(2) Berkala (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No.
03/Men/1983)
22. (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan TK baru
(2) Dinyatakan mampu dan memahami pekerja
(3) Pengurus wajib pembinaan
(4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 9 - Pembinaan
Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1984)
Pasal 11 - Kecelakaan
(1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No.
03/Men/1998)
23. a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
b. Memakai APD
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak
dipenuhi dan APD yang wajib diragukan
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK
Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja
Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan
mentaati K3 dan APD
Pasal 14 – Kewajiban pengurus
a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No.
1/1970 dan peraturan pelaksananya)
b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
c. Menyediakan APD secara cuma-cuma
24. (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut
dengan peraturan perundangan
(2) Ancaman pidana atas pelanggaran :
• Maksimum 3 bulan kurungan atau
• Denda maksimum Rp. 100.000
(3) Tindak pindana tersebut adalah pelanggaran
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 15 – Ketentuan Penutup
Pasal 16
Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling
lama setahun (12 Januari 1970)
Pasal 17
Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja VR 1910
tetap berlaku selama tidak bertentangan
Pasal 18
Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan
kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970
26. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 2
TEMPAT KERJA
SDM
BAHAN
PERALATAN
PROSES PRODUKSI
CARA KERJA
SIFAT PEKERJAAN
LINGKUNGAN KERJA
FAKTOR
PENYEBAB
AMAN
SEHAT
ANALISIS
MGT
Prod’s
KECELAKAAN
27. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970 - 3
• Secara sektoral
- PP No. 19/1973
- PP No. 11/ 1979
- Per.Menaker No. 01/1978
K3 Dalam Penebangan dan Pengaangkutan
Kayu
- Per.Menaker No. 01/1980
K3 Pada Konstruksi Bangunan
35. PENGERTIAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Secara Filosofi :
” Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada
khususnya dan manusia pada umumnya, hasil kary dan budayanya
menuju masyarakat adil dan makmur ”
Secara Keilmuan :
” Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah
kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ”
Secara Praktis :
” Merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu
dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan ditempat
kerja serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber
dan proses produksi secara aman dan efisien dalam pemakaiannya ”
36. ISTILAH-ISTILAH DALAM
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Potensi Bahaya (Hazard)
ialah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan
kecelakaan atau kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan atau
kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan
Tingkat Bahaya (Danger)
ialah merupakan ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif
Resiko (Risk)
ialah suatu ukuran menyatakan kemungkinan (probability) dan
Keparahan (severity) dari suatu kecelakaan atau kerugian pada yang
periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.
Kecelakaan
ialah kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang
mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat
menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda
Insiden
ialah kejadian yang tidak diinginkanyang merupakan gejala atau telah
terjadi kontak dengan sumber energi melebihi ambang batas badan atau
struktur
37. ISTILAH-ISTILAH DALAM
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Aman atau selamat
ialah kondisi tiada ada kemungkinan malapetaka (bebas bahaya)
Tindakan Tak Aman (Unsafe Act)
ialah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang
memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan
Keadaan Tak Aman (Unsafe Condition)
ialah suatu kondisi fisik atau keadan yang berbahaya yang mungkin dapat
langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan
38. SEJARAH
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
“ Bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang dan
pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan
menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut dibunuh”
Zaman Mozai + 5 abad setelah Raja Hamurabi dinyatakan bahwa ahli
bangunan bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksanan dan
pekerjanya dengan menetapkan pemasangan pagar pengaman pada
setiap sisi luat atap rumah.
b.
Raja Hamurabi tahun 1700 SM (Kerajaan Babylonia) dalam kitab Undang
undangnya menyatakan bahwa :
a.
Plinius + 80 tahun sesudah Masehi ahli Ecyclopedia bangsa Roma
mensyaratkan agar para pekerja tambang diharuskan memakai tutup
hidung
c.
Dominico Fontana Tahun 1450 diserahi tugas untuk membangun obelisk
ditengah lapangan St. peter Roma. Ia lalu mensyaratkan agar para
pekerja memakai topi baja.
d.
39. PRINSIP DASAR PENCEGAHAN KECELAKAAN
USAHA PENCEGAHAN
KECELAKAAN
MENGETAHUI FAKTOR PENYEBAB DAN
RANGKAIAN KEJADIAN KECELAKAAN
(TEORI DOMINO) YAKNI sbb:
Lemah Pengawasan Manajemen
(lack of control management
Sebab Dasar
(kebijakan / keputusan, manusia /
pribadi, lingkungan / pekerjaannya)
Sebab yang merupakan Gejala
(sympton)
Insiden
Kecelakaan
40. METODE PENCEGAHAN KECELAKAAN
Tahapan Pokok Pencegahan Kecelakaan
menurut ILO :
- Penetapan Peraturan Perundang-undangan
- Standarisasi
- Inspeksi / Audit
- Riset
- Pendidikan dan Pelatihan
- Persuasi
- Kebijakan Corporate (Corporate policy)
- Standard warna pada simbol (signade) safety
41. METODE PENCEGAHAN KECELAKAAN
Tahapan Pokok Pencegahan Kecelakaan
menurut ILO :
- Asuransi
- UU No.3 Th 1992 Pasal 25 ayat 2:
“ Badan pentelenggara program jaminan sosial tenaga kerja adalah BUMN
yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- PerMen /No12/VI/2007 pasal 1 ayat 1:
“ Badan pentelenggara yang ditunjuk adalah PT. Jamsostek ”
- PP No.14 tahun 1993 pasal 2
ayat 1 : ” Program Jamsostek terdidri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja,
Kematian, Hari Tua dan Pemeliharaan Kesehatan.
ayat 4 : “ Jika pengusaha telah memberikan pelayanan kesehatan dengan
manfaat lebih, maka tidak wajib ikut dalam jaminan pemeleiharaan
kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara (Jamsostek) ”
42. PELAPORAN DAN ANALISA KECELAKAAN
KERJA (Permennaker no 3 tahun 1998)
TERJADI
KECELAKAAN
Leader segera lapor ke
Foreman atau Supervisor
Catatan : Laporan harus diberikan ke
Admin. Dept dalam waktu
2 x 24 jam agar assuransi
dapat di klaim
Tindakan P3K terhadap
Karyawan yang
mengalami kecelakaan
Kepala Dept. membuat laporan
lengkap tentang kejadian dan
perbaikan/pencegahan yang
telah dilakukan
Karyawan yang mengalami
Kecelakan segera dibawa
Ke Dokter
Kepala Dept. menyelidiki
& menganalisa penyebab
kecelakaan
Kepala Dept. melakukan
tindakan perbaikan /
pencegahan
Safaty Officer & Mgt meninjau
efektivitas dari tindakan perbaikan
dan pencegahan yg dilakukan
Dokter memutuskan
bahwa kecelakaan tersebut
"KECELAKAAN KERJA"
?
TIDAK
YA
Apakah sudah efektif
?
TIDAK
YA
SELESAI
Kepala Dept. membuat
Laporan bagaimana
Kecelakaan terjadi
Berdasarkan laporan tsb
Safety Officer
membuat laporan sementara
Kepala Dept. memberikan
laporan kejadian ke HRD
1 Hari
1 Hari
1 Hari
1 Hari
YMB Safety Officer
membuat laporan lengkap
TOTAL 4 Hari
Foreman atau Supervisor
Memberikan Laporan ke
Kepala Dept.
Contoh Format Laporan Kecelakaan
Industri
43. KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Lembaga K3 yang ada di Indonesia saat ini:
- P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- DK3N (Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional)
- PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
ialah suatu lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu
melaksanakan dan menangani usaha-usaha K3 yang keanggotaannya
terdiri dari unsur Pengusaha dan Pekerja.
ialah lembaga yang dibentuk untuk membantu memberikan saran dan
pertimbangan kepada Menteri tentang usaha-usaha K3.
ialah lembaga usaha berdasarkan SK penunjukan dari Depnakertrans
yang bergerak dibidang jasa K3 dengan mempunyai ahli K3 dibidangnya.
UU No. 1 Tahun 1970
DASAR HUKUM :
Kep. 125/Men/1984 (tentang DK3N dan P2K3)
Per. 04/Men/1987 (tentang P2K3 dan Ahli K3)
Per. 04/Men/1995 (tentang PJK3)
(PERATURAN PELAKSANAAN)
44. ASPEK-ASPEK
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
- INSTALASI LISTRIK- MESIN PRODUKSI- BOILER- FAKTOR FISIK
- LIFT- MESIN PEMBANGKIT- KOMPRESOR- FAKTOR KIMIA
- PENANGKAL PETIR- CRANE(PRESSURE TUBE)- FAKTOR BIOLOGI
- FORKLIFT- FAKTOR PSIKOLOGI
- FAKTOR FISIOLOGI
ASPEK
ELEKTRIK
ASPEK
MEKANIK
ASPEK
PRESSURE
ASPEK
LINGKUNGAN
ASPEK - ASPEK K3
45. SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3)
DASAR HUKUM YANG MENGHARUSKAN SMK3 HARUS DITERAPKAN
PP 50 tahun 2012
46. PEDOMAN DAN PENERAPAN SMK3
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
- Kepemimpinan dan Komitmen
- Tinjauan Awal K3
- Kebijakan K3
2. PERENCANAAN
- Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko
- Peraturan Perundang-undangan lainnya
- Tujuan dan Sasaran
- Indikator Kinerja
- Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung
3. PENERAPAN
- Jaminan Kemampuan
- Kegiatan Pendukung
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI
- Inspeksi dan Pengujian
- Audit SMK3
- Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAGEMEN
`
47. PRINSIP - PRINSIP (SMK3)
PERBEDAAN AUDIT K3 DENGAN INSPEKSI K3
AUDIT K3
- Fokus pada pemeriksaan sistem
managemen
`
INSPEKSI K3
- Fokus pada pemeriksaan alat atau benda
- Mengutamakan pemeriksaan saat
proses kerja berlangsung
- Mengutamakan hasil akhir pengujian
- Upaya pengukuran efektivitas dari
pelaksanaan suatu sistem
- Upaya menemukan kesesuaian dari suatu
obyek
48. SUSUNAN ORGANISASI
(P2K3 atau SAFETY COMMITTEE)
KETUA
Production
Management
Dept.
Safety Officer
Quality
Management
Dept.
Production
Dept. 1
Production
Dept. 2
Total Preventive
Maintenance
Dept.
Production
Engineering
Dept.
HRD & Financet
Dept.
DASAR HUKUM TENTANG P2K3 (SAFETY COMMITTEE)
PERMEN No. 4 Tahun 1987
49. Ketua Safety Committee
Persyaratan Tugas
1. Level Top Management atau 1. Membuat kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Pemilik Perusahaan atau 2. Bertanggungjawab atas diterapkannya kerja aman dan sehat
3. Pemegang saham utama Serta masing-masing kegiatan program-programnya.
3. Meninjau tingkat efektif Kerja aman dan sehat serta kegiatan
program-programnya
Sekretaris Safety Committee
1. Memiliki sertifikat Ahli K3 dari Badan resmi (Depnaker)
1. Menyelenggarakan pertemuan rutin setiap anggota
2. Memiliki surat penunjukan dari Menteri Depnaker
2. Mengontrol semua dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Mampu menerapkan cara kerja yang sehat dan aman
3. Memberikan dukungan dan saran ke masing-masing divisi
Dan menegerti aturan - aturan kerja aman dan sehat
Untuk memastikan kegiatan keselamatan dan Kesehatan Kerja
berhasil diterapkan
4. Memiliki kompetensi yang baik 4. Menyelidiki semua kecelakan kerja yang terjadi dan mengambil
tindakan perbaiakn dan pencegahan
5. Memberikan laporan dan daftar ke Disnaker tentang tindakan
dan kondisi tidak aman dilokasi kerja
Anggota
(Electrical, Mechanical, Pressure eqp., Env. Section)
1. Wakil dari salah satu Unit atau Divisii. 1. Identifikasi tindakan dan kondisi tidak aman dilokasi kerja
masing-masing
2. Menerapkan program atau kegiatan untuk memastikan kerja
aman dan sehat.
3. Melaporkan ke Safety Committee
Tugas
Tugas
2. Mampu menerapkan cara kerja yang sehat dan aman
Dan menegerti aturan - aturan kerja aman dan sehat
3. Memiliki kompetensi yang baik
Persyaratan
Persyaratan
50. SUSUNAN ORGANISASI
(TIM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT)
Secretary
Chemical Spillage
Team
KETUA
Oil Spillage
Team
Health
Task Force
Coordinator
First Aid
Team
Fire Warden
Floor Leader
Fire Fighting
51. STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM
KESELAMATAN KERJA
Telaahan Personal
Telaahan personal dimaksudkan untuk menentukan karakteristik karyawan tertentu yang
diperkirakan potensial berhubungan dengan kejadian keselamatan kerja:
faktor usia; apakah karyawan yang berusia lebih tua cenderung lebih lebih aman dibanding yang
lebih muda ataukah sebaliknya,
ciri-ciri fisik karyawan seperti potensi pendengaran dan penglihatan cenderung berhubungan
derajad kecelakaan karyawan yang kritis, dan
tingkat pengetahuan dan kesadaran karyawan tentang pentingnya pencegahan dan
penyelamatan dari kecelakaan kerja. Dengan mengetahui ciri-ciri personal itu maka perusahaan
dapat memprediksi siapa saja karyawan yang potensial untuk mengalami kecelakaan kerja. Lalu
sejak dini perusahaan dapat menyiapkan upaya-upaya pencegahannya.
Sistem Insentif
Insentif yang diberikan kepada karyawan dapat berupa uang dan bahkan karir. Dalam bentuk
uang dapat dilakukan melalui kompetisi antarunit tentang keselamatan kerja paling rendah dalam
kurun waktu tertentu, misalnya selama enam bulan sekali. Siapa yang mampu menekan
kecelakaan kerja sampai titik terendah akan diberikan penghargaan. Bentuk lain adalah berupa
peluang karir bagi para karyawan yang mampu menekan kecelakaan kerja bagi dirinya atau bagi
kelompok karyawan di unitnya.
Pelatihan Keselamatan Kerja
Pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan biasa dilakukan oleh perusahaan. Fokus pelatihan
umumnya pada segi-segi bahaya atau resiko dari pekerjaan, aturan dan peraturan keselamatan
kerja, dan perilaku kerja yang aman dan berbahaya.
52. STRATEGI DAN PENDEKATAN PROGRAM
KESELAMATAN KERJA
Peraturan Keselamatan Kerja
Perusahaan perlu memiliki semacam panduan yang berisi peraturan dan aturan yang
menyangkut apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh karyawan di tempat kerja. Isinya
harus spesifik yang memberi petunjuk bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan hati-hati
untuk mencapai keselamatan kerja maksimum. Sekaligus dijelaskan beberapa kelalaian kerja
yang dapat menimbulkan bahaya individu dan kelompok karyawan serta tempat kerja. Dalam
pelaksanaannya perlu dilakukan melalui pemantauan, penumbuhan kedisiplinan dan tindakan
tegas kepada karyawan yang cenderung melakukan kelalaian berulang-ulang.
Untuk menerapkan strategi dan program di atas maka ada beberapa pendekatan sistematis
yang dilakukan secara terintegrasi agar manajemen program kesehatan dan keselamatan kerja
berjalan efektif berikut ini.
Pendekatan Keorganisasian
Merancang pekerjaan,
Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan program,
Menggunakan komisi kesehatan dan keselamatan kerja,
Mengkoordinasi investigasi kecelakaan.
Pendekatan Teknis
Merancang kerja dan peralatan kerja,
Memeriksa peralatan kerja,
Menerapkan prinsip-prinsip ergonomi.
Pendekatan Individu
Memperkuat sikap dan motivasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja,
Menyediakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja,
Memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk program insentif.
54. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 54
Pembahasan
• Arti Safety and Health
• Jenis Kecelakaan Fisik
• UU ttg perlindungan
keselamatan/kesehatan
• Job Hazard analysis&Ergonomics
• Kekerasan dalam lingkungan kerja dan
tindakan pencegahan
• Program Kesehatan Perusahaan
55. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 55
Keselamatan (Safety):Perlindungan
terhadap pekerja agar tidak terluka
akibat kecelakaan kerja
Kesehatan (Health) : Pekerja
terbebas dari penyakit fisik dan
mental
56. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 56
Jenis Kecelakaan
• overexertion,
• jatuh di tingkat yg sama,
• reaksi tubuh krn jatuh dll,
• jatuh ke level yg lebih bawah,
• kejatuhan benda
57. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 57
UU yang menjadi dasar pemberlakuan
kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia
Pasal 86 UU no 13/2003
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas :
• a. keselamatan dan kesehatan kerja;
• b. moral dan kesusilaan; dan
• c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.
• Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan
dan kesehatan kerja.
• Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.
Pasal 87 UU no 13/2003
• Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen
perusahaan.
• Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
58. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 58
Keselamatan : efek ekonomi
langsung/tdk langsung
Langsung : biaya perawatan dan
penyembuhan,kehilangan(anggota
tubuh) bahkan kematian
Kehilangan sumber keuangan
Tdk langsung:
produktivitas,turnover.premi asuransi
lebih tinggi,tanggung jawab sosial
59. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 59
Tercapainya Program Keselamatan
Kerja
• Didukung dari Manajemen Puncak
• Pelatihan memadai dalam masa Orientasi
mengenai keselamatan
• Pekerja yang sadar akan perlunya ‘safety’
dalam bekerja
• Lingkungan dan tempat kerja yang aman
60. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 60
Job Hazard analysis:
• Proses untuk mempelajari dan
menganalisa suatu jenis pekerjaan
kemudian membagi pekerjaan tsb ke
dalam langkah langkah menghilangkan
bahaya yangmungkin terjadi
• Perlu keikutsertaan pekerja,ahli /insinyur
keselamatan di bidangnya ,serta
investigasi kecelakaan (bila sampai
terjadi)
61. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 61
Ergonomics
• Study untuk mempelajari interaksi
manusia dengan usaha
kerja,peralatan,perlengkapan,dan
lingkungan fisik
62. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 62
Repetitive Stress Injuries: suatu kondisi
yang disebabkan terlalu banyak
tekanan pada persendian akibat
melakukan suatu gerakan berulang
contoh
• Carpal Tunnel Syndrome : tekanan pada
syaraf karena penyempitan pembuluh
tempat syaraf tsb akibat gerakan/posisi
tertentu yang berulang
63. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 63
Kekerasan dalam lingkungan kerja
scr fisik dan mental
• Karena jenis kerja: supir taxi dan polisi
yang bekerja shift malam,peg pompa
bensin,penjual minuman keras,pelayanan
publik
• Krn berkaitan dengan cash
• Perusahaan kurang menjaga
kemungkinan celah kejahatan (kriminal
biasa dan kejahatan kerah putih)
64. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 64
Tindakan pencegahan
• Dilarang membawa senjata tajam ke tempat
kerja dan tempat parkir
• Pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa
• Peraturan yang tidak memberi toleransi bagi
pegawai yang melakukan kekerasan
• Peraturan yangmewajibkan pegawai melapor
adanya kejanggalan
• Kerjasama dengan psikiater/dokter jika ada
emergensi
• Panic button
• Melatih reception/manager melihat sesuatu yang
bahaya
65. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 65
Faktor2 penyebabStress
Faktor organisasi: budaya perusahaan (mis
CEO otoriter vs dibiarkan berkompetisi) ,
pekerjaan sendiri(mis manager yang harus
mem phk),kondisi kerja(terlalu
penuh,ribut,kurangcahaya,kotor,mesin
rusak terus menerus)
Faktor Pribadi:keluarga (2 orang tua
bekerja,perceraian,sakit dlm waktu
lamadll),keuangan.
Pencurian identitas
66. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 66
Program Sadar Kesehatan Perusahaan
• Olahraga
• Kebiasaan makan yang baik
• Menempatkan stress dengan perspektif
bijaksana
• Adanya kemampuan menerima ‘curhat’
• Menasehatkan ‘struktur’ dalam hidup,mampu
melihat keterbatasan diri
• Keseimbangan kerja dan keluarga
• Insentif bagi yang sehat
67. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 67
Subtance Abuse alkohol dan
obat2an
Cara penanganan:
-Pemeriksaan rutin tanpa pemberitahuan
- Tidak ada kompromi dengan hal2 yang
merusak dan penurunan
kinerja(absen,sering berubah mood,tidak
rapi,kurang koordinasi,psikomotor
berkurang)
68. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 68
Program Keselamatan global
Persiapan kerangka kebijakan dan prinsip
keselamatan dimanapun perusahaan
beroperasi a.l dengan mengerti situasi dan
budaya setempat terhadap:
• Paparan bahan kimia (bagi pekerja dan
penduduk sekitar)
• Penanganan kecelakaan kerja
(ditempat,fasilitas kesehatan di negara
tetangga terdekat)
69. SAP 11 MSDM 2008 Ananda Sekarbumi 69
Referensi
• Mondy,R Wayne .Human Resource
Management,10th ed,NewJersey:Pearson
International,2008.bab 10
• Mondy bab 10
71. Penilaian Resiko (Risk Assesment)
Adalah proses evaluasi kemungkinan dan
konsekuensi kecelakaan atau penyakit
yang terjadi disebabkan bahaya yang
sudah diidentifikasi serta menentukan
tindakan yang benar untuk mengontrol
resiko.
72. Bahaya (Hazard)
Segala sesuatu yang berpotensi
menyebabkan luka pada tubuh dan
termasuk bahaya fisika, kimia, listrik,
biologi dan ergonomik.
Contoh : bahaya-bahaya pada tempat kerja yakni bagian-bagian
mesin yang bergerak, bekerja diketinggian, lantai licin, energi
listrik, suara berisik (noise), larutan beracun dan mudah terbakar,
perpindahan benda sangat berat. Dan lain-lain
73. Resiko (Risk)
Kemungkinan bahaya yang dapat
menyebabkan luka pada tubuh manusia.
Contoh : Jika seorang bekerja di ketinggian 40m tanpa alat
pengaman, maka resiko terjatuh dan meninggal sangat tinggi.
75. Identifikasi Bahaya
Pendekatan
Apak yang akan terjadi, mengapa dan
bagaimana. Pertimbangkan:
- Didasari dengan penjualan
- Didasari dengan urutan kegiatan
Jenis pekerjaan
Lokasi Pekerjaan
1.Temukan sumber bahayanya
(Identifikasi bahayanya)
76. Evaluasi Resiko
Penentuan Level Resiko
Resiko = Kemungkinan Kejadian (Likelihood)
X
Tingkat Keparahan (Severity)
2. Penilaian
(Evaluasi)
77. Kemungkinan Kejadian (Likelihood)
Analisa Kemungkinan Kejadian
- Biasanya tidak dapat diperkirakan
- Pertimbangkan pengaturan (control) yang digunakan
sebelumnya
- Kondisi kerja dan prosedur
Kemungkinan
Kejadian
Keterangan
Remote Jarang Terjadi
Occasional Kemungkinan terjadi
Frequent Sering atau terjadinya berulang kali
78. Tingkat Keparahan (Severity)
Penentuanya secara wajar/realistis
- Jumlah orang yang celaka
- resiko-resiko yang terjadi pada perseorangan
Analysa Tingkat Keparahan
Tingkat
Keparahan
Keterangan
Minor
Tidak ada yang celaka/luka kecil dan memar, iritasi,
gangguan ketidaknyamanan (cukup dengan pertolongan
pertama saja)
Moderate
Penyakit/luka yang menyebabkan cacat. (Pelayanan
medis)
Eg : Keseleo, patah tulang, tuli, gangguan pada tungkai
dan lengan, infeksi kulit, luka bakar, Luka sobek.
Major
Fatal, luka serius or penyakit menahun.
misal : amputasi, patah major, luka dibeberapa bagian,
kanker, keracuan parah, penyakit fatal bahkan kematian
79. Risk Matrix
Likelihood
Severity
Remote Occasional Frequent
Major
Resiko
Sedang
Resiko Tinggi Resiko Tinggi
Moderate
Resiko
Rendah
Resiko
Sedang
Resiko Tinggi
Minor
Resiko
Rendah
Resiko
Rendah
Resiko
Sedang
80. As Low as Reasonable Practice ( Gunakan cara
semurah mungkin dan yang penting wajar)
3. Tentukan cara penanggulangannya
(Pengaturannya)
