Dokumen tersebut membahas peran kelembagaan dalam meningkatkan iklim investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelemahan kelembagaan investasi berdampak pada kinerja investasi yang kurang jelas. Diperlukan reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah. Faktor utama yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah adalah kelembagaan, kondisi sos
1. PERAN KELEMBAGAAN
DALAM INVESTASI DAERAH
PENDAHULUAN
Kenaikan populasi jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah pengangguran
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya mekanisme yang berkelanjutan
untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Investasi adalah salah satu faktor yang mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun
swasta, baik berbentuk badan usaha, badan hukum, maupun usaha perorangan. Investor selaku
penanam modal dibedakan menjadi investor dalam negeri dan investor asing.
Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004 membawa
harapan baru bagi bangsa Indonesia. Dalam pidato pertama 30 hari pemerintahannya, Susilo
Bambang Yudhoyono menjelaskan tiga strategi dalam bidang ekonomi yang disebut triple
strategy, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen per tahun, menggerakkan kembali
sektor riil, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan.
Namun, selewat dua tahun pemerintahannya, pemerintah mengakui iklim dunia usaha,
yang mampu menggerakkan sektor riil dan meningkatkan investasi, belum kondusif seperti yang
diharapkan. Tidak mengherankan banyak kalangan mulai mempertanyakan seberapa jauh
keseriusan pemerintah dalam mengubah iklim dunia usaha maupun keberpihakan kepada rakyat
banyak. Lebih dua tahun berlalu, namun dunia usaha merasa upaya pemerintah masih belum
tuntas dan serius menekan ekonomi biaya tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berbagai kebijakan – seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rata-rata lebih
dari 120 persen, kenaikan suku bunga, kenaikan upah minimum, dan segera menyusul kenaikan
tarif dasar listrik dan gas – telah memukul dunia usaha, baik besar maupun kecil. Jangankan
bicara daya saing, untuk bertahan hidup saja banyak perusahaan yang mengaku cukup sulit.
Kebijakan pemerintah pusat tersebut berimbas terhadap pemerintah daerah, karena
industri besar maupun industri rumah tangga berada di daerah. Padahal dalam pasal 176 Undang-
undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah
dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan
kepada masyarakat dan/atau investor. Pengaruh kebijakan pemerintah pusat membuat pemerintah
daerah tidak dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Pertanyaan yang sering muncul adalah apa yang dimaksud iklim investasi? (Stern, 2002
dalam Kuncoro, 2006) mendefinisikan iklim investasi sebagai semua kebijakan, kelembagaan,
dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa
2. mendatang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.
Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan tidak hanya untuk menarik investor dari dalam dan luar
negeri, tetapi juga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Indonesia. Alasan
utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah
ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh oleh pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (Bank Dunia, 2004
dalam Kuncoro, 2006).
Pertumbuhan ekonomi pasca krisis yang cenderung lambat, di bawah 5 persen per tahun,
terbukti tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai dan menurunkan jumlah orang
miskin. Tantangan terbesarnya, mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh
konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Untuk itu diperlukan perbaikan iklim
investasi dan mengembalikan kepercayaan dunia bisnis. Lemahnya perencanaan dan koordinasi
peraturan perundangan baik tingkat vertikal (antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota)
dan pada tingkat horizontal (antara kementerian dan badan lainnya) terus terjadi.
Berbagai survei membuktikan faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis
adalah tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur, kondisi sosial politik,
dan institusi (kelembagaan/rule of the game).
BELAJAR DARI CINA
Cina adalah negara yang menjadi fenomena dalam perekonomian dunia saat ini. Tatkala
Indonesia berupaya menaikkan laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, di
Cina justru sedang diupayakan untuk menurunkan laju pertumbuhan ekonomi melalui penurunan
tingkat inflasi. Ekonomi yang tadinya tumbuh sekitar 6 % pada tahun 1978 meningkat pesat
menjadi rata-rata 9 % per tahunnya sehingga ekonomi Cina mengalami overheating (kepanasan)
akibat laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemerintah Cina mulai tahun 2004 telah
menetapkan toleransi tingkat pertumbuhan rata-rata adalah 7-8 %.
Apa rahasia Cina sehingga begitu berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi?
Dalam programnya, Pemerintah Cina sangat mendukung terbentuknya simbiosis mutualisme
antara pengusaha kecil dan menengah dengan pebisnis besar. Melakukan liberalisasi
perdagangan dan investasi secara sangat berhati-hati dan bertahap dengan menciptakan zona
ekonomi khusus. Selain itu peran institusional (kelembagaan) seperti penegakan hukum menjadi
faktor yang krusial dalam menjalankan perekonomian. Cina telah membuat komitmen untuk
melakukan perlindungan atas berbagai hal yang menyangkut aktivitas perdagangan dan investasi.
Perlindungan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI) merupakan wujud dari komitmen tersebut.
Demi impian untuk tumbuh sebagai bangsa yang berbasis pengetahuan (knowledge based-
nation). Pemerintah Cina selain mendirikan lembaga Intelectual Property Office pada tahun
2001. Cina dan Uni Eropa juga telah mengadakan serangkaian pelatihan yang diikuti oleh 200
hakim untuk memperoleh keahlian dalam penegakannya. Ini mencerminkan kepercayaan Cina
3. bahwa penghormatan terhadap karya intelektual merupakan stimulus bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Upaya Pemerintah Cina akhirnya tidak sia-sia. Cina yang pada awalnya merupakan
pengekspor terbesar barang-barang tiruan ke negara-negara berkembang, kini telah dinilai
membuat kemajuan yang luar biasa dalam hal perlindungan atas merek dagang, paten, dan
copyright. Cina meyakini hukum, norma, dan aturan yang telah dibuat harus dilaksanakan
sehingga akan menciptakan pembentukan kelembagaan yang kuat dan berkredibilitas yang tinggi
agar memampukan berlangsungnya proses alih teknologi yang diikuti oleh peningkatan
produktivitas dan pada akhirnya menarik investasi serta pengembangan ekspor bisnis yang
mempengaruhi ekspor negara dan penambahan devisa. Hal ini sejalan dengan keyakinan para
ekonom bahwa kebijakan ekonomi yang sehat, ditambah pembangunan institusi yang kuat dan
berkualitas, dapat memberikan pengaruh sangat positif bagi prospek pertumbuhan jangka
panjang sebuah negara (Thalo, 2004).
Peran kelembagaan yang kuat telah membantu terciptanya ekspansi sektor swasta
(investor) yang berperan sangat besar dalam dinamika perekonomian. Bahkan lebih dari itu, jika
liberalisasi terjadi, perangkat hukum dan penegakannyalah yang menjadi andalan dan harapan
bagi pasar dalam menjalankan roda perekonomian.
PERAN KELEMBAGAAN DALAM INVESTASI DAERAH
Kelembagaan didefinisikan sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh
anggota-anggota kelompok sosial atau aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang
manusia (humanly devised) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi dan sosial
(Yustika, 2006). Melalui rentetan sejarah, kelembagaan yang dapat meminimalisasi, perilaku
manusia yang menyimpang telah berhasil menciptakan ketertiban dan mengurangi
ketidakpastian dalam melakukan pertukaran (exchange).
Sejak masa Presiden Soeharto sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lembaga
yang bertanggungjawab terhadap bidang investasi, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), status kedudukannya berubah-ubah dari lembaga setingkat direktorat jenderal
dan kemudian naik setingkat kementerian dan turun lagi ketingkat dibawahnya. Perubahan ini
membuat kelembagaan investasi lemah sehingga kinerja investasi menjadi tidak jelas. Dengan
kelembagaan yang lemah seperti ini, kebijakan investasi dan program-programnya menjadi
lemah pula. Indonesia sudah dianggap tidak bersaing lagi dan kurang atraktif bagi investasi
asing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis
4. dan investasi di Indonesia. Pertama, reformasi kelembagaan, terutama dalam pelayanan
investasi (Rachbini, 2006).
Dalam hal proses aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa
persetujuan, perizinan, dan “lampu hijau” dari BKPM atau BKPM Daerah (BKPMD) untuk tahap
awal. Tahap perizinan dan implementasi proyek investasi yang sering tertunda karena untuk
melakukan bisnis di Indonesia butuh 168 hari denan biaya yang dapat mencapai rata-rata 14,5
persen dari rata-rata pendapatan. Koordinasi antar tingkatan pemerintah, baik vertikal maupun
horizontal, sangatlah penting. Kepastian hukum dalam bentuk regulasi pemerintah yang
berkaitan dengan investasi sangat dinanti oleh para investor. Walaupun banyak pemerintah
daerah mengkhawatirkan langkah ini sebagai upaya pemerintah pusat untuk melakukan
resentralisasi dan mencabut kewenangan dalam pemberian izin investasi. Tiga hal utama yang
diinginkan investor dan pengusaha: penyederhanaan sistem dari perizinan, penurunan berbagai
pungutan yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan.
Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arus
barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, perlu dieliminasi.
Barangkali deregulasi dan sinkronisasi berbagai peraturan daerah dan pusat merupakan
starting point. Reformasi peraturan dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau pemerintah
daerah. Beberapa masalah pengawasan yang muncul dengan sistem saat ini adalah: (1) tidak
semua peraturan daerah diserahkan kepada pemerintah pusat; (2) proses review peraturan
daerah dinilai lambat karena dibebankan kepada pemerintah pusat; (3) banyak pemerintah
daerah mengabaikan aturan mengenai peraturan daerah bermasalah. Oleh karena itu, agenda
reformasi yang perlu dilakukan adalah: pemerintah provinsi diberi kepercayaan dan wewenang
untuk: (1) mengkaji semua peraturan daerah dari pemerintah daerah kabupaten/kota di
wilayahnya; (2) bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi lain dalam
mengembangkan prosedur dan standar pengkajian peraturan daerah.
Perubahan mendasar kedua, para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah masih
berperilaku sebagai predator dan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. Ini tantangan
besar bagi Presiden Yudhoyono dan kabinetnya. Bila mau meningaktkan kinerja ekspor dan
5. menumpas korupsi secara serius, disarankan: “membersihkan” jalan raya, pelabuhan, bea
cukai, serta kepolisian dari berbagai bentuk grease money.
Survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa
kelembagaan merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah,
diikuti oleh kondisi sosial politik, kondisi ekonomi daerah, produktivitas tenaga kerja dan
infrastruktur fisik.
DAYA TARIK INVESTASI DAERAH
Kelembagaan Sosial Politik Ekonomi Daerah Tenaga Kerja Infrastruktur Fisik
Kepastian Potensi Ketersediaan Ketersediaan
Keamanan
Hukum Ekonomi Tenaga K Tenaga K
Aparatur & Struktur Kualitas Kualitas
Politik
Pelayanan Ekonomi Tenaga K Tenaga K
Kebijakan Biaya Tenaga
Budaya
Daerah Kerja
Kepemimpinan
Lokal
6. REGULASI DALAM INVESTASI
Pertumbuhan tidak hanya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih tinggi saja, akan
tetapi dengan indikator pembangunan masyarakat yang lebih baik, seperti tingkat mortalitas
bayi yang lebih rendah, jangkauan pendidikan yang lebih luas, dan tingkat perkiraan hidup yang
lebih lama. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan bagi semua jenis pekerjaan,
menciptakan pekerjaan, dan memperluas dasar pajak yang tersedia guna membiayai pelayanan
publik.
Iklim investasi memiliki peran yang jelas dalam memengaruhi tingkat investasi, baik
swasta maupun pemerintah. Bukti-bukti yang ada memastikan bahwa meningkatkan
kesempatan dan insentif bagi perushaaan untuk melakukan investasi dengan cara mengurangi
biaya-biaya, resiko, dan pembatasan yang tidak layak telah memberikan dampak yang
diharapkan.
Iklim investasi adalah suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk
kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif,
menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Kebijakan dan perilaku pemerintah memiliki
suatu pengaruh yang besar melalui dampaknya terhadap biaya, risiko, dan pembatasan bagi
persaingan.
Tingkat investasi itu sendiri bukan merupakan penggerak utama dari pertumbuhan.
Akumulasi modal membawa input yang lebih banyak ke dalam proses produksi, akan tetapi
terdapat suatu batas sejauh mana proses ini dapat mempertahankan pertumbuhan oleh karena
adanya penurunan dampak marginal dari modal tambahan. Untuk itu keberhasilan dari suatu
iklim investasi bukanlah kuantitas investasi melainkan kualitas investasi yang juga dipengaruhi
oleh iklim investasi.
Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, investasi harus menjadi program yang
dikelola serius. Berdasarkan sumber dari Bappenas dan BKPM, untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi 4,8% di tahun 2004 dibutuhkan nilai investasi Rp 479,9 triliun, pertumbuhan ekonomi
5% ditahun 2005 dibutuhkan investasi Rp 379,8 triliun, dan pada tahun 2006 untuk
7. pertumbuhan ekonomi 5,5% dibutuhkan investasi Rp 471,4 triliun (Jayus, 2006). Demi
menggairahkan kegiatan investasi dan pelayanan investasi, pemerintah telah memiliki konsep
pelayanan satu atap. Kegiatan pelayanan satu atap lahir dengan keluarnya Keputusan Presiden
No. 29 Tahun 2003. Lahirnya Keppres tersebut dilatar belakangi suasana eforia UU No. 22/1999
tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi disemangati secara berlebih, sehingga daerah
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah
(Perda) Pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya memberatkan dunia usaha dan investasi.
Terdapat kurang lebih 500 Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang sedang ditelaah
Departemen Keuangan. Dari jumlah tersebut terdapta lebih dari 40 Perda yang telah dibatalkan
karena menetapkan retribusi yang tidak perlu dan melanggar peraturan perundang-undangan
yang di atasnya.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan regulasi baru
yaitu undang-undang tentang Penanaman Modal pada akhir maret 2007. Produk hukum ini
menjadi aturan main dalam berinvestasi. Dalam undang-undang ini investor terdiri dari
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang mendapatkan pelayanan yang
sama terhadap kegiatan penanaman modal. Satu hal yang penting adalah setiap kegiatan
investasi yang menjadi urusan kewenangan daerah maka menjadi tanggung jawab daerah,
mulai dari pelayanan sampai perizinan.
AKUNTANSI UNTUK KELEMBAGAAN INVESTASI DAERAH
Investais pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tercermin melalui belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, namun realita
menunjukkan investasi pemerintah daerah dalam belanja modal masih relatif rendah jika
dibandingkan dengan belanja rutin. Padahal belanja modal sangat diperlukan utnuk mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah (Sofian, 2006). Belanja modal pemerintah daerah masih kecil,
berkisar antara 7-14% dari APBD. Hal ini sangat ironis, mengingat belanja modal pemerintah
daerah adalah syarat untuk menarik investor swasta masuk terutama dalam investasi
infrastruktur dan pengembangan pendidikan.
8. Penelitian yang dilakukan Indef menunjukkan setiap satu rupiah kenaikan investasi
pemerintah akan mendorong empat rupiah investasi swasta. Kondisi selamai ni tidak ada saling
melengkapi antara investasi pemerintah dan swasta di daerah. Bahkan di beberapa daerah
belanja modal justru tidak efektif untuk menarik investor akibat pembangunan infrastruktur
daerah yang hanya ingin “gagah-gagahan” saja melalui proyek-proyek mercusuar.
Alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebenarnya semakin besar
sejak era otonomi daerah, namun uangnya ternyata tidak di daerah sehingga pengusaha
kesulitan untuk mendapatkan pendanaan. Dana yang dimobilisasi di daerah lari kembali ke
Jakarta melalui mekanisme perbankan. Sepertinya banyak beberapa daerah yang lebih nyaman
menyimpan uangnya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) daripada digunakan untuk investasi,
sehingga perlu perubahan akuntansi kelembagaan dalam mengelola keuangan daerah.
Selain itu, proses politik dalam pemilihan kepala daerah setiap lima tahun membawa
perubahan dalam penyusunan rencana strategis investasi daerah akibat setiap berganti kepala
daerah maka berganti pula kebijakan, inkonsistensi ini membuat investor selalu dalam
kesulitan.
Persoalan di atas memerlukan solusi yang baik terutama dalam kelembagaan. Peran
akuntansi di rasa penting untuk menyediakan informasi kuantitas terutama yang bersifat
keuangan tentang entitas ekonomi sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil
keputusan ekonomi yang rasional bagi pihak-pihak yang membutuhkan (Halim, 2007).
Pemerintah telah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai peraturan
yang berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah (SAP, 2005).
Akuntansi Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (SAP, 2005).
Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama :
9. a. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,
pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat,
dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai
tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan
pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan
mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan dan
sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan
untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran untuk
perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan
yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam
kondisi siap pakai.
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan
untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/
pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,
pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas
sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
e. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/ pembuadan
serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam
kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan
10. irigasi serta jaringan, termasuk juga ke dalam belanja ini adalah belanja modal
kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang
untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung
jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
(Syaiful, 2006).
Akuntansi Investasi
Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan
surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan
dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Kegiatan investasi dibagi dua, yaitu; Investasi jangka
pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
b. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan.
c. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk
dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan.
d. Investsi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dinimiliki secara berkelanjutan.
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah
satu kriteria :
11. a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas
pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan
pengeluaran untuk memperoleh jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
PENUTUP
Investasi sektor publik sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah daerah dalam investasi bisa menciptakan multiplier
effect yang mendorong investor swasta untuk berbisnis yang pada akhirnya membuka lapangan
pekerjaan. Selain itu, sebagai regulator pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan
pelayanan dan proses perizinan yang cepat dan tanggap.
Secara kelembagaan diperlukan penataan kembali terhadap institusi yang ada dan
terlibat dalam proses penciptaan iklim investasi yang baik, mulai dari lembaga pelayanan dan
perizinan satu atap (one stop service) sampai prsoes akuntansi yang baik dan menguntungkan
daerah.
Peran akuntansi sangat signifikan dalam pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam
bentuk belanja modal sampai pencatatan transaksi yang menjadi sumber pendapatan asli
daerah terhadap pajak dan retribusi daerah yang dikutip dari investasi yang telah berjalan
dengan baik.