SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
Descargar para leer sin conexión
Liza Dayani
Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi
Aceh (KIA)
Pemilu Cerminan
Demokrasi






Salah satu perwujudan pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yaitu
diberikan pengakuan kepada rakyat untuk
berperan serta secara aktif dalam menentukan
wujud penyelenggaraan pemerintahan.
Pemilu adalah suatu lembaga yang berfungsi
sebagai sarana penyampaian hak-hak
demokrasi rakyat.
Kegiatan pemilu juga merupakan salah satu
sarana penyaluran hak asasi warga negara
yang sangat prinsipil.
HAK KONSTITUSIONAL
UUD 1945
Hak Pilih pasif
 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)
 Pasal 28, 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3)
Hak Pilih Aktif
 Pasal 1 ayat (2) pasal 2 ayat 1) pasal 6A ayat
(1) dan Pasal 19 ayat (1), pasal 22C ayat (1)
Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat
jelas tidak dibenarkan adanya diskriminasi
mengenai RAS, kekayaan, agama dan
keturunan.
HAK WARGA NEGARA
DIPILIH (HAK PILIH PASIF)
Hak setiap warga negara yang telah
memenuhi syarat2 tertentu untuk dapat
dipilih menjadi anggota dari suatu badan
perwakilan
 MEMILIH (HAK PILIH AKTIF)
Hak Setiap warga negara yang telah
memenuhi syarat2 tertentu untuk memilih
anggota2 yang akan duduk dalam suatu
badan perwakilan

HAK ASASI MANUSIA
Pasal 43 Ayat (1)


Setiap warga negara berhak untuk dipilih
dan memilih dalam pemilu berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara
yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Catatan : hak ini juga tercantum dalam UU
No. 12/2005 tentang pengesahan kovenan
Hak Sipil Politik (pasal 25)
HAK LAIN TERKAIT
PEMILU


DIPILIH MENJADI PETUGAS PENYELENGGARA
PEMILU
 DIPILIH MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA KPU/KIP
 DIPILIH MENJADI ANGGOTA KPU/KIP
 DIPILIH MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA BAWASLU

PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN DST
 DIPILIH MENJADI ANGGOTA BAWASLU
PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN DST


DIPILIH DAN MEMILIH MENJADI
PETUGAS/KELOMPOK MASYARAKAT PEMANTAU/
PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILU (DAPAT
JADI SAKSI SAAT PROSES PEMUNGUTAN SUARA)

CATATAN : SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Hak Untuk Tahu
Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyim
pan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia
Hak Pemohon Informasi Publik
(pasal 4 UUKIP)
Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang
 Setiap orang berhak :
a. melihat dan mengetahui informasi publik
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
untuk memperoleh informasi publik;
c. mendapat salinan informasi publik melalyui permohonan
sesuai dengan UUKIP
d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
 Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan
permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut
 Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugtana
ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik
mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan
UUKIP

Hak Badan Publik
pasal 6 UUKIP




Badan publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan dan informasi
apabila tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Informasi tidak dapat diberikan apabila ;
a. membahayakan negara
b. berkaitan dengan perlindungan dan
persaingan usaha tidak sehat
c. berkaitan dengan hak-hak pribadi
d. berkaitan dengan rahasia jabatan
e. yang diminta belum dikuasai dan
didokumentasikan
Kewajiban Badan Publik
pasal 7 UUKIP
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
informasi publik yang berada di bawah kewenangannya
kepada pemohon, selain informasi yang dikecualikan
Wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan
tidak menyesatkan
untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik seacra baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah
Wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiaporang atas informasi
publik
Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi,
sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara
Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut badan publik
dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan
nonelektronik
Contoh Informasi Publik dalam
penyelenggaraan pemilu










Daftar Pemilih sementara dan tetap
Daftar Parpol peserta pemilu
Daftar Caleg masing-masing parpol
Informasi mengenai tahapan penyelenggaraan
pemilu
Jumlah dana yang digunakan untuk
penyelenggaraan pemilu
Laporan keuangan partai baik yang bersumber
dari APBN/APBD/iuran anggota dan sumbersumber lainnya
Hasil pemungutan suara di berbagai tingkatan.
BAGAIMANA DENGAN
GOLPUT??
GOLPUT SELALU MENJADI TANTANGAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU TERMASUK
PILKADA
 GOLPUT MERUPAKAN PILIHAN SADAR BUKAN
KETIDAK HADIRAN DILUAR KONTROL
 SENGAJA DENGAN MAKSUD ATAU TUJUAN
TERTENTU MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN
SUARA
BOLEH KAH?
TENTU SAJA BOLEH KARENA ITU MERUPAKAN
HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN PRINSIP
PEMILU YANG BEBAS DAN RAHASIA

BAGAIMANA MENGGUNAKAN HAK
MASYARAKAT DALAM PEMILU









IKUT SERTA SECARA AKTIF DALAM SETIAP
PROSES/TAHAPAN PEMILU.
IKUT SERTA DALAM KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARPOL.
MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PEMILU DENGAN CARA BERGABUNG DALAM
KELOMPOK YANG INDEPENDEN
MELAPORKAN SETIAP PELANGGARAN PEMILU
YANG DITEMUKAN KEPADA BADAN PENGAWAS
PEMILU ATAU KELOMPOK PEMANTAU
INDEPENDEN LAINNYA YANG DIAKUI OLEH
PENYELENGGARA PEMILU.
MENGIKUTI SETIAP PERKEMBANGAN
INFORMASI TERKAIT PROSES/TAHAPAN PEMILU
INFORMASI DALAM PRESENTASI INI
DIRANGKUM DARI BERBAGAI
SUMBER DAN APABILA TERDAPAT
KEKELIRUAN, MAKA ITU MENJADI
TANGGUNG JAWAB PEMATERI.
TERIMA KASIH

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaElection Commision
 
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxPEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
 
Materi penguatan kelembagaan kpu
Materi penguatan kelembagaan kpuMateri penguatan kelembagaan kpu
Materi penguatan kelembagaan kpuSukrinTaib
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Dinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaDinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaAhsanul Minan
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April 2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April  2014 oleh DRS. SOBERI, M.SisiPembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April  2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April 2014 oleh DRS. SOBERI, M.SisiSobri Arafah
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihWak Wak
 
Proposal pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024
Proposal  pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024Proposal  pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024
Proposal pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024Polmantic
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluElection Commision
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarAhsanul Minan
 
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxsosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifAhsanul Minan
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptFHUPR
 

La actualidad más candente (20)

Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
 
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxPEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
 
Materi penguatan kelembagaan kpu
Materi penguatan kelembagaan kpuMateri penguatan kelembagaan kpu
Materi penguatan kelembagaan kpu
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
Presentation11
Presentation11Presentation11
Presentation11
 
Dinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesiaDinamika sistem pemilu di indonesia
Dinamika sistem pemilu di indonesia
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April 2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April  2014 oleh DRS. SOBERI, M.SisiPembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April  2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
Pembekalan saksi PEMILU Rebo PAN 9 April 2014 oleh DRS. SOBERI, M.Sisi
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
 
Pemilu yang berintegritas
Pemilu yang berintegritasPemilu yang berintegritas
Pemilu yang berintegritas
 
Parpol dan pemilu
Parpol dan pemiluParpol dan pemilu
Parpol dan pemilu
 
Proposal pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024
Proposal  pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024Proposal  pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024
Proposal pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxsosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
 

Destacado

Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraJae Rahman
 
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 ttg Standar Layanan Informasi P...
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 ttg Standar Layanan Informasi P...Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 ttg Standar Layanan Informasi P...
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 ttg Standar Layanan Informasi P...Liza Dayani
 
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasiHak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasicalonmayat
 
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRIContoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRINunu Aziizah
 
Permintaan dan penawaran uang
Permintaan dan penawaran uangPermintaan dan penawaran uang
Permintaan dan penawaran uangFikri Haikal
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiNugroho Satrio S
 

Destacado (7)

Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 ttg Standar Layanan Informasi P...
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 ttg Standar Layanan Informasi P...Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 ttg Standar Layanan Informasi P...
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 ttg Standar Layanan Informasi P...
 
2003 24 mahkamah konstitusi
2003 24 mahkamah konstitusi2003 24 mahkamah konstitusi
2003 24 mahkamah konstitusi
 
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasiHak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
 
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRIContoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
 
Permintaan dan penawaran uang
Permintaan dan penawaran uangPermintaan dan penawaran uang
Permintaan dan penawaran uang
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
 

Similar a Hak Masyarakat dalam Pemilu (RTK)

Pemantaulp3mi.pdf_20230913_075502_0000.pdf
Pemantaulp3mi.pdf_20230913_075502_0000.pdfPemantaulp3mi.pdf_20230913_075502_0000.pdf
Pemantaulp3mi.pdf_20230913_075502_0000.pdfchasanahtravelindo
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikRifky Indrawan
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008dedemit lampung
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008ahmadefendi19
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008Isal Kadal
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikRaden Andriansyah Sastradjumena
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikMuhammad Sirajuddin
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiSudadi Kom
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfandrerizaldy1
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008CIkumparan
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kiptrianita hermawati
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikMystic333
 
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSupri yanto
 
Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01Ahmad Sulton
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipMitha Rusady
 
Makalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaMakalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaWarnet Raha
 

Similar a Hak Masyarakat dalam Pemilu (RTK) (20)

Pemantaulp3mi.pdf_20230913_075502_0000.pdf
Pemantaulp3mi.pdf_20230913_075502_0000.pdfPemantaulp3mi.pdf_20230913_075502_0000.pdf
Pemantaulp3mi.pdf_20230913_075502_0000.pdf
 
Wita ti
Wita tiWita ti
Wita ti
 
Presentasi uu kip
Presentasi uu kipPresentasi uu kip
Presentasi uu kip
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
 
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu 12 2003 Pjls
Uu 12 2003 PjlsUu 12 2003 Pjls
Uu 12 2003 Pjls
 
Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
 
Makalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaMakalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesia
 
Makalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesiaMakalah pemilu indonesia
Makalah pemilu indonesia
 

Último

power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIwanalifhikmi
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfatsira1
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSABDA
 
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docxaljabarkoho
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 

Último (20)

power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptxELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
 
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 

Hak Masyarakat dalam Pemilu (RTK)

  • 1. Liza Dayani Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Aceh (KIA)
  • 2. Pemilu Cerminan Demokrasi    Salah satu perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Kegiatan pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.
  • 3. HAK KONSTITUSIONAL UUD 1945 Hak Pilih pasif  Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)  Pasal 28, 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) Hak Pilih Aktif  Pasal 1 ayat (2) pasal 2 ayat 1) pasal 6A ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), pasal 22C ayat (1) Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai RAS, kekayaan, agama dan keturunan.
  • 4. HAK WARGA NEGARA DIPILIH (HAK PILIH PASIF) Hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat2 tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan  MEMILIH (HAK PILIH AKTIF) Hak Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat2 tertentu untuk memilih anggota2 yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan 
  • 5. HAK ASASI MANUSIA Pasal 43 Ayat (1)  Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Catatan : hak ini juga tercantum dalam UU No. 12/2005 tentang pengesahan kovenan Hak Sipil Politik (pasal 25)
  • 6. HAK LAIN TERKAIT PEMILU  DIPILIH MENJADI PETUGAS PENYELENGGARA PEMILU  DIPILIH MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA KPU/KIP  DIPILIH MENJADI ANGGOTA KPU/KIP  DIPILIH MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA BAWASLU PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN DST  DIPILIH MENJADI ANGGOTA BAWASLU PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN DST  DIPILIH DAN MEMILIH MENJADI PETUGAS/KELOMPOK MASYARAKAT PEMANTAU/ PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILU (DAPAT JADI SAKSI SAAT PROSES PEMUNGUTAN SUARA) CATATAN : SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  • 7. Hak Untuk Tahu Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyim pan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
  • 8. Hak Pemohon Informasi Publik (pasal 4 UUKIP) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  Setiap orang berhak : a. melihat dan mengetahui informasi publik b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; c. mendapat salinan informasi publik melalyui permohonan sesuai dengan UUKIP d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan  Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut  Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugtana ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UUKIP 
  • 9. Hak Badan Publik pasal 6 UUKIP   Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi tidak dapat diberikan apabila ; a. membahayakan negara b. berkaitan dengan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat c. berkaitan dengan hak-hak pribadi d. berkaitan dengan rahasia jabatan e. yang diminta belum dikuasai dan didokumentasikan
  • 10. Kewajiban Badan Publik pasal 7 UUKIP 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon, selain informasi yang dikecualikan Wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik seacra baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah Wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiaporang atas informasi publik Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik
  • 11. Contoh Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemilu        Daftar Pemilih sementara dan tetap Daftar Parpol peserta pemilu Daftar Caleg masing-masing parpol Informasi mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu Jumlah dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu Laporan keuangan partai baik yang bersumber dari APBN/APBD/iuran anggota dan sumbersumber lainnya Hasil pemungutan suara di berbagai tingkatan.
  • 12. BAGAIMANA DENGAN GOLPUT?? GOLPUT SELALU MENJADI TANTANGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TERMASUK PILKADA  GOLPUT MERUPAKAN PILIHAN SADAR BUKAN KETIDAK HADIRAN DILUAR KONTROL  SENGAJA DENGAN MAKSUD ATAU TUJUAN TERTENTU MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN SUARA BOLEH KAH? TENTU SAJA BOLEH KARENA ITU MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN PRINSIP PEMILU YANG BEBAS DAN RAHASIA 
  • 13. BAGAIMANA MENGGUNAKAN HAK MASYARAKAT DALAM PEMILU      IKUT SERTA SECARA AKTIF DALAM SETIAP PROSES/TAHAPAN PEMILU. IKUT SERTA DALAM KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARPOL. MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMILU DENGAN CARA BERGABUNG DALAM KELOMPOK YANG INDEPENDEN MELAPORKAN SETIAP PELANGGARAN PEMILU YANG DITEMUKAN KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILU ATAU KELOMPOK PEMANTAU INDEPENDEN LAINNYA YANG DIAKUI OLEH PENYELENGGARA PEMILU. MENGIKUTI SETIAP PERKEMBANGAN INFORMASI TERKAIT PROSES/TAHAPAN PEMILU
  • 14. INFORMASI DALAM PRESENTASI INI DIRANGKUM DARI BERBAGAI SUMBER DAN APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN, MAKA ITU MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMATERI. TERIMA KASIH