RPJMD Kota Singkawang 2013 2017

Disampaikan pada kegiatan Presentasi Dihadapan Walikota SingkawangSINGKAWANG,
10 Mei 2013

ALUR PIKIR RPJMD
- Pemerintah Kota Singkawang -
10 Mei 2013

OUTLINE RANCANGAN RPJMD
SINGKAWANG,
10 Mei 2013 Disampaikan pada kegiatan Presentasi Dihadapan Walikota Singkawang

1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN
SINGKAWANG,

2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang di Provinsi
Kalimantan Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia
No. 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
BAB I PENDAHULUAN
SINGKAWANG,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013.
BAB I PENDAHULUAN
SINGKAWANG,

3. Hubungan RPJMD Kota Singkawang dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
BAB I PENDAHULUAN
SINGKAWANG,

MAKSUD
1. Menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah,
efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota/ Wakil Walikota Singkawang
dengan memperhatikan arahan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025, serta
memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota
Singkawang.
2. Menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam penyusunan
Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Anggaran-SKPD, serta sekaligus merupakan acuan
penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Singkawang secara berjenjang dan
selanjutnya digunakan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
4. Maksud dan Tujuan
BAB I PENDAHULUAN
SINGKAWANG,

BAB I PENDAHULUAN
SINGKAWANG,

5. Sistematika Penulisan
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
BAB X
Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisa Isu-Isu Strategis
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
Pentahapan Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja
Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi
BAB I PENDAHULUAN
SINGKAWANG,

Geografis
Kota Singkawang berada di antara garis 1080 52’ 14” - 1090 09’ 46” BT dan 000 44’ 57” - 010
00’ 48” LU.
Luas Wilayah
Kota Singkawang memiliki luas wilayah + 504 Km2 atau 50.400 Ha. yang dibagi
menjadi 5 wilayah kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Singkawang Selatan (224,48 Km2 atau 44,54 %)
2. Kecamatan Singkawang Timur (166,26 Km2 atau 32,99 %)
3. Kecamatan Singkawang Utara (66,65 Km2 atau 13,22 %)
4. Kecamatan Singkawang Tengah (31,57 Km2 atau 6,26 %)
5. Kecamatan Singkawang Barat (15,04 Km2 atau 2,98 %)
Topografi
• Dataran + 31.904 Ha pada hampir semua wilayah.
• Perbukitan dan bergunung-gunung pada wilayah Timur dan Selatan + 18.496 Ha.
• Jenis tahan di Kota Singkawang terdiri dari : tanah Aluvial (25.338 ha), Podsol (14.276 ha)
dan Organosil (4.054 ha), serta yang berjenis Latasil (2.998 ha) dan Podsolit Merah Kuning
(3.774 ha) hanya terdapat pada Kecamatan Singkawang Selatan.
1. Aspek Geografi dan Demografi
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
SINGKAWANG,

BATAS WILAYAH
Sebelah Utara  Kab. Sambas
Sebelah Timur  Kab. Bengkayang
Sebelah Selatan  Kab. Bengkayang
Sebelah Barat  Laut Natuna
TOPOGRAFI
• Dataran + 31.904 Ha pada hampir semua wilayah.
• Perbukitan dan bergunung-gunung pada wilayah
Timur dan Selatan + 18.496 Ha.
• Jenis tahan di Kota Singkawang terdiri dari : tanah
Aluvial (25.338 ha), Podsol (14.276 ha) dan Organosil
(4.054 ha), serta yang berjenis Latasil (2.998 ha) dan
Podsolit Merah Kuning (3.774 ha) hanya terdapat pada
Kecamatan Singkawang Selatan.
SINGKAWANG,

LUAS DAERAH DAN KEPADATAN PENDUDUK
DI KOTA SINGKAWANG, TAHUN 2012
KEPADATAN PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN
DI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012
121
1879
3251
344 192
Singkawang Timur
Singkawang Tengah
Singkawang Barat
Singkawang Utara
Singkawang Selatan
SINGKAWANG,

KOMPOSISI PENDUDUK
DI KOTA SINGKAWANG, TAHUN 2012
SINGKAWANG,

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat (PDRB)
NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB TAHUN 2008-2012 ATAS HARGA BERLAKU TAHUN 2000
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008-2012
(DALAM JUTAAN RUPIAH)
SINGKAWANG,

INFLASI HARGA KONSUMEN MENURUT KELOMPOK JENIS BARANG/JASA
DI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008 – 2012
Laju Inflasi
No. Rincian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
U M U M / T O T A L 12,66 1,15 7,10 6.72 4.21
1 Bahan Makanan 16,45 -1,05 13,10 4.9 7.38
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan
Tembakau
11,59 6,05 3,74 13.28 2.16
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan
Bakar
14,56 0,81 4,40 8.77 2.08
4 Sandang 2,49 3,22 2,14 7.54 2.24
5 Kesehatan 7,26 4,21 1,92 4.44 1.93
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 4,12 3,04 3,29 8.77 4.97
7 Transportasi, Komunikasi dan Jasa
Keuangan
12,26 -1,31 8,62 0.49 5
SINGKAWANG,

JUMLAH PENDUDUK MISKIN
Kemiskinan
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk 178.939 182.694 186.462 190.801 194 410
Penduduk Miskin 15.050 11.990 11.400 11 097 10 827
SINGKAWANG,

3. Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)
No.
Jenjang
Pendidikan
Tahun Ajaran
2007/
08
2008/
09
2009/
10
2010/
11
2011/
12
1 SD/MI 104.67 103.95 103.43 103.97 103.92
2 SMP/MTs 85.49 83.78 89.14 92.05 91.9
3 SMA/MA/SMK 25.03 31.87 35.65 63.76 63.59
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
RASIO GURU TERHADAP MURID
No.
Jenjang
Pendidikan
Tahun Ajaran
2007/
08
2008/
09
2009/
10
2010/
11
2011/
12
1 SD/MI 236 230 265 271 245
2 SMP/MTs 267 265 277 288 275
3 SMA/MA 354 371 391 384 336
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK
USIA SEKOLAH
SINGKAWANG,

JUMLAH DOKTER
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Dokter 57 68 84 95 96
2 Jumlah
Penduduk
178.939 182.694 186.462 190.801 194.410
3 Rasio 0,32 0,37 0,45 0,50 0,50
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Tenaga
Medis
458 588 584 738 748
2 Jumlah Penduduk 178.939 182.694 186.462 190.801 194.410
3 Rasio 2,56 3,22 3,13 3,87 3,85
JUMLAH TENAGA MEDIS
SINGKAWANG,
3. Aspek Pelayanan Umum (Kesehatan)

PANJANG JARINGAN JALAN BERDASARKAN
KARAKTERISTIK KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012
(dalam Km)
PANJANG JALAN BERDASARKAN STATUS JALAN
(dalam Km)
PANJANG JARINGAN JALAN BERDASARKAN KONDISI
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012
(dalam Km)
SINGKAWANG,
3. Aspek Pelayanan Umum (Pekerjaan Umum)

4. Aspek Daya Saing Daerah
POSISI DAYA SAING SINGKAWANG
DALAM LINGKUP KALBAR
DAYA SAING DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010
PROPORSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008-2012
SINGKAWANG,

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Singkawang
Tahun 2008-2012
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
10 Mei 2013

PERKEMBANGAN PROPORSI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
PERKEMBANGAN PROPORSI DANA PERIMBANGAN
10 Mei 2013

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Singkawang
Tahun 2008-2012
10 Mei 2013

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
10 Mei 2013
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2008 – 2012

PROYEKSI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS
UTAMA KOTA SINGKAWANG 2013-2017
10 Mei 2013

3. Kerangka Pendanaan
PROYEKSI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
KOTA SINGKAWANG 2013-2017
10 Mei 2013

PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
10 Mei 2013

10 Mei 2013

1. Permasalahan Pembangunan Daerah
Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan
informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah,
pasar dalam negeri dan pasarpeluang bagi masa depan Kota Singkawang, yaitu:
1. Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang
dari dan ke Kota Singkawang;
2. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi,
produksi dan perdagangan terutama komoditi yang dihasilkan Kota Singkawang seperti
hasil perikanan dan pertanian;
3. Perluasan jaringan dan kerjasama internasional akan mendorong perubahan nilai, etos
kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku
usaha dan Pemerintah Kota Singkawang;
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai
kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kota Singkawang;
5. Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal dan internasional berbasis teknologi
informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja,
pengembangan parwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner maupun
wisata budaya Kota Singkawang.
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
10 Mei 2013

Demokratisasi yang ditandai dengan perubahan tatanan kehidupan sosial,
ekonomi dan politik yang mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat telah
memberikan peluang bagi Kota Singkawang untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat secara berkelanjutan, yaitu:
1. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan
dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan
pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat
terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat;
2. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumberdaya dan aset daerah
akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan
jender, keistimewaan, kekhususan, dan keragaman masyarakat.;
3. Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan akan mengutamakan partispasi
masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan
mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang
memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik,
bermutu dan bermartabat.
10 Mei 2013

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan
sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah daerah Kota Singkawang
dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih
luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
• Dengan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah
Kota Singkawang akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan
terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif
dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan
daerah;
• Pemerintah Kota Singkawang akan dapat menjalankan fungsi secara
optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu;
• Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan
penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah,
kearifan lokal, keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat.
10 Mei 2013

Kekuatan Daerah
1. Kota Singkawang merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya
alam yang sangat besar, khususnya sumberdaya pertanian, kelautan dan
perikanan;
2. Kota Singkawang memiliki wilayah yang sangat potensial bagi
peningkatan perdagangan internasional dan perolehan devisa, khususnya
dari komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan pengolahan hasil
pertanian dan perikanan;
3. Kota Singkawang memiliki kawasan yang menyimpan potensi bagi
pengembangan ekonomi wilayah;
4. Kota Singkawang memiliki potensi wisata yang cukup beragam;
5. Kota Singkawang bila dilanjutkan akan memiliki lapangan terbang yang
melayani angkutan lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif
angkutan di Kota Singkawang.
10 Mei 2013

Kelemahan Daerah
• Masih terbatasnya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana perhubungan laut,
darat dan udara; prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana
ekonomi seperti pasar, air bersih, tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;
• Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu
termasuk perbaikan status gizi masyarakat;
• Belum optimalnya pelayanan pemerintahan yang disebabkan oleh belum tertatanya
kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta
terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur;
• Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah-daerah
perdesaan dan daerah pinggiran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kemajuan daerah;
• Terbatasnya kegiatan ekonomi masyarakat yang masih bersifat subsisten, berskala kecil dan
tidak berorientasi pasar sehingga kurang mendorong pemupukan modal;
• Belum optimalnya pengembangan kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
dalam pengembangan ekonomi daerah;
• Belum adanya BUMD yang dapat menjadi pendukung bagi kinerja sektor ekonomi lainnya,
dapat diupayakan dengan mengupayakan peran swasta dalam bentuk CSR;
10 Mei 2013

• Masih rendahnya minat dunia usaha dalam mengelola potensi sumberdaya alam terutama
pertanian dan perikanan sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
• Masih terbatasnya produksi dan produktivitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi
sumberdaya alam terutama pertanian dan perikanan yang mengakibatkan adanya
ketergantungan dari luar daerah terhadap pasokan kebutuhan bahan pokok dan barang-
barang lainnya;
• Terbatasnya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, trasportasi, pembangkit dan
jaringan listrik, telepon, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha;
• Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
• Belum optimalnya investasi swasta;
• Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana
pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih
rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan;
• Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai akibat terbatasnya fasilitas dan
tenaga kesehatan terutama di daerah perdesaan dan sangat bervariasinya jenis penyakit di
masyarakat;
• Meningkatnya jenis dan dan bobot permasalahan sosial di Kota Singkawang.
10 Mei 2013
Kelemahan Daerah

2. Isu Strategis
1. Rendahnya Cakupan Pelayanan Air Bersih;
2. Penanggulangan Banjir Belum Terintegrasi;
3. Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Masih Rendah;
4. Kualitas dan Akses Pendidikan Belum Merata;
5. Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Belum Merata;
6. Status Aset dan Batas Wilayah yang Masih Belum Terselesaikan;
7. Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan Daerah Belum
Maksimal;
8. Pelestarian dan Pengendalian Dampak Lingkungan yang Belum
Optimal;
9. Sebagai Kota Wisata, Kunjungan Wisatawan Masih Rendah;
10. Belum Optimalnya Pengolahan Hasil Produksi Pertanian.
10 Mei 2013

Visi Kota Singkawang
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
10 Mei 2013

1. Mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan memiliki
kepastian hukum.
2. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan
prima.
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan infrastruktur dasar
dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan
lingkungan.
4. Meningkatkan daya saing daerah berbasis pembangunan
ekonomi kerakyatan dan pengembangan kualitas
sumberdaya manusia.
5. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Misi Kota Singkawang
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
10 Mei 2013

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN
1. Pengembangan Wilayah Kecamatan Singkawang Barat dan
Singkawang Tengah
• Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
 Menata ulang pusat perdagangan pasar tradisional beringin yang
dialih fungsikan sebagai sentral UKM dan PKL dengan
merelokasi pedagang ke 4 wilayah kecamatan;
 Terminal pasiran sebagai pusat pengembangan kawasan wisata
kuliner.
• Sebagai pusat perdagangan pasar tradisional, perbelanjaan umum dan
toko modern berwawasan lingkungan.
• Sebagai pusat jasa dan perdagangan dari hynterland kota dengan
meningkatkan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
SINGKAWANG,

2. Pengembangan Wilayah Kecamatan Singkawang Selatan
• Sebagai kawasan Pusat pelayanan Kota. Khususnya wilayah Kelurahan
Sedau yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan
dan jasa, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul
transportasi darat sebagai pusat kegiatan wilayah;
• Sebagai pusat kegiatan industri, sub pusat perdagangan dan simpul
transportasi laut dan di koridor jalan arteri primer menuju bandar udara
yang berdekatan dengan kawasan bandar udara;
• Sebagai kawasan strategis nasional yang akan dikembangkan menjadi
bandara pengumpul dalam simpul transportasi Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (KAPET);
• Sebagai salah satu kawasan strategis Provinsi, diperuntukkan untuk
pengembangan kawasan pariwisata yang mempunyai nilai strategis dari
aspek ekonomi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam maupun
lingkungan.
SINGKAWANG,

SINGKAWANG,
3. Pengembangan Wilayah Kecamatan Singkawang Timur
• Pengembangan sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Pajintan dan
Kelurahan bagak sebagai sub pusat perdagangan;
• Pengembangan pusat pusat lingkungan yang merata dan berhierarki
untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;
• Sebagai wilayah yang mempunyai potensi sumber air baku gravitasi yang
cukup tinggi, maka perlu adanya pengembangan / pemeliharaan kawasan
sekitar air baku, untuk dijadikan kawasan arboretum;
• Sebagai wilayah hulu dari sungai seluang, semelagi dan sungai
singkawang. Wilayah kecamatan singkawang timur merupakan kawasan
andalan dalam upaya pengendalian banjir;
• Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan 2 wilayah kabupaten
yang mempunyai potensi perkebunan, Kecamatan Singkawang Timur
khususnya kelurahan Bagak merupakan pusat pertumbuhan ekonomi
baru sebagai penyangga daerah perbatasan kota.

SINGKAWANG,
4. Pengembangan Wilayah Kecamatan Singkawang Utara
• Sebagai kawasan sekunder dari hierarki kawasan di wilayah kota
Singkawang, Kelurahan Setapuk besar diarahkan pengembangannya
sebagai kawasan sub pusat pelayanan kota dengan membangun
infrastruktur sarana dan prasarana penunjang sebagai kawasan pusat
perdagangan dan kawasan pendukung hynterland kota;
• Sebagai pendukung kawasan sekunder, perlu juga pengembangan pusat
pusat lingkungan di wilayah kelurahan Sungai Garam, Naram, dan di
Gayung Bersambut dengan menata infrastruktur dasar kawasan dalam
upaya menjaga kebersihan lingkungan;
• Sebagai kawasan sumber air baku Kota Singkawang dalam upaya
pengendalian terhadap banjir serta pemenuhan kebutuhan air bersih Kota
Singkawang;
• Sebagai kawasan pendidikan secara terpadu dan pengembangan
permukiman sebagai daya ungkit daerah dalam meningkatkan PAD.

BAB VII & VIII
SINGKAWANG,
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DAN KERANGKA PENDANAAN
Disajikan dalam Bentuk Matrik:

BAB IX
SINGKAWANG,
1. Pentahapan Pembangunan
Tahap Konsolidasi (Tahun I : 2013)
Ditandai dengan upaya untuk mengkondisikan kembali skala prioritas
program kerja Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan visi dan misi
yang telah ditetapkan dalam periode 2013-2017. Tahap ini ditandai
dengan tercapainya hal-hal berikut :
• Menitikberatkan porsi belanja langsung pada sektor yang terkait
dengan pelayanan publik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
• Mengefisienkan struktur belanja pegawai yang diorientasikan pada
peningkatan kinerja pelayanan publik;
• Melakukan kajian secara komprehensif terhadap potensi sektor
unggulan daerah dan tantangan yang akan dihadapi;
• Menata ulang dan penguatan kelembagaan SOPD, SDM aparatur,
regulasi dan upaya penegakannya.
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN &
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX
SINGKAWANG,
Tahap Menumbuh kembangkan (Tahun II : 2014)
Merupakan tahun untuk menumbuhkembangkan berbagai potensi/
kekuatan yang telah dikonsolidasi pada tahun sebelumnya sebagai
landasan untuk merealisasikan berbagai program prioritas yang
telah ditetapkan. Tahap ini diarahkan untuk mendukung tercapainya
hal-hal berikut :
• Menetapkan target dan Merealisasikan program prioritas
daerah;
• Menumbuhkembangkan etos kerja dan perilaku positif
masyarakat yang mendukung kemajuan serta partisipasi pihak
swasta/ dunia usaha dalam rangka percepatan pembangunan
Kota Singkawang;
• Memperkuat sinergisitas antar-SKPD dalam lingkup pemerintah
Kota Singkawang, antara program Pemerintah Kota Singkawang
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah.

BAB IX
SINGKAWANG,
Tahap Pemantapan (Tahun III : 2015)
Merupakan tahun pembuktian adanya peningkatan kualitas kinerja
pelayanan publik. Tahap ini ditandai dengan pencapaian hal-hal
berikut :
• Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan
pendapatan dari kegiatan sektor perdagangan, jasa dan agro
industri;
• Menguatnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
(UMKMK) terutama dari akses permodalan, manajamen usaha,
teknologi produksi dan informasi pasar;
• Meningkatnya kesempatan kerja, berkurangnya tingkat
pengangguran dan kemiskinan;
• Tersedianya tingkat pelayanan infrastruktur yang memiliki
dampak luas bagi pertumbuhan daerah.

BAB IX
SINGKAWANG,
Tahap Pengembangan (Tahun IV : 2016)
Merupakan tahapan untuk mengembangkan capaian hasil
pembangunan pada tahun sebelumnya. Tahap ini diarahkan
untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :
• Mengembangkan industri pengolahan berbasis teknologi
dengan membangun kerjasama dan kemitraan;
• Memperluas penerapan teknologi peningkatan mutu untuk
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi;
• Mewujudkan peran strategis Kota Singkawang sebagai
sentra pertumbuhan dan pelayanan di kawasan Singbebas;
• Mewujudkan infrastruktur strategis yang memiliki dampak
luas bagi kemajuan daerah.

BAB IX
SINGKAWANG,
Tahap Diversifikasi (Tahun V : 2017)
Merupakan tahapan untuk kelanjutan pengembangan ke arah
penganekaragaman keunggulan daerah. Tahap ini diarahkan
untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:
• Mewujudkan peran strategis Kota Singkawang sebagai
sentra pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif dan
komparatif;
• Mewujudkan produk unggulan daerah yang mampu
bersaing dalam lingkup pasar regional dan internasional;
• Mewujudkan peran dan kinerja kelembagaan pemerintah
daerah yang inovatif dan progresif dengan standar
pelayanan berkualitas prima.

BAB IX
SINGKAWANG,
2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang
digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota
Singkawang Tahun 2013-2017, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kota Singkawang.
Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan
mempertimbangkan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai,
rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian.
Indikator Makro Daerah
Merupakan indikator ekonomi
dan sosial budaya yang akan
dicapai oleh seluruh SKPD melalui
berbagai program dan kegiatan
pembangunan dalam 5 (lima)
tahun mendatang (2013-2017).
Indikator Kinerja Daerah
Merupakan indikator dan sasaran
yang akan dicapai oleh seluruh
SKPD melalui berbagai program
dan kegiatan pembangunan dalam
5 (lima) tahun mendatang (2013-
2017) sesuai dengan misi RPJMD.

BAB X KAIDAH PELAKSANAAN & PEDOMAN TRANSISI
SINGKAWANG,
1. Kaidah Pelaksanaan
1. Pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 diarahkan dan dikendalikan
langsung oleh Walikota/Wakil Walikota;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota/Wakil
Walikota Singkawang dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Kepala Bappeda);
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah
Kota Singkawang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota
Singkawang Tahun 2013-2017 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan, berkewajiban
untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi,
Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Capaian Kinerja, Pendanaan dan
Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang disusun
dengan berpedoman pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017;
5. Setiap Kelurahan agar mengacu pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017
sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, dan melaksanakan program dalam
RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 dengan sebaik-baiknya;

SINGKAWANG,
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 untuk setiap
tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Singkawang;
7. Penyusunan RKPD Kota Singkawang harus dilakukan melalui proses Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu
mulai dari Musrenbang Kelurahan/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan
Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kota Singkawang harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun
Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran-SKPD (RKA-SKPD) yang
disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Singkawang
merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS);
10. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017, setiap SKPD perlu
memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada
aparat Pemerintah Kota Singkawang, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat
sipil;

SINGKAWANG,
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang Tahun
2013-2017, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang
adalah sebagai berikut:
a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA-
SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
b. Kepala Bappeda Kota Singkawang menghimpun dan menganalisa hasil
pemantauan pelaksanaan Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA-SKPD dari masing-
masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
c. Kepala Bappeda Kota Singkawang menyusun laporan evaluasi pelaksanaan
RPJMD dan RKPD, dan menyusun laporan evaluasi kinerja SKPD berdasarkan
hasil evaluasi Pimpinan SKPD;
d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disampaikan kepada
Walikota/Wakil Walikota sebagai dasar penilaian kinerja SKPD dan sebagai
bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
12. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kota
Singkawang dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kota
Singkawang, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah
dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada
DPRD Kota Singkawang untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses
pelaksanaannya.

SINGKAWANG,
2. Pedoman Transisi

SINGKAWANG,

SINGKAWANG,
SEKIAN & TERIMAKASIH 

RPJMD Kota Singkawang 2013 2017

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (19)

Similar a RPJMD Kota Singkawang 2013 2017

Similar a RPJMD Kota Singkawang 2013 2017 (20)

Más de Pemerintah Kota Singkawang

Más de Pemerintah Kota Singkawang (17)

RPJMD Kota Singkawang 2013 2017