Makalah ini membahas tentang administrasi perpajakan khususnya bukti pembayaran pajak. Makalah ini menjelaskan pengertian pajak, cara pembayaran dan pelaporan pajak, syarat-syaratnya, fungsi dan kegunaan pajak, batas waktu pembayaran, sanksi untuk yang belum bayar, serta pengembalian kelebihan pembayaran.

1. ADMINISTRASI PERPAJAKAN
“BUKTI PEMBAYARAN”
DISUSUN OLEH:
DENI NURHIDAYANTI
1201134517
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013
1

2. KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik dan
tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami membahas mengenai “BuktiPembayaran”.
Makalah ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak
untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh
karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini.
Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat
membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan
makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.
Pekanbaru 21 oktober 2013
penulis
i

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar.......................................................................................................................... i
Daftar Isi.................................................................................................................................. ii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah.......................................................................................... 1
1.2.Rumusan masalah............................................................................................... .....2
1.3.Tujuan makalah....................................................................................................... 3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian pajak........................................................................................................... 4
2.2 Cara Pembayaran dan pajak.................................................................................... 7
2.3 . Syarat-syarat dalam Pembayaran dan pelaporan Pajak....................................10
2.4 Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Pembayaran dan Pelaporan Pajak..................... 12
2.5 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak..................................................17
2.6 Sanksi yang diberikan jika Wajib Pajak belum Melakukan Pembayaran dan Pelaporan
Pajak....................................................................................................... 21
2.7 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak........................................................22
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan.................................................................................................................. 26
Daftar Pustaka......................................................................................................................... 27
ii

4. BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak juga disebut sumber
penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan di Indonesia. Peran pajak
terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin dominan, terutama sejak penerimaan
minyak dan gas bumi tidak mampu lagi membiayai belanja pemerintah. Semakin besarnya
peranan pajak dalam pembangunan menjadi perhatian semua pihak, karena tingginya pajak
menunjukkan kemampuan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan dari seluruh
komponen bangsa. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma- hukum untuk menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.Pajak merupakan
sumber utama pemasukan negara yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat
Jendral Pajak. Pajak memberikan manfaat secara tidak langsung bagi masyarakat,karena
kontraprestasi yang akan dikembalikan pada masyarakat adalah dalam bentuk pembangunan
infrasruktur dan fasilitas umum,sehingga pajak tersebut seharusnya dapat dinikmati secara
merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain untuk membangun infrastruktur dan fasilitas
umum, pajak juga dipergunakan untuk membayar gaji pegawai negeri,pensiunan pegawai
negeri,bahkan subsidi yang selama ini dirasakan oleh masyarakat berasal dari pajak yang
dibayarkan. Berbagai macam subsidi yang dikeluarkan pemerintah diantaranya subsidi BBM,
listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT),Raskin,dan Jamkesmas.Namun pada prakteknya subsidi
ini tidak tepat sasaran. Hal ini tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang
menghimpun penerimaan negara dari pajak. DJP memiliki visi menjadi institusi pemerintah yang
1

5. menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien,dan dapat
dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan menghimpun pajak
negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian
pembiayaan Anggaran Pendapatan.
1.2.Rumusan Masalah
Adapun yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :
1) Apa pengertian dan unsur-unsur Pajak ?
2) Bagaimana cara pembayaran dan pelaporan Pajak ?
3) Apa syarat-syarat pembayaran dan pelaporan Pajak ?
4) Apa saja fungsi,tujuan dan kegunaan pembayaran dan pelaporan pajak ?
5) Berapa lama jangka waktu pembayaran dan pelaporan Pajak ?
6) Apa sanksi yang diberikan jika wajib pajak belum melakukan pembayaran dan pelaporan
Pajak ?
7) Bagaimana jika terjadi kelebihan Pembayaran Pajak ?
1.3.Tujuan Makalah
Tujuan dari penulisan makalah ini ialah :
2

6. 1) Untuk mengetahui pengertian pajak dan unsur yang didalamnya.
2) Untuk mengetahui cara pembayaran dan pelaporan pajak.
3) Untuk mengetahui syarat dalam pembayaran dan pelaporan pajak.
4) Untuk mengetahui fungsi dan kegunaan pajak.
5) Untuk melihat sejauh mana batas waktu pembayaran.
6) Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan dalam pembayaran dan
pelaporan pajak.
7) Untuk memahami kelebihan pembayaran pajak.
8) Untuk mengetahui tujuan pembayaran dan pelaporan pajak
3

7. BAB IIPEMBAHASAN
2.1. Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum atau pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan
pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban
perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan
pemerintah.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan
terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah
“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian
itu dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ialah:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksananya;
2. Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan dapat
dikenakan sanksi;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara langsung
oleh pemerintah;
4

8. 4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak diperuntukkan
bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus,
dipergunakan untuk membiayai public investment.
2.2 Cara Pembayaran dan pelaporan Pajak
Pembayaran dan pelaporan Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas sisiem
pembayaran online, dilaksanakan melalui Teller Bank Persepsi/Devisa Persepsi online atau
menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh Bank Persepsi/ Devisa Persepsi online.
1. Cara pembayaran Melalui Teller Bank:
1)
Wajib Pajak (WP) mendatangi teller Bank dengan membawa:
1. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi secara lengkap dan benar atau data yang
lengkap dan benar tentang :
Nomor Pokok Wajib Pajak.
Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar,
sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP.
Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai dengan jenis setoran pajak yang akan dibayar,
sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada kolom pertama tabel
MAP yang bersangkutan).
Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP yang akan
dibayar ( hanya diisi apabila pembayaran dilakukan untuk melunasi SKPKB, SKPKBT,
atau STP).
5

9. Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar, misalnya
masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila membayar PPh Pasal 29
tahunan, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200 maka bulan dalam masa pajak akan
terisi 00 sehingga WP hanya tinggal mengisi empat digit tahun pajak.
1. Alat Pembayaran senilai Pajak yang akan dibayarkan.
2)
WP menyampaikan SSP yang telah diisi secara lengkap dan benar atau Data yang lengkap
dan benar serta alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan b diatas
kepada Teller Bank Persepsi/Devisa Persepsi Online.
3)
WP menjawab kebenaran identitas WP tentang Nama WP dan Alamat WP.
4)
WP menerima Kembali SSP yang telah disahkan dengan tanda tangan petugas teller dan
cap Bank serta diberi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi
Bank (NTB), dan atau SSP yang dicetak oleh Bank yang telah diberi NTPP dan atau NTB dari
Teller.
5)
WP memeriksa kebenaran SSP yang diterima dari Teller.
6)
WP melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Cara Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Alat Transaksi Bank (misalnya ATM dan
Internet Banking) :
1)
WP mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data yang lengkap dan benar
tentang:
6

10. 1. Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Kode Mata Anggaran Penerimaan sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar,
sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada keterangan diatas setiap
tabel).
3. Kode Jenis Setoran sesuai dengan jenis setoran pajak yang dibayar, sebagaimana diatur
dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada kolom pertama tabel MAP yang
bersangkutan)
4. Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP yang akan
dibayar (hanya diisi apabila pembayaran digunakan untuk melunasi SKPKB, SKPKBT,
atau STP).
5. Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar, misalnya
masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila membayar PPh Pasal 29
tahunan, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200 maka bulan dalam masa pajak akan
terisi 00 sehingga WP hanya tinggal mengisi empat digit tahun pajak.
2)
WP membuka menu Pembayaran Pajak.
3)
WP mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1
diatas secara tepat, lengkap dan benar.
4)
WP meneliti Identitas WP yang terdiri dari nama dan Alamat WP yang muncul pada
tampilan. Apabila Identitas WP yang terdiri dari nama dan Alamat WP pada tampilan tidak
sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya harus dibatalkan dan kembali kepada
menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan.
7

11. 5)
WP mengisi elemen data lainnya yang diperlukan dalam tampilan berikutnya secara tepat.
6)
WP mengambil SSP hasil keluaran fasilitas alat transaksi Bank.
7)
WP memeriksa kebenaran SSP yang diperoleh.
8)
WP melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Cash Management Service (CMS).
Pembayaran melalui CMS dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah
(Wajib Pajak) sepanjang sistem yang menangani jenis pelayanan ini terhubung secara online
dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
2.3 Syarat-syarat dalam Pembayaran dan pelaporan Pajak
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi,
masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak
akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka
pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:
Pemungutan pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan
dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam
pelaksanaannya. Contohnya:
8

12. 1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya
pelanggaran.
Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat
untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
1)
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus
dijamin kelancarannya.
2)
Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
3)
Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.
Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu
kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak
jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat
pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
Pemungutan pajak harus efesien
9

13. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan.
Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh
karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan
demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi
penghitungan maupun dari segi waktu.
§ Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak.
Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang
harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk
meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak
rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh:
1)
Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2)
Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
3)
Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan
menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)
2.4
Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Pembayaran dan Pelaporan Pajak
FUNGSI
10

14. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di
dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk
membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas
maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara
membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak
digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan
lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah,
yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun
ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin
meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi
mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka
menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam
fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah
menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
Fungsi stabilitas
11

15. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasidapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan
antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan
pajak yang efektif dan efisien.
Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan
umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan
kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
MANFAAT
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga,
perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara
sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai
sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti
jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan
menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan
dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara
mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari
pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas
bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang
12

16. jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Secara singkat pajak dimanfaatkan
untuk mendanai:
Pembangunan fasilitas dan infrastruktur
Alokasi Dana Umum
Pemilihan Umum ( PEMILU)
Penegakan hukum
Subsidi pangan dan BBM
Pelayanan Kesehatan
Pendidikan
Pertahanan dan Keamanan
Kelestarian lingkungan hidup
Kelestarian budaya
Transportasi missal
3.5 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, batas waktu
penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut:
Penyetoran Pajak
13

17. 1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling
lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain
oleh Menteri Keuangan.
2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh
Menteri Keuangan.
3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas)
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN
atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan
pabean impor.
14

18. 9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan
pemungutan pajak.
10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja
Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh
bendahara.
11) PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen
atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan
bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
12)
PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai
Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir.
13)
PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau
badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(13a) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang
memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
15

19. 14)
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir
(14a) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.
15) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain
Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
16) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat
Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
17) Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan
beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai
dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak
Pelaporan Pajak
1)
Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri
maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam
16

20. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12)
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa
Pajak berakhir.
(1a) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dan ayat (13a), serta Pasal 2A, dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(1b) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dengan
menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya
meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir.
(1c) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13a) dengan
menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir
bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
2)
Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil
pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
3)
Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib melaporkan hasil
pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
17

21. (3a) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
4)
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) dan
ayat (17) yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya
Masa Pajak terakhir.
2.6. Sanksi yang diberikan jika Wajib Pajak belum Melakukan Pembayaran dan
Pelaporan Pajak
Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah
lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan
pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor,
dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib
Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya.
Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah
menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.
Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika
kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi.
Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.
18

22. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting
bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum
dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai
hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan
diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Ada 2 macam Sanksi
perpajakan, yaitu:
1. 1.
Sanksi Administrasi
Terdiri dari:
1. Sanksi Administrasi Berupa Denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan.
Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari
jumlah
tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau
disengaja. Untuk mengetahui lebih laniut, dalam tabel 1 dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan
sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda.
1. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang
pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu
19

23. jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima
dibayarkan.
Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang
paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga
berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga
majemuk.
Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar.
Tetapi, dalam hal Waiib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga
yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut
dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.
Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam
ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari
bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih
Jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga
dalam pajak.
1. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang
paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak
yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung
dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.
20

24. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak
tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak
terutang. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi berupa kenaikan dan
besarnya kenaikan dapat dilihat dalam tabel 3.
1. 2.
Sanksi Pidana
Kita sering mendengar isilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan
pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan
sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana
dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU
KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU
KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau
tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.
Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu
tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan
dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara.
21

25. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang
perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui.Jangka
waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian
tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10
(sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan
yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.
Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur
dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya,
dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi
berupa denda, walaupun tidak selalu ada.
2.7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak
atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah
dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak
punya hutang pajak lain.
1. A. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
2. Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada
jumlah pajak yang terutang:
a)
Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak
melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau berdomisili.
22

26. b)
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam
hal:
§ Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang
terutang.
§ Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak
yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi
dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
§ Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar
daripada jumlah pajak yang terutang.
c)
SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
surat permohonan diterima secara lengkap.
Kesimpulan
Dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang:
Pajak yang yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh WP yang
bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau
pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada
pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak.
23

27. 1. Wajib Pajak (WP orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi yang belum memiliki
NPWP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak
melalui KPP tempat WP terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan
pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat permohonan harus
melampirkan:
Asli bukti pembayaran pajak
Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
1. WP yang dipotong atau dipungut (PPh, PPN dan PPnBM) dapat mengajukan permohonan
restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang dipotong atau
yang dipungut terdaftar atau melalui KPP tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut
dikukuhkan dengan catatan PPh dan PPN serta PPnBM yang dipotong atau dipungut
belum dikreditkan atau dibiayakan. Surat permohonan harus melampirkan:
Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak.
Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan.
Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
1. WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan
restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang melakukan
pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
pemungutan dikukuhkan, apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak
yang dilakukannya dan pihak yang dipotong atau dipungut adalah :
24

28. – orang pribadi yang belum memiliki NPWP;
– subjek pajak luar negeri; atau
– terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungutan kecuali WP
yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan
antara lain karena pembubaran usaha.
Surat permohonan harus melampirkan :
– Asli bukti pembayaran pajak;
– Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
– Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
dan d. Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada WP yang melakukan
pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.
2. Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila
hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka
Direktur Jenderal Pajak harus memberitahu secara tertulis kepada WP.
B. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib Pajak yang Memenuhi
Persyaratan Tertentu
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
25

29. 2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah
peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh kurang dari
Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya
kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak 0,5% (setengah persen)
dari jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tersebut;
3. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan
PPh paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan jumlah lebih bayarnya
kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya paling banyak Rp
28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang
memenuhi persyaratan tertentu, Kepala KPP melakukan penelitian atas :
1. Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
2. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
3. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP; dan
4. Kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT tersebut atau dalam SPT perubahan alamat.
Dan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling
lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan
dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak
Pertambahan Nilai. Dalam hal hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran
26

30. SPT tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang
tercantum dalam SPT atau dengan pemberitahuan perubahan alamat sehingga Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, maka Kepala
KPP harus memberitahu secara tertulis kepada WP
27

31. DAFTAR PUSTAKA
Moh.Zain dan Kustandi Arinti, 1990, Pembaharuan perpajakan nasional, citra Aditya Bakti.
Bandung.
Santoso Broto Diharjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Revisi, Erosco. Bandung.
www.setiawatiita.blogspot.com/2012/05/manfaat-pajak-bagi-perekonomian.html
www.pajak.net/blog/2012/02/03/batas-waktu-pembayaran-dan-pelaporan-pajak/
www.pajak.go.id/dmdocument/manfaat%20pajak.pdf
http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm
http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak
28