Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, kepala perpustakaan, dan kepala laboratorium beserta perhitungan beban kerjanya sesuai peraturan pemerintah. Dokumen ini juga membahas tentang penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guru.

1. .
Analisis Jabatan Jumlah Wakil
Kepala Sekolah, KaKeahlian,
KaLab/Beng, KaPerpus dan
Perhitungan beban kerjanya
(sesuai dengan
ketentuan Pemerintah)
BEBAN KERJA GURU (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008)
1. Guru tanpa tugas tambahan adalah 24 s.d 40 jam tatap muka dalam 1 minggu (Psl 52 (2)),
dilaksanakan minimal 6 jam tatap muka pada sekolah tempat tugas sebagai guru tetap (Psl 52
(3))
2. Guru yang mendapat tugas tambahan :
a) Kepala sekolah minimal 6 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing minimal
40 orang siswa bagi kepala sekolah yang berasal dari guru BK/konselor (Psl 54 (1))

2. b) Wakil kepala sekolah minimal 12 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing
minimal 80 orang siswa bagi kepala sekolah yang berasal dari guru BK/konselor (Psl 54 (2))
c) Kepala program keahlian (SMK) minimal 12 jam tatap muka dalam 1 minggu (Psl 54
(3))
d) Kepala perpustakaan minimal 12 jam tatap muka dalam 1 minggu (Psl 54(2 )
e) Kepala laboratorium dan bengkel/unit produksi (SMK) minimal 12 jam tatap muka
dalam
1
minggu
(Psl
54
(5))
3. Guru BK membimbing minimal 150 siswa per tahun pada satu atau lebih sekolah (Psl
54 (5))
WAKIL KEPALA SEKOLAH
1. Jumlah wakil kepala sekolah maksimal 4 orang yang terdiri dari Urusan Kurikulum,
Urusan Kesiswaan, Urusan Sarana Prasarana, dan Urusan Hubungan Masyarakat (Instrumen
PK tugas tambahan guru pada Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010) 2. Berdasarkan
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 (Standar Pengelolaan) :
a) SD tidak memiliki wakil kepala sekolah
b) SMP memiliki 1 wakil kepala sekolah
c) SMA memiliki 3 wakil kepala sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, dan Sarana Prasarana)
d) SMK memiliki 4 wakil kepala sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Hubungan Industri)
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan SK Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor
541/C.C3/Kep/MN/2004 :
a) SMA/SMK memiliki 4 wakil kepala sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana,
dan Hubungan Masyarakat)
KEPALA PERPUSTAKAAN
(Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan
Sekolah/Madrasah) Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang dapat
mengangkat kepala perpustakaan, jika memiliki:
1. Tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, disepakati: minimal 1 orang
2. Rombongan belajar (rombel) lebih dari enam, disepakati: minimal 6 rombel
3. Koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan, disepakati: minimal 500 judul
KETENTUAN KEPALA LABORATORIUM/BENGKEL
(Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana)
SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN
A. Ruang Laboratorium Biologi

3. 1) Ruang laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan
pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
2) Ruang laboratorium biologi dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
3) Rasio minimum ruang laboratorium biologi 2,4 m2/peserta didik. Untuk rombongan
belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m2
termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m2. Lebar minimum ruang laboratorium
biologi 5 m.
4) Ruang laboratorium biologi memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai
untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.
5) Ruang laboratorium biologi dilengkapi sarana
B. Ruang Laboratorium Fisika
1) Ruang laboratorium fisika berfungsi se bagai tempat berlangsungnya kegiatan
pembelajaran
fisika
secara
praktek
yang
memerlukan
peralatan
khusus.
2) Ruang laboratorium fisika dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
3) Rasio minimum ruang laboratorium fisika 2,4 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar
dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m2
termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m2 . Lebar ruang laboratorium fisika
minimum
5
m.
4) Ruang laboratorium fisika memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai
untuk
membaca
buku
dan
mengamati
obyek
percobaan.
5) Ruang laboratorium fisika dilengkapi sarana
C. Ruang Laboratorium Kimia
1) Ruang laboratorium kimia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan
pembelajaran
kimia
secara
praktek
yang
memerlukan
peralatan
khusus.
2) Ruang laboratorium kimia dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
3) Rasio minimum ruang laboratorium kimia 2,4 m2 /peserta didik. Untuk rombongan belajar
dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m2
termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m2. Lebar ruang laboratorium kimia
minimum
5
m.
4) Ruang laboratorium kimia memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai
untuk
membaca
buku
dan
mengamati
obyek
percobaan.
5) Ruang laboratorium kimia dilengkapi sarana

4. D. Ruang Laboratorium Komputer
1) Ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan
dalam
bidang
teknologi
informasi
dan
komunikasi.
2) Ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum satu rombongan belajar yang
bekerja
dalam
kelompok
@
2
orang.
3) Rasio minimum luas ruang laboratorium komputer 2 m2/peserta didik. Untuk rombongan
belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang laboratorium
komputer 30 m2. Lebar minimum ruang
4) Ruang laboratorium komputer dilengkapi sarana
laboratorium
komputer
5
m.
E. Ruang Laboratorium Bahasa
1) Ruang laboratorium bahasa berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan
berbahasa,
khusus
untuk
sekolah
yang
mempunyai
Jurusan
Bahasa.
2) Ruang laboratorium bahasa dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
3) Rasio minimum ruang laboratorium bahasa 2 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar
dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang laboratorium 30 m2. Lebar
minimum
ruang
laboratorium
bahasa
5
m.
4) Ruang laboratorium bahasa dilengkapi sarana
Hal hal yang menyangkut Laboratorium
1. Di SMP/SMA/SMK jika terdapat laboratorium bahasa dan atau computer dapat diakui
2. Kepala Laboratorium diakui jika :
a. Memiliki ruangan laboratorium tersendiri
b. Memiliki sarana dan prasarana sesuai SPM
c. Memiliki/menyelenggarakan administrasi laboratorium, seperti struktur
d. organisasi, buku agenda praktik, daftar inventaris/bahan lab, jadwalpemakaian ruang
e. Memiliki laboran dan atau teknisi lab
PENAMBAHAN JAM PELAJARAN
1. Penambahan jam pelajaran sesuai Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tetang Standar Isi
maksimal 4 (empat) jam untuk seluruh mata pelajaran.
2. Penambahan jam pelajaran berdasarkan kepentingan siswa (peserta didik) dan dilakukan
setelah melalui analisis konteks.

5. 3. Penambahan jam pelajaran harus dimuat dalam dokumen kurikulum, memuat alasan
penambahan jam diikuti perubahan jam dalam struktur kurikulum, silabus, dan RPP
Penilaian Kinerja Guru dan
Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun
2009 mengisyaratkan bahwa untuk kenaikan pangkat dan golongan guru perlu
dilakukan Penilaian Kinerja Guru.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru
dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
Dalam Penilaian Kinerja Guru (PKG), Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan
seluruh kegiatan yang dilakukan.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) terhadap Guru dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan
untuk naik pangkat dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun, yaitu 3 bulan sebelum
periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) menggunakan instrumen yang didasarkan kepada: 14
kompetensi bagi guru kelas dan/atau mata pelajaran; 17 kompetensi bagi guru BK/konselor,
dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Kepsek,
Wakasek, dsb.)
Guru Kelas/Mata Pelajaran
Guru BK/Konselor
Pedagogi
(7 kompetensi)
Pedagogi
(3 kompetensi)
Kepribadian
(3 kompetensi)
Kepribadian
(4 kompetensi)
Sosial
(2 kompetensi)
Sosial
(3 kompetensi)

6. Profesional
(2 kompetensi)
Profesional
(7 kompetensi)
Selain itu, dalam Permenpan ini mengisyaratkan pula pentingnya kegiatan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB)dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermatabat dan
sejahtera; sehingga guru dapat berpartisifasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang
bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa
estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian.
Pengembangan Keprofesian Guru mencakup tiga kegiatan: (1) Pengembangan Diri;
(2)Publikasi Ilmiah, dan (3) Karya Inovatif.
Tujuan umum Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yaitu untuk
meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan.
Sedangkan tujuan khusus Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah:
Memfasiltasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan.
Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang
dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.
Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai tenaga profesional.
Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada
penyandang profesi guru.
PKG
1. Pelaksanaan Evaluasi Diri
Evaluasi Diri dilaksanakan dalam periode 4 - 6 minggu pertama di awal rentang
waktu 2 semester, hasil evaluasi diri digunakan guru untuk menyusun program
pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sampai dengan
menjelang pelaksanaan penilaian kinerja guru yang dilaksanakan dalam kurun
waktu 4 – 6 diakhir rentang wktu 2 semester. Setelah guru mengikuti penilaian
kinerja , maka hasil penilaian kinerja tersebut bersama-sama dengan hasil evaluasi
diri berikutnya dipergunakan untuk menyusun program pengembangan keprofesian
berkelanjutan untuk periode selanjutnya.
Pada saat pelaksanaan evaluasi diri, guru kelas/mata pelajaran harus juga
menyusun dokumen pendukung pembelajaran, antara lain: Program Tahunan,
Program Semester, Silabus, RPP, Bahan Ajar, Lembar Kerja Siswa, Instrumen
Penilaian, Nilai Hasil Belajar, Analisis Penilaian Hasil Belajar, Program Tindak Lanjut
(Remidial dan Pengayaan) dan Daftar Nama Peserta Didik.
Dokumen-dokumen tersebut semuanya akan dikumpulkan pada saat pelaksanaan
penilaian kinerja guru dalam periode 4 - 6 minggu terakhir di kurun waktu 2

7. semester setelah kegiatan evaluasi diri dan pengembangan keprofesian
berkelanjutan dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dalam periode 4 - 6 minggu di akhir
kurun waktu 2 semester
Penilaian kinerja guru dalam periode 4- 6 minggu di akhir kurun waktu 2 semester
terhadap guru kelas/mata pelajarandilakukan dengan menggunakan instrumen
penilaian kinerja guru mata kelas/mata pelajaran yang dilengkapi dengan rubrik
penilaiannya dalam pengamatan dan/atau pemantauan dengan tahapan sebagai
berikut :
a. Sebelum Pengamatan dan/atau Pemantauan
①∙∙∙Lakukan pertemuan awal antara penilai kinerja guru dengan guru yang akan
dinilai. Guru kelas/mata pelajaran harus menyerahkan perangkat pembelajaran
antara lain; Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, Bahan Ajar,
Lembar Kerja Siswa, Instrumen Penilaian,Nilai Hasil Belajar, Analisis Penilaian Hasil
Belajar, Program Tindak Lanjut (Remedial dan Pengayaan) dan Daftar Nama
Peserta Didik.
②∙∙∙Penilai melakukan penilaian terhadap semua dokumen perangkat pembelajaran.
Diskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas pokok guru dengan mengacu
pada instrumen penilaian kinerja.
③∙∙∙Catat semua hasil diskusi dalam instrumen penilaian kinerja untuk masing-masing
indikator kinerja setiap tugas utama guru sebagai bukti penilaian kinerja.
④∙∙∙Sepakati jadwal pelaksanaan penilaian kinerja guru, khususnya untuk kegiatan
pengamatan dalam penilaian kinerja.
b. Selama Pengamatan
①∙∙∙Pastikan guru yang akan dinilai membawa perangkat pembelajaran (RPP, Daftar
Nama Peserta Didik, Daftar Nilai, Buku Pegangan Guru, Media Pembelajaran, dan
Instrumen Evaluasi, dsb)
②∙∙∙Lakukan pengamatan proses pembelajaran di dalam dan/atau di luar kelas dan
catat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru.
③∙∙∙Gunakan instrumen penilaian kinerja guru pembelajaran untuk menetapkan
ketercapaian/keterlaksanaan semua indikator secara valid, reliabel, dan konsisten
tentang hasil penilaian kinerja guru mata pelajaran/kelas, pengamatan
dimungkinkan dapat dilakukan lebih dari satu kali.
c. Setelah Pengamatan
Setelah pengamatan dan atau pemantauan pembelajaran/pembimbingan, penilai
dapat melakukan, antara lain :
①∙∙∙Lakukan pertemuan antara penilai dan guru yang dinilai untuk mengklarifikasi
beberapa aspek yang masih diragukan dan menyepakati program tindak lanjut dari
hasil pengamatan/pemantauan
②∙∙∙Catat semua hasil pertemuan pada instrumen penilaian kinerja guru.
③∙∙∙Jika penilai merasa belum cukup bukti untuk menentukan skor/nilai kinerja, maka
penilai dapat melakukan pengamatan ulang. Sampaikan kekurangannya kepada
guru yang dinilai dan sepakati jadwal pelaksanaan pengamatan ulang.
3. Tahap Pemberian Nilai
Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap indikator kinerja setiap
dimensi tugas utama guru dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian
nilai tersebut, penilai terlebih dahulu mengidentifikasi melalui pemantauan

8. dan/atau pengamatan apakah setiap indikator kinerja untuk masing-masing
dimensi tugas utama guru dapat teramati dan/atau terpantau.
4. Tahap Persetujuan
Setelah melaksanakan penilaian, penilai wajib memberitahukan kepada guru yang
dinilai tentang hasil penilaian kinerja guru yang diperoleh berdasarkan bukti catatan
untuk setiap indikator. Jika guru yang dinilai dan penilai telah sepakat dengan hasil
penilaian kinerja, maka keduanya menandatangani berkas laporan penilaian
kinerja.
Keputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Guru yang dinilai dapat mengajukan
keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada Kepala
Sekolah dan/atau Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan menunjuk seseorang
assesor (misalnya pengawas atau sesorang yang ditugaskan); untuk bertindak
sebagai moderator Dalam hal ini moderator dapat mengulang pelaksanaan
penilaian kinerja guru untuk dimensi tugas utama tertentu yang tidak disepakati
atau mengulang penilaian kinerja secara menyeluruh. Pengajuan usul penilaian
ulang harus dicatat dalam laporan akhir. Dalam kasus ini, nilai penilaian kinerja
guru dari moderator digunakan sebagai hasil akhir penilaian kinerja guru. Penilaian
ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan moderator hanya bekerja untuk tahun
tersebut.
Khusus bagi guru yang mengajar di 2 (dua) sekolah atau lebih (guru multi
sekolah/madrasah), maka penilaian dilakukan di sekolah/madrasah induk (satuan
administrasi pangkal). Meskipun demikian, penilai dapat melakukan pengamatan
serta mengumpulkan data dan informasi dari sekolah/madrasah lain tempat guru
mengajar atau membimbing.
Penilai dan guru yang dinilai melakukan refleksi terhadap hasil penilaian kinerja
guru, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas kinerja pada periode berikutnya.
5. Tahap Pelaporan
Setelah nilai penilaian kinerja guru diperoleh, Kepala sekolah/madrasah wajib
melaporkan hasil penilaian kinerja guru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dan Tim Penilai Angka Kredit kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sebagai dasar
penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk
kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Laporan berbentuk hasil penilaian
masing-masing indikator kinerja dalam paket instrumen penilaian kinerja guru yang
telah dilengkapi dengan hasil kajian berbagai dokumen perencanaan dan dokumen
pendukung lain yang relevan dan catatan hasil pengamatan.
Untuk kepentingan pendataan dan pengendalian pelaksanaan penilaian kinerja guru
dan
tindak
lanjut
pembinaan
pelaksanaan
pengembangan
keprofesian
berkelanjutan, kepala sekolah/madrasah juga harus melaporkannya secara on
line menggunakan sistem yang dirancang secara khusus melalui web
site http://www.ekinerjaguru.org. dan/atau secara off
line jika
tidak
memiliki
fasilitas on line.
PKB
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan
kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan
untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda

9. golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama dengan pangkat Pembina Utama
golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan
karya inovatif.
Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mencakup ketiga unsur
tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru dapat selalu
menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekedar untuk pemenuhan
angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan
telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional
tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan .
Jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi sebagai
berikut :
1. Pengembangan diri
a. Diklat fungsional
b. Kegiatan kolektif guru
2. Publikasi Ilmiah
a. Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif bidang pendidikan
formal:
b. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru:
3.
a.
b.
c.
d.
Karya Inovatif
Menemukan teknologi tepat guna;
Menemukan atau menciptakan karya seni;
Membuat atau memodifikasi alat pelajaran; dan
Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal sejenisnya.
Tabel Persyaratan Angka Kredit Minimal bagi Guru yang akan Naik
Pangkat/Jabatan
Subunsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Berdasarkan Golongan dan Jabatan
Jumlah angka kredit minimal dari subunsur
Subunsur
Macam publikasi
Subunsur
publikasi
Dari Jabatan Ke Jabatan
ilmiah yang wajib ada
pengembangan ilmiah dan
(minimal satu
diri
atau karya
publikasi)
inovatif
Guru Pertama Guru Pertama
3 (tiga)
-golongan III/a golongan III/b
Guru Pertama Guru Muda
3 (tiga)
golongan III/b golongan III/c
4 (empat)
Bebas pada jenis karya
publikasi ilmiah dan

10. inovatif
Guru Muda
Guru Muda
3 (tiga)
golongan III/c golongan III/d
6 (enam)
Bebas pada jenis karya
publiasi ilmiah dan
inovatif
Guru Muda
Guru Madya
4 (empat)
golongan III/d golongan IV/a
8 (delapan)
Makalah hasil penelitian
(kode 2.2.e)
12 (dua
belas)
Makalah hasil penelitian
(kode 2.2.e) dan Artikel
yang dimuat di jurnal
(2.2.b, 2.2.c atau 2.2.d)
12 (dua
belas)
Makalah hasil penelitian
(kode 2.2.e) dan Artikel
yang dimuat di jurnal
(2.2.b, atau 2.2.c), atau
2.2.h.1 atau 2.2.h.2)
14 (empat
belas)
Makalah hasil penelitian
(kode 2.2.e) dan Artikel
yang dimuat di jurnal
(2.2.b atau 2.2.c atau
2.2.h.1)
dan
Buku
pelajaran
atau
buku
pendidikan
(2.3.a.1,
atau
2.3.a.2,
atau
2.3.c.1)
20 (dua
puluh)
Makalah hasil penelitian
(kode 2.2.e) dan Artikel
yang dimuat di jurnal
(2.2.a, atau, 2.2.b, atau
2.2.h.1)
dan
Buku
pelajaran
atau
buku
pendidikan (2.3.a.1 atau
2.3.a.2, atau 2.3.c.1)
Guru Madya
Guru Madya
4 (empat)
golongan IV/a golongan IV/b
Guru Madya
Guru Madya
4 (empat)
golongan IV/b golongan IV/c
Guru Madya
Guru Utama
5 (lima)
golongan IV/c golongan IV/d
Guru Utama
Guru Utama
5 (lima)
golongan IV/d golongan IV/e
Keterangan:
Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan
2.2.b
= di sekolah/madrasahnya, diterbitkan/ dipublikasikan dalam majalah/jurnal
ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi.
Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan
2.2.c
= di sekolah/madrasahnya, diterbitkan/ dipublikasikan dalam majalah/jurnal
ilmiah tingkat provinsi.
Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan
2.2.d
= di sekolah/madrasahnya, diterbitkan/ dipublikasikan dalam majalah ilmiah
tingkat kabupaten/ kota.

11. 2.2.e
2.2.h.1
2.2.h.2
2.3.a.1
2.3.a.2
2.3.c.1
1.
2.
a.
b.
c.
d.
Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan
= di sekolah/madrasahnya, diseminarkan di sekolah/madrasahnya, disimpan
di perpustakaan.
Membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran
= pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang
terakreditasi.
Membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran
= pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak
terakreditasi/tingkat provinsi.
= Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP.
= Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN.
= Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.
Khusus Untuk kenaikan pangkat/golongan mulai III/d ke atas :
Jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah
populer paling banyak 3 (tiga) buah. dan buku pedoman guru paling banyak 1 (satu)
buah.
Untuk penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun.
Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan
Contoh :
Seorang guru mengajukan kenaikan jabatan dari Guru Madya golongan ruang IV/b ke
Guru Madya golongan ruang IV/c, membutuhkan karya publikasi ilmiah dan/atau karya
inovatif sebanyak 12 angka kredit. Apabila ke 12 angka tersebut hanya terdiri publikasi
ilmiah, maka macam publikasi ilmiah yang wajib dibuat adalah :
satu makalah hasil penelitian yang sudah diseminarkan di sekolah/ madrasah
(kode 2.2.e) memperoleh 4 angka kredit,
satu artikel ilmiah di bidang pendidikan formal yang dimuat di jurnal tingkat:
nasional terakreditasi, besaran angka kredit 3, atau
provinsi terakreditasi, besaran angka kredit 2, atau
nasional yang tidak terakreditasi, besaran angka kredit 2, atau
provinsi tidak terakreditasi, besaran angka kredit 1,5.
Kekurangan angka kredit dari usulan tersebut, dapat berupa publikasi ilmiah yang lain,
dengan ketentuan jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau
tulisan ilmiah populer paling banyak 3 (tiga) buah, atau membuat karya publikasi
ilmiah yang sama dengan yang diwajibkan (seperti penelitian atau artikel tingkat
nasional yang terakreditasi). Apabila kekurangan angka kredit dilakukan dengan
menambah berupa karya buku pedoman guru, hanya diperkenankan 1 (satu) buah.
Bagi Guru Madya, golongan IV/c, yang akan naik jabatan menjadi Guru Utama,
golongan IV/d, selain membuat PKB sebagaimana tabel diatas, juga wajib
melaksanakan presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah dilakukan secara lisan dan
terbuka dihadapan Tim Penilai Tingkat Pusat, akademisi dan pejabat setempat.
Waktu dan tempat pelaksanaan presentasi akan ditetapkan oleh tim penilai,

12. disesuaikan dengan jumlah guru dan lokasi guru yang akan melaksanakan
presentasi. Penyelenggaraan kegiatan presentasi dilakukan oleh LPMP setempat.
Guru yang akan melakukan presentasi diwajibkan membuat makalah yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap semua kegiatan PKB yang telah
dilakukan. Makalah tersebut harus menjelaskan tentang:
1. Uraian rinci dari setiap macam kegiatan pengembangan diri yang telah
dilakukan, meliputi:
a. nama kegiatan pengembangan diri;
b. waktu dan tempat kegiatan;
c. tujuan kegiatan;
d. berapa lama kegiatan dilaksanakan;
e. nama penyelenggara kegiatan;
f. hasil yang diperoleh guru yang bersangkutan; dan
g. tindak lanjut yang telah dilakukan dari hasil pengembangan diri.
1. Uraian rinci dari setiap macam publikasi dan/atau karya inovatif yang telah
dilakukan, meliputi:
a. macam publikasi dan/atau karya inovasi; dan
b. abstrak/ringkasan penjelasan hasil publikasi dan/atau karya inovatif.
Di samping makalah di atas, guru yang bersangkutan wajib menyiapkan
tayangan (misalnya dalam bentuk ”power point”) yang akan disajikan pada
presentasi dengan durasi sekitar 30 menit dilanjutkan dengan adanya diskusi
terkait dengan materi paparan. Hasil presentasi yang ditetapkan oleh tim penilai,
merupakan bagian persyaratan wajib untuk kenaikan jabatan dari Guru Madya
golongan ruang IV/c ke Guru Utama golongan ruang IV/d.
----------------------------------------------------Dalam sistem Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, sebagai langkah awal
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru, akan
dilakukan pemetaan profil kinerja guru dengan menggunakan instrumen evaluasi
diri. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap awal semester periode penilaian
kinerja guru yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam merencanakan
program
pengembangan
keprofesian
berkelanjutan..
Pelaksanaan
Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan selama kurun waktu 2
semester bagi guru yang telah maupun belum mencapai standar yang
ditetapkan. Pada setiap akhir semester ke 2.
dilakukan penilaian kinerja guru, dimana hasilnya merupakan gambaran
peningkatan kompetensi yang diperoleh guru setelah melaksanakan
pengembangan keprofesian berkelanjutan pada tahun berjalan dan sekaligus
digunakan sebagai dasar penetapan angka kredit unsur utama dari sub-unsur
pembelajaran/bimbingan pada tahun tersebut. Hasil penilaian kinerja guru tahun
sebelumnya dan dilengkapi hasil evaluasi diri tahun berjalan, selanjutnya
digunakan sebagai acuan perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan
untuk tahun berikutnya.

13. Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Keterkaitan antara pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja
guru, dan pengembangan karir guru ditunjukkan melalui alur pembinaan dan
pengembangan profesi guru berikut.
Alur Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru
Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang didasarkan
pada evaluasi diri dan hasil penilaian kinerja guru dengan urutan prioritas
kegiatan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
a. Pencapaian kompetensi yang diidentifikasikan melalui hasil pemantauan
atas pelaksanaan tugas utama guru dalam pembelajaran berdasarkan hasil
penilaian kinerja guru.
b. Peningkatan kompetensi yang dibutuhkan sekolah untuk menyesuaikan
dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan budaya
berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau Rencana Tahunan
Pengembangan Sekolah.
c. Kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk melaksanakan tugas-tugas
tambahan misalnya sebagai kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala
perpustakaan, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dsb.
d. Peningkatan kompetensi yang diminati oleh guru untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan karirnya.
Pencapaian dan peningkatan kompetensi tersebut pada akhirnya bukan hanya
bertujuan untuk peningkatan keprofesian guru dalam menunjang layanan
pendidikan yang bermutu, tetapi juga berimplikasi peningkatan kemampuan
melaksanakan tugas utamanya dalam pembelajaran/pembimbingan serta
perolehan angka kredit untuk pengembangan karir guru.
Agar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat mencapai
tujuan yang diharapkan sesuai dengan prioritas pelaksanaan tersebut, maka
pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus didasarkan pada
prinsip-prinsip sebagai berikut :

14. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari
tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada keberhasilan peserta didik.
Cakupan materi untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus
kaya dengan materi akademik, metode pembelajaran, penelitian pendidikan
terkini, teknologi dan/atau seni, serta berbasis pada data dan hasil pekerjaan
peserta didik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
b. Setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri
secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan
pengembangan profesinya.
c. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti
program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan minimal jumlah jam
per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sekolah berhak menambah alokasi
waktu jika dirasakan perlu. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian
kesempatan pengembangan yang tidak merata, maka proses perencanaan
program pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dimulai dari sekolah.
d. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah diberi
kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan
sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika
sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program
pengembangan keprofesian berkelanjutan.
e. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan evaluasi program
pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga betul-betul terjadi
perubahan pada dirinya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan
pendidikan di sekolah.
f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau
kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan
sekolah dan/atau kabupaten/kota dalam melaksanakan peningkatan mutu
pendidikan.
g. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan di sekolah atau KKG/MGMP/MGBK bersama-sama dengan sekolah lain,
sehingga mengurangi dampak negatif pada layanan pendidikan karena guru
meninggalkan sekolah.
h. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mewujudkan guru
yang lebih profesional sehingga mendorong pengakuan profesi guru sebagai
lapangan pekerjaan yang bermartabat dan bermakna bagi masyarakat dalam
pencerdasan kehidupan bangsa.
i. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan
dapat mendukung
pengembangan karir guru yang lebih obyektif, transparan dan akuntabel
a.
Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui jaringan sekolah
dapat dilakukan dalam satu rayon (kelompok kerja/musyawarah kerja guru),
antar rayon dalam kabupaten/kota tertentu, antar provinsi, bahkan
dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antar negara serta kerjasama
sekolah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi.

15. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui jaringan antara lain
dapat berupa:
1.
kegiatan KKG/MGMP/MGBK;
2.
pelatihan/seminar/lokakarya;
3.
kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb;
SKP KEPALA SEKOLAH DAN GURU
Dengan diberlakukannya PP No 46 Tahun 2011 dan Perka BKN No 1 Tahun 2013 mulai
tanggal 1 Januari 2014 yang menitik beratkan tentangPenilaian prestasi kerja PNS terdiri
dari sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja PNS (PKP).
Penilaian prestasi kerja PNS merupakan format penilaian baru atau sebagai pengganti
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau yang kita sebut dengan
istilah DP3.
Nilai Prestasi Kerja PNS ini dihitung dengan rumus = 60% dari Nilai SKP + 40% dari
Nilai PKP. Adapun yang dimaksud Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah adalah rencana
kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dibuat pada setiap awal bulan
Januari.
Bila PNS yang tidak menyusun SKP berdasarkan PP No 46 Tahun 2011,sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
Sedangkan yang dimaksud Perilaku Kerja PNS (PKP) adalah setiap tingkah laku, sikap
atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek perilaku yang
dinilai mencakup 1) Orientasi Pelayanan ; 2) Integritas, 3) Komitmen 4) Disiplin; 5) Kerjasama;
dan 6) Kepemimpinan.
Tahun 2014 sudah diambang pintu berdasarkan PP Nomor 46 tentang Penilaian
Prestasi
Kerja
PNS,
semua
PNS
penilaian
kerjanya
yang
semula hanya menggunakan
DP3
sekarang
diubah
dan
diganti
menjadi SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Biar tidak bingung mengenai apa itu SKP
dan landasan hukumnya silahkan diunduh di : PP Nomor 46 Tahun 2013
Sekarang serambi edukasi akan membagi bahan-bahan guna menyusun SKP bagi
Guru dan Kepala Sekolah.
Disampaikan dengan hormat bahwa, berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian
Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang ketentuan Pelaksanaan PP
Nomor 46 Tentang penilaian Prestasi Kerja PNS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

16. Berdasarkan pasal 33 PP 46 tahun 2011 disebutkan bahwa SKP mulai dilaksanakan pada tanggal 1
Januari 2014.
Tulisan diatas saya sadur dari surat resmi tentang pelaksanaan SKP di salah satu Kabupaten.
serambi edukasi terkejut saat membaca surat tersebut. SKP terasa asing dan mungkin baru
saja serambi edukasi dengar, lebih terkejutnya lagi SKP juga diperuntukkan untuk Guru!
Bukannya serambi edukasi meremehkan profesi lain, tetapi Guru itu tugasnya didepan kelas,
merencanakan pembelajaran, mempersiapkanya, menampilkannya di depan kelas bak
seorangsutradara yang mau mementaskan pertunjukkan yang memukau. Memukau inspirasi,
keingintahuan, menempa karakter, membangkitkan semangat pantang menyerah, menggembleng
mental, memberanikan anak bermimpi besar dan meraihnya.Longgarkan cluster otak Bapak-Ibu
guru dari beban administratif yang menggunung; pendataan dapodik, padamu negeri, karya
ilmiah, publikasi ilmiah, PTK, sertifikasi setengah hati, jam mengajar yg kurang, longgarkan
hanya untuk berpikir bagaimana menginspirasi anak, mendidik karakter mereka menjadi
pejuang-pejuang cerdas, inovatif serta jujur. Ingatlah Bapak-ibu pengambil kebijakan anda
semua bisa seperti ini karena tangan-tangan mereka Bapak dan Ibu guru,VIPkan mereka
dengan membebaskan beban administratif.
Pendapat serambi edukasi sepertinya Pemerintah melarang Guru untuk mengajar di depan
kelas dengan tenang. Dengan beban pekerjaan seperti itu mustahil seorang guru (PNS) mampu
bekerja dan mengajar secara efektif. Guru cenderung meninggalkan panggung orkestranya
untuk menyelesaikan pekerjaan administrasinya. Belum lagi banyak guru yang mendapat tugas
administratif lainnya seperti Kurikulum, Kesiswaan, Bendahara, Wali kelas, Koordinator
Ekstrakurikuler, Pembina OSIS. Sekali lagi tugas guru adlah di depan kelas dengan
“orkestra” inspiratifnya.
SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPILUNTUK GURU,KEPALA SEKOLAH
DAN PENGAWAS
Oleh
Drs. Salimudin,M.Pd
Pengawas TK/SD Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes
Penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau DP 3 sebagai bagian
dari pembinaan PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dinyatakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS, maka sesuai dengan pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 pada saat peraturantersebut dilaksanakan PP Nomor
10
Tahun 1979 tidak berlaku lagi .
Sehingga terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 setiap PNS termasuk di dalamnya CPNS wajib
menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS
wajib dilaksanakan.

17. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal tahun, apabila terjadi mutasi setelah bulan
Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal sesuai dengan surat perintah
melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan dengan menggabungkan penilaian sasaran
kerja(SKP) dengan penilaian perilaku kerja , dengan prosentasi bobot nilai unsur SKP 60% dan
perilaku 40%.
Bagi PNS yang tidak membuar SKP akan mendapat sanksi sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tentang disisplin Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan pada pasal 3
mewajibkan setiap pegawai negeri sipil untuk mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.

18. Contoh format SKP untuk guru, kepala sekolah SD dan pengawas sekolah SD
SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
I. PEJABAT PENILAI
NO
NO
1
Nama
Dr.Tahroni,M.Pd
1
Nama
2
Nip
197106091998021001
2
Nip
Pembina Tk I/ IV
3
Pangkat /Gol Ruang
B
3
Pangkat /Gol Ruang
4
Jabatan
Kepala Dinas
4
Jabatan
5
Unit Kerja
Dinas Pendidikan
5
Unit Kerja
KUANTITAS
NO
III KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK
/OUTPUT
Unsur Utama
1
Menyusun program pengawasan; Ak 0.90
2
Melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah; Ak 6.00
1.80
2 laporan
12.00
2 laporan

19. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan
3
standar penilaian pendidikan; Ak 9.00
18.00
2 laporan
4
Melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah; Ak 6.00
12.00
2 laporan
5
Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan; Ak 4.50
9.00
2 laporan
Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah di
6
KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya; Ak 0.45
0.90
2 laporan
7
Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; Ak 9.00
18.00
2 laporan
Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana
1.50
8
kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen; Ak 0.75
9
Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; dan Ak 0.90
1.80
2 laporan
10
Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok. Ak 0.75
1.50
2 laporan
11
Melaksanakan pengembangan diri dalam 30-80 jam
1.00
1 laporan
12
Melaksanakan publikasi ilmiah berupa 1 buku laporan PTS dan 1 buah artikel ilmiah
4.00
1 laporan
Seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal kepengawasa sekolah
2.00
1 laporan
Jumlah angka kredit
83.50
2 laporan
Unsur Penunjang
13

20. Brebes, 2 Januari 2014
Pejabat Penilai,
PNS yang dinilai,
Dr.Tahroni,M.Pd
Pembina Tk I/ IV B
Drs. Salimudin,M.Pd
NIP 197106091998021001
NIP 1960311011791001
ASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO
1 Nama
I. PEJABAT PENILAI
Sugeng Riyanto,S.Pd.,M.Pd
NO
1
Nama
Sop

21. 2
3
4
5
NO
Nip
Pangkat
/Gol
Ruang
Jabatan
Unit
Kerja
196308101986011005
2
Nip
196
Pembina / IV
a
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wanasari
3
4
Pangkat /Gol
Ruang
Jabatan
Pem
a
Ke
Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes
5
Unit Kerja
SD
III KEGIATAN TUGAS JABATAN
Unsur Utama
1
Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) , Ak.2.497
2
Melaksanakan kegiatan pembelajaran , Ak 7.50
3
4
AK
4.995
KUANTITAS KUALI
/OUTPUT
/MUT
2 laporan
100
15
2 laporan
100
Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran dikelasnya, Ak 2.497
4.995
2 laporan
100
Menganalisis hasil penilaian pembelajaran Ak .1.387
2.775
2 laporan
100
2.775
2 laporan
100
2.28
2 laporan
100
Melaksanakan perbaikan dan pengayaaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, Ak
5
1.387
6
Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran, Ak 1.14

22. Membimbing guru pemula dalam program induksi /guru dalam proses belajar mengajar atau
7
praktik. Setiap smt per guru Ak .1.275
8
9
10
10,2
4 guru
100
Melaksanakan tugas tertentu di sekolah sebagai kepala sekolah ,Ak 2
4
2 laporan
100
Melaksakan pengembangan diri dalam 30-80 jam
1
1 laporan
100
Melaksanakan publikasi ilmiah berupa 1 buku laporan PTK/PTS dan 1 buah artikel ilmiah
4
1 laporan
100
2
53.768
1 laporan
100
Unsur Penunjang
11 Seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal
Jumlah angka kredit
Pejabat Penilai,
Brebes, 2 Januari 2014
PNS yang dinilai,
Sugeng Riyanto,S.Pd.,M.Pd.
Ginawati,S.Pd
NIP 19630810 198601 1005
11081979112001
Sopiyah
NIP 1960

23. SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
N
O
1
2
3
4
5
I. PEJABAT PENILAI
Na
ma
Nip
Pan
gkat
/Gol
Rua
ng
Jaba
tan
Uni
t
Kerj
a
Sopiyah Ginawati,S.Pd
1960 11081979112001
NO
II. PNS YANG DINILAI
1
2
Nama
Nip
Agus Riyanti,S.Pd
1979 08172009042004
Penata/III
c
3
Pangkat /
Gol
Ruang
4
Jabatan
Guru Muda
5
Unit
Kerja
Pembina / IV
a
Kepala Sekolah
SDN Klampok 01
N
III KEGIATAN TUGAS
O JABATAN
SDN Klampok 01
TARGET
KUAN
TITAS KUALI
/OUTP
TAS
AK
UT
/MUTU
WAKTU
BIAYA

24. Unsur Utama
Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ,
1
Ak.2.497
2
Melaksanakan kegiatan pembelajaran , Ak 7.50
Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada
3
mata pelajaran dikelasnya, Ak 2.497
4
Menganalisis hasil penilaian pembelajaran Ak .1.387
Melaksanakan perbaikan dan pengayaaan dengan
5
memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, Ak 1.387
Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
6
proses pembelajaran, Ak 1.14
7
Melaksakan pengembangan diri dalam 30-80 jam
4.9
95
2
laporan
2
15 laporan
4.9
2
95 laporan
2.7
2
75 laporan
2.7
2
75 laporan
2.2
2
8 laporan
1
1 laporan
Melaksanakan publikasi ilmiah berupa 1 buku laporan
8
PTK/PTS dan 1 buah artikel ilmiah
4
1
laporan
100
12 bln
100
12 bln
100
12 bln
100
12 bln
100
12 bln
100
12 bln
100
12 bln
100
12 bln

25. Unsur Penunjang
Seminar/lokakarya di bidang
9 pendidikan formal
Jumlah angka kredit
2
39.
568
1
laporan
100
12 bln
PejabatPenilai, Brebes, 2 Januari 2014
PNS yang dinilai,
Sopiyah Ginawati,S.Pd Agus Ryanti,S.Pd
NIP 1960 11081979112001
Nip 1979 08172009042004