1. BAB I
PENDAHULUAN
B erdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan
managemen Pemerintahan dan Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan
desa yang ada meliputi Perencanaan, Penetapan Kebijakan , Pelaksanaan,
Pengorganisasian, Pengawasan , Pengendalian, Pembiayaan, Koordinasi,
Pelestarian, Penyempurnaan dan Pengembangannya.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi semua loparan kegiatan desa berdasarkan
kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama tahun anggaran, maka
pada seiap berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa membuat Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati Banyumas melaui
Camat Kedungbanteng dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
kepada Rakyat melalui BPD Desa Melung,
a. Bidang pemerintahan
b. Bidang pembangunan
c. Bidang kemasyarakatan
Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran
yang tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah
Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.
Selengkapnya kami Laporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati
Banyumas melalui Camat Kedungbanteng.
1

2. A. DASAR HUKUM :
Adapun dasar hukum dari Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indinesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran
Negara Repblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman
Adinstrasi Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2006 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2007 Nomor 47 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2007 Nomor 34 Seri E);.
2

3. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Desa Melung Tahun 2011 Nomor 8 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011, (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 965 / 140) .
B. GAMBARAN UMUM DESA :
1. Kondisi Geografis Desa
PETA WILAYAH ADMINISTRATIF DESA MELUNG
HUTAN NEGARA Ds. Ketenger
Kec. Baturraden
DEPOK
BAWAH
DEPOK ATAS
Ds.
Windujaya Ds. Karangtengah
Kec. Baturraden
Ds. Kalikesur
Ds. Kutaliman
LEGENDA
: kali/sungai : Batas Kecamatan
: jalan : Batas Desa
: Pemukiman : Sekolah
: Hutan rakyat : Kantor Desa
: Persawahan : Masjid
3

4. Secara administrative Desa Melung termasuk dalam Wilayah Kecamatan
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, yang merupakan salah satu desa pinggir
hutan.
Guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
berdaya, berhasil dan bersih serta bertanggung jawab maka perlu melaksanakan
akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa Melung sehingga sangat perlu untuk
melaporkan pertanggungjawaban pada setiap berakhirnya tahun anggaran atas
Penyelenggaran Pemerintahan Desa Melung Tahun Anggaran 2011 . Sebelum
memasuki laporan lebih lanjut ada baiknya melihat data secara umum kondisi Desa
Melung tahun 2011 ini adalah :
2. Geografi :
Desa Melung yang letak geografisnya berada di Sabuk Sebelah Barat
Gunung Slamet merupakan desa pinggir hutan dengan topografi yang berbukit-
bukit dengan kemiringan tanah rata-rata 20% – 30%, dan berada pada
ketinggian 600 meter /dpl, beriklim sejuk rata-rata suhu 210C – 30 0C serta
curuh hujan yang cukup tinggi rata-rata 3000 – 3500 mm per tahun.
2.1 Batas Wilayah Desa :
Desa Melung yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Kabupaten Banyumas memiliki batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kutaliman dan Desa
Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng.
- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan negara yang dikelola oleh
Perum PERHUTANI.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Windujaya Kecamatan
Kedungbanteng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ketenger dan Desa Karang
Tengah Kecamatan Baturraden.
2.2 Luas Wilayah Desa :
Wilayah Desa Melung luas wilayah sebesar 1.318 Ha terdiri dari :
- Pemukiman : 58,609 Ha
- Sawah ½ irigasi teknis : 51,000 Ha
- Sawah tadah hujan : 10,250 Ha
4

5. - Perkebunan rakyat : 129,816 Ha
- Perkantoran : 0,175 Ha
- Sekolah : 0,125 Ha
- Jalan : 3,300 Ha
- Kolam : 1,060 Ha
- Lapangan : 0,280 Ha
- PLTA Ketenger : 21,074 Ha
- Hutan Negara : 1.042,311 Ha
2.3 Jumlah Wilayah Bawahan :
Jumlah wilayah bawahan ada 4 (empat) gerumbul yang terdiri dari :
a. Kepala Dusun I dengan wilayah :
- Gerumbul Depok atau RW I terdiri dari 4 (empat) RT
- Gerumbul Kaliputra atau RW II terdiri dari 5 (lima) RT .
b. Kepala Dusun II dengan wilayah :
- Gerumbul Melung atau RW III terdiri dari 5 (lima) RT.
- Gerumbul Selarendeng atau RW IV terdiri dari 3 (tiga) RT.
3. Gambaran Umum Demografis :
Desa Melung pada awal tahun 2011 memiliki 555 Kepala Keluarga (KK)
dengan jumlah penduduk 2.171 jiwa yang terdiri dari 1.122 Laki-Laki dan 1.049
Perempuan. Dengan rata-rata setiap keluarga terdiri atas 3 sampai 4 anggota
kelurga.
Komposisi Penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :
3.1 Perkembangan Penduduk :
a. Jumlah Penduduk Awal Tahun 2011 : 2.171 Jiwa
- Laki-Laki : 1.122 Jiwa
- Perempuan : 1.049 Jiwa
b. Petumbuhan Penduduk sepanjang Tahun 2011
1) LAHIR : 40 Jiwa
 Laki-Laki : 17 Jiwa
5

6.  Perempuan : 23 Jiwa
2) MATI : 18 Jiwa
 Laki-Laki : 10 Jiwa
 Perempuan : 8 Jiwa
3) DATANG : 30 Jiwa
 Laki-Laki : 17 Jiwa
 Perempuan : 13 Jiwa
4) PINDAH : 23 Jiwa
 Laki-Laki : 9 Jiwa
 Perempuan : 14 Jiwa
c. Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2011 : 2.200 Jiwa
Laki-Laki : 1.137 Jiwa
Perempuan : 1.063 Jiwa
3.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia :
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur/ Usia Tahun 2011.
No Kelompok Umur Jumlah Penduduk Jumlah
(tahun)
Laki-laki Perempuan
1. 0 s/d 1 55 61 116
2. 2 s/d 4 77 53 130
3. 5 s/d 9 122 86 208
4. 10 s/d 14 96 81 177
5. 15 s/d 19 91 100 191
6. 20 s/d 24 95 99 194
7. 25 s/d 29 97 94 191
8. 30 s/d 34 99 90 189
6

7. 9. 35 s/d 39 74 74 148
10. 40 s/d 44 56 64 120
11. 45 s/d 49 62 65 127
12. 50 s/d 54 56 58 114
13. 55 s/d 59 47 35 82
14. 60 s/d 64 35 45 80
15. 65 s/d 69 34 26 60
16. 70 s/d 74 21 17 38
17. > 75 23 17 40
JUMLAH 1.137 1.063 2.200
3.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan :
Secara umum bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih sangat
rendah, dari jumlah penduduk 2.200 jiwa yang tamat SLTP 296 jiwa,
dengan rincian sebagai berikut :
- Tidak/Belum Sekolah : 290 Orang.
- Tidak Tamat SD : 458 Orang.
- Tamat SD : 1.051 Orang.
- Tamat SLTP : 296 Orang.
- Tamat SLTA : 76 Orang.
- Diploma I dan II : 3 Orang.
- Diploma IV/ Strata I : 4 Orang
3.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :
- Belum/Tdk Bekerja : 531 Orang
- Mengurus Rumah Tangga : 334 Orang
- Pelajar/Mahasiswa : 386 Orang
- Pensiunan : 4 Orang.
- PNS : 5 Orang.
- TNI : 2 Orang.
- Perdagangan : 6 Orang.
7

8. - Petani/Pekebun : 274 Orang.
- Peternak : 1 Orang.
- Transportasi : 3 Orang.
- Karyawan Swsta : 36 Orang.
- Karyawan Honorer : 4 Orang.
- Karyawan BUMN : 1 Orang
- Buruh Harian Lepas : 230 Orang.
- Buruh Tani/Perkebunan : 195 Orang.
- Buruh Peternakan : 4 Orang.
- Pembantu Rumah Tangga : 11 Orang.
- Tukang Batu : 7 Orang.
- Tukang Kayu : 13 Orang.
- Paraji : 1 Orang.
- Guru : 3 Orang.
- Pedagang : 29 Orang.
- Perangkat Desa : 9 Orang.
- Kepala Desa : 1 Orang.
- Wiraswsta : 87 Orang.
- Konstruksi : 1 Orang.
- Bidan : 1 Orang.
4. SARANA DAN PRASARANA
a. Bidang Pertanian
Sebagian areal persawahan Desa Melung masih memanfaatkan saluran
irigasi alami dengan pembuatan sungai kecil yang dialirkan ke aeral
persawahan sehingga sangat banyak kebocoran untuk sampai ke areal
persawahan, sehingga pada Tahun 2011 telah di bangun Bendungan dan
Irigasi diantarannya: Bendungan dan Irigasi Watu Gayong dan Irigasi
Manggis 1, 2 dan 3. Adapaun Saluran dan bendungan yang ada
diantaranya adalah irigasi :
1) Bendungan dan irigasi Watu Gayong
2) Bendungan dan irigasi Curug gupit
3) Bendungan dan irigasi Kalimanggis/Lubang
4) Bendungan dan irigasi Wangan Wali
5) Bendungan dan irigasi Kali Tuma
6) Bendungan dan irigasi Wangan Kracak
8

9. b. Bidang Perhubungan
Di Desa Melung terdapat sarana prasarana perhubungan jalan raya
Kabupaten yang kondisi sekarang memprihatinkan karena sangat Rusak
yaitu Ruas Jalan Melung – Kutaliman dan jalan desa yang pemeliharaannya
selain pengaspalan, dilakukan oleh masyarakat dengan bergotong royong
secara rutin demikian juga dengan jalan lingkungan. Jalan tesebut yaitu :
No Nama Jalan Kontruksi Kondisi Keterangan
1. Melung-Windujaya Aspalt Baik Jalan Kabupaten
2. Melung-Kutaliman Aspalt Rusak Jalan Kabupaten
3. Melung-Kalikesur Aspalt Rusak Jalan desa
4. Bima RW 03 Paving Baik Jalan desa
5. Melati Aspalt rusak Jalan desa
6. Menir Rabat beton baik Jalan desa
7. Petruk makadam rusak Jalan desa
c. Bidang Sosial dan Agama
Guna meningkatkan kesejahteraan terutama dalam hal tempat tinggal
maka telah dilaksanakan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2
rumah yaitu :
No Nama Pemilik Rumah Alamat Keterangan
1. Silam Warjito RT 03 RW 01 Kerangka Atap dan
dinding kayu
2. Kartem RT 02 RW 02 Plesterisasi dan
dinding
Untuk memberikan kenyamanan dalam beribadah serta meningkatkan
keimanan maka dilakukan Pembangunan Perlengkapan Masjid Baitul
Mu”minin RT 04 RW 03 (Pembangunan Tempat Wudu),pengadaan Karpet
dan peningkatan kegiatan pengajian ibu fatayat dan muslimat serta
peningkatan kesadaran peringatan hari-hari besar Islam. Adapun jumlah
sarana prsarana sosial dan peribadatan sebagai berikut
a. Jumlah Masjid : 5
9

10. b. Jumlah mushola : 7
c. Jumlah TPQ/TPA : 5
d. Jumlah Pemakaman : 2
d. Bidang Pendidikan
Jumlah sarana prasarana pendidikan sebagai berikut
a. Jumlah SD : 1
b. Jumlah SLTP : 1
c. Pendidikan Luar Sekolah : 1
d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 1
e. Bidang Pemuda dan Olah Raga
Maju mundurnya suatu bangsa salah satunya di tangan para Pemuda
karena Pemuda adalah Penerus Bangsa, untuk mewujudkan hal tersebut
pemerintah desa Melung mengadakan pembinaan terhadap organisasi –
organisasi pemuda serta mengadakan peningkatan kemampuan kepada
para pemuda dengan mengikutsertakan kepelatihan-pelatihan serta
peningkatan dalam bidang olah raga guna memanfaatkan sarana prasarana
olah raga yang ada seperti : Lapangan sepak Bola, Lapangan Bola Voly dan
Lapangan Bulu Tangkis.
f. Bidang Pemerintahan
Pelayanan masyarakat yang baik di pengaruih juga oleh beberapa unsur
di antaranya Infrastruktur yang memadai serta Aparatur pemerintah yang
cukup, untuk mencukupi hal tersebut telah dilaksanakan Pembangunan
Balai Desa Tahap IV, Kegiatan Pengisian Profil Data Dasar Keluarga
sebagai basis data yang akan di gunakan antara lain untuk pelayanan
masyarakat dalam hal suarat-menyurat dengan sistem informasi desa (SID)
sehingga diharapkan akan terwujud Pelayanan yang Prima, dan Pengisian
Jabatan Perangkat yaitu Jabatan Kepala Seksi Pembangunan serta Kepla
Urusan Umum.
10

11. 5. KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
a. Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa melung terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Aparatur Pemerintah Desa Melung yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa,
dengan menggunakan pola maximal yang terdiri dari Kepala desa ,
Sekretaris desa, 2 Kepala Dusun, 3 Kasi, 2 Kaur dan 1 staf (kayim)
berjumlah 10 orang.
Sedangkan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) 7
orang.
Adapun jumlah Aparatur Pemerintah Desa Melung adalah sebagai berikut :
No Nama Tempat,Tgl lahir Jabatan Alamat
1. Agung Budi Satrio Jkt, 31-08 - 1964 Kepala Desa 01/03
2. M. Soim Fatkhurrohim Bms, 05-02-1972 Sekretaris Desa 02/03
3. Natim Bms, 17-04-1982 Kadus I 03/02
4. Narwin Bms, 16-05-1976 Kadus II 03/03
5. Sulastri Bms, 30-08-1972 Kasi Pemerintahan 05/02
6. Timbul Yulianto Bms, 12 Juli 1976 Kasi Pembangunan 03/01
7. Khoerudin Clp, 15-08-1972 Kasi KPM 02/02
8. Dulrohmat Bms, 07-04-1965 Pembantu Kasi KPM 03/02
(Kayim)
9. Suritno Bambang Margino Bms, 17-01-1974 Kaur Keuangan 04/03
10. Suryati Bms, 25-11-1982 Kaur Umum 01/04
Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melung adalah :
No Nama Tempat,Tgl lahir Jabatan Alamat
1. Suparno Bms, 15-08-1955 Ketua 01/01
2. Sudarso Bms, 10-11-1960 Wakil Ketua 05/03
3. Wijiana Endahyani Jkt, 20-02-1970 Sekretaris 04/02
4. Budi Santosa Bms, 07-06-1964 Kabid Pemerintahan 05/02
5. Sukirno Hartoyo Bms, 18-06-1968 Kabid Pembangunan 01/01
6. Dulatif Bms, 31-12-1963 Kabid Kesra 03/04
7. Suwarjo Bms, 08-10-1949 Anggota 04/03
11

12. b. Lembaga Desa
Lembaga di Desa Melung adalah :
1) Lembaga Pembangunan Kemandirian Desa (LPKD)
Merupakan lembaga desa yang berkonsentrasi pada pembangunan
fisik dan sebagai lembaga perencana pembangunan desa.
2) Rukun Tetangga (RT)
Adalah lembaga desa yang bertugas membantu pelaksanaan
pemerintahan.
3) Rukun Warga (RW)
Merupakan lembaga desa yang bertugas mengkoordinir RT-RT
diwilayahnya
4) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Merupakan lembaga desa yang bertugas memberdayakan kaum
perempuan dan menangani kesehatan ibu dan anak serta tim
Keluarga Berencana tingkat desa.
5) Karang Taruna
Lembaga desa yang berkonsentrasi dalam kegiatan kepemudaan baik
dibidang olahraga, kesenian dan kegiatan lainnya tentang
kepemudaan.
6) PAGER GUNUNG
Merupakan lembaga desa yang bergerak dalam bidang peningkatan
ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian, peternakan,
perikanan, perdagangan, kehutanan dan perkebunan. Yang terdiri dari
kelompok-kelompok tani :
a. Kelompok Tani Sida Mulya untuk wilayah gerumbul Depok dan
Kaliputra yang lebih fokus pada kegiatan pertanian sawah,
perikanan, perkebunan dan kehutanan serta hortikultura.
b. Kelompok Tani Sida Makmur untuk wilayah Gerumbul Melung
dan Selarendeng yang lebih fokus pada kegiatan pertanian
sawah, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta hor-
tikultura.
c. Kelompok Wanita Tani Sida Mukti
d. Kelompok Tani Ternak Cendana Sari
12

13. 7) Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Lembaga desa yang berfungsi sebagai tim keamanan dan ketertiban
serta tim penanggulangan bencana.
8) Tirta Cendana Sari
Merupakan lembaga yang mengurus dan menangani pengelolaan air
bersih.
9) Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A)
Lembaga desa yang mengurus dan menangani Pengguna air untuk
Pertanian dan Perikanan.
10) Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A)
Suatu lembaga desa yang mengurus dan menangani Kegiatan dan
Pendidikan Agama Islam.
c. Organisasi Sosial Keagamaan
 Nahdlatul Ulama (NU)
 Fayat NU
 Muslimat NU
 IPNU-IPPNU
 Pengurus TPQ “Kyai Melung”
d. Organisasi Kemasyarakatan
 Paguyuban Seni Ebeg atau Kuda Lumping/Kuda Kepang.
 Paguyuban Seni Calung.
 Paguyuban Seni Hadroh.
 Paguyuban seni karawitan atau gamelan.
6. KONDISI EKONOMI
a. Potensi Unggulan Desa
Pada tahun 2011 desa Melung masih mencanangkan menjadi
Desa Pertanian Organik dengan harapan kedepan menjadikan desa
Agrowisata dan Ekowisata. Hal tersebut dikarenakan letak sangat
strategis berdekatan dengan lokawisata Baturraden, dan memiliki sumber
daya alam yang dapat dijadikan nilai ekonomis disamping adanya PLTA
Ketenger yang berada di Desa Melung dapat dijadikan wisata teknik dan
pendidikan.
13

14. b. Pertumbuhan Ekonomi
Sebagaimana umumnya desa-desa pinggir hutan, untuk kondisi
ekonomi masyarakat sangat rendah hal tersebut disebabkan karena
tingkat pendidikan masyrakat yang masih rendah pula, sehingga sangat
minim pengalaman dan ketrampilan yang dimiliki.
Banyak kalangan generasi muda yang keluar desa untuk mengadu nasib
di kota-kota besar dengan ketrampilan dan pendidikan yang rendah,
sehingga mereka pada umumnya bekerja di sektor buruh pabrik.
Pendapatan rata-rata penduduk berkisar Rp. 450.000,- karena pada
umumnya masyarakat desa Melung adalah buruh tani dengan
penghasilan yang tidak tetap.
14

15. BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
S eiring dengan visi pembangunan yang akan dijalankan dan ingin diwujudkan
serta mendasari pada misi yang akan ditempuh guna mewujudkan visi
pembangunan dimaksud, maka dapat diidentifikasi adanya 5 (lima) isue–isue strategis
yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi desa saat ini :
1. Rendahnya keberdayaan masyarakat dan kemampuan desa.
Ditinjau dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi
pembangunan yang dilaksanakan selama ini antara lain : ditingkat pemerintahan
adanya duplikasi pengembangan usaha ekonomi produktif yang membuat
pemerintah desa bingung karena harus membuat lembaga lagi sesuai dengan
program yang diterima, lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun
organisasi atau lembaga ekonomi rakyat.
Dari aspek sosial terdapat keterbatasan data dan informasi serta ego sektoral
dimana saling tumpang tindihnya lembaga yang ada, karena setiap ada program
harus membuat lembaga baru yang mengurusi, padahal di desa sudah ada
lembaga yang secara tugas dan fungsinya sama, dan yang menjadi kesulitan
adalah usulan untuk penggabungan lembaga tidak dapat terima pada suatu
program.
Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka dilapangan masih menghadapi
kendala seperti kurangnya biaya untuk sosialisasi, sarana, kualitas sumber daya
yang terbatas serta kultur budaya yang kurang mendukung. Disamping masih
terbatasnya kualitas sumber daya manusia,
2. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Sebagai bagian dari rendahnya tingkat ekonomi maka berdampak pada
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, karena tidak mampu membiaya
sekolah anaknya sampai dengan pendidikan dasar dan putus sekolah. Dengan
rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan akan mengalami hambatan,
karena rendahnya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kesenjangan pendidikan terutama dialami oleh perbedaan tingkat pendidikan
antara laki-laki dengan perempuan hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya
15

16. angka buta huruf dikalangan kaum perempuan, maka kedepan diharapkan
masyarakat sudah tidak ada lagi yang buta huruf.
Dilaksanakannya otonomi pendidikan menuntut peran sekolah, orang tua dan
masyarakat turut serta dalam perencanaan sampai dengan pengawasan bidang
pendidikan karena permasalahan yang dihadapi sekarang ini antara lain,
kurangnya pemerataan, rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, belum
optimalnya manajemen sistem pendidikan dan kurangnya keterlibatan masyarakat
untuk ikut serta dalam pengelolaan pendidikan.
3. Rendahnya derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari
rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan
kesehatan semakin meningkat sementara daya beli masyarakat merosot.
Dengan adanya Pembangunan Poliklinik Desa (PKD) diupayakan minimal
dapat memberikan pelayanan dasar kesehatan di masyarakat dan terjangkau juga
dapat melayani masyarakat yang miskin. Disamping itu pelayanan posyandu juga
perlu ditingkatkan baik sarana prasarana dan pemberdayaan kader posyandu itu
sendiri. Karena posyandu merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan
balita yang sebagai generasi penerus bangsa.
Sehubungan dengan mahalnya harga obat-obat maka perlu adanya upaya
kegiatan pelatihan dan sosialisasi manfaat dan penggunaan obat-obat tradisonal
serta diharapkan sampai dengan pengembangan produk obat-obat tradisional.
4. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.
Masalah pembangunan yang sangat urgen pada saat ini adalah masalah
kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran, keterbelakangan dan
keterpurukan. Masyarakat Desa Melung yang sebagian besar adalah penduduk
miskin dengan tingkat ekonomi yang rendah disertai rendahnya tingkat pendidikan
mengakibatkan banyaknya pengangguran.
5. Adanya kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air.
Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada keseimbangan,
khusunya masalah hutan, mengingat desa Melung merupakan desa pinggir hutan
sehingga masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan hutan, baik hutan negara
16

17. maupun hutan rakyat. Ketika hutan rusak maka akan berdampak pada
berkurangnya sumber daya air.
Air di sungai tetap murni karena ia bergerak, bila terperangkap akan mati.
Oleh karena itu air harus tetap beredar dan tetap ada, karena hampir seluruh
mahluk hidup terdiri dari air. Ketika darah berhenti mengalir, tubuh akan
membusuk, ketika darah di otak berhenti, ini dapat mengancam nyawa. Begitu
pula dengan air ketika bicara air maka seluruh masyarakat dari hulu sampai hilir
akan mempermasalahkan air. Dan bila air tidak lancar maka akan mempengaruhi
tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pembenahan sumber daya air
perlu dilestarikan dan hutan sebagai salah satu penahan siklus peredaran air
dimuka bumi ini. Apabila hutan rusak maka berdampak pada sumber daya air.
A. VISI DAN MISI
1. VISI
Visi Desa Melung adalah terwujudnya harkat dan martabat menuju
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan semangat Gotong Royong.
2. MISI
Dalam mencapai visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan adalah :
1) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2) Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan dan berkasdilan.
3) Membangun tata pemerintahan yang mengutamakan pelayanan masyarakat
4) Menyelenggarakan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan,
pendidikan, ketentraman dan ketertiban.
5) Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi rakyat.
6) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan
berkelanjutan secara efisien dan efektif.
7) Menjaga kelestarian dan menumbuhkembangkan budaya dan kesenian
lokal.
8) Melestarikan sumber daya alam.
9) Menjadikan Desa Melung sebagai “ Desa Agrowisata dan ekowisata”
sebagai penunjang obyek pariwisata Baturaden untuk menigkatkan sumber
pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Desa Melung sendiri.
17

18. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
a. Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pembangunan bidang pemerintahan
Kebijakan strategi yang akan ditempuh meliputi :
(1) Pengembangan kapasitas dan kemampuan perangkat desa.
(2) Pengembangan kapasitas BPD.
(3) Meningkatkan sistem dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan.
(4) Meningkatkan kerja sama dengan desa-desa tetangga yang saling
menguntungkan.
2. Pembangunan pemberdayaan masyarakat
Kebijakan strategi yang akan ditempuh meliputi :
(1) Peningkatan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga desa
(2) Peningkatan kemampuan perempuan dalam pembangunan.
(3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan politik.
(4) Peningkatan Kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi.
b. Pembangunan Bidang Agama
Kebijakan strategis yang akan ditempuh meliputi :
(1) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana masjid dan mushola
(2) Meningkatkan pendidikan keagamaan sejak usia dini.
c. Pembangunan Bidang Pendidikan
Kebijakan strategis yang akan ditempuh meliputi :
(1) Meningkatan kelulusan masyarakat
(2) Menigkatkan keahlian generasi muda
d. Pembangunan Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
Kebijakan strategis yang akan ditempuh meliputi :
(1) Meningkatan derajat kesehatan masyarakat
(2) Meningkatkan standar pelayanan kesehatan
(3) Meningkatkan kemampuan kader posyandu
(4) Peningkatakan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian
sumber daya alam.
18

19. e. Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Kebijakan strategis yang akan ditempuh meliputi :
(1) Peningkatan pelestarian budaya lokal dan banyumasan
(2) Peningkatan rasa aman dan tentram dimasyarakat.
(3) Peningkatan kemampuan pemuda dalam kesenian dan kebudayaan
lokal
C. PRIORITAS DESA
Dari Rencana Strategis Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPMJDes) tahun 2007– 2012 maka prioritas program pembangunan adalah :
1. Menjadikan Desa Melung sebagai Desa Agrowisata dan Ekowisata
2. Menjadikan Desa Melung sebagai Sentra Pertanian Organik
3. Pembangunan sarana bendungan dan irigasi desa
4. Pembangunan Balai Desa
5. Peningkatan pendidikan dan ketrampilan masyarakat
6. Peningkatan kualitas lembaga-lembaga desa.
19

20. BAB III
KEWENANGAN DESA
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1. Pelaksanaan Kegiatan Dan Tingkat Pencapaian
PROGRAM KEGIATAN TINGKAT PENCAPAIAN
a. Pembangunan Bidang 1. Peningkatan pelayanan
masyarakat
Pemerintahan :
2. Musyawarah Selapanan Desa
3. Pembuatan APBDes
4. Pembuatan PERDES
5. Pengeluaran Surat Keputusan
1. Pembangunan
Kepala Desa.
Bidang 6. Penyusunan Laporan-laporan
yang dibutuhkan SKPD
Pemerintahan,
Kabupaten Banyumas.
Pemberdayaan 7. Peningkatan Sarana Prasarana
Perkantoran.
Masyarakat dan
Kesejahteraan b. Pembangunan bidang 1. Pembinaan pengurus RT dan RW
2. Pembinaan TP-PKK
Sosial pemberdayaan masyarakat
3. Menegirim pengurus lembaga
desa pada kegiatan pelatihan-
pelatihan.
c. Pembangunan social budaya 1. Pendataan Profil Data Dasar
Keluarga.
2. Pelayanan surat menyurat
a. Bidang Agama : 1. Peningkatan Pengetahuan
Agama pada pengajian Rutinan.
2. Pembinaan pengurus TPQ
2. Pembangunan 3. Penambahan perlengkapan
sarana Peribadatan
Bidang b. Pembangunan bidang 1. Kegiatan PAKET C
Pendidikan 2. Pemberian honor Tutor Kelompok
pendidikan
Bermain SATRIA JAYA dari
swadaya masyarakat
3. Peningkatan status PAUD
menjadi TK-PAUD satu Atap.
a. Peningkatan Derajat 1. Pelaksanaan Posyandu Balita
dan Posyandu Lansia
Kesehatan
3. Peningkatan 2. Pelatihan Bintek Kader Posyandu
Derajat Kesehatan b. Pembangunan Peningkatan 1. Pemberian bantuan anak kurang
Masyarakat gizi.
Kesejahteraan Rakyat
2. Pembangunan Rumah Tidak
Layak Huni (RLTH)
4. Peningkatan a. Bidang Pertanian 1. Pelatihan Budi daya Jamur
2. Pelatihan Pengolahan Paska
Kemampuan
Panen.
ekonomi b. Bidang Peternakan dan 1. Pelatihan Budi daya Ikan Lele
Masyarakat Perikanan
20

21. c. Sumber daya air dan irigasi 1. Gotong royong pembersihan
irigasi
2. Pelaksanaan Pembanguna
Bendungan dan Irigasi Watu
Gayong dan Manggis.
d. Lembaga Keuangan Desa 1. Peningkatan SDM pengurus
Pager Gunung
2. Pelatihan Administrasi Keuangan
e. Kehutanan dan Perkebunan 1. Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat
(KBR)
2. Pelaksanaan Kegitan
Penghijauan.
f. Pariwisata 1. Peningkatan Wisata Organik
5. Pembangunan a. Pembangunan sumber daya 1. Kegiatan Penananam Kebun
Bibit Rakyat (KBR).
Sumber Daya alam dan lingkungan hidup
2. Gotong royong bersih jalan dan
Alam dan kuburan.
3. Penanaman 10.000 Pohon
Lingkungan Hidup
Rincian penyusunan peraturan-peraturan yang dikeluarkan selama tahun 2011
telah ditetapkan adalah
a. Beberapa Peraturan Desa ( Perdes ) antara lain :
1. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Melung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2008 s/d
2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 59 /
140);
2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011 ( Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 61 / 140);
3. Paraturan Desa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sumber-Sumber
Pendapatan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011
Nomor 250 / 140);
4. Paraturan Desa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa ( Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 251 / 140);
5. Paraturan Desa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Melung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 252 / 140);
6. Paraturan Desa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
21

22. Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2011 Nomor 381 / 140);
7. Paraturan Desa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2011 Nomor 855 / 140);
8. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011
( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 965 / 140).
b. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa
Pada Tahun 2011 telah ditetapkan beberapa Keputusan Kepala Desa
antara lain :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 1 /2011 tentang Penunjukan
Bendaharawan Desa dalam pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
2011;
2. Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 2 /2011 tentang Penunjukan
Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD) dalam pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran 2011;
3. Keputusan Kepala Desa Nomor 3 /2011 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2011;
4. Keputusan Kepala Desa Nomor 140 / 4 /2011 tentang Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaran
Pemerintahan Desa Tahun 2011;
5. Keputusan Kepala Desa Nomor 413.4/ 5 /2011 tentang Pembentukan
Panitia Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Melung;
6. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.2 / 6 /2011 tentang Penetapan
Bantuan Keuangan Kepada Lembaga – Lembaga Desa Tahun 2011;
7. Keputusan Kepala Desa Nomor 413.4 / 7 /2011 tentang Pengangkatan
Panitia Pembangunan Balai Desa Tahap IV Desa Melung;
8. Keputusan Kepala Desa Nomor 413 / 8 /2011 tentang Pemenang
Lelang Tanah Banda Desa Ex. Bengkok Sekdes Tahun 2011 Desa
Melung Kecamatan Kedungbanteng;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 9 /2011 tentang Pembentukan
Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Melung;
22

23. 10. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/ 9.a /2011 tentang Pendirian
Lembaga/Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Desa
Melung;
11. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/ 9.b /2011 tentang Pengangkatan
Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak “ Pertiwi” Desa Melung;
12. Keputusan Kepala Desa Nomor 148/ 9.c /2011 tentang Pengangkatan
Tenaga Pendidik/Guru Tetap Taman Kanak-Kanak “ Pertiwi” Desa
Melung;
13. Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 10 /2011 tentang Pemberhentian
Kepala Urusan Umum;
14. Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 11 /2011 tentang Pengangkatan
Kepala Seksi Pembangunan;
15. Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 12 /2011 tentang Pembentukan
Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Melung;
16. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.2 / 13 /2011 tentang Penetapan
Bantuan Keuangan Kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa (P3D) Tahun 2011;
17. Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 14 /2011 tentang Pengangkatan
Kepala Urusan Umum;
18. Keputusan Kepala Desa Nomor 470 / 15 /2011 tentang Pembentukan
Tim Pelaksana Pengisian Profil Data Dasar Keluarga Desa Melung;
2. Satuan Pelaksana Kegiatan
N
Jenis Kegiatan Pelaksana Tugas Nama Keterangan
o
1. Gotong royong Kepala Dusun Narwin
Natim
2. Penyusunan Kasi Pemerintahan Sulastri
Peraturan Desa Sekretaris Desa M. Soim Fatkhurrohim
Staf Keuangan S.B. Margino
3.
Penggalangan Pengurus RT RT dalam wilayah
Dana Swadaya desa Melung
4. Perencanaan dan LPKD Sayin Pujowikarto
Pelaksanaan
Pembangunan
23

24. 3. Data Perangkat Desa
Data Aparatur Pemerintah Desa Melung yang menjadi pelaksana kegiatan yaitu:
No Nama Tempat,Tgl lahir Jabatan Alamat
1. M. Soim Fatkhurrohim Bms, 05-02-1972 Sekretaris Desa 02/03
2. Natim Bms, 17-04-1982 Kadus I 03/02
3. Narwin Bms, 16-05-1976 Kadus II 03/03
4. Sulastri Bms, 30-08-1972 Kasi Pemerintahan 05/02
5. Suritno Bambang Bms, 17-01-1974 Kaur Keuangan 04/03
Margino
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Adapun alokasi dan realisasi Pendapatan Asli Desa sebagai berikut ;
Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah Realisasi Rp %
Anggaran
setelah
Perubahan
1 2 3 4 5
Pendapatan Asli Desa 41.525.250 42.773.550 1. 248.300 103
Hasil Kekayaan Desa 20.867.250 21.669.750 802.500 104
Hasil Swadaya dan 9.248.000 9.827.800 579.800 106
Pertisipasi Masyarakat
Hasil Gotong Royong 10.000.000 9.876.000 (124.000) 99
Lain-lain Pendapatan 1.410.000 1.400.000 (10.000) 99
Asli Desa yang sah
Selengkapnya Alokasi anggaran dan Realisasinya sebagaimana dalam lampiran.
24

25. 5. Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
a) Penggalian gagasan dimulai dari tingkat RT baik usulan fisik maupun usulan
non fisik.
b) Mengadakan perankingan program yang diusulkan tingkat RT pada tingkat
RW.
c) Perengkingan kembali hasil usulan tingkat RW ke tingkat Kadus
d) Dari Tingkat Kadus usulan tersebut dibawah pada tingkat desa untuk
menentukan program kerja yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat
yang sangat mendesak.
e) Penyusunan program kerja desa.
Karena sudah adanya Renstra Desa Melung dan RPJMDes tahun 2007 –
2012 maka penyusunan program kerja hanya menawarkan kembali apakah
masih layak diusulkan atau dilaksanakan.
6. Sarana dan Prasarana
No Sarana dan Prasarana Bahan Kondisi Keterangan
1. Jalan Melung-Windujaya Aspal Baik Jalan Kabupaten
2. Jalan Melung-Kutaliman Aspal Rusak Jalan Kabupaten
3. Jalan Melung-Kalikesur Aspal Rusak Jalan desa
4. Jalan Bima RW 03 Paving Baik Jalan desa
5. Jalan Melati Aspal Rusak Jalan desa
6. Jalan Menir Rabat beton Baik Jalan desa
7. Jalan Petruk makadam Rusak Jalan desa
8. Saluran irigasi Wangan Beton Baik APBN 2008
Aren
9 Bendungan dan Irigasi Beton Baik APBN 2011
Lubang
10 Bendungan dan irigasi Beton Baik APBN 2011
Watugayong
11 Bendungan dan irigasi Tanah Rusak
Wangan Wali
12 Bendungan dan irigasi Tanah Rusak
Curug Gupit
13 Bendungan dan irigasi Tanah Rusak
Kali Tuma
14 Bendungan dan irigasi Beton Baik
Wangan Kracak
15 Gamelan Besi Baik
16 Sanggar kegiatan Bata Sedang
masyarakat
17 PKD AD-DAWAN Bata Rusak
18 Balai serbaguna Bata Baru Dalam pembangunan
19 Kantor Desa Bata Sedang
20 Gedung Paud Satria Jaya Bata Baik
25

26. 7. Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan Penyelesaian
1. Penurunan tingkat gotong royong 1. Memberikan pembinaan akan
masyarakat. pentingnya bergotong royong
2. Penurunan tingkat kehadiran dalam 2. Menghimbau akan pentingnya hadir
musyawarah desa. dalam musyawarah desa.
3. Sumber daya manusia yang masih 3. Memberikan pelatihan dan
rendah. ketrampilan untuk peningkatan
ekonomi masyarakat
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
1. Pelaksanaan Kegiatan dan Tingkat Pencapaian dan Realisasi Program dan
Kegiatan
Dalam hal kegiatan hak asal usul desa tingkat pencapaian mencapai 90%
PROGRAM KEGIATAN REALISASI PELAKSANAAN
a. Pembangunan Bidang 1. Pembangunan Balai Desa dengan
anggran ADD.
Pemerintahan :
2. Pendataan dan Pelaporan data
yang dibutuhkan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana
1. Pembangunan Perkantoran.
4. Pendataan Profil Data Dasar
Bidang
Keluarga
Pemerintahan,
b. Pembangunan bidang 1. Pemberian Bantuan Keuangan
Pemberdayaan
kepada TP-PKK dari ADD.
pemberdayaan masyarakat
Masyarakat dan 2. Pemberian bantuan administrasi
RT dan RW
Kesejahteraan
3. Pemberian bantuan administrasi
Sosial LPKD
4. Pemberian bantuan administrasi
Linmas
c. Pembangunan social budaya 1. Pelaksanaan Pemugaran Rumah
Tidak LAyak Huni
2. Penyaluran Beras RASKIN.
a. Bidang Agama : 1. Peningkatan Pengetahuan Agama
pada pengajian Rutinan.
2. Pembangunan 2. Pembinaan pengurus TPQ
3. Penambahan perlengkapan
Bidang sarana Peribadatan
Pendidikan b. Pembangunan bidang 1. Peningkatan lembaga Kelompok
Bermain SATRIA JAYA menjadi
pendidikan
TK – Paud Satu Atap
2. Pengadaan APE
3. Peningkatan a. Peningkatan Derajat 1. Pemberian makanan tambahan
26

27. Derajat Kesehatan bergizi untuk Posyandu Lansia.
2. Pemberian susu untuk Balita
Kesehatan
3. Pelatihan Bintek Kader Posyandu.
Masyarakat
b. Pembangunan Peningkatan 1. Pembangunan Rumah Tidak
Layak Huni (RLTH)
Kesejahteraan Rakyat
a. Bidang Pertanian 1. Pelatihan Budidaya Jamur.dan
Pelatihan Pengolahan Paska
Panen.
b. Bidang Peternakan dan 1. Palatihan Budi Daya Ikan Lele
Perikanan
3. Peningkatan c. Sumber daya air dan irigasi 1. Pembangunan Bendungan dan
Kemampuan Irigasi Watu Gayong
2. Pembangunan Bendungan dan
ekonomi Irigasi Manggis/Lubang
Masyarakat d. Lembaga Keuangan Desa 1. Peningkatan SDM Pengurus
Pager Gunung
2. Pelatihan Administrasi
Keuangan.
e. Kehutanan dan Perkebunan 1. Peningkatan Kebun Bibit Rakyat
(KBR)
2. Kegiatan Penghijauan.
f. Pariwisata 1. Wisata Pendidikan
4. Pembangunan 1. Penanaman 10.000 Pohon
2. Penanaman tanaman bantuan
Sumber Daya
dari Dinas Kehutanan dan
Alam dan Perkebunan Kabupaten
Banyumas.
Lingkungan
Hidup
3. Satuan Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan untuk menjalankan Anggaran Belanja Desa terbagi menjadi :
N
Jenis Kegiatan Pelaksana Tugas Jabatan di Desa Keterangan
o
1. KEUANGAN Bendaharawan Desa Kaur Keuangan SB Margino
2. RUTIN PTPKD Rutin Sekretaris Desa M. Soim F
3. PEMBANGUNAN PTPKD Pembangunan Kadus II Narwin
4. Data Perangkat Desa
Data Aparatur Pemerintah Desa Melung yang menjadi pelaksana kegiatan yaitu :
No Nama Tempat,Tgl lahir jabatan Alamat
1. Suritno Bambang Margino Bms, 17-01-1974 Kaur Keuangan 04/03
2. M. Soim Fatkhurrohim Bms, 05-02-1972 Sekretaris Desa 02/03
3. Narwin Bms, 16-05-1976 Kadus II 03/03
27

28. 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :
Adapun alokasi dan realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Desa yang Sah sebagai berikut ;
Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah Realisasi Rp %
Anggaran
setelah
Perubahan
1 2 3 4 5
Dana Perimbangan 76.460.000 76.460.077 77 100
Bagi Hasil Pajak Daerah 5.215.600 5.215.600 0 100
Bagi Hasil Retribusi 1.256.500 1.256.507 7 100
Daerah
Bagian Dari Perimbangan 69.987.900 69.987.970 70 100
Keuangan Pusat dan
Provinsi yang diterima
Kabupaten
Lain-lain Pendapatan 321.329.901 381.950.369 60.620.468 119
Desa yang sah
Bantuan Keuangan dari 302.788.301 363.779.869 60.991.568 120
Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten
Dana Darurat dari 1.500.000 0 (1.500.000)
Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah
dalam rangka
Penanggulangan Korban
akibat Bencana Alam
Sumbangan Pihak Ketiga 17.041.600 18.170.500 1.128.900 107
Yang tidak Mengikat
Selengkapnya Alokasi anggaran dan Realisasinya sebagaimana dalam
lampiran.
28

29. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 sebagai
berikut :
a. Pendapatan Desa Rp. 439.315.151,-
 Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 41.525.250,-
 Dana Perimbangan sejumlah Rp. 76.460.000,-
 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 321.329.901,-
b. Belanja Desa Rp. 439.315.151,-
 Belanja Langsung Rp. 295.200.400,-
 Belanja Tidak Langsung Rp. 144.114.751,-
Pada tahun 2011 ini antara rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan
terjadi Surplus anggaran masing-masing sebesar:
1. Pendapatan Desa Rp. 61.868.845,-
2. Belanja Desa Rp. 60.813.525,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME BIAYA (Rp) LOKASI
1 2 3 4 5
I BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
a. Bidang Pemerintahan
1. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Unit 5.000.000,- Kantor Desa
2. Pengisian Perangkat Desa Jabatan 2 Kegiatan 8.875.500 Desa Melung
Kasi Pembangunan dan Kaur Umum
3. Pembangunan Gedung Balai Desa RT 04 RW 02
Tahap IV 9 m x 19 m 37.934.500,-
4. Pendataan Profil Data Dasar Keluarga 1 Kegiatan 1.580.000,- Desa Melung
b. Pemberdayaan Masyarakat
1. Pemberdayaan Perempuan melalui
peningkatan kualitas dan kemandirian TP-PKK Desa
lembaga PKK 1kegiatan 3.740.000,- Melung
2. Pemberdayaan Lembaga-lembaga 1 kegiatan 2.100.000,- RT dan RW Desa
desa RT dan RW Melung
3. Pemberdayaan LINMAS 1 kegiatan 1.000.000,- Linmas/Hansip
4. Pembedayaan Lembaga 1 kegiatan 100.000,- LPKD Desa
Pembangunan Melung
29

30. II BIDANG PENDIDIKAN
a. Bidang Agama
1. Penambahan Perlengkapan Sara 1 Kegiatan 1.000.000,- 4 masjid di Desa
Peribadatan (Karpet) Melung
2. Pembangunan Perlengkapan 1 Kegiatan 10.000.000 Masjid Baitul
Peribadatan (Tempat Berwudu) Muminin RT 04
RW 03
3. Pembinaan keagamaan dikalangan RW 01,02,03 dan
generasi muda 4 kegiatan 2.000.000,- 04
4. Pengadaan Sara Prasarana TPQ 1 Kegiatan 1.000.000,- TPQ Al Huda
b. Bidang Pendidikan
1. Bantuan Oprasional Pendidikan 1 Kegiatan 2.400.000,- Paud Satria Jaya
2. Penambahan buku-buku perpustakaan
SD dan SMP 85 bk 800.000,- RT 05 RW 2
3. Kegiatan Kejar Paket C 30 Siswa 500.000,- Desa Melung
c. Bidang Sisial dan Budaya
1. Gotong royong pemeliharaan Sarana 3 Kegiatan 8.180.000,- Jalan Desa,Jalan
prasarana perhubungan Kabupaten dan
Jalan Lingkungan
2. Gotong royong Pemeliharaan 2 Kegiatan 1.696.000,- Kadus I dan
Pemakaman Umum Kadus II
III BIDANG KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
a. Peningkatan Dearajat Kesehatan
1. Peningkatan Kader dan pelayanan RW 01,02,03 dan
PKD serta posyandu 20 kader 1.915.000,- 04
2. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 2 rumah 6.500.000,- Kadus I
3. Peningkatan KB 1 kegiatan 1.500.000,- PPKBD
b. Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat
1. Penyantunan anak gizi buruk 4 kegiatan 400.000,- RW 1,2,3 & 4
2. Pembangunan Jalan Rabat Beton 264 m x 4 m 115.557.500,- RW 01
Gerumbul Depok
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton 72 m x 4 m 50.003.600,- RW 02
Gerumbul Kaliputra
IV BIDANG EKONOMI
a. Pertanian
1. Pelatihan Budi daya Jamur 1 Kegiatan 12.500.000,- Desa Melung
2. Pembangunan Bendungan dan Irigasi 512 m 80.442.800,- RW 04
Watu Gayong
3. Pembangunan Bendungan dan Irigasi 961 m 288.355.500,- Kadus I dan
Manggis 1,2,3/Irigasi Lubang Kadus II
30

31. b. Lembaga Keuangan Desa
1. Pengembangan Kelompok simpan 13.000.000,- Kadus I
pinjam khusus Perempuan 1 Kelompok
2. Pelatihan administrasi Keuangan 1 Kegiatan 600.000,- Desa Melung
6. Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan Penyelesaian
1. Usulan pembangunan / Perbaikan 1. Tetap mengusulkan kepada
Jalan Kabupaten yaitu Ruas Jalan Pemerintah Kabupaten agar
Melung – Kutaliman yang kondisinya pembangunan Jalan Kabupaten
sudah sangat parah sampai dengan dapat terealisir.
tahun 2011 belum dapat terealisasi.
31

32. BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
T
disertai
ugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan
desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
dengankewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.
Pemerintah pusat dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah
provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota serta Desa.
Pemberi tugas pembantuan terlebih dahulu memberitahukan kepada penerima
tugas pembantuan mengenai adanya rencana tugas pembantuan yang disertai dengan
rencana biaya, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia serta kebijakannya.
Apabila dinilai layak oleh pemerintah provinsi, daerah kabupaten/kota dan atau Desa
ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan
tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
Daerah atau Desa dapat menolak pemberian tugas pembantuan sebagian atau
seluruhnya apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana dan
sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Tugas pembantuan di Desa dapat
dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan dapat mengikut sertakan masyarakat.
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 Tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan.
 .Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Dana Tugas Pembantuan.
32

33. 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Pelaksanaan Kegiatan, dan
Realiasasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Realiasi Pelaksanaan Sumber
Instansi Pemberi Tugas Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Anggaran
1. Pemungutan PBB
Kantor Pajak Pratama
Bumi dan Bangunan
Departemen Sosial Penyaluran RASKIN
APBN
Republik Indonesia
a. Kegiatan Simpan
Pinjam Khusus
Perempuan
b. Kegiatan
pembangunan
Bendungan dan
Irigasi Watu Gayong.
Departemen Dalam
PNPM-MD c. Kegiatan APBN
Negeri
pembangunan Jalan
Rabat Beton
Gerumbul Depok.
d. Kegiatan
Pembangunan Jalan
Rabat Beton
Gerumbul Kaliputra.
Uraian singkat kegiatannya adalah :
a. Pelaksanaan Pemungutan PBB
Jumlah SPPT pada Tahun 2011 sebanyak 2.291 lembar dengan total
Tagihan Pajak sebesar Rp. 81.578.595,-, realisasi sebesar Rp.
81.578.595,- (LUNAS)
b. Bantuan yang diterimakan langsung kepada masyarakat
1) Program Beras Miskin ( Raskin )
Jumlah yang diterima selama 12 bulan sebanyak 49.530 kg / tahun
senilai Uang Rp. 79.248.000,-.
2) Jaminan Kesehatan Masyarakat ( JAMKESMAS ) sebanyak : 1.921
Jiwa.
33

34. 3) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )
Jumlah yang menerima sebanyak 2 KK (unit). 1 x Rp. 2.500.000,- =
Rp. 2.500.000,- dan 1 X 4.000.000,- Total = Rp. 6.500.000,-
4) Program Nasional Pemberdyaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
( PNPM- MD) sejumlah Rp. 259.003.900,- digunakan untuk :
- Simpan Pinjam khusus Perempuan ( SPP ) sebesar Rp.
13.000.000,-
- Pembangunan Bendungan dan Irigasi Watu Gayong sebesar Rp.
80.442.800,-
- Pembangunan Jalan Rabat Beton gerumbul Depok Wilayah RT 02
RW 01 sebesar Rp. 115.557.500,-
- Pembangunan Jalan Rabat Beton gerumbul Kaliputra Wilayah RT
03 RW 02 sebesar Rp. 50.003.600,- (PNPM-MD Pola Kusus)
3. Satuan Pelaksana Kegiatan
Nama Jabatan Kegiatan Lembaga
1. Sulastri Koordinator PBB Penarikan PBB Perangkat Desa
2. Narwin Anggota Penarikan PBB Perangkat Desa
3. Natim Anggota Penarikan PBB Perangkat Desa
4. Khoerudin Anggota Penarikan PBB Perangkat Desa
5. Timbul Yulianto Anggota Penarikan PBB Perangkat Desa
6. Dulrohmat Anggota Penarikan PBB Perangkat Desa
7. S.B. Margino Anggota Penarikan PBB Perangkat Desa
Khoerudin Satgas RASKIN Penyaluran RASKIN Perangkat Desa
1. Agung Bintoro KPMD laki-laki Tokoh Pemuda
2. Tri Yani KPMD perempuan Tokoh Masyarakat
3. Sumantoro Ketua TPK PNPM-MD Tokoh pemuda
4. Timbul Yulianto Sekretaris TPK Perangkat Desa
5. Inar Bendahawa TPK Tokoh Masyarakat
4. Sarana dan Prasarana
No Sarana dan Prasarana Berasal Dari Program Keterangan
1 Pembangunan Bendungan dan PNPM-MD
Irigasi Watu Gayong
2 Pembangunan Jalan Rabat Beton PNPM-MD
RT 02 RW 01
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton PNPM-MD Pola Khusus
34

35. RT 03 RW 02
4. Pembangunan Balai Desa Tahap Dana ADD
IV
5. Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan Penyelesaian
1. Penurunan tingkat gotong royong 1. Memberikan pembinaan akan
masyarakat. pentingnya bergotong royong
2. Sumber daya manusia yang masih 2. Memberikan pelatihan dan
rendah. ketrampilan untuk peningkatan
ekonomi masyarakat
35

36. BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJA SAMA ANTAR DESA
Desa Melung sedang berupaya untuk mengadakan kerja sama dengan desa
Ketenger Kecamatan Baturraden dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber
daya alam Curug Gede, Curug Bayan dan Wisata Pendidikan serta Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.
B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerja Sama
Dalam hal kerja sama dengan pihak ketiga pemerintah Desa Melung mengajak
mitra untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dalam bidang
pertanian, perikanan, ekonomi dan Tegnologi Informasi dan Komunikasi
dengan mengajak kerja sama :
a. Fakultas Biologi Unifersitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
b. Fakultas Ekonomi Unifersitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
c. SKB Purwokerto
d. BAZDA Kabupaten Banyumas
e. Puskesmas Kedungbanteng
f. Jaringan Desa Membangun
g. Yayasan Pendidikan Al Irzad Purwokerto.
2. Bidang Kerja Sama
Kegiatan yang dikerjasamakan adalah untuk :
a. Pelatihan Budidaya Jamur
b. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik
c. Pelatihan administrasi Keuangan
d. Pelatihan Pengolahan Paska Panen
e. Pelatihan Keterampilan bagi Ex.Buruh Migran
f. Pelatihan Budi Daya Ikan Lele
g. Bintek Kader Posyandu
h. Pelatihan Penerapan Tegnologi Informasi dan Komunikasi Desa
i. Pembangunan Perlengkapan Sarana Prasarana Peribadatan.
36

37. C. BATAS DESA
1. Pemeliharaan Tugu Batas Desa
Tugu Batas Desa yang ada adalah merupakan Produk zaman Orde Lama
yang mestinya mulai diadakan Perbaikan dan Penambahan guna memperjelas
wilayah administratif Desa Melung.
2. Penyelesaian Yang Dilakukan
Menginfentarisir Tugu-tuga batas desa dan merencanakan penambahan tugu
batas desa yang baru.
3. Satuan Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan ini adalah :
a. Kepala Seksi Pemerintahan
b. Kepala Dusun
c. BPD
d. Tokoh masyarakat.
4. Data Perangkat Desa
No Nama Tempat,Tgl lahir jabatan Alamat
1. Natim Bms, 17-04-1982 Kadus I 03/02
2. Narwin Bms, 16-05-1976 Kadus II 03/03
3. Sulastri Bms, 30-08-1972 Kasi Pemerintahan 05/02
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya :
1. Untuk gerakan tanah sepanjang tahun 2011 tidak terjadi bencana alam
yang berarti, hanya longsoran tanah kecil, terutama pada jalan raya yang
tebing-tebing sisi jalan cukup terjal.
2. Status Bencana
Waspada
3. Antisipasi Desa
Antisipasi Desa diantaranya :
- Mengikuti pelatihan management penanggulangan bencana yang
diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
37

38. 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber anggaran untuk persiapan penanggulangan bencana sudah
teranggarkan namun pada kenyataan keuangan yang tidak mencukupi
sehingga belum ada dana cadangan untuk persiapan penanggulangan
bencana. Dan hanya baru mampu menganggarkan untuk mengirim
masyarakat untuk ikut serta sosialisasi dalam bidang bencana alam.
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Satuan pelaksana kegiatan desa adalah Forum Kesehatan Desa dan Pager
Gunung dan Tagana Desa Melung.
6. Kelembagaan Yang Dibentuk
Kelembagaan yang dibentuk melalui desa siaga adalah forum kesehatan desa
dan lembaga Pager Gunung
7. Potensi Bencana Yang Diperkiraan Terjadi
Potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah :
a. Gerakan tanah/longsor karena wilayah desa Melung dengan topografi
yang berbukit-bukit dengan kemiringan tanah rata-rata 45o.
b. Meletusnya gunung Slamet karena berada pada sabuk Gunung Slamet
sebelah barat
c. Banjir lahar dingin karena pada peta aliran lahar gunung slamet sungai
banjaran termasuk daerah aliran lahar dingin.
d. Angin ribut
e. Kekeringan akibat hutan ysng sudah mulai gundul dan sumber mata air
sudah mulai berkurang akibat sumber mata air sudah tidak terlindungi
lagi dengan pohon-pohon
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Ganggungan Yang terjadi
Sepanjang tahun 2011 tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban
umum
2. Satuan Pelaksana Kegiatan
Dalam hal pencegahan gangguan keamanan maka pelaksana kegiatan adalah :
a. Linmas/Hansip
b. BKPM (Balai Kemitraan Polisi Masyarakat)
38

39. 3. Penanggulangan dan Kendalanya
Kendala Penanggulangan
1. Letak geografis desa yang 1. Dengan mengadakan sosialisasi
bergerumbul dan letak rumah tentang pentingnya ronda untuk
masih sangat berjauhan keamanan lingkungan
2. Kurangnya lampu penerangan 2. Pada setiap rumah hendaknya
jalan ada lampu penerangan yang
3. Belum mampu untuk diletakkan diluar rumah.
mensejahterakan Linmas/Hansip. 3. Menggali Potensi desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber Anggaran berasal dari Dana ADD sebesar Rp. 1.000.000,-
39

40. BAB VI
PENUTUP
D engan berlakunya Undang-Undang tentang Keterbukaan
Pemerintah Desa Melung yang merupakan Penyelenggara pelayanan
Publik,
publik berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri bisa diartikan sebagai
pemerintah yang dijalankan secara terbuka tanpa adanya rekayasa ataupun sesuatu
yang tertutup bagi masyarakat .
Prinsip pertanggungjawaban mutlak diperlukan dan dilaksanakan dalam setiap
pekerjaan atau kegiatan, karena kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab akan memperoleh hasil yang memuaskan, walaupun belum semua rencana
kegiatan dapat dilaksanakan. Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah
barang tentu ada beberapa faktor keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, yaitu :
1. Faktor-Faktor Pendorong Keberhasilan
Faktor pendukung keberhasilan diantarannya :
a. Adanya daya dukung dari masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah Desa Melung dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. Walapun perkembangan selanjutnya
gotong royong di desa mengalami pergeseran baik motivasi maupun bentuknya.
b. Adanya dukungan bantuan dan perhatian dari pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Propinsi dan Pemeritah.
c. Adanya perencanaan yang matang dan tersusun sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Pokok-Pokok Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi
Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa ada beberapa pokok permasalahan
dan hambatan yang dihadapi yaitu :
a. Tingkat ekonomi masyarakat secara umum masih rendah sehingga kemampuan
dalam penggalian swadaya masyarakat sangat mengalami hambatan.
b. Kesiapan masyarakat dalam kondisi ekonomi global dan tantangan yang berat
dalam bersaing dalam dunia usaha.
c. Kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia
masih sangat terbatas.
40

41. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Melung
Tahun 2011, tentunya banyak kekurangan laporan ini dan masih jauh dari
kesempurnaan oleh karena itu kami mohon maaf atas segalanya dalam menjalankan
pemerintahan Desa Melung, namun kami tetap berharap laporan ini semoga dapat
bermanfaat untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan pada masa yang akan datang.
Melung, 20 Febuari 2012
KEPALA DESA MELUNG
AGUNG BUDI SATRIO
41