Makalah ini membahas tentang prilaku menyimpang korupsi. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Desentralisasi berpotensi meningkatkan korupsi karena memberi kesempatan baru bagi birokrat daerah. Sebab utama terjadinya korupsi antara lain konsentrasi kekuasaan, kurangnya transparansi, dan lemahnya penegakan h

1. MAKALAH SOSIOLOGI
TENTANG
PRILAKU MENYIMPANG “KORUPSI”
Disusun oleh:
 Dede Adi Nugraha
( xDLMx_dhansheiA3 )
Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran
Sosiologi
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 SUKAHAJI
Tahun Pelajaran 2011-2012

2. MAKALAH SOSIOLOGI
TENTANG
PRILAKU MENYIMPANG “KORUPSI”
Disusun oleh:
 Dede Adi Nugraha
( xDLMx_dhansheiA3 )
Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran
Sosiologi
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 SUKAHAJI
Tahun Pelajaran 2011-2012

3. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Bahwa kami telah
menyelesaikan tugas mata pelajaran Sosiologi tepat pada waktunya.
Sebagaimana telah diberikan tugas kepada kami untuk membuat makalah
tentang Prilaku Menyimpang kami pun mengambil salah satu contoh
Prilaku Menyimpang yaitu “KORUPSI”.
Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan
yang kami hadapi. Namun kami menyadari bahwa kelancaran dalam
penyusunan materi/makalah ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan
bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang kami hadapi teratasi.
Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada :
1. Orang Tua kami yang selalu memberikan fasilitas dan dorongan
untuk bisa membuat makalah ini.
2. Kepada tim/kelompok yang sangat kompak dalam pengerjaan
makalah ini dengan baik.
3. Narasumber terpecaya dalam penelitian ini yang sudah banyak
membantu.
Terima kasih atas semuanya. Kami sadar, sebagai seorang pelajar
yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan karya ilmiah ini masih
banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan ada
nya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan karya ilmiah yang
lebih baik lagi di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga karya
ilmiah yang sederhana ini, dapat memberi kesadaran tersendiri bagi
generasi muda bahwa prilaku menyimpang itu sangat banyak merugikan
orang lain contohnya saja “korupsi” itu merupakan tindakan yang
merugikan bagi semua orang termasuk Negara Indonesia yang semakin
terpuruk karena perbuatan “korupsi”.
Semoga dengan kami membuat makalah ini dapat bermanfaat dan
memberikan motivasi bagi para pembacanya, khususnya bagi kami dan
bagi para generasi muda yang akan datang, sehingga di Negara ini tidak
ada lagi tindak kejahatan korupsi. Amin.
Penyusun,

4. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Pembatasan Makalah
C. Tujuna Penulisan
D. Manfaat
E. Permasalahan
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Korupsi
B. Korupsi dan Desentralisasi
C. Sebab/Kondisi Yang Menyebabkan Munculnya Korupsi
D. Tuduhan Korupsi Sebagai Alat Politik
E. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan
F. Dampak Negatif Korupsi
G. Upaya Penanggulangan Korupsi
H. Mengukur Korupsi
I. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA

5. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan
publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak
para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada
dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau
bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi
kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial”
yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama
terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak
mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan
pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit
mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses
perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.
Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat
yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan
mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi
korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang
berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status
sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama,
sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan
sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di
negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang
sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada
masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat
dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan
semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin
majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan
sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di
kalangan pegawai negari untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-
usaha penggelapan.
Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha
pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat,
sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat
dengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uang
pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus
sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga
timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru)
yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan
pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas.
Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya
preventif maupun yang represif.

6. B. Pembatasan Makalah
Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan pribadi. Bentuknya bermacam-macam sesuai
jenis kekuasaan yang didapat. Bagi yang mendapat kuasa untuk mengelola
keungan negara, korupsi yang dilakukan adalah memanfaatkan sebagian
atau seluruh anggaran dana yang tersedia untuk dijadikan asset pribadi. Ini
adalah jenis korupsi yang paling banyak terjadi termasuk di Negara
Indonesia ini.
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sosiologi
2. Mengkaji mengenai prilaku menyimpang “Korupsi” dengan lebih
mendalam.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan
Selain tujuan di atas, tujuan lain disusun makalah ini adalah untuk
menarik para pembaca umumnya dan para orang-orang khususnya agar
lebih mengenal prilaku menyimpang “Korupsi”. Karena banyaknya
dampak negatif yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Harapan kami
mempelajari ini supaya tidak ada lagi korupsi di Negara ini dan bersih
seutuhnya, agar kehidupan kita sejahtera.
D. Manfaat
Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Prilaku
Menyimpang “Korupsi”. Selain itu, mampu mendapatkan penjelasan
mengenai dampak yang disebabkan tindakan korupsi, hukuman, undang-
undang mengenai tindak pidana korupsi dan macam-macam korupsi.
E. Permasalahan
Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah korupsi itu ?
2. Apa penyebab terjadinya korupsi?
3. Apa akibat terjadinya korupsi ?
4. Bagaimana cara penanggulannya ?
5. Undang-undang tindak pidana korupsi ?

7. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Korupsi
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara
harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi
maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. [1]
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar
mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 perbuatan melawan hukum;
 penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
 memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di
antaranya:
 memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
 penggelapan dalam jabatan;
 pemerasan dalam jabatan;
 ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara
negara);
 menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah
penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk
pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya
korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan
pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan,
sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung
korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para
pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk
sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering
memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian
uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini
saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat
penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara
yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai
politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di
tempat lain.

8. B. Korupsi dan Desentralisasi
Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan perubahan paling
mencolok setelah reformasi digulirkan. Desentralisasi di Indonesia oleh
banyak pengamat ekonomi merupakan kasus pelaksanaan desentralisasi
terbesar di dunia, sehingga pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi
kasus menarik bagi studi banyak ekonom dan pengamat politik di dunia.
Kompleksitas permasalahan muncul kepermukaan, yang paling mencolok
adalah terkuangnya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dan
anggota legislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi
telah mengakar dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia.
Pemerintah daerah menjadi salah satu motor pendobrak pembangunan
ekonomi. Namun, juga sering membuat makin parahnya high cost
economy di Indonesia, karena munculnya pungutan-pungutan yang lahir
melalui Perda (peraturan daerah) yang dibuat dalam rangka meningkatkan
PAD (pendapatan daerah) yang membuka ruang-ruang korupsi baru di
daerah. Mereka tidak sadar, karena praktek itulah, investor menahan diri
untuk masuk ke daerahnya dan memilih daerah yang memiliki potensi
biaya rendah dengan sedikit praktek korup. Akibat itu semua, kemiskinan
meningkat karena lapangan pekerjaan menyempit dan pembangunan
ekonomi di daerah terhambat.
C. Sebab-sebab Korupsi
Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi :
 Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung
jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-
rezim yang bukan demokratik.
 Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
 Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih
besar dari pendanaan politik yang normal.
 Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
 Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan
"teman lama".
 Lemahnya ketertiban hukum.
 Lemahnya profesi hukum.
 Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
 Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
 Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
D. Tuduhan Korupsi Sebagai Alat Politik
Sering terjadi dimana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan
mereka dengan tuduhan korupsi. Sebagai contoh di Republik Rakyat Cina,
fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu
Jintaountuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.

9. E. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan
Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah
seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang
menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan
seperti penyogokan,pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.
Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan
Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok)
dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup
semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga
tanpa terlibat penyogokan.
Sumbangan kampanye dan "uang haram"
Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih
sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering
banyak ada gosip menyangkut politisi.
Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta
sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat
untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah
menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan
korupsi politis.
F. Dampak Negatif Korupsi
a. Demokrasi
Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di
dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan
yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal.
Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi
akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di
sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di
pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan
masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari
pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan
pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat
yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai
demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
b. Ekonomi
Korupsi juga mempersulit pembangunanekonomi dan mengurangi
kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit
pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan
yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga
karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam
negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau
karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi

10. mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus
yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan
menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan
baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga
mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi
dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan
perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
c. Kesejahteraan umum negara
Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman
besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti
kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok,
bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah
bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan
besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME).
G.Upaya Penangulangan Korupsi
Ada beberapa kesimpulan tentang penanggulangan korupsi sebagai
berikut:
a. Preventif.
1) Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di
instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan
tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
2) Mmengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai
negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar
pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas
jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang
diberikan oleh wewenangnya.
3) Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri
setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah
bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat
karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
4) Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam
memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
5) Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk
kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu
cenderung disalahgunakan.
6) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan
“sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga
mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak
perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.
b. Represif.
1). Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
2). Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

11. H. Mengukur Korupsi
Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan
beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para
pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi
Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga
tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi
Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup
negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei
pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan
korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela
perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi
Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004
berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkansejumlah data
tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.
I. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
1. KUHP
BUKU II BAB XXVIII
TENTANG KEJAHATAN JABATAN
PASAL 413 - 437
KORUPSI SEBAGAI DELIK JABATAN
PASAL 415 – 425
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala
Staf Angkatan Darat 16 April 1958
no.Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40
Tahun 1958)(staf AL No. Prt/Z.1/I/7)
Pertama kali dikenal istilah korupsi Dibedakan
antara:
Korupsi pidana (Pasal 2):
Pertama, perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara
atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-
kelonggaran dari masyarakat.
Kedua, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
Ketiga, yang tercantum dalam Pasal 41 – Pasal 50 Peraturan Penguasa
Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no.
Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) dan dalam Pasal 209;
210; 418;419 dan 420 KUHP

12. Korupsi bukan pidana – perdata (Pasal 3)
Pertama, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara
atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-
kelonggaran dari masyarakat.
Kedua, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan
atau kedudukan.
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
1. Tidak terbatas pada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai
negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi
Pasal 2;3;5 ayat (1) ;6;7;13;15;16;21;22;24; dan Pasal 220 (pengaduan
palsu) serta Pasal 231 (menarik barang yang disita) KUHP jo Pasal 23.
2. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara –
kejahatan jabatan Tindak pidana korupsi yang dirumuskan pelakunya
adalah semata-mata pegawai negeri atau penyelenggara negara Pasal 5
ayat (2), 8;9;10;11;12;12b dan Pasal 23 Selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau
untuk sementara waktu (Psl. 8; 9; 10) Penyelenggara negara (Psl 11;
12).
Pegawai Negeri
Pegawai Negeri adalah meliputi :
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang
Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
MERUGIKAN KEUANGAN
ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA
Pasal 2
1. Melawan hukum:
a. MHF (berlaku secara nasional)
1. terdapat sanksi pidana (Psl. 63 KUHP) – Pasal 14
2. tidak terdapat sanksi pidana

13. Contoh:
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah diganti dengan
Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun
2004
b. MHM yang positif (MK Nomor 003/PUU-IV/2006)
“Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
2. Memperkaya diri sendiri; orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
Perbuatan “memperkaya”
Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971
“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam
ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi
kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber
kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan
penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan
untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana korupsi”
Pasal 3
1. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

14. DAFTAR NEGARA-NEGARA PALING KORUP DI
DUNIA TAHUN 2010
Sesuai hasil Survey tahunan yang dilakukan oleh organisasi : Berlin-based
organization Transparency International, negara paling korup di dunia
adalah : Somalia, Myanmar, Afghanistan, dan Irak.
Indonesia Tidak ada dalam Daftar ?
Skor Indeks bernilai dari 0 sampai 10. Semakin kecil indeksnya semakin
korup negaranya. Indeks 5.0 adalah pertengahan, artinya tidak memiliki
masalah korupsi yang serius.
No Negara Indeks Skor 2010
1. Somalia 1.1
2. Myanmar 1.4
3 Afghanistan 1.4
4. Iraq 1.5
5. Turkmenistan 1.6
6 Uzbekistan 1.6
7 Sudan 1.6
8. Chad 1.7
9. Burundi 1.8
10. Equatorial Guinea 1.9
11 Angola 1.9
12. Kyrgyzstan 2.0
13 Venezuela 2.0
14 Congo, Democratic Republic of 2.0
15 Guinea 2.0
16. Cambodia 2.1
17 Central African Republic 2.1
18 Comoros 2.1
19 Congo, Republic 2.1
20 Guinea-Bissau 2.1
21 Kenya 2.1
22 Laos 2.1
23 Russia 2.1
24 Papua New Guinea 2.1
25 Tajikistan 2.1

15. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan seputar korupsi, dapat diberi kesimpulan yaitu;
1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau
pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau
kelompoknya.
2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan
merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita
perjuangan bangsa.
3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif.
Pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan
menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai
tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan
dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji),
menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri
setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan
lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan
kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi
sosial, menumbuhkan rasa “sense of belongingness” diantara para
pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah
menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah
koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan
pejabat dan pegawai.

17. DAFTAR PUSTAKA
Bellone, Carl.1980.Organization Theory and The New Public
Administration. United
States Of America.Allyn and Bacon, Inc. Boston/ London Sydney/
Toronto.
Frederickson, George, H. 2000. Administrasi Negara Baru. Terjemahan.
Jakarta.
LP3ES. Cetakan Pertama.
Kartono, Kartini. 2001. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali
Press.
Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia.
Bandung.
Penerbit Sinar Baru.
Lubis, Mochtar. 2006. Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta.
Bhratara. Karya
Aksara.
Saleh, Wantjik. 2008. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta.
Penerbit Ghalia
Indonesia.
Simon, Herbert. 2009. Administrative Behavior. Terjemahan St. Dianjung.
Jakarta.
PT. Bina Aksara.
Harian Kompas, 13 Juni 2006
Kompas. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember
2010.
Suara Pembaharuan. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai
Desember
2010.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.
Dhan_di@rocketmail.com