Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr

1. RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL
Oleh: DIDI SADILI
KASUBDIT RENCANA TATA RUANG DAN ZONASI WILAYAH I
Disampaikan pada
Workshop Petunjuk Teknis Penilaian Laporan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Bandung, 31 Januari 2012
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL

2. PEMBANGUNAN
Adalah:
proses perubahan ke arah kondisi
yang lebih baik, melalui upaya
yang dilakukan secara terencana

3. PEMBANGUNAN WILAYAH
Mengurangi disparitas/ketimpangan (antar daerah, antar
sektor, dan antar warga)
Pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat/pengentasan kemiskinan
Menjaga keutuhan NKRI

4. PEMBANGUNAN WILAYAH
Dilaksanakan melalui
Penguatan Pengelolaan Good
Otonomi Daerah Sumber Daya Governance
Tiga Pilar Pembangunan
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
menciptakan
lingkungan politik dan Menciptakan lapangan Penciptaan interaksi
hukum yang kondusif kerja dan pendapatan harmonis sosial,
bagi unsur-unsur ekonomi, dan politik
lainnya

5. SINERGITAS STAKEHOLDERS

6. SINERGITAS STAKEHOLDERS

7. FUNGSI/MANFAAT PERENCANAAN
• Sebagai penuntun arah mencapai target yang telah ditetapkan
• Minimalisasi ketidakpastian
• Penetapan standar monev dan pengendalian

8. PERENCANAAN YANG IDEAL
Prinsip • Masyarakat terlibat dalam prosesnya dan
masyarakat merasakan manfaat dari
Partisipatif perencanaan itu
Prinsip • Perencanaan tidak boleh berhenti di
Berkesinambungan suatu tahapan
Prinsip • Konsep menyeluruh tidak hanya dari satu
Holistik sudut pandang saja
A learning and adaptive • Mengandung sistem yang dapat
system berkembang
A pluralistic social • Terbuka dan demokratis
setting

9. PROSES PENYUSUNAN RSWP3K

10. RENCANA
AKSI
RENCANA Perencanaan
PENGELOLAAN
RENCANA ZONASI
RENCANA STRATEGIS Pengelolaan
PENG. WILAYAH PESISIR WPP
Berkelanjuta
n,
Pemanfaatan Mensejahter
akan Masy
dan menjaga
NKRI
Pengawasan dan
Pengendalian

11. PENGERTIAN & FUNGSI RENCANA STRATEGIS
Pengertian
Rencana yang memuat arah Pengelolaan Pesisir
kebijakan lintas sektor untuk
kawasan perencanaan
Keterpaduan
pembangunan melalui
penetapan tujuan, sasaran dan
strategi yang luas, serta target
pelaksanaan dengan indikator
yang tepat untuk memantau
rencana tingkat nasional.
Sektor A Sektor B Sektor C Sektor D
Fungsi:
Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

12. PERENCANAAN DALAM UU 27/2007
Pasal 7
(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas :
a. RSWP-3-K;
b. RZWP-3-K;
c. RPWP-3-K; dan
d. RAWP-3-K.
(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur
dengan Peraturan Menteri. → PERMEN KP NO 16/2008
(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

13. HIRARKI PERENCANAAN
ISU, VISI & ARAH PEMBANGUNAN
• Isu, VISI, MISI
KESESUAIAN &
RSWP3K • Target kinerja
POTENSI SDP-3-K • Strategi
• Alokasi ruang • Rencana kerja
• Pola ruang • Koordinasi
• Struktur ruang
RZWP3K
• Kawasan
• Zona/Sub-zona
ORGANISASI SDM &
ADMINISTRASI
• Rencana kerja
• Pengaturan koordinasi
RPWP3K
• Paket terpadu
kegiatan
• Penerangan Publik
RAPWP3K
PELAKSANAAN
• Tujuan
• Cakupan kegiatan
• Tatanan pelaksanaan
• Manfaat

14. RESNTRA WP3K DALAM PERMEN 16/2008
Kedudukan Renstra WP3K
dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

15. Pusat
RSWP3K
20 tahun
Daerah
Sumber : UU No 25/2004 dan UU No 27/2007

16. Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra WP3K
Pasal 6, Permen KP No. 16/2008

17. LANGKAH PENYUSUNAN RSWP3K

18. POKJA RESNTRA WP3K
Permen no 16 tahun 2008, pasal 7
(1) Dalam penyusunan dokumen RSWP-3K gubernur, Bupati/walikota
sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja.
(2) Susunan dan keanggotaan kelompok kerja terdiri dari kepala
Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas yang membidangi
kelautan dan perikanan sebagai sekretaris, dan anggota terdiri
dari SKPD/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan
dan karakteristik daerah yang bersangkutan.

19. TUGAS DAN PERAN POKJA

20. KONSULTASI PUBLIK
Permen no 16 tahun 2008, pasal 7

21. TUJUAN KONSULTASI PUBLIK

22. UNSUR-UNSUR YANG PERLU DILIBATKAN
DALAM KONSULTASI PUBLIK

23. SISTEMATIKA DAN MUATAN
RSWP3K

24. SISTEMATIKA DAN MUATAN RSWP3K

25. I. PENDAHULUAN

26. RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

27. II. GAMBARAN UMUM
1. Deskripsi umum: wilayah
perencanaan, kondisi biogeofisik,
sosekbud dan interaksi dengan
wilayah lainnya.
2. Sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil: keadaan sumber daya
(Hayati, Non Hayati), Energi
Kelautan dan jasa lingkungan
3. Pola penggunan lahan dan
perairan: informasi pemanfaatan
lahan dan perairan per sektor.
4. Kondisi sosial budaya dan
ekonomi: keadaan demografi dan
kecenderungan penduduk dalam
memanfaatkan sumber daya di
WP3K

28. III. KERANGKA STRATEGIS
PENGELOLAAN & PEMBANGUNAN
1. Visi dan Misi: Kriteria:
 Gambaran kondisi masa depan WP3K
yang ingin diwujudkan oleh Pemda
• Visi: pandangan umum
 Arah pandangan kedepan terkait dengan
keinginan atau harapan kinerja & peranan pemangku
semua pemangku kepentingan
kepentingan tentang masa  Rasional, realistis & mudah dipahami
 Singkat, padat & mudah diingat
depan pemanfaatan
sumber daya WP3K
• Misi; upaya untuk
mencapai visi yang
Kriteria:
ditampilkan dalam bentuk  Sejalan dengan upaya pencapaian visi
pernyataan tentang tujuan 20 tahun ke depan
operasional dari pemda,  Selaras dengan RPJPD
dunia usaha dan
masyarakat.

29. III. KERANGKA STRATEGIS
PENGELOLAAN & PEMBANGUNAN
2. Isu Pengelolaan: Isu pengelolaan  7 kelompok:
1. Degradasi sumberdaya
Isu atau 2. Marjinalisasi & kemiskinan
potensi/permasalahan masyarakat
yang dihadapi dalam 3. Konflik pemanfaatan/kewenangan
pengelolaan wilayah 4. Bencana alam
pesisir disampaikan 5. Kekosongan & ketidakpastian
berdasarkan prioritas. hukum;
6. Potensi sumberdaya pesisir
7. isu terkait lainnya
USG Method

30. CARA INI ADALAH MENENTUKAN SKALA NILAI TINGKAT URGENSI,
KESERIUSAN, & PERKEMBANGAN MASALAH DENGAN SKALA NILAI 1 S/D 5
NO MASALAH U S G TOTAL
1 MASALAH I 5 3 3 11
2 MASALAH II 4 4 4 12
3 MASALAH III 4 5 5 14
PRIORITAS MASALAH YANG AKAN DISELESAIKAN ADALAH DIAMBIL
TOTAL TERBESAR YAITU MASALAH III 30

31. Kriteria:
3. Tujuan dan Sasaran
 Sejalan dengan visi & misi
• Tujuan : pernyataan umum yang  Kondisi yang ingin dicapai
menerangkan mengenai kondisi
 Disesuaikan kemampuan
atau keluaran yang diinginkan
 Mengarahkan perumusan:
• Sasaran: menerangkan mengenai sasaran strategis, strategi &
kondisi yang diharapkan, tetapi kebijakan, serta program &
lebih spesifik daripada pernyataan kegiatan
tujuan
Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi di Wilayah Pesisir
Kriteria:
 Ukuran pencapaian dari Tujuan
 Jelas & terukur
 Dilengkapi dengan target kinerja
Meningkatnya produktivitas perikanan (tangkap,
budidaya dan pengolahan) dan non perikanan (pertanian
pesisir, wisata pantai dan bahari)

32. 4. Strategi & Arah Kebijakan
• Strategi: aktivitas akan dilakukan
untuk mencapai suatu sasaran,
menyatakan setiap kondisi yang
dapat diterapkan untuk masa
depan, dan diterapkan pada Analisis
kawasan perencanaan
SWOT
• Arah kebijakan: dirumuskan oleh
para eksekutif dari Pemda dalam
bentuk penentuan strategi,
prioritas kegiatan dan dinamika
masyarakat yang berkembang

33. TERBATASNYA INFRASTRUKTUR
POTENSI KEGIATAN EKONOMI LINGKUNGAN PESISIR
KELAUTAN
POTENSI KELEMBAGAAN MASY TERBATASNYA INFRASTRUK-TUR
PEDULI LINGKUNGAN PEREKONOMIAN PESISIR
ADANYA PENGARUH PUSAT
PERTUMBUHAN
WILAYAH
ADANYA PELUANG KERJASAMA
PENGELOLAAN
SIFAT FLUIDA YG MUDAH KEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI
KELAUTAN DAN LINDUNGI DARI
MENGHANTAR ZAT PENCEMAR
PENGARUH PENCEMARAN
ARAHKAN POTENSI KELEMBAGAAN MASY
ANCAMAN GENANGAN PEDULI LINGKUNGAN UNTUK ADAPTASI THD
DAMPAK PEMANASAN GLOBAL
AKIBAT PEMANASAN GLOBAL

34. 5. Target & Indikator
• Penetapan indikator kinerja tersebut dengan
mempertimbangkan masukan, keluaran, hasil,
manfaat, dan dampak lanjutan.
Pomeroy and Rivera-Guieb (2006), kriteria
indikator yang baik:
• Dapat diukur : mampu dicatat dan dianalisis
secara kuantitatif atau kualitatif;
• Tepat : didefinisikan sama oleh seluruh
stakeholders
• Konsisten : tidak berubah dari waktu ke
waktu
• Sensitif : secara proporsional berubah
sebagai respon dari perubahan aktual

35. IV. KAIDAH PELAKSANAAN & PEMANTAUAN
target dan indikator kinerja
Langkah Kegiatan
Penjelasan langkah-langkah
yang harus dilalui untuk
melaksanakan RSWP3K secara Langkah Kegiatan
efektif dan memantau
kemajuan kerja berdasarkan Langkah Kegiatan
target dan indikator kinerja
Langkah Kegiatan

36. Pemantauan & Evaluasi
• Ketua Pokja menyampaikan laporan
kemajuan pelaksanaan RSWP3K:
▫ Kemajuan umum dalam mencapai
Visi & Tujuan Daerah
▫ Hasil pemantauan dari setiap
kebijakan dalam RSWP3K
▫ Segala masalah khusus &
pelaksanaannya untuk mengatasi
masalah tersebut
• RSWP3K ditinjau kembali 5 tahun
sekali secara teratur & direvisi
mengikuti dinamika perkembangan
zaman

37. PROSEDUR PENETAPAN RSWP3K

41. RINCIAN WAKTU PENYUSUNAN RSWP3K
Tahap Penyusunan Konsultasi Penyusunan Konsultasi Penyusunan Penetapan
Persiapan Dokumen PublikI Dokumen Publik Dokumen RSWP3K
Awal Antara FInal
daftar SKPD
pembentuk Masukan
an Kelompok yang terkait stakeholders Tujuan dan
daftar prioritas Masukan Dokumen Utuh
Kerja RSWP3K dokumen awal maksud RSWP3K Proses adopsi
masalah WP3K sesuai dengan
penetapan penjaringan Deskripsi WP3K stakeholders legal RSWP3K
kebijakan SKPD untuk dokumen
muatan RSWP3K
Kelompok visi dan misi Isu Strategis
Kerja
identifikasi identifikasi Visi dan Misi antara
stakeholders Kerangka
RSWP3K isu strategis
data dan Strategi
Penetapan dan prioritas
Tim Teknis informasi
pesisir dan
pulau-pulau kecil
1 bulan 1 bulan 1 bulan 2 minggu 2 minggu 1 bulan 4-12 bulan

42. Indikator Kinerja Dit. TRLP3K
2010-2014
KELUARAN (TARGET)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
1 Tersedianya lokasi yang memiliki Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-
rencana pengelolaan laut, pesisir, pulau kecil di wilayah
dan pulau-pulau kecil. Provinsi/Kab/Kota yg memiliki 10 8 10 10 10
dokumen Rencana Strategis Wilayah lokasi lokasi lokasi lokasi Lokasi
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil di wilayah nasional, lintas
wilayah, Provinsi/Kab/Kota yang 15 29 20 20 20
memiliki dokumen Rencana Zonasi lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil yang memiliki dokumen 10 16 10 5 10
Rencana Zonasi Rinci Kawasan. lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi
Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil di wilayah nasional, lintas
wilayah, Provinsi/Kab/Kota yang
sudah memiliki dokumen Rencana 10 19 10 10 10
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi
Pulau Kecil yang diinisiasi
legalitasnya.

43. PERDA / PER-GUB / PERBUP/
WALIKOTA
DOKUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN WP3K TA. 2011 *)
1. Peraturan Gubernur / Bupati /Walikota (RS-WP3K)
• Prov. DIY, Prov. Jateng, Kab. Kubu Raya dan Kab. Serang.
2. Peraturan Daerah (RZ-WP3K)
• Prov. DIY, Kota Kendari, Kab. Gresik , Kab. Banjar dan Kota
Ternate (Komplemen dalam Perda RTRW)
3. SK Bupati / Walikota (RZR-Kawasan)
• Tabuhan, Gili Sunut, Muncar, dll
*) Seluruh
dokumen RS / RZ-WP3K Prov/Kab/Kota yang difasilitasi penyusunannya,
sudah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah untuk diproses legalisasi-nya.

44. EVALUASI KUALITAS RSWP3K
PROVINSI/KAB/KOTA
1. Adanya review yang menyeluruh mulai perencanaan sampai tingkat
pemanfaatan dan kondisi eksisting dari wilayah PP yang dimaksud
2. Adanya kejelasan status dan pemanfaatan WPP
3. Adanya kajian perspektif masa depan WPP tersebut
4. Adanya rumusan isu dan permasalahan strategis menyangkut
penjelasan WPP tersebut
5. Adanya kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, capaian, dan indikator program
6. Adanya perumusan yang benar dari visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, capaian, dan indikator program ke dalam tahapan
perencanaan berikutnya
7. Adanya kesesuaian antara indikator program dengan keuangan daerah
atas perencanaan finansialnya
8. Adanya kesesuaian renstra WPP dengan pembangunan daerah
9. Adanya proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
proses pengambilan keputusan penyusunan renstra WPP
10. Adanya kesesuaian renstra WPP dengan pembangunan sektor, antar
wilayah, dan nasional