1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
3. M. Nu’man Somantri (2001)
PKn sebagai hasil seleksi dan
adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu
sosial, ilmu kewarganegaraan,
humaniora, dan kegiatan-kegiatan
dasar manusia yang
diorganisasikan dan disajikan
secara psikologis dan ilmiah untuk
ikut mencapai salah satu tujuan
Pendidikan IPS.
4. ;
PKn sbg salah satu dari tiga
tradisi pengajaran social studies
(2) social studies taught as social
science; dan,
(3) social studies taught as
reflective inquiry.
5. Pendidikan Kewarganegaraan
Suatu bidang kajian yang memusatkan
telaahanya pada seluruh dimensi psikologis
dan sosial-kultural kewarganegaraan
individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu
pendidikan sebagai landasan epistemology
intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain
yang relevan, dan mempunyai implikasi
aksiologis terhadap instrumentasi dan
praksis pendidikan setiap warga negara
dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
Udin S Winataputra (2012:249)
6. Murray Print (1999)
mencakup
kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law,
serta hak dan tanggung jawab warga negara.
cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses
demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan
keterlibatan warga dalam suatu civil society (masyarakat
warga).
7.
8.
9.
10. 1. Program kurikuler kewarganegaraan untuk
pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan tinggi, dan pendidikan
nonformal-kesetaraan (school civic
education)
2. Program sosial-kultural kewarganegaraan
(community civic education)
3. Kajian ilmiah kewarganegaraan (di
dalamnya tercakup civic research and
development)
12. PKn adalah pendidikan
demokrasi yang bertujuan
untuk mempersiapkan warga
masyarakat berpikir kritis dan
bertindak demokratis
(Zamroni)
Pengertian PKn
15. Mengembangkan
kemampuan dan
membentuk watak serta
peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan
bangsa
(Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional)
16. untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi
kepada Tuhan Yang
Maha Esa,
, dan
menjadi
(Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003)
17. Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
18. (Pasal 35 Ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi)
19. Pendidikan
kewarganegaraan
pengabdian
sesuai profesi
pengabdian sebagai
prajurit TNI secara
sukarela atau wajib
pelatihan dasar
kemiliteran secara
wajib
PKn untuk bela negara
--: Pasal 9 ayat (2) UU No.3 Tahun 2002
Tentang Pertahanan Negara:--
Keikutsertaan warga negara
dalam upaya bela negara
diselenggarakan melalui :
20. Visi KelompokMPK
Sebagai sumber nilai dan
pedoman dalam
pengembangan dan
penyelenggaraan program
studi guna mengantarkan
mahasiswa memantapkan
kepribadiannya sebagai
manusia Indonesia seutuhnya.
21. Membantu mahasiswa memantapkan
kepribadiannya agar secara konsisten
mampu mewujudkan nilai-nilai dasar
keagamaan dan kebudayaan, rasa
kebangsaan dan cinta tanah air
sepanjang hayat dalam menguasai,
menerapkan dan mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni yang dimilikinya dengan rasa
tanggung jawab.
22.
23. (Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi)
24. Menjadi ilmuwan dan profesional yang
memiliki
1. rasa kebangsaan dan cinta tanah air;
2. demokratis yang berkeadaban;
3. menjadi warga negara yang memiliki
daya saing: berdisiplin, dan berpartisipasi
aktif dalam membangun kehidupan yang
damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.
Editor's Notes
Civic Education is an important component of education that cultivates citizens to participate in the public life of a democracy, to use their rights and to discharge their responsibilities with the necessary knowledge and skills...(Branson, 1998)
Citizenship education has been described as ‘the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen’ (Cogan 1998:13), and the ‘process of teaching society’s rules, institutions, and organizations, and the role of citizens in the well-functioning of society’ (Villegas-Reimer 1997:235).
Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process. (Kerr, 1999:2)
Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut.
The purpose of citizenship education in schools and colleges is to make secure and to increase the knowledge, skills and values relevant to the nature of participative democracy; also to enhance the awareness of rights and duties, and the sense of responsibilities needed for the development of pupils into active citizens.
The purpose of citizenship education in schools and colleges is to make secure and to increase the knowledge, skills and values relevant to the nature of participative democracy; also to enhance the awareness of rights and duties, and the sense of responsibilities needed for the development of pupils into active citizens.