Dokumen tersebut merupakan ringkasan mengenai sistem hukum dan peradilan internasional yang mencakup makna hukum internasional, asas-asasnya, sumber-sumbernya, lembaga peradilannya, sebab terjadinya sengketa internasional, cara penyelesaiannya melalui mahkamah internasional.

1. Profile
DISUSUN OLEH : FADHLURROHMAN
KELAS : XI IPA 3
SMAN 1 PEMALI

2. Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem
Hukum dan peradilan Internasional
Kompetensi Dasar :
1.Mendeskripsikan system hukum dan peradilan
Internasional
2.Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa
internasional dan cara penyelesaian oleh
mahkamah internasional
3.Menghargai putusan Mahkamah Internasional

3. Makna Hukum
Internasional
Makna Hukum
Internasional
Asas – asas hukum
Internasional
Asas – asas hukum
Internasional
Sumber-Sumber
Internasional
Sumber-Sumber
Internasional
Lembaga Peradilan
Internasional
Lembaga Peradilan
Internasional
Sebab-sebab terjadinya
Sengketa Internasional
Sebab-sebab terjadinya
Sengketa Internasional
Cara penyelesaian
Sengketa internasional
Cara penyelesaian
Sengketa internasional
Penyelesaian melalui
Mahkamah
internasional
Penyelesaian melalui
Mahkamah
internasional
Contoh Keputusan/kasus
Mahkamah Internasioanal
Contoh Keputusan/kasus
Mahkamah Internasioanal

4. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Internasional adalah
keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan
yang melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara, dan
Negara dengan subyek hukum internasional bukan Negara, atau antar
subyek hukum internasional bukan Negara satu sama lain. Hukum
Internasional digolongkan menjadi hukum Internasional Publik
dengan hukum perdata internasional. Hukum Internasional Publik
atau hukum antar negara, adalah asas dan kaidah hukum yang
mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan
hukuk perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang
mengatur masalah perdata lintas Negara (perkawinan antar warga
Negara suatu Negara dengan warga Negara lain). Wiryono
Prodjodikoro, Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur
perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai Negara.
J.G.Starke menyatakan, Hukum Internasional adalah sekumpulan
hukum (body of low) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dank
arena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar Negara.
Makna Hukum Internasional

5. Asas – asas hukum Internasional
Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas,
yaitu :
1.Setiap Negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah
dan kemerdekaan Negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap
Negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB
2.setiap Negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara
damai, Dalam asas ini setiap Negara harus mencari solusi damai,
menghendalikan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian
internasional.
3.Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Negara lain,
Dalam asas ini menekankan setip Negara memiliki hak untuk memilih sendiri
keputusan politiknya, ekonomi, social dan system budaya tanpa intervensi
pihak lain.
4.Negara wajib menjalin kerjasama dengan Negara lain berdasar pada piagam
PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan
keamanan internasional di bidang Hak asasi manusia, politik, ekonomi, social
budaya, tekhnik, perdagangan.

6. Asas – asas hukum Internasional
5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan
perwujudan kedaulatan suatu Negara ditentukan oleh rakyat.
6. Asas persamaan kedaulatan dari Negara, Setiap Negara memiliki
persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut :
a) Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum).
b) Memilikimhak penuh terhadap kedaulatan
c) Setiap Negara menghormati kepribadian Negara lain.
d) Teritorial dan kemerdekanan politi suatu Negara adalah tidak dapat
diganggu gugat
e) Setap Negara bebas untuk membangun system politik, soaial, ekonomi
dan sejarah
bangsanya.
f) Seiap Negara wajib untuk hidup damai dengan Negara lain.

7. Asas – asas hukum Internasional
7. Setiap Negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya,
pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum
internasional. B. Subyek Hukum Internasional
Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam
pergaulan internasional. Menurut Starke, subyek internasional termasuk
Negara, tahta suci, Palang merah Internasional, Organisasi internasional,
Orang perseorangan (individu), Pemberontak dan pihak-pihak yang
bersengketa.

8. Sumber-Sumber Internasional
Adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional
dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber
hukum internasional dibedakan menjadi sumber hukumdalam arti materil
dan formal. Dalam arti materil, adalah sumber hukum internasional yang
membahas dasar berlakunya hukum suatu Negara. Sedangkan sumber
hukum formal, adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau
menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal
merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan
otentik yang dipakai Mahkamah internasional dalam memutuskan suatu
sengketa internasional. Sumber hukum internasional formal terdapat
dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920

9. Sumber-Sumber Internasional
Berdasarkan Piagam Mahkamah Internasional Permanen
1920
Perjanjian
Internasional (traktat)
Asas-asas hukum
umum yang diakui
Kebiasaan
Internasional
Keputusan-keputusan
hakim

10. Perjanjian Internasional (traktat)
adalah perjanjian yang diadakan
antaranggota masyarakat bangsa-
bangsa dan mengakibatkan hukum
baru.

11. Kebiasaan Internasional yang diterima
sebagai hukum
tidak semua kebiasaan internasional
menjadi sumber hukum. Syaratnya
adalah kebiasann itu harus bersifat
umum dan diterima sebagi hukum.

12. Asas-asas hukum umum yang diakui
oleh bangsa beradab
adalah asas hukum yang mendasari
system hukum modern. Sistem
hukum modern, adalah system
hukum positif yang didasarkan pada
lembagaa hukum barat yang
berdasarkan sebagaian besar pada
asas hukum Romawi

13. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran
para ahli hukum Internasional
adalah sumber hukum tambahan
(subsider), artinya dapat dipakai untuk
membuktikan adanya kaidah hukum
internasional mengenai suatu persoalan
yang didasarkan pada sumber hukum
primer atau utama yaitu Perjanjian
internasional, kebiasaan internasional,
dan asas hukum umum.

14. Lembaga Peradilan Internasional
Mahkamah Internasional
Mahkamah Pidana Internasional
Panel Khusus dan Spesial Pidana
internasional

15. Mahkamah Internasional
Mahkamah internasional adalah
lembaga kehakiman PBB
berkedudukan di Den Haag,
Belanda. Didirikan pada tahun 1945
berdasarkan piagam PBB, berfungsi
sejak tahun 1946 sebagai pengganti
dari Mahkamah Internasional
Permanen.

16. Fungsi Mahkamah Internasional
Adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang
subyeknya adalah Negara. Ada 3 kategori Negara, yaitu :
• Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke
Mahkamah Internasional.
• Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah
intyernasional. Dan yang bukan wilayah kerja Mahkamah
Internasional boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah
internasional dengan syarat yang ditentukan dewan keamanan PBB.
• Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional,
harus membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan Mahjkamah
internasional dan Piagam PBB. Yuridikasi Mahkamah Internasional :
Adalah kewenangan yang dimilki oleh Mahkamah Internasional yang
bersumber pada hukum internasional untuk meentukan dan
menegakkan sebuah aturan hukum.

17. Kewenangan atau Yuridiksi
Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case).
• Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory Opinion).
Yuridikasi menjadi dasar Mahkamah internasional dalam
menyelesaikan sengketa Internasional. Beberapa kemungkinan Cara
penerimaan Yuridikasi sbb :
• Perjanjian khusus, dalam hal ini para pihak yang bersengketa
perjanjian khusus yang berisi subyek sengketa dan pihak yang
bersengketa. Contoh kasus Indonesia degan Malaysia mengenai Pulau
Sipadan dan Pulau Ligitan.
• Penundukan diri dalam perjanjian internasional, Para pihak yang
sengketa menundukkan diri pada perjanjian internasional diantara
mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta perjanjian.
• Pernyataan penundukan diri Negara peserta statute Mahkamah
internasional, mereka tunduk pada Mahkamah internasional, tanpa
perlu membuat perjanjiankhusus.

18. Kewenangan atau Yuridiksi
Keputusan Mahkamah internasional Mengenai yuriduksinya, bila
terjadi sengketa mengenai yuridikasi Mahkamah Internasional maka
sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan Mahkamah
Internasional sendiri.
• Penafsiran Putusan, dilakukan jika dimainta oleh salah satu atau
pihak yang bersengketa. Penapsiran dilakukan dalambentuk
perjanjian pihak bersengketa.
• Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang bersengketa
karena adanya fakta baru (novum) yang belum duiketahui oleh
Mahkamah Internasional.

19. Mahkamah Pidana Internasional
Bertujuan untuk mewujudkan
supremasi hukum internasional dan
memastikan pelaku kejahatan
internasional

20. Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional
Adalah lembaga peradilan
internasional yang berwenang
mengadili para tersangka kejahatan
berat internasional yang bersifat tidak
permanen atau sementara (ad hoc)
dalam arti setelah selesai mengadili
maka peradilan ini dibubarkan.

21. Sengketa Internasional
Sengketa internasional (International
despute), adalah perselisihan yang
terjadi antara Negara dengan Negara,
Negara dengan individu-individu, atau
Negara dengan lembaga internasional
yang menjadi subyek hukum
internasional.

22. Sebab-sebab terjadinya Sengketa Internasional
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam
mperjanjiann internasional
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian
internasional
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan
regional dan internasional

23. Cara penyelesaian Sengketa internasional
Penyelesaian secara damai
Penyelesaian secara paksa, kekerasan
atau perang

24. Penyelesaian secara
damai
Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional
dengan cara menyerahkannya kepada orang tertentu
atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka
yang bersengketa, namun keputusannya harus sesuai
dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono).
Prosedur penyelesaiannya, adalah :
1. Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk
dua arbitrator, satu boleh
berasal dari warga negaranya sendiri.
2. Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai
ketua dari pengadilan
Arbitrase tersebut
3. Putusan melalui suara terbanyak.

25. Penyelesaian secara paksa, kekerasan atau perang
Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan
Negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan.
Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan –
tindakan tidak pantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan
status hubungan diplomatic, atau penarika diri dari kesepakatan-
kresepakatan fiscal dan bea masuk.
Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan
politik tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional
Contohnya:
1.Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB
2.Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya
3.Pertahanan diri

26. Penyelesaian melalui Mahkamah internasional
Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional
melalui Mahkamah internasional, yaitu mekanisme
normal dan khusus.
• Mekanisme Normal :
1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para
pihak dan pokok persoalan sengketa.
2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan,
tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang
disebutkan dan berisi dokumen pendukung.
3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum
atautertutup tergantung pihak sengketa.
4. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan.

27. Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan
pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat
desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer amun
banyak yang dibebaskan.
• Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai
Massacre. Kompi Amerika menyapu warga desa denga senjata
otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang
dan dihukum.
• Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000
rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom.
• Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan
Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili dan
menhukum pelaku.

28. Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa
dan 10.000 rakyat Indonesia hilang. Pengadilan internasional telah
dijalankan dan menghukum para penjahatnya.
• Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis
kroasia dan Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar 700.000
warga Bosnia dan Kroasia. Para penjahat perangnya sampai
sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda.
• Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di
tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi
telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB menggelar
pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya
menyeret 29 penjahat perangnya.

29. Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan
Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak
Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua pulau
tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut.
• Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan
referendum. Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai
sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.