Dokumen tersebut membahas tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan bentuk konkret dari badan hukum PT. Anggaran Dasar wajib memuat informasi tentang nama dan tempat PT, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, organ PT, dan lainnya. Anggaran Dasar dapat diubah melalui RUPS, dan perubahan tertentu memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

1. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) tak dapat dilihat dan diraba secara
fisik kecuali aset-asetnya (kantor gedung dan para karyawannya). Sekilas badan hukum PT
nampak imajiner, namun dalam bentuk real-nya badan hukum PT dapat diterawang lewat
Anggaran Dasar-nya. Anggaran Dasar PT mencantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak
dan kewajiban seluruh Organ PT, sehingga Anggaran Dasar PT dapat dikatakan merupakan
bentuk konkret dari sebuah badan hukum PT.
Menurut undang-undang tentang PT (UU No. 40 Tahun 2007), Suatu Anggaran Dasar PT
harus memuat sekurang-kurangnya:
1. Nama dan tempat kedudukan PT.
2. Maksud dan tujuan pendirian PT.
3. Kegiatan usaha PT.
4. Jangka waktu berdirinya PT.
5. Modal PT.
6. Jumlah, nilai, dan klasifikasi saham serta hak-hak yang melekat pada setiap saham.
7. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.
8. Tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
9. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
10. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Keterangan diatas merupakan keterangan minimal yang wajib dicantumkan dalam Anggaran
Dasar PT. Selain keterangan minimal itu, Anggaran Dasar juga dapat memuat ketentuan-
ketentuan lain mengenai PT selama ketentuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang.
Pencantuman nama PT dalam Anggaran Dasar wajib didahului dengan frase “Perseroan
Terbatas” atau disingkat “PT”. Untuk PT “terbuka”, selain menggunakan istilah “PT” juga
pada bagian akhir nama PT ditambah kata singkatan “Tbk”.
Perubahan Anggaran Dasar PT
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar
sesuai kebutuhan PT tersebut. Perubahan Anggaran Dasar itu harus dilakukan berdasarkan
ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam panggilan RUPS kepada para
pemegang saham, acara mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dicantumkan
dengan jelas. Dalam hal PT yang bersangkutan dinyatakan pailit, perubahan Anggaran Dasar
baru dapat dilaksanakan dengan persetujuan kurator.
Pada dasarnya perubahan Anggaran Dasar merupakan perubahan bentuk badan hukum PT,
sehingga seperti juga dalam pendirian PT, perubahan Anggaran Dasar PT harus mendapat
persetujuan dari Menteri – Menteri Hukum dan HAM. Perubahan Anggaran Dasar yang
wajib mendapat persetujuan Menteri antara lain perubahan Anggaran Dasar yang meliputi:
1. Perubahan mengenai nama PT dan/atau tempat kedudukan PT.
2. Perubahan mengenai Maksud, tujuan serta kegiatan usaha PT.
3. Perubahan mengeni Jangka waktu berdirinya PT.

2. 4. Perubahan mengenai besarnya modal dasar PT.
5. Perubahan mengenai pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
6. Perubahan status PT tertutup menjadi PT terbuka atau sebaliknya.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan
Menteri mengeni perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar selain mengenai
hal-hal tersebut diatas juga dimungkinkan, namun tidak wajib mendapat persetujuan Menteri
tetapi cukup diberitahukan saja kepada Menteri. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak
memerlukan persetujuan Menteri itu mulai berlaku sejak dikeluarkannya surat penerimaan
mengeni pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri. Seluruh
perubahan Anggaran Dasar wajib dinyatakan dalam akta notaris.(legalakses.com).