Makalah konsep dasar keperawatan 2 profesi perawat dan aspek legal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Makalah konsep dasar keperawatan 2 profesi perawat dan aspek legal

on

  • 50,343 reproducciones

 

Estadísticas

reproducciones

reproducciones totales
50,343
reproducciones en SlideShare
50,343
reproducciones incrustadas
0

Actions

Me gusta
3
Descargas
383
Comentarios
0

0 insertados 0

No embeds

Accesibilidad

Categorias

Detalles de carga

Uploaded via as Microsoft Word

Derechos de uso

© Todos los derechos reservados

Report content

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
Publicar comentario
Edite su comentario

    Makalah konsep dasar keperawatan 2 profesi perawat dan aspek legal Makalah konsep dasar keperawatan 2 profesi perawat dan aspek legal Document Transcript

    • BAB 1 PENDAHULUANA. Latar Belakang Keperawatan sebagai bagian integral pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan professional yang didasarkan pada ilmu keperawatan. Keperawatan merupakan profesi dalam bidang kesehatan yang memiliki andil besar dalam proses pemulihan sehat- sakit atau pun proses peningkatan kesehatan. Keperawatan termasuk ke dalam profesi karena keperawatan memenuhi syarat sebagi suatu profesi. Keperawatan mengubah paradigm yang dahulu menyatakan bahwa perawat bekerja secara vokasional menjadi perawat professional. Maksudnya adalah perawat menjadi mitra dokter dalam setiap kegiatan yang dilkukan tidak lagi dianggap “ pembantu” dokter. Keperawatan memiliki aturan sebagai penjelas keperawatan sebagai suatu profesi. Keperawatan memiliki kode etik yang secara tidak langsung menjadikan ciri khas profesinya. Kode etik ini menjelaskan peran perawat yang seharusnya dalam praktek keperawatan. PPNI ( Persatuan Perawat Nasional Indonesia) merupakan organisasi profesi yang mengelola profesi keperawatan undang-undang, kode etik, dan hal lain yang menyangkut keperawatan diatur PPNI. Hal ini dilakukan agar profesi keperawatan menjadi profesi yang memiliki citra baik dalam sistem pelayanan keperawatan sama dengan profesi kesehatan lainnya. Seorang perawat, perlu untuk mengetahui peran dan fungsi perawat, kode etik yang digunakan perawat dalam berprofesi serta etika dan moral yang digunakan dalam menjalankan pofesinya. Hal ini dilakukan agar fungsi profesi yang dilakukan maksimal sesuai tujuan profesi keperawatan. Oleh karena itu, pnyusun akan membahas tentang standar profesi keperawatan di Indonesia agar jelas tugas profesi keperawatan dalam prakteknya.B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme keperawatan? 2. Apakah peran organisasi profesi praktik keperawatan? 3. Apakah peran dan fungsi perawat?
    • 4. Apakah itu etika? 5. Apakah itu kode etik keperawatan? 6. Apa sajakah prinsip-prinsip moral dalam keperawatan? 7. Apa itu moral? 8. Teori moral apa saja yang termasuk teori moral keperawatan? 9. Masalah moral apa yang terjadi dalam keperawatan? 10. Bagaimana cara menyelesaikan masalah moral dalam keperawatan itu?C. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini makalah adalah: 1. Mengetahui pengertian keperawatan dan profesionalisme keperawatan; 2. Mengidentifikasi setting praktek keperawatan dan peran organisasi profesi dalam praktek keperawatan; 3. Mengetahui peran dan fungsi perawat; 4. Mengerti definisi etika dan kode etik keperawatan; 5. Menjelaskan prinsip moral dalam keperawatan; 6. Mengidentifikasi masalah moral dalam keperawatan; dan 7. Mengidentifikasi masalah moral sesuai dengan teori moral yang sesuai dengan keperawatanD. Metode Penulisan Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah home group discussion, problem basic lerning dan studi pustaka. Pengkajian studi mengenai ditelaah melalui studi pustaka dengan menggunakan berbagai literatur dan pencarian data dari internet. Penulis mencari literatur-literatur baik dari buku literatur maupun dari internet yang berkaitan dengan topik dan sumbernya bisa dipercaya. Literatur tersebut kemudian analisis dengan cara berdiskusi dalam kelompok home group discussion dan diinterpretasikan dengan topik. Serta menjawab masalh atau kasus yang telah diberikan.
    • BAB 2 TINJAUAN PUSTAKAA. Keperawatan Sebagai Profesi 1. Pengertian Keperawatan dan Profesionalisme Keperawatan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral pelayanan kesehatan dan didasari dengan ilmu. Keperawatan berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif ditujukan kepada indivudi, keluarga, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia (Kepmenkes 279, 2006). Keperawatan dianggap sebagai sebuah profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang mebutuhkan badan ilmu sebagai dasar untuk pengembangan teori sistematis dan berfungsi dalam menghadapi banyak tantangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan serta memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan (Winsley, 1964). Sehingga perawat dituntut untuk menerapkan sikap profesionalisme dalam praktiknya. Profesionalisme keperawatan merupakan proses dinamis pada profesi keperawatan yang telah terbentuk mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum, tenaga profesional sering diidentifikasi sebagai seorang yang memiliki kompetensi, berpenampilan sangat baik, dan mendemonstrasikan etik dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya (Harttley, 1980). 2. Praktik Keperawatan dan Setting Praktik Keperawatan Pada praktik keperawatan ditetapkan dan digunakan standar praktik keperawatan sebagai petunjuk yang objektif untuk perawat memberikan perawatan dan sebagai kriteria untuk melakukan evaluasi asuhan keperawatan. ANA (American Nurses Association) dan CNA (Canadian Nurses Association) telah mempublikasikan standar praktik keperawatan.
    • Standar Praktik Keperawatan CNA a) Praktik keperawatan memerlukan model konsep keperawatan yang menjadi dasar praktik. b) Praktik keperawatan memerlukan penggunaan proses keperawatan secara efektif. c) Praktik keperawatan memerlukan hubungan ynag saling membantu untuk menjadi dasar interaksi antara klien-perawat. d) Praktik keperawatan menuntut perawat untuk memenuhi tanggung jawab profesi. Lingkungan praktik keperawatan luas karena adanya perubahan sistem pemberian keperawatan kesehatan. Kelompok terbesar atau mayoritas perawat bekerja di rumah sakit dan lingkungan praktik pada komunitas yaitu : pusat kesehatan komunitas; sekolah atau instansi pendidikan; lingkungan kesehatan kerja; lembaga perawatan kesehatan di rumah serta praktik dokter dan mandiri.3. Peran Organisasi Profesi Pada praktik keperawatan, perawat menghadapi isu-isu yang mengacu kepada praktik profesional, maka dibentuklah organisasi profesional atau profesi sebagai organisasi pengembang keperwatan sebagai profesi (Potter & Perry,2005). Peran organisasi adalah sebagai berikut : a) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu pendidikan keperawatan. b) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelayanan kesehatan. c) Pembinaan dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. d) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kehidupan profesi. Organisasi profesi di Indonesia adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). PPNI terbentuk pada tanggal 17 Maret 1974. Organisasi perawat pada saat itu mengadakan pertemuan dan dihadiri oleh Ikatan Perawat Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia, dan Persatuan Djuru Kesehatan Indonesia. Pertemuaan atau sidang tersebut
    • dipimpin oleh Ojo Radiat, H.B. Barnas, dan Drs. Maskoed. Disepakati untuk melakukan fusi organisasi dan menyatukan diri dalam satu wadah organisasi bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan memiliki visi dan misi. Visi  PPNI sebagai wadah nasional yang memiliki kekuatan suara komunitas keperawatan dan peduli terhadap pemberian pelayanan keperawatan yang bermutu bagi kepentingan masyarakat. Misi  a) Menguatkan manajemen dan kepemimpinan PPNI untuk mencapai organisasi yang berwibawa. b) Mendukung perawat Indonesia untuk melakukan praktik keperawatan yang aman, kompeten, dan profesioonal bagi masyarakat Indonesia. c) Menjadi pintu gerbang standar keperawatan regional dan internasional.B. Peran Perawat Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadapseseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem (Kozier Barbara, 1995: 21). Peran perawatyang dimakud adalah cara yang dipraktikkan perawat untuk melakukan aktivitasnya, setelahmenyelesaikan pendidikan formalnya yang diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah sesuaidengan kode etik profesional. a. Peran dan fungsi perawat a. Peran perawat, sebagai tindakan nyata kepada klien diantaranya: 1) Pemberi Perawatan
    • Perawat membantu memulihkan kembali kesehatan klien melalui proses penyembuhan. Tidak hanya sekedar, sembuh dari penyakit, melainkan keterampilan dalam bertindak akan mampu meningkatkan kesehatan fisik klien.2) Pembuat Keputusan Klinis Ketika memberikan perawatan yang efektif, perawat menggunakan kemampuannya untuk berpikir kritis dengan segala tindakan maupun keputusannya. Perawat dapat bekerja sendiri atau bekerja sama dengan klien dan keluarga, serta tim kesehatan lainnya.3) Pelindung dan Advokat Klien Perawat membantu mempertahankan lingkungan klien, agar menciptakan kondisi klien yang aman dari segala gangguan dan kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik. Sebagai perannya yang advokat, perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-hak bila dibutuhkan (Potter dan Perry, 2005)4) Rehabilitator Perawat membantu klien dalam beradaptasi semaksimal mungkin dengan keadaan pemulihan kesehatan.5) Pemberi Kenyamanan Perawat memberikan keyamanan dengan mendemonstrasikan perawatan kepada klien, sebagai individu yang memiliki perasaan dan kebutuhan yang unik, serta membantu klien mencapai tujuan terapeutik.6) Komunikator Peran komunikator merupakan pusat dari peran perawat. Komunikasi dapat dilakukan dengan klien dan keluarga maupun sesama perawat.7) Penyuluh
    • Perawat menjelaskan kepada klien mengenai konsep dan data-data kesehatan, mendemonstrasikan prosedur seperti aktivitas perawatan diri. b. Fungsi Perawat 1) Fungsi Independen Tindakan perawat bersifat mandiri, berdasarkan pada ilmu keperawatan. Oleh karena itu, perawat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari tindakan yang diambil. 2) Fungsi Dependen Perawat membantu dokter memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat, dan melakukan suntikan. 3) Fungsi Interdependen Tindakan perawat berdasar pada kerja sama dengan tim perawatan atau tim kesehatan. Perawat berkolaborasi mengupayakan kesembuhan pasien bersama tenaga kesehatan lainnya Perawat bertangung jawab lain terhadap kegagalan pelayanan kesehatan terutama untuk bidang keperawatannya (Potter dan Perry, 2005)b. Peran Perawat dalam Tim Kesehatan (Menurut Berger dan Williams, 1999) diantaranya : a. Perawat memfasilitasi dan membantu klien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari praktik profesi kesehatan lain. b. Perawat berperan sebagai penghubung penting antara klien dan pemberi pelayanan kesehatan. c. Perawat berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, meliputi klien, perawat, dokter, fisioterapi, ahli gizi, manajer, dan apoteker.
    • d. Perawat saling berkonsultasi dengan angggota tim lainnya sebagaimana membuat referal pemberian pengobatan. e. Adanya otonomi, mencakup kemandirian anggota tim dlama batas kompetensinya. f. Kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional.c. Pengaruh Sosial pada Praktik Keperawatan (Menutur Potter dan perry, 2005) diantaranya : a. Adanya Perkembangan Teknologi Perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Perawatan kesehatan telah berubah dalam banyak hal, seperti penggunaan alat-alat baru, tes diagnostik, cara pengobatan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi berpengaruh pada praktik keperawatan. b. Perubahan Demografi Perubahan demografi mempengaruhi populasi total. Perubahan telah mempengaruhi perewatan ksehatan, seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota. c. Promosi Kesehatan Penekanan lebih besar pada masyarakat dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Olahraga dan nutrisi merupakan hal yang paling menarik pada masyarakat. d. Gerakan Hak Asasi Manusia Perawat melindungi hak-hak seluruh klien, tetapi juga memahami kebutuhan spesifik dari kelompok tertentu, agar memastikan bahwa kualitas perawatan yang diberikan tidak mengabaikan hak-hak klien.
    • e. Gerakan Konsumen Perawatan kesehatan telah dipengaruhi oleh pergerakan konsumen, dengan adanya pembentukan lembaga perawatan kesehatan, seperti organisasi yang membantu perawatan kesehatan dan memberikan perhatian pada peningkatan biaya perawatan kesehatan.C. Etika dan Kode Etik Keperawatan serta Prinsip Moral Keperawatan 1. Etika Keperawatan Pengertian etik mengacu pada cita-cita filosofis perilaku benar dan salah. Dalam praktik profesional, seperti keperawatan kode etik meberikan panduan untuk perawatan yang sama dan penuh cinta. Komitmen perawat pada kode etik memberikan jaminan kepada masyarakat (publik) bahwa memberikan standar praktik profesional. Yang termasuk dalam standar dasar etik dalam pelayanan kesehatan adalah otonomi, kebermanfaatan tanpa bahaya, keadilan, dan kesetiaan. Otonomi mengacu kemandiriaan atau kebebasan seseorang. Sebagai sebuah standar dalam etik, otonomi merepresentasikan sebuah persetujuan untuk menghormati hak orang lain untuk menentukan tindakan. Menghormati otonomi orang lain merupakan dasar praktik pelayanan kesehatan. Menghormati prinsip-prinsip otonomi berarti bahwa perawat menghormati hak klien untuk membuat keputusan walaupun pilihan-pilihan yang diambil klien tidak bukan hal yang terbaik menurut perawat. a. Otonomi Otonomi merujuk pada kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Sebagai sebuah standar dalam etika, otonomi merepresentasikan sebuah persetujuan untuk menghormati hak orang lain dalam penentuan tindakan. Menghormati otonomi orang lain merupakan hal mendasar pada praktik pelayanan kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak klien untuk membuat keputusan mengenai kesehatannya dibela. b. Kebermanfaatan (Benefisens)
    • Kebermanfaatan berati melakukan sesuatu yang baik. Kebermanfaatan mengacu pada sebuah pengambilan tindakan untuk membantu orang lain. Praktik ini memberikan dorongan hati kepada perawat untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain. c. Nonmalafisens Malafisens mengacu pada bahaya, maka nonmalafisens adalah usaha untuk menghindari bahaya. Dalam praktik pelayanan kesehatan penting untuk diingat bahwa dalam praktik etik tidak hanya mencakup keinginan untuk melakukan sesuatu tetapi melakukannya tanpa bahaya (dengan aman). d. Keadilan (Justice) Dalam praktik pelayanan kesehatan, keadilan merupakan salah satu yang harus diperjuangkan. e. Kesetiaan (Fidelity) Kesetiaan merujuk pada persetujuan atau berpegang pada janji. Sebuah komitmen kesetiaan menerangkan penyerahan keputusan kepada klien. Kode Etik adalah pernyataan formal tentang cita-cita dan nilai yang daianut olehsebuah kelompok. Kode etik merupakan satu rangkaian yang disebarkan kepada anggotakelompok, merefleksikan penilaian moral, dan diberikan sebagai standar untuk tindakanprofesional. Kode etik keperawatan dibuat dengan tujuan: a. Menginformasikan kepada masyarakat tentang standar profesional minimum dan membantu untuk mengerti keperawatan profesional b. Memberikan isyarat komitmen profesi kepada masyarakat yang dilayani c. Merencanakan pertimbangan etik mayor profesi d. Memberikan standar etik perilaku profesional e. Memandu profesi dalam regulasi
    • f. Mengingatkan perawat pada tanggungjawab khusus ketika memberi asuhan2. Prinsip Moral dalam Keperawatan Prinsip moral merupakan pernyataan-pernyataan tentang konsep-konsep yang luas, umum, dan filosofis seperti otonomi dan keadilan. Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan dasar untuk aturan-aturan moral yang merupakan peraturankhusus untuk melakukan tindakan. Prinsip dalam berguna dalam diskusi karena walaupun ada orang yang tidak menyetujui tentang sebuah tindakan dala situasi tertentu, orang tersebut mungkin dapat menyetujui prinsip-prinsip yang diterapkan. Prinsip moral keperawatan menyangkut tentang otonomi, nonmlafisens, benefisens, keadilan (justice), dan kesetiaan (fidelity) seperti yang adal di dalam pengertian etika. Hal yang perlu ditambahkan dalam prinsip moral keperawatan adalah mengenai kebenaran. Kebenaran mengacu pada mengatakan sesuatu dengan benar (jujur). Seorang perawat juga harus memiliki akuntabilitas dan responsibilitas profesional. Menurut kode etik keperawatan akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya dan orang lain atas tindakan yang dilakukan. Sementara, responsibilitas mengacu pada pertanggungjawabanyang diasosiasikan dengan pemenuhan kewajiban atas peraturan yang terpilih. Dalam menjalankan tugasnya, seorang perawat hendaknya memahami prinsip dan teori moral keperawatan. Selain itu, perawat juga harus menerapkan etika dan kode etik keperawatan sebagai standar dalam melakukan praktik agar setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.3. Teori Moral, Masalah Moral dalam Keperawatan dan Penyelesaian Moral dalam Keperawatan Moralitas atau moral mirip dengan etik. Padahal etik adalah pemberi keputusan tentang tindakan yang diharapkan benar, tepat dan bermoral. Moral sendiri adalah
    • perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang merupakan “standar perilaku” dan “nilai-nilai” yang harus diperhatikan bila sesorang menjadi anggota masyarakat dimana iatinggal. Moral biasanya merujuk pada standar personal tentang benar atau salah, karakterdan tingkah laku. Moral biasanyan digunakan untuk mengenal antara etika dalam agama,hukum, adat dan praktik profesional (Kozier, 2004). Dalam situasi alami, moral seringdinyatakan seperti penyesalan, harapan ataupun malu. Dalam menyelesaikan masalah dalam keperawatan perawat perlumengembangkan pemikiran dan alasan-alasan atau rasional yang mendukung pemikirantersebut. Pemikiran perawat dalam menyelesaikan masalah akan menimbulkanperkembangan moral. Moral adalah proses pembelajaran untuk mengatakan perbedaanantara benar dan salah serta mempelajari yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Perkembangan moral dikemukakan oleh beberapa tokoh. Dua teoritis yangterkenal yaitu Lawrence Kohlberg dan Carol Gilligon. Gilligon mengemukakan dalamteorinya tentang perawatan (caring) dan tanggung jawab. Kohlberg disisi lainmengemukakan teorinya yang didasarkan terutama pada penalaran moral danberkembang secara bertahap. Kohlberg menyatakan teorinya melalui fenomena yangterjadi disekitarnya.Pada saat itu ada sebuah fenomena terjadi. Seorang pasien mengalamikeadaan kritis dan membutuhkan obat, keluarganya meminjam uang pada tetangganya.Namun setelah terkumpul uangnya tetap tidak cukup. Akhirnya suami pasien memohonkepada paoteker untuk memberikan obat dengan uang yang ia miliki. Namun tidakdikabulkan. Akhirnya ia mencuri obat itu dari apoteker. Dari kejadian ini akan timbulpertanyaan tentang baik atau tidaknya tindakan tersebut sesuai nilai moral. Hal inidinamakan dilema moral. Selain teori perkembangan moral, ada 3 tipe teori moral yang umumnyadigunakan dan dapat dibedakan berdasarkan fokusnya. a. Teori berdasarkan konsekuensi Teori ini melihat konsejuensi dari perilaku untuk menentukan perilaku tersebut benar atau salah.
    • b. Teori berdasarkan prinsip Teori ini menekankan pada hak individual, kewajiban dan obligasi. Nilai moral perilaku tidak ditentukan berdasarkan konsekuensinya, namun ditentukan berdasarkan penilaian objektif atau prinsip objektif. c. Teori berdasarkan hubungan Teori ini menekankan pada keberanian, kemurahan hati, komitmen dan kebutuhan untuk memelihara dan menjaga hubungan. Teori caring (Watson , 1997) merupakan salah satu teori ini. Teori inimenekankan perilaku berdasarkan perspektif dari keperawatan dantanggung jawab. Teori moral hanya membimbing dalam menentukan keputusan moral yang akandiambil tetapi tidak mempengaruhi hasilnya nanti. Dilema moral juga merupakan salah satu masalah yang timbul dalamkeperawatan. Perawat ditantang untuk memutuskan mana yang benar dan salah, apa yangdilakukan jika tidak ada jawaban benar atau salah dan apa yang dilakukan jika semuajawaban terlihat salah. Dilema moral dapat berdifat personal ataupun profesional. Dilemasulit dipecahkan jika memerlukan keputusan terhadap dua pilihan atau lebih prinsipmoral. Kasus dilema moral pada keperawatan sering ditemukan pada pasien dengankasus terminal. Perawat terkadang bingung untuk menentukan keputusan ketikakeinginan pasien bertolak belakang dengan peraturan rumah sakit atau institusi kesehatanlainnya. Sedangkan salah satu hak pasien adalah dihargai pendapatnya dan dipenuhikeinginannya. Perawat harus memisahkan antara moral dan agama walaupun 2 konsep inisaling berhubungan. Contohnya tergantung pada beberapa kepercayaan agama, wanitaharus mekewati prosedur pengkhitanan. Namun beberapa agama dan kelompok lainmenyatakan hal ini termasuk penyalahgunaan hak asasi manusia. Dalam memecahkansituasi yang dapat mengganggu perawatan pasien, perawat dapat menggunakan teorimoral dalam mengembangkan alasan untuk keputusan etnik yang akan diambil nantinya.
    • Selain itu perawat dapat menyelesaikan masalah melalui penerapan prinsip- prinsip moral. Prinsip moral dalam keperawatan terbagi atas prinsip otonomi, keadilan, veracity, videlity dan akuntabilitas. Prinsip ini dapat menjadi dasar dalam memecahkan permasalahan. Saat perawat menemukan permasalahan moral yang rumit, perawat harus menjadikan prinsip ini dasar. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil tidak melanggar hak pasien dan membantu meningkatkan kesehatan pasien. Langkah-langkah yang dapat dilakukan perawat dalam menyelesaikan masalah yakni pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi. a. Pengkajian. Terkumpulnya data dari seluruh pengambil keputusan b. Perencanaan. Merencanakan dengan tepat dan berhasil. Setiap orang yang terlibat dalam keputusan harus masuk dalam proses. c. Implementasi. Keluarga atau pasien menjadi pengambil keputusan beserta tim kesehatan yang terlibat untuk mencari keputusan yang diterima dan saling menguntungkan d. Evaluasi. Terselesainya masalah yang dilihat melalui hasil dari implementasinya. Penyelesaian masalah dalam keperawatan khususnya menyangkut kesehatan pasien adalah hal kompleks. Oleh karena itu perawat sebagai konselor dan pendamping harus dapat meyakinkan pasien bahwa keputusan akhir merupakan keputusan terbaik.4. Implikasi Legal Dalam Praktik Keperawatan a. Batasan Legal dan Profesional Kesehatan Perawat profesional harus memahami batasan legal yang mempengaruhi praktik sehari-hai mereka. Hal ini dikaitakn dengan penilaian yang baik dan untuk membuat keputusan yang menjamin asuhan keperawatan yang aman dn sesuai. 1) Sumber-sumber hukum
    • Pedoman legal yang diikuti perawat diambil dari undang-undang,hukum pegaturan dan hukum adat. Contoh dari undang-undang adalahundang-undang praktik keperawatan yang ditemukan di 50 negara bagian.Undang-undang ini menjelaskan dan mendefinisikan batasan legal daripraktik keperawatan di negara bagian masing-masing. Contoh undang-undang keperawatan mendefinisikan tanggung jawab perawat untukadministrasi dan pemberian resep medikasi. Selain undang-undangkeperawatan terdapat pula hukun statuta yang masuk kedalam duakategori terpisah, yaitu dietapkan sebagai undang-undang sipil ataukriminal. Hukum sipil mengenai hubungan antar individu. Hukum inimelindungi hak orang lain dalam masyarakat dan mendorong perlakuanyang adil dan wajar dalam masyarakat. Contohnya: tentang kerugianmalpraktik yang dialami oleh klien. Contoh lain dari hukum sipil yaitupemfitnahan dan penghujatan. Jika tujuannnya buruk atau jahat padapemberi perawatan kesehatan (dokter, perawat dll) maka tindakan inimasuk dalam hukum kriminal. Hukuman kriminal lebih keras, hukum ini membatasi membatasimanusia dengan menempatkan mereka di penjara dimana kebebasabpribadi dibatasi. Contohnya: penyalahguanaan substansi yang terkontrololeh perawat. Kejahatan adalah pelanggaran melawan masyarakat yangmelanggar hukum kriminal. Ada dua klasifikasi kejahatan yaitu kejahatanberat dan kejahatan ringan. Kejahatan berat yaitu dari dasar serius dandibebani hukuman penjara >1 tahun, sedangkan kejahatan ringan daridasar yang kurang serius dan dibebani hukuman penjara <1 tahun. Hukum pengaturan atau hukum adminstratif sangat mempengaruhipraktik keperawatan. State Board Of Nursing merupakan pengatur legaltentang profesi keperawatan. Hukum mengakui bahwa praktik
    • keperawatan itu rumit dan akan lebih dimengerti oleh orang dilapangan, oleh karena itu hukum menyerahkan legal keperawatan ini kepada State Board Of Nursing untuk membangun norma yang mendefinisikan dan menjelaskan Nurse Practice Act. Hukum administratif ini sering diawasi oleh badan administrasi khusus. State Board Of Nursing ini bekerja seperti panel untuk menilai ketika perawat melanggar undang-undang lisensi atau peraturan yang dibuat oleh dewan pengurus. Hukuman yang diberikan berupa termasuk tindakan disiplin dan penskorsan atau pencabutan kembali lisensi profesional perawat. Tindakan administratif ini bisa mengarah kepada tindakan sipil atau kriminal. Hukum adat merupakan suatu sumber hukum yang telah dikembangkan melalui kebiasaan umum tentang perilaku yang diterima di masyarakat. Peraturan berlaku pada situasi dan bukti disekitar kepada kejadian disebut preseden. Misalnya, perawat dizinkan oleh pengadilan untuk mengehentikan sistem pendukung hidup klien tindakan ini bisa dijadikan preseden perawata pada kasus yang akan datang. Perawat harus bergantung pada undang-undang di negaranya untuk memberikan pedoman bagaimana pengadilan akan memandang tindakan perawat.2) Pemberian Lisensi Semua perawat yang terdaftar diberikan lisensi oleh Board of Nursing negara bagian dimana mereka praktik. Undang-undang keperawatan memerlukan syarat pendidikan minimal dan ujian lisensi. Semua negara bagian menggunakan National Council Licensure Examanition ( NCLEX) untuk ujian perawat terdaftar dan perawat vokasional atau praktik. Lisensi mengizinkan seseorang untuk memberikan ketrampilan khusus pada publik, tetapi juga memberikan pedoman legal untuk perlindungan publik. Lisensi dapat ditunda atau ditarik kembali oleh Board of Nursing jika perilaku perwat melanggar ketetapan undang-undang lisensi. Karena lisensi dipandang sebagai hak milik maka prosses hak harus diikuti sebelum lisensi ditunda atau ditarik
    • kembali. Proses hak meliputi pemberitahuan tepat waktu tentang tuntutan yang dibawa melawan perawat dan kesempatan bagi perawat untuk membela melawan tuntutan ini dalam suatu pemeriksaan. 3) Perawat Peserta Didik Perawat peserta didik harus mempraktikan keperawatan dalam perilaku rasional dan aman. Perawat peserta didik tidak boleh diberi tuga dimana mereka tidak disiapkan dan harus diawasi oleh instruktur dengan prosedur yang baru. Anggota staff pengajar bertanggung jawab untuk menginstruksikan dan mengonservasi peserta didik. Setiap sekolah keperawatan harus memberikan definisi yang jelas tentang tanggung jawab pembimbing dan staff pengajr krena pesert didik tidak ditetapkan sebagi pegawai, mereka tidak dilindungi oleh hukum kompensasi jika dirugikan oleh karena itu dianjurkan untuk memiliki ansuransi bagi peserta didik.b. Tanggung Gugat Perawat Tanggung gugat artinya dapat memberikan alasan atas tindakannya. Seorang perawat bertanggung gugat atas dirinya sendiri, klien, profesi, atasan dan masyarakat. Untuk dapat melakukan tanggung gugat perawat harus bertindak menurut kode etik profesional. Tujuan dari tanggung gugat perawat yaitu : 1) Untuk mengevaluasi praktik profesional baru dan mengkaji ulang yang telah ada 2) Untuk mempertahankan standar perawatan kesehatan 3) Untuk memudahkan refleksi pribadi, pemikiran etis, dan pertumbuhan pribadi pada pihak profesional perawatan kesehatan 4) Untuk memberikan dasar pengambilan keputusan etis
    • Tanggung gugat membutuhkan evaluasi kinerja perawat dalam memberikan perawatan kesehatan. Tanggung gugat dapat dijamin dandiukur dengan lebih baik ketika kualitas keperawatan telah ditetapkan.c. Aspek Legal Dalam Keperawatan Aspek legal adalah ilmu pengetahuan mengenai hak dan tanggung jawab legal yang terkait dengan praktik keperawatan dan merupakan hal yang penting bagi perawat. Dasar hukum keperawatan : 1) Registrasi dan praktik keperawatan sesuai KEPMENKES no. 1239 tahun 2009 2) UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan 3) Pasal 32 (ayat 4) :’ pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk it. Pada KEPMENKES no. 1239 tahun 2001 (pasal 16) dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban untuk : 1) Menghormati hak pasien Hak pasien terdiri dari : a) Memberikan persetujuan (consent informed) Ada 3 hal yang menjadi hak mendasar dalam menyatakan persetujuan. Rencana tindakan medis yaitu hal untuk medapatkan pelayanan kesehatan (the right to health care) hak untuk mendapatkan informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan ( the right to determinitation).
    • b) Hak untuk memilih mati c) Hak perlindungan bagi orang yang tidak berdaya d) Hal pasien dalam penelitian 2) Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani 3) Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku 4) Memberikan informasi 5) Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan 6) Melakukan catatan perawatan dengan baik Berdasarkan ketentuan pasal 86 UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan, barang siapa dengan sengaja : 1) Melakukan upaya kesehatan tanpa izi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 2) Melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 3) Melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 4) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud pasal 22 ayat 1 5) Dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )d. Isu Legal dalam Keperawatan 1) Tort
    • Tort adalah kesalahan perdata yang dilakukan terhadap seorang atau barang yang dimiki seseorang. Tort diklasifikasikan menjaditort non- intensional dan tort intensional. Contoh tort non intensionaladalah kelalaian dan malpraktik. Tort intensional adalah tindakandisengaja yang melanggar hak orang lain. Contoh tort intensionaldiantaranya serangan, kekerasan, pelanggaran privasi, dan pencemarannama baik (Perry & Potter, 2005). a) Tort Intensional a. Serangan Serangan adalah ancaman yang disengaja dan membawa kontak berbahaya atau menyinggung. Tidak ada kontak yang sebetulnya terjadi. Hokum melindungi klien yang takut dengan kontak berbahaya tersebut. Ini merupakan serangan, ketika perawat mengancam untuk memberikan suntikan atau menahan klien untuk prosedur sinar-X ketika klien menolak persetujuan (Perry & Potter, 2005). b. Kekerasan Kekerasan adalah setip sentuhan disengaja yang dilakukan tanpa izin. Kontak dapat berbahaya bagi klien dan menyebabkan cedera atau dapat hanya menyinggung martabat pribadi klien. Kekerasan selalu berbentuk penyerangan/ ancaman. Contoh, seorang perawat mengancam akan memberikan suntikan kepada klien tanpa persetujuan klien, jika perawat benar-benar memberikan suntikan, itu dianggap sebagai kekerasan (Perry & Potter, 2005). c. Pelanggaran Privasi
    • Tort pelanggaran privasi melindungi hak klien untuk bebas dari gangguan yang masuk ke dalam urusan pribadinyayang tidak diinginkan. Ada empat jenis pelanggaran privasi,yaitu gangguan terhadap rasa ingin sendiri, peniruan nama,publikasi fakta pribadi atau fakta yang memalukan, danpublikasi data palsu seseorang (Perry & Potter, 2005). d. Pencemaran Nama Baik Pencemaran nama baik adalah publikasi pernyataan palsu yang menyebabkan kerusakan reputasi seseorang.Pernyataan tersebut umumnya dipublikasikan denganniat jahat dalam sebuah kasus seorang pejabat atau publicfigure. Malice adalah orang/ pihak yang mempublikasikaninformasi yang mereka tahu itu palsu dan mempublikasikan ataudipublikasikan dengan mengabaikan benar atau salah. Jikapernyataan disampaikan secara lisan, ia disebut slander.Apabila pernyataan dibuat dalam bentuk tulisan, iadisebut libel (Perry & Potter, 2005).
    • b) Tort Non-intensional a. Kelalaian Kelalaian adalah perilaku yang berada di bawah standar perawatan. Standar perawatan yang ditetapkan oleh hukumuntuk melindungi seseorang dari kemungkinan risiko bahaya(Black, 1999; Perry & Potter, 2005). b. Malpraktik Malpraktik merupakansalah satu jenis kelalaian, disebut juga sebagai kelalaian “professional”. Malpraktikkeperawatan disebabkan ketika asuhan keperawatan turun dibawah standar praktik keperawatan. Perawat dikatakan harusbertanggung jawab terhadap malpraktik apabila; perawatberhutang kewajiban kepada klien, perawat tidak melakukantugasnya, klien terluka, dan kegagalan perawat untukmelaksanakan perawatan yang menyebabkan cedera(Perry & Potter, 2005). 2) Persetujuan Klien harus menandatangani formulir persetujuan ketika dirawat di fasilitas kesehatan rumah sakit perawatan. Pernyataan terpisah atau bentuk pengobatan harus ditandatangani oleh perwakilan klien sebelum prosedur khusus dilakukan (Perry & Potter, 2005). Informed consent (persetujuan informasi) adalah persetujuan klien untuk menerima latihan dari pengobatan atau prosedur setelahinformasi yang lengkap diberikan, termasuk keuntungan dan risikopengobatan, pengobatan alternatif, dan prognosis jika tidak diobati olehtenaga pelayan kesehatan. Terdapat dua jenis persetujuan, express danimplied. Express consent mungkin berbentuk ucapan langsung ataukesepakatan tertulis. Umumnya, prosedur lebih invasif dan/ atau lebih
    • besar potensi risiko bagi klien, lebih membutuhkan izin tertulis.Implied consent terjadi ketika sikap non-verbal individu menunjukkankesepakatan atau persetujuan. Informasi persetujuan juga diterapkan perawatyang tidak melakukan praktik mandiri dan melakukan perawatan langsung(Kozier et. all., 2004). Petunjuk umum atau informasi meliputi: a) Tujuan pengobatan b) Apa yang klien harapkan c) Banyaknya manfaat pengobatan d) Kemungkinan risiko atau hasil negatif dari pengobatan e) Keuntungan dan kerugian dari pengobatan alternatif Sumber: (Kozier et. all., 2004). Elemen utama dari persetujuan: a) Persetujuan harus diberikan dengan sukarela b) Persetujuan harus diberikan oleh klien atau individu dengan kapasitas dan kompetensi pemahaman. c) Klien atau individu harus memberikan informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang tepat. Sumber: (Kozier et. all., 2004). 3) Aborsi Hukum aborsi memberikan petunjuk spesifik bagi perawat tentang apa yang diizinkan secara hukum. Tahun 1973, pada kasus Roe v.Wade dan Doe v. Bolton, Mahkamah Agung AS memutuskan adanya hak konstitusi privasi yang memberikan wanita hak untuk mengatur
    • dirinya apakah ia akan mengaborsi janinnya di tahap awalkehamilan. Tahun 1989, Mahkamah Agung memutuskan dalamWebster v. Reproductive Health Services adanya hukum Missouriyang melarang penggunaan dana umum atau fasilitas untungmelakukan atau mengkaji aborsi (Kozier et. all., 2004). Banyak undang-undang yang memasukan kata hati, dipuruskan oleh Mahkamah Agung, dirancang untuk melindungi perawat danrumah sakit. Ketentuan ini memberikan rumah sakit hak untukmengingkari izin aborsi klien dan memberi personil pelayanankesehatan, termasuk perawat, hak untuk tidak berpartisipasi dalam aborsi.Ketika aturan ini diterapkan, undang-undang juga melindungi biro/ agendan pegawai dari diskriminasi dan retailisasi Kozier et. all., 2004). 4) Siswa Keperawatan Siswa keperawatan bertanggungjawab jika mereka melakukan kegiatan atau tindakan yang membahayakan klien. Siswakeperawatan diharapkan untuk bertindak seperti perawat profesionaldalam memberikan keamanan bagi klien. Fakultas umumnyabertanggung jawab terhadap instruksi dan observasi siswa, tapi dalambeberapa situasi staf perawat bertindak sebagai pemberi aturan ataupemberi perintah mungkin membagi tanggung jawab tersebut. Setiapsekolah keperawatan seharusnya memberikan definisi jelasmengenai pemberi aturan dan pertanggung jawaban fakultas (Perry& Potter, 2005). 5) Asuransi Malpraktik Malpraktik atau pertanggungjawaban professional asuransi adalah kontrak antara perawat dan perusahaan asuransi. Asuransi
    • malpraktik memberian perlindungan kepada perawat ketika terlibatdalam kelalaian profesional atau malpraktik medis. Perawat yangdipekerjakan oleh institusi pelayanan kesehatan biasanya ditanggungoleh asuransi institusi dan tidak perlu membeli asuransi tambahan, kecuali perawat berencanauntuk praktik di luar institusi tersebut. Perawat sebaiknya berkonsultasi dengan pengacaramereka tentang polis asuransi yang harus dibeli dan apa saja hak dan kewajiban mereka yang adadi dalamnya (Perry & Potter, 2005).F. Masalah Penelantaran dan Penugasan 1) Kekurangan staf Selama kekurangan staf perawat atau pengurangan staf, masalah tidak cukupnya pekerjadi syaratkan oleh The JCAHO (2003), bahwa institusi kesehatan harus menentukan batas jumlahperawat yang dibutuhkan untuk memberikan perawatan yang spesifik dengan jumlah klien (Perry& Potter, 2005). 2) Pemindahan tugas 3) Instruksi dokter Dokter bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengobatan. Perawat diharuskanmengikuti seluruh instruksi dokter, kecuali mereka yakin bahwa instruksi tersebut dapatmembahayakan klien. Oleh karena itu, semua instruksi dokter harus dikaji dan jika ditemukansalah satu instuksi yang dapat membahayakn klien, klarifikasi dari dokter sangat diperlukan(Perry & Potter, 2005).Regulasi Keperawatan di Indonesia Keperawatan sebagai profesi tenaga kesehatan memiliki sejumlah peraturan yangmengatur praktik keperawatan. Beberapa diantaranya adalah UU No. 44 tahun 2009 tentangRumah Sakit pasal 12 ayat (1). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
    • HK.02.02/MENKES/148/1/2010 yang mengatur tentang Izin dan Penyelenggaraan PraktikPerawat. Di samping itu, saat ini DPR tengah membahas RUU Keperawatan yang masih belumdisahkan. Tentunya seluruh perawat dan mahasiswa keperawatan di Indonesia tengah menunggudisahkanna RUU Keperawatan ini.
    • BAB 3 PEMBAHASAN Seorang perawat laki-laki lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bernama M, telahlama bekerja di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di suatu kabupaten tempattinggalnya. Perawat M mempunyai klinik di rumahnya, banyak warga sekitar datang berobat kekliniknya. Disamping itu, perawat M juga melakukan kunjungan rumah ( Home care) sampaipelosok pedalaman, dan daerah terpencil yang tidak pernah terjangkau petugas kesehatan. Olehsebab itu, perawat M memberikan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkanpertolongannya. Bila ada ibu yang ingin melahirkan (partus) perawat M menolongnya, menjahitluka warga masyarakat yang mendapat luka gigitan binatang saat bekerja di hutan, memberikaninfus, dan memberikan resep atau obat. Penghasilan tiap bulan cukup banyak, walaupun wargatidak selalu memberikan pembayaran berupa uang, tetapi berupa hasil kebun, hasil hutan,peliharaan, atau apapun yang warga punya. Perawat M bekerja di kliniknya dibantu oleh asistenlulusan sekolah menengah umum (SMU) ynag telah dilatihnya, karena tenaga kesehatan didaerahnya sangat langka. a. Menurut saudara, apakah persoalan di atas merupakan dilemma etis? jelaskan argumentasi saudara! b. Bagaimana pendapat saudara dari kasus di atas, bila dilihat dari segi hukum yang mengatur tentang praktik keperawatan?Jelaskan jawaban saudara. c. Menurut saudara, siapakah yang harus bertanggung jawab pada kasus tersebut? Jelaskan jawaban saudara Menurut kami persoalan di atas merupakan dilemma etis. Dilemma etis terjadi ketika adadua pilihan yang harus ditetapkannya. Perawat sering berhadapan dengan persoalan dilemma
    • etis, untuk menentukan benar dan salah, dan apa yang harus dilakukannya jika tidak adajawaban benar atau salah. Dalam persoalan di atas, tindakan perawat M tidak dikatakan benarataupun salah dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai seorang lulusan SPK perawat Mdianggap tidak berkompeten untuk memberikan asuhan keperawatan, disisi lain langkanyatenaga kesehatan yang profesional di daerah terpencil, membuat perawat M tergerak untukmemberikan pelayanan kesehatan. Selain itu, dengan adanya status telah lamanya perawat Mbekerja, membuat warga di daerah terpencil tersebut percaya akan keterampilan dankemampuan yang dimiliki perawat M, sehingga banyak warga yang banyak datang untukberobat. Oleh Karen itu, pada kondisi seperti ini, diperbolehkan perawat M memberikanpelayanan kesehatan berupa pemberian obat, maupun lainnya berdasarkan Peratuan MenteriKesehatan (PERMENKES) No.148 2010 tentang Praktik Keperawatan pada pasal 10 yaitu dalamkeadaan darurat, untuk perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangansebagaimana yang dimaksud di pasal 8. Dilihat dari segi hukum, pendapat kami mengenai kasus tersebut yaitu perawat Msebenarnya telah melanggar Undang-undang kesehatan. Seperti pada Undang-undang No. 36tahun 2009, pasal 1 ayat 6 “ Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalambidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upayakesehatan”. Pada kasus di atas, perawat M memang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan,akan tetapi belum memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melaksanakan praktikkeperawatan secara perorangan maupun kelompok (PERMENKES No.148 Tahun 2010). Pada kasus ini, yang bertanggung jawab adalah pemerintah, sesuai dengan Undang-undangNo.36 Tahun 2009, BAB IV mengenai tanggung jawab pemerintah, pasal 15 “Pemerintahbertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupunsosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Selanjutnya,pasal 16 “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatanyang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang
    • setinggi-tingginya”. Pada pasal 17 “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan aksesterhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan danmemelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Pada kasus di atas jika dikaitkan dengan keperawatan sebagai profesi, Menurut UU No.36Tahun 2009 pasal 22 ayat 1 tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Selain itu,pada pasal 23 ayat 3 juga disebutkan bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenagakesehatan wajib memiliki izin praktik dari pemerintah. Oleh karena itu, perawat M telahmelanggar peraturan yang tercantum pada UU No.36 Tahun 2009. Selanjutnya, dalametika pelayanan kesehatan, seorang perawat yang memberikan pelayanan kesehatan hanyamempertimbangkan keinginannya untuk membantu klien, namun juga harus memperhatikanrisiko atau bahaya yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukannya. Pada prinsip moral, seorang perawat harus memiliki akuntabilitas yang berarti perawatharus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan pada dirinya dan orang lain.Secara legal, perawat M tidak diperbolehkan memberikan pengobatan, tetapi jika dilihat dariprinsip moral apa yang dilakukan oleh perawat M diperbolehkan karena tidak ada tenagakesehatan yang professional yang berkompeten melebihi dirinya. Semua perawat harusbertanggung gugat atas tindakan yanvg telah dilakukannya, termasuk juga perawat M. Padaumumnya ada tiga teori moral, yaitu teori berdasarkan konsekuensi, teori berdasarkan prinsip,dan teori berdasarkan hubungan (Kozier et all, 2004). Pada kasus di atas termasuk ke dalamkonsep teori berdasarkan konsekuensi. Teori ini melihat konsekuensi dari perilaku untukmenentukan perilaku tersebut benar atau salah. Menurut Peratuan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No.148 2010 tentang PraktikKeperawatan, Bab I Pasal 1 yaitu perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawatdi dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adanya Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) merupakan bukti tertulis yang diberikan kepadaperawat untuk melaksanakan praktik keperawatan secara perorangan maupun kelompok. PadaBab III, pasal 8 mengenai penyelenggaraan praktik juga disebutkan bahwa asuhan keperawatanmencakup pelaksanaan asuhan keperawatan, pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan,dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan tindakan kekeperawatan komplementer.
    • Namun pada kasus di atas, perawat M belum memiliki secara legal pemberian pelayanan asuhankeperawatan kepada masyarakat di desa tersebut, karena pendidikan yang paling minimal yaitupendidikan Diploma III(D III) Keperawatan. Pada kenyataannya, kasus ini terlihat dengan keadaan lingkungan masyarakat yang kurangmemungkinkan, karena tidak adanya tenaga kesehatan yang melebihi perawat M. Oleh karenaitu, kasus ini bisa ditolerir seperti yang tercantum pada Peratuan Menteri Kesehatan(PERMENKES) No.148 2010 tentang Praktik Keperawatan pada pasal 10 yaitu dalam keadaandarurat, untuk perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimanayang dimaksud di pasal 8. Dilihat dari segi aspek legal keperawatan, ada persyaratan registrasi, sebagaimana yangtercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor161/MENKES/PER/I/2010 tentang registrasi tenaga kesehatan. Pada Bab 1 dijelaskan bahwaSurat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenagakesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. Jika hal ini dikaitkan dengankasus perawat M, maka kami dapat menyimpulkan perawat M seharusnya belum mendirikansebuah klinik, karena belum memiliki sertifikat kompetensi. Berdasarkan ketentuan pasal 86 UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan, barang siapadengan sengaja : 6) Melakukan upaya kesehatan tanpa izi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 5) Dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ). Secara keseluruhan, kasus yang terjadi pada perawat M dapat diselesaikan dengan disahkannya RUU Keperawatan yang mengatur segala praktik keperawatan. Hal ini untuk meminimalisasi kasus-kasus yang terjadi di daerah terpencil, terlebih dengan tidak adanya tenaga kesehatan di sana.
    • DAFTAR PUSTAKABerger, J. Karen and Williams. (1999). Fundamental of Nursing; Collaborating for Optimal Health, Second Edition. Apleton and Large. Prenticehall. USAKozier, B., Erb, G., Berwan, A.J., & Burke, K. (2004). Fundamentals of Nursing: Concept, Process, and practice. 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall Health.Marquis, B.L. & Huston, C.J. (2006). Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Nursing and application. 5th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Witkins.Potter, P.A & Perry, A.G. (2005). Fundamental of Nursing : Concepts, Process, and Practice, Fouth Edition. Louis : MosbyPotter, P.A & Perry, A.G. (2009). Fundamental Keperawatan. Edisi 4 buku 1, penerbit Salemba Medika