PELAKSANA UNIVERSITAS NEGERI PAPUA di Hotel Santika Premiere, 18-20 Desember 2009

2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah
Kondisi awal Provinsi Papua Barat era 2004–2009 ditandai oleh beberapa masalah dasar:
Kisruh politik pemekaran Provinsi Papua Barat
Sumberdaya manusia,
Sarana prasarana pembangunan dasar sangat terbatas,
Kesenjangan taraf hidup di antara masyakat,
Keterisolasian wilayah kampung dan distrik,
Daya saing pengusaha lokal yang rendah,
Kesenjangan pembangunan antara wilayah,
Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak efektif,
Tingginya angka kemiskinan,
Kapasitas kelembagaan publik yang masih rendah
Otonomi Khusus Papua.
Tantangan pembangunan Provinsi Papua Barat:
1. Pembangunan manusia,
2. Pengembangan ekonomi rakyat,
3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar,
4. Pengakuan atas hak dasar masyarakat adat,
5. Penyebaran dan pemerataan pembangunan,
6. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumbedaya alam,
7. Pengentasan kemiskinan,
8. Pengembangan kelembagaan dan 2
9. Integrasi wilayah.

3. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR TINGKAT PELAYANAN PUBLIK PROVINSI PAPUA
BARAT VS CAPAIAN INDIKATOR TINGKAT NASIONAL
Capaian Indikator Output Pelayanan Publik 80 1
70
Tren capaian Output Pelayanan Publik
0,5
60
50
0
40
-0,5
30
20
-1
10
0 -1,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tingkat Pelayanan Publik Papua Barat Tingkat Pelayanan Publik Nasional
Tren Papua Barat Tren Nasional
Indikator I

4. Fluktuasi indikator capaian tingkat pelayanan
sosial Provinsi Papua Barat yang menurun drastis
pada tahun 2006 hingga berada di bawah rata-rata
nasional, kemudian meningkat secara tetap dan
mencapai maksimum pada tahun 2008 melampaui
rata-rata indikator nasional, lalu menurun namun
masih lebih tinggi dari rata-rata pelayanan
nasional tahun 2009 menunjukan bahwa kinerja
pemerintah Provinsi Papua Barat dalam bidang
Pelayanan Sosial sudah relevan dan efektif.

5. Rekomendasi
Jumlah praktek korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah
daerah cenderung terjadi, tetapi upaya pencegahan dan
penuntasan belum ditangani seutuhnya (belum konsisten).
Upaya untuk menekan tingkat pertumbuhan korupsi perlu
dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang.
Perbaikan tingkat pelayanan publik melalui perbaikan tingkat
pendidikan aparat pemerintah perlu mempertimbangkan
kesesuaian tingkat pendidikan dengan job yang tersedia.
Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan
meningkatkan jumlah pelayanan satu atap sesuai dengan
pemekaran kabupaten-kabupaten baru.
5

6. Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia
Grafik Index Pembangunan Manusia
Provinsi Papua Barat Vs Indeks
GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR OUTCOMES KUALITAS
72 Pembangunan Manusia Nasional
SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT Vs
70 Indeks
INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT NASIONAL
90,00 0,2
Pembangun
TREN CAPAIAN INDIKATOR OUTCOMES
68
CAPAIAN INDIKATOR OUTCOMES
an Manusia 80,00 0,1
66 Provinsi
Papua Barat 70,00
64 0
Indeks
Pembangun 60,00
62 -0,1
an Manusia 50,00
60 Nasional -0,2
2004 2005 2006 2007 2008 40,00
-0,3
30,00
-0,4
20,00
10,00 -0,5
0,00 -0,6
2004 2005 2006 2007 2008 2009
SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT
SUMBERDAYA MANUSIA TINGKAT NASIONAL
TREN PROVINSI PAPUA BARAT
TREN NASIONAL
6
Indikator II

7. • Tren kenaikan tingkat kualitas sumberdaya
manusia Provinsi Papua Barat yang pada tahun
2009 mencapai angka di atas rata-rata nasional
menunjukan bahwa program pembangunan
yang direncanakan Provinsi Papua Barat sudah
relevan yaitu sejalan dengan pencapaian tujuan
pembangunan mutu sumberdaya manusia.
• Efektivitas pembangunan sumberdaya manusia
di Papua Barat sejalan dengan yang
diharapkan, di mana capaian pembangunan
sumberdaya manusia menunjukan kemajuan
yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya,
walaupun masih berada di bawah rata-rata
nasional.

8. Rekomendasi
 Penerimaan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Prioritas hendaknya diberikan kepada calon pegawai yang bersedia
menjadi tenaga guru dan paramedis di daerah
pedalaman/perkampungan yang jauh dari kota.
 Pemberian insentif berupa penyediaan rumah, jaminan hidup dan
kemudahan informasi dan komunikasi yang dapat mendorong aparat
untuk betah di lokasi pedalaman/perkampungan.
 Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab rumah tangga dalam
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mendorong
pentingnya penciptaan lingkungan hidup yang bersih, kesadaran
mengajar dan mendidik anak sejak dini dalam keluarga.
 Mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam
membangun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
8

9. Tingkat Pembangunan Ekonomi
Grafik Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat Vs Tingkat
Pembangunan Ekonomi Nasional
30 6
Tren Capaian Outcome Nasional & Provinsi
Capaian Outcome Nasional & Provinsi
4
25
2
20
0
15
-2
10
-4
5
-6
0 -8
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat
Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional
Tren Provinsi Papua Barat
Tren Nasional
9
Indikator III

10. • Grafik di atas menunjukan bahwa tingkat
pembangunan ekonomi Provinsi Papua Barat
berada di bawah tingkat pembangunan
ekonomi nasional.
• Fluktuasi indikator capaian outcomes Papua
Barat yang menurun drastis pada tahun 2006
hingga berada di bawah rata-rata nasional,
kemudian meningkat melampaui rata-rata
nasional tahun 2007 dan selanjutnya turun
secara drastis di bawah rata-rata nasional dan
mencapai nilai minimum pada tahun 2009
menunjukan bahwa kinerja pemerintah Provinsi
Papua Barat dalam Pembangunan Ekonomi
relatif belum relevan dan efektif

11. REKOMENDASI
• Membangun serta memperkuat kontribusi sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi
masyarakat, wilayah serta ekonomi nasional di Papua Barat.
• Mengembangkan dukungan fasilitas ekonomi dan permodalan pelaku usaha sektor
Manufaktur dan UMKM.
• Menyediakan program pendamping baik dalam proses produksi hingga pemasaran bagi
masyarakat.
• Mengembangkan Sistem Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga
Perguruan Tinggi, LSM, Dinas Teknis.
• Membangun infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi pada tingkat
kampung dan distrik potensial guna meningkatkan keberdayaan masyarakat; memperluas
akses masyarakat ke sumberdaya-sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha; dan
mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas;
• Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan pedesaan lainnya;
• Menyelesaikan Masalah Tanah Adat di Wilayah Pedesaan yang yang berpotensi untuk
dikembangkan sebagai Lahan Komoditas Export.
• Meninjaukembali berbagai regulasi yang terkait dengan ekspor produksi sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, hutan tanaman industri, dan industri
• Meningkatkan kualitas jalan-jalan provinsi dan jalan kabupaten yang telah ada minimal pada
kualifikasi jalan kelas I dan II.
• Mengembangkan Potensi Unggulan Daerah secara adil, transparan dan bertanggungjawab
untuk kemakmuran rakyak Papua Barat.
11

12. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Grafik Kualitas Pengelolaan SDA Papua Barat Vs Pengelolaan SDA Nasional
40 6
35 4
Tren Capaian Indikator Outcomes
Capaian Indikator Outcomes
30
2
25
0
20
-2
15
-4
10
5 -6
0 -8
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pengelolaan Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat
Pengelolaan Sumberdaya Alam Nasional
Tren Provinsi Papua Barat
Tren Nasional
12
Indikator IV

13.  Pengelolaan sumberdaya alam yang direncanakan Provinsi Papua
Barat telah mampu menjawab permasalahan utama yaitu meningkatkan
kualitas sumberdaya lahan kritis dan mengurangi perusakan terumbu
karang guna meningkatkan kualitas dan pelestarian sumberdaya alam di
wilayah Papua Barat. Dengan demikian, kegiatan pembangunan sektor
pengelolaan sumberdaya alam yang dilaksanakan di Provinsi Papua
Barat sudah relevan.
 Capaian hasil dan dampak dari pengelolaan sumberdaya alam di Papua
Barat belum efektif karena terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun selama
periode 2005 – 2009. Artinya capaian kualitas pengelolaan sumberdaya
alam belum mampu meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi
kerusakan terhadap terumbu karang.
 Banyak faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi hutan
dan pengurangan kerusakan terumbu karang. Salah satunya adalah
terbatasnya dana dan sumberdaya manusia dibanding dengan luasnya
areal yang dikelola.

14. REKOMENDASI
 Pemerintah daerah segera menetapkan rancangan RTRWP dan
RTRWK/Kota menjadi RTRWP dan RTR yang telah WK/Kota yang
telah dirasionalisasi dan dipaduserasikan dengan Tata Ruang
Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta dilegitimasi dengan
Peraturan Daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan
pengelolaan sumberdaya alam di Papua Barat.
 Segera penyusun dan Perdasus atau Perdasi tentang Pengakuan
hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam sebagai landasan
hukum dalam pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya alam.
 Membentuk dan mengaktifkan Tim Koordinasi Tata Ruang Wilayah
Pembangunan Daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten /kota
agar pemanfaatan ruang wilayah pembangunan sesuai dengan fungsi
peruntukannya.
 Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan
dan pengelolaan sumberdaya alam secara berjenjang dan terpadu.
 Memfasilitasi pembentukan pusat pengelolaan database neraca
sumberdaya alam dan kemajuan program pembangunan daerah di
tingkat Provinsi dengan sistem satu pintu dalam mengkses data-data
secara resmi. 14

15. Tingkat Kesejahteraan Sosial
Grafik Tingkat Kesejahteraan Sosial Papua Barat Vs Tingkat
Kesejahteraan Sosial Nasional
102 0,08
Capaian Indikator Outcome
Tren Capaian Indicator Outcome
100
0,06
98
96 0,04
94 0,02
92
90 0
88 -0,02
86
-0,04
84
82 -0,06
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat
Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional
Tren Provinsi Papua Barat
Tren Nasional
15
Indikator V

16. • Fluktuasi tren tingkat kesejahteraan sosial Provinsi
Papua Barat menunjukan bahwa upaya pembangunan
Provinsi Papua Barat telah berjalan dengan baik.
Tujuan peningkatan kesejahteraan sosial secara
bertahap menunjukan peningkatan yang berarti. Hal ini
menunjukan bahwa program pembangunan yang
direncanakan Provinsi Papua Barat dapat mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
• Tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Papua yang relatif
sama dengan tingkat kesejahteraan nasional pada tahun
2008 menunjukan bahwa program pembangunan
Provinsi Papua Barat apabila dilaksanakan secara
konsekuen ternyata sangat efektif dalam mencapai
tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.

17. Rekomendasi
 Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Barat dapat dilaksanakan dalam
situasi aman dan damai untuk itu upaya menurunkan ketegangan dan ancaman antar kelompok
masyarakat perlu dijaga dan ditingkatkan.
 Peningkatan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Barat merupakan tanggungjawab seluruh
komponen masyarakat untuk itu partisipasi seluruh komponen masyarakat terutam tokoh adat,
tokoh agama, pemuda dan perempuan perlu ditingkatkan.
 Peninjauan kembali atas kebijakan pemanfaatan sumberdaya kehutanan yang direncanakan
bahwa pada tahun 2009 tidak ada lagi eksport kayu dalam bentuk log dan selanjutnya akan
dirubah menjadi eksport dalam bentuk barang jadi setengah jadi (barang olahan).
 Penataan kembali usaha-usaha penangkapan dengan tujuan agar proses pengolahannya dapat
dilakukan didaerah ini dan tidak melakukan eksport dalam bentuk bahan mentah.
 Penataan ulang segenap wilayah konsesi pertambangan dan KPS dengan tujuan untuk membuat
agar kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besama
kepada wilayah ini.
 Pembuatan peraturan yang melindungi hak-hak dasar masyarakat adat dalam pengelolaan
sumberdaya alam.
 Peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum dan pembuatan data base penduduk.
17

18. Indikator Spesifik dan Menonjol
Persentase Angka Putus Sekolah di Papua Barat
12
10.64
9.80
10
8.22
8
Angka Partisipasi Murni SD/MI di Papua Barat
6.23
6
4.19 4.19 92 91.09 91.09
89.97
4
90
2 88 87.45
86.7
0 86
2004 2005 2006 2007 2008 2009
84 83.41
82
80
78
2004 2005 2006 2007 2008 2009

19. Grafik Persentase Output Manufaktur terhdapa Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Papua Barat
PDRB dan Persentase Output UMKM terhadap
25,00 PDRB
20,00 100
84
79
Persen
15,00
10,00 75
5,00
0,00 50
2004 2005
2006 2007 2008 2009 25
8 12
7
Persentase output Manufaktur terhadap PDRB 2
Persentase output UMKM terhadap PDRB 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
19

20. Kesimpulan
Pencapaian Provinsi Papua Barat dalam
menyelesaikan masalah pembangunan yang
ditunjukan oleh capaian indikator outcomes
menunjukan bahwa pembangunan Papua
Barat sudah relevan dengan tujuan
pembangunan nasional, walaupun belum
seluruh capaian indikator outcomes setara
atau melampui capaian rata-rata nasional.

21. Quesioner (diisi tim EKPD Prov)
Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Item Tinggi rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
yes
Tingkat Kualitas SDM
yes
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
yes
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
yes
Tingkat Kesejahteraan Sosial
yes

22. Terima Kasih
22