SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
Descargar para leer sin conexión
Permasalahan dan Tantangan Utama
              Pembangunan Daerah

 1. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berbudaya
 2. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berdaya Saing
 3. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Sejahtera
                              Sulut                Indonesia
                            (RPJMD)                (RPJMN)
                      Kondisi Awal   Sasaran   Kondisi   Sasaran
                        (2004)        (2010)    Awal      (2009)
                                               (2004)
Tkt. Kemiskinan (%)      8.93         6.00      16.7       8.2

Tkt Pengangguran         10.91        6.50       9.9       5.1
(%)
Pertumbuhan              4.26         6.57       5.0       6.6
Ekonomi (%)                                                      2
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
                                                      Tingkat Pelayanan Publik

                             60.00                                       80.00
                                                                                                          TINGKAT PELAYANAN
                                                                         70.00




                                                                                 Tren Tingkat P elayana
                             50.00                                                                        PUBLIK DAN DEMOKRASI
        Tingkat P elayanan



                                                                         60.00                            Nasional
                             40.00
                                                                         50.00                            TINGKAT PELAYANAN
                             30.00                                       40.00                            PUBLIK DAN DEMOKRASI
                                                                                                          SULUT
                                                                         30.00
                             20.00                                                                        TREN TINGKAT
                                                                         20.00                            PELAYANAN PUBLIK DAN
                             10.00                                                                        DEMOKRASI Nasional
                                                                         10.00
                              0.00                                       0.00                             TREN TINGKAT
                                     2004   2005   2006    2007   2008                                    PELAYANAN PUBLIK DAN
                                                                                                          DEMOKRASI SULUT
                                                   Tahun




     Hanya menggunakan 2 indikator (% aparat minimal sarjana &
     jml kab/kota memiliki pelayanan satu atap)
Indikator I
Relevansi:
-   Baik di tingkat nasional maupun provinsi menunjukkan tren yang meningkat,
    berarti Relevan, walaupun pencapaian secara nasional di tahun 2008 lebih
    baik dari SULUT;
-   Lebih dominan ditentukan oleh penambahan jmlh kab/kota yang memiliki
    pelayanan satu atap
-   Lebih rendahnya nilai tingkat pelayanan publik di SULUT dibandingkan
    dengan tingkat nasional, karena adanya beberapa pemekaran, dan daerah
    pemekaran baru rata-rata belum mempunyai kantor pelayanan satu atap.


Efektivitas:
-   Adanya kenaikan nilai tingkat pelayanan publik dari tahun ketahun
    menunjukkan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan


Rekomendasi:
-   Kualitas pelayanan pada kantor pelayanan satu atap perlu untuk terus
    ditingkatkan
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
                                                  Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia

                            83.00                                         2.00


                            82.00
                                                                          1.50                            TINGKAT KUALITAS SUMBER
                                                                                                          DAYA MANUSIA Nasional
                            81.00




                                                                                  Tren Tingkat Kualitas
                                                                          1.00
         Tingkat Kualitas




                                                                                                          TINGKAT KUALITAS SUMBER
                            80.00                                                                         DAYA MANUSIA SULUT
                                                                          0.50
                                                                                                          TREN TINGKAT KUALITAS
                            79.00                                                                         SUMBER DAYA MANUSIA
                                                                          0.00                            Nasional
                            78.00                                                                         TREN TINGKAT KUALITAS
                                                                                                          SUMBER DAYA MANUSIA
                                                                          -0.50                           SULUT
                            77.00


                            76.00                                         -1.00
                                    2004   2005     2006    2007   2008
                                                   Tahun



  Pendidikan (Angka Partisipasi Murni SD/MI, Angka Putus Sekolah, Angka
  Melek Huruf, Proporsi Guru Layak Mengajar), Kesehatan (Prevalensi Gizi
  kurang & buruk, proporsi tenaga kesehatan), kependudukan (proporsi
  penduduk berKB dan laju pertumbuhan penduduk)
                                                                                                                                    5
Indikator II
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia

                             Indeks Pembangunan Manusia

                 76                              1.40
                 74                              1.20
                                                 1.00              IPM Nasional




                                                        Tren IPM
                 72
                                                 0.80              IPM SULUT
           IPM



                 70
                                                 0.60              Tren IPM Nasional
                 68                              0.40              Tren IPM SULUT
                 66                              0.20
                 64                              0.00
                      2004 2005 2006 2007 2008
                               Tahun




                                                                                       6
Indikator II
Relevansi:
-   Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia di Sulawesi Utara relatif lebih
    baik dibandingkan dengan rata-rata nasional
-   Baiknya tingkat kualitas SDM Sulut juga ditunjukkan oleh nilai IPM
    (HDI) yang berada di peringkat 2 nasional
Efektivitas:
-   Nilai Tingkat Kualitas SDM SULUT mulai tahun 2005 terus
    mengalami peningkatan.
Permasalahan:
-   Disparitas kualitas SDM di Sulut masih (IPM -> Manado peringkat
    13, Bolmong Selatan peringkat 282);
Rekomendasi:
-   Perlu diberikan prioritas pembangunan SDM untuk yang masih
    terkebelakang (masyarakat pesisir);
Tingkat Pembangunan Ekonomi

                                                   Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

                             38.00                                       10.00

                             37.00




                                                                                  Tren Tingkat Pertumbuhan
                                                                                                             TINGKAT PEMBANGUNAN
                                                                         5.00
       Tingkat Pertumbuhan




                             36.00                                                                           EKONOMI Nasional

                             35.00                                       0.00                                TINGKAT PEMBANGUNAN
                             34.00                                                                           EKONOMI SULUT

                             33.00                                       -5.00
                                                                                                             TREN TINGKAT
                             32.00                                                                           PEMBANGUNAN
                                                                         -10.00                              EKONOMI Nasional
                             31.00                                                                           TREN TINGKAT
                             30.00                                       -15.00                              PEMBANGUNAN
                                                                                                             EKONOMI SULUT
                                     2004   2005   2006    2007   2008
                                                   Tahun




                                                                                                                                8
Indikator III
Beberapa Catatan:
• hanya mengagregasi 4 indikator pendukung yaitu : laju
  pertumbuhan ekonomi, persentase ekspor terhadap
  PDRB, Persentase output manufaktur terhadap PDRB
  dan laju inflasi.
• Indikator persentase output UMKM terhadap PDRB tidak
  termasuk dalam perhitungan karena ketidak tersediaan
  data;
• indikator persentase pertumbuhan realisasi investasi
  PMA maupun PMDN, tidak dimasukkan dalam
  perhitungan karena data yang ada terlalu berfluktuatif
  dimana nilainya ada yang sangat besar sehingga jika
  dimasukkan dalam perhitungan akan mendominasi
  peran indikator lainnya.
• Pola perubahan dipengaruhi secara signifikan oleh laju
  inflasi
• Perlu ada standarisasi pengukuran indikator.
Laju Inflasi

                              20.00
                                                              18.72
                              18.00
                              16.00
                              14.00
                                                                                 13.10
                              12.00
                                                              10.50                                                                 11.06
                              10.00                                                                             10.13               9.71
                               8.00
                               6.00           6.10                                                              6.00
                                              4.69                               5.09
                               4.00
                               2.00
                               0.00
                                         2004            2005             2006                              2007            2008
                          Nasional       6.10           10.50            13.10                              6.00           11.06
                          Sulut          4.69           18.72             5.09                              10.13           9.71




                                             T in g k a t P e rtu m b u h a n E k o n o m i

                      38.00                                             10.00

                      37.00




                                                                                 Tren Tingkat Pertumbuhan
                                                                                                             TING K A T P E M B A NG UNA N
                                                                        5.00
Tingkat Pertumbuhan




                      36.00                                                                                  E K O NO M I Nas ional

                      35.00                                             0.00                                 TING K A T P E M B A NG UNA N
                      34.00                                                                                  E K O NO M I S U LUT

                      33.00                                             -5.00
                                                                                                             TRE N TING K A T
                      32.00                                                                                  P E M B A NG U NA N
                                                                        -10.00                               E K O NO M I Nas ional
                      31.00                                                                                  TRE N TING K A T
                      30.00                                             -15.00                               P E M B A NG U NA N
                                                                                                             E K O NO M I S U LUT
                               2004   2005    2006    2007    2008
                                             Ta hun
Relevansi:
- Trend tingkat pertumbuhan ekonomi SULUT dibandingkan Nasional
  sering tidak sejalan. Pada saat laju pertumbuhan ekonomi Nasional
  meningkat, malahan SULUT melambat, demikian juga sebaliknya.
- Faktor tingkat Inflasi menjadi faktor dominan

Efektivitas:
- Perekonomian SULUT memburuk pada tahun 2005 dan 2007,
   akibat adanya kenaikan BBM, namun tahun 2008 kembali membaik;

Rekomendasi:
- Perlu mempercepat pembangunan sumber-sumber tenaga listrik
  baru dan meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif untuk
  mendorong investasi baik PMA maupun PMDN
- Perlu mempermudah kegiatan berinvestasi, lebih khusus untuk
  meningkatkan jumlah industri pengolahan hasil pertanian
  (agroindustry) sehingga dapat meningkatkan output manufaktur
  yang menggunakan sumberdaya yang tersedia di daerah serta
  dapat menyerap tenaga kerja untuk dapat menekan tingkat
  pengangguran di daerah ini.
- Perlu dikaji penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator
  dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi
Tingkat Pengelolaan SDA dan
                        Lingkungan Hidup
                               Tingkat Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam

                45.00                                        40.00
                40.00                                        35.00           KUALITAS PENGELOLAAN
                35.00                                        30.00           SUMBER DAYA ALAM
                                                             25.00           Nasional
                30.00
                                                             20.00           KUALITAS PENGELOLAAN
      Tingkat




                25.00




                                                                      Tren
                                                             15.00           SUMBER DAYA ALAM
                20.00                                                        SULUT
                                                             10.00
                15.00                                                        TREN KUALITAS
                                                             5.00
                10.00                                                        PENGELOLAAN SUMBER
                                                             0.00            DAYA ALAM Nasional
                 5.00                                        -5.00
                                                                             TREN KUALITAS
                 0.00                                        -10.00          PENGELOLAAN SUMBER
                        2004    2005   2006    2007   2008                   DAYA ALAM SULUT
                                       Tahun




  Indikator: persentasi luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan
  kritis dan persentase terumbu karang dalam keadaan baik
                                                                                             12
Indikator IV
Relevansi
-   Tren peningkatan kualitas SULUT relatif lebih baik dibandingkan
    dengan tren nasional.
Efektivitas:
-   Mulai tahun 2007 tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya alam
    dan lingkungan mengalami peningkatan yang cukup signifikan;
-   Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya terumbu karang
    dalam keadaan baik
Rekomendasi
-   Sistem pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang cukup berhasil
    melalui DPTNB yang melibatkan Pemerintah, Perguruan Tinggi,
    Pengusaha dan masyarakat dapat dijadikan contoh.
Tingkat Kesejahteraan Sosial


                        Tingkat Kesejahteraan Sosial
                                                       TINGKAT
                                                       KESEJAHTERAAN SOSIAL
  96.00                                       1
                                                       Nasional
  95.00                                                TINGKAT
                                              0.5
                                                       KESEJAHTERAAN SOSIAL
  94.00
                                                       SULUT
                                              0
  93.00                                                TREN TINGKAT
                                              -0.5     KESEJAHTERAAN SOSIAL
  92.00                                                Nasional
  91.00                                       -1       TREN TINGKAT
          2004   2005   2006   2007    2008            KESEJAHTERAAN SOSIAL
                                                       SULUT


                                                                      14
Indikator V
Relevansi:
-   Secara umum tingkat kesejahteraan di SULUT lebih baik dari rata-
    rata nasional.
-   Secara nasional peningkatan tingkat kesejahteraan sosial mulai
    membaik sejak tahun 2006, sedangkan SULUT mulai membaik
    tahun 2007
Efektivitas:
-   Tingkat Kesejahteraan Sosial di SULUT sempat menurun di tahun
    2006 akibat adanya kenaikan BBM di tahun 2005. Namun mulai
    tahun 2007 kembali mengalami peningkatan;
-   Dampak kenaikkan BBM menyebabkan meningkatkan TPT dan
    Penduduk miskin;
Rekomendasi:
-   Untuk mempercepat laju peningkatan kesejahteraan sosial,
    teristimewa untuk menurunkan TPT dan penduduk miskin, perlu
    diciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan
    agroindustri.
Indikator Spesifik dan Menonjol
                             Tingkat Penganguran Terbuka

       16.00                                         50
       14.00                                         40               Tingkat pengangguran
                                                     30               terbuka Nasional
       12.00
                                                     20               Tingkat pengangguran




                                                           Tren TPT
       10.00
                                                     10               terbuka SULUT
 TPT




        8.00
                                                     0                Tren TPT Nasional
        6.00
                                                     -10
        4.00                                         -20              Tren TPT SULUT
        2.00                                         -30
        0.00                                         -40
               2004   2005     2006    2007   2008
                               Tahun
Persentase Penduduk Miskin

             20                              0.2
                                             0.15                    Persentase penduduk




                                                     Tren Penduduk
% Penduduk




             15                              0.1                     miskin Nasional




                                                         Miskin
  Miskin




                                             0.05                    Persentase penduduk
             10
                                             0                       miskin SULUT
             5                               -0.05
                                                                     Tren Kemiskinan
                                             -0.1
                                                                     Nasional
             0                               -0.15
                                                                     Tren Kemiskinan
                  2004 2005 2006 2007 2008
                                                                     SULUT
                          Tahun
Pencapaian Sasaran
                                                       Target    Target
                 2004   2005   2006    2007    2008    RPJMD    RPJMN1
                                                        2010      009

Pertumbuhan
                 4.26   4.90   6.18    6.47    7.56     6.57      6.6
Ekonomi


Tkt
                 10.91 14.40   14.62   12.35   10.65    6.50      5.1
Pengangguran


Tkt Kemiskinan   8.93   9.34   10.76   11.42   10.1     6.00      8.2



IPM              73.4   74.2   74.4    74.68   75.16
Kesimpulan
Relevansi:
-Pencapaian Indikator Outcomes untuk Tingkat Kualitas
 SDM, Penegelolaan SDA, Kesejahteraan Rakyat di
 SULUT lebih baik dari rata-rata tingkat nasional;
-Tingkat Pelayanan Publik Sulut masih di bawah rata-rata
 nasional, namun dalam beberapa tahun terakhir terus
 mengalami peningkatan sesuai dengan tren nasional
-Tingkat pembangunan ekonomi memiliki pola berbeda
 dengan tingkat nasional. Namun ini lebih disebabkan
 oleh faktor inflasi
-> Jadi secara umum dapat disimpulkan Pembangunan
 Daerah di SULUT relatif sudah relevan dengan di tingkat
 Nasional
Efektivitas:
• Kecuali indikator pembangunan ekonomi yang selalu
  berfluktuasi, indikator lainnya selalu mengalami
  peningkatan sejak periode tahun 2006-2007;
• Ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan di
  Sulawesi Utara relatif sudah efektif.
• Namun perlu ada upaya untuk mempercepat penurunan
  angka TPT dan penduduk miskin.
Quesioner (diisi tim EKPD Prov)

                               Sangat   Tinggi   Sedang Rendah Sangat
           Item                Tinggi                          rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
                                                   X
Tingkat Kualitas SDM
                                         X
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
                                                   X
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
                                         X
Tingkat Kesejahteraan Sosial
                                                   X
Terima Kasih




               22

Más contenido relacionado

Similar a SulutSejahtera

HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARATEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAHEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENG...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI TENG...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI TENG...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENG...EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARATEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATANEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANEKPD
 

Similar a SulutSejahtera (8)

HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENG...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI TENG...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI TENG...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENG...
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 

Más de EKPD

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahEKPD
 

Más de EKPD (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 

Último

bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 

Último (20)

bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 

SulutSejahtera

  • 1.
  • 2. Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah 1. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berbudaya 2. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berdaya Saing 3. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Sejahtera Sulut Indonesia (RPJMD) (RPJMN) Kondisi Awal Sasaran Kondisi Sasaran (2004) (2010) Awal (2009) (2004) Tkt. Kemiskinan (%) 8.93 6.00 16.7 8.2 Tkt Pengangguran 10.91 6.50 9.9 5.1 (%) Pertumbuhan 4.26 6.57 5.0 6.6 Ekonomi (%) 2
  • 3. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Tingkat Pelayanan Publik 60.00 80.00 TINGKAT PELAYANAN 70.00 Tren Tingkat P elayana 50.00 PUBLIK DAN DEMOKRASI Tingkat P elayanan 60.00 Nasional 40.00 50.00 TINGKAT PELAYANAN 30.00 40.00 PUBLIK DAN DEMOKRASI SULUT 30.00 20.00 TREN TINGKAT 20.00 PELAYANAN PUBLIK DAN 10.00 DEMOKRASI Nasional 10.00 0.00 0.00 TREN TINGKAT 2004 2005 2006 2007 2008 PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI SULUT Tahun Hanya menggunakan 2 indikator (% aparat minimal sarjana & jml kab/kota memiliki pelayanan satu atap) Indikator I
  • 4. Relevansi: - Baik di tingkat nasional maupun provinsi menunjukkan tren yang meningkat, berarti Relevan, walaupun pencapaian secara nasional di tahun 2008 lebih baik dari SULUT; - Lebih dominan ditentukan oleh penambahan jmlh kab/kota yang memiliki pelayanan satu atap - Lebih rendahnya nilai tingkat pelayanan publik di SULUT dibandingkan dengan tingkat nasional, karena adanya beberapa pemekaran, dan daerah pemekaran baru rata-rata belum mempunyai kantor pelayanan satu atap. Efektivitas: - Adanya kenaikan nilai tingkat pelayanan publik dari tahun ketahun menunjukkan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan Rekomendasi: - Kualitas pelayanan pada kantor pelayanan satu atap perlu untuk terus ditingkatkan
  • 5. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia 83.00 2.00 82.00 1.50 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Nasional 81.00 Tren Tingkat Kualitas 1.00 Tingkat Kualitas TINGKAT KUALITAS SUMBER 80.00 DAYA MANUSIA SULUT 0.50 TREN TINGKAT KUALITAS 79.00 SUMBER DAYA MANUSIA 0.00 Nasional 78.00 TREN TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA -0.50 SULUT 77.00 76.00 -1.00 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Pendidikan (Angka Partisipasi Murni SD/MI, Angka Putus Sekolah, Angka Melek Huruf, Proporsi Guru Layak Mengajar), Kesehatan (Prevalensi Gizi kurang & buruk, proporsi tenaga kesehatan), kependudukan (proporsi penduduk berKB dan laju pertumbuhan penduduk) 5 Indikator II
  • 6. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia 76 1.40 74 1.20 1.00 IPM Nasional Tren IPM 72 0.80 IPM SULUT IPM 70 0.60 Tren IPM Nasional 68 0.40 Tren IPM SULUT 66 0.20 64 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun 6 Indikator II
  • 7. Relevansi: - Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia di Sulawesi Utara relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional - Baiknya tingkat kualitas SDM Sulut juga ditunjukkan oleh nilai IPM (HDI) yang berada di peringkat 2 nasional Efektivitas: - Nilai Tingkat Kualitas SDM SULUT mulai tahun 2005 terus mengalami peningkatan. Permasalahan: - Disparitas kualitas SDM di Sulut masih (IPM -> Manado peringkat 13, Bolmong Selatan peringkat 282); Rekomendasi: - Perlu diberikan prioritas pembangunan SDM untuk yang masih terkebelakang (masyarakat pesisir);
  • 8. Tingkat Pembangunan Ekonomi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 38.00 10.00 37.00 Tren Tingkat Pertumbuhan TINGKAT PEMBANGUNAN 5.00 Tingkat Pertumbuhan 36.00 EKONOMI Nasional 35.00 0.00 TINGKAT PEMBANGUNAN 34.00 EKONOMI SULUT 33.00 -5.00 TREN TINGKAT 32.00 PEMBANGUNAN -10.00 EKONOMI Nasional 31.00 TREN TINGKAT 30.00 -15.00 PEMBANGUNAN EKONOMI SULUT 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun 8 Indikator III
  • 9. Beberapa Catatan: • hanya mengagregasi 4 indikator pendukung yaitu : laju pertumbuhan ekonomi, persentase ekspor terhadap PDRB, Persentase output manufaktur terhadap PDRB dan laju inflasi. • Indikator persentase output UMKM terhadap PDRB tidak termasuk dalam perhitungan karena ketidak tersediaan data; • indikator persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA maupun PMDN, tidak dimasukkan dalam perhitungan karena data yang ada terlalu berfluktuatif dimana nilainya ada yang sangat besar sehingga jika dimasukkan dalam perhitungan akan mendominasi peran indikator lainnya. • Pola perubahan dipengaruhi secara signifikan oleh laju inflasi • Perlu ada standarisasi pengukuran indikator.
  • 10. Laju Inflasi 20.00 18.72 18.00 16.00 14.00 13.10 12.00 10.50 11.06 10.00 10.13 9.71 8.00 6.00 6.10 6.00 4.69 5.09 4.00 2.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional 6.10 10.50 13.10 6.00 11.06 Sulut 4.69 18.72 5.09 10.13 9.71 T in g k a t P e rtu m b u h a n E k o n o m i 38.00 10.00 37.00 Tren Tingkat Pertumbuhan TING K A T P E M B A NG UNA N 5.00 Tingkat Pertumbuhan 36.00 E K O NO M I Nas ional 35.00 0.00 TING K A T P E M B A NG UNA N 34.00 E K O NO M I S U LUT 33.00 -5.00 TRE N TING K A T 32.00 P E M B A NG U NA N -10.00 E K O NO M I Nas ional 31.00 TRE N TING K A T 30.00 -15.00 P E M B A NG U NA N E K O NO M I S U LUT 2004 2005 2006 2007 2008 Ta hun
  • 11. Relevansi: - Trend tingkat pertumbuhan ekonomi SULUT dibandingkan Nasional sering tidak sejalan. Pada saat laju pertumbuhan ekonomi Nasional meningkat, malahan SULUT melambat, demikian juga sebaliknya. - Faktor tingkat Inflasi menjadi faktor dominan Efektivitas: - Perekonomian SULUT memburuk pada tahun 2005 dan 2007, akibat adanya kenaikan BBM, namun tahun 2008 kembali membaik; Rekomendasi: - Perlu mempercepat pembangunan sumber-sumber tenaga listrik baru dan meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong investasi baik PMA maupun PMDN - Perlu mempermudah kegiatan berinvestasi, lebih khusus untuk meningkatkan jumlah industri pengolahan hasil pertanian (agroindustry) sehingga dapat meningkatkan output manufaktur yang menggunakan sumberdaya yang tersedia di daerah serta dapat menyerap tenaga kerja untuk dapat menekan tingkat pengangguran di daerah ini. - Perlu dikaji penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi
  • 12. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Tingkat Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam 45.00 40.00 40.00 35.00 KUALITAS PENGELOLAAN 35.00 30.00 SUMBER DAYA ALAM 25.00 Nasional 30.00 20.00 KUALITAS PENGELOLAAN Tingkat 25.00 Tren 15.00 SUMBER DAYA ALAM 20.00 SULUT 10.00 15.00 TREN KUALITAS 5.00 10.00 PENGELOLAAN SUMBER 0.00 DAYA ALAM Nasional 5.00 -5.00 TREN KUALITAS 0.00 -10.00 PENGELOLAAN SUMBER 2004 2005 2006 2007 2008 DAYA ALAM SULUT Tahun Indikator: persentasi luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dan persentase terumbu karang dalam keadaan baik 12 Indikator IV
  • 13. Relevansi - Tren peningkatan kualitas SULUT relatif lebih baik dibandingkan dengan tren nasional. Efektivitas: - Mulai tahun 2007 tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan mengalami peningkatan yang cukup signifikan; - Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya terumbu karang dalam keadaan baik Rekomendasi - Sistem pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang cukup berhasil melalui DPTNB yang melibatkan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Pengusaha dan masyarakat dapat dijadikan contoh.
  • 14. Tingkat Kesejahteraan Sosial Tingkat Kesejahteraan Sosial TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL 96.00 1 Nasional 95.00 TINGKAT 0.5 KESEJAHTERAAN SOSIAL 94.00 SULUT 0 93.00 TREN TINGKAT -0.5 KESEJAHTERAAN SOSIAL 92.00 Nasional 91.00 -1 TREN TINGKAT 2004 2005 2006 2007 2008 KESEJAHTERAAN SOSIAL SULUT 14 Indikator V
  • 15. Relevansi: - Secara umum tingkat kesejahteraan di SULUT lebih baik dari rata- rata nasional. - Secara nasional peningkatan tingkat kesejahteraan sosial mulai membaik sejak tahun 2006, sedangkan SULUT mulai membaik tahun 2007 Efektivitas: - Tingkat Kesejahteraan Sosial di SULUT sempat menurun di tahun 2006 akibat adanya kenaikan BBM di tahun 2005. Namun mulai tahun 2007 kembali mengalami peningkatan; - Dampak kenaikkan BBM menyebabkan meningkatkan TPT dan Penduduk miskin; Rekomendasi: - Untuk mempercepat laju peningkatan kesejahteraan sosial, teristimewa untuk menurunkan TPT dan penduduk miskin, perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan agroindustri.
  • 16. Indikator Spesifik dan Menonjol Tingkat Penganguran Terbuka 16.00 50 14.00 40 Tingkat pengangguran 30 terbuka Nasional 12.00 20 Tingkat pengangguran Tren TPT 10.00 10 terbuka SULUT TPT 8.00 0 Tren TPT Nasional 6.00 -10 4.00 -20 Tren TPT SULUT 2.00 -30 0.00 -40 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun
  • 17. Persentase Penduduk Miskin 20 0.2 0.15 Persentase penduduk Tren Penduduk % Penduduk 15 0.1 miskin Nasional Miskin Miskin 0.05 Persentase penduduk 10 0 miskin SULUT 5 -0.05 Tren Kemiskinan -0.1 Nasional 0 -0.15 Tren Kemiskinan 2004 2005 2006 2007 2008 SULUT Tahun
  • 18. Pencapaian Sasaran Target Target 2004 2005 2006 2007 2008 RPJMD RPJMN1 2010 009 Pertumbuhan 4.26 4.90 6.18 6.47 7.56 6.57 6.6 Ekonomi Tkt 10.91 14.40 14.62 12.35 10.65 6.50 5.1 Pengangguran Tkt Kemiskinan 8.93 9.34 10.76 11.42 10.1 6.00 8.2 IPM 73.4 74.2 74.4 74.68 75.16
  • 19. Kesimpulan Relevansi: -Pencapaian Indikator Outcomes untuk Tingkat Kualitas SDM, Penegelolaan SDA, Kesejahteraan Rakyat di SULUT lebih baik dari rata-rata tingkat nasional; -Tingkat Pelayanan Publik Sulut masih di bawah rata-rata nasional, namun dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan sesuai dengan tren nasional -Tingkat pembangunan ekonomi memiliki pola berbeda dengan tingkat nasional. Namun ini lebih disebabkan oleh faktor inflasi -> Jadi secara umum dapat disimpulkan Pembangunan Daerah di SULUT relatif sudah relevan dengan di tingkat Nasional
  • 20. Efektivitas: • Kecuali indikator pembangunan ekonomi yang selalu berfluktuasi, indikator lainnya selalu mengalami peningkatan sejak periode tahun 2006-2007; • Ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Utara relatif sudah efektif. • Namun perlu ada upaya untuk mempercepat penurunan angka TPT dan penduduk miskin.
  • 21. Quesioner (diisi tim EKPD Prov) Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat Item Tinggi rendah Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi X Tingkat Kualitas SDM X Tingkat Pembangunan Ekonomi X Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup X Tingkat Kesejahteraan Sosial X