Evaluasi Kinerja Pembangunan Sulbar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-
Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Laporan ini
dibuat sebagai pertanggungjawaban akhir tahun dari Tim Peneliti Independen
Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam melakukan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah (EKPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat ini bertujuan
untuk mengetahui capaian pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis
pembangunan daerah dan untuk mengetahui manfaat hasil pembangunan yang telah
dirasakan oleh warga masyarakat. Dengan kata lain, sesuai dengan indikator capaian
yang diharapkan oleh Bappenas maka tim peneliti berharap agar hasil penelitian ini
menyajikan hasil analisis mengenai relevansi dan efektivitas pembangunan daerah di
Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, penyeragaman metode evaluasi yang digunakan
diharapkan agar hasil evaluasi ini dapat disandingkan dengan hasil yang telah dicapai
oleh provinsi lainnya di Indonesia sehingga dapat diperoleh agregasi hasil EKPD secara
nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan
kontribusi dalam pelaksanaan hingga tersusunnya laporan EKPD Provinsi Sulawesi
Barat ini. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada Deputi EKPD Bappenas
yang memberikan kepercayaan kepada tim peneliti UNM dalam melakukan tugas ini.
Begitu pula terima kasih disampaikan kepada tim peneliti yang telah bekerja keras
melakukan penelitian hingga selesainya laporan dibuat. Akhirnya, saya berharap agar
kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin di masa akan datang.

Makassar, 17 Desember 2009
Rektor Universitas Negeri Makassar,

Prof. DR. H. Arismunandar, M.Pd.

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
1. 1 Latar Belakang dan Tujuan ................................................... 1
1. 2 Keluaran ............................................................................... 2
1. 3 Metode .................................................................................. 2

BAB II HASIL EVALUASI ....................................................................... 5
2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK .......................................... 7
2.1.1 Capaian Indikator ......................................................... 7
2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ....... 11
2.1.3 Rekomendasi kebijakan ............................................... 11
2.2 TINGKAT KEHIDUPAN DEMOKRASI .................................. 12
2.3 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ............... 22
2.4 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI ................................ 46
2.5 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ............ 61
2.6 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT ................................ 66

BAB III KESIMPULAN ............................................................................ 76

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1 INDIKATOR HASIL TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI
SULAWESI BARAT ........................................................................... 8

TABEL 2 TINGKAT PENDIDIKAN APARAT PROVINSI SULAWESI BARAT .. 9

TABEL 3 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI
PROVINSI SULAWESI BARAT DAN NASIONAL .......................... 10

TABEL 4 INDIKATOR HASIL TINGKAT DEMOKRASI DI PROVINSI
SULAWESI BARAT .......................................................................... 13

TABEL 5 INDIKATOR OUTCOME TINGKAT DEMOKRASI DI PROVINSI
SULAWESI BARAT ........................................................................... 19

TABEL 6 JUMLAH GURU, MURID DAN SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI
BARAT ............................................................................................... 35

TABEL 7 PERKEMBANGAN JUMLAH AKSEPTOR KB DAN PERSENTASE
PENDUDUK VER-KB DI PROVINSI SULAWESI BARAT ................ 40

TABEL 8 DAFTAR PERKEMBANGAN PENDUDUK PROVINSI SULAWESI
BARAT .............................................................................................. 41

TABEL 9 INDIKATOR TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI
PROVINSI SULAWESI BARAT ........................................................ 42

TABEL 10 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT ....................................... 43

TABEL 11 DAFTAR LAJU INFLASI PROVINSI SULAWESI BARAT .......... 51

TABEL 12 DAFTAR NILAI TUKAR PETANI PROVINSI SULAWESI BARAT 53

TABEL13 DAFTAR PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN
PENANAMAN MODAL ASING PROVINSI SULAWESI BARAT .. 54

TABEL14 PANJANG JALAN NEGARA, PROVINSI DAN
KABUPATENPROVINSI SULAWESI BARAT ................................. 55

TABEL15 INDIKATOR HASIL TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
PROVINSI SULAWESI BARAT .................................................... 57

TABEL16 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT PEMBANGUNAN
EKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT ................................ 58

TABEL17 INDIKATOR HASIL KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM PROVINSI SULAWESI BARAT ............................................. 62

iv

TABEL18 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT KUALITAS SUMBER
DAYA ALAM PROVINSI SULAWESI BARAT .............................. 63

TABEL19 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI
SULAWESI BARAT .......................................................................... 71

TABEL 20 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI
SULAWESI BARAT …………………………………………….. ......... 71

TABEL 21 INDIKATOR HASIL TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT DI
PROVINSI SULAWESI BARAT ....................................................... 72

TABEL 22 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT KESEJAHTERAAN
RAKYAT PROVINSI SULAWESI BARAT ..................................... 73

v

1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Pada hakikatnya pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik

dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang

undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa

pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menentukan kebijakan dan

program pembangunan di daerah masing-masing, termasuk melakukan penilaian atau

evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 ini dilaksanakan untuk

menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-

2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah

mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan

manfaat dari pembangunan daerah tersebut.

Secara kuantitatif, evaluasi ini akan menyajikan informasi penting yang berguna

sebagai bahan acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pengambil

kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah

dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi ini juga digunakan sebagai rekomendasi bagi

pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan keunggulan daya saing daerahnya

berbasis potensi dan kompetensi lokal yang dimiliki. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi

dasar pijakan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah

1

2

untuk periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

dan Dana Dekonsentrasi (DEKON).

1.2. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi:

Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di provinsi Sulawesi

Barat,

Tersusunnya hasil analisis evaluasi kinerja pembangunan di provinsi Sulawesi Barat

sesuai sistematika buku panduan

1.3. Metode

Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil

adalah sebagai berikut:

(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang

memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).

(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung

dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.

(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak

dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.

(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif,

maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu

menjadi (100 persen) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh

adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka

sskesejahteraan sosialnya semakin rendah.

3

(5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi

jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya). Contoh untuk indikator

tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:

• persentase penduduk miskin

• tingkat pengangguran terbuka

• persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

• presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia

• presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial

Dalam menilai kinerja pembangunan daerah tentang sejauhmana keberhasilan,

kemajuan dan peningkatan pembangunan oleh pemerintah daerah digunakan dua

pendekatan. Adapun pendekatan yang dimaksudkan di sini adalah Relevansi dan

Efektivitas.

Relevansi digunakan untuk menganalisis sekaligus mengetahui bagaimana tujuan

dan sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama

dan atau tantangan yang ada. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat dari

adanya keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi Sulawesi

Barat dengan pembangunan nasional. Selain itu, ingin pula diketahui apakah tren capaian

pembangunan daerah sejalan dan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.

Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil

dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan

provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah ini

membaik dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan

capaian pembangunan pada tahun sebelumnya.

Dalam melakukan kegiatan penelitian sampai pada penyusunan laporan, maka

tentu saja dibutuhkan metode atau teknik pengumpulan data dan informasi yang sesuai

4

dengan fokus kajian dan lokus penelitian. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

Pengamatan langsung

Teknik ini digunakan untuk melakukan observasi atau pengamatan langsung

kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, di antaranya

dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan

lainnya yang terjadi di wilayah provinsi Sulawesi Barat.

Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui kegiatan FGD (focused group discussion) dengan

pemangku kepentingan pembangunan daerah dan pengambil kebijakan dengan cara

menghadirkan seluruh SKPD dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk

membahas dan mengkaji beberapa masalah terkait dengan kinerja pembangunan

daerah, hambatan, tantangan dan kelemahannya, kekuatan dan potensi sumber

dayanya, serta hal-hal lain yang menjadi “strong point” pembangunan daerah Provinsi

Sulawesi Barat. Dalam kegiatan ini, Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi

yang berfungsi untuk menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. Hasil diskusi

sekurang-kurangnya dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kepentingan

pembangunan daerah dan pengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan

pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.

Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data dan informasi yang telah tersedia pada instansi

pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

terkait.

5

BAB II
HASIL EVALUASI

Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara 0o12' – 3o38’

Lintang Selatan dan 118o43'15’’ – 119o54'3’’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan

Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan Selat Makassar di sebelah barat. Batas

sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat menaungi 5 daerah tingkat II dengan wilayah berstatus Kabupaten. Dari 5

Kabupaten tersebut, di dalamnya terdapat 66 wilayah Kecamatan, 602 Desa/Kelurahan

pada tahun 2008. Penduduk Sulawesi Barat berdasarkan hasil Proyeksi Badan Pusat

Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 berjumlah 1.032.256 jiwa yang tersebar di 5

kabupaten, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 361.342 jiwa mendiami Kabupaten

Polewali Mandar.

Perlu dipahami bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan Provinsi yang baru

terbentuk sekitar lima tahun yang lalu. Oleh karena itu, dengan menyandang status

sebagai Provinsi baru, maka tentu saja Sulawesi Barat membutuhkan dukungan dari

segenap komponen, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat secara keseluruhan

dalam rangka melakukan percepatan pembangunan di segala bidang. Dalam

merealisasikan hal tersebut, maka hal mutlak yang harus dilakukan dan dibudayakan

adalah prinsip kerja keras dan kerjasama yang bertujuan untuk menghilangkan predikat

daerah tertinggal yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat, dan mempercepat

pemenuhan hak dasar masyarakat.

Memasuki tahun kelima Sulawesi Barat berdiri, pembangunan dari sektor

perekonomian dirasakan semakin membaik. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan

ekonomi yang terus mengalami peningkatan selama periode 2004-2008. Pada tahun

5

6

2008, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat mencapai 8,54 persen dan

merupakan peningkatan kinerja perekonomian tertinggi selama periode tersebut. Selain

itu, kinerja perekonomian Sulawesi Barat jauh lebih baik bila dibandingkan dengan

nasional yang hanya tumbuh sekitar 6,06 persen pada tahun yang sama. Kondisi tenaga

kerja di Sulawesi Barat yang tercermin melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

juga mengalami peningkatan.

Selama kurun waktu 2006-2008 TPAK meningkat dengan kisaran antara 61-67

persen setiap tahunnya. Sedangkan tingkat pengangguran pada tahun 2008 mengalami

penurunan menjadi 4,57 persen setelah tahun sebelumnya mencapai 5,45 persen.

Bahkan pada tahun 2009 mencapai nilai 3,89 persen. Namun, tekanan yang terjadi akibat

tingginya harga minyak dunia berdampak terhadap meningkatnya harga bahan bakar

minyak pada pertengahan tahun 2008 memberikan pengaruh yang cukup signifikan.

Terbukti dengan tingginya tingkat inflasi kota Mamuju pada pertengahan hingga akhir

tahun 2008. Laju inflasi pada bulan Mei 2008 sebagai respon terhadap shock kenaikan

BBM mencapai 3,04 persen. Inflasi tertinggi di sepanjang tahun terjadi pada bulan

Agustus dimana laju inflasi hingga mencapai 3,21 persen.

Potensi kekayaan sumber daya alam di daerah ini antara lain sektor pertanian,

khususnya lahan pertanian padi yang memiliki luas sekitar 56.000 ha dengan tingkat

produksi sekitar 312.000 ton per tahun. Selain itu, perkebunan kakao yang luasnya

150.000 ha dengan tingkat produksi 90.000 ton/tahun, yang sebagian besar dimiliki rakyat

sekitar 65 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Barat sekitar 1,9 juta jiwa. Pemerintah

provinsi Sulawesi Barat menggalakkan Gerakan Nasional Kakao untuk meningkatkan

produksi dan kualitas hasil dari 0,6 ton menjadi 2,5 - 3 ton/ha.

Sulawesi Barat juga memiliki potensi tambang, seperti Migas, batu bara, emas, biji

besi dan nikel. Khusus tambang Migas, kata gubernur, sudah ada lima perusahaan asing

yang melakukan kegiatan eksplorasi. Potensi lainnya adalah sektor perikanan yang

7

memiliki panjang pantai di Selat Makassar sekitar 670 Km dan sektor pariwisata yang

bisa menarik kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara.

Namun potensi kekayaan alam Sulawesi Barat belum dikelola dengan baik karena

salah satu kendala mendasar adalah masalah keterbatasan infrastruktur yang dimiliki. Di

provinsi Sulawesi Barat masih terdapat sekitar 19,03 persen warga masyarakat miskin

dan berangsur menurun hingga tahun 2009 yang mencapai nilai 15,29 persen.

Berdasarkan kondisi tersebut daerah ini masih menyandang sebagai salah satu kategori

daerah tertinggal di Indonesia.

2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK

2.1.1. Capaian Indikator

Pada dasarnya, pelayanan publik termasuk pelayanan dasar di Provinsi Sulawesi

Barat dapat dikatakan telah terlaksana dengan cukup baik, berlangsung pada jalur dan

arah yang benar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya serius pemerintah daerah

untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan upaya peningkatan

kualitas aparatur penyelenggara pelayanan publik melalui pendidikan dan latihan yang

sesuai dengan bidang tugas yang diemban.

Ada tiga hal yang menjadi lingkup pelayanan publik sebagai fokus sajian pada

laporan ini yakni tentang kasus korupsi, tingkat pendidikan aparat dan keberadaan kantor

pelayanan satu atap. Ketiga aspek tersebut disajikan dalam tabel 1.

8

TABEL 1
INDIKATOR HASIL TINGKAT PELAYANAN PUBLIK
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Indikator Capaian Tahun
Pendukung
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Hasil Persentase Jumlah
(Outcomes) kasus korupsi yang
tertangani 100 100 100 --- --- ---
dibandingkan dengan
yang dilaporkan
Presentase aparat
yang berijazah --- 69,44 63,06 72,84 72,84 72,84
minimal S1
Persentase jumlah
kabupaten/ kota yang
memiliki peraturan ---- ---- ---- ---- ---- ----
daerah pelayanan satu
atap

Sumber: Data BPS 2006-2009 Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam hubungannya dengan kasus pidana/perdata di Provinsi Sulawesi Barat dari

tahun 2004 hingga 2006 sedikitnya terdapat 963 kasus dimana terdapat 1 kasus korupsi

dan telah ditangani dengan baik (100 persen). Hingga tahun 2008 kasus cukup beragam

mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, pencurian/perampokan, hingga pembunuhan.

Dengan demikian, jika melihat persentase kasus khusunya kasus korupsi yang ditangani

dibandingkan yang dilaporkan, maka dapat dikatakan ditangani seluruhnya (100 persen).

Selanjutnya, tingkat pendidikan aparat yang berijazah minimal S1, dapat dikatakan

jumlahnya terbilang banyak atau lebih dari separuh jumlah pegawai negeri di provinsi

Sulawesi Barat, hal itu dapat dilihat pada tabel 2.

9

TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN APARAT PROVINSI SULAWESI BARAT

TINGKAT PENDIDIKAN APARAT
TAHUN S1/Dipl Dipl JUMLAH
S3 S2 IV I/II/III SLTA SLTP SD

2005 2 97 285 39 125 4 1 553
2006 3 74 389 145 125 3 0 739
2007 2 159 547 81 181 1 1 972
2008 2 159 547 81 181 1 1 972

Sumber: Data BPS 2006-2009 Provinsi Sulawesi Barat.

Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi yang baru terbentuk maka dalam

menyelenggarakan pemerintahannya belum mengacu pada sistem penyelenggaraan

pemerintahan dengan pelayanan satu atap. Salah satu faktor penyebabnya adalah

karena dalam jajaran pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat belum memiliki Peraturan

Daerah tentang pelayanan satu atap. Kaitannya dengan hal tersebut, pihak pemangku

kepentingan dan para pengambil kebijakan bertekad untuk dapat melahirkan Peraturan

Daerah tentang pelayanan satu atap dengan tujuan agar pelaksanaan pemerintahan dan

pelayanan publik dapat terkontrol dengan baik, dengan demikian setiap kegiatan akan

berjalan dengan baik pula. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar perbandingan

antara capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator

outcomes nasional dapat dilihat pada grafik dan tabel 3.

10

TABEL 3
INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT PELAYANAN PUBLIK
DI PROVINSI SULAWESI BARAT DAN NASIONAL

Capaian Tahun
NO Indikator Hasil (Outcomes)
2004 2005 2006 2007 2008

1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI 100 84,72 81,53 86,42 86,42
SULAWESI BARAT

TINGKAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL 74,62 74,08 76,96 75,01 76,19

2 TREN TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI -15,28 -3,77 6 0,00
PROVINSI SULAWESI BARAT

TREN TINGKAT PELAYANAN PUBLIK -0,72 3,89 -2,53 1,57
NASIONAL

Grafik Capaian Tingkat Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi
Barat Dibandingkan dengan Capaian Nasional,
Tahun 2004‐2009
120.00 10.00

Tren Capaian Indikator Outcome
Capaian Indikator Outcome

100.00 5.00

80.00 ‐

60.00 (5.00)

40.00 (10.00)

20.00 (15.00)

‐ (20.00)
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional 74.62 74.08 76.96 75.01 76.19
Sulbar 100.00 84.72 81.53 86.42 86.42
Tren Nasional (0.72) 3.89 (2.53) 1.57
Tren Sulbar (15.28) (3.77) 6.00 ‐

Relevansi

Tren tingkat pelayanan publik di provinsi Sulawesi Barat mulai sejalan dengan tren

nasional, meskipun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, relevansi arah

pembangunan dan penyediaan pelayanan publik di daerah ini cenderung membaik

bahkan laju peningkatannya di atas rerata nasional.

11

Efektivitas

Nilai capaian indikator efektivitas pelayanan publik menunjukkan tren yang agak

menurun. Hal ini merupakan dampak dari Sulawesi Barat menjadi provinsi baru, sehingga

sejumlah prakondisi yang diperlukan bagi penyediaan layanan publik dasar belum dapat

terpenuhi seketika, baik dilihat dari kesesuaian kompetensi sumber daya manusia

aparatur maupun penyediaan sarana dan prasarana vital yang dibutuhkan, termasuk

peraturan daerah satu atap yang masih diwacanakan. Namun, upaya pemerintah provinsi

bersama pemerintah kabupaten yang menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri

(UNHAS, UNM, STIALAN Makassar) merupakan bukti kesungguhan pemerintah dalam

membangun kapasitas (capacity building) di Provinsi Sulawesi Barat.

2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol

Sebagaimana yang disajikan dalam capaian indikator di atas jelas bahwa pada

dasarnya pelaksanaan pelayanan publik telah berjalan dengan cukup baik dan searah

dengan apa yang diharapkan secara nasional. Namun demikian, capaian indikator yang

ada bersifat semu bahkan dapat dikatakan belum ada indikator spesifik dan menonjol

seiring dengan kurangnya data pendukung untuk dianalisis.

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi nyata tingkat pelayanan publik yang masih kurang maka

direkomendasikan agar ada upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan

kualitas dan pemerataan penyebaran sumber daya aparaturnya di berbagai bidang dan

sektor pelayanan publik. Di samping itu, segera membuat peraturan daerah tentang

pelayanan satu atap agar penyediaan pelayanan publik berlangsung secara efisien,

efektif, ekonomis dan akuntabel.

12

2.2. TINGKAT KEHIDUPAN DEMOKRASI


Pada dasarnya, proses demokratisasi di Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan

telah berjalan dengan baik, berlangsung pada jalur dan arah yang benar yang ditunjukkan

dengan adanya transformasi menuju ke arah demokratisasi kehidupan sosial politik di

masyarakat. Beberapa masalah yang perlu diperhatikan adalah reformasi konstitusi yang

masih menyisakan persoalan.

Beberapa hal yang menjadi lingkup demokrasi adalah gender development index,

empowerment measurement dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Dalam hubungannya dengan kasus pidana/perdata di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun

2004 hingga 2006 sedikitnya terdapat 963 kasus dimana terdapat 1 kasus korupsi dan

telah ditangani dengan baik (100 persen). Hingga tahun 2008 kasus cukup beragam

mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, pencurian/perampokan, hingga pembunuhan.

Dengan demikian, jika melihat persentase kasus khusunya kasus korupsi yang ditangani

dibandingkan yang dilaporkan, maka dapat dikatakan ditangani seluruhnya (100 persen).

Untuk melihat bagaimana proses demokrasi dalam hal Gender Development Index (GDI),

Gender Empowerment Measurement (GEM), Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam

konteks Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,

dapat dilihat pada tabel 4.

13

TABEL 4
INDIKATOR HASIL TINGKAT DEMOKRASI

Indikator Hasil Indikator Capaian Tahun
(Outcomes) Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Gender Development
60,1 61,2 --- --- --- ---
Index (GDI)
TINGKAT Gender Empowerment
--- --- --- --- --- ---
DEMOKRASI Meassurement (GEM)
Tingkat partisipasi
politik masyarakat
dalam Pemilihan --- --- 100 --- --- ---
Kepala Daerah
Provinsi
Tingkat partisipasi
politik masyarakat
98,00 --- --- --- --- 98,02
dalam Pemilihan
Legislatif
Tingkat partisipasi
politik masyarakat 96,05 --- --- --- --- 96,16
dalam Pilpres

Sulawesi Barat sebagai provinsi yang baru terbentuk dalam menyelenggarakan

pemerintahan dan demokrasi telah berjalan dengan baik dilihat dari indikator yang diukur.

Begitu pula dalam masalah gender, yaitu konsep yang selalu berusaha membicarakan

masalah-masalah sosial antara jantina laki-laki dan perempuan secara imbang. Kalaupun

selama ini terkesan sepertinya membela dan mengutamakan perempuan serta selalu

memperjuangkan hak-hak perempuan, hal itu wajar karena memang secara kuantitas dan

kualitas kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk

menuju kesetaraan gender. Dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana (KB) Provinsi Sulawesi Barat 2009 - 2014 telah diprogramkan

Pengarusutamaan Gender sebagai berikut:

Pemberdayaan Perempuan

a) Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pendidikan, kesehatan, hukum,

ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi.

14

b) Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

tentang kesetaraan dan keadilan gender.

c) Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan (PP) di

provinsi dan kabupaten seperti Pusat Studi Perempuan/Gender, lembaga-lembaga

penelitian.

d) Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG di

tingkat Provinsi dan Kabupaten.

e) Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan

harapan perempuan sebagai bentuk partisipasi perempuan dalam proses

pembangunan.

Perlindungan & Pengendalian Hak-Hak Perempuan

a) Peningkatan upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak

kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan orang (trafiking) dan

penanggulangannya.

b) Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan

nasional dan daerah.

c) Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah.

d) Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi,

pornoaksi dan perdagangan orang (trafiking).

Program pengarusutamaan gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan

KB Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Analisis gender, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak

adanya dan sebab-musebah terjadinya ketidak setaraan dan ketidakadilan gender

termasuk pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis gender meliputi identifikasi

kesenjangan antara jantina laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, peran,

15

kontrol dan manfaat dari program dan kebijakan pembangunan dalam berbagai aspek

kehidupan. Pemecahan masalah yang dihasilkan dalam analisis gender diwujudkan

dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pemberdayaan

perempuan di Provinsi Sulawesi Barat.

b. Upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), tentang pengarusutamaan gender

pada lembaga dan instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah untuk mewujudkan

pembangunan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sulawesi Barat.

c. Indikator kesetaraan dan keadilan gender adalah kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) yang dirumuskan dalam Human Development Indeks (HDI), Gender-related

Development Indeks (GDI), serta Gender Empowerment Measurement (GEM) tentang

partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, yang

diukur dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Fenomena ketimpangan fungsi masyarakat dalam struktur sosial, ekonomi dan

politik telah mengekang hak ataupun kemerdekaan individu dalam mengekspresikan

dinamika hidupnya. Hal itu dapat dianalogikan dengan wacana yang berkaitan dengan

perempuan. Wacana yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan

cenderung dilihat sebagai korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam

masyarakat. Perlakuan terhadap perempuan yang tidak apresiatif dalam interaksi sosial

dengan komunitas telah menjadi tren diskusi dan perbincangan di antara para pengamat

dan pemerhati sosial, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat.

Benar atau tidaknya anggapan di atas memang relatif dan belum tentu menjadi

suatu realitas dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Barat. Akan tetapi dalam cuplikan

sejarah peradaban masyarakat lokal gambaran perlakukan terhadap perempuan memang

tidaklah menggembirakan atau bahkan dapat dikatakan buram dan kelabu. Bentuk-

bentuk peradaban masyarakat yang menjustifikasi fenomena ketertindasan perempuan

16

itu tergambar dalam fragmentasi sejarah dengan adanya seorang pahlawan perempuan

di Proinsi Sulawesi Barat bernama I Depu Maraddia Mandar.

Namun, kisah-kisah perlakuan kelam terhadap perempuan dalam sejarah local

adalah sebatas kisah lama yang sudah tenggelam di telan waktu. Pada intinya, gerakan

yang melibatkan kaum perempuan ini bangkit dalam rangka untuk memperbaiki tatanan

pemerintahan sekaligus kultural masyarakat agar kondusif mencegah gejala ketimpangan

perlakuan antara perempuan dan laki-laki.

Beberapa gerakan dan upaya yang muncul di berbagai komunitas kelompok

masyarakat adalah sebagai upaya dalam peningkatan dan pemberdayaan perempuan.

Ketertinggalan perempuan dapat dilihat di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, angka

buta huruf /tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Secara

keseluruhan angka buta huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Barat

tahun 2006 adalah sekitar 12,51 persen dengan persentase buta huruf perempuan yang

sebesar 14,84 persen dibandingkan dengan laki-laki buta huruf sebesar 10,13 persen.

Dalam perencanaan kebijakan kesetaraan gender oleh Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat sangat penting memasukkan ke dalam Rencana Strategis Pemerintah

Provinsi dan Rencana Strategis SKPD yang ada dengan mengakomodasi aspek-aspek

pokok berikut:

a. Di sektor pendidikan diperlukan dukungan kebijakan di tingkat nasional maupun

daerah. Di sektor ini terdapat dua sub sektor yang bersifat strategis yaitu Departemen

Pendidikan Nasional yang bersifat umum dan dan melalui Departemen Agama yang

bersifat khusus keagamaan. Kebijakan di sektor pendidikan diharapkan mendukung

tiga institusi strategis di sektor ini, yaitu mekanisme pengarusutamaan gender di

sektor pendidikan, sensitisasi (sensitizing) kesetaraan gender pada organisasi yang

membuat kebijakan pendidikan dan sensitisasi kesetaraan gender pada organisasi

pendidikan. Di sub sektor pendidikan keagamaan strategi yang perlu dikedepankan

17

adalah memasukkan nilai kesetaraan/keadilan gender dalam undang-undang dan

atau peraturan keagamaan baik yang dibuat di pusat ataupun di daerah.

b. Di sektor kesehatan kebijakan kesetaraan/keadilan gender relatif lebih maju dibanding

sektor pendidikan dimana telah direkomendasikan kerjasama antara Departemen

Kesehatan dengan Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan

kebijakan dan program pengarusutamaan gender di sektor kesehatan. Dalam konsep

otonomi daerah kerjasama kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Departemen Kesehatan diperluas dengan melibatkan Departemen Dalam Negeri,

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lembaga-lembaga studi wanita.

Demikian pula di Provinsi Sulawesi Barat seharusnya jelas kordinasi program dan

implementasi kesetaraan gender pada setiap Satuan Kerja Perengkat Daerah (SKPD)

yang ada.

c. Di sektor ekonomi, menduduki posisi yang vital mengingat krisis yang diderita

Indonesia yang mempunyai dampak terbesar pada menurunnya kemampuan ekonomi

yang dikenal dengan meningkatnya tingkat kemiskinan sehingga memerlukan

kebijakan yang berkenaan dengan upaya kesetaraan gender di sektor ekonomi.

Mekanisme pelaksanaan kesetaraan gender dilaksanakan di tingkat nasional dan

daerah dengan penyelenggaraannya secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Ini nampak dengan jelas dengan lahirnya lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat dengan Perda Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong

Praja menetapkan organisasi perangkat daerahnya sehingga melahirkan Badan

Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam struktur kelembagaan di provinsi yang

tugas/pokok dan fungsinya adalah pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender.

Dalam melaksanakan kegiatan kesetaraan gender di daerah diharapkan membentuk

Tim Pengarus-Utamaan Gender (TPUG) atau Gender Maintreaming Committee, yang

18

anggotanya berasal dari unsur inti adalah Pemerintah Daerah, unsur Perguruan

Tinggi, unsur Organisasi Masyarakat (PKK, Aisiyah, Wanita Muslimah dan

semacamnya), dan LSM. Dari unsur inti seperti tersebut di atas dapat diperluas

dengan unsur Parlemen Daerah, Media Massa, Pelaku Usaha, dan Tokoh

Masyarakat. Melalui pembangunan kesetaraan gender yang dilaksanakan di bidang

pendidikan, kesehatan dan ekonomi ditujukan untuk melihat sejauh mana program

dan pelaksanaannya mencapai tujuan dalam meningkatkan pemberdayaan

perempuan khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

d. Di sektor pemerintahan dapat dilihat peran serta perempuan di eksekutif. Dengan

terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sesuai UU No. 26 Tahun 2006 dan selanjutnya

dengan lahirnya PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah,

maka oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Perda Nomor 22 Tahun 2008

melahirkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam struktur kelembagaan di

pemerintah daerah provinsi yang tugas/pokok dan fungsinya adalah program,

pelaksanaan, evaluasi kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan di Sulawesi

Barat.

Partisipasi masyarakat pada pesta politik cukup baik, hal ini dibuktikan pada

kegiatan pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden pada tahun 2004, dari jumlah pemilih

sebanyak 762,124, suara syah pada pemilihan anggota legislatif mencapai 98 persen dan

pada pemilihan Presiden 96,05 persen. Sementara itu, pada pemilu tahun 2009 yang

baru digelar, jumlah pemilih tetap (DPT) tercatat sebanyak 789.556. Dari 2.567 Tempat

Pemungutan Suara (TPS) hanya terdapat 595.060 orang pemilih. Dari jumlah itu pada

pemilihan anggota legislatif mencapai suara syah mencapai 98,02 persen sedangkan

pada pemilihan Presiden suara syah hanya mencapai 96,16 persen, dan khusus

pemilihan Bupati Kepala Daerah pada tahun 2006 mencapai 100 persen. Selanjutnya

capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes

nasional dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

19

TABEL 5
INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT DEMOKRASI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT DAN NASIONAL

Capaian Tahun
2004 2005 2006 2007 2008

1 TINGKAT DEMOKRASI DI PROVINSI 78,46 61,25 74,33 - -
SULAWESI BARAT

TINGKAT DEMOKRASI PUBLIK NASIONAL 61,81 63,22 63,55 63,95 -

2 TREN TINGKAT DEMOKRASI PUBLIK DI -21,94 21,36 - -

   TREN TINGKAT PELAYANAN PUBLIK 2.29 0,52 0,63 -
NASIONAL

Grafik Capaian Tingkat  Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat
Dibandingkan dengan Capaian Nasional,
Tahun 2004‐2009
90.00 25.00
Capaian Indikator Outcome

Tren Capaian Indikator Outcome
80.00 20.00
70.00 15.00
60.00 10.00
50.00 5.00
‐
40.00 (5.00)
30.00 (10.00)
20.00 (15.00)
10.00 (20.00)
‐ (25.00)
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional 61.81 63.22 63.55 63.95 ‐
Sulbar 78.46 61.25 74.33 0.00
Tren Nasional 2.29 0.52 0.63
Tren Sulbar (21.94) 21.36 ‐

Relevansi

Tren tingkat demokrasi di provinsi Sulawesi Barat sejalan dengan tren nasional,

meskipun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, relevansi pembangunan

politik yang demokratis berbasis partisipasi masyarakat cenderung lebih baik bahkan

peningkatannya di atas rerata nasional.

20

Efektivitas

Nilai capaian indikator efektivitas kehidupan demokrasi menunjukkan tren yang

agak konstan. Hal ini merupakan dampak dari Sulawesi Barat menjadi provinsi baru yang

didukung oleh keinginan warga masyarakatnya, sehingga membuka potensi persaingan

politik kekuasaan yang dinamis. Namun demikian, persentase tingkat partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan legislatif dan pilpres/pilgub cenderung sedikit menurun. Hal

ini disebabkan antara lain adanya kesadaran warga masyarakat dalam menentukan hak

dan kewajibannya, termasuk hak untuk memilih pemimpin yang dipercaya akan dapat

menjalankan amanah dalam membangun daerahnya.


Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam capaian indikator di atas bahwa pada

dasarnya pelaksanaan pelayanan publik dan demokrasi telah berjalan dengan baik dan

searah dengan apa yang diharapkan. Namun demikian, capaian indikator yang ada

bersifat variatif. Dalam konteks tingkat partisipasi politik misalnya, indikator hasil dalam

hal pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat mencapai angka 100 persen. Hal

tersebut jauh lebih menonjol jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan legislatif yang hanya mencapai angka 98,00 persen di tahun

2004 dan 98,02 pada tahun 2009. Sedangkan partisipasi politik masyarakat dalam

pemilihan presiden hanya mencapai 96,05 persen di tahun 2004 dan 96,16 persen pada

tahun 2009. Oleh karena itu, jelas bahwa capaian indikator spesifik dan menonjol adalah

tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik capaian indikator hasil berikut ini:

21

Grafik tersebut di atas memberikan gambaran bahwa tingkat partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat sangat tinggi. Salah

satu faktor penyebab tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat adalah semakin

membaiknya pola pikir dan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi. Atas dasar

kecerdasan berdemokrasi inilah sehingga mereka tidak mudah ditunggangi oleh berbagai

kepentingan, baik kepentingan pribadi (personal interest) tertentu maupun kepentingan

kelompok dan golongan. Masyarakat secara keseluruhan sadar bahwa partisipasi mereka

dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat setidaknya dapat memberikan

kontribusi positif terhadap peningkatan pembangunan daerah, khususnya dalam rangka

percepatan pembangunan di daerah yang selama ini dianggap terisolasi.

2.2.3. Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan demokrasi diarahkan pada perbaikan kinerja pembangunan yang

tidak bias gender, pemberdayaan sumber daya manusia secara merata dan terpadu;

peningkatan jumlah, kualitas dan kemerataan kelembagaan demokrasi antar daerah;

peningkatan partisipasi masyarakat secara individual maupun kolektif dalam mewujudkan

kehidupan demokrasi berbasis partisipasi masyarakat; revitalisasi institusi yang selama ini

mendukung proses politik yang demokratis berbasis partisipasi masyarakat; serta

22

peningkatan upaya penanganan dan pencegahan arogansi kelompok kepentingan yang

dominan berbasis etnis, agama atau adat (putra asli daerah, disingkat PAD) serta

gerakan separatis dan bawah tanah yang dapat merusak sendi kehidupan demokrasi.

Sedangkan upaya pemberdayaan perempuan diarahkan pada terbukanya kesempatan

bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang pembangunan dan

terwujudnya kesetaraan gender.

2.3. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA


Salah satu kunci sukses untuk meningkatkan daya saing adalah peningkatan

produktivitas. Peningkatan produktivitas dimaksud idealnya mencakup produktivitas

kapital, produktivitas pranata/kelembagaan dan produktivitas sumber daya manusia

(SDM). Produktivitas SDM merupakan suatu indikator yang memiliki dinamika paling

tinggi di antara ketiga jenis produktivitas tersebut. Tidak berlebihan untuk mengatakan

bahwa sesungguhnya produktivitas SDM memiliki role (peranan) dominan dalam upaya

peningkatan daya saing, sebab baik kapital maupun kelembagaan, semuanya digerakkan

oleh SDM. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang berkualitas semakin menjadi

tuntutan yang tak terelakkan. Hal itu akan menjadi penopang utama bagi pembangunan

di segala sektor secara mandiri dan berkeadilan serta menjadi jalan keluar bagi bangsa

Indonesia yang tengah didera krisis multidimensi. Berbagai upaya pun perlu dilakukan

untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Salah satu komponen dalam pembangunan

manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu wahana

untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Berkaitan dengan hal

tersebut pemerintah daerah provinsi Sulawesi Barat sangat konsisten dalam upaya

meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan disusunnya Program

Pembangunan Daerah (Propeda) Sulawesi Barat 2005 - 2010 yang menyebutkan bahwa

23

strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja bidang pendidikan di antaranya

adalah dengan melakukan perluasan dan pemerataan di dalam memperoleh pendidikan

yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara

berarti.

Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan

suatu daerah dan bangsa, baik dari segi ekonomi maupun sosial, karena keberhasilan

pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu parameter yang dapat

dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Pendidikan yang berkualitas merupakan panglima kemajuan suatu bangsa, sekaligus

sebagai starting point lahirnya peradaban yang maju dan unggul, Oleh karena itu

investasi di bidang ini seharusnya menjadi prioritas penting dalam pembangunan.

Persoalannya, kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, termasuk di provinsi

Sulawesi Barat masih belum memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia pada khususnya

dan masyarakat global pada umumnya. Faktor penyebabnya antara lain karena kurang

didukung oleh komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan yang memadai,

anggaran pemerintah yang terbatas, dan kepedulian sektor swasta kepada bidang

pendidikan tinggi kurang optimal. Oleh karena itu, kerjasama mutualisme antar berbagai

pihak secara sinergis untuk mengatasi keterbatasan anggaran penyelenggaraan

pendidikan perlu dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di

masa mendatang.

Dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional dan pencapaian visi

Sulawesi Barat sebagai provinsi ”malaqbi”, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi

Barat menguraikan program pembangunan pendidikan yang mengacu pada 8 program

pembangunan pendidikan jangka menengah 2006 – 2011 dalam Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), 2) Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, 3) Program Pendidikan Menengah, 4)

Program Pendidikan Tinggi, 5) Program Pendidikan Non-Formal, 6) Program Peningkatan

24

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

dan 8) Program Pembangunan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini bertujuan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi

pemerintah kabupaten untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan anak usia

dini yang diharapkan agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan

memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan

potensi yang dimiliki dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan

merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Secara lebih

spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk mendorong

upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti

Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat,

jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak

(TPA) atau berbentuk lain yang sederajat, dan jalur informal yang berbentuk

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam

rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara

optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Adapun kegiatan yang berkaitan dengan program pendidikan anak usia dini

adalah sebagai berikut:

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

Perintisan Lembaga PAUD

Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya PAUD

Meningkatkan kualitas pendidikan melalui TK dan lembaga PAUD

Peningkatan pelaksanaan koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi

25

2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatkan

akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau,

baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup SD termasuk SDLB, MI,

dan Paket A serta SMP, MTS, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7 -15 tahun

baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidak-tidaknya

sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititik beratkan pada:

(1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar

terutama melalui penjaringan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD

termasuk SDLB/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang

sederajat; (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama

dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan

meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan

bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sehubungan dengan program

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah:

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas;

Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar;

Penarikan kembali siswa putus sekolah (retrieval);

Penyediaan sarana pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan;

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik;

Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan sekolah berbasis masyarakat

(SBM);

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembinaan

pendidikan;

Peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan dasar;

26

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;

Peningkatan kualifikasi dan pelatihan guru berbasis kompetensi;

Pemberdayaan komite sekolah dan dewan pendidikan.

3. Program Pendidikan Menengah

Program ini bertujuan mendorong upaya peningkatan akses dan pemerataan

pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki-

laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup SMA,

SMK, MA dan Paket C. Program pendidikan menengah didorong untuk

mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara singnifikan

sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum

maupun kejuaruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang

tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Program Pendidikan menengah akan terdiri beberapa kegiatan yaitu:

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;

Penataan bidang keahlian pada dikmenjur;

Penyediaan layanan pendidikan umum dan kejuruan;

Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik;

Penerapan manajemen berbasis sekolah dan sekolah berbasis masyarakat;

Peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pendidikan;

Studi pelaksanaan program pendidikan 12 tahun;

Peningkatan penyelenggaraan sistem pengelolaan pendidikan;

Pengembangan model layanan alternatif pendidikan;

Pembinaan dan pengembangan teknologi dan informasi.

27

4. Program Pendidikan Tinggi

Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi

penduduk melalui program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan

Doktor, serta meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dalam

rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan Iptek, untuk

memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat

dan daya saing bangsa.

Program Pendidikan Tinggi terdiri dari beberapa kegiatan:

Pembangunan Universitas Sulawesi Barat;

Kerjasama penyediaan calon guru.

Kerjasama antara perguruan tinggi (seperti UNHAS, UNM, STIALAN Makassar)

dengan pemerintah daerah setempat baik di tingkat provinsi Sulawesi Barat

maupun di tingkat kabupaten.

5. Program Pendidikan Non-Formal

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-

laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan

formal guna mengembangkan potensi peserta dengan penekanan pada penguasaan

pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan

sepanjang hayat. Pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan

keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan

bervariasi.

Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program pendidikan non formal

adalah:

Penyediaan sasaran dan prasarana pendidikan peserta didik dan tenaga

kependidikan;

28

Penguatan satuan pendidikan nonformal;

Penyediaan subsidi/hibah, block grant/imbal swadaya;

Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan non formal oleh keluarga dan

masyarakat;

Penyediaan informasl pendidikan yang memadai;

Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan.

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas,

kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada

satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan

suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

menilai hasil pembelajaran dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada

mesyarakat; serta membangun komitmen secara profesional dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan, dan 2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas,

kompotensi dan propesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk

menunjung proses pendidikan pada satuan pendidikan, dengan kegiatan

peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik pendidikan formal maupun

pendidikan non-formal melalui berbagai pelatihan.

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga dan

mengembangkan tata pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan

koordinasi antar tingkat pemerintah, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi

29

dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Program manajemen layanan pendidikan terdiri dari beberapa kegiatan:

Peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan

pendidikan nasional melalui pelaksanaan koordinasi yang efektif;

Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya

pembangunan pendidikan;

Peningkatan efektivitas dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah

8. Program Pembangunan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca bahasa, sastra

Indonesia dan daerah, khususnya bahasa Mandar dalam masyarakat termasuk

peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan,

berbudaya, malaqbi dan mandiri. Adapun kegiatannya adalah:

Kampanye dan promosi budaya baca;

Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan sekolah;

Pembinaan dan pengembangan bahasa;

Pengembangan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah.

Pencapaian program Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat adalah

sebagai berikut:

1. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pada tahun 2007 bekerjasama dengan PT POS Persero Cabang Mamuju telah

dilaksanakan penyaluran dana Bantuan Operasional Siswa SD/MI/ yang sederajat

kepada 159.450 Siswa dan SMP/MTs yang sederajat kepada 42.053 siswa serta

pemberian BOS Buku SD/MI yang sederajat kepada 159.450 Siswa dan SMP/MTs

yang sederajat kepada 39.621 siswa.

30

2. Perluasan dan Peningkatan Mutu sekolah pada berbagai tingkatan

Mutu TK

Pada program kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu TK, Dinas Pendidikan

Nasional Provinsi Sulawesi Barat melalui dana Dekonsentrasi telah memberikan

Block Grant Pembangunan USB TK Pembina Kecamatan sebanyak 5 Unit pada lima

Kabupaten yang terdiri dari Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Kecamatan

Malunda Kabupaten Majene, Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara,

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, dan Kecamatan Mambi.

Pemberian Block Grant Alat Bermain TK sebanyak 40 TK swasta maupun negeri yang

ada di Provinsi Sulawesi Barat, dan Block Grant Peningkatan Mutu TK sebanyak 10

sekolah, dan dari dana APBD telah disalurkan 5 Paket Alat Peraga dan Praktek Siswa

Mutu SD

Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SD melalui dana Dekonsentrasi pada

tahun 2007 telah dilakukan Rehabilitasi Ruang kelas SD sebanyak 41 Sekolah yang

dibagi atas dana pemberian subsidi peningkatan mutu SD sebanyak 5 Sekolah

kepada 5 Kabupaten, dan dari dana APBD Dinas Pendidikan Nasional Provinsi

Sulawesi Barat telah memberikan bantuan pengadaan alat kelistrikan untuk 5 sekolah

yang daerahnya belum ada listrik, Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

sebanyak 10 paket, pelatihan MBS untuk 3 gugus, serta pengadaan Ijazah sebanyak

30.000 lembar.

Mutu SMP

Melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan Subsidi rehabilitasi Sekolah sebanyak 14

Paket yang diperuntukkan bagi 2 sekolah dengan kondisi rusak ringan dan rusak

berat pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

31

Subsidi pembinaan sekolah standar menjadi normal mandiri kepada 22 sekolah yang

terletak di 5 kabupaten, masing-masing 6 sekolah di Kabupaten Mamuju, 3 sekolah di

Kabupaten Majene,6 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, 6 sekolah di Kabupaten

Mamuju Utara, dan 2 sekolah di Kabupaten Mamuju Utara. Pemberian Subsidi Bea

Siswa SD-SMP sebanyak 14 Sekolah yang terletak di empat kabupaten yaitu 4

sekolah di Kabupaten Mamuju, 2 sekolah di Kabupaten Majene, 4 sekolah di

Kabupaten Polewali Mandar dan 4 sekolah di Kabupaten Mamuju Utara. Beasiswa

SMP terbuka untuk 200 orang pada lima Kabupaten yaitu: 5 sekolah untuk Kabupaten

Mamuju, 4 sekolah di Kabupaten Majene, 7 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, 2

sekolah di Kabupaten Mamasa dan 1 sekolah di Kabupaten Mamuju Utara.

Pemberian beasiswa bakat prestasi sebanyak 105 siswa yang tersebar di beberapa

sekolah di Kabupaten antara lain: 10 sekolah di Kabupaten Mamuju, 11 sekolah di

Kabupaten Majene, 4 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, 5 sekolah di Kabupaten

Mamasa, dan 1 sekolah di Kabupaten Mamuju Utara. Subsidi Pelaksanaan Lomba-

Lomba Tingkat Kabupaten, Pemberian Subsidi Pelaksanaan Operasional Tim Teknis

Kabupaten (TTK).

Dari dana APBD telah dilaksanakan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Pana dan SMP

Nosu yang terletak di Kabupaten Mamasa, pemberian Buku pelajaran sebanyak 20

paket.

Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Khusus dan Pendidikan Layanan khusus

melalui dana Dekonsentrasi telah menyalurkan bantuan beasiswa Tingkat Dasar

untuk 154 siswa kepada 3 Kabupaten yang terdiri dari 1 sekolah di Kabupaten

Mamuju, 4 sekolah di Kabupaten Majene, dan 2 sekolah di Kabupaten Polewali

Mandar; Beasiswa tingkat menengah untuk 8 siswa pada 2 kabupaten yang terdiri

dari 1 sekolah di Kabupaten Majene dan 1 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar;

32

subsidi pokja pendidikan layanan khusus untuk 2 sekolah; subsidi rintisan inklusif 1

sekolah, subsidi peralatan 6 sekolah; subsidi kurikulum KTSP 1 paket; subsidi

kegiatan kesiswaan 2 paket; subsidi rehabilitasi ruang kelas 3 unit; pembangunan unit

sekolah baru di Kabupaten Mamuju Utara 1 unit; subsidi operasional bengkel 4 paket;

subsidi ruang kelas baru 1 unit; subsidi buku sebanyak 1.285 eksemplar kepada 8

sekolah.

Mutu SMA dan SMK

Melalui dana dekonsentrasi telah dibangun 3 unit sekolah baru, pembangunan ruang

kelas baru sebanyak 25 unit, rehabilitasi ruang kelas SMA sebanyak 11 paket,

pembangunan laboratorium IPA 4 unit serta pembangunan laboratorium Komputer 2

unit, bantuan operasional manajemen mutu sebanyak 18 paket, bantuan SMA mandiri

1 paket. Dari dana APBD 2007 telah disalurkan bantuan buku pelajaran sebanyak

1.500 eks, pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMA 3 paket. dan melalui dana

dekonsentrasi telah diberikan bantuan khusus murid kepada 620 siswa yang terdiri

dari 114 siswa SMK di Kabupaten Mamuju, 93 siswa di Kabupaten Majene, 310 siswa

di Kabupaten Polewali Mandar, dan 103 siswa di Kabupaten Mamasa serta

pemberian bantuan subsidi pencitraan dan pendataan untuk 4 Kabupaten. Kabupaten

Mamuju Utara pada tahun 2007 baru membangun Sekolah Menengah Kejuruan.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada Tahun 2007 dari dana Dekonsentrasi melalui Program Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Luar Sekolah telah diberikan bantuan

berupa Pedoman acuan PAUD sebanyak 3.500 eksemplar, Pemberian Bantuan

Pembentukan TPA/KB/SPS sebanyak 39 Kelompok yang terdiri dari 19 kelompok di

Kabupaten Mamuju, 9 Kelompok di Kabupaten Polewali Mandar, 6 Kelompok di

Kabupaten Majene, dan 5 kelompok di Kabupaten Mamasa, Bantuan kelembagaan

33

PAUD nonformal kepada 40 kelompok, Bantuan PAUD Percontohan kepada SKB

Mamuju. Dari dana APBD telah diberikan bantuan Alat Permainan Edukatif kepada 35

Kelompok bermain.

4. Pengembangan Kesetaraan Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan Dasar

Pada Tahun 2007 melalui dana APBN telah diberikan bantuan berupa buku pelajaran

untuk warga belajar program Paket A dan paket B sebanyak 6.480 eksemplar dan

Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A kepada 11 Kelompok di

Kabupaten Mamuju, 9 Kelompok di Kabupaten Majene, 20 Kelompok di Kabupaten

Polewali Mandar, 6 Kelompok di Kabupaten Mamasa dan 4 Kelompok di Kabupaten

Mamuju Utara. Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Paket B

Kepada 51 Kelompok di Kabupaten Mamuju, 27 Kelompok di Kabupaten Majene, 46

kelompok di Kabupaten Polewali Mandar, 22 Kelompok di Kabupaten Mamasa, dan

12 Kelompok di Kabupaten Mamuju Utara.

Pendidikan Menengah

Pada Tahun 2007 Program Pengembangan Kesetaraan Pendidikan Menengah telah

memberikan bantuan Modul untuk warga belajar Paket C Sebanyak 2.060 Eksemplar

dan Bantuan Penyelenggaraan Program Paket C sebanyak 5 Kelompok di Kabupaten

Mamuju, 2 Kelompok di Kabupaten Majene, 4 Kelompok di Kabupaten Polewali

Mandar, dan 1 Kelompok di Kabupaten Mamasa.

5. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Tahun 2007 melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan bantuan beasiswa kursus

berbagai profesi untuk 252 orang, Bantuan beasiswa kursus wirausaha berbasis

pedesaan dan perkotaan untuk 20 lembaga penyelenggara, bantuan dukungan

34

lembaga kursus dan pelatihan untuk 5 lembaga, bantuan kecakapan hidup (life skill)

melalui lembaga untuk 4 lembaga penyelenggara, Bantuan penguatan dan

pengembangan kelembagaan Pendidikan Non Formal/Pusat kegiatan belajar

masyarakat untuk 9 lembaga, Bantuan Akreditasi dan sertifikasi lembaga PKBM untuk

5 lembaga, bantuan kelompok kesenian tradisional daerah untuk 2 lembaga, dan

bantuan kelompok olahraga masyarakat untuk 10 lembaga.

6. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Untuk menuntaskan Buta Huruf di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2007 melalui

dana APBN telah menyalurkan bantuan buku sebanyak 3.010 eksemplar dan

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan sebanyak

1030 warga belajar yang terdiri dari: 1) Bantuan Pembentukan/Penguatan Taman

Bacaan Masyarakat untuk 10 Lembaga, 2) Bantuan TBM Layanan Khusus (Mobile)

untuk 2 lembaga, dan bantuan pembentukan/penguatan Taman Bacaan Masyarakat

dalam rangka pembinaan minat baca untuk 10 lembaga.

7. Pengembangan Minat dan Budaya baca

Melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan bantuan untuk 22 lemabaga yang terdiri

dari: 1) Bantuan Pembentukan/Penguatan Taman Bacaan Masyarakat untuk 10

Lembaga, 2) Bantuan TBM Layanan Khusus (Mobile) untuk 2 lembaga, dan bantuan

pembentukan/penguatan Taman Bacaan Masyarakat dalam rangka pembinaan minat

baca untuk 10 lembaga (sama dengan poin 6).

8. Pemingkatan Mutu dan Profesionalisme Guru

Melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan bantuan Guru GTT dan KJM, Pemberian

tunjangan fungsional Guru swasta TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB dan subsidi

KJM Luar Negeri serta Bantuan Beasiswa Bagi guru. Selanjutnya, pengembangan

35

Sistem Pendataan dan Pemetaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Honor Guru Kontrak Bina Provinsi sebanyak 5 orang, Pemberian

Tunjangan Kepada Guru Honor di Kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi

sebanyak 20 Orang.

Tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Pendidik, Pelatihan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Untuk memenuhi standar kualifikasi, Pengembangan

sistem penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian dana

transportasi bagi guru di daerah terpencil dan pulau-pulau untuk 60 orang, pemberian

tunjangan khusus guru daerah terpencil sebanyak 200 orang/tahun, Subsidi bagi guru

PLB Bina Provinsi sebanyak 5 orang, pemberian subsidi bagi Guru Kontrak di

Kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi sebanyak 40 orang

Berikut data tentang jumlah seolah, murid dan guru pada berbagai tingkatan

pendidikan yang dituangkan dalam bentuk tabel 6.

TABEL 6
JUMLAH GURU, MURID DAN SEKOLAH
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008/2009

TINGKAT PENDIDIKAN, MURID DAN GURU
KABUPATEN SD/MI (JUMLAH) SLTP (JUMLAH) SLTA (JUMLAH)

SEKOLAH MURID GURU SEKOLAH MURID GURU SEKOLAH MURID GURU
Jumlah TAHUN
2008 1.295 156.431 9.924 303 42.772 2.491 113 19.963 1.737
Jumlah TAHUN
2007 1.138 170.242 8.493 212 35.030 1.308 96 22.341 1.984
Jumlah TAHUN
2006 1.110 110.630 7.268 166 33.503 2.479 117 26.560 2.457
Jumlah TAHUN
2005 1.188 167.172 7.422 222 41.254 2.889 116 22.190 1928
Jumlah TAHUN
2004 1.172 152.986 7.340 178 40.079 2.520 72 18.526 1265
Sumber: Sulawesi Barat dalam Angka

36

9. Perluasan Akses Perguruan Tinggi

Dinas Pendidikan Nasional melalui dana APBD telah membantu mahasiswa Sulawesi

Barat di Yogyakarta dengan menyewa asrama mahasiswa, serta bekerjasama

dengan Universitas Negeri Makassar (UNM).

10. Pemanfaatan TIK Sebagai Sarana Pembelajaran

Pada Tahun 2007 melalui dana APBD telah dibangun Gerai Pendidikan sebagai

perpustakaan digital, Pemberian TV Edukasi untuk 40 sekolah, penyediaan bantuan

TV Pendidikan sebanyak 10 unit, pemberian CD pembelajaran untuk SD sebanyak 72

Keping, pemberian CD pembelajaran untuk siswa SMP sebanyak 1.036 Keping,

pemberian CD Pembelajaran untuk SMA sebanyak 674 Keping, Pemberian CD

Pembelajaran siswa SMK sebanyak 265 keping, Pengadaan Baliho Pendidikan di 5

Kabupaten.

Secara umum, seluruh kegiatan yang dituangkan dalam program kerja dan

rencana kerja tahun 2007, sebagai implementasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan

Nasional Provinsi Sulawesi Barat dapat diselesaikan sesuai dengan rancangan awal.

Kegiatan yang bersifat rutinitas dapat dicapai secara keseluruhan. Sedangkan kegiatan

yang bersifat pengembangan dan tugas dari pimpinan dapat diselesaikan dan dipenuhi

sesuai dengan yang diharapkan.

Secara umum, seluruh kegiatan yang dirancang dapat diselesaikan meskipun

masih dijumpai beberapa kekurangan di sana-sini yang disebabkan oleh berbagai hal

yang di luar kewenangan atau di luar kemampuan yang tidak dapat dihindari. Adanya

perubahan kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran turut mempengaruhi

proses pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak sampai

mengganggu proses pembangunan pendidikan. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi

Sulawesi Barat telah berusaha melalui berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan

37

tersebut serta untuk waktu yang akan datang diusahakan untuk mengantisipasi secara

lebih baik.

Kesehatan adalah merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran

indeks pembangunan manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan hendaknya dipandang

sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin

kompleksnya masalah kesehatan dengan pola penyakit yang diderita baik penyakit

menular maupun yang tidak menular dan kronis menuntut pemerintah untuk lebih

memperhatikan dan meningkakan kesehatan, baik dengan peningkatan kinerja pelayan

kesehatan maupun ketersediaan fasilitas kesehatan yang cukup dan memadai.

Sejak tahun 2006, pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendukung

peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat,

terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan dasar. Beberapa sasaran

yang akan dicapai antara lain: 1) meningkatnya keluarga yang berperilaku hidup bersih

dan sehat; 2) meningkatnya keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air

bersih; 3) meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;

4) meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal; 5) meningkatnya

kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas dan rumah sakit; 6) meningkatnya cakupan

imunisasi; 7) lebih meratanya penyebaran tenaga kesehatan; 8) meningkatnya

ketersediaan obat esensial nasional; 9) meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana

produksi dan distribusi produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan

kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan; dan 10) menurunnya

angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti malaria, demam berdarah

dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, HIV/AIDS, serta 11) menurunnya prevalensi

kurang gizi dan gizi buruk pada anak balita. lingkungan fisik, biologik maupun sosial

ekonomi, perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kondisi pelayanan

kesehatan.

38

Dalam upaya membuat pemberian pelayanan kesehatan makin merata dan

bermutu, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Sampai

dengan akhir tahun 2008 di Provinsi Sulawesi Barat telah tersedia 73 Puskesmas, sekitar

273 Puskesmas Pembantu, dan 1.814 unit Pos Yandu. Hampir seluruh kabupaten telah

memiliki Rumah Sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Meskipun demikian, banyak

golongan masyarakat terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapat mengakses

pelayanan kesehatan karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Untuk itu, diperlukan

peningkatan ketersediaan, pemerataan dan mutu sarana pelayanan kesehatan dasar,

terutama di Puskesmas dan jaringannya. Dalam upaya memperluas jaringan pelayanan

kesehatan dasar di tingkat desa, pada tahun 2008 akan ditingkatkan pelaksanaan

poliklinik kesehatan desa sebagai salah satu upaya perwujudan desa siaga. Di poliklinik

kesehatan desa tersebut dilaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitatif dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian bayi, angka

kematian ibu dan meningkatkan status gizi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini lebih

menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi penduduk

miskin, pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM)

akan terus dilanjutkan.

Disadari bahwa sekalipun terjadi peningkatan jumlah sarana kesehatan, namun

jumlah itu masih dirasa kurang cukup menunjang perbaikan kesehatan. Hal ini karena

sebarannya belum mencakup keseluruhan daerah di wilayah ProvinsiSulawesi Barat.

Daerah-daerah yang terpencil jauh ke pelosok desa, di pegunungan dan daerah yang

sangat sulit dijangkau karena infrastruktur sangat tidak memadai, akan sangat terasa

betapa tidak meratanya akses pelayanan kesehatan. Sejalan dengan itu keterbatasan

jumlah dan rendahnya kinerja tenaga kesehatan sehingga penyuluhan kesehatan tentang

bagaimana bertindak dengan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu penyebab

rendahnya pemahaman masyarakat akan kesehatan.

39

Untuk menetapkan strategi pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis terhadap aspek-aspek

manajemen pembangunan kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah melalui

analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunity and Threats). Melalui analisis ini dapat

diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pembangunan

kesehatan Sulawesi Barat.

Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2008 merupakan bagian dari

upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah 2005 – 2009 yaitu meningkatnya status kesehatan dan gizi

masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka

kematian bayi. Sementara itu, kebijakan pemerintah mengarah pada peningkatan

pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan melalui pembangunan, perbaikan

dan pengadaan peralatan di Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana

dan tertinggal. Khusus tentang prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Sulawesi Barat,

tidak diadakan penilaian atau pengukuran status gizi sehingga ketersediaan data tidak

lengkap.

Sehubungan dengan pembangunan keluarga kecil berkualitas, pengendalian

kuantitas penduduk merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin tercapainya

penduduk tumbuh seimbang dan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Dengan demikian kesempatan yang menguntungkan pembangunan itu tidak akan pernah

tercapai bahkan akan merugikan bila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan dan

kualitas penduduk tidak ditingkatkan secara terus menerus dan konsisten, antara lain

melalui kegiatan Keluarga Berencana (KB). Dengan demikian, pengendalian kuantitas

dan kualitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan bersama

pembangunan sektor lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Indonesia. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi

Barat mentargetkan pada tahun 2009 peserta baru mencapai angka 31.533 orang, untuk

40

menekan jumlah angka kelahiran sehingga ledakan penduduk di daerah ini dapat teratasi

sedini mungkin.

Sebagai provinsi baru Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah yang memiliki

angka usia subur yang tinggi sehingga patut untuk dilakukan gerakan program ikut ber-

KB. "Pasutri usia subur harus ber KB untuk mengatur jarak angka kelahiran bayi, karena

dengan ikut ber-KB maka jalan menuju keluarga yang sejahtera akan terbuka lebar.

Jumlah peserta baru yang ditargetkan tersebut terdiri dari 21.711 peserta istri dan

9.822 peserta suami. Tahun ini, tantangan yang dihadapi oleh BKKBN cukup berat, di

mana angka Total Fertility Rate (TFR) masih cukup tinggi, yakni 3,5. Tingginya angka ini

bahkan melabihi TFR nasional yang hanya sebesar 2,6. Pelayanan secara maksimal ini

dilakukan dengan cara memperkuat dan memberdayakan seluruh fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyediakan layanan KB, baik pemerintah, swasta, dan LSM, agar

seluruh pasangan usia subur dapat memperoleh pelayanan secara merata dan

berkesinambungan dalam rangka menciptakan keluarga sejahtera melalui KB.

Gambaran tentang perkembangan peserta program Keluarga Berencana di

Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel 7, dimana perkembangan jumlah

akseptor baru tidak seperti perkembangan jumlah akseptor aktif.

TABEL 7
PERKEMBANGAN JUMLAH AKSEPTOR KB DAN PRESENTASE
PENDUDUK VER-KB DI PROVINSI SULAWESI BARAT

JUMLAH PERSENTASE
NO TAHUN
AKSEPTOR PENDUDUK BER KB

1 2004 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
2 2005 179.666 18,53
3 2006 179.972 18,56
4 2007 116.502 11,64
5 2008 137.700 13,54
6 2009 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐

41

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat cenderung mengalami

pertambahan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak saja disebabkan karena jumlah yang lahir

lebih banyak dari pada yang meninggal, tetapi lebih dari itu disebabkan oleh arus

transmigrasi yang datang dari berbagai daerah ke Sulawesi Barat sebagaimana yang

diuraikan pada tabel 8.

TABEL 8
DAFTAR PERKEMBANGAN PENDUDUK PROVINSI SULAWESI BARAT

LAJU PERTAMBAHAN PENDUDUK
TAHUN
JUMLAH PERTAMBAHAN PERSENTASE

2004 944.337 0 0,00
2005 969.649 25.312 2,68
2006 969.869 220 0,02
2007 1.001.199 31.330 3,23
2008 1.016.663 15.464 1,54
2009 1.032.256 15.593 1,53

Dalam hubungannya dengan tingkat kualitas sumber daya manusia di Provinsi

Sulawesi Barat, maka berikut ini gambaran capaian yang disajikan dalam tabel 9.

42

TABEL 9
INDIKATOR TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator Capaian Tahun
Indikator
Hasil
Pendukung
No (Outcomes) 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
2 TINGKAT Indeks Pembangunan
64,40 66,75 67,06 67,22 68,55 68,80
KUALITAS Manusia
SUMBER
DAYA
Pendidikan
Angka Partisipasi
MANUSIA 87,08 86,55 62,02 89,87 80,09
Murni SD/MI
Rata-rata nilai akhir
* SMP/MTs 6,35 6,75 6,33 6,70 6,70
* SMA/SMK/MA 6,94 6,90 6,35 6,49 6,58
Angka Putus
Sekolah
* SD 27,31 25,61 33,86 32,39
* SMP / MTs 33,39 10,10 13,86 16,39
* Sekolah Menengah 13,78 9,11 12,08 15,53
Angka melek aksara
15 thn keatas 82,90 83,40 85,70 86,40 87,30 85,00
Persentase jumlah
guru yang layak
mengajar
* SMP / MTs 2.520 2.889 2.479 1.308 2.491
* Sekolah Menengah 1.265 1.928 2.457 1.984 1.737
Kesehatan
Umur Harapan Hidup
(UHH) 66,40 66,60 67,00 67,20 67,40 67,70
Angka Kematian Bayi
(AKB) 253 252 261 255 259
Angka Kematian Ibu
(AKI) 55 57 53 58 18
Prevalensi Gizi buruk
10,00
(%)
Prevalensi Gizi kurang
15,00
(%)
Persentase tenaga
kesehatan 0,13 0,21 0,20
perpenduduk
Keluarga
Berencana
Persentase penduduk
18,53 18,56 11,64 13,54
ber-KB
Persentase laju
pertumbuhan 2,68 0,02 3,23 1,54 1,53
penduduk

43

TABEL 10
INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Capaian Tahun
2004 2005 2006 2007 2008

1 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA 51,97 61,69 62,37 73,54 66,18
MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

TINGKAT TINGKAT KUALITAS SUMBER 57,16 56,01 56,15 55,83 46,22
DAYA MANUSIA NASIONAL

2 TREN TINGKAT TINGKAT KUALITAS 18,69 1,11 17,91 -10,02
SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI
SULAWESI BARAT
TREN TINGKAT TINGKAT KUALITAS -2,01 0,25 -0,57 -17,21
SUMBER DAYA MANUSIA NASIONAL

Relevansi
Tren tingkat kualitas SDM di provinsi Sulawesi Barat cenderung berfluktuasi,

namun tetap sejalan/relevan dengan tren nasional. Hal ini merupakan dampak dari

44

adanya upaya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dalam menstabilkan

atau menurunkan biaya pendidikan, terutama bagi kalangan yang terisolir (daerah atau

sekolah Remote), serta daerah miskin. Juga upaya menurunkan jumlah penduduk buta

aksara, pemberian gizi tambahan bagi balita di setiap puskesmas se-Sulawesi Barat,

pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar kesehatan.

Efektivitas

Tren efektivitas SDM di provinsi Sulawesi Barat cenderung berfluktuasi. Tren

fluktuatif yang paling menonjol disebabkan oleh kualitas guru layak mengajar yang masih

di bawah rerata (kurang dari 50 persen). Hal ini terkait dengan rendahnya mutu guru dan

sebarannya yang tidak merata. Selain itu, kurangnya pelayanan kesehatan dan masih

banyaknya penduduk miskin, terutama di kabupaten Mamuju Utara dan Mamasa, dimana

ikut mempengaruhi tingkat kualitas SDM yang fluktuatif.


Capaian indikator hasil (outcomes) tentang tingkat kualitas sumber daya manusia

Provinsi Sulawesi Barat memuat Indeks Pembangunan Manusia, angka pertisipasi murni

SD/MI, rerata nilai akhir, angka putus sekolah, Angka melek aksara 15 tahun ke atas dan

persentase guru yang layak mengajar, Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi,

Angka Kematian Ibu, prevalensi gizi buruk (persen), prevalensi gizi kurang (persen),

persentase tenaga kesehatan perpenduduk, persentase penduduk ber-KB dan

persentase laju pertumbuhan penduduk. Dari seluruh indikator yang ada, indikator yang

paling spesifik dan menonjol dalam hal capaiannya adalah persentase laju pertumbuhan

penduduk dengan data seperti dalam grafik berikut ini.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Sulbar

Evaluasi Kinerja Pembangunan Sulbar

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Evaluasi Kinerja Pembangunan Sulbar

Similar a Evaluasi Kinerja Pembangunan Sulbar (20)

Más de EKPD

Más de EKPD (20)

Último

Último (20)

Evaluasi Kinerja Pembangunan Sulbar