Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah

2. KATA PENGANTAR
Evaluasi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang No.25 Tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional) merupakan salah satu dari empat tahapan perencananan
pembangunan nasional, yang meliputi: 1) Penyusunan Rencana, 2) Penetapan
Rencana, 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan 4) Evaluasi Pelaksanaan
Rencana. Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional,
evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan comprehensive sehingga dapat
mengidentifikasi sampai sejauhmana tingkat pencapaian sasaran, tujuan dan
kinerja pembangunan nasional terhadap target-target yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2011
di Jawa Tengah akan mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014, dengan fokus
utama untuk mengetahui: 1) Tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada
Tahun 2010 dan 2011 di Jawa Tengah, 2) Relevansi isu strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan
kondisi Jawa Tengah, dan 3) Evaluasi Tematik di Jawa Tengah. Kegiatan
Evaluasi akan dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait dan
stakeholders pembangunan lainnya.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bappenas
yang untuk kelima kalinya memberikan kepercayaan kepada Universitas
Diponegoro sebagai Tim Independen dalam melaksanakan kegiatan evaluasi
pembangunan di Jawa Tengah. Secara khusus, ucapan terima kasih juga kami
sampaikan kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi
bagian yang terpisahkan dari Tim Independen baik dalam menyediakan data
maupun pelaksanaan diskusi terutama guna menentukan evaluasi tematik yang
menjadi salah satu agenda dalam pelaksanaan evaluasi ini. Kritik dan saran kami
harapkan untuk perbaikan penulisan laporan berikutnya. Semoga hasil evaluasi
yang kami lakukan bermanfaat dalam menentukan arah pembangunan Jawa
Tengah sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat.
Semarang, Juni 2011
Rektor
Universitas Diponegoro,
Prof. Sudharto P.Hadi, MES.,Ph.D
ii

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang…………………………………….………... 1
B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi……….………... 6
C. Anggota Tim EKPD Provinsi…………………….………… 7
BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan
2011………………………………………………………... 8
B. Evaluasi Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah
Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Dalam RPJMN
2010-2014…………………………………………………… 13
C. Evaluasi Tematik Isu
“Bali Ndeso Mbangun Deso”………………….…………… 18
BAB III PENUTUP
iii

4. DAFTAR TABEL
Tabel A Rencana Evaluasi Capaian Prioritas RPJMN 2010-
2014………………………………………………………....... 11
Tabel B Rencana Identifikasi Relevansi RPJMN dengan
RKPD………………………………………………………..... 16
iv

5. 1|Page
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan
sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
(4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya
pengunaan sumberdaya efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, untuk mendukung tujuan pelaksanaan sistem
perencanaan pembangunan nasional maka perlu adanya evaluasi. Evaluasi
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, yang di dalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-
post.
Terdapat beberapa regulasi lain yang menekankan pentingnya evaluasi
pembangunan daerah, seperti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri
Nomor: 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 0199/M PPN/04/2010 dan
Menteri Keuangan Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Terkait dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan evaluasi tahunan
terhadap Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sehingga dapat

6. 2|Page
dilihat pencapaian tiap daerah untuk masing-masing indikator yang terdapat
dalam prioritas nasional.
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada
RPJMN 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat
pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2)
relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap
daerah.
Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang
berguna sebagai alat untuk membantu para pemangku kepentingan dan
pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola, memperbaiki,
serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di masing-masing daerah.
Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia pada
dasarnya memiliki permasalahan-permasalahan yang bersifat lokal,
permasalahan pokok yang dihadapi di Jawa Tengah adalah:
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
1. Masih tingginya angka kriminalitas;
2. Masih tingginya angka putus sekolah;
3. Masih terbatasnya pelayanan dasar kesehatan;
4. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
5. Belum berkembangnya investasi;
6. Masih terbatasnya infrastruktur;
7. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan;
8. Masih banyaknya penduduk miskin;
9. Masih lemahnya struktur ekonomi;
10. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi;
11. Masih terdapatnya disparitas antar wilayah;
12. Masih minimnya pengarusutamaan gender
Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah telah
memiliki komitmen yang kuat untuk ikut melaksanakan evaluasi. Evaluasi
tersebut meliputi 11 prioritas dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Prioritas Pendidikan;
3. Prioritas Kesehatan;

7. 3|Page
4. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Prioritas Ketahanan Pangan;
6. Prioritas Infrastruktur;
7. Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Prioritas Energi;
9. Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Prioritas Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
Sedangkan 3 (tiga) prioritas lainnya dari pembangunan nasional adalah
sebagai berikut:
1. Prioritas Kesejahteraan Rakyat;
2. Prioritas Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Prioritas Perekonomian
Keempat belas prioritas di atas dijabarkan dalam beberapa indikator, yaitu
indikator utama dan pendukung, diuraikan sebagai berikut:
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Pertama, prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola meliputi 5
indikator utama yaitu persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan
yang dilaporkan, persentase kab/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan
satu atap, persentase kab/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), persentase kab/kota yang telah memiliki e-procurement,
persentase kab/kota yang memiliki Perda Transparansi.
Kedua, prioritas pendidikan meliputi satu indikator utama yaitu rata-rata
lama sekolah yang meliputi tiga indikator pendukung yaitu Angka Partisipasi
Murni (SD/MI), Angka Partisipasi Kasar (SD/MI), angka melek aksara 15 tahun
ke atas.
Ketiga, prioritas kesehatan meliputi 3 indikator utama dan 1 indikator
pendukung. Indikator utama meliputi Angka Kematian Bayi, Angka Harapan
Hidup, persentase penduduk ber-KB, sedangkan satu indikator pendukung yaitu
laju pertumbuhan penduduk.
Keempat, prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi 2 indikator
utama yaitu persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.
Kelima, prioritas ketahanan pangan meliputi PDRB sektor pertanian
sebagai indikator utama yang didukung oleh Nilai Tukar Petani, produksi padi,
dan jumlah penyuluh pertanian sebagai indikator pendukung.

8. 4|Page
Keenam, prioritas infrastruktur meliputi 3 indikator utama yaitu
persentase panjang jalan nasional, Jumlah Pembangunan Rumah
Sederhana/Provinsi, dan Perda RTRW Provinsi, dan indikator pendukung yaitu
persentase kab/kota yang telah mensahkan Perda RTRW.
Ketujuh, prioritas iklim investasi dan iklim usaha meliputi 3 indikator
utama dan 2 indikator pendukung. Indikator utama meliputi persentase kredit
UMKM, nilai realisasi investasi PMA, dan nilai realisasi investasi PMDN. Indikator
pendukung meliputi jumlah alokasi perbankan dan jumlah tabungan masyarakat.
Kedelapan, prioritas energi meliputi rasio elektrifikasi sebagai indikator
utama.
Kesembilan, prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
meliputi satu indikator utama dan tiga indikator pendukung. Indikator utama yaitu
persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, sedangkan
indikator pendukung meliputi frekuensi terjadi bencana, persentase ruang
terbuka hijau di ibukota provinsi, dan persentase pembentukan Badan
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Penanggulangan Bencana Daerah di kab/kota/provinsi.
Kesepuluh, prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca
konflik meliputi tiga indikator, yaitu indeks gini dan jumlah kabupaten tertinggal
sebagai indikator utama, dan indikator kemiskinan sebagai indikator pendukung.
Kesebelas, prioritas kebudayaan, kreativitas, inovasi, dan teknologi
meliputi satu indikator utama dan tiga indikator pendukung. Indikator utama yaitu
jumlah paten (HAKI), sedangkan indikator pendukung meliputi jumlah dosen
peneliti PTN/PTS, jumlah perpustakaan, dan jumlah hasil riset dari lembaga riset.
Tiga prioritas lainnya, pertama, prioritas kesejahteraan rakyat meliputi
dua indikator utama dan dua indikator pendukung. Indikator utama meliputi IPM
dan pendapatan per kapita, sedangkan indikator pendukung meliputi
penyandang masalah sosial dan gizi buruk. Kedua, prioritas politik, hukum,
dan keamanan meliputi satu indikator utama yaitu indeks kriminalitas dan dua
indikator pendukung yaitu persentase penyelesaian kasus kejahatan
konvensional dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional.
Ketiga, prioritas perekonomian meliputi satu indikator utama yaitu
pertumbuhan ekonomi dan empat indikator pendukung yang meliputi inflasi,
perkembangan PAD, pertumbuhan ekspor, dan pertumbuhan impor.

9. 5|Page
Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak
selalu sama dengan siklus pembangunan lima tahun di daerah, sehingga
penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi; demikian pula
dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan tahun RPJMD nya antara 2008 sampai
dengan 2013. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu
mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014, sehingga diperlukan
evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.
Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme dan substansi evaluasi yang
untuk tetap menjaga keselarasan derap langkah pembangunan di daerah yang
selaras dengan pembangunan di tingkat nasional. Metode yang digunakan dalam
evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010-2014 adalah evaluasi ex-post untuk melihat
efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu pada 11
prioritas nasional dan 3 prioritas nasional lainnya yang terdapat dalam RPJMN
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
2010-2014.
Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan
keempat belas prioritas tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator
pencapaian, sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN
2010-2014 adalah dengan membandingkan keterkaitan isu strategis, sasaran,
arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan
relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan
yang ada pada RKPD di Provinsi. Sedangkan untuk evaluasi tematik melalui
metode identifikasi dokumen. Untuk Provinsi Jawa Tengah evaluasi tematik
berdasarkan tema “Bali Ndeso Mbangun Deso”.
Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dipergunakan dalam
melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional, evaluasi relevansi isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan, serta evaluasi
tematik, teknik yang digunakan adalah:
Pengumpulan Data Primer. Data diperoleh melalui FGD (Focus Group
Discussion) dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi
Provinsi Jawa Tengah menjadi fasilitator rapat atau diskusi dalam menggali
masukan dan tanggapan peserta diskusi.

10. 6|Page
Pengumpulan Data Sekunder. Data dan informasi yang telah tersedia
pada instansi pemerintah, seperti BPS Jawa Tengah, Bappeda, dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
Hasil dari EKPD 2011 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada
perencanaan pembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di
daerah. Selain itu, dengan adanya evaluasi secara menyeluruh maka dapat
teridentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan
kinerja pembangunan nasional terhadap target-target yang telah ditetapkan,
karena keberhasilan kinerja pembangunan nasional harus didukung oleh kinerja
pembangunan daerah. Sehingga pada akhirnya hasil evaluasi dapat digunakan
sebagai dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah.
B. TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN EVALUASI
Tujuan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) ini adalah
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
sebagai berikut:
1. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian
prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap
daerah;
2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan
strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah;
3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.
Sasaran yang diharapkan dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(EKPD) ini meliputi:
1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian
prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap
daerah;
2. Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang
berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh
pemerintah daerah;
3. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan/atau
ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah;

11. 7|Page
4. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh
pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah;
5. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi
tematik di tiap daerah
6. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah
dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui
evaluasi tematik di tiap daerah.
Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2011 meliputi hal-hal
berikut:
1. Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap
capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014
di tiap daerah;
2. Dokumen hasi evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan,
dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
daerah;
3. Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik
di tiap daerah.
C. ANGGOTA TIM EVALUASI PROVINSI JAWA TENGAH
Tim EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 adalah Tim Universitas
Diponegoro yang terdiri atas anggota sebagai berikut:
1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D
2. Prof. Dr. Ir. Ambariyanto, MS.c
3. Dr. Hardi Warsono, MTP
4. Drs. Edi Yusuf A., M.Sc
5. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si
6. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si
7. Dra. Susi Sulandari, M.Si
8. Rihandoyo, S.Sos, M.Si

12. 8|Page
BAB II
RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI
Pada bagian ini sampaikan tentang tahapan kerja lanjutan yang akan
dilakukan oleh Tim EKPD Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut:
A. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL 2010 DAN
2011
Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah
berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah dengan komponen 11
prioritas nasional dan 3 prioritas nasional lainnya (sebagaimana yang telah
disampaikan pasa bagian terdahulu). Selengkapnya, langkah-langkah yang
dilakukan dalam evaluasi ini adalah sebagai berikut:
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
1. Mengidentifikasi indikator evaluasi (Juni 2011)
Tim Evaluasi Provinsi melakukan identifikasi menyeluruh atas semua
indikator evaluasi yang sudah ditetapkan dari BAPPENAS melalui diskusi
terbatas dengan para nara sumber. Tujuan identifikasi terhadap indikator
evaluasi tersebut adalah untuk mempelajari dan memahami masing-
masing indikator evaluasi dalam rangka melakukan pemetaan sumber
data, baik primer maupun sekunder. Pemetaan sumber data penting
dilakukan untuk memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas data yang
menjadi dasar evaluasi.
2. Mengumpulkan data sekunder (Juni – September 2011)
Tim Evaluasi Provinsi mengumpulkan data sekunder tiap-tiap
indikator sesuai dengan data tahun yang diminta dari berbagai sumber
yaitu Bappeda Provinsi, SKPD terkait, BPS Provinsi, dan instansi lain yang
dianggap relevan dalam memberikan kontribusi data yang dibutuhkan.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan data capaian masing-
masing indikator, mulai tahun 2009, 2010, dan 2011.

13. 9|Page
3. Penyusunan Laporan Awal (Juni 2011)
Tim Evaluasi Provinsi menyusun laporan awal untuk merencanakan
agenda kerja selama pelaksanaan evaluasi capaian prioritas nasional,
mengetahui perkembangan serta melaporkan kegiatan yang sudah
dilakukan.
4. Mengidentifikasi kelengkapan data sesuai dengan indikator (Juli 2011)
Tim Evaluasi Provinsi mengidentifikasi kelengkapan data setiap
indikator pada masing-masing tahun untuk mengetahui data indikator yang
belum lengkap. Identifikasi kelengkapan data ini penting, sebagai dasar
untuk menentukan sumber data lain yang dianggap valid untuk
memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan.
5. Melengkapi data per indikator serta target dan capaian (Juli – November
2011)
Tim Evaluasi Provinsi melengkapi data setiap indikator yang belum
lengkap dari berbagai sumber lain yang relevan, serta mengidentifikasi
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
capaian dan target tahun 2010 dan 2011.
6. Pengolahan data sementara (Agustus – September 2011)
Tim Evaluasi Provinsi melakukan pengolahan data pada setiap
indikator untuk mengetahui capaian masing-masing indikator sehingga
diperoleh informasi mengenai perkembangan per indikator setiap tahun
serta target dan capaian tahun 2010 dan 2011.
7. Menganalisis data kuantitatif
Tim Evaluasi Provinsi melakukan analisis kuantitatif yang
menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab tercapai atau tidaknya
target dari masing-masing indikator serta faktor penyebab kemungkinan
tercapai atau tidak tercapainya target 2011 di akhir tahun 2011
berdasarkan data pertengahan tahun yang telah diidentifikasi.
8. FGD dalam rangka verifikasi data (September 2011)
Tim Evaluasi Provinsi mendiskusikan hasil data sekunder yang
diperoleh dari berbagai sumber melalui Focus Group Discussion untuk
mengetahui kebenaran data yang telah dikompilasi. Kegiatan ini dianggap
penting untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan yang
selanjutnya akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi hasil
evaluasi tiga agenda yang telah disepakati.

14. 10 | P a g e
9. Penyusunan draft laporan akhir (September – Oktober 2011)
Tim Evaluasi Provinsi menyusun laporan hasil evaluasi yang telah
dilakukan meliputi capaian tahun 2009, 2010, dan 2011 di Provinsi Jawa
Tengah.
10. Seminar nasional draft laporan akhir (November 2011)
Tim Evaluasi Provinsi melaporkan hasil akhir evaluasi yang telah
dilakukan untuk kemudian diverifikasi oleh BAPPENAS untuk
disempurnakan melalui seminar akhir.
11. Revisi laporan akhir (November 2011)
Tim Evaluasi Provinsi menyempurnakan laporan akhir yang sudah
diverifikasi oleh BAPPENAS untuk kemudian direvisi dan dilengkapi sesuai
dengan yang ditetapkan oleh BAPPENAS.
12. Penulisan laporan akhir (Desember 2011)
Tim Evaluasi Provinsi menyusun laporan akhir hasil evaluasi yang
telah disempurnakan sesuai dengan ketetapan BAPPENAS.
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
13. Penyerahan laporan (Desember 2011)
Tim Evaluasi Provinsi menyerahkan laporan akhir berupa hard copy
dan ringkasan eksekutif hard copy sejumlah yang diminta oleh
BAPPENAS.

15. 11 | P a g e
TABEL A
Rencana Evaluasi Capaian Prioritas RPJMN 2010-2014
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Rencana Waktu Pelaksanaan
No
Kegiatan Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1. Mengidentifikasi
indikator
evaluasi
2. Mengumpulkan
data sekunder
3. Penyusunan
Laporan Awal
4. Mengidentifikasi
kelengkapan
data sesuai
dengan
indikator
5. Melengkapi
data per
indikator serta
target dan
capaian
6. Pengolahan
data sementara
7. Menganalisis
data kuantitatif
8. FGD dalam
rangka
verifikasi data
9. Penyusunan
draft laporan
akhir
10. Seminar

16. 12 | P a g e
Rencana Waktu Pelaksanaan
No
Kegiatan Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
nasional draft
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
laporan akhir
11. Revisi laporan
akhir
12. Penulisan
laporan akhir
13. Penyerahan
laporan

17. 13 | P a g e
B. EVALUASI RELEVANSI ISU STRATEGIS, SASARAN, ARAH
KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DALAM RPJMN 2010-
2014
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 2010,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor: 0199/M PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan
Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mengamanatkan bahwa di dalam
penyusunan RPJMD dan RKPD harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan
dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Menteri Keuangan.
Hal tersebut diharapkan dapat menyelaraskan RPJMD dan RKPD dengan
RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RKPD dengan RPJMN diwujudkan
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah,
kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah,
pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah.
Penyelarasan dilakukan melalui musyawarah jangka menengah daerah untuk
penyusunan RPJMD dan untuk penyusunan RKPD dilakukan musyawarah setiap
tahun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Penyelarasan antara RPJMN dengan RPJMD dilakukan dengan
menyesuaikan kondisi, potensi, dan karakteristik daerah yang disesuaikan
dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan
daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan keselarasan
RPJMD dan RKPD dengan RPJMN, maka rancangan RPJMD Provinsi dan
RKPD sebelum ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri
melaksanakan konsultasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Menteri Dalam Negeri
menyampaikan hasil konsultasi kepada gubernur kemudian gubernur
menyampaikan hasil konsultasi kepada bupati/walikota.

18. 14 | P a g e
Proses konsultasi dan musyawarah diharapkan dapat mewujudkan
keselarasan antara RPJMD dan RKPD dengan RPJMN di dalam mencapai
sasaran prioritas pembangunan nasional.
Dalam menindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010 dan
untuk mengetahui keselarasan antara RPJMN, RPJMD, dan RKPD maka Tim
Evaluasi melakukan persandingan antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan,
dan strategi perkembangan RPJMN 2010-2014 dengan RKPD 2010 dan 2011 di
provinsi. Adapun tahap dari rencana kerja tersebut yaitu :
1. Mengumpulkan data sekunder dokumen perencanaan (RKPD sesuai
dengan Permendagri No. 28 Tahun 2010) (Juni – September 2011)
Tim Evaluasi Provinsi mengumpulkan data sekunder dokumen
perencanaan yaitu RKPD sesuai dengan amanat Permendagri No. 28
Tahun 2010.
2. Mengidentifikasi kelengkapan dokumen perencanaan (RKPD) (Juli 2011)
Tim Evaluasi Provinsi mengidentifikasi kelengkapan dokumen perencanaan
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
RKPD.
3. Mengidentifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan daerah dalam dokumen perencanaan terkait (RKPD) (Juli
– November 2011)
Tim Evaluasi Provinsi mengidentifikasi dan mengetahui isu strategis,
sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RKPD Tahun
2010 dan 2011 Provinsi Jawa Tengah
4. Menganalisis dengan membandingkan isu strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pengembangan yang termuat dalam dokumen
RPJMN dan RKPD (Agustus 2011)
Tim Evaluasi Provinsi menyandingkan isu strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pengembangan yang termuat dalam dokumen
RPJMN dan RKPD sehingga diperoleh relevansi antara isu strategis,
sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan nasional dengan isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan daerah.
5. Menentukan relevansi antara RPJMN dengan RKPD terkait dengan isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan (analisis
kualitatif) (Agustus – September 2011)

19. 15 | P a g e
Tim Evaluasi Provinsi menganalisis relevansi isu strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pengembangan RPJMN dan RKPD untuk
mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.
6. Memberikan penjelasan terhadap relevansi yang telah ditetapkan (Oktober
2011)
Tim Evaluasi Provinsi memberikan penjelasan terhadap hasil relevansi
yang telah diperoleh untuk mengetahui tingkat relevansi antara isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan nasional
dengan isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan
daerah.
7. Memberikan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan keselarasan isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan antara
RPJMN dan RKPD (Oktober 2011)
Berdasarkan hasil analisis relevansi yang telah diperoleh Tim Evaluasi
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Provinsi memberikan rekomendasi kepada instansi terkait dalam rangka
menyelaraskan isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan antara nasional dan daerah.

20. 16 | P a g e
TABEL B
Rencana Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RKPD
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Waktu Pelaksanaan
No Rencana Kegiatan
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1. Mengumpulkan data
sekunder dokumen
perencanaan (RKPD
sesuai dengan
Permendagri No. 28
Tahun 2010)
2. Mengidentifikasi
kelengkapan dokumen
perencanaan (RKPD)
3. Mengidentifikasi isu
strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi
pengembangan daerah
dalam dokumen
perencanaan terkait
(RKPD)
4. Menganalisis dengan
membandingkan isu
strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi
pengembangan yang
termuat dalam dokumen
RPJMN dan RKPD
5. Menentukan relevansi
antara RPJMN dengan
RKPD terkait dengan isu
strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi

21. 17 | P a g e
Waktu Pelaksanaan
No Rencana Kegiatan
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
pengembangan (analisis
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
kualitatif)
6. Memberikan penjelasan
terhadap relevansi yang
telah ditetapkan
7. Memberikan
rekomendasi dalam
rangka penyempurnaan
keselarasan isu strategis,
sasaran, arah kebijakan,
dan strategi
pengembangan antara
RPJMN dan RKPD

22. 18 | P a g e
C. EVALUASI TEMATIK ISU “BALI NDESO MBANGUN DESO”
Komponen ketiga pelaksanaan EKPD 2011 didasarkan pada hasil
pengkajian atau penelaahan atas berbagai dokumen evaluasi yang telah
dilakukan oleh berbagai pihak, terutama oleh Perguruan Tinggi – yang nantinya
ditetapkan sebagai isu strategis provinsi – yang perlu ditindaklanjuti dengan
penetapan rekomendasi kebijakan oleh Pemerintah.
Struktur pelaksanaan evaluasi tematik yang akan dilaksanakan oleh Tim
EKPD adalah:
1. Identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah dilaksanakan
2. Penyusunan laporan hasil identifikasi dokumen
3. Rekomendasi kebijakan sesuai dengan isi dokumen hasil evaluasi yang
telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi sebelumnya.
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

23. 19 | P a g e
BAB III
PENUTUP
Pengumpulan data secara terus menerus melalui berbagai sumber telah
dilakukan sebelum dan setelah Penyusunan Laporan Awal. Rencana selanjutnya
Tim Evaluasi Provinsi menyusun rencana kerja meliputi tiga rencana kegiatan
evaluasi yang terbagi menjadi kegiatan evaluasi indikator capaian 2009, 2010,
dan 2011 di daerah, identifikasi relevansi RPJMN dengan RKPD, serta evaluasi
tematik. Adapun tahap yang sudah dilakukan oleh Tim Evaluasi Provinsi
berdasarkan rencana kerja yang telah disusun meliputi:
1. Mengidentifikasi indikator evaluasi capaian 2009, 2010, dan 2011
2. Mengumpulkan data sekunder yang diperlukan, seperti: dokumen publikasi
dari BPS (Daerah Dalam Angka, PDRB,dan lain-lain); sedang berjalan
dilakukan kontak dengan instansi vertikal maupun SKPD Teknis di Provinsi
Jawa Tengah pengampu data yang diperlukan.
EKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
3. Penyusunan laporan awal, untuk kelengkapan administrasi kegiatan.
Sedangkan untuk rencana kegiatan evaluasi yang kedua yaitu rencana
identifikasi relevanasi RPJMN dengan RKPD, tahap yang sudah dilakukan yaitu
mengumpulkan data sekunder dokumen perencanaan yaitu RKPD 2010 dan
2011 Provinsi Jawa Tengah dan rencana kegiatan evaluasi yang ketiga adalah
rencana identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan tahapan rencana kegiatan yang telah dilakukan Tim Evaluasi
Provinsi ditemukan beberapa hambatan yaitu minimnya data yang diperoleh
dikarenakan ketidaklengkapan informasi dari data sekunder yang diperoleh.
Dengan adanya hambatan tersebut Tim Evaluasi Provinsi mengajukan
permohonan kepada instansi terkait di dalam penyusunan data sekunder untuk
melengkapi data secara komprehensif sehingga informasi dan data yang
diperoleh Tim Evaluasi Provinsi dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi
sesuai dengan standar yang telah dilakukan. Kekeliruan data akan dapat
berpengaruh terhadap penarikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.