Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat

2. KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengamanatkan pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang disusun berdasarkan visi, misi,
dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
RPJMN 2010-2014 tersebut akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia termasuk
di Provinsi Kalimantan Barat, baik dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun
tugas pembantuan. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN di daerah ini sangat ditentukan
oleh koordinasi dan sinergi diantara seluruh stakeholders pembangunan. Lemahnya
koordinasi dan sinergi dipastikan akan membawa konsekuensi berupa tidak tercapainya
sasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan.
Oleh karena itu, untuk memastikan apakah koordinasi dan sinergi antara semua pelaku
pembangunan berjalan dengan baik, apakah sasaran-sasaran program dan kegiatan
terpenuhi, serta apakah berbagai permasalahan pembangunan lainnya dapat diatasi,
maka pelaksanaan RPJMN di Provinsi Kalimantan Barat perlu dievaluasi secara cermat
dan terus-menerus. Evaluasi diperlukan disamping untuk mengetahui lebih awal masalah
yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan juga untuk mengetahui
ada atau tidaknya ketidaksesuaian atau bahkan perbedaan antara rencana pusat dengan
harapan (rencana) daerah.
Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yang telah menunjuk
Universitas Tanjungpura sebagai evaluator pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah (EKPD) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011. Untuk itu, saya telah
menugaskan tim EKPD Universitas Tanjungpura yang berasal dari berbagai disiplin ilmu
yang relatif independen, sehingga hasil evaluasinya diharapkan obyektif dan dapat
diterima oleh berbagai pihak.
Meskipun demikian, proses evaluasi ini tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat, khususnya terkait dengan penyediaan data. Oleh karena itu,
kami mohon perkenan Gubernur Kalimantan Barat beserta seluruh SKPD untuk bersama-
sama mensukseskan seluruh rangkaian proses Evaluasi ini, agar diperoleh hasil evaluasi
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | i.

3. yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat. Mudah-
mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita melakukan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Barat . Amin.
Pontianak, Juni 2011
Universitas Tanjungpura
Rektor,
Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.
NIP. 19621110 198811 1 001
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | ii .

4. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................................... i
Daftar Isi ..................................................................................................... iii
Daftar Tabel ..................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
A. Latar Belakang Evaluasi ......................................................................... 1
B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi ............................................... 2
C. Anggota Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat ....................................... 3
BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT ................ 4
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 .............. 4
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 ............................................. 8
C. Evaluasi Tematik ................................................................................... 9
BAB III PENUTUP .................................................................................................... 10
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | iii .

5. DAFTAR TABEL
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 11 Prioritas Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2009 dan 2010 .......................................................................... 4
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja 3 Prioritas Lainnya Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2009 dan 2010 .......................................................................... 6
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | iv .

6. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Evaluasi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengamanatkan pemerintah untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan itu,
Pemerintah telah menyusun RPJMN Tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. RPJMN tersebut merupakan arah
pembangunan yang ingin dicapai Presiden dan Wakil Presiden dan disusun
berdasarkan visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Saat ini kita sedang berada pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2010-
2014 yang pada intinya berisikan 11 prioritas nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5)
Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi;
(9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, dan Pasca Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi;
serta terdapat pula 3 prioritas tambahan, yaitu: (1) Kesejahteraan Rakyat lainnya;
(2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya; dan (3) Perekonomian lainnya.
Seluruh prioritas dalam RPJMN Tahun 2010-2014 sudah barang tentu akan
dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Barat,
baik dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.
Meskipun memiliki perbedaan waktu dengan periode RPJMN tahun 2010-2014,
namun khusus dalam kerangka desentralisasi, prioritas nasional tersebut telah
dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kalimantan Barat tahun 2008-2013, karena penyusunan RPJMD sangat
memperhatikan RPJMN. Selanjutnya, prioritas nasional tersebut kemudian dijabarkan
lebih lanjut oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kedalam
berbagai program dan kegiatan tahunan. Dengan demikian, keberhasilan
pelaksanaan RPJMN di daerah ini sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan
kerjasama yang padu antara Dinas, Badan, dan Kantor dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan,
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 1 .

7. program, dan kegiatan pembangunan. Lebih jauh lagi, bahkan koordinasi dan sinergi
juga diperlukan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat luas.
Lemahnya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antara
semua pelaku pembangunan, dipastikan akan membawa konsekuensi berupa tidak
tercapainya sasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan
dalam RPJMN dan RPJMD. Akibatnya malah dapat muncul berbagai permasalahan
pembangunan seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, konflik
sosial, gizi buruk, dan sebagainya.
Oleh karena itu, untuk memastikan apakah koordinasi dan sinergi antara semua
pelaku pembangunan berjalan dengan baik, apakah sasaran-sasaran program dan
kegiatan terpenuhi, serta apakah berbagai permasalahan pembangunan lainnya
dapat diatasi, maka pelaksanaan RPJMN di Provinsi Kalimantan Barat perlu
dievaluasi secara cermat dan terus-menerus. Sudah barang tentu pelaksanaan
evaluasi akan mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014, dengan fokus utama untuk
mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011
di Provinsi Kalimantan Barat; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan
strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi Provinsi
Kalimantan Barat; dan (3) evaluasi tematik di Provinsi Kalimantan Barat.
B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi
No Tujuan Sasaran Keluaran
1 Untuk melengkapi baseline 1. Tersedianya baseline Dokumen data
data 2009 dan mengetahui data 2009 dan hasil dasar evaluasi
tingkat pencapaian prioritas evaluasi capaian dan dokumen
nasional 2010 dan 2011 prioritas nasional 2010 hasil evaluasi
berdasarkan RPJMN 2010- dan 2011 berdasarkan capaian
2014 di Provinsi Kalimantan RPJMN 2010-2014 di prioritas
Barat. Provinsi Kalimantan nasional 2010
Barat. dan 2011
2. Tersedianya informasi berdasarkan
dasar untuk RPJMN 2010-
merumuskan 2014 di
kebijakan terutama Provinsi
yang berupa langkah Kalimantan
penanganan segera, Barat.
baik oleh pemerintah
maupun oleh
pemerintah daerah.
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 2 .

8. 2 Untuk mengetahui relevansi 1. Tersedianya hasil Dokumen hasil
isu strategis, sasaran, arah evaluasi yang evaluasi
kebijakan, dan strategi menunjukkan terhadap
pengembangan dalam kesesuaian dan atau relevansi isu
RPJMN 2010-2014 dengan ketidaksesuaian strategis,
kondisi Provinsi Kalimantan antara isu strategis, sasaran, arah
Barat. sasaran, arah kebijakan, dan
kebijakan, dan strategi strategi
pengembangan dalam pengembangan
RPJMN 2010-2014 dalam RPJMN
dengan kondisi Tahun 2010-
Provinsi Kalimantan 2014 dengan
Barat. kondisi Provinsi
2. Tersedianya informasi Kalimantan
dasar untuk Barat.
melakukan revisi
RPJMN oleh
pemerintah dan revisi
RPJMD oleh
pemerintah daerah.
3 Untuk mengetahui masalah 1. Tersedianya hasil Dokumen hasil
spesifik di Provinsi evaluasi terhadap evaluasi
Kalimantan Barat. masalah spesifik di terhadap
Provinsi Kalimantan masalah
Barat. spesifik di
2. Tersedianya informasi Provinsi
dasar baik bagi Kalimantan
pemerintah maupun Barat.
pemerintah daerah
dalam merumuskan
langkah kebijakan
mengatasi masalah
spesifik Provinsi
Kalimantan Barat.
C. Anggota Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat
1. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA Rektor Universitas Tanjungpura
2. Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA Koordinator
3. Ir. M. Iqbal Arsyad, MT Anggota
4. Ir. Abubakar Alwi, MT., Ph.D Anggota
5. Meiran Panggabean, SE., M.Si Anggota
6. Dr. Ir. Radian, MS Anggota
7. Wahyudi, SE., M.Si Anggota
8. Jumadi, S.Sos., M.Si Anggota
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 3 .

9. BAB II
RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan evaluasi terhadap capaian
prioritas nasional tahun 2010 dan 2011 di Provinsi Kalimantan Barat. Evaluasi ini
akan dilakukan berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah pada buku III
RPJMN 2010-2014 dengan indikator kinerja yang berbeda antara tahun 2010 dan
2011. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketersediaan data tahun 2011 yang
belum selengkap data pada tahun 2010.
Langkah evaluasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi Capaian 2009, 2010, dan 2011
Sebelum analisis, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap data
capaian tahun 2009, 2010, dan 2011 beserta target capaian 2010 dan 2011
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Analisis akan
difokuskan untuk membandingkan capaian 2010 dengan capaian 2009, juga
capaian 2010 dengan capaian 2011.
Adapun data capaian komponen indikator kinerja tahun 2009 dan 2010 tersebut
adalah data 11 prioritas nasional sebagai berikut:
Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja 11 Prioritas Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2009 dan 2010
Kete-
rangan
Prioritas Nasional Indikator Satuan
No Indika-
tor
1 Reformasi Birokrasi dan Persentase kasus % U
Tata Kelola korupsi yang
tertangani
dibandingkan dengan
yang dilaporkan.
Persentase Kab/kota % U
yang memiliki Perda
pelayanan satu atap
Persentase Kab/Kota % U
yang memiliki
pelaporan Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP)
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 4 .

10. Persentase Kab/Kota % U
yang telah memiliki e-
procurement
Persentase Kab/Kota % U
yang telah memiliki
Perda Transparansi
2 Pendidikan Rata-rata lama Tahun U
sekolah
APM SD/MI % P
APK SD/MI % P
Angka melek aksara % P
15 tahun ke atas
3 Kesehatan Angka Kematian Bayi Per U
(AKB) 1000
kelahira
n hidup
Usia Harapan Hidup Tahun U
Persentase penduduk % U
ber KB
Laju pertumbuhan % P
penduduk
4 Penanggulangan Persentase penduduk % U
Kemiskinan miskin
Tingkat pengangguran % U
terbuka
5 Ketahanan Pangan PDRB Sektor Rp U
pertanian
Nilai Tukar Petani Rp P
Produksi Padi Ton P
Jumlah Penyuluh Orang P
Pertanian
6 Infrastruktur Persentase Panjang % U
jalan Nasional Baik
Persentase Panjang % U
jalan Nasional sedang
Persentase Panjang % U
jalan Nasional buruk
Jumlah pembangunan unit U
rumah
sederhana/Provinsi
Perda RTRW Provinsi unit U
Persentase Kab/kota % P
yang telah mensahkan
Perda RTRW
7 Iklim Investasi dan Iklim Jumlah alokasi kredit Rp P
Usaha perbankan
Jumlah tabungan Rp P
masyarakat
Persentase kredit % U
UMKM
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 5 .

11. Realisasi investasi US $ U
PMA
Realisasi investasi Rp U
PMDN
8 Energi Rasio elektrifikasi % U
9 Lingkungan Hidup dan Persentase luas lahan % U
Pengelolaan Bencana rehabilitasi dalam
hutan terhadap lahan
kritis
Frekuensi terjadi Kali/tah P
bencana un
Persentase ruang % P
terbuka hijau (RTH) di
ibukota Provinsi
Persentase % P
pembentukan Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD) di kab/kota/
Provinsi
10 Daerah Tertinggal, Indeks Gini U
Terdepan, Terluar, dan Jumlah kabupaten kab U
Pasca Konflik tertinggal
Kemiskinan % P
11 Kebudayaan, Kreativitas, Jumlah perpustakaan unit P
dan Inovasi Teknologi
Jumlah paten (Haki) buah U
Jumlah dosen peneliti orang P
PTN/PTS
Jumlah hasil riset dari buah P
lembaga riset
Serta 3 prioritas lainnya:
Tabel. 2
Capaian Indikator Kinerja 3 Prioritas Lainnya Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2009 dan 2010
Kete-
rangan
No Prioritas Nasional Indikator Satuan
Indika-
tor
1 Kesejahteraan Rakyat IPM % U
lainnya Pendapatan per Rp/ U
kapita tahun
Penyandang masalah % P
sosial
Gizi Buruk % P
2 Politik, Hukum, dan Indeks kriminalitas indeks U
Keamanan lainnya Persentase % P
penyelesaian kasus
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 6 .

12. kejahatan
konvensional
Persentase % P
penyelesaian kasus
kejahatan
transnasional
3 Perekonomian lainnya Pertumbuhan % U
ekonomi
Inflasi % P
Perkembangan PAD % P
Pertumbuhan Ekspor % P
Pertumbuhan Impor % P
2. Identifikasi Capaian 2010 dengan Target 2010 serta Capaian 2011 dengan
Target 2011
Tim akan juga akan membandingkan antara capaian 2010 dengan target 2010
dan capaian 2011 dengan target 2011. Khusus untuk evaluasi tahun 2011
diutamakan untuk fokus pada 6 target kinerja, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi;
(2) Tingkat kemiskinan; (3) Angka pengangguran; (4) Angka Kematian Bayi; (5)
Rata-rata lama sekolah; dan (6) Angka harapan hidup. Data ke 6 target kinerja
yang digunakan adalah data laporan triwulan paling akhir yang tersedia. Akan
tetapi jika ketersediaan data memungkinkan, maka Tim juga akan menganalisis
indikator lainnya.
3. Analisis
 Untuk capaian 2010 akan dibandingkan dengan 2009, kemudian untuk
capaian 2011 akan dibandingkan dengan 2010 lalu kemudian dianalisis
mengapa terjadi kenaikan atau penurunan. Analisis juga akan menggunakan
indikator pendukung dan jenis data lain seperti alokasi anggaran, kebijakan
daerah, dan sebagainya.
 Untuk indikator yang memiliki target kinerja pada tahun 2010 dan 2011 di
RPJMN 2010-2014, akan dilakukan analisis secara detail tentang faktor-
faktor penyebab tercapai atau tidaknya target kinerja tersebut. Analisis juga
akan menggunakan indikator pendukung dan jenis data lain seperti alokasi
anggaran, kebijakan daerah, dan sebagainya. Analisis akan menguraikan
secara detail tentang faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak
tercapainya target 2011.
 Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya juga akan tetap
dianalisis dengan mengandalkan indikator pendukung dan data lain seperti
alokasi anggaran, kebijakan daerah, dan sebagainya. Misalnya untuk
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 7 .

13. menganalisis penurunan angka kemiskinan akan dikaitkan dengan data lain
seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, penurunan
pengangguran, dan lain-lain.
 Khusus capaian 2011, maka data yang digunakan adalah data laporan
triwulan paling akhir yang tersedia.
4. Rekomendasi
Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap capaian 11+3 prioritas nasional
tersebut, maka akan dirumuskan rekomendasi kebijakan terutama terkait dengan
langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah
daerah.
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014
Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan evaluasi dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi Isu
Tim akan memulai evaluasi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi sejumlah isu
strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah
Kalimantan yang tercantum pada RPJMN 2010-2014.
2. Analisis Relevansi
Tim akan melakukan analisis sebagai berikut:
 Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam buku III RPJMN 2010-2014,
untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis dalam RKPD 2010 dan
2011 di Provinsi Kalimantan Barat.
 Analisis terhadap sasaran yang ada dalam buku III RPJMN 2010-2014,
untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan
sasaran yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Kalimantan Barat.
 Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada
dalam buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan
dan strategi pengembangan tersebut relevan dengan arah kebijakan dan
strategi pengembangan yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi
Kalimantan Barat.
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 8 .

14. 3. Rekomendasi Tindak Lanjut
Tim akan merumuskan rekomendasi terkait dengan isu strategis, sasaran, arah
kebijakan dan strategi pengembangan dengan arah rekomendasi sebagai
berikut:
 Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya
berupa perbaikan maka tim akan merumuskan perbaikan isu strategis
tersebut.
 Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa
perbaikan maka tim akan merumuskan perbaikan sasaran tersebut.
 Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi
pengembangan. Jika rekomendasinya berupa perbaikan maka tim akan
merumuskan perbaikan arah kebijakan dan strategi pengembangan tersebut.
C. Evaluasi Tematik
Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat akan memilih dan melakukan evaluasi terhadap
isu penting yang sangat strategis di Kalimantan Barat. Evaluasi dilakukan dengan
memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya oleh para dosen Universitas
Tanjungpura terkait dengan isu penting tersebut. Berdasarkan evaluasi tematik ini tim
EKPD Universitas Tanjungpura akan merumuskan rekomendasi (usulan kebijakan)
yang akan disampaikan ke pemerintah, untuk menjadi masukan dalam perencanaan
periode berikutnya.
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 9 .

15. BAB III
PENUTUP
Demikian laporan awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di
Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan
oleh seluruh anggota tim EKPD dalam melaksanakan tugas evaluasi.
RPJMN 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan lima tahun ke dua dalam kerangka
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN
sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik
dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Evaluasi diperlukan
disamping untuk mengetahui lebih awal masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksesuaian
atau bahkan perbedaan antara rencana pusat dengan harapan (rencana) daerah.
Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat adalah dosen Universitas Tanjungpura yang berasal
dari berbagai disiplin ilmu yang relatif independen, sehingga hasil evaluasinya diharapkan
obyektif dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Meskipun demikian, proses evaluasi ini
tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya
Bappeda terkait dengan penyediaan data. Disamping itu, untuk menghindari kesalahan
penilaian, maka sebelum draft laporan akhir evaluasi dikirim ke Bappenas akan dilakukan
pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Barat
sebagai sarana konfirmasi akhir terhadap hasil evaluasi.
Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita melakukan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Barat . Amin.
EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 10 .