Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-
Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Awal dengan judul “Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011” kerjasama antara
Universitas Palangka Raya dengan Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Laporan ini berisi
tentang persiapan Tim Evaluasi Provinsi mengumpulkan dan menganalisis data serta
pola, sistem dan mekanisme kerja Tim EKPD.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2011 mengalami perubahan
dibandingkan dengan tahun 2010. Tujuan yang ingin dicapai meliputi analisis tingkat
pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di provinsi
Kalimantan Tengah; mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan
strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai dengan kondisi Kalimantan
Tengah serta mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di provinsi
Kalimantan Tengah. Evaluasi tematik merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh
Perguruan Tinggi yang merupakan isu strategis Provinsi yang perlu ditindaklanjuti
rekomendasi kebijakannya oleh Pemerintah. Laporan awal ini merupakan gambaran
kegiatan yang akan dilakukan Tim dalam rangka penyusunan laporan akhir EKPD 2011.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari
berbagai pihak terutama Gubernur Cq. Bapak Sekda beserta Jajarannya, Kepala
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BPS, Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, dan semua pihak yang tidak
mampu kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari Laporan Awal ini masih jauh dari
sempurna, oleh karenanya kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
konstruktif dari semua pihak agar dalam penulisan-penulisan selanjutnya menjadi lebih
baik lagi.

Palangka Raya, 15 Juni 2011

Universitas Palangka Raya
Rektor,

HENRY SINGARASA
NIP 19521028 198003 1002

i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem
perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah,
antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3)
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin
tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4
peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy
maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran
penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut
telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya
mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga
pencapaian di tiap daerah. Panduan EKPD 2011.
RPJMN 2011 – 2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan

Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 1

5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN
2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja
RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,
arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi
daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan
harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung
dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi
Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan penandatangan MOU dengan
Nomor: 71/D.IX/05/2011 antara Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan
dengan Rektor Universitas Palangka Raya pada tanggal 12 Mei 2011 di gedung Utama
Bappenas yang menandai resmi dimulainya kegiatan evaluasi kinerja tahun 2011.

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi

Tujuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2011
adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian
prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.


2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah
3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

Sasaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 adalah sebagai
berikut :

1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas
nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.
2. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau
ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.
3. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di
tiap daerah.

Sedangkan keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 adalah
sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap
capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap
daerah.
2. Tersedianya dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran,
arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan
kondisi daerah.
3. Tersedianya dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi
tematik di tiap daerah.

C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi

Sebagai salah-satu mitra dari BAPPENAS, Rektor Universitas Palangka Raya
(UNPAR) telah membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi
Kalimantan Tengah untuk tahun 2011 sebanyak 8 yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu
yang relevan. Susunan anggota tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat
Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor: 463/H24/LL/2011 tanggal 3 Maret
2011 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:


Tabel 1.
Susunan Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011

No Tugas
Nama Jabatan/Bidang Ilmu NPWP
Dalam Tim
Drs. Henry Singarasa, 14.113.126.8 Penanggung
1 Rektor
MS -711.000 Jawab
05.870.047.7
2 Prof. Dr. Ahim S. Rusan Studi Pembangunan Koordinator
-711.000
Prof. Dr. Ir. Bambang S. Pertanian / 15.374.462.8
3 Sekretaris
Lautt, M.Si Agroteknologi -711.000
Prof. Dr. Eddy Lion, Dasar-dasar Ilmu 88.273.981.6
4 Anggota
M.Pd Pengetahuan Sosial -711.000
Dr. Muses Embang, SE, 14.482.600.5
5 Studi Pembangunan Anggota
MS -711.000
Pertanian / Teknologi 15.099.510.8
6 Dr. Ir. Saputera, Msi Anggota
Hasil Pertanian -711.000
15.374.463.6
7 Ewald Hinting, SE Managemen Ekonomi Anggota
-711.000
08.324.398.4
8 Palentina, Amd Pertanian Anggota
-711.000

Laporan Awal ini disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi seperti yang
ditentukan dalam Buku Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011
yang hanya berisi 3 Bab dengan rincian sebagai berikut:
Bab I. PENDAHULAN
A. Latar Belakang Evaluasi
B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi Kalimantan Tengah
C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi
Bab II. RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Pengembang-an dalam RPJMN 2010-2014
C. Evaluasi Tematik
Bab III. PENUTUP


BAB II

RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Rencana Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 di Daerah Kalimantan
Tengah

Rencana kerja tim evaluasi provinsi khusus untuk Evaluasi Pelaksanaan RPJMN
2004 – 2009 di Kalimantan Tengah dibagi menjadi tiga bagian yaitu persiapan tim,
pengumpulan data, dan metode evaluasi.

A.1. Persiapan Tim.

Hal-hal yang dipersiapakan oleh tim evaluasi provinsi dalam sub bagian ini yaitu :
diskusi internal dan persiapan ruang kerja, pembagian tugas, penetapan jadwal kerja tim.

A.1.1. Diskusi Internal dan Persiapan Ruangan

Hasil diskusi internal dengan Rektor disepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa beliau mempersilahkan Tim untuk rapat/diskusi pada ruang rapat Rektor
sepanjang tidak digunakan.
b. Bahwa beliau akan memfasilitasi Tim dalam bentuk surat menyurat serta menyurati
Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris Wilayah Daerah, Bappeda, Biro Pusat
Statistik (BPS) agar Tim yang telah dibentuk dapat didukung/dibantu dalam
pengumpulan data (Surat terlampir).
c. Dalam mengumpulkan data, Tim Perlu melakukan pendekatan baik secara formal
maupun informal dengan menggunakan jalur-jalur yang ada sehingga kegiatan
pengumpulan data menjadi lancar.

Berbekal surat dari Rektor, Tim akan melakukan koordinasi dengan bagian-bagian
yang paling terkait dengan penyediaan data yaitu Biro Pusat Statistik (BPS), Bappeda
Provinsi dan SKPD lainnya. Kami yakin akan dilayani dengan baik dan disertai dengan
penyediaan data yang memadai dalam bentuk cetakan dan juga dalam soft copy.


A.1.2. Pembagian Tugas Tim.

Tugas-tugas yang dibagikan meliputi tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas
yang lebih banyak muatan akademiknya seperti pengumpulan data dan analisis data.
Hasil keputusan rapat, bahwa tugas-tugas kesekretariatan ditangani oleh Ewald Hinting,
SE, dan Palentina, Amd. Sedangkan untuk tugas-tugas yang lebih banyak muatan
akademis akan ditangani oleh Tim Lainnya (lihat tabel 1) yang dibantu juga oleh mereka
berdua itu.

Adapun nama-nama anggota tim yang bertugas mengumpulkan data sesuai
dengan agenda pembangunan dan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2
sebagai berikut :

Tabel 2
Nama-Nama Anggota Tim Serta Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing
Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA TIM INDIKATOR INSTANSI

1. Drs. Henry Singarasa, MS Indeks Kriminalitas Polda
2. Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd Kalteng
3. Palentina, A.Md - Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan
Konvensional (%)
- Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans
Nasional (%)
Pelayanan Publik Kejaksaan

- Persentase kasus korupsi yang tertangani
dibandingkan dengan yang dilaporkan (%)
- Persentase kabupaten/ kota yang memiliki Biro Hukum
peraturan daerah pelayanan satu atap (%) dan Ortal

- Persentase instansi (SKPD) provinsi yang Inspektorat
memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) [%]

1. Prof. Dr. Ahim S. Rusan Demokrasi Badan
2. Dr. Muses Embang, MS Pemberdaya
- Gender Development Index
an
- Gender Empowerment Measurement
Perempuan


1. Drs. Henry Singarasa, MS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) BPS
2. Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd
3. Palentina, A.Md Pendidikan Diknas
Provinsi
- Angka Partisipasi Murni Tingkat SD Kalteng
- Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD
- Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP
- Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah
- Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%)
- Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%)
- Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah
(%)
- Angka Melek Huruf (%)
- Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru
Seluruhnya Tingkat SMP (%)
- Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru
Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah (%)

1. Dr. Ir. H. Saputera, M.Si Kesehatan Dinas
2. Ewald Hinting, SE Kesehatan
- Umur Harapan Hidup (tahun)
- Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
- Gizi Buruk (%)
- Gizi Kurang (%)
- Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%)
-
Keluarga Berencana BKKBN

- Contraceptive Prevalence Rate (%)
- Pertumbuhan Penduduk (%)
- Total Fertility Rate (%)

1. Prof. Dr. Ahim S. Rusan Ekonomi Makro BPS
2. Dr. Muses Embang, MS
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
- Persentase Ekspor terhadap PDRB (%)
- Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB
(%)
- Pendapatan Perkapita (Rupiah)
- Laju Inflasi (%) :
- Palangkaraya BI

Investasi BPMD
Provinsi
- Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar)
- Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN Kalteng
(Rp.Milyar)
- Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta)
- Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$
Juta)


- Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA

1. Prof. Dr. Ir. Bambang S. Infrastruktur Dinas PU
Lautt, M.Si
2. Dr. Ir. H. Saputera, M.Si - Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik Bappeda
3. Ewald Hinting, SE (%)
- Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Dinas
Sedang (%) Perhubunga
- Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak n
(%)
- Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik
(%)
- Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Sedang
(%)
- Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak
(%)
Pertanian Dinas
Pertanian
- Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun
- PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Dan
Berlaku (Rp. Juta) Peternakan

Kehutanan Dinas
Kehutanan
- Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan
terhadap lahan kritis (%)
Kelautan Dinas
Perikanan
- Jumlah Tindak Pidana Perikanan
- Luas Kawasan Konservasi Laut (km2) Dan Kelautan

1. Prof. Dr. Ahim S. Rusan Kesejahteraan Sosial BPS
2. Dr. Muses Embang, MS
- Persentase Penduduk Miskin (%)
- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Beberapa data indikator memang sudah disiapkan oleh BAPPENAS untuk tim EKPD
provinsi, namun untuk melengkapi beberapa data yang masih kurang maka tim provinsi
akan mengunjungi instansi terkait (sumber data).

A.1.3. Jadwal Kerja Tim

Pokok-pokok kegiatan Tim EKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 yang
dijadwalkan meliputi persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dan


penyusunan laporan. Adapun jadwal kerja tim secara rinci dapat dilihat pada tabel 3
sebagai berikut:

Tabel 3
Jadual Kerja Tim EKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010

Bulan
No. Pokok Kegiatan
Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1. Persiapan & Lap Awal
2. Pengumpulan Data
3. Analisis Data
4. Penyusunan Laporan
5. FGD
6. Monitoring
7. Verifikasi Laporan
8. Seminar Laporan Akhir
9. Perbaikan Laporan Akhir
10. Penyusunan Lap. Nasional
11. Penyampaian Laporan Akhir

A.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan penyusunan Rencana Evaluasi
Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Daerah lebih dominan berbentuk data sekunder yang
mencerminkan indicator untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; indicator
untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; indicator untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Adapun rincian data dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Data Indeks Kriminalitas, meliputi data Kasus Kejahatan Konvensional (%), data
Kasus Kejahatan Trans Nasional (%).
2) Data Pelayanan Publik meliputi data kasus korupsi yang tertangani dibandingkan
dengan yang dilaporkan (%), data kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah
pelayanan satu atap (%), data instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%].
3) Data Indeks Pembangunan Manusia yang terkait dengan data pendidikan meliputi
data Angka Partisipasi Murni Tingkat SD, data Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD,
data Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP, data Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah
Menengah, data Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%), data Angka Putus Sekolah


Tingkat SMP (%), data Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (%), data
Angka Melek Huruf (%), data Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya
Tingkat SMP (%), data Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat
Sekolah Menengah (%).
4) Data Demokrasi meliputi data Gender Development Index, data Gender
Empowerment Measurement.
5) Data Ekonomi Makro meliputi data Laju Pertumbuhan Ekonomi , data persentase
Ekspor terhadap PDRB , data Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB, data
Pendapatan Perkapita (Rupiah), data Laju Inflasi.
6) Data investasi meliputi data Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar), data Nilai
Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp.Milyar), data Nilai Realisasi Investasi PMA
(US$ Juta), data Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$ Juta), data Realisasi
penyerapan tenaga kerja PMA.
7) Data Kesejahteraan Sosial meliputi data Persentase Penduduk Miskin (%), data
Tingkat Pengangguran Terbuka (%).
8) Data Infrastruktur data Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%), data
Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%), data Persentase Jalan
Nasional dalam Kondisi Rusak (%), data Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi
Baik (%), data Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Sedang (%), data Persentase
Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak (%).
9) Data Pertanian meliputi data Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun, data PDRB
Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta).
10) Data Kehutanan meliputi data Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan
terhadap lahan kritis (%).
11) Data Kelautan meliputi data Jumlah Tindak Pidana Perikanan, data Luas Kawasan
Konservasi Laut (km2).
12) Data Kesehatan kesehatan meliputi data Umur Harapan Hidup (tahun), data Angka
Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup), data Gizi Buruk (%), data Gizi Kurang (%),
data Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%), data Keluarga Berencana,
data Contraceptive Prevalence Rate (%)
13) Pertumbuhan Penduduk (%), data Total Fertility Rate (%).

Sumber data dan informasi yang akan didatangi adalah adalah:


1. Biro Perekonomian Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meliputi data;
Laporan Pertanggungjawaban Gubernur (LPJ Gubernur.), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),

2. Biro Pusat dan Statistik berupa Kalimantan Tengah dalam Angka 2008/2009

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

4. Polda Kalimantan Tengah

5. KPU Provinsi Kalimantan Tengah

6. Satuan kerja Perangkat Daerah meliputi: Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Perhubungan, Dinas
Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesejahteraan Sosial.

Wilayah penelitian meliputi 13 Kabupaten dan satu kota, dapat dilihat pada peta
sebagai berikut:

A.3. Metode Evaluasi Data

Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah
Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan
mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil


dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja
yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan
identifikasi dan analisis indikator pencapaian.

B. Rencana Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RPJMD Kalimantan Tengah
Rencana kerja tim evaluasi provinsi khusus untuk Identifikasi Relevansi RPJMN
dengan RPJMD Kalimantan Tengah dibagi menjadi tiga yaitu persiapan tim, pengumpulan
data, dan metode evaluasi.

B.1. Persiapan Tim.

Hal-hal yang dipersiapakan oleh tim evaluasi provinsi dalam sub bagian ini yaitu :
diskusi internal dan persiapan ruang kerja, pembagian tugas, penetapan jadwal kerja tim.

B.1.1. Diskusi Internal dan Persiapan Ruangan

Diskusi Internal dan Persiapan Ruangan untuk Identifikasi Relevansi RPJMN
dengan RPJMD Kalimantan Tengah dilakukan menjadi satu dengan item A.1.1.

B.1.2. Pembagian Tugas Tim.

Pembagian tugas tim untuk Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RPJMD
Kalimantan Tengah dilakukan menjadi satu dengan item A.1.2.

B.1.3. Jadual Kerja Tim

Jadual kerja tim untuk Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RPJMD Kalimantan
Tengah dilakukan menjadi satu dengan item A.1.3.

B.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan Identifikasi Relevansi RPJMN dengan
RPJMD Kalimantan Tengah lebih dominan berbentuk data sekunder. Data tersebut data
berupa data prioritas pembangunan daerah dan data program daerah yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.
Ada satu persoalan kecil yaitu data prioritas pembangunan daerah dan data
program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah
tahun 2005 – 2010 dibuat dengan mengacu RPJMN 2004 – 2009, bukannya mengacu
RPJMN 2010 - 2014, sehingga secara substantive sulit disandingkan. Bila dipaksa
disandingkan, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang terbaru dan relevan paling


cepat bisa diperoleh sekitar bulan Nopember 2010 atau 3 bulan setelah pelantikan
Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2010 – 2015 pada bulan Agustus 2010.

B.3. Metode Evaluasi Data
Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMN 2010-2014
dengan RPJMD Provinsi adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3
prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal dan
prioritas daerah yang tidakada dalam RPJMN 2010-2014.
Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:
1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
2) Pendidikan,
3) Kesehatan,
4) Penanggulangan Kemiskinan,
5) Ketahanan Pangan,
6) Infrastruktur,
7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
8) Energi,
9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,
10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik,
11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan
3 (tiga) prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan
Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya

Untuk wilayah Kalimantan Tengah, karena RPJMD 2011 – 2015 belum disusun,
maka dalam evaluasi ini masih menggunakan prioritas seperti yang tertuang
dalam RPJMD Kalteng tahun 2005 – 2010 dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharan jalan, jembatan,
pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sungai baik antar Provinsi , antar
Kabupaten, antar Kecamatan, antar Desa yang terisolir dan antar sentra-
sentra produksi di sektor/sub pertanian, pertambangan, perikanan
/kelautan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan secara terencana dan
terpadu.


2. Ekonomi: Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis
sumberdaya lokal, yang merata, berkelanjutan serta mendorong investasi,
baik dari dalam maupun luar negeri

3. Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana: Peningkatan
kemampuan pelayanan pendidikan, kesehatan keluarga berencana secara
berkesinambungan beserta sarana dan prasarananya.

4. Pemerintahan: Peningkatan tanggungjawab daya tanggap pemerintah
dalam perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok wilayah dalam kerangka
menciptakan effective government, good governance dan bebas KKN.

5. Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia: Penegakan supermasi hukum
yang berkeadilan termasuk pertanahan dan pendayagunaan aparat
keamanan dalam penciptaan ketentraman dan kedamaian masyarakat
serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

6. Politik: Pembangunan kehidupan politik yang berkelanjutan dengan dasar
toleransi, keadilan, dan partisipasi yang berbasis multikultural.

7. Seni Budaya dan Agama: Memperkuat keterbukaan, toleransi kultural dan
kerukunan antar agama, suku, ras maupun golongan dalam masyarakat
Kalimantan Tengah yang majemuk dalam kerangka dan semangat serta
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepemudaan, Pramuka dan keolahragaan: Meningkatkan dan
pemberdayaan peranan generasi muda dalam pembangunan, menguatkan
sarana dan prasarana kepramukaan seperti Bumi Perkemahan di masing-
masing Kabupaten/Kota, serta meningkatkan prestasi, partisipasi,
pembelajaran, profesionalisme dan kualitas manajemen organisasi
keolahragaan dalam mendukung pembangunan dan prestasi olah raga di
Kalimantan Tengah.

9. Kepariwisataan: Terwujutnya daya saing pariwisata dengan peningkatan
pengembangan pemasaran pariwisata.


10. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Pembangunan
Kalimantan Tengah yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan.
Mewujutkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi
dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara
berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

11. Perhubungan dan Telekomunikasi: Perhubungan yang dititik beratkan
pada peningkatan fasilitas bandara udara, baik yang berada di Kota
Palangkaraya maupun Kabupaten-Kabupaten lainnya. Begitu pula dengan
pelabuhan laut, pelabuhan ferry dan pelabuhan sungai lainnya perlu
ditingkatkan fasilitasnya. Telekomunikasi yang mana pelayanan
telekomunikasi harus ditingkatkan untuk menjangkau daerah-daerah baik
di Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan-kecamatan.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan: Titik berat pembangunan
masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
Kalimantan Tengah yang handal dan dapat bersaing di era globalisasi.
Pengarus utamaan gender diartikan bahwa peran serta perempuan
disejajarkan dengan laki-laki diberbagai aspek bidang, seperti di bidang
legislatif, bidang eksekutif dan di masyarakat.

Sedangkan Kebijakan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah, yaitu :

1. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Peningkatan efektivitas dan efesiensi Belanja Daerah untuk Pembangunan
Daerah dan pelayanan publik.

3. Peningkatan pengelolaan Pembiayaan Daerah secara efektif dan efisien
untuk penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


4. Peningkatan partisipasi pemerintah kabupaten/Kota, pelaku bisnis lokal,
nasional dan internasional serta masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara lebih spesifik, Kebijakan Keuangan Daerah di sisi Pendapatan
Daerah diarahkan untuk:

1. Optimalisasi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah yang mendorong
peningkatan produktivitas usaha dan masyarakat di Provinsi Kalimantan
Tengah.
2. Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Provinsi
Kalimantan Tengah.
3. Optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan pola kerjasama pihak
ketiga sebagai alternatif peningkatan Pendapatan Daerah.
4. Optimalisasi Peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan Kebijakan Keuangan Daerah di sisi Belanja Daerah diarahkan
untuk:

1. Peningkatan kualitas pengalokasian sumberdaya secara lebih strategik
yaitu didasarkan pada perencanan pembangunan daerah, prioritas daerah
dan efektifitas tiap usulan program dan kegiatan dalam menjawab
permasalahan yang dihadapi masyarakat .
2. Sebagai upaya mendukung efisiensi Belanja Daerah, perlu dikembangkan
secara berkala Standar Harga, Standar Biaya, Tolok Ukur kinerja dan
Analisa Standar Biaya yang mencerminkan kondisi riil.
3. Penentuan plafon anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah berdasarkan
prioritas pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan disiplin anggaran digunakan sesuai Belanja Pegawai; Belanja
Barang dan Jasa; Belanja modal; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Hibah;
Belanja bagi hasil; Belanja bantuan keuangan; dan Belanja tidak
tersangka.

5. Keberhasilan realisasi anggaran didasarkan penggunaan angaran yang
minimal dan kualitas output yang maksimal.


BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan dalamrapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim EKPD Provinsi
Kalimantan Tengah, maka TIM menyepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Sekretariat Tim, menggunakan salah-satu ruangan di Rektorat Universitas Palangka
Raya. Pertimbangannya, karena Sekretaris Tim adalah juga Pembantu Rektor III
Unpar.
b. Tim sudah melaporkan rencana kerja kepada Rektor yang sekaligus juga bertindak
sebagai penanggungjawab kegiatan untuk diketahui dan mendapat dukungan dari beliau.
c. Tim telah melakukan Tugas dalam koordinasi dan pengambilan data.
d. Tim telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah agar memberikan
rekomendasi kepada Tim untuk pengambilan data pada SKPD di lingkungan pemerintah
provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Awal ini dibuat, kiranya menjadi masukan dalam melakukan
Evaluasi Kinerja Bappenas tahun 2010 ini.


Tim Penyusun


BAB II

RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Rencana kerja evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 meliputi
rencana : (1) persiapan ijin, bahan dan alat ke lapangan, identifikasi item yang dievaluasi
pada subbagian ini, identifikasi data utama dan data pendukung baik data primer maupun
data sekunder, penyusunan instrumen pengumpulan data, latihan pemahaman analisis
data; (2) proses (persiapan pola, sistem, mekanisme kerja tim), tahapan-tahapan; (3)
penetapan skedul rapat-rapat tim, penggandaan daftar pertanyaan, pengumpulan data
sekunder, pengolahan data; (4) penetapan tempat ruang kerja tim, penetapan sumber
informasi; (5) identifikasi sumber informasi, dan penetapan enumerator lapangan.

1. Mempersiapkan Surat Ijin ke Lapangan, Bahan, dan Alat

Ke lapangan yang dimaksudkan disini yaitu pergi mendatangi kantor dinas/instansi
sebagai sumber informasi data yang dibutuhkan. Sebelum menemui pimpinan kantor
dinas/instansi tentu saja harus dipersiapan surat ijin pengumpulan data dari Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebut memuat nama-nama tim ke
lapangan, maksud dan tujuan, jenis data yang dicari, serta batas waktu ijin yang digunakan.

Disamping persiapan surat legalitas formal, juga dipersiapkan bahan dan alat kerja
tim berupa stopmap, polpen, buku catatan, dan kendaraan tim.

2. Menetapkan Item yang Dievaluasi

Item yang akan dievaluasi pada bagian ini harus diketahui oleh masing-masing
anggota tim lapangan, sehingga setiap anggota tim tahu apa yang akan disampaikan
kepada sumber informasi nanti. Dengan mengetahui item yang dievaluasi maka data yang
akan dikumpulkan nanti tentu saja lebih optimal (tidak kurang dan tidak lebih), sehingga
tidak terjadi kunjungan yang berulang-ulang ke sumber informasi, dan tentu saja ini akan
lebih efisien.

Rencana kerja tim sebelum turun ke lapangan yaitu menginventarisir Item yang akan
dievaluasi pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2) Pendidikan;
3) Kesehatan;

4) Penanggulangan Kemiskinan;
5) Ketahanan Pangan;
6) Infrastruktur;
7) Iklim Investasi Dan Iklim Usaha;
8) Energi;
9) Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana;
10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-Konflik; Dan
11) Kebudayaan, Kreaktivitas, Dan Inovasi Teknologi.
12) Kesejahteraan Rakyat
13) Politik, Hukum, dan Keamanan
14) Perekonomian

3. Menetapkan Data Utama dan Data Pendukung

Data utama dan data pendukung memang mutlak ditetapkan. Data utama memang
mengacu pada buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011, namun persoalannya apabila
data utama itu belum siap atau tidak ada sehingga harus diolah oleh tim lebih dahulu, maka
inilah yang harus dipersiapkan. Hal yang sama masalahnya juga pada data pendukung.

Tim juga harus mampu menetapkan data pendukung tambahan yang dianggap
relevan disamping yang telah ditetapkan oleh Bappenas seperti yang tertuang dalam buku
panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011 tersebut. Baik data utama dan data pendukung yang
dipergunakan sebagai indikator tentu saja harus sesuai dengan evaluasi prioritas nasional.

Adapun rencana kerja tim yaitu menginventarisir data utama yang akan dicari sesuai
buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1) Data Kasus Korupsi
2) Data Perda Pelayanan Satu Atap
3) Data Pelaporan WTP
4) Data E-Procurement
5) Data Perda Transparansi
6) Data Rata-Rata Lama Sekolah
7) Data Angka Kematian Bayi
8) Data Angka Harapan Hidup
9) Data Penduduk Ber-KB
10) Data Penduduk Miskin
11) Data Pengangguran Terbuka
12) Data PDRB Sektor Pertanian

13) Data Panjang Jalan Nasional dalam kondisi baik
14) Data Panjang Jalan Nasional dalam kondisi sedang
15) Data Panjang Jalan Nasional dalam kondisi buruk
16) Data Pembangunan Rumah Sederhana
17) Data Perda RTRWP
18) Data Kredit UMKM
19) Data PMA
20) Data PMDN
21) Data Elektrifikasi
22) Data Rehabilitasi Lahan Kritis
23) Data Indeks Gini
24) Data Kabupaten Tertinggal.
25) Data HAKI
26) Data IPM
27) Data Pendapatan Per Kapita
28) Data Indeks Kriminalitas
29) Data Pertumbuhan Ekonomi

Disamping data utama, rencana kerja tim juga menginventarisir data pendukung
yang akan dicari sesuai buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1) Data APM (SD/MI)
2) Data APK (SD/MI)
3) Data Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas
4) Laju Pertumbuhan Penduduk
5) Nilai Tukar Petani
6) Produksi Padi
7) Jumlah Penyuluh Pertanian
8) Perda RTRWK yang sudah disyahkan
9) Data Alokasi Kredit Perbankan
10) Data Jumlah Tabungan Masyarakat
11) Data Frekuensi Terjadi Bencana Alam
12) Data Luas RTH di Ibukota Provinsi
13) Data Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di
Kab/Kota/Provinsi
14) Kemiskinan
15) Data Jumlah Dosen Peneliti PTN/PTS
16) Data Jumlah Perpustakaan

17) Data Jumlah Riset dan Lembaga Riset
18) Data Penyandang Masalah Sosial
19) Data Gizi Buruk
20) Data Kejahatan Konvensional
21) Data Kejahatan Transnasional
22) Data Inflasi
23) Data Perkembangan PAD
24) Data Pertumbuhan Ekspor
25) Data Pertumbuhan Impor.

4. Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data

Rencana kerja pembuatan instrumen pengumpulan data meliputi rencana kerja
pembuatan koesioner (daftar isian data) dan butir-butir wawancara baik untuk pengumpulan
data utama maupun untuk data pendukung. Instrumen pengumpulan data didesain
sedemikian rupa oleh tim EKPD provinsi tahun 2011 menurut kategori prioritas. Masing-
masing anggota tim nanti akan mengumpulkan data menggunakan instrumen tersebut
sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap data itu, atau disesuaikan dengan akses
kemudahannya, sehingga tingkat kesulitan dalam pengumpulan data dapat diminimalkan.

Pembagian tugas sebagai koordinator dan anggota tim serta jenis data apa yang
akan dikumpulkan nanti dibuat dalam satu tabel sebagai acuan dan alat kontrol. Rincian
masing-masing dapat dilihat pada lampiran.

5. Meningkatkan Pemahaman Analisis Data

Alat analisis yang dipergunakan untuk EKPD tahun 2011 memang sudah ditetapkan
oleh Bappenas yaitu menggunakan analisis persentase untuk melihat kecenderungan
kinerja pembangunan nasional di daerah. Lebih lanjut kecenderungan tersebut baik
menurun atau meningkat akan dicari faktor penyebabnya dan kemudian dijelaskan secara
deskriptif.

Terkait dengan analisis data maka hal yang mutlak dilakukan oleh tim EKPD Provinsi
yaitu meningkatkan pemahaman langkah-langkah analisis data sesuai buku panduan EKPD
33 provinsi tahun 2011. Oleh sebab itu rencana kerja tim EKPD provinsi, sebelum betul-
betul melakukan analisis data maka terlebih dahulu melakukan diskusi terbatas mengenai
analisis data untuk indikator yang ada targetnya dan yang tidak ada targetnya.

6. Penetapan Proses

Proses disini menyangkut pola, sistem, dan mekanisme karja tim. Mulai dari
pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi hasil analisis sampai ke
rekomendasi harus ada pola, sistem, dan mekanisme yang jelas. Sehingga isi laporan dan
penyampaian laporan EKPD akan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam buku panduan.

Rencana kerja tim akan membahas pola, sistem, dan mekanisme mengenai
penyusunan laporan akhir apakah dengan pola dikerjakan bab per bab bersama-sama di
sekretariat atau masing-masing anggota tim terlebih dahulu membuat draft laporan tersendiri
mulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai ke rekomendasi di tempat masing-
masing. Kemudian sistem dan mekanisme menyangkut bagaimana penggabungan hasil
evaluasi dari masing-masing anggota tim.

7. Pembuatan Skedul

Pelaksanaan EKPD 2011 oleh Tim EKPD Provinsi telah dimulai sejak bulan Mei
2011. Kemudian penyusunan laporan akhir dilakukan sejak bulan Juli sd. September 2011.
Jadi batas penerimaan laporan akhir di Bappenas Jakarta tanggal 20 September 2011.

Persiapan yang dilakukan yaitu penyusunan skedul yang ketat sampai dengan
tanggal tersebut yang meliputi waktu untuk rapat-rapat awal, penyusunan sistematika
laporan, pengumpulan data utama dan data pendukung, pengolahan data, analisis data, dan
penggandaan. Adapun rencana kerja tim EKPD provinsi yang tertuang dalam skedul
sebagai berikut:

Rencana Kegiatan Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional

Tahun 2010 dan 2011

No Rencana Kegiatan Waktu (2011)
1. Rapat evaluasi capaian Awal Juni
2. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis Juni s/d Juli
data (11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya)
3. Kompilasi Data Hasil Analisis Evaluasi Terhadap Juli s/d Juli
Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
4. Draft Laporan Hasil Analisis Evaluasi Terhadap Juli
Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

8. Menetapkan Sekretariat Tim EKPD Provinsi

Sekretariat tim EKPD provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 ditetapkan di samping
ruang kerja Pembantu Rektor III. Untuk rencana kerja tim yaitu mempersiapkan ruang kerja
tim, baik untuk tempat rapat/diskusi mengenai hasil analisis evaluasi terhadap capaian
prioritas nasional 2010 dan 2011 maupun tempat menumpuk atau menyimpan data
sekunder yang dibutuhkan. Tim sewaktu-waktu juga bekerja di ruang ini.

9. Membuat Susunan Tim ke Lapangan

Tim Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 akan dibagi
menjadi 6 sub tim. Masing-masing sub tim tersebut akan bertugas dan bertanggung jawab
mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data sesuai dengan tugas yang
ditetapkan.

Adapun susunan tugas tim yang dimaksud yaitu:

No Nama Tugas Mengumpul Data
1 Henry Singarasa, Eddi Lion, Palentina Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Henry Singarasa, Eddi Lion, Palentina Pendidikan
3 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Kesehatan
4 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Penanggulangan Kemiskinan
5 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Ketahanan Pangan
6 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Infrastruktur
7 Ahim S. Rusan dan Muses Embang Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Palentina, Ewald Hinting Energi
9 Saputera, Ewald Hinting Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana
10 Muses Embang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,
dan Pasca Konflik
11 Eddi lion, Saputera Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan
Teknologi
12 Ahim S. Rusan, Muses Embang, Ewald H. Kesejahteraan rakyat lainnya
13 Eddi Lion, Ewald Hinting Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya
14 Ahim S. Rusan, Muses Embang Perekonomian lainnya

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
dalm RPJMN 2010 – 2014

1. Mempersiapkan Surat Ijin ke Bappeda, Bahan, dan Alat

Data mengenai Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Kalimantan Tengah hanya ada di Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum menemui
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah tentu saja harus dipersiapan surat ijin
pengumpulan data dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebut

memuat nama-nama tim ke lapangan, maksud dan tujuan, jenis data yang dicari, serta batas
waktu ijin yang digunakan.


Item yang akan dievaluasi pada bagian ini harus diketahui oleh anggota tim yang ke
Bappeda itu, sehingga anggota tim tersebut tahu apa yang akan disampaikan kepada
sumber informasi nanti. Dengan mengetahui item yang dievaluasi maka data yang akan
dikumpulkan nanti tentu saja lebih optimal (tidak kurang dan tidak lebih), sehingga tidak
terjadi kunjungan yang berulang-ulang ke sumber informasi, dan tentu saja ini akan lebih
efisien.

Rencana kerja tim sebelum ke Bappeda yaitu menginventarisir item yang akan
dievaluasi pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

1) Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
2) Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
3) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Inventarisasi Data

Adapun rencana kerja tim yaitu:

1. Menginventarisir data isu strategis yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2011.
2. Menginventarisir data sasaran yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2011.
3. Menginventarisir data arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang
dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2011.


pembuatan daftar isian data yang memuat rincian isu strategis, rincian sasaran, rincian arah
kebijakan dan strategi pembangunan daerah provinsi Kalimantan Tengah. Instrumen
pengumpulan data didesain sedemikian rupa oleh tim EKPD provinsi tahun 2011, sehingga
masing-masing anggota tim nanti akan mengumpulkan data menggunakan instrumen
tersebut sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap data itu.


Alat analisis yang dipergunakan untuk EKPD tahun 2011 khususnya analisis
mengenai relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan
memang sudah ditetapkan oleh Bappenas yaitu menggunakan analisis tabulasi. Analisis ini
untuk melihat relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan
Kalimantan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil akhir analisis relevansi ini diharapkan
mampu mengeluarkan rekomendasi “melanjutkan atau perbaikan” isu strategis, sasaran,
arah kebijakan dan strategi RKP/RKPD tahun 2013.

Terkait dengan analisis isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan, maka hal yang mutlak dilakukan oleh tim EKPD Provinsi yaitu
meningkatkan pemahaman langkah-langkah analisis sesuai buku panduan EKPD 33
provinsi tahun 2011. Oleh sebab itu rencana kerja tim EKPD provinsi, sebelum betul-betul
melakukan analisis data maka terlebih dahulu melakukan diskusi terbatas dengan pihak
Bappeda.

6. Penetapan Proses


Hal yang sama dengan analisis poin A, maka rencana kerja tim akan membahas
pola, sistem, dan mekanisme mengenai penyusunan laporan akhir apakah dengan pola
dikerjakan bab per bab bersama-sama di sekretariat atau masing-masing anggota tim
terlebih dahulu membuat draft laporan tersendiri mulai dari pengumpulan dan pengolahan
data sampai ke rekomendasi di tempat masing-masing. Kemudian sistem dan mekanisme
menyangkut bagaimana penggabungan hasil evaluasi dari masing-masing anggota tim.

7. Pembuatan Skedul



sebagai berikut:


Tahun 2010 dan 2011

No Rencana Kegiatan Waktu
1. Rapat Relevansi Isue Pertengahan Juli
2. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis
data isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan -sda-
strategi pengembangan.
3. Kompilasi hasil analisis evaluasi terhadap isu
strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi -sda-
pengembangan
4. Draft laporan hasil analisis evaluasi terhadap isu
strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi -sda-
pengembangan

8. Menetapkan Ruang Kerja Tim

Ruang kerja tim evaluasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 ditetapkan di Sekretariat EKPD
Provinsi Kalimantan Tengah yaitu di samping ruang kerja Pembantu Rektor III.


Tim evaluasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan
provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 akan dibagi menjadi 3 sub tim. Masing-masing sub
tim tersebut akan bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan data, mengolah data,
dan menganalisis data sesuai dengan tugas yang ditetapkan.


No Nama Data Yang Dikumpul
Isu Strategis:
1 Saputera, Palentina 1. Optimalisasi pengembangan sektor
dan industri unggulan wilayah
berbasis pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan dan kelautan.
2 Ewald Hinting, Edy Lion 2. Kuantitas dan kualitas jaringan
infrastruktur wilayah
3 Muses Embang 3. Kesenjangan intrawilayah
4 Saputera 4. Degradasi SDA dan LH serta Mitigasi
Bencana
5 Bambang S. Lautt 5. Kualitas SDM dan tingkat kemiskinan
6 Ahim S. Rusan 6. Pengembangan kawasan perbatasan

7 Henry Singarasa 7. Kualitas birokrasi dan tata kelola
dalam kerangka otonomi daerah

Sasaran:
1 Saputera, Palentina 1. Pembangunan pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan
dan kelautan.
2 Ewald Hinting, Edy Lion 2. Pembangunan infrastruktur
3 Muses Embang 3. Pengembangan wilayah
4 Saputera 4. Pembangunan SDA dan LH
5 Bambang S. Lautt 5. Pembangunan SDM dan
pengentasan kemiskinan
6 Ahim S. Rusan 6. Pengembangan kawasan perbatasan
7 Henry Singarasa 7. Pengembangan birokrasi dan tata
kelola dalam kerangka otonomi
daerah

Arah Kebijakan dan Strategi:
1 Saputera, Palentina 1. pengembangan sektor dan industri
unggulan wilayah berbasis pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan
dan kelautan.
2 Ewald Hinting, Edy Lion 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas
jaringan infrastruktur wilayah
3 Muses Embang 3. Mengurangi kesenjangan intrawilayah
4 Saputera 4. Mengurangi degradasi SDA dan LH
serta Mitigasi Bencana
5 Bambang S. Lautt 5. Meningkatkan kualitas SDM dan
tingkat kemiskinan
6 Ahim S. Rusan 6. Mengembangkan kawasan
perbatasan
7 Henry Singarasa 7. Meningkatkan kualitas birokrasi dan
tata kelola dalam kerangka otonomi
daerah

C. Evaluasi Tematik
1. Mempersiapkan Surat Ijin ke Lemlit dan Balitbang

Data mengenai isu strategis serta rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada
pemerintah dan pemerintah daerah yang merupakan hasil penelitian sebelumnya ada di
Lemlit PT dan PTS, di Litbang-litbang pada Dinas/Instansi Teknis, serta di DRD pada
Bappeda Provinsi. Sebelum menemui data tersebut tentu saja harus dipersiapan surat ijin
pengumpulan data dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebut
memuat nama-nama tim ke lapangan, maksud dan tujuan, jenis data yang dicari, serta batas
waktu ijin yang digunakan.


Item yang akan dievaluasi pada bagian ini harus diketahui oleh anggota tim yang ke
Lemlit PT dan PTS, ke Litbang-litbang pada Dinas/Instansi Teknis, serta ke DRD pada
Bappeda Provinsi., sehingga anggota tim tersebut tahu apa yang akan disampaikan kepada
sumber informasi nanti. Dengan mengetahui item yang dievaluasi maka data yang akan
dikumpulkan nanti tentu saja lebih optimal (tidak kurang dan tidak lebih), sehingga tidak
terjadi kunjungan yang berulang-ulang ke sumber informasi, dan tentu saja ini akan lebih
efisien.

Rencana kerja tim sebelum ke Lemlit PT dan PTS, ke Litbang-litbang pada
Dinas/Instansi Teknis, serta ke DRD pada Bappeda Provinsi yaitu menginventarisir item
yang akan dievaluasi pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

1. Isu Strategis Hasil Penelitian
2. Rekomenadi Kebijakan Hasil Penelitian

3. Evaluasi Tematik

Adapun rencana kerja tim yaitu:

1. Identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah dilaksanakan
2. Penyusunan laporan hasil identifikasi dokumen
3. Rekomendasi kebijakan


pembuatan daftar isian data yang memuat rincian isu strategis, rekomendasi kebijakan.
Instrumen pengumpulan data didesain sedemikian rupa oleh tim EKPD provinsi tahun 2011,
sehingga masing-masing anggota tim nanti akan mengumpulkan data menggunakan
instrumen tersebut sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap data itu.


Alat analisis yang dipergunakan untuk EKPD tahun 2011 khususnya analisis
mengenai isu strategis, dan rekomendasi kebijakan memang sudah ditetapkan oleh
Bappenas yaitu menggunakan analisis tabulasi. Analisis ini untuk melihat isu strategis, dan
rekomendasi kebijakan.

Terkait dengan analisis isu strategis, dan rekomendasi kebijakan hasil penelitian
sebelumnya, maka hal yang mutlak dilakukan oleh tim EKPD Provinsi yaitu meningkatkan
pemahaman langkah-langkah analisis sesuai buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011.
Oleh sebab itu rencana kerja tim EKPD provinsi, sebelum betul-betul melakukan analisis
data maka terlebih dahulu melakukan diskusi terbatas.

6. Penetapan Proses


Hal yang sama dengan analisis poin A dan B, maka rencana kerja tim akan
membahas pola, sistem, dan mekanisme mengenai penyusunan laporan akhir apakah
dengan pola dikerjakan bab per bab bersama-sama di sekretariat atau masing-masing
anggota tim terlebih dahulu membuat draft laporan tersendiri mulai dari pengumpulan dan
pengolahan data sampai ke rekomendasi di tempat masing-masing. Kemudian sistem dan
mekanisme menyangkut bagaimana penggabungan hasil evaluasi dari masing-masing
anggota tim.

7. Pembuatan Skedul


sebagai berikut:


Tahun 2010 dan 2011

No Rencana Kegiatan Waktu
1. Rapat Evaluasi Tematik Awal Agustus 2011
2. Identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah -sda-
dilaksanakan.

3. Penyusunan laporan hasil identifikasi dokumen -sda-
4. Rekomendasi kebijakan sesuai dengan isi dokumen -sda-
hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh PT
sebelumnya.

8. Menetapkan Ruang Kerja Tim

Ruang kerja tim evaluasi tematik ditetapkan di Sekretariat EKPD Provinsi Kalimantan
Tengah yaitu di samping ruang kerja Pembantu Rektor III.


Tim evaluasi tematik akan dibagi menjadi 3 sub tim. Masing-masing sub tim tersebut
akan bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan data di 3 tempat yaitu di Lemlit PT
dan PTS, di Balitbang Dinas/Instansi Teknis, dan di Bappeda Provinsi.


No Nama Tugas Mengumpul Data Di
1 Henry Singarasa, Eddi Lion, Palentina Lemlit PT dan PTS
2 Ahim S. Rusan, Saputera, Ewald Hinting Balitbang Dinas/Instansi Teknis
3 Bambang S. Lautt, Muses Embang Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim EKPD
Provinsi Kalimantan Tengah, maka TIM menyepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengalaman dalam mengumpulkan data selama ini terasa bahwa form
isian data dari SKPD jarang kembali kepada Tim sehingga anggota Tim perlu lebih
proaktif untuk mengampulkannya kembali dalam arti aktif mendatangi Dinas/ Instansi.
Untuk itu sangat diharapkan adanya himbauan dari Sekda atau kepala Bappeda.
b. Tim EKPD sudah melaporkan rencana kerja kepada Rektor yang sekaligus juga bertindak
sebagai penanggungjawab kegiatan untuk diketahui dan mendapat dukungan dari beliau.
c. Tim EKPD sudah mulai melakukan Tugas dalam koordinasi dan pengambilan data serta
telah membagi diri dalam pengumpulan data.
d. Tim telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah agar memberikan
rekomendasi kepada Tim untuk pengambilan data pada SKPD di lingkungan pemerintah
provinsi Kalimantan Tengah dan telah keluar surat ijin Nomor: 426/441/11-05/Kesra/2011
(terlampir).
e. Ke depan diharapkan adanya koordinasi yang baik dengan penghubung Provinsi baik
yang menyangkut informasi data, fasilitasi surat menyurat maupun masukan data
untuk pelaksanaan evaluasi.

Demikian Laporan Awal ini dibuat, kiranya menjadi masukan dalam melakukan
Evaluasi Kinerja Bappenas tahun 2011 ini.


Tim Penyusun


Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Similar to Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan

Similar to Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan (20)

More from EKPD

More from EKPD (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan