"Presentation given by Son Kuswadi, Education Attache, Embassy of the Republic of Indonesia on July 14,2011 at WORLD EDUCATION SUMMIT (www.worldeducationsummit.net) in the School Education Track: LOCALISED LEARNING IN A GLOBALISED CONTExT: CAPACITy BUILDING, CONTENT AND TRAINING OF TRAINERS
"
1. POLICY AND DEVELOPMENT STRATEGY OF NATIONAL EDUCATION Son Kuswadi Education Attache Indonesian Embassy New Delhi World Education Summit 2011 Ashok Hotel, New Delhi
2. Global Competitiveness Index (GCI) – Education Participation, 2008 - 2009 GER Higher Edu NER Basic Edu GER Second Edu SUMBER: WORLD ECONOMIC FORUM
3. GCI – Innovation,2008-2009 Research Agency Quality Research Collaboration Industry-Higher Edu Scientist&Engineer Availability SUMBER: WORLD ECONOMIC FORUM
4. 4 Philippines Cambodia India India Lao PDR Philippines Vietnam Korea, Rep. Thailand Mongolia Cambodia Lao PDR Mongolia Vietnam UK China China Thailand Korea, Rep. Indonesia Malaysia Japan US Malaysia Indonesia UK Japan US STUDENT-TEACHER RATIO SD SMP 56.24 37.09 41.33 32.32 34.93 25.66 25.59 31.26 24.86 30.77 23.59 30.64 21.52 24.65 19.05 21.05 18.61 20.68 18.24 20.29 17.72 19.56 14.92 18.92 14.23 17.1 13.22 14.81 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 10 20 30 40 50 60 Source: Edstats database
12. SUMARRY OF PROBLEM Note: Outcome indication, under development especially for Higher Education
13. Education Supply Chain Model 3YEar 9 Year 3-5 Year Student Workfoce& Entrepreuneur Playgroup TK TKLB SD+SMP SDLB+ SMPLB SMA SMK SMLB PT/PV Kejar C Kejar A+B Non Formal/Informal Education Educators Teaching, Learning and Grading System Facility Financial Management
14. NATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT STEP Internal Focus Eksternal Focus THREE PILLAR OF NATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT : Spread and extensification education access ; Quality improvement, relevancy and competitiveness of graduated student Management, accountability, public image of education process 14
15. Frameworks 2005-2009 2010-2014 Facilities 3 Pillars 5 Mission Teacher Availability Learning Systems Access Financial Affordability Location Quality& Relevancy Quality& Relevancy Process Output Gender Equality Region Management Ec-Sos Status Number of School Certainty Working place
16. NATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT STEP Internal Focus Eksternal Focus MONE VISION 2014: “Availability of Prime National Education Services to shape comprehensive smart Indonesian People “ MONE Mission 2010-2014 (MISI 5K): M1. MeningkatkanKetersediaan (Availability)LayananPendidikan M2. MeningkatkanKeterjangkauan (Affordability)LayananPendidikan M3. MeningkatkanKualitas/MutudanRelevansi (Quality and Relevance) LayananPendidikan M4. MeningkatkanKesetaraan(Equality)dalamMemperolehLayananPendidikan M5. MeningkatkanKepastian/Keterjaminan (Certainty) MemperolehLayananPendidikan 16
18. VISI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2014 “Terselenggarannya Layanan Prima Pendidikan Nasionaluntuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“ VISI MISI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 – 2014 (MISI 5K) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi LayananPendidikan Meningkatkan Kesetaraandalam Memperoleh Layanan Pendidikan Meningkatkan Jaminan Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan MISI 5K MOTTO “MelayaniSemuadenganAmanah” Tersedia, terjangkaunya, dan Terjaminnya Kepastian Meperoleh Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Handal Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan Tersedia dan TerjangkaunyaLayanan PAUD Berkualitas TUJUAN STRATEGIS Subsidi Untuk Pendidikan Formal Penguatan Manajemen Satuan Pendidikan Penyempurnaan Sistem Pembelajaran Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kompetensi Pendidik Subsidi PNFI STRATEGI Penguatan Sistem Pengawasan Penataan Struktur Organisasi Data &Informasi Serta Akreditasi Pendidikan Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset BMN RASIONALISASI PENDANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT AKSELERASI PEMBANGUNAN PEND. DI DAERAH PERBATASAN, TERTINGGAL & BENCANA PENGEMBANGAN METODOLOGI PEND. YG MEMBANGUN MANUSIA BERJIWA KREATIF, INOVATIF, SPORTIF & WIRAUSAHA PENYELARASAN PENDIDIKAN DENGAN KEBUTUHAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI PENERAPAN METODOLOGI PEND.AKHLAK MULIA &KARAKTER BANGSA PENYEDIAAN BUKU TEKS MURAH PEMBERDAYAAN KEPSEK & PENGAWAS SEKOLAH PENGUATAN & PERLUASAN PEMANFAATAN TIK KOORDINASI ANTAR K/LSERTA PUSAT & DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA SERTIFKASI & KUALIFIKASI GURU PENGUATAN DAN PERLUASAN PNFI PENINGKATAN MUTU LPTK & LULUSANNYA KETERPADUAN SISTEM EVALUASI PENDIDIKAN REFORMASI BIROKRASI ARAH KEBIJAKAN DIKTI TK & DIKDAS DIKMEN PNFI MUTU & KESEJAHTERAAN PTK PROGRAM MANAJEMEN PENGAWASAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN 18
19. PARADIGM SIFT EDUCATION DEVELOPMENT 2010-2014 From 9 Years Compulsory Education to 9 Years Right Education : Government guarantee for every people to education access, at least until 9 years education (SMP) SekolahNegeri is Public School: Every school can be used for other education-related activities Equity for education access : Special need/disable people Special services (Remote, Outer part, Senior citizen, etc)
20. SASARAN STRATEGIST1. Tersediadanterjangkaunyalayanan PAUD bermutudanberkesetaraandisemuaprovinsi, kabupatendankota APK PAUD nasional mencapai 72,9%, sekurang-kurangnya 75% provinsi mencapai APK ≥ 60%, sekurang-kurangnya 75% kota mencapai APK ≥ 75%, dan sekurang-kurangnya 75% kabupaten mencapai APK ≥ 50%. Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%. Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak
21. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS I Penyediaan Tenaga Kependidikan TK/TKLB Penyediaan Guru TK/TKLB Penyediaan PTK PAUD Non Formal Pendidikan dan Pelatihan PTK Penyediaan manajemen PAUD berkompeten Penyediaan pendidik PAUD berkompeten Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ser untuk penerapan sistem pembelajaran TK/TKLB berkualitas Tersedia dan TerjangkaunyaLayanan PAUD Berkualitas dan berkesetaraan di SemuaProvinsi, Kabupaten dan Kota Perluasan dan pemerataan Akses PAUD Non Formal Bermutu Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD Non Formal berkualitas Perluasan dan Pemerataan Akses TK/TKLB Bermutu Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK/TKLB berkualitas Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD Penyediaan Model Program Pembelajaran PAUD Penyediaan Standar Mutu PAUD serta Terlaksananya Akreditasi PAUD Penyediaan Data PAUD Penyediaan Informasi PAUD Berbasis Riset untuk Perumusan Kebijakan Nasional
22. SASARAN STRATEGIST2. Terjaminnyakepastianmemperolehlayananpendidikandasarbermutudanberkesetaraandisemuaprovinsi, kabupatendankota APM SD/MI/Paket A nasional mencapai 96%; sekurang-kurangnya 85% provinsi mencapai APM ≥ 95%; sekurang-kurangnya 90% kota mencapai APM ≥ 96%, dan sekurang-kurangnya 90% kabupaten mencapai APM ≥ 94%; APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 99,8% APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%; sekurang-kurangnya 90% provinsi mencapai APK ≥ 95%; sekurang-kurangnya 80% kota mencapai APK ≥ 115%, dan sekurang-kurangnya 85% kabupaten mencapai APK ≥ 90%; APM SMP/MTS/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 76,8% APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 99,6% Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya 97%;
23. Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat 93,50% Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB diakreditasi; Sekurang-kurangnya 15% SD/SDLB dan 27% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B; Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran; Sekurang-kurangnya 50% kab./kota memiliki SD SBI atau RSBI; Sekurang-kurangnya 60% kab./kota memiliki SMP SBI atau RSBI; Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat; Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat; SASARAN STRATEGIST2. Terjaminnyakepastianmemperolehlayananpendidikandasarbermutudanberkesetaraandisemuaprovinsi, kabupatendankota
24. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS II Penyediaan Pendidik dan tendik Paket A & B Penyediaan diklat bidang SD/SDLB dan SMP/SMPLB Penyediaan Tendik SD/SDLB dan SMP/SMPLB Penyediaan Guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB Penyediaan manajemen Pendidikan Dasar berkompeten Penyediaan pendidik Dasar berkompeten Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD/SDLB 7.0 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ser untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T2) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas Penyediaan Layanan PendidikanPaket A & B Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran , data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu Pendidikan Dasar , serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Dasar Penyempurnaan Sistem Pembelajaran TK dan Dikdas Penyediaan Standar Mutu dan Pelaksanaan akreditasi Dikdas Penyediaan Data Pendidikan Dasar Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional Penyediaan Informasi Penilaian TK dan Dikdas
25. SASARAN STRATEGIST3. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota. APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi mencapai APK minimal 80%, sekurang-kurangnya 65% kota mencapai APK minimal 85%, dan sekurang-kurangnya 70% kabupaten mencapai APK minimal 65%; Sekurang-kurangnya 95% SMA/LB berakreditasi, dan 40%-nya minimal B; Sekurang-kurangnya 90% SMK berakreditasi, 30%-nya berakreditasi minimal B; Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI; Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat; Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008; Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-learning; 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan
26. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS III Penyediaan diklat bidang SMA/SMLB/SMK Penyediaan Tendik SMA/SMLB/SMK Penyediaan Guru SMA/SMLB/SMK Penyediaan PTK Paket C Penyediaan manajemen Menengah berkompeten Penyediaan pendidik Menengah berkompeten Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ser untuk penerapan sistem pembelajaran SMK berkualitas Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA/SMLB Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C berkualitas Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.(T3) 6.0 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ser untuk penerapan sistem pembelajaran SMAberkualitas Penyediaan Layanan PendidikanPaket C Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan Menengah berkualitas Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran , data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu Pendidikan Menengah, serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Menengah Penyediaan Standar Mutu serta Akreditasi Dikmen Penyediaan Data Dikmen Penyediaan Informasi Penilaian Dikmen Penyempurnaan Sistem Pembelajaran Dikmen Penyediaan Informasi Dikmen untuk Perumusan Kebijakan Nasional
27. SASARAN STRATEGIST4. Tersediadanterjangkaunyalayananpendidikantinggibermutu, relevan, berdayasainginternasionaldanberkesetaraandisemuaprovinsi. APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30% 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 Sekurang-kurangnya 90% prodi PT berakreditasi dan 63% berakreditasi minimal B Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2 Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3 Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi
28. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS IV Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu Peningkatan kualitas pengelolaan Perguruan Tinggi untuk mendukung pelaksanaan tri dharma yang berdaya saing dan akuntabel Penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran Perguruan Tinggi berkualitas Penyediaan Layanan Akademik Program Studi Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi. (T4) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan TinggiBermutudanBerdayaSaingInternasional Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan Perguruan Tinggi berkualitas Penyediaan Layanan Kelembagaan Penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu Pendidikan Tinggi serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Tinggi Penyediaan Informasi Pendidikan Tinggi untuk Perumusan Kebijakan Nasional Penyediaan Standar Mutu dan Akreditasi Pendidikan Tinggi Penyediaan Data Pendidikan Tinggi
29. SASARAN STRATEGIST5. Tersediadanterjangkaunyalayananpendidikanorangdewasaberkelanjutan yang berkesetaraan, bermutudanrelevandengankebutuhanmasyarakat Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi; Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan; Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi parenting education
30. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS V Penyediaan Pendidik dan Tendik Pendidikan Orang Dewasa Penyediaan tutor berkompeten Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. (T5) Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan orang dewasa berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kab., &kota Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, homeschooling dan parenting education serta akreditasi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa Penyediaan Standar Mutu dan Akreditasi Pendidikan Orang Dewasa Penyediaan Data Pendidikan Orang Dewasa Penyempurnaan Sistem Pembelajaran Pendidikan Orang dewasa
31. SASARAN STRATEGIST6. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012 Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 75
32. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS VI Peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang andal Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Diklat Pegawai Peningkatan layanan prima bidang informasi dan kehumasan Pengembangan TIK Untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran Dan E-Administrasi Peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumberdaya manusia Depdiknas Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan KLN Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Depdiknas Peningkatan pelayanan prima di bidang pengelolaan anggaran Audit investigasi sesuai standar audit Penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T6) Penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Depdiknas Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian Penguatan sistem pencatatan di lingkungan Depdiknas Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Dukungan Teknis Lainnya Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di seluruh Satuan Kerja Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan Peningkatan Kualitas Jasmani Peserta Didik dan Pengembangan Sekolah Sehat
33. SASARAN STRATEGIS GABUNGAN APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%, Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun Tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 95,8% Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T1) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T2) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. (T5) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota. (T3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi. (T4)