JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
2. MENGAPA PERLU MEMILIKI
JAMINAN KESEHATAN
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh
Individu atau keluarga
Bergotong royong agar dapat membiayai
pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama
dijinjing berat sama dipikul “
Ada kepastian biaya
Agar terjadi subsidi antara yg sehat dng yg sakit,
muda & tua, antara penduduk & antar daerah
2
3. DESAIN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PROVIDER
Prospektif
Pelayanan Kesehatan
KOMPREHENSIF
PESERTA/PASIEN
iuran
Paket Benefit
Pembayaran
BPJS KES
JAM. KESEHATAN
TERKENDALI
KONTRAK /MOU
TELAAH UTILISASI
KONTROL,
PENGAWASAN
STANDAR,DSB
PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL,
BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL,
MENDORONG
: PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN
SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR,
KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN
www.jpkm-online.net
4. Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial
dan ekuitas
(Pasal 19, UU No 40 thaun 2004)
2
5. IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (1)
1. Jaminan kesehatan diselenggaran secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas
(Pasal 19 UU SJSN)
2. Jaminan Kesehatan harus dapat memberikan
perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan
kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk
Bagaimana caranya?
Bagaimana Kesiapan Daerah Faskes, SDM ?
3. Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukan
sekaligus penggerak berbagai subsistem yang ada
Reformasi Sistem
6. IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (2)
4. JKN harus dapat memberikan pelayanan secara
menyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhan
medis berdasarkan kebutuhan dasar yg layak
(UU SJSN pasal 22 )
Bagaimana Pelaksanaannnya?
Komprehensif seperti apa?
Kebutuhan dasar seperti apa?
5. JKN harus dapat memberikan keadilan dalam
pembiayaan kesehatan sehingga terjadi cross
subsidi antara penduduk dan antara daerah
7. IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (3)
6. Jaminan Kesehatan harus dapat menjawab dan
memberikan
jalan
keluar
pada
situasi
ketidaksamaan daerah dlm memenuhi kebutuhan
pelayanan, seperti :
a. Distribusi Faskes dan SDM yang belum sama dan
belum merata
b. Kecukupan biaya kesehatan antar daerah yg sangat
timpang
c. kecukupan untuk biaya operasional dan
kecukupan dalam membayar biaya Yankes
7. JKN membangun solidaritas antar Penduduk dalam
konteks NKRI
7
8. DISAIN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL(4)
• Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
UKP, mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif
• Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur
pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang
tidak dijamin
• JKN memberlakukan sistem rujukan (terstruktur
dan berjenjang) meliputi fasilitas primer,
sekunder dan tersier
• Faskes yang digunakan milik Pemerintah maupun
swasta yg bekerjasama dgn BPJS
9. BAGIMANA MENJADI PESERTA
Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus
membayar Iuran melalui outlet-outlet yang
disediakan seperti bank yg bekerja sama, dll
Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar
Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan
mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
9
11. Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)
Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang
kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar
kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali
biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan
prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh
penduduk di wilayah Republik Indonesia
Selama kurun waktu 2014-2019, dilakukan:
1.Pengalihan & integrasi kepesertaan
2.Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap
3.Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat
4.Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019
12. 86,4 juta PBI
86,4 juta PBI
2,6 PBI dr non KTP
2,6 PBI dr non KTP
Sebagian kecil
Sebagian kecil
jamkesda
jamkesda
Penduduk yang dijamin didi
Penduduk yang dijamin
berbagai skema 148,2 jtjt jiwa
berbagai skema 148,2 jiwa
90,4juta belum jadi peserta
90,4juta belum jadi peserta
Peta Jalan Menuju Kepesertaan
Semesta (UHC)
121,6 juta peserta
121,6 juta peserta
dikelola BPJS
dikelola BPJS
Keesehatan
Keesehatan
KEGIATAN:
KEGIATAN:
Pengalihan, Integrasi, Perluasan
Pengalihan, Integrasi, Perluasan
50,07 jJuta pst
50,07 jJuta pst
dikelola oleh Badan
dikelola oleh Badan
Lain
Lain
73,8 juta belum jadi
73,8 juta belum jadi
peserta
peserta
`Perusahaan
Perpres Dukungan
Perpres Dukungan
Operasional
Operasional
Kesehatan bagi TNI
Kesehatan bagi TNI
Polri
Polri
Penyusunan
Penyusunan
Sisdur
Sisdur
Kepesertaan
Kepesertaan
dan
dan
Pengumpulan
Pengumpulan
Iuran
Iuran
2015 2016
USAHA BESAR
USAHA SEDANG
USAHA KECIL
USAHA MIKRO
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan
Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan
2014
20%
20%
10%
10%
50%
50%
30%
25%
2017
257,5 juta peserta
257,5 juta peserta
(semua penduduk)
(semua penduduk)
dikelola BPJS
dikelola BPJS
Keesehatan
Keesehatan
2018
2019
75% 100%
75% 100%
50% 70% 100%
40% 60% 80%
100%
Tingkat Kepuasan
Tingkat Kepuasan
Peserta 85%
Peserta 85%
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Pengalihan
Pengalihan
Kepesertaan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS
TNI/POLRI ke BPJS
Kesehatan
Kesehatan
Pemetaan
Pemetaan
Perusahaan
Perusahaan
dan
dan
sosialisasi
sosialisasi
Sinkronisasi Data Kepesertaan:
Sinkronisasi Data Kepesertaan:
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial ---- NIK
Askes PNS/Sosial NIK
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro
B
S
K
20%
50%
75%
100%
20%
50%
75%
100%
30%
50%
70%
10%
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 66bulan
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap bulan
100%
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
100%
13. PAKET MANFAAT JKN
PAKET MANFAAT JKN
Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan
Perseorangan yg Mencakup Pelayanan Kesehatan
Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat
Dan Bahan Medis Habis Pakai Yang Diperlukan.
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu
dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi
roda dan korset),
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Pelayanan yg tidak dijamin;
Tidak sesuai prosedur
Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
Pelayanan bertujuan kosmetik,
General check up, pengobatan alternatif,
Pengobatan untuk mendapatkan keturunan,
Impotensi,
Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
Pengobatan
14. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh
BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama
yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah
mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota
(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan
selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas
Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat
Peserta terdaftar.
15. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3
tidak berlaku bagi Peserta yang:
a.
b.
berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama tempat Peserta terdaftar; atau
dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan,
maka Faskes tk pertama harus merujuk ke
Faskes rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai
sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan
peraturan yg berlaku
16. Strukturisasi pelayanan dg. sistem
rujukan dalam Jaminan Kesehatan
Tertiary
Secondary
Sistem Rujukan
are
Sec
on
d
ary
fC
Sel
Ca
re
e
Car
ry
rima
P
kes
Yan tur
truk
Ters
Primary Care
Tertiary Care
Self Care
03/01/14
Unstructured
www.jpkm-online.net
Structured
18. PROGRESS REGULASI
NO
PERATURAN
JUMLAH
TAHAP
1
PERATURAN
PEMERINTAH
7 berkas
selesai harmonisasi
2
PERATURAN PRESIDEN
3 berkas
selesai harmonisasi
3
PERATURAN MENTERI
4 berkas
Selesai
14 berkas
Seluruhnya selesai
Total
Jumlah Regulasi dalam rangka kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan
sebanyak 14 berkas, dan seluruhnya telah selesai disiapkan
18
22. JUMLAH FASKES PRIMER YANG
BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES
JUMLAH FASKES
FASKES PRIMER
PRIMER YG ADA &
YG POTENSIAL
BLM
BEKERJASAMA DI
BEKERJASAMA
THN 2014
DGN ASKES
JENIS FASKES
PRIMER
BEKERJASAMA
DGN ASKES
PUSKESMAS
9.599
0
9.599
KLINIK/DR/
DRG/SWAST
A
3.132
26.998
30.130
TOTAL
12.731
26.998
39.729
22
23. Satu dokter melayani 2,500 peserta JKN
Tahun 2013
Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN SELATAN
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN TENGAH
MALUKU UTARA
KEPULAUAN RIAU
KALIMANTAN TIMUR
BABEL
RIAU
SUMATERA UTARA
PAPUA
BALI
BENGKULU
ACEH
PAPUA BARAT
SULAWESI BARAT
GORONTALO
SULAWESI TENGAH
JAWA TIMUR
DI YOGYAKARTA
JAWA TENGAH
DKI JAKARTA
SUMATERA SELATAN
JAMBI
MALUKU
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
KALIMANTAN BARAT
NTT
NTB
BANTEN
JAWA BARAT
LAMPUNG
10
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
5
2
2
5
2
4
8
4
3
4
7
4
3
5
3
3
1 2
3
6
3
1 2
6
2
2
1
4
2
7
7
1
3
7
5
3
9
10
5
5
6
4
11
7
5
3
2
5
3
2
3
6
3
10
0
<= 2.500
5
4
8
4
1
7
1
4
2
1
1
1
20
10
7
10
18
2
1
11
1
15
15
16
11
2
1
2
5
10
7
10
2.501-5.000
Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes
2
10
3
5
1
13
1
15
20
5.001-10.000
25
30
>10.000
35
NA
40
24. Kebutuhan dan Pemenuhan Dokter Spesialis
di RS Pemerintah Kelas C & D
JENIS
TENAGA
KETER
SEDIAAN
KEKU
RANGAN
Sp.A
SpOG
Sp.B
Sp.PD
Sp.An
JUMLAH
739
567
612
641
319
2.878
149
319
247
219
229
1.061
PESERTA PPDSBK
PREDIKSI
SUDAH
PREDIKSI
LULUS
LULUS S.D
LULUS
SETELAH
2013
PADA 2014
2014
50
296
197
67
218
187
44
224
207
63
283
227
60
189
141
284
1210
959
Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar
Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013
24
25. Kesiapan Sistem dan Pedoman Pelayanan
MENTERI KESEHATAN
1. Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer
• Promotif & Preventif
2. Panduan Praktek Klinik
• Panduan Praktek Klinik
3. Modul PLJJ:
• e-learning & e-training
25
26. Kesiapan Sistem & Penguatan Rujukan
1. Penguatan Sistem Rujukan
• 12 Propinsi sudah mempunyai Pergub/ Perda
2. Pemenuhan Sarana & Alkes utk 50 RS Rujukan
Regional.
• Anggaran Rp. 1 T New Inisiative 2014
3. Panduan Praktek Klinik Faskes Rujukan
4. Ina CBGs
5. HTA
26
28. SOSIALISASI DAN ADVOKASI
1. Penyusunan Bahan sosialisasi:
•Telah disusun bahan sosialisasi
diantaranya
adalah
kumpulan
perundangan, buku Frequent Question
and Aswer, Buku pedoman sosialisasi,
Leaflet dan Iklan Layanan Masyarakat.
•Sedang dalam proses produksi poster
dan spanduk tentang JKN yang akan
dipasang di fasilitas kesehatan
28
29. 2. Pelaksanaan Sosialisasi
• Advertorial tentang JKN di Media cetak
dan elektronik (on-line)
• Penayangan Iklan Layanan Masyarakat
dan running text di TV nasional dan
Radio
• Talkshow di beberapa TV Nasional dan
Radio
• Sosial media melalui Tweeter
@puskomdepkes dan Utube
• Pengembangan microcite JKN di website
kemkes.go.id
• Pertemuan/worshop/seminar dengan
sasaran masyarakat umum, stakeholder
dan kementerian dan Lembaga
29
31. IURAN JKN (PERUBAHAN PERPRES 12/2013)
PESERTA
PBI
PNS/TNI/POLRI/
PENSIUN
BENTUK IURAN
BESARAN IURAN
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
Rp. 19.225,-
5%
(per keluarga )
2% dari pekerja
3% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
s/d 30 Juni 2015:
0,5% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16C, 23
PEKERJA
4,5 % (per keluarga)
PENERIMA UPAH
dan
SELAIN PNS DLL
5% (per keluarga)
PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
dan BUKAN
PEKERJA
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
mulai 1 Juli 2015:
1% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
1. Rp 25,500,2. Rp 42,500,3. Rp 59,500,-
KET
Ranap kelas 3
Pasal 16A, 23
Pasal 16B, 23
1. Ranap kelas 3
2. Ranap kelas 2
3. Ranap kelas 1
31
Pasal 16F, 23
32. BESARAN IURAN PBI 2014
SASARAN PBI
SUMBER
PEMBIAYAAN
BESARAN
IURAN PBI
(Rp)
Masyarakat
miskin & tidak
mampu sejumlah
86,4 juta jiwa
APBN
19.225/ jiwa/
bulan
KEBUTUHAN
ANGGARAN
(Rp)
19,93 T/
tahun
32
33. SUMBER DANA JKN
PEMERINTAH
KEMENKES
PBI
PNS
TNI AKTIF & PNS
+ ANGGOTA KEL
POLRI AKTIF &
PNS + ANGGOTA KEL
PENSIUNAN
VETERAN
BPJS
KES
JPK JAMSOSTEK
PEKERJA & PEMBERI
KERJA
PEKERJA TDK MENERIMA
UPAH (MANDIRI)
33
34. TARIF KAPITASI
NO
JENIS FASILITAS
KESEHATAN TK
PERTAMA
1
Puskesmas
2
RS Pratama/Klinik
Pratama/Dokter Praktek
3
Dokter Gigi Praktek
KAPITASI
Rp
3000 – 6000
8.000 – 10.000
2.000
35. TARIF RAWAT INAP FASKES TK I
NO
JENIS FASILITAS
KESEHATAN
1 Puskesmas
2
RS Pratama
TARIF
100.000
100.000
36. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS
NO
PELAYANAN KESEHATAN
TARIF
1
Pemeriksaan ANC
25.000
2
Persalinan Normal
600.000
3
Penanganan perdarahan paska keguguran,
persalinan pervaginam dg tindakan emerg dsr
750.000
4
Pemeriksaan PNC/neonatus
5
7
Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta
manual)
Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan &
neonatal
Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik
8
Penanganan komplikasi KB paska persalinan
6
25.000
175.000
125.000
100.000
15.000
125.000
37. KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RS kelas A
RS kelas B
RS kelas C
RS kelas D
RSU Rujukan Nasional
RSK Rujukan Nasional
Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah
38. TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF
INA-CBG’S
KELAS
KELAS A
KENAIKAN
29,66%
KELAS B
37,62%
KELAS C
53.92%
KELAS D
53.19%
HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA
TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN
Perawatan kelas 1, 2 dan 3
Kenaikan kelas 3 ke 2: 20%
Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %
39. REGIONALISASI
• Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota
perbedaan kemahalan harga obat dan alat
medik habis pakai
• Terdapat 5 skala/index
• Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes
dengan asosiasi faskes
• Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan
BPJS Kesehatan
41. JAMKESDA DALAM ERA JKN
1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu
yang belum tercover oleh JKN
2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui
pengelolanya adalah BPJS Kesehatan
3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN Rp
19.225,- / jiwa/bulan
4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:
• menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu
yang dibiayai Pemda
• Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk
mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan
membayar iuran
42. KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN
1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg
Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:
“Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta
Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program
Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh
pemerintah daerah”.
2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
“Pemda tetap menyediakan anggaran untuk
Jamkesda”
42
43. PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM
PEMBIAYAAN KESEHATAN (1)
1. Pemerintah Fokus pada pembiayaan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Iuran bagi
Fakir miskin dan Tidak mampu
2. Pembiayaan yang bersifat Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP) menjadi tanggung jawab
masyarakat melalui kontribusi iuran
masyarakat.
3. Penyediaan fasilitas umum dan Faskes
(UU45 pasal 34 ayat2)
43
44. PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM
PEMBIAYAAN KESEHATAN
4. Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasil
pendanaan JKN, namun masa transisi, faskes daerah
masih membutuhkan subsidi operasional dari.
5. Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDM
kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi
tanggung jawab Pusat dan daerah
6. Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturan
termasuk penetapan Pedoman, standar-standar, dan
penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah.
44
45. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP URUSAN KESEHATAN
• Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar
yang wajib dipenuhi disamping pendidikan
• Pemerintah daerah wajib mengembangkan
sistem jaminan sosial termasuk jaminan
kesehatan
• Pemerintah daerah harus mengalokasikan
anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari
total belanja APBD diluar gaji.
46. KESIMPULAN
1. Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan JKN telah siap
untuk mendukung pelaksanaan JKN 2014
2. Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan
memadai dan masih diperlukan tambahan seiring dng
pertumbuhan peserta JKN
3. Sosialisasi dan advokasi harus terus ditingkat untuk seluruh
elemen masyarakat
4. Peran pemeritah daerah dalam pelaksanaan JKN sangat
penting utama penyediaan kecukupan Faskes, SDM kes,
dan kecukupan biaya kesehatan
5. JKN dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan
berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah
yang ditempuh menuju sustainabilitas
46
Hampir sebagain besar masyarakat tidak dapat membayar biaya kesehatan terutama pada kasus-kasus katastropik yg memerlukan biaya besar, karena itu setiap orang wajib masuk dalam sistem jaminan Kesehatan nasional agar terjadi gotong royong antar peserta, yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul dengan demikian saling membantu antara peserta
Melalui Sistem Jaminan Kesehatan nasional akan tejadi subsidi silang antara peserta, antara penduduk, antara daerah sehingga akan tumbuh solidaritas sosial antara penduduk dalam negara kesatuan RI
Para hadirin sekalian yag kami hormati
Bangsa Indonesia telah meletakkan arah implementasi jaminan kesehatan yang jelas dengan lahirnya UU No 40/2004, tentang SJSN dan UU N0 24/2011, tentang BPJS. BPJS Kesehatan akan dimulai operasional terhitung 1 (satu) Januari 2014, karena itu dilakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaannya
Program JKN merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan finansial kepada rakyat agar tidak jatuh miskin ketika menderita suatu penyakit. Program JKN akan meningkatkan akses, keadilan sosial, dan sekaligus mereformasi Sistem Kesehatan Nasional. Program JKN akan memperkuat layanan promotif-preventif agar dana yang terkumpul (Dana Amanat) dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Pengembangan jaminan kesehatan sesuai dengan SJSN, diarahkan untuk mencapai universal health coverage, dimana senantiasa terjadi interaksi dari peserta, penyedia pelayanan kesehatan yakni fasilitas kesehatan serta BPJS kesehatan.
Beberapa hal diuraikan terkait desain jaminan kesehatan nasional:
Setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Pemberi kerja mendaftar pekerjanya dan dirinya kepada BPJS kesehatan. Bagi yang tidak mempunyai penghasilan tetap dapat membayar langsung atau melalui kelompoknya. Bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayar pemerintah.
Setiap peserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan komprehensif sesuai kebutuhan medis
BPJS Kesehatan sesuai dengan pengaturannya adalah Badan hukum Publik yang mengelola Jaminan kesehatan berdasarkan prinsip auransi sosial dan ekuitas, serta harus mengendalilkan biaya kesehatan dan menjaga mutu pelayanan kesehatan.
Didalam mekanisme kerjanya BPJS kesehatan antara lain :
a. melakukan penerimaan pendafataran peserta dan aktif meanmbah kepesertaan jaminan kesehatan melalui berbagai sosialisasi dan advokasi
b. melakukan kontrak kerja kepada setiap provider yang ingin bekerja sama dalam jaringan pelayanan dengan melakukan credensialing
c. Melakukan kontrak kerja mengacu kepada tarif kesepakatan dengan asosiasi fasilitas Kesehatan
d. Melakukan pengelolaan dana jaminan kesehatan secara tRansfaran, akuntabel, profesional dan berkeadilan
e. Melakukan pembayaran kepada provider dengan menggunanakan pembayaran prospektif
f . BPJS bersama dengan Faskes harus dapat melakukan Evaluasi dan utilisation review (telaah utilisai) pelayanan kesehatan
4. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan berbagai pengaturan (regulasi), menyediakan kecukupan Infrastruktur pelayanan kesehetan (faskes dan SDM) serta menetapkan berbagai aspek penyelenggaraan jaminan kesehatan seperti: sistem pelayanan kesehatan, standarisasi kualitas yankes, obat, alkes, regulasi tarif pelayanan serta berbagai-bagai aspek dalam mendorong tercapainya kendali biaya dan kendali mutu pelayanan.
Peran yang lainnya adalah Pemerintah tetap bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat kesehatan masyarakat (public health) dan pemenuhan anggaran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, demham demikian untuk menjadi peserta jaminan ksehatan harus membayar iuran
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004)
Prinsip Asuransi sosial meliputi :
Penyelenggaraan JKN dikelola dengan badan Nirlaba dan merupakan badan Hukuk Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta
Portabilitas
Pelayanan tersturktur dan berjenajang
Tranfaran dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib dipublikasi neraca setiap enam bulan
Berdasarkan prinsip ekuitas dimaksudkan adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan
Implementasi Jaminan kesehatan nasional harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk (pasal 19 UU SJSN ), harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan kebutuhan dasar yang layak (UU SJSN pasal 22 ). Penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat menjadi instrumen untk dapat melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional harus dapat memberikan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga terjadi cross subsidi antara penduduk dan antar daerah
Jaminan Kesehatan nasional harus dapat menjawab dan memberikan jalan keluar pada situasi ketidaksamaan daerah dalam memenuhi kebutuhan (Faskes, kecukupan biaya, kecukupan SDM, kecukupan untuk biaya opersaional dan kecukupan dalam membayar biaya pelayanan kesehatan serta membangun solidaritas antar Penduduk) dalam kontek NKRI dengan memperhatikan portabilitas dan pelayanan rujukan terkendali agar terjadi peningkatan Akses dan kesamaan hak pelayanan
Hadirin yang saya hormati,
1. Di dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib penjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai upah/gaji, besaran iuran berdasarkan persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan Pemberi Kerja. Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah besaran iurannya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayari pemerintah.
2. Bagi Peserta Peneriam batuan Iuran (PBI)
Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan, dengan demikian peserta PBI ditetapkan oleh pemerintah bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI.
3. Bagi Peserta Non PBI
Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sbg peserta JKN pada BPJS Kesehatan dgn membayar iuran.
Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya maka Pekerja ybs berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta JKN pada BPJS Kesehatan.
Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
4. Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.
Identitas Peserta sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yg merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku
untuk semua program jaminan sosial.
Jaminan Kesehatan Semesta
Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan, yang diselenggarakan secara merata bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia
Pada tahun 2012, cakupan jaminan kesehatan di Indonesia telah mencapai 163.547.921 juta jiwa yg terdiri dari:
Kepesertaan Jamkesmas 78.803.760 jiwa (33,16%), Askes PNS 16.548.283 jiwa (6,69%), JPK Jamsostek 7.026.440 jiwa (2,96%), TNI/POLRI/PNS Kemhan 1.412.647 jiwa (0,59%), Asuransi Perusahaan 16.923.644 jiwa (7.12%), Asuransi Swasta 2.937.627 jiwa dan Jamkesda 39.895.520 jiwa (16,79%). Dengan demikian yang belum memiliki jaminan kesehatan sejumlah 73,4 juta Jiwa (31.18 %).
Pada tahun 2012 – 2013, dilakukan persiapan-persiapan:
Penyusunan sistem dan prosedur kepesertaan dan pengumpulan iuran
Sinkronisasi data kepesertaan JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri dengan NIK
Pemetaan perusahaan dan sosialisasi
Pada tahun 2014, dimana BPJS Kesehatan sudah operasional, pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dalam SJSN dimulai dengan dilakukan pengalihan peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri, ke BPJS Kesehatan. Peserta Jamkesmas yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) akan ditingkatkan jumlahnya menjadi sekitar 86,4 juta jiwa, sehingga total ada 121,6 juta jiwa yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Sementara itu, ada 50,07 juta jiwa penduduk yang masih dikelola oleh Asuransi lain dengan berbagia model yang ada termasuk jamkesda dan Asyuransi komersial. Sekitar 73,4 juta jiwa yang masih belum memiliki jaminan kesehatan.
Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan:
Pengalihan dan integrasi kepesertaan Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Komersial
Perluasan peserta pada usaha besar, sedang, kecil dan mikro secara bertahap
BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya dengan melaksanakan:
Pengukuran kepuasan peserta secara berkala, 6 bulan sekali
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta setiap tahun
Pada tahun 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sejumlah 257,5 juta jiwa telah dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan tingkat kepuasan peserta sebesar 85%.
Kemampuan masyarakat dalam membayar pelayanan kesehatan dapat dicapai secara ber-gotong royong melalui mekanisme ‘pre-payment’ atau membayar didepan dalam bentuk membayar iuran, sehingga ketika mengalami sakit dan perlu pelayanan di fasilitas kesehatan tidak diperlukan lagi biaya.
Konsep tersebut telah diterapkan pada program Jamkesmas dimana iuran untuk pre-payment tersebut telah dibayarkan (oleh pemerintah)
Mengacu pada UU No 40/2004 tentang SJSN khususnya pada pasal 22; diamanatkan bahwa manfaat yang menjadi hak peserta bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pada penjelasan pasal 22 (1) tersebut: yang dimaksud “komprehensif, termasuk cuci darah dan operasi jantung.
Hal ini tentu perlu diwujudkan dalam pengaturan yang jelas untuk memberi kepastian mengenai ruang lingkup manfaat bagi peserta telah diatur didalam Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan.
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;
Tidak sesuai prosedur
Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
Pelayanan bertujuan kosmetik,
General check up, pengobatan alternatif,
Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi,
Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Seniri/ Bunuh Diri/Narkoba
Pelayanan terstruktur dan berjenjang melalui sistem rujukan alam pelaksanaan jaminan kesehatan menjadi sangat mutlak untuk dijalankan dan menjadi kunci penataan sistem pelayanan kesehatan. Untuk mencegah masyarakat jatuh sakit harus diperkuat pelayanan primer dengan mengutamakan pada pelayanan promotif dan preventif dan diupayakan penyelesaian penyakit sedini mungkin agar tidak bertambah parah. Apabila sudah tidakdapat diselesaikan ditingkat primer maka pasien dapat dirujuk ketingkat yg lebih tinggi sesuai komptensi
Jumlah Regulasi dalam rangka kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan sebanyak 14 berkas, terdiri dari:
Peraturan Pemerintah 7 berkas: seluruhnya sudah selesai proses haromonisasi dikemenhukham
Peraturan Presiden sebanyak 3 berkas sudah selesai harmonisasi, 1 berkas sudah dikirim ke sekneg
Peraturan Menteri sebanyak 4 berkas sudah dalam pross final selesai
Fasilitas kesehatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan JKN adalah semua fasilitas kesehatan yang saat ini menjadi provider Jamkesmas, JPK Jamsostek, TNI, Polri dan Askes PNS, untuk itu akan dibuat kontrak/perjanjian kerja sama yang baru antara Faskes dan BPJS Kesehatan
Untuk memperluas akses pelayanan kesehatan kepada peserta JKN, akan dibuka kesempatan provider baru yang ingin bergabung dalam JKN dan telah disiapkan proses kredensialing dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerja Sama antara provider dengan BPJS Kesehatan
Jenis fasilitas kesehatan tingkat pertama/Primer yang akan digunakan dalam JKN, meliputi:
Puskesmas sejumlah 9.599 puskesmas
Klinik Pratama sejumlah 6.250 klinik
RS Pratama/ RS Bergerak sejumlah 24 rumah sakit
Untuk praktek mandiri: sebanyak 22.556 dokter praktek mandiri, 3.418 dokter gigi praktek mandiri & 126.276 Bidan praktek mandiri
Bidan & Perawat pada daerah tertentu dengan pemberian kewenangan dari dokter.
Sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan / rujukan meliputi:
Rumah Sakit Umum sejumlah 1.687 rumah sakit
Rumah Sakit Khusus sejumlah 492 rumah sakit
Klinik Spesialis sejumlah 1.649 klinik
Balai Kesehatan sejumlah 600 balai
Target jumlah faskes primer yang potensial bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 39.729 yang terdiri dari:
Puskesmas: 9.599
Klinik/dr/drg: 30.130
Sementara yang telah bekerjasama dengan PT. Askes sampai saat ini sebanyak 12.731 (2013), terdiri dari :
Puskesmas : 9.599
klinik/dr/ drg : 3.132
Berdasarkan data PT Askes, TNP2K, Kemenkes, diperoleh gambaran kabupaten yang memiliki fasyankes dengan rasio dokter dan peserta JKN :
Kurang dari 2.500 peserta dengan 1 tenaga dokter
2.501 – 5.000 dengan 1 tenaga dokter
5.001-10.000 dengan 1 tenaga dokter
Lebih dari 10.000 dengan 1 tenaga dokter
Jumlah fasyankes yang dihitung adalah semua Puskesmas dan Klinik/dokter praktek mandiri yang telah bekerjasama dengan PT Askes (3.132 fasyankes).
Kebutuhan tenaga dokter untuk kabupaten/kota dengan jumlah peserta JKN diatas 2.500 dapat dipenuhi dengan memanfaatkan 26.998 klinik/dokter praktek mandiri yang belum bekerjasama dengan PT Askes/BPJS
Slide berikut menggambarkan ketersediaan dokter spesialis dasar (Spesialis anak, spesialis obgyn, spesialis bedah, dan spesialis penyakit dalam) serta dokter spesialis anastesi dan jumlah kekurangannya pada rumah sakit pemerintah kelas C dan D di seluruh Indonesia. Total terdapat 326 Rumah sakit kelas C dan 201 RS Kelas D milik pemerintah.
Secara keseluruhan terdapat 2.878 dokter spesialis dasar dan anastesi, namun masih terdapat kekurangan sejumlah 1.061 dokter spesialis. Sejak tahun 2008 Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program bantuan pendidikan untuk dokter spesialis (PPDSBK) dengan target 6.000 dokter spesialis sampai tahun 2014. Sampai dengan tahun 2013 jumlah peserta PPDSBK yang telah lulus spesialis dasar dan anastesi berjumlah 284 dan diperkirakan pada tahun 2014 akan lulus sebanyak 1210 dokter spesialis. Selanjutnya diperkirakan pada tahun 2015 dan seterusnya diperkirakan akan ada tambahan lulusan sebanyak 959 dokter spesialis dasar dan anastesi
Dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer, dilakukan :
Penguatan upaya promotif & preventif
Memperkuat fungsi gate keeper melalui penyusunan Panduan Praktek Klinis
Penyusunan modul Pengelolaan Pendidikan/ Pelatihan Jarak Jauh
Selain penyiapan provider (faskes rujukan) maka diperlukan juga penguatan sistem rujukan. Adapun penguatan sistem rujukan tersebut telah dilaksanakan pada seluruh propinsi melalui sosialisasi dan 12 propinsi sudah mempunyai pergub sistem rujukan, selain itu telah dilakukan pemenuhan sarana dan alat kesehatan bagi 50 RS rujukan regional melalui anggaran New Initiative 2014 sebesar 1 Triliun.
Kemudian untuk penguatan sistem rujukan itu pula, maka kementerian kesehatan bersama para perhimpunan profesi menyusun panduan praktek klinik untuk faskes rujukan yang akan menjadi pedoman bagi RS dalam memberikan pelayanan sesuai tingkat kewenangan dalam memberikan pelayanan medis. Diharapkan pada awal bulan November 2013, panduan praktek klinik tersebut sudah dapat disepakati untuk disahkan oleh Menteri Kesehatan.
Ketersediaan obat
Instalasi Farmasi Kab/Kota dan Instalasi Farmasi RS telah menyusun rencana pengadaan untuk kebutuhan 1 tahun (tahun 2014) sejak bulan Oktober 2013.
Monitoring implementasi Fornas akan diintegrasikan dengan sistem informasi RS.
Daftar obat
Merujuk kepada Formularium Nasional (Fornas)
SK Menteri Kesehatan No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tanggal 19 September 2013 ttg Formularium Nasional
514 item zat aktif dalam 913 kekuatan/bentuk sediaan
RKO (Rencana Kebutuhan Obat)
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) nasional untuk fasilitas kesehatan primer dan rujukan tahun 2014 telah disusun secara bottom-up sejak Agustus 2013.
e-Catalogue
Penetapan harga dalam e-catalogue dilakukan secara nasional.
Pengadaan obat oleh Faskes melalui e-purchasing (pengadaan langsung) berdasarkan e-catalogue
Update e-catalogue dilakukan setiap 6 bulan, selanjutnya update 16 Desember 2013
Industri Farmasi yg berpartisipasi pada bulan Juni 2013 sebanyak 29 Industri dan potensi untuk bertambah menjadi 100 Industri pada Oktober 2013.
Berdasarkan perhitungan dan simulasi yang dilakukan terhadap berbagai data dari berbagai sumber dan pengolahan dengan metoda aktuaria telah dituangkan dalam RPerpres :
Besaran PBI berupa nominal per jiwa per bulan Rp 19.225,- dengan kelas rawat inap di kelas 3.
Besaran iuran non PBI pada pekerja penerima upah (PNS/TNI/Polri/Pensiun) sebesar 5% dari gaji/upah per keluarga (2% dari pekerja dan 3% dari pemberi kerja) dengan jumlah anggota keluarga 5 orang, dimana nilai kontribusi akan mempengaruhi kelas rawat inap RS, meliputi kelas 1 dan kelas 2.
Bagi Pekerja Penerima Upah (Formal Swasta) sebesar 4,5% dengan besaran kontribusi pekerja 0,5% dan Pemberi kerja 4% pada periode 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2015 dan kontribusi pekerja 1% dan Pemberi kerja 4% pada periode 1 Juli 2015 dan seterusnya, dengan manfaat rawat inap di kelas I dan kelas 2.
Bagi Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, ada 3 pilihan:
Rp 25.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas 3
Rp 42.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas 2
Rp 59.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas 1
Pengaturan tentang manfaat rawat inap pada pasal 23 Perpres perubahan Perpres no 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Anggaran iuran PBI 2013 sudah disiapkan untuk 86,4 juta jiwa dengan besaran Rp 19.225,- per jiwa per bulan sebesar Rp. 19,93 Trilyun.
Saat ini sedang dilakukan proses reposisi fund channeling, dari yang sebelumnya penyaluran melalui Kementerian Kesehatan menjadi langsung ke BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk memperpendek rantai birokrasi dan mempermudah mekanisme keuangan.
Dasar Hukum JKN:
UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3)
UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2)
Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
PP No 101/2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan dan Ketentuan lainnya
Tarif kapitasi yang telah ditetapkan melalui Permenkes:
Untuk Puskesmas dalam kisaran 3000 – 6000 rupiah
Untuk RS Pratama, Klinik Pratama dan Dokter Praktek dalam kisaran 8000 – 10.000 rupiah
Untuk Dokter Gigi Praktek sebesar 2000 rupiah
Tarif rawat inap pada faskes primer:
Baik Puskesmas dan RS Pratama dibayar secara paket per day yaitu sebesar 100.000 rupiah
Tarif non kapitasi lainnya adalah pada pelayanan kebidanan dan neonatal, sebagaimana selama ini telah berjalan melalui program Jampersal.
Tarif non kapitasi lainnya meliputi pelayanan kesehatan pada DTPK, kompensasi pada daerah yang tidak memiliki faskes, pelayanan ambulan, pelayanan rujuk balik dan pelayanan skrining kesehatan
Tarif INA-CBG’s yang diberlakukan pada JKN adalah terdiri dari 6 kelompok tarif RS:
RS kelas A
RS kelas B
RS kelas C
RS kelas D
RSU Rujukan Nasional
RSK Rujukan Nasional
Untuk RS Swasta sementara ini disamakan dengan tarif RS Pemerintah
Tarif INA-CBG JKN adalah tarif yang disusun sebagai ‘update’ tarif INA-CBG Jamkesmas, berikut ini hasil simulasi pada pendapatan klaim RS pd kelas 3 dengan membandingan penggunaan tarif INA-CBG Jamkesmas dan tarif INA-CBG JKN:
RS kls A: naik rata-rata 29,66%
RS kls B: naik rata-rata 37,62%
RS kls C: naik rata-rata 53,92%
RS kls D: naik rata-rata 53,19%
Regionalisasi tarif diterapkan dengan tujuan untuk membedakan tarif antar kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kemahalan obat dan bahan medis habis pakai.
Ditetapkan 5 skala/index
Digunakan untuk negosiasi antara BPJS Kesehatan dan asosiasi faskes
Pada era JKN nanti Jamkesda ini diarahkan:
fokus untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam sistem JKN
besaran iurannya mengikuti ketentuan iuran PBI dalam JKN yaitu Rp 19,225,- /jiwa/bulan
bagi daerah yang menyelenggarakan Jamkesda namun tidak mampu membayar Rp 19,225,-/jiwa/bulan, maka perlu menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai oleh Pemda, sebaliknya bagi yang mampu dimotivasi untuk menjadi peserta dan membayar iuran
Ketentuan Jamkesda dalam pelaksanaan JKN diatur sebagai berikut:
Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013, tentang Jaminan Kesehatan mengatur, agar penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah.
Permendagri No 27 Th 2013, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 mengatur agar Pemda tetap menyediakan anggaran untuk program bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tertampung di dalam PBI pada anggaran APBN
Mengahiri paparan ini, saya menyampaikan kesimpulan bahwa:
Regulasi pelaksanaan penyelenggaraan JKN terkait dgn tanggung jawab Kemenkes akan selesai November 2013
Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan memadai
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan akan dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah yang ditempuh menuju sustainabilitas
Demikian yang dapat saya sampaikan
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh