SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
Descargar para leer sin conexión
MENGUKUR PENCAPAIAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN KELAPARAN DI INDONESIA
MENGGUNAKAN INDEKS KOMPOSIT
Faharuddin, M.Si
Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan


                 Disampaikan pada:
                 Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X
                 Auditorium LIPI Jakarta, 20-21 Nopember 2012
Latar Belakang
• Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) mengamanatkan
  untuk menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan hingga
  setengahnya pada tahun 2015è TUJUAN 1
• Lima Indikator pada Tujuan 1 (UNDG, 2003):
  1.   Proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah US$ 1 per
       hari atau proporsi penduduk yang berada di bawah garis
       kemiskinan (poverty headcount ratio)
  2.   Indeks Kedalaman Kemiskinan (poverty gap ratio)
  3.   Proporsi pendapatan atau konsumsi penduduk termiskin
       (share of the poorest quantile in national income or
       consumption)
  4.   Prevalensi balita kekurangan gizi (prevalence of underweight
       children under 5 years of age)
  5.   Proporsi penduduk dengan konsumsi gizi di bawah standar
       kecukupan gizi (proportion of population below minimum
       level of dietary energy consumption)
Latar Belakang
• Secara Nasional (Bappenas, 2007 dan Bappenas,
  2010), digunakan indikator sbb:
 1. persentase penduduk miskin (penduduk yang
    berada di bawah garis kemiskinan)
 2. indeks kedalaman kemiskinan
 3. proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil
    pertama – 20 persen terendah)
 4. persentase balita kekurang gizi (gizi buruk dan
    kurang)
 5. persentase penduduk yang mempunyai konsumsi
    energi kurang dari 1400 kkal per kapita per hari
Permasalahan dan Tujuan
• Permasalahan:
  ▫ Meskipun kelima indikator tersebut dapat digunakan
    secara terpisah untuk mengukur pencapaian tujuan
    pertama MDGs, namun masing-masing memberikan
    informasi yang parsial dan seringkali kontradiktif satu
    sama lain, sehingga menyulitkan dalam mengambil
    kesimpulan mengenai keseluruhan upaya penanggulangan
    kemiskinan dan kelaparan yang dilakukan
• Tujuan:
  ▫ Makalah ini bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan
    MDGs yang pertama tersebut di Indonesia. Ukuran yang
    digunakan adalah suatu indeks komposit yang disebut PHI
    (Poverty and Hunger Index)
Metodologi
• Metodologi penyusunan indeks PHI (Poverty and Hunger
  Index) didasarkan pada metodologi penyusunan Human
  Development Index (HDI) yang dilakukan oleh UNDP
  (UNDP, 2005), atau sama dengan metodologi penghitungan
  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilakukan di
  Indonesia (BPS, 2008)




• xi adalah nilai aktual dari indikator ke-i serta maks dan min
  adalah nilai maksimum dan minimum dari masing-masing
  indikator
• ‘1990’ menunjukan data kondisi awal yang paling dekat
  dengan tahun 1990 dan ‘2015’ adalah kondisi target yang
  akan dicapai pada tahun 2015
Metodologi
                                                  Tabel 2. Nilai awal dan nilai target indikator PHI-P
  Tabel 1. Nilai maksimum dan minimum             dalam kerangka evaluasi pencapaian tujuan
  indikator PHI                                   pertama MDGs di Indonesia

                                Maksim   Minimu                                       Nilai      Nilai
          Indikator                                          Indikator
                                 um        m                                          awal      target
1. Persentase penduduk yang                       1. Persentase penduduk yang
berada di bawah garis            100       0      berada di bawah garis               15,10      7,50
kemiskinan                                        kemiskinan
2. Indeks Kedalaman                               2. Indeks Kedalaman Kemiskin,
                                 100       0                                          2,70       1,35*)
Kemiskin, dalam persen                            dalam persen
3. Proporsi konsumsi                              3. Proporsi konsumsi penduduk
penduduk termiskin (kuantil       20       0      termiskin (kuantil pertama),        9,30      18,60*)
pertama), dalam persen                            dalam persen
4. Prevalensi balita dengan                       4. Prevalensi balita kekurangan
                                 100       0                                          31,0       15,50
kekurangan gizi, dalam persen                     gizi, dalam persen
5. Proporsi penduduk dengan                       5. Proporsi penduduk dengan
konsumsi kurang dari 1400        100       0      konsumsi kurang dari 1400 kkal      17,00      8,50
kkal per hari, dalam persen
   .                                              per hari, dalam persen
  Sumber: Gentilini dan Webb (2008)               Sumber: Bappenas (2007 dan 2010)
                                                  Catatan:
                                                  *) Ditetapkan setengah dari kondisi awal pada tahun
                                                  1990
Data Input untuk Penghitungan PHI Menurut Provinsi
                                                                                       Prevalensi     Proporsi Penduduk
                               Persentase     Indeks Kedalaman    Proporsi Konsumsi
                                                                                      Balita Kurang    dengan konsumsi
          Provinsi          Penduduk Miskin   Kemiskinan Tahun   Penduduk Termiskin
                                                                                       Gizi Tahun     Kalori < 1400 Tahun
                              Tahun 2010            2010             Tahun 2009
                                                                                           2010               2009
Aceh                             20,98              4,11               9,66                23,7               12,44
Sumatera Utara                   11,31             2,04                 9,17               21,4               14,48
Sumatera Barat                    9,50              1,49               9,70                 17,1               9,91
Riau                              8,65              1,38                8,77               16,2               14,15
Jambi                             8,34              1,05               10,10               19,6               15,34
Sumatera Selatan                 15,47              2,63               9,26                19,9               14,75
Bengkulu                         18,30              2,75                9,57               15,3                9,74
Lampung                          18,94             2,98                 8,72               13,4               14,86
Kepulauan Bangka Belitung         6,51             0,93                9,89                14,9               16,50
Kepulauan Riau                    8,05              1,05               9,40                14,0                9,75
DKI Jakarta                       3,48             0,45                8,08                11,3               14,63
Jawa Barat                       11,27              1,93                8,19               13,0               12,68
Jawa Tengah                      16,56             2,49                9,29                15,7               15,22
DI Yogyakarta                    16,83              2,85                7,69               11,2              20,68
Jawa Timur                       15,26             2,38                8,93                 17,1              15,35
Banten                            7,16              1,00               8,26                18,5                9,71
Bali                              4,88              0,71                9,27               11,0                3,88
Nusa Tenggara Barat              21,55              3,77                8,27               30,5               13,29
Nusa Tenggara Timur              23,03              4,74                9,13               29,4               21,35
Kalimantan Barat                  9,02              1,18                8,74               29,1               16,69
Kalimantan Tengah                 6,77              1,02                9,71               27,6               11,10
Kalimantan Selatan                5,21             0,69                8,68                22,9               11,28
Kalimantan Timur                  7,66              1,27                8,37                17,1             30,09
Sulawesi Utara                    9,10              1,14                9,51               10,6               14,57
Sulawesi Tengah                  18,07             3,09                8,42                26,5               18,05
Sulawesi Selatan                 11,60              1,91                8,31               25,0               12,71
Sulawesi Tenggara                17,05              3,18                8,97               22,8               16,55
Gorontalo                        23,19              4,14               9,07                26,5               18,75
Sulawesi Barat                   13,58              1,55               9,58                20,5               11,90
Maluku                           27,74              5,23               9,84                26,2               18,22
Maluku Utara                      9,42              1,47               9,66                23,6               32,01
Papua Barat                      34,88             10,47                9,47               26,5               37,16
Papua                            36,80             9,36                8,63                16,2              22,64
           Indonesia             13,33              2,21                8,75               17,9               14,47
Hasil dan Pembahasan
Tabel 3. Nilai dan Peringkat PHI Menurut Provinsi
                         Nilai   Pering-                       Nilai   Pering-                         Nilai   Pering-
       Provinsi                                 Provinsi                                Provinsi
                         PHI       kat                         PHI       kat                           PHI       kat
                PHI Tinggi:                Indonesia           0,817     12      Sulawesi Tenggara     0,791     25
Bali                    0,866      1       Sulawesi Selatan    0,814     13      Sulawesi Tengah       0,784     26
DKI Jakarta             0,859      2       Lampung             0,812     14      Aceh                  0,781     27
                                                                                 Nusa Tenggara
              PHI Menengah:                Bengkulu            0,812     15                            0,779     28
                                                                                 Barat
Banten                  0,845      3       Jawa Timur          0,811     16      Maluku Utara          0,770     29
Jawa Barat              0,840      4       Jambi               0,810     17      Gorontalo             0,764     30
                                                                                 Nusa Tenggara
Kepulauan Riau          0,840      5       Kalimantan Tengah   0,810     18                            0,752     31
                                                                                 Timur
Sulawesi Utara          0,834      6       Sumatera Utara      0,810     19      Maluku                0,747     32
Kalimantan Selatan      0,833      7       Sulawesi Barat      0,809     20      Papua                 0,744     33
Riau                    0,832      8       Jawa Tengah         0,807     21                     PHI Rendah:
Sumatera Barat          0,827      9       Kalimantan Timur    0,804     22      Papua Barat           0,687     34
Kepulauan Bangka
                        0,823      10      Sumatera Selatan    0,802     23
Belitung
DI Yogyakarta           0,820      11      Kalimantan Barat    0,801     24
Tabel 4. Nilai dan Peringkat PHI-P Menurut Provinsi
                  Nilai   Pering                      Nilai   Pering                       Nilai     Pering-
       Provinsi                         Provinsi                           Provinsi
                  PHI-P    -kat                       PHI-P    -kat                        PHI-P       kat
                                                                       Progres
Progres Cepat                      Progres Lambat
                                                                       Mundur
Bali              0,799     1      Jawa Barat         0,493     12     Sulawesi Tenggara   -0,013      26
Kepulauan Riau    0,758     2      Sulawesi Barat     0,472     13     Sulawesi Tengah     -0,122      27
Banten            0,710     3      Kalimantan Barat   0,380     14     Aceh                -0,154      28
                                                                       Nusa Tenggara
Sumatera Barat    0,681     4      Sumatera Utara     0,378     15                         -0,257      29
                                                                       Barat
DKI Jakarta       0,630     5      Sulawesi Selatan   0,366     16     Gorontalo           -0,414      30
Kalimantan                                                             Nusa Tenggara
                  0,626     6      Indonesia          0,336     17                         -0,596      31
Selatan                                                                Timur
Kepulauan
                  0,624     7      Bengkulu           0,285     18     Maluku              -0,663      32
Bangka Belitung
Sulawesi Utara    0,620     8      Jawa Timur         0,253    19      Papua                -1,514     33
Riau              0,612     9      Kalimantan Timur   0,247    20      Papua Barat         -2,084      34
Kalimantan
                  0,592     10     Jawa Tengah        0,232     21
Tengah
Jambi             0,581     11     Sumatera Selatan   0,196     22
                                   Lampung            0,095     23
                                   Maluku Utara       0,082     24
                                   DI Yogyakarta      0,011     25
Gambar 1. Progres Pencapaian Tujuan Pertama MDGs Provinsi Bali, Papua Barat, DI Yogyakarta dan Indonesia
Indeks Komponen PHI-P Menurut Provinsi
                                                       Konsumsi
                               Tingkat    Kedalaman                Kekurangan   Konsumsi
            Provinsi                                   Penduduk                            PHI-P
                             Kemiskinan   Kemiskinan                  Gizi       Energi
                                                       Termiskin

 Bali                           1,000        1,000      -0,003       1,000        1,000     0,799
 Banten                         1,000        1,000       0,011       0,806        0,858     0,758
 Kepulauan Riau                 0,928        1,000       -0,112      1,000        0,853     0,710
 DKI Jakarta                    1,000        1,000       0,043       1,000        0,279     0,681
 Kalimantan Selatan             1,000        1,000       -0,131      0,523        0,673    0,630
 Sumatera Barat                 0,737       0,896       -0,067       0,897        0,834     0,626
 Riau                           0,849        0,978       0,063       0,955        0,335     0,624
 Sulawesi Utara                 0,789        1,000       0,023       1,000        0,286    0,620
 Kepulauan Bangka Belitung      1,000        1,000      -0,057       1,000        0,059     0,612
 Kalimantan Tengah              1,000        1,000       0,044       0,219        0,694     0,592
 Jawa Barat                     0,504        0,570       0,086       1,000       0,508      0,581
 Jambi                         0,889         1,000       -0,119      0,735        0,195     0,493
 Sulawesi Barat                0,200         0,852       0,030       0,677       0,600      0,472
 Sulawesi Selatan               0,461        0,585      -0,060       0,387        0,505    0,380
 Kalimantan Barat              0,800         1,000      -0,014       0,123        0,036     0,378
 Sumatera Utara                 0,499       0,489       -0,106       0,619        0,296     0,366
 Indonesia                      0,233       0,363       -0,059       0,845       0,298      0,336
 Kalimantan Timur               0,979        1,000       0,029       0,897       -1,540     0,285
 Jawa Timur                    -0,021        0,237      -0,040       0,897        0,194     0,253
 Bengkulu                      -0,421       -0,037      -0,100       1,000        0,854     0,247
 Jawa Tengah                   -0,192        0,156      -0,001       0,987        0,209     0,232
 Sumatera Selatan              -0,049        0,052      -0,004       0,716        0,265     0,196
 Lampung                       -0,505       -0,207      -0,062       1,000        0,252     0,095
 DI Yogyakarta                 -0,228        -0,111      0,039       1,000       -0,433    0,082
 Maluku Utara                   0,747        0,911       -0,173      0,477       -1,766     0,011
 Sulawesi Tenggara             -0,257       -0,356      -0,035       0,529        0,053    -0,013
 Sulawesi Tengah               -0,391       -0,289      -0,095       0,290       -0,124    -0,122
 Aceh                          -0,774       -1,044       0,039       0,471        0,536    -0,154
 Nusa Tenggara Barat           -0,849       -0,793       -0,111      0,032        0,436    -0,257
 Gorontalo                     -1,064       -1,067      -0,025       0,290       -0,206    -0,414
 Nusa Tenggara Timur           -1,043        -1,511     -0,018       0,103       -0,512    -0,596
 Maluku                        -1,663       -1,874       0,058       0,310       -0,144    -0,663
 Papua                         -2,855       -4,933      -0,072       0,955       -0,664     -1,514
 Papua Barat                   -2,603       -5,756       0,018       0,290       -2,372    -2,084
Bali
   PHI Tinggi
                                                                  DKI Jakarta
                                               Jawa Barat
                                             Sulawesi Barat
                                           Kalimantan Barat
                                                                   Kep. Riau
                     Sulawesi Tenggara      Sumatera Utara
                                                                     Banten
                      Sulawesi Tengah       Sulawesi Selatan
                                                                Sumatera Barat
                           Aceh                Indonesia
                                                               Kalimantan Selatan
                            NTB                 Bengkulu
 PHI Menengah                                                      Kep. Babel
                         Gorontalo            Jawa Timur
                                                                 Sulawesi Utara
                            NTT            Kalimantan Timur
                                                                      Riau
                          Maluku              Jawa Tengah
                                                               Kalimantan Tengah
                           Papua           Sumatera Selatan
                                                                     Jambi
                                                Lampung
                                             Maluku Utara
                                             DI Yogyakarta

  PHI Rendah            Papua Barat

                     Progres mundur        Progres Lambat        Progres Cepat

Gambar 2. Provinsi Menurut Skala Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan
Gambar 3. Peta Prioritas Penanggulangan
 Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia
Kesimpulan
• Gabungan antara PHI dan PHI-P dapat memberikan
  informasi kepada para pengambil kebijakan mengenai
  wilayah-wilayah yang lebih diprioritaskan dalam
  mempercepat pencapaian tujuan pertama MDGs
• Dalam kerangka evaluasi pencapaian tujuan pertama
  MDGs, indeks PHI-P menghasilkan 3 strata provinsi,
  yaitu provinsi yang memiliki progres cepat (11 provinsi),
  progres lambat (13 provinsi) dan progres mundur (9
  provinsi)
• Tiga kelompok prioritas wilayah penanggulangan
  kemiskinan dan kelaparan yaitu prioritas tinggi (9
  provinsi), prioritas sedang (13 provinsi) serta kelompok
  prioritas rendah (11 provinsi)
TERIMA KASIH

Más contenido relacionado

Destacado (7)

Presentasi kemiskinan kepri
Presentasi kemiskinan kepriPresentasi kemiskinan kepri
Presentasi kemiskinan kepri
 
Pencapaian Pendidikan di Kepuluan Riau
Pencapaian Pendidikan di Kepuluan RiauPencapaian Pendidikan di Kepuluan Riau
Pencapaian Pendidikan di Kepuluan Riau
 
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riauKualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
Kualitas tenaga kerja provinsi kepulauan riau
 
Tsawabit
TsawabitTsawabit
Tsawabit
 
Struktur Umur Penduduk Sumatera Selatan
Struktur Umur Penduduk Sumatera SelatanStruktur Umur Penduduk Sumatera Selatan
Struktur Umur Penduduk Sumatera Selatan
 
Kebijakan Pangan dan Ketahanan Pangan Nasional
Kebijakan Pangan dan Ketahanan Pangan NasionalKebijakan Pangan dan Ketahanan Pangan Nasional
Kebijakan Pangan dan Ketahanan Pangan Nasional
 
Size, shape and arrangement of bacterial cell
Size, shape and arrangement of bacterial cellSize, shape and arrangement of bacterial cell
Size, shape and arrangement of bacterial cell
 

Similar a Mengukur Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia Menggunakan Indeks Komposit

Rakernis papua 10 sept 2012 bappenas
Rakernis papua 10 sept 2012 bappenasRakernis papua 10 sept 2012 bappenas
Rakernis papua 10 sept 2012 bappenas
Alfa Dawir
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Wdd Wuryanto
 
Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana ...
Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana ...Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana ...
Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana ...
khoiril anwar
 
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
AgniKhairani
 
Gaky dinkes
Gaky dinkesGaky dinkes
Gaky dinkes
lowo_ijo
 
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenasPemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Rio Prastia
 

Similar a Mengukur Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia Menggunakan Indeks Komposit (20)

Kebijakan kesehatan 17 maret 2012. final
Kebijakan kesehatan 17 maret 2012. finalKebijakan kesehatan 17 maret 2012. final
Kebijakan kesehatan 17 maret 2012. final
 
Rakernis papua 10 sept 2012 bappenas
Rakernis papua 10 sept 2012 bappenasRakernis papua 10 sept 2012 bappenas
Rakernis papua 10 sept 2012 bappenas
 
Pengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7c
Pengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7cPengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7c
Pengarusutamaan dan Perluasan Pelaksanaan STBM dalam Upaya Pencapaian MDGs 7c
 
Status dan Progress Program PPSP
Status dan Progress Program PPSPStatus dan Progress Program PPSP
Status dan Progress Program PPSP
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx
15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx
15022022_Kaban_Raker_Pulau_Sumbawa_Kab. Sumbawa.pptx
 
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLKEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML
 
Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana ...
Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana ...Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana ...
Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana ...
 
Profile Kemiskinan Aceh.pptx
Profile Kemiskinan Aceh.pptxProfile Kemiskinan Aceh.pptx
Profile Kemiskinan Aceh.pptx
 
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
 
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIAPANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
 
Hak atas pangan pulau kecil bio tani_pan-indonesia 2006
Hak atas pangan pulau kecil bio tani_pan-indonesia 2006Hak atas pangan pulau kecil bio tani_pan-indonesia 2006
Hak atas pangan pulau kecil bio tani_pan-indonesia 2006
 
INOVASI PELAYANAN PUBLIK ppt.pptx
INOVASI PELAYANAN PUBLIK ppt.pptxINOVASI PELAYANAN PUBLIK ppt.pptx
INOVASI PELAYANAN PUBLIK ppt.pptx
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
 
Gaky dinkes
Gaky dinkesGaky dinkes
Gaky dinkes
 
Penurunan Balita Gizi Buruk di Indonesia
Penurunan Balita Gizi Buruk di Indonesia Penurunan Balita Gizi Buruk di Indonesia
Penurunan Balita Gizi Buruk di Indonesia
 
Penurunan Balita Gizi Buruk di Indonesia
Penurunan Balita Gizi Buruk di Indonesia Penurunan Balita Gizi Buruk di Indonesia
Penurunan Balita Gizi Buruk di Indonesia
 
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGANKEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
 
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenasPemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
 

Mengukur Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia Menggunakan Indeks Komposit

  • 1. MENGUKUR PENCAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN INDEKS KOMPOSIT Faharuddin, M.Si Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Disampaikan pada: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Auditorium LIPI Jakarta, 20-21 Nopember 2012
  • 2. Latar Belakang • Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) mengamanatkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada tahun 2015è TUJUAN 1 • Lima Indikator pada Tujuan 1 (UNDG, 2003): 1. Proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah US$ 1 per hari atau proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty headcount ratio) 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (poverty gap ratio) 3. Proporsi pendapatan atau konsumsi penduduk termiskin (share of the poorest quantile in national income or consumption) 4. Prevalensi balita kekurangan gizi (prevalence of underweight children under 5 years of age) 5. Proporsi penduduk dengan konsumsi gizi di bawah standar kecukupan gizi (proportion of population below minimum level of dietary energy consumption)
  • 3. Latar Belakang • Secara Nasional (Bappenas, 2007 dan Bappenas, 2010), digunakan indikator sbb: 1. persentase penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) 2. indeks kedalaman kemiskinan 3. proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama – 20 persen terendah) 4. persentase balita kekurang gizi (gizi buruk dan kurang) 5. persentase penduduk yang mempunyai konsumsi energi kurang dari 1400 kkal per kapita per hari
  • 4. Permasalahan dan Tujuan • Permasalahan: ▫ Meskipun kelima indikator tersebut dapat digunakan secara terpisah untuk mengukur pencapaian tujuan pertama MDGs, namun masing-masing memberikan informasi yang parsial dan seringkali kontradiktif satu sama lain, sehingga menyulitkan dalam mengambil kesimpulan mengenai keseluruhan upaya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan yang dilakukan • Tujuan: ▫ Makalah ini bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan MDGs yang pertama tersebut di Indonesia. Ukuran yang digunakan adalah suatu indeks komposit yang disebut PHI (Poverty and Hunger Index)
  • 5. Metodologi • Metodologi penyusunan indeks PHI (Poverty and Hunger Index) didasarkan pada metodologi penyusunan Human Development Index (HDI) yang dilakukan oleh UNDP (UNDP, 2005), atau sama dengan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilakukan di Indonesia (BPS, 2008) • xi adalah nilai aktual dari indikator ke-i serta maks dan min adalah nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indikator • ‘1990’ menunjukan data kondisi awal yang paling dekat dengan tahun 1990 dan ‘2015’ adalah kondisi target yang akan dicapai pada tahun 2015
  • 6. Metodologi Tabel 2. Nilai awal dan nilai target indikator PHI-P Tabel 1. Nilai maksimum dan minimum dalam kerangka evaluasi pencapaian tujuan indikator PHI pertama MDGs di Indonesia Maksim Minimu Nilai Nilai Indikator Indikator um m awal target 1. Persentase penduduk yang 1. Persentase penduduk yang berada di bawah garis 100 0 berada di bawah garis 15,10 7,50 kemiskinan kemiskinan 2. Indeks Kedalaman 2. Indeks Kedalaman Kemiskin, 100 0 2,70 1,35*) Kemiskin, dalam persen dalam persen 3. Proporsi konsumsi 3. Proporsi konsumsi penduduk penduduk termiskin (kuantil 20 0 termiskin (kuantil pertama), 9,30 18,60*) pertama), dalam persen dalam persen 4. Prevalensi balita dengan 4. Prevalensi balita kekurangan 100 0 31,0 15,50 kekurangan gizi, dalam persen gizi, dalam persen 5. Proporsi penduduk dengan 5. Proporsi penduduk dengan konsumsi kurang dari 1400 100 0 konsumsi kurang dari 1400 kkal 17,00 8,50 kkal per hari, dalam persen . per hari, dalam persen Sumber: Gentilini dan Webb (2008) Sumber: Bappenas (2007 dan 2010) Catatan: *) Ditetapkan setengah dari kondisi awal pada tahun 1990
  • 7. Data Input untuk Penghitungan PHI Menurut Provinsi Prevalensi Proporsi Penduduk Persentase Indeks Kedalaman Proporsi Konsumsi Balita Kurang dengan konsumsi Provinsi Penduduk Miskin Kemiskinan Tahun Penduduk Termiskin Gizi Tahun Kalori < 1400 Tahun Tahun 2010 2010 Tahun 2009 2010 2009 Aceh 20,98 4,11 9,66 23,7 12,44 Sumatera Utara 11,31 2,04 9,17 21,4 14,48 Sumatera Barat 9,50 1,49 9,70 17,1 9,91 Riau 8,65 1,38 8,77 16,2 14,15 Jambi 8,34 1,05 10,10 19,6 15,34 Sumatera Selatan 15,47 2,63 9,26 19,9 14,75 Bengkulu 18,30 2,75 9,57 15,3 9,74 Lampung 18,94 2,98 8,72 13,4 14,86 Kepulauan Bangka Belitung 6,51 0,93 9,89 14,9 16,50 Kepulauan Riau 8,05 1,05 9,40 14,0 9,75 DKI Jakarta 3,48 0,45 8,08 11,3 14,63 Jawa Barat 11,27 1,93 8,19 13,0 12,68 Jawa Tengah 16,56 2,49 9,29 15,7 15,22 DI Yogyakarta 16,83 2,85 7,69 11,2 20,68 Jawa Timur 15,26 2,38 8,93 17,1 15,35 Banten 7,16 1,00 8,26 18,5 9,71 Bali 4,88 0,71 9,27 11,0 3,88 Nusa Tenggara Barat 21,55 3,77 8,27 30,5 13,29 Nusa Tenggara Timur 23,03 4,74 9,13 29,4 21,35 Kalimantan Barat 9,02 1,18 8,74 29,1 16,69 Kalimantan Tengah 6,77 1,02 9,71 27,6 11,10 Kalimantan Selatan 5,21 0,69 8,68 22,9 11,28 Kalimantan Timur 7,66 1,27 8,37 17,1 30,09 Sulawesi Utara 9,10 1,14 9,51 10,6 14,57 Sulawesi Tengah 18,07 3,09 8,42 26,5 18,05 Sulawesi Selatan 11,60 1,91 8,31 25,0 12,71 Sulawesi Tenggara 17,05 3,18 8,97 22,8 16,55 Gorontalo 23,19 4,14 9,07 26,5 18,75 Sulawesi Barat 13,58 1,55 9,58 20,5 11,90 Maluku 27,74 5,23 9,84 26,2 18,22 Maluku Utara 9,42 1,47 9,66 23,6 32,01 Papua Barat 34,88 10,47 9,47 26,5 37,16 Papua 36,80 9,36 8,63 16,2 22,64 Indonesia 13,33 2,21 8,75 17,9 14,47
  • 8. Hasil dan Pembahasan Tabel 3. Nilai dan Peringkat PHI Menurut Provinsi Nilai Pering- Nilai Pering- Nilai Pering- Provinsi Provinsi Provinsi PHI kat PHI kat PHI kat PHI Tinggi: Indonesia 0,817 12 Sulawesi Tenggara 0,791 25 Bali 0,866 1 Sulawesi Selatan 0,814 13 Sulawesi Tengah 0,784 26 DKI Jakarta 0,859 2 Lampung 0,812 14 Aceh 0,781 27 Nusa Tenggara PHI Menengah: Bengkulu 0,812 15 0,779 28 Barat Banten 0,845 3 Jawa Timur 0,811 16 Maluku Utara 0,770 29 Jawa Barat 0,840 4 Jambi 0,810 17 Gorontalo 0,764 30 Nusa Tenggara Kepulauan Riau 0,840 5 Kalimantan Tengah 0,810 18 0,752 31 Timur Sulawesi Utara 0,834 6 Sumatera Utara 0,810 19 Maluku 0,747 32 Kalimantan Selatan 0,833 7 Sulawesi Barat 0,809 20 Papua 0,744 33 Riau 0,832 8 Jawa Tengah 0,807 21 PHI Rendah: Sumatera Barat 0,827 9 Kalimantan Timur 0,804 22 Papua Barat 0,687 34 Kepulauan Bangka 0,823 10 Sumatera Selatan 0,802 23 Belitung DI Yogyakarta 0,820 11 Kalimantan Barat 0,801 24
  • 9. Tabel 4. Nilai dan Peringkat PHI-P Menurut Provinsi Nilai Pering Nilai Pering Nilai Pering- Provinsi Provinsi Provinsi PHI-P -kat PHI-P -kat PHI-P kat Progres Progres Cepat Progres Lambat Mundur Bali 0,799 1 Jawa Barat 0,493 12 Sulawesi Tenggara -0,013 26 Kepulauan Riau 0,758 2 Sulawesi Barat 0,472 13 Sulawesi Tengah -0,122 27 Banten 0,710 3 Kalimantan Barat 0,380 14 Aceh -0,154 28 Nusa Tenggara Sumatera Barat 0,681 4 Sumatera Utara 0,378 15 -0,257 29 Barat DKI Jakarta 0,630 5 Sulawesi Selatan 0,366 16 Gorontalo -0,414 30 Kalimantan Nusa Tenggara 0,626 6 Indonesia 0,336 17 -0,596 31 Selatan Timur Kepulauan 0,624 7 Bengkulu 0,285 18 Maluku -0,663 32 Bangka Belitung Sulawesi Utara 0,620 8 Jawa Timur 0,253 19 Papua -1,514 33 Riau 0,612 9 Kalimantan Timur 0,247 20 Papua Barat -2,084 34 Kalimantan 0,592 10 Jawa Tengah 0,232 21 Tengah Jambi 0,581 11 Sumatera Selatan 0,196 22 Lampung 0,095 23 Maluku Utara 0,082 24 DI Yogyakarta 0,011 25
  • 10. Gambar 1. Progres Pencapaian Tujuan Pertama MDGs Provinsi Bali, Papua Barat, DI Yogyakarta dan Indonesia
  • 11. Indeks Komponen PHI-P Menurut Provinsi Konsumsi Tingkat Kedalaman Kekurangan Konsumsi Provinsi Penduduk PHI-P Kemiskinan Kemiskinan Gizi Energi Termiskin Bali 1,000 1,000 -0,003 1,000 1,000 0,799 Banten 1,000 1,000 0,011 0,806 0,858 0,758 Kepulauan Riau 0,928 1,000 -0,112 1,000 0,853 0,710 DKI Jakarta 1,000 1,000 0,043 1,000 0,279 0,681 Kalimantan Selatan 1,000 1,000 -0,131 0,523 0,673 0,630 Sumatera Barat 0,737 0,896 -0,067 0,897 0,834 0,626 Riau 0,849 0,978 0,063 0,955 0,335 0,624 Sulawesi Utara 0,789 1,000 0,023 1,000 0,286 0,620 Kepulauan Bangka Belitung 1,000 1,000 -0,057 1,000 0,059 0,612 Kalimantan Tengah 1,000 1,000 0,044 0,219 0,694 0,592 Jawa Barat 0,504 0,570 0,086 1,000 0,508 0,581 Jambi 0,889 1,000 -0,119 0,735 0,195 0,493 Sulawesi Barat 0,200 0,852 0,030 0,677 0,600 0,472 Sulawesi Selatan 0,461 0,585 -0,060 0,387 0,505 0,380 Kalimantan Barat 0,800 1,000 -0,014 0,123 0,036 0,378 Sumatera Utara 0,499 0,489 -0,106 0,619 0,296 0,366 Indonesia 0,233 0,363 -0,059 0,845 0,298 0,336 Kalimantan Timur 0,979 1,000 0,029 0,897 -1,540 0,285 Jawa Timur -0,021 0,237 -0,040 0,897 0,194 0,253 Bengkulu -0,421 -0,037 -0,100 1,000 0,854 0,247 Jawa Tengah -0,192 0,156 -0,001 0,987 0,209 0,232 Sumatera Selatan -0,049 0,052 -0,004 0,716 0,265 0,196 Lampung -0,505 -0,207 -0,062 1,000 0,252 0,095 DI Yogyakarta -0,228 -0,111 0,039 1,000 -0,433 0,082 Maluku Utara 0,747 0,911 -0,173 0,477 -1,766 0,011 Sulawesi Tenggara -0,257 -0,356 -0,035 0,529 0,053 -0,013 Sulawesi Tengah -0,391 -0,289 -0,095 0,290 -0,124 -0,122 Aceh -0,774 -1,044 0,039 0,471 0,536 -0,154 Nusa Tenggara Barat -0,849 -0,793 -0,111 0,032 0,436 -0,257 Gorontalo -1,064 -1,067 -0,025 0,290 -0,206 -0,414 Nusa Tenggara Timur -1,043 -1,511 -0,018 0,103 -0,512 -0,596 Maluku -1,663 -1,874 0,058 0,310 -0,144 -0,663 Papua -2,855 -4,933 -0,072 0,955 -0,664 -1,514 Papua Barat -2,603 -5,756 0,018 0,290 -2,372 -2,084
  • 12. Bali PHI Tinggi DKI Jakarta Jawa Barat Sulawesi Barat Kalimantan Barat Kep. Riau Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Banten Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sumatera Barat Aceh Indonesia Kalimantan Selatan NTB Bengkulu PHI Menengah Kep. Babel Gorontalo Jawa Timur Sulawesi Utara NTT Kalimantan Timur Riau Maluku Jawa Tengah Kalimantan Tengah Papua Sumatera Selatan Jambi Lampung Maluku Utara DI Yogyakarta PHI Rendah Papua Barat Progres mundur Progres Lambat Progres Cepat Gambar 2. Provinsi Menurut Skala Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan
  • 13. Gambar 3. Peta Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia
  • 14. Kesimpulan • Gabungan antara PHI dan PHI-P dapat memberikan informasi kepada para pengambil kebijakan mengenai wilayah-wilayah yang lebih diprioritaskan dalam mempercepat pencapaian tujuan pertama MDGs • Dalam kerangka evaluasi pencapaian tujuan pertama MDGs, indeks PHI-P menghasilkan 3 strata provinsi, yaitu provinsi yang memiliki progres cepat (11 provinsi), progres lambat (13 provinsi) dan progres mundur (9 provinsi) • Tiga kelompok prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan dan kelaparan yaitu prioritas tinggi (9 provinsi), prioritas sedang (13 provinsi) serta kelompok prioritas rendah (11 provinsi)