Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a Edisi Februari I 2014
Similar a Edisi Februari I 2014 (12)
Edisi Februari I 2014
- 1. Layanan iklan Yusuf Akbar 087718262932 Pin BB: 29738e12 Indra Ramdani 085723887680 Pin BB : 26413d32 M. Adi 089667013387 pin BB : 23b839de Hotline Pelanggan : 0262- 236380 ( Hunting ) Dudi 08562353133 Zaenal 0823166998 Jhoen 081323584919 PIN BB : 27FFF330 J. Gunawan 085795598959 FAKTA GARUT MINGGU I FEBRUARI 2014 Program 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Garut Pemkab ”Gak Punya Duit” Tapi untuk sekarang ini hal tersebut tidak bisa dilakukan Untuk taman saja, saat ini saya tidak ada duit IMB di Garut Diduga Tidak Tertib Pemkab Dituntut Pro Aktif Kepemilikan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada sejumlah gedung dan pertokoan di Kabupaten Garut dipertanyakan. Keraguan tersebut didasarkan atas banyaknya bangunan yang didirikan yang dinilai telah melanggar atau menyalahi aturan. Sejumlah pelanggaran yang biasa ditemukan diantaranya adalah penyerobotan sempadan jalan dan irigasi pada saat bangunan itu didirikan. Mantan Bupati Garut periode 1997-2002, Dede Satibi mengatakan, seharusnya instansi terkait dari Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut segera mengiventarisir sejumlah bangunan yang dianggap melanggar tersebut dan kemudian menertibkannya. "Seharusnya bangunan-bangunan tersebut diteliti kembali. Apakah ada IMB-nya atau tidak. Sebab kalau diperhatikan banyak sekali pelanggaran. Contoh kecilnya, ada yang melanggar sempadan jalan, ada yang melanggar sempadan irigasi, dan ada juga yang melanggar estetika," ujarnya, Rabu (29/1). Dikatakan Dede, salah satu bangunan yang dinilai telah melanggar sempadan jalan yaitu Gedung Mutiara yang berlokasi di Jalan Raya Cipanas Garut. Menurutnya, halaman gedung yang biasa digunakan untuk pesta serta acaraacara besar lainnya ini dinilai terlalu maju dan memakan sempadan jalan. Akibatnya, bila ada acara yang digelar digedung itu, praktis Jalan Raya Cipanas jadi macet. Disamping itu, lanjut Dede, selain difungsikan untuk keindahan tata letak jalan, sempadan jalan juga berfungsi untuk memperlambat dan berhentinya kendaraan yang akan menuju bangunan yang terletak dipinggir jalan itu. "Mestinya, badan jalan disisakan beberapa meter untuk sempadan jalan. Sebab selain berfungsi untuk keindahan tata letak jalan, tapi juga untuk melambatnya dan berhentinya kendaraan yang akan menuju ke gedung itu," tuturnya. Program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Garut yang sudah direncanakan akan dilaksanakan terkendala oleh terbatasnya anggaran. Karena untuk tahun 2014 ini Bupati dan Wakil Bupati tidak memiliki anggaran. Hal tersebut diungkapkan Bupati Garut, Rudy Gunawan disela kunjungannya ke kantor Dinas Binamarga Kabupaten Garut di Jalan Raya Samarang, Senin (3/2). Menurut Rudy, untuk seka- ke hal 04 Gelapkan Raskin Kejasaan Negeri (Kejari) Garut kembali menahan seorang kepala desa dan menjebloskannya ke Rumah Tahanan (Rutan) Garut di Jalan Dewi Sartika, Rabu (29/1) . Kali ini yang ditahan adalah Kepala Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, berinisial TA (34) Setelah beberapa kali mengungkap kasus kejahatan penyelewengan program bantuan untuk masyarakat miskin, baru-baru ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Garut kembali mengungkap dugaan penyelewengan bantuan beras Raskin. Seperti kasus sebelumnya, tersangka pada kasus ini adalah seorang kepala desa. Kasus raskin ini ke hal 04 memang begitu Cuaca Buruk Hentikan aktivitas Nelayan Ikan dan Komoditi Laut Langka Dipasaran Ombak besar disertai dengan tingginya gelombang laut menyebabkan para nelayan di pesisir Garut Selatan menghentikan aktivitas pencarian ikan di laut. Namun, dengan kondisi tersebut mereka mengeluhkan minimnya bantuan pemerintah. Akibat kondisi tersebut, menurut Yudi (47) salah seorang nelayan di Pantai Cijayana Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut dia terpaksa menjadi buruh serabutan. Namun, jika tidak mendapatkan pekerjaan dia terpaksa mencari kerang laut yang semakin sulit dike hal 04 Aparat Hukum Diminta Meringkus Dalang Penyeleweng Raskin ke hal 04 GANJARAN : Beginilah ganjaran oknum Kades yang memakan hak rakyat. Kades Karyamekar (TA) akhirnya berurusan dengan hukum, karena diduga menggelapkan uang raskin senilai Rp 200 juta lebih. Mojang Priangan Tari Tradisional Hasilkan Prestasi dan Salary Awalnya Debi Iskandar yang akrab dipanggil Debi ini mengikuti kegiatan menari sejak dirinya masih duduk di bangku SD. Kegiatan menari bersama teman-temannya ini dilakukan ketika ada acara 17 Agustusan saja atau kegiatan lainnya, yang sifatnya hiburan dimana dia tinggal, yaitu di Perum Griya Shafira Rancabango. Namun menginjak bangku SMP gadis , cantik yang lahir di Garut, 12 April 1996 ini mulai serius dengan mengikuti eskul seni tari tradisional, rang ini dirinya tidak memiliki anggaran, sehingga hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja 100 hari yang sudah direncanakan sebelumnya. “Sekarang ini saya tidak ada duit, dan itu mengganggu kinerja 100 hari saya. Barusan juga saya mau minta truk, hanya Rp 250 juta ditambah triplek dan lain sebagainya, untuk kendaraan rescue. Seperti ke- Kasus penyelewengan Beras Miskin (Raskin) yang menyeret empat Kades dan satu orang pejabat sekretaris desa di Kecamatan Cibiuk, nampaknya mendapat perhatian yang serius dari warga sekitar. Pasalnya, hampir semua kepala desa di Kecamatan Cibiuk terlibat skandal yang sama. Selain itu, tokoh masyarakat Cibiuk meminta aparat penegak hukum untuk menegakan hukum seadil-adilnya, terhadap terdakwa. Namun ke hal 04 Gara - gara Uang Rp 100 Ribu Warga Pamekarsari Bunuh IRT Kasus pembunuhan terhadap Ny. Euis (47) seorang ibu rumah tangga warga Kampung Legon, Desa Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Senin (27/1) lalu dilatar belakangi utang senilai Rp100 ribu. Besaran nilai utang ini diketahui berdasarkan keterangan tersangka Gama (19). Seorang pemuda putus sekolah, warga Kampung Serut, Desa Pamekarsari , Kecamatan Banyuresmi saat dilakukan pemeriksaan. Redaksi : Jl. Gatot Subroto No. 81 Komplek Cempaka Indah Blok 8 Karangpawitan - Garut Telp. 0262-236380 Keadaan ini sangatlah tragis. Memang bagi sebagian orang seperti halnya pejabat, mungkin uang sebesar Rp 100 ribu sangatlah kecil. Namun, untuk seebagian masyarakat yang tidak mampu, nilai ini mungkin sangat berharga, sehingga mereka berani berbuat hal nekat . Inilah salah satu gambaran kecil kondisi di masyarakat Garut, yang notabene sebagai daerah tertinggal. Selain masih tingginya rendah pendidikan dan minimnya pendapatan,
- 2. 02 FAKTA PRIANGAN MINGGU I FEBRUARI 2014 Mobil Sedan Pencabut Nyawa Galih dan Deden Diduga Keracunan CO AKBP Noffan Widyayoko M isteri kematian dua sahabat, dalam mobil sedan di sebuah Garasi milik H.Enceng Edi alias Apih, yang sempat menggemparkan daerah Sukalaya Barat-Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, akhirnya terungkap. Desas-desus rumor banyak pihak yang menyebutkan kematian Galih dan Deden karena over dosis obat dan miras, ternyata rumor tersebut tidak benar. Hasil visum dan keterangan dari Pihak Polresta Tasikmalaya, kedua korban yang tergolong masih muda ini ternyata meninggal akibat keracunan karbon monoksida (CO) yang dihisap saat tertidur didalam mobil, sehingga tidak dirasa, mereka kehabisan oksigen lalu pingsan disaat tidur itulah keduanya menghisap racun CO yang di edarkan oleh pendingin AC didalam mobil yang masih menyala saat ditemukan. Saat ini kedua korban yang dikenal sahabat “tileuleutik” itu telah di kebumikan oleh pihak masih-masing keluarga, Jumat (31/1) sore itu juga. Seperti yang diberitakan, dua orang warga Kota Tasikmalaya yang diketahui sahabat sejak masih duduk di SMA 3 Kota Tasikmalaya, ditemukan tidak bernyawa dalam sedan Honda Warna Putih D 1095 BC di Parkiran Garasi mobil milik H.Enceng Edi Jl.Sukalaya Barat RT.5/3 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Jumat (31/1) pagi. Kematian mereka diduga akibat keracunan karbon monoksida (CO) dari AC mobil saat mereka tertidur dalam keadaan mesin mobil hidup. Para korban itu, Galih Raksa Santana (37) warga Sukalaya Barat – Argasari Kecamatan Cihideung dan sahabatnya Deden Riswan (37), warga Indihiang Kota Tasikmalaya. Informasi yang dihimpun FAKTA Tasik dilokasi menyebutkan, meninggalnya dua orang di dalam mobil itu berawal dari kecurigaan orang tua Galih H.Enceng Edi disaat Jumat pagi itu membuka garasi mobilnya. H.Enceng sempat terkejut saat melihat garasi mobilnya di penuhi kepulan asap yang dikeluarkan oleh knalpot , dan melihat sedan di dalam garasinya itu masih dalam kondisi mesin, AC dan music tetap hidup. H.Enceng mulai curiga saat dirinya mengintip melalui kaca mobil. Terlihat anaknya Galih bersama temannya di dalam mobil seperti sedang tidur. Tapi, setelah diamati lama dan dibangunkan keduanya sama sekali tak bergerak. Ia pun pun curiga, lalu memanggil tetangga serta langsung melaporkan hal itu ke polisi. Saat Polisi tiba, pintu mobil yang tidak terkunci itu akhirnya dibuka petugas, ternyata, kedua korban sudah kaku tak bernyawa. Polisi langsung memasang garis police line di lokasi TKP War. ga pun mulai berdatangan hingga membuat macet Jalan Sukalaya Barat. Aparat dari Kepolisian Sektor Cihideung dan Tim identifikasi Polresta Tasikmalaya mulai berdatangan untuk mengidentifikasi kejadian. Bahkan Kapolresta Tasikmalaya AKBP Noffan Widyayoko sempat terjun langsung ke TKP . Menurut Kapolresta Tasikmalaya saat itu memperkirakan kedua korban telah meninggal lebih dari lima jam lalu. Penyebabnya, diduga akibat keracunan asap dari alat pendingin AC mobil yang mengandung karbon monoksida (CO). “Kemungkinan setiba mobil masuk ke garasi, keduanya lelah dan bermaksud istirahat sejenak dengan menutup rapat kaca mobil dan membiarkan AC mobil tetap hidup. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh mereka,” jelas Noffan. Jenazah kedua korban langsung di bawa Ke RSU Dr.Soekardjo Tasikmalaya untuk di otopsi menggunakan mobil patrol dari Polsek Cihideung dengan ditemani ayah korban H.Enceng saat itu juga. (ton/rian) Garut Rawan Maling Motor Polres Ciduk Tujuh Sindikat S atuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Garut menciduk tujuh orang sindikat pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang selama ini sering melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Garut. Dari tujuh orang yang berhasil diringkus aparat kepolisian tersebut, dua orang diantaranya mengaku sebagai wartawan sebuah surat kabar mingguan. Kapolres Garut, AKBP Arif Rachman mengatakan, terungkapnya sindikat pencurian bermotor tersebut berawal dari banyaknya laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Berdasarkan laporan tersebut, jelas Arif, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap tujuh orang tersangka yang diduga sebagai pemetik dan penadah barang ha- sil curian itu. Mereka yang berhasil ditangkap masing-masing berinisial Yn, Op, Sf, Od, As, Ek, dan Dn. Dua orang diantaranya yaitu, Op dan Sf terpaksa ditembak kakinya karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap petugas. "Kami berhasil mengungkap sindikat pencurian bermotor yang akhir-akhir ini membuat resah masyarakat Garut. Mereka kami tangkap berikut barang bukti hasil curian ," ujar Arif saat ditemui di Mapolres Garut, Jalan Sudirman, Senin (3/1). Menurut Arif, modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu dengan cara merusak kunci kontak kendaraan korban dengan menggunakan kunci leter T. setelah berhasil, kendaraan hasil curian dibawa kabur lalu dijual kepada penadah. Ditambahkan Arif, berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka keban- yakan melakukan aksinya di wilayah kabupaten Garut. Namun, ucapnya, tak menutup kemungkinan mereka juga pernah melakukannya diluar wilayah Garut. Sasaran mereka adalah kendaraan yang diparkir sembarangan. "Barang bukti yang berhasil diamankan dari para tersangka yaitu satu unit mobil Suzuki Carry Futura, satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, kemudian dua buah kunci shock berbentuk silang, lima buah mata kunci astag leter T, satu buah kabel socket, serta 10 buah handphone yang digunakan para tersangka untuk berkomunikasi," ujarnya. Sementara itu, lanjut Arif, berdasarkan keterangan tersangka Dn yang sudah lebih dulu diamankan dan sudah dimasukan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP), serta hasil penyidikan yang dilakukan Polda Jabar, barang bukti yang sudah diamankan berjumlah 14 unit kendaraan jenis Pick up dan tiga unit Toyota Avanza. "Berdasarkan keterangan tersangka Dn dan hasil penyidikan di Polda Jabar, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 14 unit kendaraan jenis pick up, dan tiga unit Toyota Avanza," katanya. Lebih jauh Arif mengatakan, tak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain dalam sindikat kejahatan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka ditahan di Mapolres Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan maksimal tujuh tahun penjara dan pasal 480 dan 481 KUHP tentang penadah dan membantu aksi kejahatan dengan ancaman kurungan maksimal empat tahun penjara," pungkas Ari. (ags) Yaya Tewas Terjatuh dari Pohon Sukun D iduga akibat terkena serangan jantung, yaya (34) Warga Kampung Bojong Gedang, Desa Maripari, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut meninggal saat tengah berada diatas pohon sukun, Jumat (31/1) sekitar pukul 07.00 WIB. Kejadian tersebut tak pelak membuat geger warga setempat. Pasalnya, saat ditemukan, Yaya menghembuskan nafas terakhirnya dalam kondisi terduduk pada salah satu dahan pohon. Menurut keterangan saksi mata yang pertama kali menemukan jasad Yaya, Didi (45), saat itu sekitar pukul 07.00 WIB dirinya kebetulan melintas di dekat pohon sukun milik salah seorang tetangganya. Saat itu dia melihat Yaya tengah terduduk di salah satu dahan pohon sukun tersebut tanpa bergerak sedikitpun. Didi pun kemudian mencoba menyapanya, namun tidak dijawabnya. "Saya melihat Yaya seperti tengah terduduk di salah satu dahan pohon sukun. Ketika saya sapa, tapi Yaya tidak menjawabnya," ujar Didi. Merasa curiga dengan kondisi Yaya yang saat itu tidak bergerak dan juga tidak menjawab sapaannya, Didi pun tak lantas meninggalkan tempat tersebut. Dia mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang tengah dilakukan Yaya saat itu sehingga sama sekali tidak mengindahkan keberadaanya di tempat itu. Namun meski telah berulangkali namanya dipanggil-panggil, bahkan sempat disentuh dengan menggunakan ranting, Yaya tak juga memberikan reaksi. Didi berkayakinan bahwa telah terjadi sesuatu terhadap tetangganya tersebut, sehingga dia pun berteriak meminta pertolongan warga. Mendengar teriakan Didi, dalam waktu sekejap, puluhan warga pun langsung berdatangan ke lokasi. Didi pun memberitahukan keberadaan Yaya yang saat itu masih berada di atas pohon sukun. Setelah mendengar keterangan Didi, sejumlah warga kemudian naik ke tas pohon sukun untuk menurunkan Yaya yang saat itu dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun setelah berada di bawah, warga merasa kaget saat memeriksa kondisinya ternyata Yaya sudah tidak bernyawa lagi. "Setelah berhasil diturunkan dari atas pohon, kami merasa kaget karena saat itu Yaya sudah tidak bernyawa lagi. Maka sebagian warga pun kemudian melaporkan hal itu ke Polsek," tutur Didi. Tak lama berselang, petugas kepolisian pun datang ke lokasi dan langsung memeriksa kondisi korban. Setelah dipastikan yaya meninggal dunia, polisi kemudian membawa jasad yaya ke RSUD dr Slamet untuk di autopsi. Sementara, Kapolsek Sukawening, AKP Asep Muslihat, membenarkan bila ada seorang warga yang meninggal saat tengah berada diatas pohon sukun. Namun, berdasarkan hasil pemerik- saan terhadap jasad korban, menurutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas penganiayaan atau kekerasan di tubuh korban. "Kami tidak menemukan adanya luka ataupun memar di sekujur tubuh korban yang menandakan telah terjadi penganiayaan. Namun berdasarkan informasi yang didapat dari pihak keluarga korban, diperoleh keterangan kalau korban mempunyai riwayat penyakit jantung," tutur Asep. Menurut Asep, saat itu pihaknya tidak jadi membawa jasad korban ke RSUD dr Slamet Garut untuk diautopsi karena pihak keluarga merasa keberatan. Dengan demikian, saat itu juga jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarganya untuk diurus dan dimakamkan. Lebih jauh Asep mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sebelumnya korban sempat minta ijin kepada pemilik pohon sukun untuk memetik sukun yang sudah matang. Namun setelah berada diatas pohon, nyatanya korban malah meninggal. Sebelumnya sempat berdar kabar kalau korban tewas akibat kena setrum saat berada di atas pohon sukun. Namun Kapolsek tegas membantah hal itu. "Korban meninggalkan seorang isteri serta 3 orang anak. Pada Jumat siang, jasad korban langsung dikuburkan pihak keluarganya di sebuah tempat pemakaman umum di kampungnya," Pungkas Asep. (ags) RUBRIK KONSULTASI KESEHATAN GIGI & NARKOBA Diasuh oleh : drg. Ervina, MARS. (Praktisi Dokter Gigi & Penyuluh NARKOBA BNN Kab. Garut) Praktek : di Apotek Kimia Farma, Jl. Cimanuk No. 11 A Garut SMS HOTLINE : 089626179431, EMAIL : konsultasi.drgervina@yahoo.com Facebook : dokter gigi kimia farma Pertanyaan 1: Dok, mau tanya.. Gigi bawah saya yang di bagian belakang sudah tiga yang hilang. Dua gigi di bagian kanan sudah lama hilang, dan satu di bagian kiri baru saja di cabut. Saya ingin memasang gigi palsu tetapi gigi atas saya agak berjejal dan gigi di depan bekas pencabutan miring 45 derajat ke samping (arah gigi yang hilang). Bagaimana perawatan untuk gigi saya ini? Apa bisa dibuatkan gigi palsu? Jawaban: Gigi belakang atau geraham besar berguna untuk mengunyah makanan dan menahan otot-otot pipi sehingga apabila gigi pada salah satu bagian kiri/kanan hilang maka akan mengganggu fungsi pengunyahan dan mempengaruhi keseimbangan bentuk wajah. Setelah proses penyembuhan gusi bekas pencabutan benarbenar selesai gigi yang terlanjur hilang atau di cabut sebaiknya segera diganti dengan gigi palsu agar tidak mengganggu fungsi pengunyahan dan estetika wajah. Lamanya proses penyembuhan berbeda-beda untuk setiap orang, biasanya berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan setelah pencabutan. Pembuatan gigi palsu sebaiknya dilakukan setelah proses penyembuhan gusi bekas pencabutan selesai karena setelah pencabutan gigi tulang dan gusi akan mengalami penyusutan sehingga apabila pembuatan gigi palsu dilakukan terlalu cepat maka lama kelamaan gigi palsu tersebut akan terasa longgar. Untuk kasus di atas ada hal yang perlu diperhatikan bahwa gigi di depan bekas pencabutan miring 45 derajat ke arah samping (gigi yang hilang). Hal ini biasanya terjadi karena fungsi pengunyahan makanan pada gigi yang telah hilang tersebut di ambil alih oleh gigi di depannya sehingga lama kelamaan beban tekanan yang besar dan tidak seimbang pada waktu mengunyah makanan menyebabkan gigi miring ke arah ruang yang kosong (bekas pencabutan). Pada keadaan seperti ini apabila dipaksakan untuk dibuatkan gigi palsu maka akan menyulitkan pada waktu memasang dan melepaskan gigi palsu. Selain itu juga kedudukan gigi palsu tidak akan stabil sehingga tidak menimbulkan rasa nyaman pada waktu dipergunakan. Saran saya dengan pula mempertimbangkan gigi atas yang berjejal sebaiknya posisi gigi geligi yang miring dan berjejal ini diperbaiki dulu kedudukannya dengan menggunakan kawat gigi. Setelah rapi baru kemudian dibuatkan gigi palsu yang sesuai dengan yang diinginkan. Gigi palsu ada bermacam-macam jenis dan bahan yang dipergunakan. Pemilihan gigi palsu dapat disesuaikan dengan kondisi gigi dan mulut secara keseluruhan dengan mempertimbangkan pula kondisi keuangan. Untuk hal ini sebaiknya bertemu dan berkonsultasi langsung dengan dokter giginya. Pertanyaan 2: Kakak saya dulu sering memakai narkoba, tapi sekarang sudah jarang sejak rutin minum obat dari dokter, apakah kakak saya bisa sembuh? Jawab: Senang sekali mengetahui bahwa mereka yang menggunakan narkoba memiliki kesadaran dan keinginan untuk berhenti menggunakan narkoba. Dukungan dari orang tua dan saudara (keluarga) termasuk lingkungan sangat besar pengaruhnya untuk mewujudkan keinginan baik tersebut. Seperti yang sudah pernah saya tulis di rubrik sebelumnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba sangatlah besar. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan antara lain: penyakit jantung, paru-paru, kerusakan fungsi ginjal, hepatitis B dan C , HIV, dan AIDS. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah kerusakan otak yang bersifat permanen. Beberapa dari penyakit di atas dapat disembuhkan, tetapi ada pula yang tidak dapat disembuhkan lagi seperti HIV AIDS dan kerusakan otak yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Sementara ketergantungan terhadap narkoba dapat disembuhkan bila dilakukan dengan cara yang tepat yaitu dengan cara direhabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. BNN sebagai institusi resmi yang bertanggungjawab terhadap permasalahan narkotika memiliki tempat rehabilitasi yang bisa diakses oleh korban penyalahgunaan narkotika secara gratis tanpa dipungut biaya. Informasi lebih lengkap tentang lokasi tempat rehabilitasi dapat diperoleh di kantor Badan Narkotika Nasional Kab. Garut, Jl. Patriot No.3 A. Saat ini memang ada beberapa dokter praktek swasta yang memberikan pelayanan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Namun upaya untuk mengoptimalkan proses pemulihan harus dilakukan sinergis antara residen (orang yang menggunakan narkotika), dokter, apotek dan BNN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan secara khusus terhadap permasalahan narkotika. Saat ini diperoleh informasi ada beberapa dokter yang memberi- kan perawatan terhadap pasien yang terindikasi menggunakan narkoba dengan memberikan obat golongan narkotika dengan dosis tertentu dan bahkan ada pula beberapa apotek yang menjual bebas obat-obat yang termasuk dalam golongan narkotika yang biasa dikonsumsi oleh para pasien tersebut. Hal ini tentunya cukup mengkhawatirkan bagi BNN karena setelah ditelusuri ternyata metode perawatan tersebut kurang atau bahkan tidak memiliki standar rehabilitasi yang bisa dipertangungjawabkan baik secara medis terhadap pasien maupun secara hukum. Oleh karenanya, niat dan upaya baik yang selama ini sudah berjalan, alangkah baiknya mampu disinergiskan dengan BNN agar proses penyembuhan atau terapi yang dilakukan terhadap pasien dapat dilakukan sesuai standar yang dapat dipertanggungjawabkan bukan malah menjerumuskan para korban penyalahgunaan narkotika ini ke dalam jurang ketergantungan yang lebih parah. Dalam kasus atas pertanyaan di atas, alangkah baiknya jika dilakukan proses konsultasi terhadap BNN untuk memperoleh informasi secara jelas dan lengkap tentang penanganan yang tepat terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Secara khusus pula, diharapkan para dokter yang sudah terlanjur terlibat dalam proses perawatan atau pemberian obat-obatan tertentu kepada para korban penyalahgunaan narkotika ini agar melakukan koordinasi dengan pihak BNN supaya tercipta sinergitas penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika secara tepat. Begitu pula, kepada pihak apotek agar tidak menjual bebas obat-obat yang termasuk dalam golongan narkotika, terlebih lagi tanpa adanya resep dokter. Dalam hal ini, apihak BNN pun akan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para dokter maupun apotek tersebut dengan harapan terjalin kerja sama secara terpadu dalam menanggulangi penyalahgunaan terhadap narkotika.
- 3. MINGGU I FEBRUARI 2014 FAKTA TASIK Warga Tak Ridho Kota Tasik ”Las Vegasnya” Priangan Timur P olitisi Partai Demokrat Kota Tasikmalaya, Iwan Ridwan,SE beraharap agar seluruh pengelola tempat hiburan Karaoke untuk mematuhi dan melaksanakan aturan yang telah di tetapkan DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmala- Bupati Tasik Gencar Sosialisasikan Kurikulum 2013 Pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas utama dan pertama, sebab maju mundurnya bangsa kita di masa depan ditentukan oleh anak-anak kita yang sekarang duduk dibangku sekolah K urikulum 2013 merupakan terobosan baru pemerintah untuk menciptakan pendidikan di Indonesia yang berkualitas, meskipun sempat menjadi perdebatan oleh beberapa pemerhati pendidikan di Indonesia. Kurikulm 2013 ini mulai diterapkan diberbagai daerah di seluruh Indonesia, seperti halnya yang dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya yang kini begitu gencar mensosialisasikan kurikulum ini dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya H.Uu Ruzhanul Ulum, SE baru- baru ini membuka secara resmi acara Sosialisasi Kurikulum 2013, bertempat di SMP Negeri 1 Kecake hal 06 ya, terkait kenaikan pajak 75% yang dibebani ke tiap masing masing tempat hiburan karaoke. “Mudah-mudahan bisa meminimalisir tempat hiburan karaoke di Kota Tasik. Kedepannya Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui BPPT harus lebih ketat lagi dalam memberikan ijin tempat hiburan karaoke di Kota Tasikmalaya,” harap anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya ini kepada FAKTA, Minggu (2/2) siang. Iwan pun menyoroti tempat tempat hiburan seperti karaoke, hampir diseluruh wilayah termasuk Kota Tasikmalaya, biasanya tempat karaoke disalahartikan oleh hampir banyak orang atau pengunjung dan nama family karaoke hanya sebagai title saja. Kebanyakan, malah dijadikan ke hal 06 Dugaan Korupsi Bupati Tasik Mulai ”Tercium” Kejaksaan Kita telah mengklarifikasi dan memanggil dua pejabat di Dinas Tarkim dan Binamarga Kabupaten Tasikmalaya untuk dimintai keterangan. Dan saat ini kita sedang menghimpun bukti dan data data baru, yang jelas kasus dugaan pelanggaran tentang anggaran Negara ini, akan kita proses dan ditindaklanjuti, B upati Tasikmalaya H.Uu Ruzhanul Ulum mengawali tahun 2014, rasanya akan mulai “gerah” dan “panas” menduduki kursi bupati. Pasalnya, dipertengahan masa jabatannya yang seharusnya akan berakhir pada tahun 2016, malah diramalkan oleh sejumlah pengamat dan beberapa tokoh Tasikmalaya, posisi bupati Uu mulai terancam. Bahkan, tidak sedikit publik menilai dan meragukan jabatan bupati yang disandangnya sejak dilanke hal 06 tik tahun 2011 itu tidak Ratusan PNS Tuntut Walikota Tasikmalaya S ebanyak 110 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya masih belum disesuaikan izajahnya. Ratusan PNS ini masih disesuaikan dengan ijazah SMA ketika pertama kali mereka bekerja sebagai abdi negara, sedangkan banyak dari mereka kini Izajahnya sudah berpendidikan sarjana. Permasalahan ini rasanya sudah hampir tidak diperhatikan bahkan terlupakan oleh pihak pemkot, Mojang Priangan Rima Rahmawati Siapkan Diri Menjadi Apoteker R ima Rahmawati, gadis berusia 20 tahun ini adalah pemilik zodiak Taurus. Selain memiliki paras cantik, mojang priangan yang satu inipun memiliki suara yang bagus. Sehingga, dengan suaranya yang merdu, diapun sering diminta untuk menyanyi. Rima yang ditemui Fakta di Kafe Kayuku, Kota Tasikmalaya ini nampak asik dengan lagu-lagu yang dibawakannya. Pengujung Café pun terlihat sangat menikmati merduanya suara yang keluar dari bibir gadis berwajah manis ini. Namun sayangnya, nampaknya Rima bukanlah gadis yang memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi profesional. Kegiatannya menyanyi hanya ia lakukan untuk menghibur diri semata. “aku menyanyi kalau lagi senang atau ke hal 06 ke hal 06 Dituding Terima Grativikasi Para Penghulu Keadilan Minta T KEMITRAAN : Fakta Tasik pererat tali silaturhami dengan Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya. Wartawan Fakta Tasik Tono Efendi bergandengan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Tri Karyono SH MH. erkait para penghulu yang menikahkan pasangan pengantin diluar jam kerja atau hari libur dituduh menerima dana gratifikasi atau hadiah dari sohibul bait atau tuan rumah. Penerimaan dana tersebut dinilai melanggar aturan, khususnya yang ter- kait dengan UU Korupsi. Tudingan ini tentunya mendapat reaksi keras dari sejumlah penghulu didaerah, termasuk para penghulu yang ada di Tasikmalaya. Obing, salah satu Pembantu Pencatatan Nikah (PPN) ke hal 06 Ribuan Mahasiswa Unsil Ikut Pendidikan Bela Negara Seluruh peserta saya harapkan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati, dan untuk panitia jadikan peserta menjadi mahasiswa yang cinta terhadap Negara P endidikan Bela Negara (PBN) bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Siliwangi (unsil) bertujuan untuk meningkatkan rasa Nasionalisme Pelajar, khususnya Mahasiswa di Universitas Siliwangi Kota Tasik- Redaksi : Jl. Gatot Subroto No. 81 Komplek Cempaka Indah Blok 8 Karangpawitan - Garut Telp. 0262-236380 malaya. Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun ini wajib diikuti oleh seluruh Mahasiswa baru di Universitas Siliwangi. Para peserta Pendidikan Bela Negara (PBN) ini diberikan materi dan Praktek tentang Peraturan Baris-Berbaris (PBB), Peraturan Penghormatan Militer (PPM) serta pengetahuan tentang penumbuhan jiwa nasionalisme. Hal tersebut diungkapkan oleh Pof DR Deden Mulayana SE, M.Si sat acara pembukaan ke hal 06
- 4. S ambungan 04 FAKTA GARUT FAKTA GARUT / MINGGU IV JANUARI 2014 MINGGU I FEBRUARI 2014 santer terjadi di Kabupaten Garut. Bahkan sejumlah aparatur desa menyebutkan, apabila kasus ini terus diungkap, maka bukan tidak mungkin hampir semua kepala desa (kades) akan terseret dalam kasus yang sama. Namun, apakah aparat pengak hukum mampu menyeret semua pelaku dugaan kejahatan penyeleweng raskin bisa menghuni prodeo. Diduga telah menyelewengkan beras Raskin, Kejasaan Negeri (Kejari) Garut kembali menahan seorang kepala desa dan menjebloskannya ke Rumah Tahanan (Rutan) Garut di Jalan Dewi Sartika, Rabu (29/1) . Kali ini yang ditahan adalah Kepala Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, berinisial TA (34). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut Agus Suratno, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Yadi Rachmat mengatakan, tersangka resmi ditahan dalam tingkat penuntutan. Menurutnya, sebelum dilakukan penahanan dan dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Garut, sebelumnya tersangka sempat diperiksa selama kurang lebih 3 jam. ...Gak Punya Duit” marin saya turun ke daerah ditemukan ada rumah yang akan ambruk, dananya tidak ada,” ujar Rudy. Diungkapkan Rudy, pada awalnya ia berangan-angan tentang keberadaan truk rescue tersebut. Satu untuk Bupati dan satu untuk Wakil Bupati. Dan ketika turun ke daerah atau kemana-mana truk tersebut ikut, sehingga begitu ditemukan ada rumah yang tidak layak huni akan langsung diperbaiki, tak jauh beda dengan bedah rumah. "Tapi untuk sekarang ini hal tersebut tidak bisa dilakukan. Untuk taman saja, saat ini saya tidak ada duit," jelasnya. Saat disinggung maksud kedatangan dirinya bersama Wakil Bupati, Helmi Budiman ke beberapa kantor dinas, menurut Rudy, hal itu dilakukan sebagai bentuk komunikasi disamping juga menekankan agar dalam melakukan perencanaan yang dilakukan oleh dinasdinas dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sekarang ini sedang disusun harus didasari dengan kualitas. “Kita menginginkan anggaran yang berkualitas. Coba lihat saja di Binamarga, jalan yang baru dibuat tiga bulan saja sudah rusak. Makanya untuk kedepan akan dirubah teknologinya menjadi betonisasi, tidak lagi ada jalan yang seperti jalan-jalan proyek seperti sekarang. Minimal hotmix,” tandasnya. Namun menurut Rudy, karena untuk sekarang anggaran sudah disahkan dan tidak memiliki anggaran, maka semua itu untuk diimplementasikan pada tahun 2015 mendatang. “Kan sekarang sudah selesai. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nya juga sudah selsai, kita tidak bisa apa-apa. Jadi ini untuk 2015 bukan untuk 2014,” pungkasnya. (ags) Gelapkan Raskin TA dituduh telah menggelapkan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Desa Karyamekar pada bulan September, November, Desember, dan beras ke-13 pada 2012, serta pada bulan Februari dan Maret 2013 dengan jumlah kerugian negara mencapai sekitar Rp200 juta. Dikatakan Kajari, penahanan terhadap tersangka TA dilakukan dengan alasan perbuatan yang dilakukan tersangka diancam hukuman lebih dari lima tahun penjara. Selain itu, ucapnya, tersangka juga dikhawatir- nya ATM dilokasi yang seharusnya dijadikan lahan parkir seperti yang terjadi dikompleks pertokoan Intan Bisnis Center (IBC) Jalan Pramuka. "Selain pelanggaran fungsi, ada pula pelanggaran estetika,” ungkapnya. Terpisah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut, Budi Gan Gan, mengatakan, pada 2014 ini pihaknya akan menganalisa kembali IMB setiap bangunan di Garut. Sedangkan, terkait adanya dugaan pelanggaran sejumlah demikian, warga pun berharap penegakan hukum bisa memperlihatkan kinerja yang profesional. Salah satunya dengan menghukum pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam skandal yang memang terbukti merugikan masyarakat miskin. Dede Sulaeman salah satu tokoh di Desa Cibiuk Kidul mengatakan, peristiwa yang menimpa aparat desa di Kecamatan Cibiuk merupakan sebuah aib. Namun demikian, kiranya masyarakat bisa bekerjasama agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Untuk mengurangi angka pelanggaran di Cibiuk, sambung Dede, diharapkan semua komponen masyarakat bisa menyatukan persepsi dan menggalang persatuan. Hal itu, lanjut dia, merupakan langkah amukan tersangka sehingga mengalami 15 luka tusukan di dada dan perut serta luka gorokan di leher. "Sebelum menggoroknya, tersangka menganiaya Euis dengan menghunjamkan pisau dapur ke beberapa bagian tubuhnya hingga korban mengalami 15 tusukan. Sementara Hilman yang saat itu masih dalam kondisi sadar, berusaha lari ke luar rumah untuk meminta pertolongan," ucap Dadang. Menurut Dadang, meski terbilang selamat dari upaya pembunuhan itu, namun kondisi Hilman cukup parah dengan luka tebasan pisau di leher. Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka datang ke rumah korban untuk menagih utang. Berdasarkan informasi, anak pertama korban memiliki utang kepada kakak tersangka. “Anak pertama korban dengan kakak tersangka ini berteman dan sama-sama bekerja di Jakarta. Mungkin karena ada sesuatu hal, anak korban meminjam uang kepada kakak tersangka. Kakak tersangka ini kemudian menyuruhnya untuk menagih uang kepada ibu korban. Tersangka pun datang ke rumah korban dan menagih utang sebesar Rp100 ribu itu,” ucapnya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dimulai dari Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Arif Rachman menegaskan, atas perbuatan yang telah dilakukannya, tersangka terancam hukuman diatas 10 tahun penjara. “Kita akan beri tersangka hukuman berat, diatas 10 tahun (penjara),” tandasnya. (ags) terbaik dalam membangun suatu daerah. “Daerah itu bisa maju, tatkala masyarakatnya kompak. Dalam hal ini masyarakat harus berani bertanya tentang apa dan bagaimana serta siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga masyarakat pun memiliki kejelasan tentang peritiwa tersebut,” tegasnya. Terkait dengan persolan Raskin yang menyeret sejumlah aparat desa, Dede berharap, semua pelaku yang kini sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, dapat bersifat kooperatif, terbuka dan transparan. “Saya cenderung menilai kepala desa itu korban. Karena saya menduga keras bahwa dibelakang meraka ada pelaku-pelaku yang menjadi dalang. Mereka inilah yang harus mendapat hukuman yang lebih berat. Untuk itu, saya berharap kepala desa yang kini tersandung hukum untuk bersikap jujur, sehingga mendapat dukungan masyarakat dan nama baik keluarganya bisa terjaga,” ujarnya. Alasan Dede berpendapat demikian, dikarenakan kepala desa manapun tidak akan berani melakukan pelanggaran apabila tidak ada yang mendalanginya. Sebut saja, lanjut Dede apabila aparat penegak hukum bertindak tegas, maka dirinya yakin kepala desa akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran, apalagi memanfaatkan hak-hak masyarakat miskin, yang nota bene menjadi tanggung jawab aparat desa. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan ma- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana, minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Lebih jauh Agus mengatakan, selama 2013 dan 2014 pihaknya telah memenjarakan tiga orang aparatur desa yang menjadi tersangka penggelapan raskin. Dua orang diantaranya kepala desa, dan satu orang lainnya meupakan perangkat desa setingkat Kaur. "Sedangkan, lima aparatur desa penyeleweng raskin lainnya merupakan limpah- an dari Polres Garut," pungkasnya. Sebelumnya, Kajari Agus Suratno juga menegaskan, bahwa pihaknya sangat konsen dalam menegakan supremsi hukum di Kabupaten Garut. Pihaknya tidak memilah-milah kasus, termasuk persoalan raskin. “Beras raskin ini adalah hak masyarakat. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan kejahatan tentang raskin, kami pun akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya. (asp) syarakat sambung Dede, siapa dalang di belakang oknum-oknum kades dan oknum pejabat raskin ini. “Mari kita berfikir objektif dan bisa dinalar oleh logika. Bagaimana kadeskades itu berni melakukan pelanggaran, apabila dibelakang mereka tidak ada yang terlibat. Karena tidak mungkin kejahatan seperti ini dilakukan sendiri. Untuk itu, penegakah hukum seperti pihak kepolisian dan kejaksaan harus menghukum dalang penyalahguna program raskin. Karena akibat mereka inilah, sehingga hak-hak masyarakat tidak tepat sasaran,” paparnya. Sementara itu, ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Dra Enung menambahkan, persoalan kasus raskin merupakan prilaku yang buruk dari oknum aparat yang memanfaatkan hak orang miskin. Untuk itu, persoalan ini harus terus dipantau. Agar pelaku-pelaku kejahatan seperti ini bisa jera dan tidak mengulangi kejahatannya. “Pelaku kejahatan raskin harus di kikis habis. Agar mereka benar-benar jera,” jelasnya. Dikatakannya, aparat penegak hukum sudah saatnya bekerja lebih tegas. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum, tanpa pandang bulu. “Jangan hanya segelintir oknum aparat desa yang diberi hukuman. Kalau semua terlibat, maka seyogyanya diberi sangsi hukum. Selain itu, saya yakin dibelakang mereka ada oknum-oknum lain yang harus juga dikikis habis,” tukasnya. Jauh sebelumnya, Kades Ciparean, Kecamatan Cibiuk Ata Sutisna kepada Fakta mengatakan, selain dirinya yang mendapat keuntungan dari raskin, juga ada oknum kepolisian dari Polres Garut. “Semua sudah saya sampaikan ke pihak penyidik Polres Garut saat di lakukan BAP,” katanya. (asp) ...Hentikan aktivitas Nelayan bangunan, menurut Budi, pihaknya belum memiliki data konkret tentang hal itu. “Memang, terkadang banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan. Misalnya untuk sempadan jalan. Yang harusnya dibangun dengan jarak lima meter dari bahu jalan, namun hal itu kadang terkendala oleh sempitnya badan jalan yang ada serta sempitnya lahan yang dimiliki oleh pemilik. Tapi di 2014 ini kami akan menganalisis kembali IMB setiap bangunan di Garut,” pungkasnya. (asp) Gara - gara Uang... mengakibatkan munculnya perbuatan kriminalitas. Keadaan ini merupakan tugas bersama yang harus segera dicarikan solusinya. Sehingga aknga kriminalitas di kota santri tidak terus mengalami peningkatan. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi mengatakan, pada awalnya petugas memang sulit untuk mengorek keterangan dari tersangka karena memang pemuda putus sekolah asal Kampung Serut, Desa Pamekarsari, Kecamatan Banyuresmi tersebut saat itu dalam kondisi mabuk. Namun setelah sadar, tersangka kemudian menerangkan pemicu dari pembantaian yang dilakukannya itu adalah uang senilai Rp 100 ribu. Menurut Dadang, motif tersangka mendatangi rumah korban adalah untuk menagih utang. Nilainya tidak besar, hanya Rp100 ribu. Namun saat itu tersangka merasa tersinggung saat korban mengatakan tidak punya uang. "Motif tersangka mendatangi rumah korban untuk menagih utang. Namun saat itu korban mengaku tidak punya uang sehingga tersangka merasa tersinggung dan berniat menghabisi korban," ujar Dadang saat ditemui di Mapolres Garut, Jalan Sudirman, Senin (3/2). Dikatakan Dadang, setelah mendengar ucapan korban yang mengaku tidak mempunyai uang, selanjutnya tersangka berpura-pura ikut ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat melintasi dapur tersangka mengambil pisau lalu kembali ke ruang tamu. Diruang tamu, saat itu ada anak korban, Hilman Alamsyah (9) yang tengah makan kue. Tiba-tiba tersangka langsung menebas leher Hilman hingga Hilman kesakitan dan langsung terkapar. Melihat itu, sang ibu langsung berusaha menolong anaknya namun diapun malah jadi sasaran gan pribadi," ujar Agus, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (29/1). Menurutnya, jumlah beras yang diselewengkan tersangka TA yaitu sebanyak 45.555 Kilogram dengan harga keseluruhan Rp200.442.000. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 9 ayat (1) Jo pasal 18 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undng Nomor 31 Tahun 1999 ...Aparat Hukum... ...Diduga Tidak Tertib Sedangkan, contoh lainnya yang dinilai melanggar sempadan irigasi yaitu pembangunan pertokoan di kawasan Jalan Suherman, Kecamatan TarogongKidul. Menurutnya, sempadan irigasi yang dilanggar dalam proyek pembangunan komplek pertokoan ini bisa berdampak terjadinya banjir. "Sekarang memang belum terasa, tapi dampaknya akan terasa nanti," ucapnya. Selain kedua hal tadi, jelas Dede, ada juga pelanggaran fungsi. Contohnya dengan dibangun- kan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mengulangi kembali perbuatannya, serta mempengaruhi saksi. Penahanan terhadap TA akan dilakukan selama 20 hari ke depan hingga 17 Februari 2014. "Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka melakukan kejahatannya seorang diri. Tersangka mengaku menjual raskin itu kepada dua orang yang baru dikenal yang sampai saat ini masih merupakan DPO. Sedangkan, uang hasil penjualan Raskin itu digunakan tersangka untuk kepentin- cari di pesisir pantai saat ombak sedikit surut. “Sampai saat ini kami sebagai nelayan menantikan bantuan pemerintah. Kalau lah kami diberi modal mungkin penghidupan kami saat ini tidak sesulit saat ini,” keluhnya. Dijelaskannya, jika dibanding dengan korban bencana alam seperti yang terjadi di berbagai kabupaten atau bahkan seperti yang terjadi di Ibu Kota Jakarta yang terkena banjir. Kondisinya saat ini tidak jauh berbedadan mungkin lebih memprihatinkan. Sebab, kata dia, jika para korban bencana agak sedikit lega karena mereka mendapatkan perhatian dan berbagai bantuan. Namun, dia yang juga merasakan dampak cuaca buruk tidak sama sekali mendapatkan bantuan. “Sekali lagi saya meminta kepada pemerintah baik itu kabupaten, provinsi atau bahkan pusat agar memperhatikan kami juga yang terkena dampak cuaca buruk kali ini. Kami tidak menuntut lebih, yang kami inginkan sedikit perhatian baik itu dengan bantuan modal usaha atau yang lainnya,” terang dia. Hal yang sama diungkap- kan oleh Dindin (43) nelayan di Pantai Santolo Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Menurutnya, sudah hampir sebulan ini dia bersama nelayan lainnya berhenti melaut karena cuaca buruk. Oleh karenanya, kata dia, agar dapat menyambung hidup dia harus mencari pekerjaan serabutan. “Jika tidak mendapat kerjaan biasanya saya mencari mata lembu atau sejenis kerang lainnya. Itu pun kalau laut tengah surut,” katanya. Sementara itu, menurut Ujang Deni (37) salah seorang pedagang ikan PKL Tari Tradisional.... Pedagang Kaki Lima Siap Direlokasi Asal ada Kesepakatan Bersama Kawasan Jalan Ahmad Yani Garut merupakan daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan tertib lalulintas (KTL), namun kondisinya kini disinyalir sebagai kawasan yang paling tidak tertib. Hal itu disebabkan oleh maraknya praktek parkir ilegal yang diduga dibekingi oknum aparat. Sehingga Pemerintah tak berani bertindak. Selain itu, sepanjang ruas badan jalan tersebut nyaris tak ada ruang yang tidak ada lapak pedagang kaki lima (PKL). Kondisi yang semrawut ini sudah berlangsung cukup lama. Oleh karena itu Pemkab Garut berencana memberesihkan PKL dari jalan yang ada di pusat kota tersebut. Hal itu disampaikan H. Rudi Gunawan pada kesempatan melaksanakan tugas perta- laut di Pasar Guntur Garut menyebutkan bahwa akhir-akhir ini ikan laut seperti tongkol, cumi dan yang lainnya mulai langka. Akibat kelangkaan komoditi ikan laut tersebut omset dagangnya mulai merosot. “Kemerosotan omset yang saya rasakan memang sangat signifikan. Jika di hari-hari biasa saat ikan laut banyak di pasaran saya bisa meraup omset hingga Rp 5 juta. Namun, akibat cuaca buruk saat ini paling saya bisa menghasilkan tidak lebih dari satu juta perharinya,” keluh dia. (zen) manya, sehari setelah pelantikan dirinya sebagai Bupati Garut. Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG), Tatang mengaku belum mendapat keterangan resmi dari pihak terkait dan baru mengetahui rencana itu dari pemberitaan Fakta Garut. "Kami belum mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun. Dan kami baru baca di media ini. Kami juga belum jelas, apakah akan ditiadakan, atau ditertibkan?," katanya. Menanggapi rencana Pemkab Garut tersebut, Tatang menjelaskan, PKL siap dipindahkan ke mana pun, asal tempatnya disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pemerintah dan PKL. "Pada dasarnya para PKL itu siap direlokasi, asal tempatnya disepakati kedua belah pihak. Kalau tempat relokasinya akan mengubah tarap hidup lebih baik dengan menempati kios, kenapa tidak!," tandasnya. Untuk itu ia berharap pemerintah tidak memindahkan mereka seperti membuang sampah sembarangan, karena menyangkut soal kehidupan ribuan warganya. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah menyediakan tempat yang layak dan ramai pengunjung. Jika tidak, maka mereka sepakat akan meno- lak rencana tersebut. "Saya ini asli orang Garut, rumah saya di sekitar sini. Kami pun ingin Garut ini tertib dan bersih. Jadi PKL ini bukan cita-cita awal, hanya keterpaksaan lah kami jadi PKL. Kami harap lebih baik kami tetap diijinkan di sini, seperti kesepakatan waktu Bupati Pak Aceng Fikri, dengan komitmen penataan yang lebih baik. Dan kami siap," tegasnya. Ditambahkannya, rencana revitalisasi keberadaan PKL di pusat Kota Garut, atau yang lebih di kenal dengan nama Pengkolan itu, telah dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) dan telah dimusyawarahkan berkalikali pada era kepemimpinan Aceng HM Fikri. Yang disinyalir bupati kontroversi itu mendapat dukungan dari ribuan PKL pada saat Pemilu 2009 silam. Disebutkannya, jumlah PKL di kawasan Pengkolan saat ini totalnya mencapai sekitar 1700 pedagang, 800 pedagang diantaranya berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani. Dan lima persen PKL merupakan pendatang, termasuk perantau dari Pulau Sumatra. Atas nama para PKL, ia menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah dan pemilik toko yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka selama ini. (as) khususnya jaipong di sekolahnya. "Awalnya saya hanya ingin mengembangkan tari seperti biasa saja, tetapi saya bersama teman-teman malah terpilih untuk mengikuti lomba seni tari antar SMP dan akhirnya mndapat , juara. Semenjak itu saya semakin menyukai seni tari tepatnya jaipongan. Sampai detik ini pun saya selalu berlatih untuk lebih baik dengan mengikuti sanggar, sanggar yang saya ikuti yaitu d sanggar Galura Kencana di Ciledug sampai sekarang," tutur Debi. Debi menambahkan, dirinya juga selalu ikut dalam mengisi acara pernikahan yang didalamnya terselip tari pembuka tradisional/ jaipongan setiap minggunya. Dengan kegiatan rutin itu, dirinya bisa membanggakan orang tuanya, karena sudah bisa mencari uang sendiri. "Lumayan lah buat tambahan uang jajan," tutur gadis pemilik tinggi 155 cm / 47 kg ini bangga. Tidak hanya menghasilkan salary saja, dari kegiatan Debi menari, puluhan prestasi pun menghampiri. Puluhan piala berjejer rapi dirumah gadis cantik alumni SMKN 1 Garut ini. Diantaranya deretan prestasinya ini juara seni tari tingkat SMP Kabupaten Garut tahun 2008. Perwakilan SMP dari Garut mengikuti lomba seni tari tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2008, juara 1 lomba seni tari bertema tingkat SMP Kabupaten Garut tahun 2009, juara 3 lomba seni tari tingkat Provinsi Jabar di Bandung tahun 2009, juara 1 lomba seni tari jaipong tingkat umum Kabupaten Garut tahun 2011. Putri bungsu dari dua bersaudara pasangan almarhum Usman Sukandar ( TNI AD) dengan Ny. Onyas Rosita ini berharap dari dunia menarinya tetap bisa menjadikan dirinya eksis serta menghasilkan materi yang cukup, minimal buat dirinya pribadi ataupun buat keluarganya. Namun jika ditanya cita cita, Debi berharap dirinya menjadi seorang Pramugari.
- 5. MINGGU I FEBRUARI 2014 FAKTA JABAR Jabar Selatan Belum Mencapai Titik Optimal Masyarakat Tuntut Janji Gubernur BPJ Wilayah II Bandung Keterlaluan Padahal Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satker PJN Wilayah II Provinsi Jabar sudah menyelesaikan pekerjaan fisiknya di tahun 2013, walau menghadapi kendala teknis, termasuk pembebasan lahannya, namun pekerjaan tersebut tuntas dikerjakan Sebagaimana dinyatakan Gubernur Jabar Ahcmad Heryawan (Aher) pada masa kampanye Pilgub Jabar 2013 yang lalau, salah satu janjinya akan menganggarkan alokasi dana dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp 98 miliar, untuk pembebasan lahan bagi pelebaran infrastruktur jalan Lintas Jabar Selatan. Dilansir koran ini sebelumnya, mewakili masyarake hal 09 Proyek Drainase Kopo Soreang Asal-Asalan Jalan Nasional Kendati musim hujan mulai turun hampir merata di seluruh kawasan wilayah Bandung sejak beberapa bulan terakhir ini, namun ternyata kondisi musim hujan ini tidak diimbangi dengan adanya kualitas pembangunan drainase. Khususnya paket proyek peningkatan jalan dan drainase Kopo-Soreang yang ditangani Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan (BPJ Wipel) II Bandung. Proyek peningkatan jalan dan drainase Kopo-Soreang yang didanai APBD Provinsi Jawa Barat cukup signifikan anggarannya. Tahun 2013 ini saja, proyek normalisasi jalan dan drainase itu sebesar Rp 3. 489.710.206.03. Namun, implementasinya dilapangan, hasil pekerjaan PT. Yasuba Dewi Perkasa ternyata dikerjakan asal-asalan. Penyimpangan tersebut meliputi item pekerjaan pembangunan drainase. Faktanya, mulai dari kedalaman, lebar saluran air, pasangan batu, hingga rabat beton atas penutup drainase tidak sesuai dengan RAB (rencana anggaran biaya) yang sudah ditentukan. Sampai indikasi ketidak beresan, persepsinya, penempatan besi ukuran dalam bangunan yang mestinya menggunakan ukuran 12 inc, tapi kelihatannya menggunakan dibawahnya, ukuran 8 inc. Pemerhati masalah sosial dan politik Kota Bandung, RH. Gatot Wiranatakusumah, menilai aneh kalau dalam pembangunan yang seharusnya menjadi ajang manfaat masyarakat malah tidak diterapkan dengan sebenarnya. “Gelagatke hal 09 Ruas Pamengpeuk-Cikaengan MULUS Jalan Nasional Jabar Selatan ruas Pamengpeuk, Kabupaten Garut sampai ke Cikaengan perbatasan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya kini dalam kondisi mulus. Kondisi tersebut dapat dicapai tidak terlepas dari upaya Balai Besar Wilayah IV Jakarta melalui Satuan Kerja Pengelolaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Ingkar Janji, 70 PKL Jalan Merdeka Bandung Kecewa Ruas Pameungpeuk - Cikaengang / Foto : Tommy Tergantung KPK Mau Membidiknya Kemana...? Pasalnya, bukan saja karena dianggap terlalu mewah, tapi juga mobil lama jenis suv Isuzu Dymax yang sebelumnya dipakai oleh masing-masing Kepala Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) di lingkungan (DBM) ini juga masih sangat baik dan layak. “Dengan perawatan yang ekstra, mobil dinas yang lama ini bahkan belum mencapai sampai lima tahun digunakan oleh masing-masing Kepala Balai,” cetusnya bernada kesal. LAMPIRAN III : TANGGAL : No. 1. 2. 3. 4. 5. JABATAN Menteri Eselon 1 Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Pengadaan mobdin ini tak ayal menuai kontroversi di masyarakat. Mereka menilai Pemprov Jabar selain telah memboroskan anggaran hingga miliaran ru- Sebanyak 70 orang Pedagang Kaki Lima (PKL) jalan Merdeka Bandung merasa kecewa atas sikap pengurus yang ingkar janji. Masalahnya, jauh sebelum penggusuran mereka dijanjikan pengurus akan dipindahkan ke dalam gedung Bandung Indah Plaza (BIP). Tepatnya dipelataran lahan escalator dengan ukuran masing-masing PKL mendapat 1,5 M X 1 M. Namun pada kenyataannya, sekarang akan menempati basement P1 (parkiran lantai bawah). Dengan ukuran tempat tike hal 09 ke hal 09 : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR Antisipasi Banjir 50 Tahun 2011 14 Oktober 2011 JENIS KENDARAAN Sedan, Jeep Sedan, Jeep Sedan atau Minibus Sedan atau Minibus Sedan atau Minibus KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL) 3.000 - 3.500 cc 2.500 - 3.000 cc 2.000 cc 1.500 cc 1.300 cc Rangkaian Pelantikan Enam Pejabat Gubernur Ingatkan Jangan Remehkan Media KODIM 0611 Garut Bersihkan Sampah di Sungai GARUT - Sejumlah anggota TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0611/ Garut dibantu petugas Kepolisian serta masyarakat bersama-sama membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai di kawasan Karangpawitan, Selasa (4/2). Komandan Kodim 0611/ Garut, Letkol Inf B. Hadi Suseno mengatakan, aksi sosial dengan membersihkan sungai dan lorong jembatan dari tumpukan sampah tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan ke hal 09 Usir Dulu Solusi Menyusul Pengadaan Mobdin Bina Marga Langgar Kepmendagri No. 50/2011 Terkait pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk pejabat setingkat eselon III di lingkungan Dinas Bina Marga (DBM) Jabar sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya “ Pengadaan Mobdin di BM Jabar Bisa Dijadikan Pintu Masuk KPK ?” kini semakin disorot masyarakat. “Pertanyaannya sekarang tergantung KPK mau membidiknya kemana,” demikian dikemukan Asep Parta, pemerhati kebijakan publik dan aktivis anti korupsi dari Nasional Corruption Watch (NCW) menanggapi pemberitaan Fakta Jabar. Provinsi Jawa Barat yang secara terus menerus melakukan perbaikan melalui penanganan peningkatan, rehab maupun pemeliharaan rutin. Sebesar Rp. 85.824.317.193,00 dana APBN tahun anggaran 2013 dialokasikan untuk membi- Kodim 0611/Garut dalam rangka ikut menjaga kebersihan Garut dari tumpukan sampah. "Kami membersihkan dan mengangkut sampah ini selain menciptakan kebersihan, juga untuk mencegah terjadinya banjir. Sebab selama ini banyak laporan akibat banyaknya tumpukan sampah, maka setiap kali turun hujan selalu saja terjadi banjir," Ujar Hadi. Diterangkannya, beberapa kawasan aliran sungai yang ke hal 09 Dengan diberlakukannya ASN tersebut diharapkan pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat dapat semakin Profesional, berintegritas, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat, memberikan pelayanan kepada publik dengan baik membaca pemberitaan di media masa. Sekecil apapun pemberitaan tentang kondisi Jabar terutama dari aspirasi masyarakat, harus cepat dir- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher), mengingatkan seluruh pejabat dan karyawan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar harus sering Redaksi : Jl. Gatot Subroto No. 81 Komplek Cempaka Indah Blok 8 Karangpawitan - Garut Telp. 0262-236380 espon dan ditanggapi. Selain itu, pejabat harus sering turun kelapangan. Penegasan ini di sampaikan Aher saat melantik dan men- gambil sumpah enam orang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jabar dan OPD, diruang Aula Barat Gedung Sate pekan lalu. Yang dihad- iri juga oleh Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, Sekda Jabar Wawan Ridwan dan pimpinan OPD, serta Ketua Korpri Jabar M Guntoro (Kadis Bina Marga). Menurut Aher, selaku penyelenggara negara sekarang ini harus memiliki komitmen pengabdian kepada negara dengan mengedepankan profesionalisme dalan meningkatkan etos kerja, terlebih pada tahun ini telah diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Aher, dengan diberlakukannya ASN tersebut diharapkan pegawai negeri sipil yang ada di lingke hal 09
- 6. S ambungan MINGGU I FEBRUARI 2014 ...”Las Vegasnya” Priangan Timur ajang tempat maksiat. “Saya teringat masa kuliah dulu di Bandung, sekitar tahun 1995 tempat tempat karaoke di Kota Bandung suasanya tidak jauh beda. Kalau di ibaratkan tahun 2013 di Kota Tasikmalaya, apalagi tahun 2014 suasana tempat karaoke di Kota Tasik rasanya akan lebih dahsyat nuansanya dari kota Bandung. Jadi, tempat karaoke dinilai kental sekali dengan nuansa maksiatnya, ketimbang nuansa hiburannya. Apalagi dimalam hari, walaupun tidak seluruhnya demikian,” katanya. Disebutkannya, keberadaan wanita Pemandu Lagu (PL), menurutnya perlu di tertibkan terutama dalam berpakaian. Termasuk para pengunjung yang diketahui membawa miras ataupun sejenis obat terlarang lainnya perlu ketegasan dari pihak pengelola dan keamanan setempat. Jangan sampai setiap pengunjung dan PL diperiksa ketat, akan tetapi kurir pembawa tas berisi miras diberi kelonggaran keluar masuk ruangan karaoke. “Ini sama saja bohong,” kata Iwan. Tengok saja beberapa kejadian yang sering kali terjadi akhir akhir ini di tempat karaokedi Kota Tasik, selalu saja ada kabar kurang sedap di tempat hiburan karaoke, seperti perkelahian, intimidasi termasuk kejahatan kekerasan antar pengunjung dengan meng- gunakan senjata tajam. “ Seperti kasus di Reyhans beberapa waktu lalu,” katanya. Dikatakannya, menurut pengamatannya, setelah pihaknya terjun kelapangan, beberapa kejadian tadi semua berawal dari minuman keras dan bisa jadi beberapa pengunjung menggunakan obat terlarang lainnya seperti narkoba. “Longgarnya pengawasan yang lemah dari pihak pengelola dan pihak keamanan, kemungkinan kejadian-kejadian seperti ini bukan tidak mungkin akan terus dan terjadi kembali”, ungkapnya. Padahal rajia-rajia dari setiap elemen, seperti pihak Kepolisian, Satpol PP serta , ormas lain sering dilakukan, tetapi kenapa kejadian-kejadian yang memalukan acap kali terjadi di tempat karaoke. Terkait ada usulan yang berharap agar Walikota Tasikmalaya Drs.H.Budi Budiman supaya terjun langsung sidak ketempat karaoke, Iwan pun sangat sependapat dengan usulan warga yang peduli terhadap moral bangsa ini, karena yang demikian perlu di respon positif oleh Walikota. “Walikota langsung sidak ketempat karaoke tidak ada salahnya, Malah akan berdampak positif karena selama ini yang kita tahu walikota sering sidak ke kantor kantor atau ke tempat sarana umum dan insfratruktur,” ujarnya. Walikota sidak ke tempat karaoke ini mungkin dapat memberikan sentuhan positif langsung, baik kepada pengelola dan warganya, karena bisa jadi masyarakat Kota Tasik sekarang sudah mulai “kendur” kepercayaannya kepada pihak keamanan ataupun instansi yang ada di Pemkot di bawah komando walikota. “Walikota sidak ke tempat tempat umum dan kantor kantor itu biasa, tapi kalau sidak ke tempat hiburan seperti karaoke, itu baru luar biasa,” ujarnya. Masyarakat Kota Tasikmalaya meminta serta berharap Walikota Tasikmalaya untuk melakukan sidak ketempat karaoke secara langsung, ini manandakan bahwa kejadian kejadian tindak kekerasan yang sering terjadi ditempat karaoke di Kota Tasik, termasuk peredaran miras dan narkoba yang sudah mulai memprihatinkan. Ada juga dugaan banyak pihak, bahwa tempat karaoke kerap digunakan dijadikan tempat maksiat terselubung serta transaksi seks bebas. “Kondisi seperti ini membuktikan seakan Kota Tasikmalaya sebagai kota agamis dan “nyantri” jangan sampai dijadikan atau mendapat julukan negatif sebagai Kota Las Vegasnya di Priangan Timur. Nauzubilla,” pungkasnya. (ton/rian) Ratusan PNS.... padahal dari data yang berhasil dihimpun FAKTA para PNS tersebut sudah mempunyai Ijazah Sarjana sejak tahun 2009. Ada juga yang sudah memiliki ijazah sarjana dari tahun 2007, tapi sampai saat ini tidak disesuaikan golongan kepangkatannya oleh pihak pemkot. Menyikapi permasalahan tersebut, banyak beberapa pihak yang menilai pihak Pemkot Tasikmalaya seakan menelantarkan hak-hak mereka para PNS yang sudah memiliki titel sarjana sejak lama. Beberapa kritikan sempat dilontarkan salah satu ormas pemerhati kebijakan pemerintah diantaranya dari Pemuda Demokrat Tasikmalaya. Melalui ketuanya, Andi Nugraha kepada FAKTA di sekretariatnya (2/2), mengungkapkan, PNS yang sudah sarjana harus segera disesuaikan ijazahnya, karena sesuai dengan peraturan pemerintah no 18 tahun 2002 yang berbunyi bahwa PNS yang memperoleh ijazah dan pangkatnya masih dibawah pangkat yang sesuai dengan ijazahnya. “Maka PNS tersebut harus diangkat jabatannya / diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan izajahnya,” jelas tokoh pemuda demokrat ini yang sering mengkritisi kebijakan dilingkungan pemerintah. “Jadi secara tegas saya mengharapkan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera menyesuaikan izajah sesuai dengan amanat PP No. 18 tahun 2002 tersebut,” ungkap Abuy, sapaan akrabnya Andi Nugraha. Masih kata Andi, saat ini sebanyak 110 PNS dilingkungan Pemkot Tasikmalaya, yang masih belum disesuaikan izajahnya, hanya menerima gaji setara denga SMA. “Kasihan para PNS yang belum disesuaikan izajahnya sampai saat ini, masih menerima gaji dengan lulusan SMA. Padahal mereka akan sudah sarjana ditambah pengalaman kerjanya yang cukup lama mengabdi,” katanya. Ia juga megibaratkan, seandainya dikalkulasikan gaji PNS yang belum disesuikan ijazahnya tersebut maka PNS-PNS tadi hanya menerima gaji Rp 2,5 juta per bulan yang disetarakan dengan penghasilan PNS Golongan II. Sedangkan mereka sudah sarjana hampir di atas 5 tahun lebih yang seharusnya menerima gaji per bulannya Rp 3,5 juta setara Golongan III. “Berarti selisih tiap bulan hak mereka hilang sekitar Rp 1 juta, sedangkan mereka sudah pra jabatan dari tahun 2009, berarti sudah 5 tahun atau 60 bulan mereka para PNS tidak menerima sisa hak gajinya,” terang Abuy. Masih kata Abuy, Pemkot Tasikmalaya jelas harus menanggung dan bertanggung jawab untuk memenuhi serta membayar sisa hak hak ratusan PNS yang belum disesuaikan ijazahnya tadi. “Dari perhitungan saya, kiranya Pemkot Tasik berhutang hampir miliyaran rupiah, kepada PNS yang belum disesuaikan izajahnya tadi,” tegas Abuy yang juga pengurus salah satu LSM Forum Kebijakan Publik (FPK) Tasikmalaya. Beberapa PNS yang belum disesuikan ijazahnya, sempat mengeluhkan atas sikap Pemerintah yang dinilainya menelantarkan hak-hak mereka sebagai PNS yang telah mengabdi cukup lama dilingkungan Pemkot Tasikmalaya. Kepada wartawan beberapa PNS tadi mengaku telah bersabar cukup lama tetapi merasa tidak diperhatikan. “Terkadang saya iri dan bertanya-tanya dengan pegawai baru yang baru masuk dan diangkat di Pemkot. Ditambah jabatannya langsung melejit ke atas, padahal saya ini kan bekerja di Pemkot Tasik sudah cukup lama, ditambah izajah saya sudah sarjana, ehh gaji yang diterima masih gaji lulusan SMA. Padahal saya sudah hampir 5 tahun lebih mendapatkan izajah Sarjana,” celetuk PNS ini yang tidak ingin namanya di publikasikan kepada Fakta seraya menambahkan, pokoknya Walikota Tasikmalaya kini harus cepat tanggap dan mendengar aspirasi ratusan PNS yang kini sudah sarjana, tapi masih belum disesuaikan ijazahnya, sehingga golongan kepangkatan saya jadi terhambat termasuk gaji kami yang belum disesuaikan. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Kota Tasikmalaya Drs.Kuswa Wardana saat dikonfirmasi Fakta terkait permasalahan ini, senin(3/2) diruang kerjanya tidak berada ditempat, begitupun dengan Kabid Mutasi sedang berada diluar. “Saya menanggapinya takut salah, lebih baik langsung kepada pak kepala atau kabid mutasi yang berkompeten tentang masalah ini,” ucap Sekdis BKD Kota Tasikmalaya.(rian) ....Menjadi Apoteker lagi BT. Saat ini aku jujur, lagi punya problem,” ujar Rima polos sambil tersenyum. Wanita yang tercatat sebagai warga Kp. Arsani Rt 01/04 Keluarahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang Kota tasikmlaya ini mengaku malah bermimpi untuk menjadi seorang apoteker. Alasannya, dia ingin memiliki usaha sendiri. “Suatu kelak nanti, aku ingin membantu masyarakat dengan menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat,” katanya. Putri ketiga dari empat bersaudara pasangan Dedi Haryadi dan Fatonah kini tengah menempuh pendidikan di Stikes Bhakti Tunas Husada, Semester 2 Kota Tasikmalaya. Jenjang pendidikan yang dijalaninya ini memang sudah dia persiapkan untuk masa depannya. “Untuk menjadi seorang apoteker yang profesional itu bukan hal yang mudah. Alhamdulillah di kampus ini aku mendapatkan berbagai ilmu yang aku butuhkan. Insyallah ilmu apa yang aku butuhkan dapat aku peroleh Stikes bhakti Husada,” ujar Rima. Cita-citanya menjadi apoteker ini nampaknya sudah menjadi pilihan terakhir. Rima pun mengaku mendapat banyak dukungan dari orangorang terdekatnya. Bahkan, Kakak perempuannya seorang perawat. Dia sangat mendukung impian Rima. SehinggaGadis berambut panjang ini semakin yakin dengan cita-citaknya. Karena disaat duduk di bangku SMK, dirinya mengambil jurusan farmasi. “Sejak SMK sampai aku kuliah aku memang sudah mendalami ilmu farmasi,” urainya. Ketika disinggung tentang hobinya, alumni SMK Bina Putra Nusantara (BPN) ini mengaku menyanyikan lagu-lagu jazz. Sedangkan lagu yang lain seperti dangdut, tidak disukainya. Untuk penyanyi Jazz, iapun sangat menggandrungi penyanyi kelas dunia, Whitney Houston. “Teknik vokal penyanyi favoritku ini nyaris sempurna,” pungkasnya. (asp) 06 FAKTA GARUT Mulai ”Tercium” Kejaksaan akan mulus sampai masa periode akhir, bahkan akan berhenti di tengah jalan. Belum lagi, ditunjang dengan rumor yang menyebutkan hubungan Bupati dan wakil bupatinya H.ade Sugianto kini terkesan kurang harmonis, bahkan tidak jarang kebijakan kedua pasangan ini sudah mulai bersebrangan dan tidak sepaham. Beberapa sorotan permasalahan serta kasus yang menerpa politisi PPP ini, mulai di bidik pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan pihak Kejati termasuk Polda Jabar sudah mulai membuat “ancang-ancang” terhadap beberapa kasusnya yang kini sudah dan dalam penyelidikan pihak berwajib, termasuk beberapa laporan dari sejumlah elemen mahasiswa dan LSM yang telah masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Beberapa permasalahan yang menerpa seperti pasir besi. Terakhir kasus dugaan korupsi perjalanan dinas bupati dan wakil bupati sebesar Rp 902 juta yang belum tuntas. Kini muncul kembali dugaan korupsi Pembangunan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) di Komplek Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang disinyalir rusunawa itu di bangun di tanah milik keluarga Bupati Tasikmalaya. Pembangunan Rusunawa itu merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang didanai oleh APBN tahun 2012 sebesar Rp 5 Milyar yang dianggap keberadaan rusunawa tersebut tidak sesuai peruntukannya dan dinilai kurang efisien. Belum lagi pembangunan jalan yang menuju ke lokasi dan komplek pesantren sepanjang 600 meter dengan lebar lima meter yang di danai oleh APBD Propinsi Jabar sekitar 1,4 Milyar, termasuk didalamnya ada lahan parkir yang menggunakan kas APBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 500 juta. Kedua proyek yang ditanggani oleh pihak Dinas Tarkim dan Binamarga Ka- bupaten Tasikmalaya ini, diduga telah terjadi mark up anggaran dana untuk pembebasan lahan dan jalan. Bahkan pengadaan Alat Kesehatan (Alkes ) di RSUD Kabupaten Tasikmalaya kini mulai menjadi sorotan, mengingat hampir disejumlah daerah, pengadaan proyek yang melibatkan Kepala Daerah dalam masalah pengadaan Alkes rawan untuk di korupsi, seperti kejadian yang menimpa Gubernur Banten yang kini telah mendekam di tahanan KPK. Kajari Singaparna Tri Karyono,SH,M.Hum saat bincang bincang dengan Fakta Tasik diruang kerjanya, Rabu (29/1) lalu membenarkan dan mengakui beberapa kasus yang disebutkan tadi, kini dalam penyelidikan pihak Kejaksaan. “Khusus kasus Rusunawa ini merupakan limpahan laporan dari Kejati Jawa Barat. Dimana dalam laporan tersebut telah terjadi dugaan korupsi pembangunan rusunawa di komplek Ponpes Miftahul Huda Manonjaya,” jelas Tri. Dari laporan tadi, masih kata Tri, ada beberapa kejanggalan serta dugaan mark up yang di indikasikan kepada tindak pidana korupsi dalam pembangunan rusunawa. “Bahkan, pembangunan jalan menuju lokasi termasuk didalamnya lahan parkir, yang ditanggani oleh Dinas Tarkim dan Binamarga, disinyalir adanya markup untuk pembebasan lahan,” ungkapnya. Dari hasil penyelidikan, khususnya pembangunan jalan, terdapat kejanggalan dalam pagu awal yang seharusnya untuk peningkatan jalan, ini malah membangun jalan baru. “Kita telah mengklarifikasi dan memanggil dua pejabat di Dinas Tarkim dan Binamarga Kabupaten Tasikmalaya untuk dimintai keterangan. Dan saat ini kita sedang menghimpun bukti dan data data baru, yang jelas kasus dugaan pelanggaran tentang anggaran Negara ini, akan kita proses dan ditindaklanjuti,” janji mantan Kajari Payakumbuh Sumatera Barat ini. (ton/rian) Bupati Tasik Gencar... matan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Sabtu (1/2) lalu. Dalam amanatnya, bupati mengatakan, pendidikan merupakan kunci untuk mengembangakan sumber daya manusia. Tinggi rendahnya kualitas suatu bangsa ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas bangsa itu sendiri. “Pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas utama dan pertama, sebab maju mundurnya bangsa kita di masa depan ditentukan oleh anak-anak kita yang sekarang duduk dibangku sekolah,” tuturnya. Masih kata Uu, Pendidikan tidak hanya mengembangkan kapasitas intelektual siswa, tapi harus pula mampu mengembangkan keimanan dan ketaqwaan, sehingga anak-anak kita cerdas dan terampil, sekaligus berahlak mulia, bertanggungjawab terhadap nasib bangsa dan negaranya. Uu juga menambahkan, hal ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerin- tah, namun secara sinergis harus didukung oleh elemen-elemen masyarakat yang memiliki potensi dan kemampuan untuk melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi. “Sehingga masyarakat yang ingin diberdayakan memiliki kecakapan dasar untuk mengembangakan diri dan lingkungannya,” ungkapnya. Diakhir sambutannya Uu berterima kasih kepada warga pendidikan Kecamatan Sukaratu serta para narasumber, yang telah dan akan mengambil langkah-langkah strategis, termasuk didalamnya upaya mensosialisasikan Kurikulum 2013 ini. Sementara, Kepala SMPN 1 Sukaratu dalam laporannya antara lain mengatakan, Kurikulum 2013 merupakan perubahan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mulai berlaku mulai tahun ajaran 2013/2014. Perubah- an kurikulum tersebut telah menuntut semua pihak untuk berbenah diri, menata dan mempersiapkan baik secara fisik material, maupun secara mental (pola pikir) untuk diberlanjutkannya Kurikulun 2013. Hadir pada kesempatan tersebut sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H. E.Z. Alfian, M.Pd, Camat Sukaratu, Kepala SMP Negeri 1 Sukaratu, unsur Muspika, para Kepala Desa, para Guru se Kecamatan Sukaratu, serta tamu undangan lainnya. (rian) Dituding Terima Grativikasi.... Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, mengaku tudingan tersebut rasanya sangat tidak adil, bila para penghulu di anggap demikian. “Menikah itu dianggap memiliki nilai sakral, pelaksanaan nikah harus mengindahkan perhitungan dari kedua pasangan pengantin, khususnya orang tua. Sementara untuk operasional penghulu saja tidak ada, padahal dari sisi geografis wilayah dan jarak tempuh, jika dikaitkan dengan kegiatannya, tantangan penghulu sungguh berat, negara dalam hal ini pemerintah sebetulnya telah mengabaikan penghulu,” ucap lelaki kelahiran tahun 1958 ini yang mengaku sudah hampir 10 tahun menjadi penghulu diwilayahnya. Masyarakat di daerah biasanya memiliki tradisitradisi tertentu terkait dengan pelaksanaan pernikahan, karena pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh masyara- kat, sehingga perlu waktu khusus, hari khusus bahkan tempat khusus dan mereka meyakini apabila petuah itu dilanggar maka akan menimbulkan bencana/bala. Kepercayaan itulah yang menimbulkan “pemaksaan” terhadap PPN/Penghulu untuk bekerja ekstra diluar hari dan jam kerja, serta memicu keengganan masyarakat untuk menikah di balai nikah KUA. Padahal KUA tidak memiliki mata anggaran untuk transportasi PPN/ Penghulu yang menghadiri akad nikah di luar balai Nikah KUA, sehingga pihak calon pengantin harus menyediakan sendiri anggaran transportasi PPN/Penghulu yang menghadiri akad nikahnya. Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah transport yang diterima oleh PPN/Penghulu selain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan PP 51 tahun 2000 jo PP 47 tahun 2004 yang ditetapkan sebesar 30.000 per peristiwa itu termasuk dalam kategori gratifikasi?,” Tanya Obing. Menurut Obing, sebetulnya permohonan pelaksanaan akad nikah diluar balai nikah KUA dapat ditolak oleh PPN/ Kepala KUA yang memiliki kewenangan berdasarkan PMA 11 tahun 2007 pasal 21 yang menyatakan pada ayat (1) Akad Nikah dilaksanakan di KUA. Pada ayat (2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Maka dari itu, masih kata dia, sesuai dengan aturan tersebut seharusnya Kepala KUA selaku PPN mempertimbangkan lokasi wilayah kerja yang dihadapi sebelum mengabulkan permohonan akad nikah diluar balai nikah. Namun apakah masyarakat kita benar-benar sudah siap jika pelaksanaan akad nikah semuanya diwajibkan dibalai nikah KUA? Apabila demikian, hal ini tentunya akan terjadi gejolak besar di masyarakat apabila pelaksanaan akad nikah diwajibkan dibalai nikah KUA, mengingat masyarakat kita memiliki kultur budaya serta tradisi tradisi khusus terkait pernikahan. Pemerintah juga seharusnya menganggarkan biaya transportasi PPN/penghulu yang menghadiri akad nikah di luar balai nikah KUA dengan system dan metoda pembayarannya tertentu. Adanya uang transport/jasa yang diterima oleh PPN/Penghulu dari masyakat yang menurut kalangan disebut grativikasi, seyogyanya jangan penghulu yang dituding habis-habisan. Seharusnya kesalahan pengambil kebijakan yang kurang tegas dalam membuat peraturan perundang-undangan. “ Sehingga apabila pemerintah melalui Peraturan yang dibuat mampu mengakomodir semua pihak maka tidak akan muncul istilah pungutan liar atau gratifikasi,” pugkasnya. (rian/yoga) Ribuan Mahasiswa Unsil... PBN yang dilaksanakan di Lapang Universitas Siliwangi (3/2). Deden juga menyampaikan dalam sambutan upacara PBN Kali ini diikuti oleh sebanyak 3086 mahasiswa angkatan ke 28 tahun akademik 2014. Masih kata dia, NKRI harus dibela oleh karena itu setiap Tahun Universitas Siliwangi selalu mengadakan PBN. “Hal ini sesuai dengan amanat undangundang pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang isinya setiap warga Nega- ra berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara serta pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara,” jelasnya. Diakhir sambutan Deden berpesan kepada seluruh peserta PBN dan panitia, untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguhsungguh. Selain itu, Deden juga meminta peserta PBM untuk menghormati para pelatih. Tidak hanya itu, ke- pada panitia tolong bimbing seluruh peserta untuk dijadikan mahasiswa yang cinta terhadap Negara. “Seluruh peserta saya harapkan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati, dan untuk panitia jadikan peserta menjadi mahasiswa yang cinta terhadap Negara,” tuturnya. Ditempat terpisah Sekretaris Yayasan Universitas Siliwangi H. Dede Zainul Zachra, S.E., M.Pd mengatakan, pendidikan Bela Negara merupakan suatu pendidikan untuk menciptakan kader bangsa yang cinta terhadap Negara. Begitu pentingnya PBN, oleh karena itu pihak Unsil selalu mengadakan PBN setiap tahunnya. “Mahasiswa merupakan kader bangsa jadi harus mengikuti PBN. Kami dari pertama kali berdiri, tidak lepas selalu mengadakan PBN. Bahkan, dulu angkatan pertama karyawan unsil ikut PBN,” kenangnya. (rian)
- 7. METRO PRIANGAN MINGGU I FEBRUARI 2014 07 FAKTA GARUT Lintas Selatan Garut Masih Rusak Sebagian Ruas Jalan Sudah Mulai Diaspal W alaupun sebagian ruas jalan Lintas Selatan Garut mulai dari Pameungpeuk hingga Pantai Ranca Buaya sudah diperbaiki dengan dilebarkan dan dilapisi aspal. Namun, tak semua pengerjaan perbaikan jalan rampung dilaksanakan. Bahkan, ruas jalan Mekar Mukti mulai dari Cikelet jalan terlihat rusak berat. Akibatnya, ruas jalan tersebut seringkali memakan korban baik pengendara motor yang terjatuh hingga mobil yang terperosok. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Maman (38) warga Cijayana Kecamatan Mekar Mukti Garut yang tengah melintas di jalan tersebut. Menurutnya, kondisi jalan tersebut memang sudah lama rusak dan belum pernah diperbaiki. “Saat masyarakat Mekar Mukti mendengar akan adanya perbaikan jalan secara permanen dengan proyek Jabar Selatannya masyarakat menyembutnya dengan baik. Namun, sampai saat ini masyarakat terus menunggu dan tak kunjung diperbaiki,” katanya. Setelah melihat ruas jalan Pamengpeuk-Cikelet diperbaiki, lanjut dia, masyarakat berharap pengerjaannya dilanjutkan hingga Mekar Mukti. Namun, setelah ditunggu sekian lama pengerjaan jalan di Mekar Mukti tak kunjung dilakukan. Dijelaskannya, akibat jalan rusak tak hanya membahayakan pengendara kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Namun, komoditi pertanian di daerah tersebut sulit untuk didistribusikan akibat mahalnya ongkos angkut. “Ya.. jelas lah ongkos angkut mahal karena resiko kendaraan sangat tinggi. Jadi tidak banyak angkutan khususunya elf yang mau untuk mengangkut hasil kebun,” terangnya. Hal senada diungkapkan oleh Ucup (60) warga Kecamatan Cikelet yang berbatasan dengan Kecamatan Mekarmukti. Menurutnya, kondisi jalan memang dikeluhkan sejak dulu oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Namun, dia bersama masyarakat lainnya berharap pengerjaan proyek Jabat Selatan ini terus berlanjut dan tidak di korup. (zen) Ratusan Unggas Mati Mendadak Kabupaten Garut Siaga Penyebaran Virus Flu Burung S RUSAK PARAH. Walaupun sebagian Jalan Lintas Selatan sudah mulai diperbaiki, namun akses menuju Kecamatan Mekar Mukti masih rusak dan membahayakan pengendara. Kinerja 42 Kecamatan Akan Dievaluasi Kabupaten Garut Belum Punya Perda Kebersihan S elama ini kesadaran warga dalam membuang sampah dinilai masih rendah. Oleh karena itu, di tahun 2014 ini Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Kabupaten Garut berencana akan menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang kebersihan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Kabupaten Garut, Toni Somantri belum lama ini. Menurut Toni, Perda Kebersihan mesti disusun karena kesadaran warga dalam membuang sampah masih rendah. "Untuk dapat menangani masalah kebersihan, kami memerlukan payung hukumnya. Sebab sebaik apapun kami menjalankan tugas untuk membersihkan Garut, tapi kalau tidak diikuti oleh kedisiplinan masyarakat Garut, itu akan percuma dan sia-sia,” ujar Toni belum lama ini. Dikatakan Tony, rendahnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan ini dapat dibuktikan dengan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan di jalan raya hingga ke aliran sungai. Namun, ucap Toni, pihaknya tidak dapat bertindak tegas karena tak memiliki dasar hukum. “Meski sudah ada peringatan jangan membuang sampah sembarangan, tetap saja ada orang yang buang sampah di lokasi itu. Dengan adanya aturan yang jelas, kami bisa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penindakan. Harus ada sanksi denda agar menjadi efek jera,” tuturnya. Toni menargetkan, Perda Kebersihan ini harus sudah efektif di 2015 mendatang. Untuk itu pihaknya berjanji akan mendorong DPRD dalam pengesahan Perda tersebut. “Biasanya yang lama prosesnya itu di DPRD. Tapi kita akan dorong DPRD untuk mempercepatnya. Garut sangat memerlukan perda, sebab jangankan kesadaran membuang sampah, kesadaran warga dalam hal retribusi sampah pun juga masih sama rendah,” pungkas Toni. (ags) Ada beberapa bidang yang menjadi fokus penilaian kami, salah satunya yaitu bidang tugas umum pemerintahan. S ebanyak 42 Kecamatan di Kabupaten Garut akan dievaluasi. Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Garut, pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Kecamatan Tahun 2014 ini akan dilakukan hingga 13 Februari 2104 mendatang. Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan Setda Garut, Jajat Darajat mengatakan, dalam evaluasi ini pihaknya menerjunkan sebanyak tiga tim yang akan disebar ke seluruh kecamatan tersebut. Tim Evaluasi akan dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Setda Garut selaku Ketua Umum. Sedangkan aspek penilaian, menurutnya, akan disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat 1 PP Tahun 2008 tentang kecamatan. Menurut Jajat, kegiatan yang merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka memperingati hari Jadi Garut (HJG) ini, kecamatan yang berhasil meraih nilai tertinggi akan menerima penghargaan Bupati Garut berupa Pataka Intan Kedaton sebagai bukti atas upaya yang dilakukan pihak Kecamatan dalam penyelengaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tiap tiap Kecamatan. “Ada beberapa bidang yang menjadi fokus penilaian kami, salah satunya yaitu bidang tugas umum pemerintahan,” ujarnya, Jumat (31/1). Menurutnya, pada bidang ini terdapat beberapa poin yang mesti dinilai, yaitu pemberdayaan masyarakat, koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan UU, pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum, serta poin lainnya. Pada poin pemberdayaan masyarakat, pihak pemerintah kecamatan akan dinilai dalam upayanya mendorong partisipasi ma- syarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatannya. “Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau kelurahan di lingkup kecamatan pun akan ikut dinilai. Jadi semuanya akan dinilai, termasuk bidang lainnya,” tambahnya. Ditambahkan Jajat, pada proses evaluasi tersebut kompetensi masing-masing camat pun akan ikut disorot. Penilaian akan difokuskan pada kemampuan dan pemahaman camat dalam merumuskan kebijakan teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kemampuan atau pemahaman dalam melaksanakan sebagian urusan kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan. Jadi secara tidak langsung, tutur Jajat, kemampuan atau pemahaman setiap camat dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan pun akan dapat terlihat melalui evaluasi ini. "Ada 39 dokumen pendukung yang harus dipersiapkan pihak kecamatan untuk mendukung seluruh tahapan evaluasi. Saya harap Pihak Kecamatan dapat mempersiapkan semua yang sudah disyaratkan dalam penilaian ini," pungkasnya. (ags) Objek Wisata Pasir Putih Memprihatinkan Tak Sedikit pun Mendapatan Sentuhan Pemerintah Daerah T ak seperti objel wisata yang berada di Garut Tengah atau pun Utara, hampir sebagian besar objek wisata di daerah pesisir Selatan Garut kurang mendapatkan perhatian. Salah satu contohnya objek wisata Pasir Putih di Kecamatan Mekar Mukti Selatan Garut. Selain minim fasilitas akses menuju objek wisata tersebut sangat sulit. Keluhan akan minimnya fasilitas tersebut seperti yang diungkapkan oleh Nendah (24) salah seoang pengnjung asal Kecamatan Cisurupan Garut yang tengah berlibur beberapa waktu lalu. Msneurutnya, jika objek wisata tersebut dikelola dengan baik maka tidak menutup kemungkinan akan banyak wisatawan yang datang. “Dengan fasilitas seadanya saja pengunjung sudah banyak yang datang. Apalagi dikelola dengan baik oleh pemerintah,” katanya. Sementara itu, menurut Adul (34) salah seorang pedagang makanan di lokasi wisata tersebut dia bersama pedagang dan masyarakat sekitar mengharapkan datangnya uluran tangan pemerintah untuk membenahi lokasi wisata tersebut. Sebab, kata dia, jika kunjungan wisata ke sana sudah mulai banyak tidak menutup kemungkinan lokasi tersebut akan banyak menghasilakan pundi-pundi rupiah bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. “Jika masih dibiarkan seperti ini mana ada yang mau datang ke sini. Selain akses jalannya sulit fasilitas pun minim,” ujarnya. (zen) elama Januari 2014 lalu, ratusan unggas di dua kecamatan di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Banyuresmi dan Kecamatan Leuwigoong dilaporkan mati mendadak. Beruntung, penyakit yang menyebabkan ratusan unggas mati tersebut tidak sempat menular atau mengganggu kesehatan warga setempat. Kasi Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (Disnakanla), Kabupaten Garut, drh Dyah Savitri mengatakan, setelah pihaknya mendapat laporan pada Januari lalu, saat itu juga langsung turun ke lapangan untuk memeriksa kondisinya. Pasalnya, ucap Dyah, kasus tersebut terjadi di salah satu kawasan endemis flu burung, yakni Kecamatan Banyuresmi. Numun, jelas Dyah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, matinya ratusan unggas yang terjadi di dua kecamatan ini disebabkan oleh penyakit saraf. Sedangkan, angka kematian yang mencapai ratusan itu adalah akumulasi sejak dua bulan terakhir ini. "Setelah dilakukan pemeriksaan, semua unggas jenis itik yang mati itu negatif terserang flu burung. Di Kecamatan Banyuresmi, kematian itik akibat terserang penyakit saraf tersebut terjadi di dua desa. Sedangkan di Kecamatan Leuwigoong penyakit tersebut menjangkiti satu desa," ujarnya, Senin (3/2). Dikatakan Dyah, penyakit yang menjangkiti unggas-unggas tersebut biasanya terjadi pada saat musim hujan, terutama saat intensitasnya meninggi yaitu pada bulan November sampai Maret. Selain itu, jelas Dyah, warga setempat pun nampaknya sudah menduga ini bukan flu burung karena penyakit ini sudah biasa menjangkiti unggas setiap kali datang musim hujan. Namun menurutnya, terkait hal itu pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan di dua kawasan tersebut. "Untuk mengantisifasi kemungkinan munculnya wabah penyakit unggas, termasuk flu burung, kami sudah siapkan sebanyak 10 Petugas Participatory Disease Surveillance Response (PDSR) dan 28 Petugas UPTD Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (Disnakanla) Kabupaten Garut," imbuhnya. Menurut Dyah, meskipun jumlah petugas yang disiapkan ini tidak sebanding dengan luas Kabupaten Garut yang memiliki 42 kecamatan dan jumlah peternak yang mencapai ribuan. Namun, pihaknya akan tetap bekerja sekeras mungkin dengan dukungan para relawan serta dibantu mulai dari perangkat pemerintah kecamatan, desa, sampai tingkat RW dan RT. "Monitoring akan dilakukan di sejumlah tempat yang rawan penyakit unggas, seperti wilayah Kecamatan Banyuresmi yang pernah terjangkit flu burung," tuturnya. Sebelumnya pada Desember 2012 hingga Januari 2013 lalu, sekitar 2.500 unggas peliharaan ditemukan mati mendadak di wilayah Kecamatan Bayongbong, Samarang, dan Cisurupan. Sedangkan, pada Januari 2014, ratusan ekor unggas juga dilaporkan mati mendadak di Kecamatan Banyuresmi dan Leuwigoong. (ags) Jl. Siliwangi No. 145 Tlp. 0265 - 3333777 Kota Tasikmalaya 11
- 8. FAKTA GARUT olitika MINGGU IIV JANUARI 2014 FEBRUARI 08 Dana Kampanye Demokrat Paling Besar PBB Konsen Galakan Pendidikan Politik M Saya lihat masih kecil, karena kalau dibagi 50 orang Caleg, cuma berapa. eski besar kecilnya dana kampanye yang dikeluarkan para calon legislatif (Caleg) dan partai politik, tidak menjadi jaminan target kursi yang ditetapkan akan bisa diraih atau tidak, namun yang jelas nilai tersebut akan menjadi ukuran kemampuan modal politik para caleg dan partai itu sendiri. Berdasarkan laporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 yang telah masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, tercatat dana kampanye Partai Demokrat paling besar dibanding partai politik lainnya, yakni Rp 1,6 miliar. Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) termiskin, yakni hanya Rp 50 juta. Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Garut, Achmad Bajuri mengatakan, dana sebesar itu dianggapnya masih kurang untuk dana kampanye. "Saya lihat masih kecil, karena kalau dibagi 50 orang Caleg, cuma berapa," ujarnya saat dimintai komentarnya soal besarnya dana kampanye partainya. Politisi yang tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu April mendatang, meski kini ia menduduki jabatan Ketua DPRD Garut itu, menambahkan, bahwa besarnya dana kampanye dari para Calegnya itu menunjukan aktifitas sosialisasi para kadernya cukup tinggi. Ditambah mereka pun harus membuat alat peraga sebagai pendukung sosialisasi. "Ya mungkin aktifitas para caleg ini cukup banyak, mereka pun harus membuat berbagai alat peraga, seperti baligo dan yang lainya," imbuhnya. Sementara itu Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Garut, H. Ustad. Hudan Mushafuddin membenarkan kecilnya dana kampanye yang dilaporkan ke KPU Garut. "Ya memang segitu adanya, tapi itu kan baru tahap awal pelaporan. Kami tidak merekayasa data," tegasnya. Namun pada laporan tahap berikutnya sambung Hudan, nilainya akan terus bertambah, sebab kegiatan para Calegnya terus bertambah, bahkan katanya bisa saja mencapai Rp 1 M, jika ke 50 Caleg PBB rata-rata menge- luarkan dana sosialisasi dan cost politiknya Rp 200 juta."Tapi saya yakin dana kampanye PBB ini tetap akan menjadi yang terkecil, sebab partai kami ini masih perlu dibantu," tambahnya. Diakuinya, dana sebesar itu tidak akan mencukupi untuk bisa meraih target raihan kursi di DPRD, jika kenyataan di lapangan sikap sebagian masyarakat yang sudah sangat pragmatis alias sudah berani melakukan transaksi jual beli suara. "Terus terang kami shok mendapati sikap masyarakat yang mematok harga suara. Tapi para caleg kita sudah diinstruksikan untuk tidak mengikuti keinginan masyarakat seperti itu. Kita akan tetap memberikan pemahaman dan pendidikan politik KPU BEBERKAN DANA KAMPANYE PARPOL D iantara partaipartai peserta Pemilu lainnya di Kabupaten Garut, Partai Demokrat memiliki sumbangan dana kampanye paling besar, yakni Rp 1.688.640.000. Sedangkan partai politik pemilik sumbangan dana terbesar berikutnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah Rp 1.654.005.000, disusul Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar Rp 908.900.000. Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi ke empat dengan jumlah Rp715.847.877. Selanjutnya Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan jumlah dana kampanye Rp672.895.000, Berturut-turut Partai Gerindra Rp657.400.000, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rp514.573.324, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp452.500.000. Sementara itu, urutan kesembilan ditempati Partai Hanura dengan jumlah dana sumbangan kampanye Rp 175.850.000. Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan dana Rp 165.000.000, Partai Nasdem Rp 69.750.000, dan paling bontot ditempati Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar Rp50.350.000. Kepala Bagian Hukum dan Humas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Garut, Dudung Dzulkifli mengatakan, angka-angka tersebut tertera dalam laporan sumbangan dana kampanye partai politik di Kabupaten Garut yang diserahkan ke KPUD Kabupaten Garut hingga 29 Desember 2013 lalu. Menurutnya, laporan dana sumbangan kampanye partai politik telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD, dan DPRD. "Laporan sumbangan dana kampanye dari partai politik tersebut telah diserahkan pada KPU Provinsi Jawa Barat pada 28 Desember 2013 lalu," ujarnya, Jumat (30/1). Kami telah menyampaikan surat kepada KPU. Intinya Panwas meminta agar KPU tegas dalam hal laporan dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik Lebih jauh Dudung mengatakan, setelah memberikan laporan sumbangan dana kampanye tersebut, partai politik juga harus kembali melaporkan dana awal kampanye sebelum masa kampanye, paling lambat 2 Maret 2014. Sebab menurutnya, jika partai politik tidak menyerahkan atau melaporkan dana awal kampanye, maka akan terancam diskualifikasi dalam Pemilu 2014 nanti. "Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelanggaran Dana Kampanye DPR, DPD, Dan DPRD," ucapnya. Terpisah, Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Garut, Asep Nurjaman mengatakan, bila dilihat secara administratif, laporan dana kampanye yang diserahkan semua partai peserta Pemilu 2014 itu dinilai masih belum memenuhi ketentuan. ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD. "Pada umumnya partai politik peserta Pemilu 2014 ini dalam pelaporan dana kampanye kepada KPU secara administratif belum memenuhi ketentuan," ujarnya, Jumat (30/1). Menurut Asep, hal itu disebabkan karena dalam laporan dana kampanye yang diserahkan partai politik tersebut, yang dilaporkan baru sebatas nama penyumbang dan jumlah dana yang disumbangkan saja. Padahal, tuturnya, berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD, dan DPRD, selain mencantumkan nama penyumbang dan jumlah dana yang disumbangkan, juga secara detail mesti dicantumkan alamat jelas, kelompok atau perusahaan yang menyumbang, serta nomor wajib pajak. Dengan demikian, jelas Asep, pihaknya berkesimpulan bahwa partai politik di Kabupaten Garut pada umumnya dapat dikatakan telah menyalahi aturan PKPU Nomor 17 Tahun 2013. "Kami telah menyampaikan surat kepada KPU. Intinya Panwas meminta agar KPU tegas dalam hal laporan dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik," ucapnya. Asep juga mengimbau agar partai potik peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Garut mentaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). (ags) kepada masyarakat, bahwa kita ini nyaleg bukan untuk mencari materi, tapi ingin mengabdi. Dan saya yakin masih banyak masyarakat yang tidak pragmatis," paparnya. Meski demikian, dirinya menyadari dalam berpolitik memerlukan cost politik, namun tidak untuk melakukan money politic. Terlebih pimpinan pusat partai telah menanamkan prinsip Mudah, murah, menang. Untuk itu para calegnya diarahkan untuk melakukan pendekatan dengan bersilaturahmi dan memberikan pendidikan poilitik. Adapun target kursi di DPRD Garut yang dipatoknya, cukup lima kursi dengan asumsi satu daerah pemilihan meraih satu kursi. (as) Kita akan tetap memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat. Hidup adalah tantangan, pengorbanan dan pengabdian. Oleh karena itu, saya selalu tertantang untuk melakukan pengabdian walau harus disertai pengorbanan selama saya menjalani setiap apa yang dipercayakan Allah pada saya. Iwan Ridwan,SE Menjadi Wakil Rakyat Dibuktikan dengan Karya Nyata A nggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Demokrat ini memang dikenal low profil dilingkungannya, di kawasan Gunung Ceuri Keluraharan Tugaraja, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Selama menjadi anggota dewan, pria berkacamata yang kini duduk di Komisi IV itu, banyak pihak menilai sepak terjangnya selama menjadi wakil rakyat, tidak sedikit program dan perhatiannya kepada masyarakat ia wakafkan untuk kepentingan orang banyak. Sosoknya yang santun dan dikenal cukup dekat dengan masyarakat ini, tetap berpedoman dan memiliki prinsip yang teguh, menjadi wakil rakyat itu sebuah pengabdian yang tulus. Itulah sekelumit sosok Iwan Ridwan,SE dalam menjalankan aktifitasnya sebagai anggota dewan. Tidak ada yang tak tahu sepak terjang selama melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat. Ia terkenal perhatian dan tak kenal kompromi terkait masalah rakyat, baginya sejak dilantik sebagai anggota dewan, maka sejak saat itu kehidupannya adalah milik rakyat, tidak hanya sebatas konstituen, akan tetapi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Walaupun saat ini Partai Demokrat boleh dikatakan sedang terjadi krisis kepercayaan, karena beberapa kader petingginya terlibat kasus korupsi khususnya di tingkat nasional, namun bagi Iwan ini adalah sebuah tantangan, dan ujian ini harus bisa disikapi dan di imbangi dengan program karya nyata pro rakyat yang dapat menyentuh langsung warganya, khususnya di daerah. “Masyarakat tidak akan yakin tanpa ada karya nyata yang kita buktikan pada mereka. Oleh karena itu, saya akan berusaha berbuat untuk masyarakat dan membuktikan bahwa pilihan politiknya juga mampu berbuat yang lebih baik untuk masyarakat Kota Tasikmalaya,” ungkapnya. “Walaupun partai saya tidak berjargon agama, Insya Allah saya akan berusaha berbuat sesuatu hal yang baik untuk kemajuan agama saya, atau walaupun beroposisi dengan pemerintah kota saya yakin bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” ujar Iwan lagi. Akhirnya atas keuletan membesarkan Partai Demokrat, Iwan Ridwan benar-benar dibesarkan rakyat juga, ia untuk pertama kali terpilih menjadi wakil rakyat pada pemilu 2009 untuk DPRD Kota Tasikmalaya di Dapil Cihi- deung – Tawang saat itu, dari sinilah ia benar-benar membuktikan karya nyata kepada masyarakat yang ia wakili. Iwan menjelaskan, selama menjadi anggota dewan ia selalu memprioritaskan program-program pro rakyat, karena menurutnya target utama dari pembangunan adalah masyarakat menengah ke bawah, oleh karena itu mereka lah yang paling pantas diperjuangkan. Selain itu, selama menjadi anggota dewan ia tidak menghilangkan sikap kerakyatannya. Karena menurutnya, ia hanyalah orang biasa yang diamanahkan untuk mewakili mereka (rakyat). Oleh sebab itu, Iwan tidak pernah canggung untuk berbaur dengan mereka, selalu meluangkan waktu untuk sekedar ngopi atau “nongkrong “sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat. “Orang lain menuduh anggota dewan hanya akan ramah kalau akan memasuki tahun politik, maka saya tidak canggung-canggung untuk ikut berbaur dengan masyarakat, karang taruna, mengikuti beberapa pengajian, kerja bhakti kebersihan, membantu masyarakat yang membutuhkan perhatiannya, atau sekedar berkumpul dengan tukang becak walapun bukan masa kampanye, karena pada dasarnya saya juga berasal dari mereka,” lanjut Anggota Dewan ini yang tempat tinggalnya masih mengontrak di daerah Tuguraja. Terpilihnya Iwan menjadi anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu, ternyata tidak lantas membuat ia jumawa dan sombong, karena baginya menjadi wakil rakyat sebuah tantangan yang harus diperjuangkan, dan tak jarang juga dengan pengorbanan serta dipertanggungjawabkan. “Sikap saya tidak berubah, saya tetap Iwan yang dulu, rumah kontrakan saya selalu terbuka terhadap siapapun. Bahkan, tak jarang saya melayani setiap masyarakat yang datang ke rumah. Ada tokoh pemuda, masyarakat biasa, pengurus masjid dan mahasiswa. Mereka yang membesarkan saya maka saya juga wajib membesarkan mereka,” ujarnya lagi. Pengabdian Iwan Ridwan di DPRD Kota Tasikmalaya Barat ternyata diapresiasi masyarakat khususnya di daerah pemilihannya Cihideung, Tawang, Bungursari untuk maju kembali pada pemilu legislatif pada 2014. Atas dorongan dan dukungan itu pula lah Iwan didesak oleh masyarakat diwilayahnya, karena program-program Iwan selama menjadi Anggota DPRD terasa menyentuh kepada masyarakat khususnya lapisan bawah. Masyarakat menilai sosok Iwan adalah figur yang tepat untuk mengemban amanat masyarakat. Seperti yang di utarakan salah satu tokoh masyarakat Gunung Ceuri Tuguraja, H Apendi Saefudin yang mengaku sosok Iwan Ridwan masih dibutuhkan oleh warga saat ini. “Selama menjadi anggota dewan, pak Iwan begitu besar perhatiannya kepada masyarakat, tidak sedikit masyarakat merasa terbantu olehnya. Sosoknya yang santun, keberpihakannya kepada rakyat kecil dan dekat dengan lapisan masyarakat adalah modal utamanya sehingga masih dipercaya warga,” ungkap purnawirawan TNI AD ini kepada wartawan. Hal senada disampaikan Asep Saprulloh, warga Bungursari yang melihat sosok Iwan adalah sosok wakil rakyat yang peduli terhadap lingkungan. “Masih muda, energik dan tidak neko neko hidupnya, ditambah dengan pengalamannya yang sudah teruji dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” ungkap Asep. Demikian pula yang dituturkan ibu rumah tangga asal Cikalang Kecamatan Tawang. Kepada Fakta, Ny.Yuliawati ini berharap agar Iwan Ridwan mampu memperjuangkan aspirasi kaum perempuan, terutama bagi para ibu rumah tangga. “Sosok kang Iwan memang dikalangan wanita cukup familiar. Disamping santun orangnya, ia juga merupakan figur wakil rakyat yang terlihat tidak ambisius dalam pencalonannya kembali, biasanya figur yang seperti inilah calon wakil rakyat yang tidak akan macam macam,” tutur ibu ini yang enggan menjelaskan lebih gamblang. “Jika saya terpilih kembali, Insya Allah saya akan berusaha memberikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat yang belum pernah diberikan oleh wakil di dapil saya selama ini. Saya ingin membuktikan kembali, bahwa wakil rakyat dari dapil 1 nomor urut 2 dari Partai Demokrat ini, Insya Allah dengan kemampuan saya yang maksimal, mampu berbuat lebih untuk dapil saya khususnya dan umumnya kemajuan Kota Tasikmalaya di masa mendatang,” ujarnya. Intinya saya berusaha akan menjadi wakil yang amanah dan jauh dari sikap orang seperti “Fathonah,” tutup Iwan setengah bercanda. (ton/rian)