1. HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
Manusia sebagai makhluk sosial, baru memiliki arti apabila bekerja sama dengan
sesamanya. Manusia dalam hidup berbangsa dan negara akan dapat melangsungkan
kehidupannya jika mengadakan hubungan dengan bangsa lain. Tidak ada satu negara
di dunia ini yang dapat hidup sendiri dan tidak melibatkan diri dengan negara lain.
Karena, pada dasarnya antara negara yang satu dengan negara yang lain terdapat
hubungan saling ketergantungan.
Dalam rangka peningkatan kualitas kerja sama internasional,
bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar
negeri agar mampu melakukan diplomasi pro aktif dalam segala bidang untuk
membangun citra positif Indonesia di dunia Internasional.
Bangsa Indonesia, dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan
politik luar negeri yang bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional,
serta berlandaskan pada prinsip persamaan derajat, serta tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain.
Kesadaran akan prinsip hubungan internasional menegaskan perlunya kerja
sama dengan bangsa lain. Hal ini juga mempengaruhi sepak terjang
bangsa Indonesia dalam masyarakat Internasional, baik dalam melaksanakan politik
luar negeri maupun keterlibatannya dalam berbagai organisasi Internasional. Dengan
demikian timbul permasalahan, Bagaimanakah negara Indonesiamembina hubungan
dengan negara-negara di dunia ? Apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia dalam
organisasi Internasional ?
4.1 Mendeskripsikan Pengertian, Pentingnya, dan Sarana - sarana Hubungan
Inter- nasional bagi Suatu Negara
1. Pengertian Hubungan Internasional
Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa
atau negara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut buku Rencana
Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI ( Renstra ), hubungan
internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang
dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara
tersebut.
Hubungan ini di dalam Encyclopedia Americana dilihat sebagai hubungan
antarnegara atau antarindividu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa

2. hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun hankam. Konsep ini berhubungan
erat dengan subjek-subjek, seperti organisasi internasional, diplomasi,
hukum internasional dan politik internasional.
Hubungan Internasional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
disebut dengan hubungan luar negeri. Dalam undang-undang tersebut
dinyatakan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang
menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah
di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara,
badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau warga negara Indonesia.
Pengertian hubungan internasional juga dikemukakan oleh para ahli, antara
lain:
a. Charles A. MC. Clelland
Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan
yang mengelilingi interaksi.
b. Warsito Sunaryo
Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis
kesatuan – kesatuan social tertentu, termasuk studi tentang keadaan
relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan
kesatuan-kesatuan social tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa
maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.
c. Tygve Nathiessen
Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu
komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional,
organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.
Konsep hubungan internasional berhubungan erat dengan subjek-subjek
internasional, seperti organisasi internasional, hukum internasional, politik
internasional termasuk diplomasi.

3. Jika dilihat dari subyeknya, hubungan internasional dapat berupa:
a. hubungan individual, yaitu hubungan antarpribadi atau
perorangan (interpersonal) antara warga negara suatu negara dengan
warga negara dari negara lain. Individu-individu tersebut saling
mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan timbal
balik diantara keduanya.
Misalnya: turis, pelajar, mahasiswa.
b. hubungan antar kelompok, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok
tertentu dari suatu negara dengan kelompok – kelompok tertentu dari
negara lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat mengadakan hubungan
secara periodik, insidental maupun permanen.
Misalnya hubungan antarlembaga sosial, antarlembaga agama,
antarorganisasi sosial politik.
c. hubungan antarnegara, yaitu hubungan antarbadan
publik/pemerintah/lembaga negara yang dengan negara lainnya dalam
pergaulan internasional. Dalam hubungan ini negara bertindak sebagai
institusi.
Jika dilihat dari sifatnya, hubungan internasional dapat berupa;
a. hubungan bilateral, yaitu hubungan yang melibatkan dua negara.
b. Hubungan multilateral, yaitu hubungan yang melibatkan banyak negara
c. Hubungan regional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara
dalam satu kawasan (region)
d. Hubungan internasional, yaitu hubungan yang melibatkan lebih dari dua
negara dan tidak terikat pada suatu kawasan.
2. Asas-asas hubungan internasional
Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan
pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan
warga negara masing-masing.
Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi, yaitu:
a. Asas Teritorial

4. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas
ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang
ada di wilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di
luar wilayah tersebut berlaku hukum asing ( internasional sepenuhnya)
b. Asas Kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya.
Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap
mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya.Asas ini mempunyai
kekuatan extraterritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap
berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun di negara asing.
c. Asas Kepentingan Umum
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan
mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini negara
dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang
bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak tidak
terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
3. Pentingnya hubungan internasional bagi Suatu Negara
Hubungan Internasioal menjadi penting bagi suatu negara, karena di masa
sekarang diyakini bahwa tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan
adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah
dilakukan dan perdamaian dunia lebih mudah diciptakan.
Dengan demikian tak satu bangsa pun di dunia ini dapat membebaskan diri dari
keterlibatan dengan bangsa dan negara lain. Bagi suatu negara hubungan dan
kerjasama internasional sangat penting. Menurut Mochtar
Kusumaatmadja (1982), hubungan dan kerja sama tersebut timbul karena
adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam
dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia.
Jadi, ada saling ketergantungan dan membutuhkan antarbangsa. Ketergantungan
terjadi dipelbagai bidang kehidupan baik perdagangan, kebudayaan, ilmu
pengetahuan, keagamaan, sosial maupun olah raga. Disamping itu, hubungan
dan kerja sama internasional juga penting untuk :
a. memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil
dengan bangsa lain;

5. b. mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau
persengketaan yang mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya
kepentingan nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara di dunia;
c. mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui
perundingan dan diplomasi yang lazim ditempuh negara-negara beradab,
cinta damai dan berpegang kepada nilai-nilai etik dalam pergaulan
antarbangsa;
d. membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antarbangsa;
e. membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat
pelanggaran atas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki;
f. berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social;
g. menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kelangsungan keberadaan
dan kehadirannya ditengah bangsa-bangsa lain.
Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan
internasioanal, baik secara bilateral maupun multilateral antara lain adalah
kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya dan letak geografis.
Suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional manakala
kemerdekaan nya telah diakui oleh negara lain, baik secara de facto,
maupun de jure. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional
antara lain karena faktor-faktor berikut:
a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan
hidupnya baik melaui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
b. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri
bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan
kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam
memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum sosial budaya dan
pertahanan keamanan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor
pendorong hubungan internasional adalah sebagai berikut.
a. Faktor kodrat manusia sebagai makhluk social yang harus mengadakan
kerjasama dengan sesama.

6. b. Faktor wilayah yang saling berjauhan akan mengakibatkan timbulnya kerja
sama regional dan internasional
c. Faktor pertumbuhan bangsa dan negara itu sendiri.
d. Faktor kepentingan nasional yang tidak selamanya dapat dipenuhi di dalam
negeri sendiri.
e. Faktor tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan
yang aman, tertib serta damai.
Disamping itu hubungan kerjasama antar negara di dunia diperlukan guna memenuhi
kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata
pergaulan internasional, disamping demi terciptanya perdamaian dan
kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di
dunia.
Kerjasama antarbangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling
menguntungkan. Kerja sama internasional antara lain bertujuan untuk :
a. Memacu pertumbuhan ekonomi seiap negara.
b. Menciptakan saling pengertian antarbangsa dalam membina dan
menegakkan perdamaian dunia.
c. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
4. Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara
a. Politik Luar Negeri
1) Pengertian Politik Luar Negeri
Prof. Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politikmengatakan bahwa politik
adalah bermacam-macam kegiatan dalam sutu sistem politik (negara)
yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan
melaksanakan tujuan-tujuan itu. Luar Negeri adalah daerah, tempat atau
wilayah yang bukan merupakan bagian dari daerah, tempat, atau wilayah
sendiri. Dalam pengertian kita sehari-hari, luar negeri diartikan negara-negara
lain di luar negara Indonesia.

7. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa politik luar
negeri adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik
(negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem
dan melaksanakan tujuan-tujuan itu dalam mengadakan hubungan dengan
negara-negara lain atau dalam pergaulan internasional. Atau dengan kata
lain politik luar negeri adalah kebijakan yang di tetapkan suatu negara
untuk mengatur mekanisme hubungan dengan negara lain.
Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999 dijelaskan tentang
pengertian politik luar negeri, yaitu kebijakan, sikap, dan langkah
pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan dengan
negara lain, organisasi internasional, subyek hukum internasional lainnya
dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan
nasional.
2) Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri Indonesia merupakan hasil perkembangan sejarah
ketatanegaraan selama kurun waktu yang panjang. Pada tahun-tahun
pertama berdirinya, negara Indonesia menghadapi persoalan yang
penting, antara lain usaha konsolidasi bagi kelangsungan hidup negara.
Ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia datang dari pihak Belanda
yang ingin kembali menjajah negara Indonesia. Ancaman ini,
menyebabkan pemerintah Indonesiamerumuskan politik luar negerinya.
Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah Indonesiamengumumkan pendirian
politik luar negerinya dihadapan badan pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat yang antara lain berbunyi : “….. tetapi mestikah kita,
bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara
kita hanya harus memilih antara pro – Rusia atau pro – Amerika ? Apakah
tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita
kita”.
Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian
untuk menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi
harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan
memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesiamerdeka seluruhnya.
Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar
negeriIndonesia yang bebas dan aktif.
3) Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

8. Landasan pelaksanaan politik luar negeri RepublikIndonesia tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Dalam pasal 2 UU No. 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hubungan luar
negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan
Garis-Garis Besar haluan Negara.
Dengan demikian Landasan bagi pelaksanaan politik luar
negeri Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Landasan idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
c. Landasan operasional :
- Ketetapan-Ketetapan MPR
- Kebijakan Presiden berupa Keppres
- Kebijakan Menlu antara lain peraturan Menlu
4) Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri Indonesia antara lain bertujuan sebagai berikut :
a. Pembentukan satu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan
dan negara kebangsaan yang demokrasi dengan wilayah kekuasaan
dari sabang sampai merauke.
b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materialo dan
spiritual dalam wadah negara kesatuan RI.
c. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara RI dan semua
negara di dunia.
Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,
Drs. Moh. Hatta dalam bukunyaDasar Politik Luar negeri
Republik Indonesia,merumuskan sebagai berikut :
a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan
negara.

9. b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk
memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak
atau belum dapat dihasilkan sendiri.
c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan
damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat
yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita
yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar, dan filsafat negara kita.
5) Pedoman Perjuangan Politik Luar NegeriIndonesia
Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan
pada faktor-faktor sebagai berikut :
a. Dasa Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara
Asia dan Afrika, dan perjuangan melawan imperialisme dan
kolonialisme dalam segala bentuk dan manivestasinya serta
mengandung sifat non intervensi (tidak turut campur urusan negara
lain).
b. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh
bangsa Asia sendiri dengan kerja sama regional.
c. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara/bangsa-bangsa lain
terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara
memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi
dengan mencari keserasian yang sesuai dengan falsafah Pancasila.
d. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan
penanggapan sehingga pengarahannya harus dilakukan untuk
kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat.
6) Prinsip-prinsip Pokok Politik Luar NegeriIndonesia
Berdasarkan Pengumuman pemerintah tanggal 2 September 1948 di
hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, yang menjadi prinsip-prinsip
pokok politik luar negeri RI sebagai berikut :
a. Negara kita menjalankan politik damai.

10. b. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling
menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak
pemerintahan negeri masing-masing.
c. Negara kita memperkuat sendi-sendi hokum internasional dan
organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
d. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran
pembayaran internasional.
e. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan social internasional
dengan berpedoman pada Piagam PBB.
f. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menokong perjuangan
kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah sebab tanpa
kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional itu tidak
akan tercapai.
7) Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan
sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri
yang bebas aktif.
a. Bebas, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita
terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan
kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis
bertentangan.
b. Aktif,artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif
memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia.
Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dapat
dilihat dari contoh sebagai berikiut :
a. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang
melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia afrika yang
kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.
b. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non
Blok tahun 1961 yang berusaha membantu dunia Internasional untuk
meredakan ketegangan perang dingin antara Blok barat dan Blok
Timur.

11. c. Indonesia juga aktif di dalam merintis dan mengembangkan
organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
d. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang
saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintahan
Filipina dan bangsa Moro, dan lain-lain.
Dalam pasal 4 UU No 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa politik luar
negeri dilaksanakan melaluidiplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif,
tidak sekedar rutin, dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian,
serta rasional dan luwes dalam pendekatan
1) Pengertian Diplomasi
Kata diplomasi berasal dari bahasa yunani dan Latin,
yaitu diploma, yang artinya piagam atau surat perjanjian. Dalam
perkembangannya, diplomasi diartikan kegiatan yang menyangkut
hubungan antarnegara atau hubungan resmi suatu negara dengan
negara lain. Segala hal ihwal yang berkenaan dengan diplomasi
disebut dengan diplomatic, sedangkan petugas-petugas yang
melaksanakantugas diplomatic atau kegiatan disebut diplomat.
Seorang diplomat mempunyai tiga fungsi dalam mewakilim
negaranya, yaitu:
a) Sebagai lambang; maksudnya diplomat merupakan lambang
prestisen nasional di luar negeri, sedangkan di lain pihak proses
penerimaan diplomat di negara penerima merupakan ujian
penghargaan negara penerima terhadap negara pengirim,
misalnya dalam upacara resmi dan upacara kebesaran lainnya.
b) Sebagai wakil yuridis yang sah menurut hukum dalam hubungan
internasional; maksudnya diplomat mebuat dan menandatangani
perjanjian yang mengikat menurut hukum, mengumumkan
pernyataan, dan mempunyai wewenang untuk meratifikasi
dokumen yang telah disahkan oleh negara pengirim
c) Sebagai perwakilan politik; maksudnya seorang diplomat
meneruskan semua keinginan negara pengirim sesuai dengan
garis yang telah digariskan.

12. Seorang diplomat mengemban tugas penting dan sangat
menentukan bagai Negara yang diwakilinya. Menurut Sir H. Nicolson
dalam bukunya Diplomacy, seorang diplomat harus memenuhi
persyaratan tertentu, yaitu:
a) Kejujuran ( aruthulness)
b) Ketelitian (precision)
c) Ketenangan (calm)
d) Temperamen yang baik(good temperate)
e) Kesabaran dan kesederhanaan (patience and medesty)
f) Kesetiaan (loyalty)
2) Kegiatan dan Tujuan Diplomasi
Kegiatan diplomasi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk
yaitu diplomasi politik, ekonomi, social dan penerangan serta
pertahanan dan keamanan. Kegiatan diplomasi meliputi:
a) menentukan tujuan dengan mempergunakan semua daya dan
tenaga untuk mencapai tujuan tersebut;
b) menyesuaikan dari kepentingan bangsa lain dengan kepentingan
nasional sesuai dengan daya dan tenaga yang ada;
c) menentukan sesuai dan tidaknya tujuan nasioanal dengan
kepentingan bangsa atau negara lain;
d) mempergunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya;
Kegiatan diplomasi merupakan hal yang sangat penting dalam
hubungan antarnegara. Kegagalan dalam melaksanakan kegiatan
diplomasi dapat membahayakan perdamaian dan ketertiban dunia.
Tujuan diplomasi adalah mengusahakan agar pihak-pihak yang
mengadakan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan rakyat masing-masing.
3) Alat Perlengkapan atau Instrumen Diplomasi

13. Alat perlengkapan atau instrument dalam melaksanakan
diplomasi ada dua, yaitu.
a) Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik ditugaskan atau ditempatkan di negara
lain. Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah di
negara yang di wakilinya
b) Departemen luar negeri
Departemen luar negeri merupakan unsur pelaksana dari seluruh
kegiatan politik luar negeri suatu negara.
b. Peranan Departemen Luar negeri
Departemen luar negeri biasanya bertempat di ibukota negara.
Departemen luar negeri merupakan pusat dari seluruh kegiatan politik
luar negeri suatu negara. Di departemen luar negeri bahan-bahan dari
berbagai sumber diolah dan dirumuskan, kemudian dinilai. Hasil penilaian
ini akan dijadikan pedoman dalam mengambil langkah-langkah yang
diperlukan.
1) Kedudukan dan Tugas Pokok Departemen Luar Negeri
Departemen luar negeri Republik Indonesiadibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden No 44 Tahun 1974, tentang Pokok-
Pokok Organisasi departemen. Departemen luar negeri adalah bagian
dari pemerintah negara yang dipimpin oleh seorang menteri dan
bertanggungjawab langsung kepada presiden.Tugas pokok
departemen luar negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas
umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan
luar negeri.
2) Tugas Umum dan Peranan Departemen Luar Negeri
Tugas umum departemen luar negeri antara lain sebagai berikut.
a) Menjaga agar pelaksanaan politik luar negeriIndonesia tidak
menyimpang dari peraturan pemerintah dan tetap berpedoman
kepada kepentingan nasional;

14. b) Menjaga nama baik, kedaulatan dan martabat
Republik Indonesia di mata internasional
Departemen luar negeri Republik Indonesiajuga mempunyai
tugas-tugas khusus yang biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga
di bawah departemen luar negeri, antara lain, yaitu:
a) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan
pembinaan serta perijinan di bidang politik dan hubungan luar
negeri sesuai dengan kebijakan menteri luar negeri. Tugas ini
dibebankan kepada Dirjen Politik Departemen Luar Negeri;
b) Mengadakan pengamanan, penerangan dan pembinaan
masyarakat Indonesia di luar negeri. Tugas ini dilaksanakan oleh
Dirjen Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri;
c) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, pembinaan
dan perijinan di bidang protocol, konsuler dan fasilitas
diplomatic. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Protokoler dan konsuler.
Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh departemen luar
negeri menyebabkan departemen ini memiliki peranan penting. Fungsi
dan peranan departemen luar negeri Indonesiadalam mengadakan
hubungan dengan negara-negara lain, antara lain, yaitu:
a) Membawakan aspirasi nasional ke tengah-tengah pergaulan
antarnegara serta melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunanyang meliputi bidang politik dan hubungan luar
negeri;
b) Membantu presiden dan melaksanakan politik luar negeri
Republik Indonesia yang bebas dan aktif dengan berorientasi
pada kepentingan nasional;
c) Melaksanakan dan membina hubungan dengan negara-negara lain,
baik hubungan yang bersifat politis maupun non politis;
d) Mengolah, merumuskan, menilai data-data dan bahan-bahan dari
berbagai sumber, kemudian menentukan langkah-langkah yang
diperlukan;serta

15. e) Bertanggungjawab atas tugas pengawasan terhadap perwakilan
diplomatic dan konsuler.
Dalam melaksanakan tugas diplomatiknya, departemen luar
negeri harus diberitahu tentang:
a) Pengangkatan anggota-anggota misi, kedatangan, pemberangkatan
dan berakhirnya tugas misi tersebut;
b) Kedatangan dan pemberangkatan orang-orang yang termasuk
anggota misi atau anggota keluarga serta berakhirnya tugas atau
keberadaan mereka;
c) Kedatangan dan pemberangkatan para pembantu yang
diperbantukan kepada pejabat diplomatic;
d) Penempatan warga negara penerima sebagai anggota misi atau
sebagai pembantu pribadi yang mempunyai hak istimewa atau hak
kekebalan.
4.1 Menjelaskan Tahap - Tahap Perjanjian Internasional
1. Pengertian Perjanjian Internasional
Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu
persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara
mengenai penetapan, penentuan, atau syarat timbal balik tentang hak dan
kewajiban masing-masing pihak.
Dalam perjanjian internasional, pihak-pihak dinyatakan secara sukarela
dan didasarkan pada persamaan kedudukan, serta kepentingan bersama,
baik di masa damai maupun perang. Pada umumnya perjanjian ditaati oleh
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena adanya adagium “Pacta Sunt
Servanda” (persetujuan antarnegara harus ditaati.
Pengertian perjanjian internasional juga dikemukakan oleh beberapa
tokoh atau ahli, antara lain:
a. Oppenheimer - Lauterpacht

16. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang
menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian.
b. G. Schwarzenberger
Perjanian internasional sebagai suatu persetujuan antara obyek-obyek
hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang
mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun
multilateral. Subyek-subyek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga
internasional juga negara-negara.
a. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat
hukum tertentu.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang termasuk perjanjian
internasional antara lain:
1) Perjanjian anta Negara-negara;
2) Perjanjian antara Negara dengan organisasi internasional, misalnya
antara Negara Amerika dengan PBB mengenai status hukum tempat
kedudukan tetap PBB di New York;
3) Perjanjian aantara organisasi internasional dengan organisasi
internasional lainnya;
b. Konferensi Wina 1969
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara
atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum
tertentu. Tegasnya perjanjian internasional mengatur perjanjian antar
negara saja selaku subyek hukum internasional
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama
tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara
tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

17. 2. Penggolongan Perjanjian Internasional
a. Penggolongan Menurut Subyeknya
1) Perjanjian antarnegara, misalnya antara negaraIndonesia dengan
negara Malaysia
2) Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya,
misalnya antara negaraIndonesia dengan ASEAN
3) Perjanjian antara sesame subyek hukum internasional lain selain
negara, misalnya antara ASEAN dengan MEE
b. Penggolongan Menurut Isinya
Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai
berikut.
1) Politis, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian;
2) Ekonomi, misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan perjanjian
perdagangan
3) Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi;
4) Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen;
5) Kesehata, misalnya karantina dan Sars
c. Penggolongan Menurut Fungsinya
1) Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu
perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat
internasional secara keseluruhan. Perjanjian ini bersifat multilateral
dan terbuka bagi pihak ketiga.
Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatik
2) Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian
yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihk-pihak yang
mengadakan perjanjian saja. Biasanya bersifat bilateral.
Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai
dwikewarganegaraan

18. d. Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan
Perjanjian
1) Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara
2) Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua
negara/ banyak negara.
e. Penggolongan Menurut Bentuknya
1) Perjanjian antar kepala negara (head of state form)
2) Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form)
3) Perjanjian antar menteri (interdepartemental form)
f. Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya
1) Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu
proses perundingan, penandatanganan. dan ratifikasi.
2) Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap,
yaitu perundingan dan penandatanganan.Biasanya digunakan kata
persetujuan atau agreement.
3. Tahap-tahap (Proses) Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses pembuatan perjanjian internasional biasanya diatur oleh konstitusi/ undang-undang
dasar atau hukum kebiasaan masing-masing negara. Oleh karena itu
dengan sendirinya tidak ada keseragaman antara negara yang satu dengan
negara yang lainnya. Berdasarkan praktek dari berbagai negara terdapat dua
macam proses pembuatan perjanjian internasional, yaitu
a. Proses yang melaui dua tahap
1) Perundingan (negotiation)
2) Penandatanganan (signature)
b. Proses yang melalui tiga tahap
1) Perundingan (negotiation)
2) Penandatanganan (signature)

19. 3) Pengesahan (ratification)
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 pasal
6, pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui tahap-tahap :
a. Penjajakan
b. Perundingan
c. Perumusan naskah
d. Penerimaan
e. Penandatanganan
Dalam Konvensi Wina tahun 1969, tentang Hukum Perjanjian
Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional
baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melakukan tahap-tahap:
a. Perundingan (negotiation)
Perundingan merupakan tahap awal proses pembuatan perjanjian
internasional, yang dimaksudkan untuk mencapai suatu kesepakatan
antara pihak-pihak melalui wakil-wakilnya yang ditunjuk untuk
m,engadakan perundingan.
Menurut tatacara yang berlaku yang dapat mewakili perundingan adalah
kepala negara, menteri luar negeri atau wakil diplomatiknya. Dapat juga
diwakili orang lain yang mendapat surat kuasa penuh (full power).
Perundingan ini dapat dilakukan dalam acara resmi maupun tidak resmi.
Cara ini sering disebut dengan istilah “corridor talk” atau “lobbying”
misalnya secara informal di waktu-waktu istirahat saling bertukar
pikiran, saling mempengaruhi dan lain-lain.
b. Penandatanganan (Signature)
Bagi traktat yang harus diratifikasi( melalui tiga tahap), penandatanganan
hanya memberikan arti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan
bersedia menerima, serta akan meneruskannya kepada pemerintah yang
berhak menolak atau menerima traktat itu. Sehingga dapat dikatakan
bahwa penandatanganan ini masih bersifat sementara dan masih harus
disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya.

20. Namun bagi perjanjian yang melalui dua tahap, setelah penandatanganan
dilakukan, perjanjian itu telah berlaku sehingga memiliki kekuatan
mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian.
Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatangan teks
perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir
memberikan suara, kecuali ditentukan lain.
c. Pengesahan (ratification)
Perkataan ratifikasi berasal dari bahasa latin ratificare(pengesahan),
sedangkan dalam bahasa Inggris sama dengan confirmation ( penegasan
/pengesahan). Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 ratifikasi adakah
perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan
persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang
sudah ditandatangani perutusannya. Pelaksanaannya tergantung pada
hukum nasional negara yang bersangkutan. Undang-Undang No 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian internasional membedakan pengertian
antara ratifikasi danpengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum
untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk
ratifikasi(ratification), aksesi(accession), penerimaan(acceptance), dan
penyetujuan(approval). Jadi menurut UU ini, ratifikasi merupakan bagian
dari pengesahan. PemerintahIndonesia akan mengesahkan suatu
perjanjian internasional sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian
internasional tersebut. Ratifikasi mempunyai dua arti pokok, yaitu:
1) Persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan
kewajiban-kewajiban internasional setelah ditandatangani.
2) Persetujuan terhadap rencana perjanjian itu agar supaya menjadi
suatu perjanjian yang berlaku bagi masing-masing negara peserta.
Tujuan ratifikasi adalah memberikan kesempatan kepada negara-negara
guna mengadakan peninjauan serta pengamatan yang seksama apakah
negaranya dapat diikat oleh perjanjian tersebut.
Adapun dasar pembenaran adanya ratifikasi antara lain:
1) Bahwa negara berhak meninjau kembali hasil perundingan perutusannya
sebelum menerima kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian
internasional yang bersangkutan.

21. 2) Negara tersebut mungkin memerlukan penyesuaian hukum nasionalnya
terhadap ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan.
Namun demikian hukum internasional tidak mewajibkan negara yang
perutusannya telah menandatangani hasil perundingan, baik menurut
hukum maupun moral untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Tidak
adanya kewajiban tersebut karena setiap negara adalah berdaulat.
Dalam pelaksanaannya, ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan
menjadi 3 sistem, yaitu;
1) Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif.
Sistem ini biasa dilakukan oleh raja-raja absolute dan pemerintahan
otoriter.
2) Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan legislative. Cara
ini jarang digunakan.
3) Sistem campuran yang dilakukan oleh badan eksekutif dan legislative (Pemerintah
dan DPR). Sistem ini paling banyak digunakan karena peranan
legislative dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses
ratifikasi suatu perjanjian internasional.
Dalam Konvensi Wina tahun 1969, pasal 24 disebutkan bahwa berlakunya
sebuah perjanjian internasional adalah sebagai berikut:
1) Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian
tersebut.
2) Pada saat peserta perjanjian mengikat diri dengan perjanjian tersebut
bila dalam naskah tidak disebutkan saat berlakunya. Persetujuan untuk
mengikat diri dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada
persetujuan mereka. Misalnya dengan penandatanganan, ratifikasi,
pernyataan turut serta (accession) ataupun pernyataan
menerima(acceptance) dan dapat juga dengan pertukaran naskah yang
telah ditandatangani.
Di Indonesia, pelaksanaan ratifikasi didasarkan pada landasan yuridis
konstitusional UUD 1945 pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:
1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

22. 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan kebutuhan keuangan negara dan mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan
persetujuan DPR.
3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan
Undang-undang.
Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000,
pengesahan perjanjian dilakukan dengan undang-undang apabila
berkenaan dengan:
1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan.
2) Perubahan batas wilayah atau penetapan batas wilayah negara
Republik Indonesia
3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
4) Pembentukan kaidah hukum baru, atau
5) Pinjaman dan atau hibah luar negeri.
Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk
seperti dimaksud dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000 dilakukan dengan
keputusan presiden.
Berikut ini beberapa contoh yang dapat dikemukakan dalam perjalanan
sejarah bangsa Indonesia.
1) Persetujuan Indonesia dengan Belanda mengenai penyerahan Irian
Barat (sekarang Irian Jaya). Karena pentingnya materi yang diatur
dalamagreement tersebut maka dianggap sama dengantreaty. Sebagai
konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk
pernyataan pendapat.
2) Persetujuan Indonesia dengan Australia mengenai garis batas wilayah
antara Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di
Jakarta 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement. Namun karena
pentingnya materi yang diatur dalamagreement tersebut maka
pemgesahannya memerlukan persetujuan DPR dan dituangkan dalam
bentuk undang-undang

23. 3) Persetujua garis batas landas kontinen antaraIndonesia dengan
Singapura tentang selat Singapura, 25 Mei 1973. Sebenarnya materi
persetujuan ini cukup penting, namun dalam pengesahannya tidak
meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk
keputusan presiden.
4. Berlakunya Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional mulai berlaku pada saat peristiwa berikut :
a. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui
oleh negara-negara perunding.
b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku
segera setelah perjanjian diikat dan dinyatakan oleh semua negara
perunding.
c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah
perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu
pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.
d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengesahan teks, pernyataan
persetujuan,suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan
tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan
masalah-masalah lain yang timbul sebelum berlakunya perjanjian itu,
berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.
Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Pemerintah
Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui
cara-cara sebagai berikut :
a. Penandatanganan;
b. Pengesahan;
c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
d. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian
internasional.
5. Pembatalan Perjanjian Internasional

24. Berdasrkan Konvensi Wina 1969 karena berbagai alasan suatu perjanjian
dapat batal, antara lain :
a. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum
nasionalnya
b. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat.
c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara
peserta lain pada waktu pembentukan perjanjian.
d. Adanya unsur penyalahgunaan/kecurangan(corruption) melalui kelicikan
atau penyuapan.
e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.
f. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
6. Berakhirnya Perjanjian Internasional
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH dalam bukunyaPengantar Hukum
Internasional mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir apabila:
a. Telah tercapainya tujuan perjanjian.
b. Masa berlakunya perjanjian internasional sudah habis.
c. Salah satu pihak peserta perjanjian internasional menghilang, atau
punahnya obyek perjanjian internasional.
d. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian.
e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan
perjanjian yang terdahulu
f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan
perjanjian sudah terpenuhi.
g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran
itu diterima pihak lain.
Berdasarkan pasal 18 UU No 24 Tahun 2000, perjanjian internasional
berakhir apabila:

25. a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam
perjanjian;
b. Tujuan perjanjian tersebut telah selesai
c. Terdapat perubahan yang mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan
perjanjian;
d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian
internasional;
e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
g. Obyek perjanjian hilang;
h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
4.1 Menganalisis Fungsi Perwakilan Diplomatik
Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas
dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini
dilakukan oleh perangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, kuasa usaha dan
atase-atase. Ketentuan mengenai perwakilan diplomatik diatur dalam UUD 1945,
pasal 13 sebagai berikut :
1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
1. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menerima duta dari negara lain ada
dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan prosedur maupun teknis
pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.
Untuk lebih jelasnya mengenai perwakilan diplomatik akan diuraikan sebagai
berikut :
1. Perwakilan Diplomatik

26. a. Pembukaan/ Pengangkatan, dan Penerimaa Perwakilan Diplomatik
Pada masa sekarang ini hampir setiap negara memiliki perwakilan diplomatik di
negara-negara lain karena perwakilan ini merupakan jalan atau cara yang
paling baik dalam mengadakan pembicaraan atau perundingan mengenai
permasalahan nasional masing-masing negara, baik masalah politik,
perdagangan, ekonomi, kebudayaan maupun bidang-bidang lain yang
menyangkut masalah masyarakat internasional.
Menurut Sir H.. Nicolson, penetapan tingkat kepala perwakilan diplomatic suatu
negara ditentukan oleh beberapa pertimbangan, seperti:
a. Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan penerima perwakilan itu.
b. Erat tidaknya hubungan antara negara yang mengadakan perhubungan
c. Besar kecilnya kepentingan antara negara yang saling berhubungan.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran
perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut:
a. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan
pembukaan atau pertukaran diplomatik. Kesepakatan tersebut
berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, dituangkan dalam bentuk
persetujuan bersama (joint agreement) dan komunikasi bersama (joint
declaration)
b. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, yaitu setiap negara
dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik
berdasarkan prinsip-prinsip hubungan yang berlaku dan prinsip timbal
balik(resiprositas).
Alur pengangkatan perwakilan diplomatic dapat digambarkan melalui
bagan berikut:
a. Tugas dan Fungsi Perwakilan Doplomatik
1) Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik, meliputi :
(a) Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala
negara dengan pemerintah asing (membawa surat resmi negaranya).

27. (b) Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara
itu dan berusaha untuk menyelesaikannya.
(c) Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.
(d) Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan
sipil, pemberian paspor, dan sebagainya.
Tugas perwakilan diplomatik, menurut Wirjono Projodikoro, SH dalam
bukunya Asas-asas Hukum Publik Internasional mencakup hal-hal berikut:
a. Representasi, artinya seorang wakil diplomatik tidak hanya bertindak di
dalam kesempatan ceremonial saja, ia juga dapat melakukan protes atau
mengadakan penyelidikan atau pertanyaan dengan negara penerima. Ia
mewakili kepentingan politik pemerintah negaranya
b. Negosiasi, merupakan bentuk hubungan antarnegara berupa perundingan
atau pembicaraan, baik dengan negara tempat ia diakreditasi maupun
dengan negara-negara lainnya. Perundingan atau pembicaraan merupakan
satu tugas diplomatik dalam mewakili negaranya. Dalam perundingan,
seorang diplomatik harus mengemukakan sikap negaranya kepada negara
penerima menyangkut kepentingan dari kedua negara. Selain itu
menyangkut juga sikap yang diambil oleh negaranya mengenai
perkembangan internasional
c. Observasi, dimaksudkan untuk menelaah dengan sangat teliti setiap
kejadian atau peristiwa yang terjadi di negara penerima yang mungkin
dapat mempengauhi kepentingan negaranya. Selanjutnya, jika dianggap
penting maka pejabat diplomatik mengirimkan laporan kepada
pemerintahnya.
d. Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan warga
negaranya yang berada di luar negeri.
e. Relationship, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan,
mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan di
antara negara pengirim dan negara penerima.
2) Fungsi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konggres Wina 1961
Dalam keputusan Kongres Wina 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan
diplomatik mencakup hal-hal berikut.

28. (a) Mewakili negara pengirim di negara penerima
(b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara
penerima di dalam batas –batas yang diperkenankan oleh hukum
internasional
(c) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
(d) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara
penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada
pemerintah negara pengirim.
(e) Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.
3) Peranan Perwakilan Diplomatik
Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang
berperan sebagai berikut :
(a) Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam
mencapai tujuan tersebut.
(b) Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional
sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.
(c) Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan
kepentingan negara lain.
(d) Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.
Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap
negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan
menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.
4) Tujuan Diadakannya Perwakilan Diplomatik
Tujuan diadakan perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut:
(a) Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika
terjadi sesuatu utusan perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah
untuk menyelesaikannya.
(b) Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara
penerima

29. (c) Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada negara
penerima.
5) Perangkat Perwakilan Diplomatik
Menurut ketetapan Konggres Wina 1815 dan Konggres Aux La Chapella
1818 (konggres Achen), pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna
membina hubungan dengan negara lain dilakukan oleh perangkat-perangkat
berikut.
a. Duta Besar Berkuasa Penuh (ambassador), adalah tingkat tertinggi
dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar
biasa. Ambassador ditempatkan pada negara yang banyak menjalin
hubungan timbale balik.
b. Duta (gerzant), adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah
dari duta besar, Dalam menyelesaikn segala persoalan kedua negara
dia harus berkonsultasi dengan pemerintah negaranya.
c. Menteri Residen, seorang menteri residen dianggap bukan wakil pribadi
kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara dan pada dasarnya
tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana dia
berugas.
d. Kuasa Usaha (charge d’Affair). Dia tidak ditempatkan oleh kepala
negara kepada kepala negara tetapi ditempatkan oleh menteri luar
negeri kepada menteri luar negeri.
e. Atase-atase, adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh.
Atase terdiri atas dua bagian, yaitu:
1). Atase Pertahanan
Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan
departemen Luar negeri dan ditempatkan di kedutaan besar negara
bersangkutan, serta diberi kedudukan sebagai seorang diplomat.
Tugasnya adalah memberikan nasehat di bidang militer dan
pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.
2). Atase Teknis
Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang
tidak berasal dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan

30. ditempatkan di salah satu kedutaan besar untuk membantu duta
besar. Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis
sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. Misalnya
Atase Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan Kebudayaan.
6) Kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatic.
Istilah yang sering digunakan berkenaan dengan asas kekebalan dan
keistimewaan diplomatic adalah“exteritoriallity” atau “extra
teritoriallity”. Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomat hampir
dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar
wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya tidak tunduk
pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.
Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatic diberikan
kekebalan dan keistimewaan, dengan maksud :
(a) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatic sebagai
wakil negara.
(b) Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.
Kekebalan perwakilan diplomatik atau inviolability (tidak dapat diganggu
gugat), yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima
dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat
diplomatik. Kekebalan diplomatik (immunity), antara lain mencakup :
(a) Pribadi pejabat diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat
kekuasaan negara penerima, hak mendapat perlindungan terhadap
gangguan dari serangan atas kebebasan dan kehormatannya, dan
kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.
(b) Kantor perwakilan (rumah kediaman), yaitu mencakup kekebalan
gedung kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan
lambing bendera. Daerah itu sering disebut daerah ekstrateritorial
(dianggap negara dari yang mewakilinya). Bila penjahat atau pencari
suaka politik yang masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan
atas permintaan pemerintah sebab para diplomat tidak memiliki hak
asylum. Hak asylum adalah hak untuk memberi kesempatan kepada
suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara
asing yang melarikan diri.

31. (c) Korespondesi diplomatik, yaitu kekebalan yang
mencakup surat menyurat, arsip, dokumen termasuk kantor diplomatik
dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan isinya).
Sedangkan keistimewaan perwakilan diplomatik dilaksanakan atas dasar
timbal balik sebagaibana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963.
Keistimewaan tersebut mencakup :
(a) Pembebasan dari membayar pajak yaitu antara lain pajak penghasilan,
kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televise, bumi dan bangunan,
rumah tangga, dan sebagainya.
(b) Pembebasan dari kwajiban pabean yaitu antara lain bea masuk, bea
keluar, bea cukai terhadap barang-barang keperluan dinas, misi
perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga, dan
sebagainya.
7) Berakhirnya Perwakilan Diplomatik
Perwakilan diplomatik dapat berakhir karena hal-hal berikut:
(a) Negara pengirim berinisiatif memanggil kembali (recall) pejabat
perwakilan diplomatiknya.Dalam hal ini pejabat perwakilan diplomatik
itu meminta ijin kepada negara penerima dan
menyerahkan suratpemanggilan (letter de rappel) Negara penerima
menjawab surat panggilan itu dengan menerbitkansurat kepercayaan .
(b) Negara penerima meminta agar pejabat perwakilan diplomatik
meninggalkan negaranya karena pejabat tersebut dinyatakan
sebagai persona nongrata ( orang yang tidak disukai) Peristiwa ini
dalam dunia diplomatik disebut mengembalikan paspor. Menurut
kebiasaan, seorang pejabat perwakilan diplomatiknya menyimpan
paspornya pada departemen luar negeri negara penerima. Apabila
pejabat perwakilan diplomatik tersebut meminta kembali paspornya,
berarti ia meninggalkan negara penerima.
(c) Tujuan perwakilan diplomatik sudah selesai.
2. Perwakilan Konsuler
Pembukaan hubungan konsuler terjadi dengan persetujuan timbal balik, baik secara
sendiri maupun tercakup dalam persetujuan pembukaan hubungan diplomatic.

32. Walaupun demikian, pemutusan hubungan diplomatic tidak otomatis berakibat
pada putusnya hubungan konsuler.
a. Fungsi Perwakilan konsuler.
Adapun fungsi perwakilan konsuler secara rinci disebut dalam pasal 5 Konvensi Wina
mengenai hubungan Konsuler dan Optimal Protokol tahun 1963 yaitu :
1) melindungi, di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara
pengirim dan warga negaranya, individu-individu, dan badan-badan hokum, di
dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional;
2) memajukan pembangunan hubungan dagang,ekonomi,kebudayaan dan ilmiah
antar kedua negara;
3) mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara
pengirim, dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin
pergi ke negara pengirim;
4) bertindak sebagai notaries dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari
macam yang sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat
administrasi, dengan syarat tidak bertentangan dengan hokum dan peraturan
dari negara penerima.
Kantor-kantor konsulat tempat bekerjanya korps perwakilan konsuler dapat berupa
:
1) Kantor Konsulat jenderal (consulate general),
2) Konsul Konsulat (consulate),
3) Kantor Wakil Konsulat (vice consulate), dan
4) Kantor Perwakilan Konsuler (consuler agency).
Sedangkan golongan kepala-kepala kantor konsuler terdiri atas :
1) Konsul Jenderal. Konsul Jenderal mengepalai kantor Konsulat Jenderal yang
dapat membawahi beberapa konsuler.
2) Konsul. Konsul mengepalai kantor konsulat yang membawahi satu daerah
kekonsulan.
Dapat saja seorang konsul diperbantukan kepada konsul jenderal atau konsul.

33. 3) Konsul Muda. Konsul Muda mengepalai kantor wakil konsulat yang ada di dalam
satu daerah kekonsulan. Dapat saja seorang konsul muda diperbantukan
kepada konsul jenderal atau konsul.
4) Agen Konsul. Agen konsul diangkat oleh Konsul Jenderal atau oleh Konsul dan
ditugaskan menangani beberapa hal tertentu yang berhubungan dengan
kekonsulan, biasanya ditempatkan di kota-kota yang termasuk kekonsulan.
b. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan.
Hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kekonsulan antara lain mencakup :
1) Bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan
menggalakkan ekspor komoditas non migas, promosi perdagangan,
mengawasi pelayanan pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.
2) Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar menukar pelajar,
mahasiswa dan lain-lain.
3) Bidang-bidang lain seperti :
Memberikan paspor dan dokumentasi perjalanan kepada warga pengirim
dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi daerah
pengirim;
Bertindak sebagai notaries dan pencatat sipil serta menyelenggarakan
fungsi administrasi lainnya;
Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan
atau badan lain di negara penerima.
Perbedaan diplomatik dan konsuler secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Korps Diplomatik Korps Konsuler
1
2
3
4
5
Memelihara kepentingan negaranya
dengan melakukan hubungan dengan
pejabat-pejabat pusat
Berhak mengadakan hubungan yang
bersifat politik
Satu negara hanya mempunyai satu
perwakilan diplomatik saja dalam
Memelihara kepentingan
negaranya dengan melaksanakan
hubungan dengan pejabat-pejabat
tingakat daerah
(setempat)
Berhak menagadakan hubungan
yang bersifat non politik

34. satu negara penerima
Mempunyai hak ekstrateritorial
(tidak tunduk pada pelaksana
kekuasaan peradialan)
Beerkedudukan di ibukota negara
Satu negara dapat mempunyai
lebih dari satu perwakilan
konsuler
Tidak mempunyai hak
ekstrateritorial (tunduk pada
pelaksanan kekuasaan peradilan)
Berkedudukan di kota-kota
tertentu
4.1 Menkaji Peranan Organisasi Internasional ( ASEAN, AA, PBB ) dalam
Meningkatkan Hubungan Internasional
Dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara, bayak sekali
organisasi yang diadakan oleh beberapa negara. Bahkan saat ini organisasi
internasional dapat dikatakan telah menjadi lembaga hukum. Menurut
perkembangannya, organisasi internasional timbul pada tahun 1815 dan menjadi
lembaga hukum internasional sejak konggres Wina. Pada tahun 1920 didirikanlah
LBB yang benar-benar merupakan organisasi internasional dan anggota-anggotanya
sanggup menjamin suatu perdamaian dunia. Tetapi jaminan itu tidak
berhasil, karena pada 1945 meletus Perang Dunia II.
Organisasi Internasional secara sederhamna dapat dimaknai sebagai badan hukum
yang didirikan oleh dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki
kepentingan dan tujuan yang sama.
Sedang Clive Archer (1983) mendefinisikan organisasi internasional adalah sebagai
struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara
anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara
berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.
Dibawah ini akan kami uraikan beberapa organisasi internasional sebagai berikut :
1. ASEAN ( Association of South East Asia Nations)
a. Sejarah Singkat ASEAN
ASEAN adalah bentuk kerjasama regional di antara negara-negara di wilayah
Asia Tenggara. Anggotanya
meliputiIndonesia, Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Brunai
Darussalam ( 7 januari

35. 1984), Vietnam (1995),Laos (1997), Myanmar (1997), dan Kamboja ( 30
April 1999).
Sebelum ASEAN berdiri di Asia Tenggara telah ada organisasi regional
ASA (Association of South East Asia) yang berdiri pada tanggal 31 Juli
1961 di Bangkok, oleh Malaysia, Philipina dan Muang Thai. Pada tanggal 18
Agustus 1967 negara anggota ASA dengan Indonesia dan Singapura,
menetapkan persetujuan untuk memperluas keanggotaan ASA dengan
sebuah nama baru yaitu, ASEAN.
Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN,
oleh 5 menteri luar negeri negara ASEAN, pada tanggal 8 Agustrus 1967
. Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) itu
adalah:
a. H. Adam Malik; Menteri Presidium Urusan Politik / Menteri Luar
Negeri Indonesia.
b. Tun Abdul Razak; Pejabat Perdana Menteri Malaysia.
c. S. Rajaratman; Menteri Luar Negeri Singapura.
d. Narsisco Ramos; Menteri Luar Negeri Filipina.
e. Thanat Khoman; Menteri Luar Negeri Thailand
Sejarah pembentukan ASEAN didasarkan pada kepentingan bersama
dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, factor internal, dan eksternal.
1) Faktor internal, yaitu tekad bersatu untuk memperjuangkan
kepentingan bersama dan sama-sama sebagai bekas negara jajahan
barat;
2) Faktor eksternal, yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC ingin
mendominasi Asia Tenggara.
Dalam perkembangan selanjutnya keanggotaan ASEAN bertambah satu
persatu seiring dengan perkembangan jaman diantaranya :
Brunai Darussalam, tanggal 8 Januari 1984;
Vietnam, tanggal 28 Juli 1995;
Laos dan Myanmar, tanggal 23 Juli 1997;

36. Kamboja, tanggal 30 April 1999.
Dengan demikian sampai saat ini ASEAN beranggotakan semua negara di
Asia Tenggara kecuali Timor Leste dan Papua Nugini.
b. Asas ASEAN
ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara
menganut asas keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi
kesempatan kerjasama kepada negara-negara lain di kawasan Asia
Tenggara, seperti Timor Leste dan Papua Nugini.
c. Dasar ASEAN
Pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal berikut.
1) Saling menghormati terhadap kemerdekaan, integritas territorial dan
identitas semua bangsa.
2) Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas
dari turut campur subversi serta intervensi dari luar.
3) Tidak saling turut campur urusan dalam negeri negara masing-masing.
4) Penyelesaian persengketaan dan pertengkaran secara damai.
5) Tidak mempergunakan ancaman atau penggunaan kekuatan.
6) Menjalankan kerjasama secara aktif.
d. Tujuan ASEAN
1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan
pengembangan kebudayaan di Asiatenggara.
2) Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menaati
keadilan tata hukum dalam hubungan antara negara-negara
Asia tenggara serta berpegang teguh pada asas-asas Piagam
PBB.
3) Memajukan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial budaya,
teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
4) Saling memberi bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian.

37. 5) Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan jasa dan
meningkatkan taraf hidup.
6) Memajukan studi tentang Asia Tenggara.
7) Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi
internasional dan regional lain, yang sama tujuannya dengan
tujuan ASEAN.
e. Struktur ASEAN
Untuk memperlancar tugas dan tujuan ASEAN, dibentuklah struktur
organisasi sebagai berikut :
1. Sebelum KTT di Bali 1976
a). ASEAN Ministerial Meeting (Sidang TahunanPara Menteri)
b). Standing Committee (Badan yang bersidang di antara dua siding
menlu negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang
memerlukan keputusan para menteri.)
c). Komite-komite tetap dan komite-komite khusus.
d). Sekretariat nasioanal ASEAN pada setiap ibukota negara-negara
anggota ASEAN.
2. Setelah KTT di Bali 1976
Dalam KTT kedua di Kuala Lumpur pada tahun 1977, peserta KTT telah
menyepakati dan mengesahkan struktur organisasi ASEAN sebagai
berikut :
a) Pertemuan para Kepala pemerintahan (summit meeting) merupakan
kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. Pertemuan Tingkat Tinggi
(KTT) ini adalah apabila perlu untuk memberikan pengarahan
kepada ASEAN.
b) Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri (Annual Ministerial
Meeting).
Peranan dan tanggung jawab siding ini adalah perumusan garis
kebijaksanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN sesuai
dengan Deklarasi Bangkok.

38. c) Sidang Para menteri Ekonomi
Sidang ini diselenggarakan satu tahun 2 kali, yamg tugasnya selain
merumuskan kebijaksanaan –kebijaksanaan dan koordinasi yang
khusus, yang menyangkut kerjasama yang ada di bawahnya.
d) Sidang Para menteri lainnya / Non ekonomi
Sidang ini merumuskan kebijaksanaan –kebijaksanaan yang
menyangkut bidangnya masing-masing, seperti pendidikan,
kesehatan, sosial budaya, penerangan, perburuhan, ilmu
pengetahuan dan teknologi.
b) Standing Committee
Badan ini tugasnya membuat keputusan-keputusan dan
menjalankan tugas-tugas perhimpunan di antara dua buah siding
tahunan menteri luar negeri.
c) Komite-komite ASEAN
Dalam KTT ini disetujui pula bahwa tempat Sekretariat ASEAN di
Jakarta. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh sekretaris jendral atas
dasar pengangkatan oleh para Menlu ASEAN secara bergilir.
Sekretaris jendral ASEAN mempunyai masa jabatan dua tahun. Dia
dibantu staf regional dan staf nasional.
2. Konferensi ASIA AFRIKA
a. Latar Belakang KAA
Setelah sepuluh tahun berakhirnya Perang Dunia II, usaha PBB dalam
menegakkan perdamaian dunia belum berhasil secara memuaskan.
Sementara itu, rakyat-rakyat di Asia Afrika terus bergolak untuk
membebaskan diri dalam mencapai kemerdekaan. Di pihak
lain, Indonesia juga mengalami revolusi fisik sejak tahun 1945-1950.
Indonesia, sebagai salah satu Negara yang baru saja merdeka
mengajukan gagasan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika.
Gagasan ini diajukan dalam Konferensi Kolombo di Sri Lanka Ternyata
gagasan ini mendapat sambutan dari perdana menteri negara-negara yang
hadir. Konferensi Kolombo ini dihadiri oleh limanegara, yaitu:

39. 1) Indonesia diwakili oleh PM Ali Sastroamidjojo;
2) India diwakili oleh PM Pandit J Nehru
3) Pakistan diwakili oleh PM Muh Ali
4) Myanmar diwakili oleh PM Unu
5) Srilanka diwakili oleh PM Sir John Kotelawala
Secara lebih rinci gagasan lahirnya KAA di Bandung dapat diuraikan
sebagai berikut :
1) Tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo
(Indonesia) di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara mengusulkan
perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika bagi
perdamaian dunia.
2) Tanggal 25 April – 2 Mei 1954 berlangsung Persidangan Kolombo di
Srilangka. Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin
dari India,Pakistan, Burma (sekarang Myanmar) danIndonesia. Dalam
konferensi ini Indonesiamemberikan usulan perlu adanya Konferensi
Asia Afrika.
3) Tanggal 28-29 Desember 1954, Untuk mematangkan gagasan masalah
persidangan Asia-Afrika, diadakan persidangan Bogor. Dalam
persidangan ini dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan,
serta siapa saja yang akan diundang.
4) Tanggal 18-24 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di
Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden
Soekarno dan diketuai oleh PM Ali Sastroamidjojo. Hasil dari
persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan nama
Dasasila Bandung.
b. Tujuan KAA
Tujuan konferensi ini adalah :
a. Meningkatkan kemauan baik dan kerjasama antara bangsa Asia Afrika,
serta untuk menjajagi dan melanjutkan baik kepentingan timbal balik
maupun kepentingan bersama

40. b. Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam
hubungannya dengan negara-negara peserta,
c. Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus yang
menyangkut rakyat Asia-Afrika, dalam hal ini menyangkut kedaulatan
nasional, rasialisme, dan kolonialisme,
d. Meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan
sumbangan yang dapat diberikan dalam peningkatan perdamaian dunia
dan kerjasama internasional.
Konferensi Asia-Afrika menghasilkan prinsip-prinsip yang dikenal
dengan “DASASILA BANDUNG” (Bandung Declaration) yang kemudian
menjadi dasar-dasar hubungan antar bangsa negara-negara Asia Afrika.
Isi dari Dasasila Bandung adalah:
a. menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas
yang termuat dalam Piagam PBB;
b. menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa;
c. mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik besar
maupun kecil;
d. tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam
negeri negara lain;
e. menghormati tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara
sendiri maupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB;
f. tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk
bertindak bagi kepentingan khusus, tidak melakukan tekanan terhadap
negara lain;
g. tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan
kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik
suatu negara;
h. menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai;
i. memajukan kepentingan bersama dan kerjasama;
j. menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

41. Konferensi Asia Afrika di Bandung juga melahirkan
semangat Bandung di antara anggota-anggotanya. Semangat Bandung
adalah perdamaian, kemerdekaan, hidup berdampingan secara damai,
kerjasama internasional untuk kepentingan bersama, dan perdamaian.
Menurut peserta konferensi, kemerdekaan dan perdamaian saling
bergantung satu sama lain .
c. Arti Penting KAA
Konferensi Asia-Afrika di bandung tahun 1955, mempunyai arti yang
sangat penting bagi perkembangana kehidupan bangsa Asia – Afrika
khususnya ataupuin dunia internasional pada
umumnya.Dasasila bandung menjadi sangat terkenal dan merupakan suatu
asas yang dapat diterima dan digunakan dalam menyelesaikan masalah
penting dunia sesuai dengan piagam PBB.
Arti penting Konferensi Asia-Afrika ada;lah sebagai berikut ;
1) Perjuangan bangsa Asia – Afrika seperti yang tercantum dalam
Deklarasi Bandung ternyata sampai sekarang masih relevan.
Pelaksanaannya selalu ditingkatkan untuk menggalang solidaritas
didalam melawan imperialisme.
2) Konferensi Asia-Afrika mengilhami berdirinya Gerakan Non Blok yang
anggotanya tidak hanya bangsa Asia-Afrika, tetapi dalam wilayah yang
lebih luas, yaitu dunia internasional.
Konferensi Asia-Afrika juga berpengaruh besar terhadap solidaritas
perjuangan kemerdekaan Asia- Afrika. Konferensi ini menjadi pendorong
yang kuat bagi kebangkitan semangat kebebasan dan kemerdekaan bangsa-bangsa
di Asia- Afrika. Fakta membuktikan dalam jangka waktu lima tahun
negara-negara merdeka mulai bermunculan dikawasan wilayah Asia-Afrika,
seperti Maroko, Ghana, Guyana, Senegal, Somalia dan lain-lainnnya.
Di samping itu KAA juga berpengaruh besar terhadap dunia, seperti :
1) Ketegangan dunia semakin mereda
2) Amerika serikat dan Australia berusaha menghapuskan rasdiskriminasi
di negaranya

42. 3) Munculnya organisasi gerakan Non Blok yang bertujuan meredakan
perselisihan paham dari Blok Amerika dan Blok Uni Soviet
Manfaat Konferensi Asia Afrika bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika
adalah sebagai berikut :
1) Merupakan titik kulminasi dari solidaritas di kalangannya.
2) Awal kerja sama baru dan pemberian dukungan yang lebih tegas
terhadap perjuangan kemerdekaan.
Sedangkan manfaat konferensi Asia-Afrika bagiIndonesia adalah
membawa keuntungan yang nyata seperti berikut :
1) Ditandatangani persetujuan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan
RRC. Seorang yang memegang dwi kewarganegaraan harus memilih
salah satu, yaitu menjadi warga negara Indonesia atau RRC. Warga
negara yang tidak memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya.
2) Memperoleh dukungan berupa putusan KonferensiAsia-Afrika mengenai
perjuangan merebut Irian Barat.
3. PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa)
a. Sejarah Singkat PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional
yang anggoanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk
untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional,
lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Tahun 1915, AS berhasil menuangkan suatu konsep yang dirumuskan
oleh beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukan “liga” dengan
tujuan untuk menghindarkan ancaman peperangan. Konferensi
berpendapat bahwa melalui organisasi internasional dapat dijamin
perdamaian internasional.
Atas usul Presiden AS, Woodrow Wilson pada tanggal 10 Januari 1920,
dibentuk suatu organisasi internasional yang diberi nama Liga bangsa-
Bangsa (league of nations). Tujuan dari Liga bangsa-Bangsa ini adalah
mempertahankan perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama
internasional.

43. Tugas dari Liga Bangsa-Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secara
damai, sehingga peperangan dapat dicegah. Ada beberapa hasil dari Liga
bangsa-bangsa, misalnya : Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kallog
Briand (1928)
Akan tetapi, LBB tidak mampu menciptakan perdamaian dunia. Perang
Dunia II meletus. Hal ini terjadi karena munculnya kekuasaan kaum
NAZI di bawah pimpinan HITLER (Jerman), dan kaum Fasis
dipimpin Mussolini dari Italia, serta imperialis Jepang yang sudah
mengkhianati isi Liga bangsa-Bangsa.
Pada saat perang dunia II berkecamuk, sangat dibutuhkan organisasi
dunia untuk mengadakan kerjasama antar bangsa untuk mengatasi
kerusuhan yang melanda dunia. Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt
dan PM Inggris Winston Churchill, telah mengadakan pertemuan yang
mengahasilkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang isinya sebagai
berikut :
1) Tidak melakukan perluasan wilayah diantar sesamanya
2) Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan
dan menentukan nasib sendiri
3) Mengakui hak semua negara untuk turut serta dalam perdaganagan
dunia
4) Mengusahakan terbentuknya perdamaian dunia, dimana setiap bangsa
berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup bebas dari rasa takut
dankemiskinan
5) Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai
Pokok-Pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar
konferensi-konferensi internasional dalam penyelesaian perang dunia
kedua dan menuju pembentukan PBB. Beberap pertemuan sebelum
terbentuknya PBB, antara lain adalah sebagai berikut ;
1) Tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan deklarasi Moskow
tentang keamanan umum yang ditandatangani oleh Inggris, USA,
Rusia, Cina yang mengakui pentingnya organisasi internasional
perdamaian dunia

44. 2) Tanggal 21 Agustus 1944, di Washington DC, dilangsungkan
konferensi Dumbarton Oaks(Dumbarton Oaks Conference) yang
diikuti oleh 39 negara yang membahas tentang rencana mendirikan
PBB
3) Pada pertemuan Dumbarton Oaks, Washington DC, tanggal 21 Agustus
- 7 Oktober 1945, dipersiapkan Piagam PBB.
4) Piagam PBB ditandatangani di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945 dan
mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945. Penandatanganan piagam itu
diikuti oleh 50 negara, yaitu 47 negara penandatangan“Declarations
of united nations” ditambah dengan negara Ukraina, Belorusia dan
Argentina. Kelima puluh negara penandatangan tersebut dikenal
sebagai negara pendiri (original members). Tanggal inilah yang
menjadi hari kelahiran PBB.
Piagam PBB terdiri dari hal-hal berikut :
I. Mukadimah (4 alinia)
II. Batang Tubuh 19 Bab dan 111 pasal.
Isinya memuat tujuan, asas, alat perlengkapan PBB, badan khusus,
tugas dan kewajiaban alat perlengkapan serta keanggotaan PBB.
Negara Indonesia masuk pertama kali menjadi anggota PBB pada
tanggal 28 September 1950, dan keluar pada tanggal 7 Januari 1965
dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.
b. Tujuan Organisasi PBB
Tujuan PBB yang terdapat dalam pasal 1 Piagam PBB adalah sebagai berikut ;
1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
2) Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan internasional;
3) Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha
internasional dalam bidang ekonomi, social budaya dan hak asasi;
4) Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan
bersama cita-cita di atas.
c. Asas Organisasi PBB

45. Asas-asas PBB yang terdapat dalam pasal 2 Piagam PBB adalah sebagai
berikut :
1) Susunan PBB berdasarkan persamaan kedaulatandari semua anggota;
2) Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban
mereka sebagaimana tercantum dalam piagam PBB;
3) Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan
interna sional dengan jalan damai tanpa membahayakan
perdamaian, keamanan dan keadilan;
4) Dalam hubungan – hubungan internasional semua anggota harus
menjauhi penggunaan ancaman kekerasan terhadap negara lain.
d. Struktur Organisasi PBB
Konferensi San Fransisco, menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan
Struktur Organisasi PBB, yaitu :
1) Majelis Umum (General Assembly)
2) Dewan Keamanan (Security Council)
3) Dewan ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
4) Dewa perwalian (Trusteeship Council),
5) Mahkamah internasional (International Court of Justice ), dan
6) Sekretariat (Secretariay)
1) Majelis Umum (General Asembly )
Majelis Umum atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam
badan utama PBB. Majelis ini terdiri atas anggota dari seluruh negara
anggota PBB dan bertemu setiap tahun di bawah pimpinan seorang
Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan
pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Hall Tengah
Westminster di London dan anggotanya wakil dari 51 negara.
Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam Sidang
Umum, tetapi hanya berhak mengeluarkan satu suara. Dalam setiap
sidang PBB, Majelis Umum memilih seorang ketua. Sidang Umum

46. mempunyai kekuasaan untuk mengatur organisasi dan administrasi
PBB, kecuali masalah yang sedang diselesaikan Dewan Keamanan,.
Bahasa resmi yang digunakan antara lain : Bahasa Inggris, Perancis,
Rusia, Spanyol, dan Cina.
Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, sebagai berikut ;
a. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional.
b. Berhubungan dengan kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan,
kesehatan danperikemanusiaan.
c. Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang
belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah
strategis
d. Berhubungan dengan keuangan
e. Penetapan keanggotaan
f. Mengadakan perubahan piagam
g. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan
Sosial, Dewan Perwakilan, Hakim Mahkamah internasional, dan
sebagainya
2) Dewan Keamanan (Security Council)
Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah
menjaga perdamaian dan keamanan antarnegara. Sedangkan badan
PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para
anggota. Dewan keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil
keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam
PBB.
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya tanggal 17 Januari
1946 di Church House, Londondan keputusan yang mereka tetapkan
disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan terdiri : 5 anggota tetap yang mempunyai hak
veto, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis dan
Cina ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa
2 tahun oleh Majelis Umum. Hak Veto adalah hak untuk membatalkan

47. keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan
PBB. Hak Veto sampai sekarang hanya dimiliki oleh negara-negara
anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Dewan keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan
suatu hal atau masalah yang dianggap mengganggu perdamaian,
mengancam perdamaian, atau tindakan agresif. Dewan Keamanan
diberikan wewenang untuk melakukan tindakan segera guna menjaga
ketertiban dan kemanan dunia.
3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Councilatau
ECOSOC)
ECOSOC beranggotakan 54 negara, dipilih oleh Sidang Umum
untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam 1 tahun.
Tugas ECOSOC sebagai berikut ;
a. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi, dan
sosial yang digariskan oleh PBB
b. Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik
c. Memupuk hak asasi manusia
d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan
konsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum kepada mereka
dan anggota PBB
4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
Dewan Perwalian merupakan lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka
untuk mendorong dan membantu mengusahakan kemajuan penduduk
daerah perwalian untuk mencapai kemerdekaannya.
Dewan ini terdiri dari :
a) Anggota yang menguasai daerah perwalian
b) Anggota tetap dewan Keamanan
c) Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun oleh Sidang
Umum

48. Fungsi Dewan Perwalian
a. Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara
untuk mencapai kemerdekaan sendiri
b. Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia
c. Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB
Piagam PBB menyebutkan bahwa kolonialisme harus dihapuskan. Oleh
karena itu, daerah yang belum merdeka diusahakan oleh Dewan
Perwalian untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada umumnya
sekarang daerah-daerah perwalian itu sudah merdeka.
5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan PBB yang
berkedudukan di Den Hag (Belanda). Anggotanya terdiri atas ahli
hukum dari berbagai negara anggota PBB. Masa jabatannya adalah 9
tahun, sedangkan tugasnya adalah memberikan saran dan pendapat
kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum bila diminta.
Mahkamah Agung Internasional merupakan Mahkamah Pengadilan
Tertinggi di seluruh dunia. Mahkamah Internasional terdiri atas 15
orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya
dalam hukum. Semua anggota PBB adalah Piagam Mahkamah
Internasional.
Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman
pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan
kebiasaan internasional) sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan
Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir walaupun
dapat dimintakan banding.
Tugas pokok Mahkamah Internasional adalah mencakup hal-hal berikut
:
a. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota
PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional;
b. Memberi pendaat kepada Majelis Umum tentang penyelesaian
sengketa antara negara-negara anggota PBB;

49. c. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah
satu pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional;
d. Memberi nasehat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum
dan Dewan Keamanan.
6) Sekretariat (Secretariat)
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama PBB dan dikepalai oleh
seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staf pembantu
pemerintah sedunia.
Sekretariat Terdiri atas :
a. Sekretaris jenderal, dipilih oleh Sidang Umum atas usul Dewan
keamanan dan dapat dipilih kembali. Biasanya, Sekretaris Jendral
berasal dari negara yang tidak terlibat dalam politik besar
b. Sekretaris Jenderal Pembantu, sebanyak 8 sekretaris pembantu
yang mengepalai satu departemen., yaitu:
1) Sekretaris Jendera pambantu urusan Dewan keamanan.
2) Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi.
3) Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan Penerangan
untuk daerah yang belum merdeka.
4) Sekretaris Jenderal pembantu urusan Sosial.
5) Sekretaris Jenderal untuk pembantu urusa hukum.
6) Sekretaris jenderal pembantu unutk urusan Penerangan.
7) Sekretaris Jenderal pembantu urusan koperasi dan Pelayanan
Umum.
8) Sekretaris Jenderal pembantu urusan Tata Usaha dan
keuangan.
Tanggung jawab sekretaris jenderal pembantu adalah sebagai berikut:
a. Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan
pertemuan yang akan diadakan oleh majelis Umum dan badan-badan
utama lain.

50. b. Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB
dengan sebaik-baiknya.