1. Sistem Pemerintahan
Indonesia
D
I
S
u
s
oleh :
u
n

2. PENGERTIAN
PEMERINTAHAN
b. Dalam arti sempit :
a. Dalam arti luas : Pemerintahan adalah perbuatan
Pemerintahan adalah memerintah yang dilakukan
perbuatan memerintah yang oleh badan eksekutif beserta
dilakukan oleh badan jajarannya dalam mencapai
legislatif, eksekutif, dan tujuan negara.
yudikatif di suatu negara
dalam mencapai tujuan
negara.
next

3. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia
pemerintahan berarti :
 Proses, cara, perbuatan memerintah.
 Segala urusan yang dilakukan negara
dalam menyelenggarakan kesejahteraan
rakyat dan kepentingan negara
next

4. BENTUK PEMERINTAHAN KLASIK
a. Ajaran Plato ada 5 bentuk
pemerintahan :
1. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
dipegang oleh kaum endekiawan sesuai dengan pikiran
keadilan.
next

5. 2. Timokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang dipegang
oleh orang-orang yang ingin
mencapai kemasyhuran dan
kehormatan.
3. Oligarki adalah bentuk
pemerintahan yang dipegang
oleh golongan hartawan.
next

6. next

7. b. Ajaran Aristoteles ada 6 bentuk
pemerintahan :
1. Monarki adalah bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh satu orang demi
kepentingan umum.
2. Tirani adalah bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh seorang demi
kepentingan pribadi.
next

8. next

9. 5. Politeia adalh bentuk Pemerintahan
yang dipegang oleh seluruh rakyat untuk
kepentingan umum.
6. Demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang dipegang oleh orang-
orang tertentu demi kepentingan
sebagian orang.
next

10. c. Ajaran POLYBIOS yanitu dikenal denagn teori siklus Polybios, yang
dapat digambarkan sbb :
MONARKI adalah bentuk pemerintahan
yang pada mulanya kekuasaannya atas
nama rakyat dengan baik dan dipercaya
tapi dalam perkembangannya penguasa
(Raja) tidak lagi menjalankan
pemerintahan untuk kepentingan umum
tapi menindas rakyat dan sewenang-
wenang, maka bentuk ONARKI bergeser
menjadi TIRANI
next

11. Dalam situasi pemerintahan TIRANI muncullah
perlawanan dari kaum bangsawan dan pemerintahan
diambil alih kaum bangsawan yang memperhatikan
kepentingan umum, maka pemerintahan TIRANI
bergeser menjadi ARISTOKRASI.
ARISTOKRASI yang semula memperhatikan kepentingan
umum tidak lagi menjalankan keadilan tapi hanya
mementingkan diri dan kelompoknya sehingga
pemerintahan ARISTOKRASI bergeser ke OLIGARKI.
next

12. Dalam pemerintahan OLIGARKI yang tidak memiliki
keadilan, maka rakyat mengambil alih kekuasan untuk
memperbaiki nasibnya. Rakyat menjalankan kekuasaan
negara demi kepentingan rakyat, maka pemerintahan
OLIGARKI bergeser ke DEMOKRASI.
Pemerintahan DEMOKRASI yang awalnya baik, lama
kelamaan banyak diwarnai kekacauan , KKN, kebobrokan
dan hukum sulit ditegakkan sehingga pemerintahan
DEMOKRASI ini berpindah ke pemerintahan OKHLOKRASI.
next

13. Dari pemerintahan OKHLOKRASI ini muncul seorang
yang berani dan kuat yang dengan kekerasan dapat
memegang pemerintahan, maka pemerintahan
OKHLOKRASI bergeser ke pemerintahan OLIGARKI
kembali.
Dengan demikian menurut POLYBIOS antara
pemerintahan yang satu dengan lainnya memiliki
hubungan kausal (sebab dan akibat).
next

14. BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI (KERAJAAN)
Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan sebagai
berikut:
1. Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan suatu
negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau
kaisar yang kekuasaannya tidak terbatas. Raja
merangkap merangkap sebagai penguasa legislatif,
eksekutif dan yudikatif yang disatukan dalam
perbuatannya. Raja adalah Undang-undang itu sendiri.
Contoh: Prancis di masa Raja Louis XIV semboyannya L’
etat C’est Moi (negara adalah aku).
next

15. 2. Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan suatu
negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaanya
dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).terjadinya
monarki konstitusional ada 2 cara :
a. Datang dari raja sendiri karena ia takut dikudeta. Contoh:
Jepang dengan hak octroi.
b. Karena adanya revolusi rakyat kepada raja. Contoh
Inggris yang melahirkan Bill of Rights I tahun 1689,
yordania, Denmark, Arab Saudi dan Brunai Darussalam
next

16. 3. Monarki Parlementer adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang
dikepalai oleh seorang raja dengan sistem parlemen (DPR) sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki perlementer kekuasaan
eksekutif dipegang oleh Kabinet (Perdana Menteri) yang bertanggung jawab
kepada parlemen. Fungsi raja sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) dan
tidak dapat diganggu gugat. Contoh: Inggris, Belanda, dan Malaysia
next

17. BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK
Bentuk pemerintahan republik dapat
dibedakan sebagai berikut :
1. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator
tanpa ada pembatasan kekuasaan. Parlemen kurang
berfungsi, konstitusi diabaikan untuk legitimasi
kekuasaan.
next

18. 2. Republik Konstitusional, presiden memegang kekuasaan sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi,
pengawasan efektif dilakukan oleh parlemen.
3. Republik Parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala
negara, tapi presiden tidak dapat diganggu gugat. Kepala pemerintahan
dipegang oleh Perdana Menteri yyang bertanggung jawab kepada
parlemen. Kekuasan legislatif lebih tinggi dari kekuasaan eksekutif.
next

19. JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN
1. Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sistem pemerintahan dimna
parlemen atau badan legislatif memiliki peran penting dalam
pemerintahan.
Ciri-ciri atau karakteristik pemerintahan parlementer sebagai berikut :
a. Raja, ratu atau presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasan
pemerintahan.
b. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
c. Parlemen adalah satu-satunya lembaga yang anggotanya dipilih langsung
rakyat melalui pemilihan Umum.
next

20. d. Eksekutif adalah kabinet bertanggung jawab kepada legislatif atau
parlemen.
e. Bila parlemen mengeluarkan mosi tak percaya kepada menteri tertentu
atau seluruh menteri maka kabinet harus menyerahkan mandatnya
kepada kepala negara.
f. Dalam sistem dua partai yang ditunjuk membentuk kabinet segali gus
sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik pemenang pemilu.
g. Dalam sistem banyak partai formatur kabinet membentuk kabinet
secara koalisi dan mendapat kepercayaan parlemen.
h. Bila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen maka kepala
negara menganggap kabinet yang benar maka parlemen dibubarkan oleh
kepala negara.
next

21. 2. Sistem pemerintahan Presidensial, adalah keseluruhan hubungan
kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasan negara, disini
presiden adalah kunci dalam pengelolaan kekuasaan menjalankan
pemerintahan negara.
Ciri-ciri atau karakteristik sistem pemerintahan Presidensial
sebagai berikut :
 Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.
 Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada parleme
 Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
 Menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen
 Menteri bertanggung jawab kepada presiden
 Masa jabatan mebteri tergantung pada keprcayaan
presiden.
 Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan
sistem check and balances.