1. Dokumen menjelaskan tentang konsep moneter dan fiskal seperti jumlah uang beredar, neraca pembayaran internasional, kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. 2. Kebijakan moneter bertujuan mencapai stabilitas harga sedangkan kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui instrumen seperti pajak. 3. Terdapat berbagai jenis anggaran seperti defisit, surplus, dan

1. MONETER & FISKAL

2. JUMLAH UANG BEREDAR
•Uang dalam Arti Sempit ( Narrow Money )
„Uang Kartal‟ dan „Uang Giral‟ yang dikuasai oleh masyarakat dan siap dibelanjakan.
- „Uang Kartal‟ merupakan uang tunai ( logam dan kertas) yang dikeluarkan pemerintah ( BI ) yang berada ditangan masyarakat untuk digunakan.
- „Uang Giral‟ merupakan selurah saldo rekening koran
( giro ) milik masyarakat yang ada di bank-bank umum.
Ms = Uang beredar
K = Uang Kartal ( currency )
L = Uang Giral ( demand deposit )
Ms = K + D

3. •Uang dalam arti luas ( Quasi Money )
- Uang milik masyarakat yang disimpan di bank dalam bentuk deposito berjangka ( time deposit ) atau tabungan.
- deposito berjangka dan tabungan disebut juga „Quasi Money‟ atau „Near Money‟
- Jumlah uang beredar = Narrow Money + Quasi Money
Ms = Jumlah uang beredar
K = Uang Kartal
L = Uang Giral
T = Deposito berjangka
Ms = K + L + T

4. Uang Inti (Reserve Money)
Proses penciptaan uang beredar berawal dari timbulnya uang inti (reserve money), uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah (bank sentral) ditambah saldo rekening koran milik bank-bank (atau masyarakat) pada bank sentral. Uang inti bisa pula dilihat sebagai penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank (bank reserve).
Jumlah uang inti di masyarakat meningkat karena tiga sebab- sebab;
Surplus neraca pembayaran,
Defisit APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru,
Kenaikan kredit bank sentral kepada bank-bank dan kepada lembaga-lembaga lain. Keadaan sebaliknya menyebabkan kondisi jumlah uang inti berkurang.
Dalam proses penciptaan uang, bagian dari uang inti yang dipegang oleh masyarakat umum langsung menjadi uang kartal, sedangkan sisanya yang dipegang oleh bank-bank umum sebagai cadangan bank kemudian “melipatkan diri” menjadi uang giral.

5. Money Multiflier Process
.
Uang Inti (reserve money )
Uang yang dikeluarkan oleh
Bank Sentral (Pemerintah)
Saldo Rekening Koran (Giro)
Pada Bank Sentral
Di Masyarakat Umum
Di Bank Umum
Milik Bank-Bank
Uang Kartal
+
Cadangan Bank
Sebagai Jaminan
Rekening Giro pada Bank
Milik Masyarakat
Jumlah Uang Beredar (JUB)
+

6. NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
•Pengertian
Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu.
- Pengertian penduduk, meliputi : Orang perorangan / individu, Badan Hukum, Pemerintah.
- Yang termasuk dalam neraca perdagangan internasional hanyalah transaksi ekonomi internasional saja.
- Harus dibedakan : transaksi debet / kredit. Transaksi yang sedang berjalan / transaksi kapital.

7. 7
 Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi
makro.
 Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai
kemakmuran masyarakat (social welfare)
KEBIJAKAN
EKONOMI MAKRO:
KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEBIJAKAN TENAGA KERJA
KEBIJAKAN LAINNYA
TUJUAN AKHIR:
SOCIAL
WELFARE
Kebijakan Moneter di Indonesia

8. 8
Peran penting dari kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi;
 Mempengaruhi :
a. stabilitas harga
b. pertumbuhan ekonomi
c. perluasan kesempatan kerja
d. keseimbangan neraca pembayaran
 (a) – (d) menjadi sasaran akhir (objectives / final targets) kebijakan moneter
.
Kebijakan Moneter di Indonesia

9. 9
Kebijakan Moneter dengan Sasaran Tunggal
Sejalan dengan perkembangan ekonomi di dunia, Indonesia menganut hal yang sama dengan menetapkan stabilisasi harga sebagai sasaran tunggal sebagaimana tercermin dalam Undang- Undang Bank Indonesia yang baru (UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia – diamandemen UU No. 3 tahun 2004).
Tujuan Bank Indonesia adalah:
“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” (Ps. 7)
3 Pilar pencapaian tujuan
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas: (Ps. 8)
a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
c. Mangatur dan mengawasi Bank
Kebijakan Moneter di Indonesia

10. 10
Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa
Tujuan Kebijakan Nilai tukar dan Devisa
•Mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan
•Mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter
Wewenang BI atas Cadangan Devisa
•Pengelolaan Cadangan Devisa
•Pengembangan Pasar Valuta Asing
•Pengelolaan Nilai Tukar
Sistem Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa diatur dalam UU No. 24 24 tahun 1999 – tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

11. 11
Sejarah Sistem Nilai Tukar
Sistem Nilai Tukar Tetap
(1971 – Maret 1983)
Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali scr ketat
(April 1983 – Sep 1986)
Sistem Nilai Tukar Mengambang bebas
(14 Agustus 1997)
Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai “anchor”. Dalam sistem ini, excess demand dan supply akan dipenuhi/ diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi.
Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur “managed” dari bank Sentral melalui intervensi.
Nilai tukar dibiarkan bebas, tergantung pada mekanisme pasar.
Sistem Nilai Tukar Mengambang Fleksible (Sep. 1986 – Agt. 1997)

12. 12
Wewenang BI atas Cadangan Devisa
Pengelolaan Cadangan Devisa :
Pengelolaan dilakukan dengan diversifikasi menurut jenis valuta dan jenis penempatan.
Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip keamanan dan kesiagaan untuk memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip pendapatan yang optimal.
Pengembangan Pasar Valuta Asing Melalui penyempurnaan berbagai ketentuan di bidang transaksi devisa, yaitu :
•Menetapkan ketentuan transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka menetapkan prinsip kehati- hatian :
a.Ketentuan mengenai Transaksi Derivatif
b.Pembatasan Transaksi rupaih dan pemberian kredit valas
Pengelolaan Nilai Tukar
Sterilisasi/Intervensi di pasar valuta asing.
Penentuan Kurs Jual / beli yang terdiri dari;
Kurs Transaksi
Kurs Uang Kertas Asing.

13. 13
Kebijakan BI terhadap Nilai Tukar
Menjaga kondisi fundamental makro ekonomi yang sehat.
Melakukan intervensi ke pasar valas.
Pengawasan langsung pada bank pelaku terbesar.
Pemantauan rekening vostro.
Non-internasionalisasi Rupiah, dengan membatasi akses non residen terhadap rupiah untuk menekan tindakan spekulasi

14. KEBIJAKAN FISKAL

15. •Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
•Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
DEFINISI

16. •Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
•Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi.
•Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
•Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

17. PAJAK
Secara hukum Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal ( berdasarkan undang-undang ), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum ( misalnya denda atau kurungan penjara ) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban.
Secara Ekonomi Pajak didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ( dunia usaha ) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung.
Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat mempengaruhi pola laku produksi atau konsumsi.

18. KLASIFIKASI PAJAK
A.Pajak Objektif
Adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai ( PPN )
B. Pajak Subjektif
Adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Biasanya bila kemampuan wajib pajak makin besar, beban pajaknya makin besar.

19. C. Pajak Langsung
Adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Misalnya pajak penghasilan ( PPh ) serta pajak bumi dan bangunan ( PBB )
D. Pajak Tidak Langsung
Adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain Misalnya : pajak penjualan ( PPn atau PPnBM )

20. TARIF PAJAK
Tarif pajak di bagi menjadi 2 yaitu :
a. Pajak Nominal
Adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu. Misalnya bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 50, maka cukup ditulis T=50
b. Pajak Persentase
Adalah pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak.
Pajak persentase dapat dibedakan menjadi :
1.Pajak Proporsional, tarif presentasenya tetap.
2.Pajak Progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya makin tinggi.
3.Pajak Regresif, tarif pajak makin rendah pada saat penghasilan meningkat.

21. 1.Anggaran Defisit. Pengeluaran>pemasukan. Ekonomi sedang resesi.
2.Anggaran Surplus.Pemasukan>pengeluaran. Ekonomi kondisi ekspansi untuk menurunkan tekanan permintaan.
3.Balanced Budget. Pengeluaran=pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Kebijakan Anggaran

22. POLITIK ANGGARAN
Politik anggaran dibagi menjadi :
a. Anggaran Defisit ( Deicit Budget )
Adalah anggaran yang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah
b. Anggaran Surplus ( Surplus Budget )
Adalah anggaran pemerintah bila penerimaan lebih besar dari pengeluaran
Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap memanas. Melalui anggaran ini pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan pemerintah atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak.
c. Anggaran Berimbang ( Balance Budget )
Adalah anggaran yang apabila pengeluaran sama dengan penerimaan