Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik 1
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SAP
1. Karakteristik dan lingkungan sektor publik
2. Akuntansi manajemen sektor publik
3. Sistem pengendalian manajemen sektor publik
4. Penganggaran sektor publik
5. Teknik akuntansi keuangan
6. Laporan keuangan sektor publik
7. Sistem akuntansi pemerintah pusat
8. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah
9. Akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah
10. Akuntansi keuangan daerah
11. Akuntansi dalam rekening-rekening APBD dan laporan keuangan daerah
12. Akuntansi untuk BUMD
13. Akuntansi keuangan nirlaba (Yayasan)
Literatur :
Abdul Halim : Akuntansi sektor publik : Akuntansi keuangan daerah
Mardiasmo : Akuntansi sektor publik
Indra Bastian : Sistem Akuntansi sektor publik

I. KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
A. Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik
Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini
merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu
(politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-
beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas
(kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan
pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik
didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan
pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen
dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada
proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh
sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti
layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi
untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta,
misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik
dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi padasektor suasta.
B. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
 Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan
ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen
 Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan
pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan
sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai
pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan
penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

C. Akuntabilitas Publik
Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin
meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik
seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan
lembaga negara) Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan perlunya transparansi dan
pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik.
Pengertian Akuntabilitas publik adalah kewajiaban pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu : akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas
horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas
kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri
atas beberapa dimensi :
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan,
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas
proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan
biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat
dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang
ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan

mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan
pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek
publik.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan
dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program
yanng memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat
maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan
menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik
dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara
efektif dan efisien serta memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik.
D. Privatisasi
Di Indonesia masih banyak BUMN dan BUMD yang dijalankan tidak secara
efisien. Inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik,
sentralisasi dan manajemen yang buruk.
Di era globalisasi BUMN dan BUMD menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan
antara lain :
 Regulation & Political Pressure
 Social Pressure
 Rent Seeking Behaviaour
 Economic & Efficiency
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti
pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja
finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.

E. Otonomi daerah
Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat
seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentaralisasi
fiskal. Desentarlisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke
daerah tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk
privatisasi

II. AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
A. Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi dan Pengendalian Organisasi
1. Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi
Perencanaan merupakan cara organisasi menertapkan tujuan dan sasaran
organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya stategik, taktis dan melibatkan
aspek operasional. Dalam hal perencanaan oprganisasi akuntansi menejemen berperan
dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk menfasilitasi perencanaan.
Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat
heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tangkat
kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi
dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang diakitkan dengan keadaan
ekonomi dan politik saat ini.
Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3
kelompok yaitu :
 Informasi yang sifatnya rutin ataukah ad hoc
 Informasi kuantitatif ataukah kualitatif
 Informasi disampaiakan melalui saluran formal ataukah informal
Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya
laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran atau bulanan. Sementara itu organisasi
sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan
informasi yang sifatnya segera. Untuk melakukan perencanaan temporer diperlukan
informasi yang sifatnya temporer.
Informasi akuntansi utntuk perencanmaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara
penyampaiannya. Apakah disampaiakn secara formal atau informal. Mekanisme
formalnya misalanya melaului rapat-rapat dinas, rapat komisis dsb. Pada organisasi
sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan informal relatif
jarang dilakukan. Hal tsb disebabkan karena adanya batasan transparansi dan
akunbtabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga
perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang
saja.

2. Akuntansi Sebagai Alat Pengendali Organisasi
Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan
secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang
efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tyergantung pada jenis dan
karakteristik organisasi. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba,
amak alat pengendalinya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negoisasi (negotiated
bargain), meskipun hal tersebut bervariasai untuk setiap organisasi dan tingkat
manajemen. Pengendalian untuk menajemen level bawah lebih bersifat tegas dan
memaksa, sedangkan untuk manajmen level atas bersifat normatif.
Untuk organisasi sektor publik karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya
pengaruh politik yang besar, amak alat pengendalinya lebih banyak berupa peraturan
birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja terutama pengukuran ekonomi, efisiensi
dan efektivitas (value for money), akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam
pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja terutama dalam
ukuran moneter.
Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi
akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi
memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akunatnsi umumnya
disampaiakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan
pengintgrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk
gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut informasi akuntansi
memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi.
Dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan
penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (financial control)
dengan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi (organization control). Pengendalian
keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya
memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik.
Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang
dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi
memerlukan informasi yang lebih luas diandingkan pengendalian keuangan. Informasi
yang dibutuhkan lebih komplek tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh
dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian

keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut.
Sementara itu untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih
luas meliputi asapek ekonomi, sosial dan politik dari investasi yang diajukan.
B. Proses Perencanaan dan pengendalian Manajerial Sektor Publik
Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang
sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa
pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut (follow
up) untuk menidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapoai. Sebaliknya tanpa
pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana
yang digunakan sebagai pembanfding. Perencanaan dan pengendalian merupalkan suatu
proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap aklan terkait dengan tahap
yang lainnya dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan Pendlebury membagi
p[roses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi
lima tahap yaitu :
1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian dan pengukuran
5. Pelaporan, analisis dan umpan balik
Gambar Proses Perencanaan dan Pengendalian
Manajerial Organisasi Sektor Publik
1. Perencanaan Tujuan dan
Susunan dan Dasar
2. Perencanaan Operasional
4. Pengendalian dan Pengukuran
3. Pengangguran
5. Pelaporan Analisis dan
Umpan Balik
Revisi Anggaran
Revisi Perencanaan
Operasional
Aksi
Revisi/modifikasi
Tujuan dan Sasaran
Dasar

C. Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah
memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk
melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi
manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam
organisasi sektor publik meliputi :
1. Perencanaan strategik
2. Pemberian informasi biaya
3. Penilaian investasi
4. Penganggaran
5. Penentuan biaya pelayanan (cost of service) dan penentuan tarif pelayanan (charging
for service)
6. Penilaian kinerja
Perencanaan Strategik
Akuntansi majamen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Pada tahap
perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang
dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tsb diseleksi dan dipilih sesuai
dengan skala prioritas sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajmen adalah
memberikan informasi untuk mementukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu
aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tsb manajer dapat menentukan
anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.
Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya secara ekonomis,
efisien dan efektif maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang handal dan
akurat, relevan untuk menghitung berapa besarnya biaya program, aktivitas atau proyek.
Sistem informasi akunatsni manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya
pembororsan,kebocoran dana dan mendeteksi program-pprogram yang tidak layak secara
ekonomi. Akunatsni manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan
yaitu : efisiensi biaya, kualitas produk dan pelayanan ( cash, quality and service).
Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya
yang murah pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akantansi manajemen yang

modern, yaitu dengan menerapkan teknis akunatnsi manajemen yang diterapkan di sektor
suasta. Terdapat perbedaan antara sektor suasta dan sektor publik dalam hal penentuan
biaya produk atau pelayanan, hal ini disebabkan bahwa sebagain besar biaya pelayanan
pada sektor suasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan
secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik
sebagaian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran
dan sering tidak memiliki hubungan langsunmg dengan aktivitas yang dilakukan dengan
output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan sektor publik merupakan
intangible output yang sulit diukur, maka peran manajer publik sangat penting dalam
pengendalian biaya
Pemberian Informasi Biaya
Biaya (cost) dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi
tiga kelompok :
 Biaya input, adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan.
Biaya input bisa berupabiaya tenaga kerja dan biaya bahan baku
 Biaya output, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga
samapai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output dapat diukur
dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Contoh pada
perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per
penumpang
 Biaya proses, biaya ini dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi, biaya dapat
diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen
produksi, dep personalia, biaya dinas-dinas dsb.
Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu cost finding, cost recording,
cost analizing, strategic cost reduction dan cost reporting.
 Cost finding,
Pada tahap ini pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk
menghasilkan produk/ jasa layanan
 Cost recording,
Pada tahap ini yang dilakukan adalah kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi
organisasi

 Cost analizing,
Pada tahap ini dilakukan analisis biaya yaitu mengindentifikasi jenis dan perikalku biaya,
perubahan biaya dan volume kegiatan. Manajamen organisasi harus dapat menentukan
pemicu biaya (cost driver) agar dapat doilakukan strategi efisiensi biaya.
 Strategic cost reduction
Tahap ini adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money.
Pendekatan strategik dalam pengurangan biaya memiliki karakteristik sbb :
1. Berjangka panjang. Manajemen biaya strategik merupakan usaha jangka paanjang
yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang
mampu bertahan lama
2. Berdasarkan kultur perbaiakan berkelanjutan dan berfokus pada pelayanan kepada
masyarakat
3. Manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya
4. Keseriusan manajemen puncak (top manager) merupakan penentu efektifitas
program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategik
merupakan tone form the top
 Cost reporting.
Tahap terakhir adalah memeberikan informasi baiay secara lengkap kepada pimpinan
dalam bentuk internal report yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu laporan yang
akan disampaikan kepada pihak eksternal. Informasi manajemen hendaknya dapat
mendeteksi adanya pemborosan yanbg masih berpotensi untuk diefisiensikan serta
mencari metode atau teknik untuk penghematan biaya. Akuntansi manajemen hendaknya
dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan prinsip value for money dan public
accountability organisasi sektor publik
Penilaian Investasi
Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik handak
melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan
finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat
menilai investasi diperlukan identifikasi baiya, resiko dan manfaat atau keuntungan dari
suatu investasi. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus fdiperhatikan oleh

akuntansi manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat resiko dan
ketidakpastian serta sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan.
Penilaian invesatasi pada organisasi sektor publik dilakukan dengan
menggunakan analisis biaya – manfaat (cost benefit analysis). Dalam praktek ini sulit
dilakukan karena biaya yang diukur tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga dari sisi
biaya sosial dan manfaat sosial yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan.
Menentukan biaya dan manfaat sosial dalam satuan moneter sanbgat silut dilakukan.
Kemudian untuk memudahkan digunakan analisis efektifitas biaya (cost effectiveness
analysis), yaitu menekankan seberapa besar dampak yang dicapai dari suatu proyek atau
investasi dengan biaya tertentu
Penganggaran
Akuntansi menajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik
yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya
publik, alat distribusi dan stabilisasi maka akuntansi manajemen merupakan alat yang
vital untuk proses mengalokasikan an mendistribusikan sumber adana publik secara
ekonomis, efisien dan efektif adil dan merata. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan
sumber daya manusia yang handal, jika tidak akuntansi manajemen tidak akan banyak
bermanfaat karena hanya akan berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
Penentuan Cost of Service dan Charging for Service
Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat
akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem
akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah
memberikan pelayanan secara cepat, berkualitas dan murah. Pemerintah yang
berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan
masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin meningkat dan
kesejahteraan akan semakin meningkat pula.
Penentuan biaya pelayanan (Cost of Service) dan penentuan tarif (Charging for
Service) merupakan satu rangakaian dimana keduanya membutuhkan informasi
akuntansi. Sebagai contoh pemerintah harus dapat menentukan berapa biaya untuk
membangaun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib aman dan nyaman serta

biaya operasioalnya. Bedasarkan informasi ini pemerintah dapat menentukan berapa
besarnya biaya tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada para pemakai jasa
pelayanan terminal atau stasiun tsb, demikian juga untuk PDAM dsb.
Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian, ini untuk
mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan. Disini peran akuntansi manajemen adalah dalam pembuatan indikator kinerja
kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktifitas.

III. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
A. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan
jaminan dilaksanakannnya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu : (1)
perencanaan (2) koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi (3) Komunikasi
informasi (4) pengambilan keputusan (5) motivasi orang-orang dalam organisasi agar
berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi (6) pengendalian dan (7) penilaian kinerja
Kegagalan dalam organiasai mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi
karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam
proses pengendalian manajenen. Sistem pengendalian sektor publik berfokus pada
bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajmenen tersebut harus didukung
dengan adanya perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe
pengendalian manajemen yang digunakan, MSDM dan lingkungan yang mendukung.
Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen
karena sistem pengendalian menajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat
pertanggungjawaban. Pusat-pusat petanggungjawaban tersebut merupakan basis
perencanaan pengendalian, penilaian kinerja. MSDM harus dilalakukan sejak proses
seleksi dan rekruitmen, training, pengembangan dan promosi hingga pemberhentian
karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan dsb.
Dimana semua unsur tsb harus dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi.
B. Tipe Pengendalian Manajemen
Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok :
1. Pengendalian preventif (preventive control). Dalam tahap ini pengendalian
manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan stretegik yang
dijabarkan dalam bentuk program-program.
2. Pengendalian operasional (operasional control). Dalam tahap ini pengendalian
manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan
melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan
pengendalian

3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis
evaluasi kinerja berasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.
C. Struktur Pengendalian Manajemen
Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pengendalian
yang baik . Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk pusat pertanggungjawaban
(responsibility centers). Pusaat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang
dipimpin oleh manajer yang bertangungjawab terhadap aktivitas pusat
pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari
suatu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut
adalah:
1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit
organisai yang dipimpinnya
2. Untuk meudahklan mencapai tujuan organisasi
3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence
4. Mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi
sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat
5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan
6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien
7. Sebagai alat pengendali anggaran
Tugas manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan
yang optimal antara suberdaya input yang digunakan dan output yang dihasilkan
dikaitkan sdentgan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumberdaya yang
digunakan sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan.
Pusat-Pusat Pertanggungjawaban
Pada dasarnya terdapat 4 pusat pertanggungjawaban yaitu :
 Pusat biaya (expense center)
Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai
pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan
(bulan nilai output yang dihasilkan). Pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik
karena output yang dihasilkan seringkali ada akan tetapi tidak dapat diukur atau

hanya dapat diukur secara fisik tidak dalam nilai rupiahnya. Contoh pusat biaya
adalah dep. produksi, Dinas Sosial dan DPU
 Pusat pendapatan (revenue center)
Pusat pendapatan adalah pusat petanggungjawaban yang prestasi manjernya dinilai
berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contahnya Dinas Pendapatan Daerah dan
dep. pemanasaran
 Pusat laba ( profit center)
Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input (expenses)
dan output ( revenue) dalam satuan moneter. Kinerja manajernya dinilai berdasarkan
laba yang dihasilkan. Contah : BUMD dan BUMN, obyek pariwisata milik PEMDA,
bandara dan pelabuhan.
 Pusat incestasi (investment center)
Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada
pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contah : Dep Riset dan
Pengembangan dan Balitbang
Suatu organisasi besar seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai suatu
pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban yang besar tersebut dapat dipeca-
pecah lagi menjadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level
pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas atau subdinas-subdinas. Pusat
pertanggungjawan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk perencanaan dan
pengendalain anggaran serta penilaian kinerja pada unit ybs. Manajer pusat
pertanggungjawaban sebagai budget holder memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan anggaran. Pusat pertanggung jawaban memperoleh sumberdaya input
berupa tenaga kerja, material dsbnya yang dengan input tsb diharapkan dapat
menghasilkan output dalam bentuk barang atau pelayanan pada kualitas dan kuantitas
tertentu. Anggaran mencerminkan nilai rupiah dari input yang dialokasikan ke pusat-
pusat pertanggungjawaban dan output yang diharapkan atau level aktivitas yang
dihasilkan. Pengendalian anggran meliputi pengukuran terhadap output dan belanja riil
yang dilakukan dibandingkan dengan anggaran. Adanya perbedaan antara hasil yang
dicapai dan jumlah anggaran kemudaian dianalisis untuk diketahui penyebabnya dan
dicari siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya perbedaan tersebut, sehiungga dapat

segera dilakukan tindakan korektif. Tindakan tsb biasa dilakukan pada perusahaan-
perusahaan swasta. Pada organisasi publik, mekanisme tsb perlu dilakukan sebagai salah
satu cara pengendalian anggaran.
Idealnya, struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran
sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Dengan kata lain tiap-tiap
pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu
dan penggabungan proram-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tsb
seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang leih tinggi,
sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai.
Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai berlanja
(pengeluaran) yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran.
Laporan kinerja disiapkan dan dikirim ke setiap level manajemen untuk dievaluasi
kinerjanya, yaitu dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Jika
sistem pengendalian anggaran berjalan dengan baik maka informasi yang dikirimkan
kepada manajer harus relevan dan tepat waktu. Informasi yang relevan harus up to date
(terbaru) dan biaya yang dikendalikan secara langsung (controllable) dengan biaya-biaya
yang tidak dikendalikan (uncontrollable) oleh manajer pusat pertanggungjawaban.
Pusat pertanggungjawaban berfunmgsi sebagai pengemban budget holder, maka
proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer
pusat pertanggungjawaban. Keberadaan depatemen anggaran dan komite anggaran pada
pusat pertanggungjawaban sangat perlu untuk membentu terciptanya anggaran yang
efektif.
Informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak
diketahui oleh bagian departemen anggaran. Depatemen anggaran memiliki fungsi
sebagai berikut :
1. Menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggran
2. Mengkoordinasi dan membuat asumsi sebagai dasar anggaran (misal: asumsi tingkat
inflasi, nilai tukar, harga migas)
3. Membantu mengkomunikasdikan anggaran ke seluruh bagian dalam organisasi
4. Menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgeter
dan manajer pusat pertanggungjawaban

5. Menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterprestasikan hasil dan
menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban
6. Menyiapkan revisi anggaran jika diperlukan.
Komite anggran biasanya teddiri dari para pimpinan puncak seperti kepala
depatemen, kepala dinas, kepala biro dsb. Komite anggaran ujuga memiliki peran yang
vital. Komite anggran bertugas menuyusun anggran untuk tiap-tiap unitoperasi.
Depaemen anggran dan komite anggran merupakan perangkat yanmg berad pada pusat
pertanggungjawaban., Karenanya pusat pertanggungjawaban merupakan alat yang sangat
vital untuk pelaksanaan dan pengendalian anggaran selain itu juga merupakan basis
pengukuran kinerja yaitu membendingkan apa yang telah dicapai oleh pusat
pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
D. Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan
dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari
aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari : (1) perumusan strategi (2)
perencanaan strategi (3) penganggran (4) opersional (5) evaluasi kinerja. Saluran
informasi informal dapat dilakukan dengan komunikasi langsung yaitu pertemuan
informal, diskusi dll.
Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi
orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan
organisasi. Prengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau
melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal.
Dalam suatu organisasi setiap individu pasti mempunyai tujuan person. Untuk
menyingkapi ini perlu adanya jembatan yang mampu menghantarkan organisasi
mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara tujuan individu dan tuuan
oraganisasi.Dalam hal ini hendaknya pengendalian manajemen dapat digunakan sebagai
jembatan untuk mewujudkan goal congruence yaitu keselaran antara tujuan individu dan
tujuan organisasi.
Faktir yang mempengaruhi goal congrunce dapat dikategorikan dalam 2
kelompok yaitu faktor pengendalian formal dan informal. Faktor pengendalian formal
misalnya : sistem pengendalian manajemen dan sistem aturan. Sedangkan faktor informal

terdiri dari ekstrenal dan internal. Yang bersifat eksternal contohnya etos kerja dan
loyalitas karyawan ( dalam pemerintahan kita kenal sebagi abdi negara dan abdi
masyarakat), sedangkan yang bersifat internal : kulktur organisasi, gaya manajemen dan
gaya komunikasi.
 Perumusan Strategi (strategy formulation)
Perumusan strategi merupakan proses pehnentuan visis, misi, tujuan, sasran,
target,arah dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas
dan tanggungjawab manajemen puncak. Dalam organisasi pemerintahan perumusan
strategi dilakukan oleh dewan legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang akhirnya
merupakan acuan bagi eksektutif dalam berindak.
Hasil perumusan strategi bersifat permanen dan jangka panjang bisa berjangka
4,5, 10 bahkan 20 tahun. Perubahan visi, misi dan tujuan oragnisasi sangat jarang
dilakukuan oleh organisasi baik itu pemerintahan atau swasta. Yang berubah hanyalah
strategi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pertimbangan
untuk revisi strategi biasanya kalau muncul perubahan lingkunan yang berupa ancaman
atau peluang baru. Perubahan lingkungan dalam organisasi sektor publik sanat mungkin
karena karena organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor politik, ekoomi, sosial dan
budaya. Ketidakstabilan ekonomi dan politik yang terjadi secara terus menerus dapat
mendorong pemerintah untuk sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan dan strategi baru.
Ancaman dan peluang baru dapat muncul setiap saat. Karenanya perumusan strategi
bersifat tidak sistematis dan tidak harus kaku.
Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai
tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan
analisis SWOT. Analsisi ini dikembangkan dengan menganalisis faktor internal yang
menjadi kekuatan dan kelemahan dalam suatu organisasi dan faktor eksternal yang
merupakan ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT oganisasi dapat
menentukan startegi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi perusahaann
dapat berubah atau mengalami revisi jika terdapat lingkungan yang berubah yang
dipengaruhi adanya ancaman dan kesempatan, misalnya adanya inovasi teknologi baru,
peraturan pemerintah baru atau perubahan lingkungan politik dan ekonomi lokal dan
global.

Gambar: Proses Perumusan Strategi
Proses perumusan pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi
perkembangan disektor swasta. Sama halnya dengan sektor swasta tahap awal dari
manajemen strategi adalah perencnaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi.
Menurut Olsen dan Eadi (1982) proses perumusan strategi terdiri dari 5 komponen dasar
yaitu :
1. Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen
eksekutif organisasi dan memberikan rerangka pengembangan strategi serta target
yang akan dicapai
2. Analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran
faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus
dipertimangkan pada saat merumuskan strategi organisasi
3. Profil internal dan audit sumber daya, yang mengidentifikasi dan mengevaluasi
kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu
dipertimbangkan dalam perencanaan strategik
4. Perumusan, evaluasi dan pemilihan strategi
5. Implementasi dan pengendalian rencana strategik.
Analisis Eksternal:
Ekonomi,soial,pilitik
, peraturan (regulasi)
trend global
Teknologi baru
Analisis Internal:
Teknologi yang
dimiliki
Sumber daya
Sumber daya alam
Sumber daya manusia
Infrastruktur dsbnya
Opportunity &
Threat:
Identifikasi peluang
& ancaman
Strength & Weaknes
:
Identifikasi kekuatan
& kelemahan
Penyesuaian kompetensi
dengan peluang dan ancaman
Strategi

Model Perumusan Strategi pada Organisasi Sektor Publik
Sumber : Bryson JM (1995)
Menurut Bryson Jm model 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi
yaitu:
1. Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi
2. Identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi
3. Klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi
4. Menilai lingkungan eksternal
5. Menilai lingkungan internal
6. Identifikasi isu strategi yang sedang dihadapi organisasi
7. Perumusan strategi untuk me- manage isu-isu
8. Menetapkan visi organisasi untuk masa ke depan.
Innitiate and
agree process
Stakeholder Missin and
mandate
Strength &
weakneses
Strategic
issues
Opportunity
and threats
PEST ANALYSIS
 Political
 Economic
 Sociological
 Technical
Internal
Environmental
Analysis
Ekternal
Environmental
Analysis
Strategics
Vision for the
future
Actions
Outcomes

 Perencanaan Strategi (strategic planning)
Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik. Perencanaan
strategik adalah proses pemantauan program-program, aktivitas atau proyek yang akan
dilaksdankan suatu organisasidan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan
dibutuhkan
Perbedaan dengan perumusan strategi adalah bahwa perumusan strategi
merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategik adalah
proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil
perencanaan strategik berupa rencana-rencana strategik. Dalam proses perumusan
strategi , manajemen memutuskan visi,misi dan tujuan oganisasi. Perencanaan strategik
merupakan proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program.
Proses Perencanaan Strategik
Strategi A
Strategi B
Strategi C
Strategi D
dst
Perencanaan
strategi
Program A1,A2 &A3
Program A1,A2 &A3
Program A1,A2 &A3
Program A1,A2 &A3
dst
Seleksi program
dikaitkan dengan
prioritas dan
sumber daya yang
tersedia
Review
strategi,program,pri
oritas dan anggaran
Anggaran yang
dibutuhkan
Program yang
lolos seleksi

Gambar Sistem Manajemen Strategik pada Pemerintah Daerah
Perencanaan strategik merupakan proses yang sistematis yang memilikiu
prosedru dan skedul yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan
perencanaan strategik akan mengalaami masalah da;lam penganggaran, misalnya
terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, alokasi sumberdaya yang tidak tepat
sasaran dab dilakukannya pilihan startyegi yang salah. Orientasi dilakukannya
manajemen strategik pada organisasi manajemen organisasi publik menuntut adanya
strategic vision, strategic thinking, strategic leadership dan strategic organization.
LPJ
Kepala Daerah
Perencanaan
Strategik
Perencanaan
kinerja
Anggaran
kinerja
Pelaporan
kinerja
Visi,misi,filosofi
unit kerja
Tujuan unit kerja
Saran & Target
kinerja
Strategi & Action
plan
Ukuran
efektifitas
Target kinerja
Ukuran
ekonomi
Ukuran
efisiensi
Ukuran
penjelas
Target kinerja
Target kinerja
& analisis
biaya
Justifikasi
Laporan
Keu
Pemda
Sub Sisem
pengumpula
n data

Manfaat Perencanaan Strategik
 Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif
 Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah
ditetapkan
 Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal
 Sebagai rerangka pelaksanaan tindakan jangka pendek
 Sebagai sarana manajemen untuk memahami strategi organisasi secara lebih jelas
 Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi
Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi
antara manajer puncak dengan manajer dibawahnya, sehingga memungkinkan terjadi
persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level dibawahnya mengenai strategi
terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, yang nantinya akan
mendorong goal congruence.
Mengubah perencanaan Strategik Menjadi Tindakan Nyata
Perencanaan strategi dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan
memberikan arah perubahan, tetapi perubahan belum dapat berjalan dengan mulus
meskipun sudah ada perencanaan strategik. Perencanaan strategik bukan merupakan hasil
akhir, tapi masih perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkrit. Untuk itu
harus didukung oleh :
 Struktur pendukung, baik secra manajerial maupun secara politik
 Proses dan praktek implementasi di lapangan
 Kultur organisasi
Struktur organisasi hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi. Desain
sistem pengendalian manajemen harus didukung oleh struktur organisasi yang sesuai.
Visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan secara biak dapat gagal bila struktur
organisasi tiudak mendukung strategi, karenanya perlu adanya restrukturisasi dan
reorganisasi agar selaras dengan startegi dan sistem pengendalian manajemen.
Restrukturisasi dapat didasarkan pada prinsip
1. Perubahan strktur organisasi hendaknya dapat meningktakan kapasitas untuk
mencapai strategi yang efektif

2. Pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan
kebijakan hingga level bawah. Visi, misi dan tujuan organisasi harus selalu
dikomunikasiokan kepada seluruh anggota organisasi
3. Dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan
dan otorisasi alokasi sumber daya dan menilai kinerja manajemen.
Proses dan praktik di lapangan terkait dengan prosedur dan sistem pengendalian.
Prencanaan strategik tidak akan efektif jika prosedur dan sistem pengendalian tidak
sesuai dengan strategi. Arus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pendelegasian
wewenang dan tugas. Selain itu harus didukung oleh regulasi keuangan, pengendalian
personel dan manajemen kompensasi yang jelas dan fair.
Kultur organisasi terkait dengan lingkungan kerja dan kesediaan anggota untuk
melakukan perubahan. Perencanaan srtategik harus didukung adanya budaya organisasi
yang kuat, dan harus didukung oleh perubahan perilaku dan sikap anggota organisasi
untuk melaksanakan program-program secara efektif dan efisien. Program akan gagal
bila personel di lapangan bertindak tidak sesuai dengan arah dan strategi organisasi.
 Penganggaran
Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik
merupakan tahap yang pang dominan, karena memiliki karakteristik yang agak berbeda
dengan penganggraan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh
politik dalam proses penganggaran.
 Pengukuran Kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen
yang dapat digunakan sebagai alat penegndalian. Pengendalian manajemen melalui
sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengana menciptakan mekanisme reward dan
punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman dapat digunakan sebagai
pendorong untuk pencapaian suatu strategi. Sistem reward dan punishment harus
didukung oleh manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi
merupakan mekanisme penting untuk mendorong motivasi manajer untuk mencapai
tujuan organisasi. Intensif positif pada manajer disebut sebagai reward dan intensif
negatinya disebut sebagai punishment. Peran peting adanya penghargaan dalam suatu
organisasi akan mendorong tercapainya tujuan oragnisasi dan untuk menciptakan
kepuasan setiap individu.

Pemberian reward dapat berupa financial atau non financial, yang bersifat
financial misalnya kenaikan gaji, bonus dan pemberian tunjangan, sedangkan non
financial dapat berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab, otonomi yang
lebih besar, penempatan kerja di lokasi yang lebih baik dan pengakuan. Mekanisme
pemberian sanksi dan hukuman pada kondisi tetentu diperlukan, tetapi orientasi penilaian
harus selalu pada pemberian penghargaan.

IV. PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
A. Konsep Anggaran Sektor Publik
Anggaran merupakan pernyataan mengenai setimasi kinerja yang hendak dicapai
selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan
penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran
dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung
nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan
suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil
nuansa politiknya. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia
perusahaan yang tertutup bagi publik, namun pada sektor publik anggran merupakan hal
yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi
masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang
publik.
Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentanjumlah alokasi
dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran
sektor publik dimulai ketika perumusan staretgi dan perencanaan strategik selesai
dilakukan. Anggaranmerupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang
dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik :
 Aspek perencanaan
 Aspek pengendalian
 Aspek akuntabilitas
B. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk
rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang
sederhana anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan
kodisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan,
belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan
organisasi di masa yang akan datang.
Secara singkat anggaran publik merupakan suatau rencana finansial yang
menyatakan :

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat
2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-
rencana tersebut
C. Pentingnya Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan
masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dsbnya agar terjamin
secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat
pemerintah melalui anggran yang dibuat.
Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang
yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkkan rencana
pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan blue print
keberadaan sebuah negra dan merupakan arahan di masa yang akan datang.
Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi
keadaan ekoomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai
tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat
ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial
dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor
publik harsu dapat memenuhi kriteria sbb :
 Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
 Menetukan penerimaan dan pengeluaran departemen-depatemen pemerintah, baik
propinsi maupun daerah
Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi
harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan beban pajak
yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Keputusan anggaran yang
dibuat pemerintah daerah dan propinsi seharusnya dapat merefleksikan prioritas
pemerintah daerah dan propinsi dengan baik.
Anggaran sektor publik penting karena :
1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial,
ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Anggaran dibuat karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus
berkembang, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab
terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan
akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
D. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu
1. Sebagai alat perencanaan
2. Alat pengendalian
3. Alat kebijakan fiskal
4. Alat politik
5. Alat koordinasi dan komunikasi
6. Alat penilaian kinerja
7. Alat motivasi
8. Alat menciptakan ruang publik.
Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning tool)
Anggaran meupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan
organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan
dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh
dari belanja pemerinta tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
 Merumuskan tujuan serta sasarn kebijakan agar sesuai dengan visi,misi dan sasaran
yang telah ditetapkan
 Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tuuan organisasi serta
merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
 Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
 Menetukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control tool)
Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan
dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat
mengendalikan pemborosan pengeluaran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa
presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat
anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan
eksekutif.
Sebagai alat penengendali manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk
meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi
kewajibannya, selain itu juga digunakan sebagai pemberi informasi dan meyakinkan
legislatif bahwa pemerintah bekrja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.
Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara :
1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
2. Menghitung selisih anggaran
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan
4. Merivisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya
Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan
ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat
diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan
estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan unrtuk mendorong, memfasilitasi dan
mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat
pertumbuhan ekonomi.
Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool)
Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan
terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik
sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana
publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih
merupakan alat politik, karenanya pembuatan anggaran publik membutuhkan political
skill, coalition holding, keahlian negoisasi, pemahaman tentang prinsip manajemen
keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya

bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan
kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.
Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and
Communication tool)
Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran
publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik
yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit
kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga
berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran
harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
Anggaran Sebagai Alat Pinilaian Kinerja (Performance measurement tool)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari publik holer (eksekutif) kepada
pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran adan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang
efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya
agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan
organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai target anggaran
hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi,namun juga jangan terlalu
rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/MPR.
Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus
terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang teroganisir akan
mencoba mempengaruhi anggaran publik utnk kepentingan mereka., Kelompok lain dari
kemasyarakat yang kurang terorganisasi akan mnyampaikan aspirasinya melaui proses
politik yang ada. Pengangguran dan tuna wisma dan kelompok lain yang kurang

terorganisasi akan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak
ada alat untuk menyampaikan suara mereka, mereka kan mengambil tindakan dengan
jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot dsbnya
E. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibagi menjadi menjadi 2 yaitu :
1. Anggaran operasional
2. Anggaran Modal
Anggaran Operasional
Anggaran digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam
menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikatagorikan dalam
anggaran operasional adalah belanja rutin yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk
satu tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.
Disebut rutin karena pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.
Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain
belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan.
Anggaran Modal
Anggran modal menunjukkan rencana jangka penjang dan pembelanjaan atas
aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraann, perabot dsbnya. Pengeluaran modal
yang besar biasanya dilakukan dengan mengunakan pinjaman. Belanja modal adalah
pengeluaran yang masa manfaatnmya lebih dari satu tahun anggran dan akan menambah
aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk
biaya operasional dan pemeliharaannya.
Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab
selutrhnya adalah milik publik. Dalam sebuah msyarakat yang demokratis rakyat
memberi mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi mentranslasikan
mandat melalui tersebut melalui kebijakan dan program yang memberi mamfaat lebih
kepada pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Pemerintah tidak mungkin
memebuhi semua permintaan stake holdernya secara simultan, tetapi pemerintah akan
memilih program yang menjadi prioritas. Disinilah fingsi anggaran yang akan digunakan

sebagai alat politis dalam memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor
tersebut.
F. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi :
1. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum
dibelanjakan oleh eksekutif
2. Komprehensif
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Karenanya adana anggaran non budgetair menyalahi prinsip anggran yang bersifat
komprehensif
3. Keutuhan anggaran
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus terhimpun dalam dana umum
4. Nondiscretionary Appropriation
Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaat secaara ekonomis, efisien dan
efektif
5. Periodik
Anggran bersifat periodik yang bersifat tahunan atau multi tahunan
6. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang
dijadikan sebagi kantong-kantong pemborosan
7. Jelas
Anggaran hendaknya sederhanan dan mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak
membingungkan
8. Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

G. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
APBD/APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun dihadapan DPRD/DPR
memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang direncanakan oleh
pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan darimana program
tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan :
 Membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian
dalam lingkungan pemerintah
 Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa
publik melalui proses pemrioritasan
 Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
 Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD/DPR
dan masyarakat luas.
Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :
 Tujuan dan target yang hendak dicapai
 Ketersediaan sumber daya (faktor produksi yang dimiliki pemnerintah)
 Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target
 Faktor lain yang mmpengaruhi anggaran seperti : munculnya peraturan pemerintah
yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam dsbnya.
H. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran
Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelengara
pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap :
 Tahap persiapan anggaran
 Tahap ratifikasi
 Tahap implementasi
 Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap persiapan anggaran
Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar talsiran pendapatan yang
tersedia, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran
terlebih dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Harus

disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi
pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
Dalam persoalan estimasai yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya faktor
ketidakpastian yang cukup tinggi. Karenanya manajer keuangan publik harus memahami
betul dalam menentukan besarnya suatau mata anggaran. Besarnya mata anggaran
tergantung pada sistem anggaran yang digunakan.
Di Indonesia arahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam
dokummen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional
(PROPERNAS), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan
(RAPETA).
Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat
dan perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 105 dan 108 tahun 2000. Pada pemerintah pusat penyusunan perencanaan
pembangunan dimulai dari penyusunan PROPERNAS yang merupakan operasinalisasi
GBHN. PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA.
Berdasarkan POPERNAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi
kemudian mulai dibuat persiapan APBN dan RAPETA.
Sementara itu ditingkat daerah (propinsi dan kab/kota) berdasarkan PP No. 108
pemerintah daerah diisyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang
terdiri atas PROPERDA (RENSTRADA). Dokumen tersebut diupayakan tidak
meyimpang dari PROPERNAS dan RENSTRA yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Dalam PROPERDA di mungkinkan adanya penekanan prioritas pembanguann yang
berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebutuhan masing-
masing daerah. PROPERDA (RENSTRADA) yang dibuat oleh pemerintah daerah
bersama-sama dengan DPRD dalam kerangka waktu 5 tahun yang kemudian dijabarkan
dalam pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya
akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD.
Berdasarkan RENSTRADA yang telah dibuat dan analisis kebijakan fiskal dan
ekonomi daerah, menurut ketentuan PP No. 105 tahun 2000 pemerintah daerah bersama-
sama DPRD menetapkan arah kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah
menetapkan Strategi dan Prioritas APBD. REPETADA memuat program pembanguan
daerah secara menyeluruh dalam satu tahun, juga memuat indikator kinerja yang terukur

dalam jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih memperjelas
program kerja tahuan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai dan
kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.
Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam REPETADA tersebut
dilengkapi dengan :
 Perimbangan-perimbangan yang barasal dari evaluasi kinerja pemerintah daerah pada
periode sebelumnya
 Masukan dan aspirasi masyrakat
 Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi,sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi
Proses pertencanaan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahunan
(REPETADA) dan anggaran tahuan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan
instrumnen kebijakan publik sebagai upaya peningktan pelayanan kepada masyarakat.
APBD menunjukkan implikasi dari anggaran REPETADA yang dibuat. Dengan
demikian REPETADA merupakan kerangka kebijakan dalam penyediaan dana bagi
APBD.
Tahap ratifikasi
Tahap ini melibatkan proses plotik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan
eksekutif dituntut untuk memiliki manejerial skill dan political skill, salesmanship dan
coalition holdimg yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari
eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan
untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang
disampaikan oleh legislatif.
Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran
Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran, hal
terpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem
informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik
dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai
dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan
dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.

Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran,
sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap
implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian
manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak memiliki masalah.

V. TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
A. Teori Akuntansi Sektor Publik
Pada dasarnya ada tiga tujuan perlunya mempelajari teori akuntansi : 91) untuk
memahami praktek akuntansi yang ada saat ini (2) mempelajari kelemahan dan kekurangan
dari praktek akuntansi yang ada saat ini dilakukan (3) memperbaiki praktek akuntansi di masa
yang akan datang.
Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang
saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan
sektor publik, yaitu laporan yang menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan
(reliabel)
Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat
diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan
tersebut adalah :
1. Objektifitas
2. Konsistensi
3. Daya banding
4. Tepat waktu
5. Ekonomis dalam penyajian laporan
6. Materialitas
B. Perlunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat
dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi
yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan
yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini
sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.
Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah atau secara
lebih luas Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Saat ini sedang disiapkan standar
akuntansi keuangan untuk pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat
dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi
yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan
yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini
sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.
Jika dilihat dari perspektif historis, usaha pengembangan sistem akuntansi keuangan
pemerintah telah dirintis sejak dua puluh tahun silam, akan tetapi sampai saat ini sistem yang
ada belum berjalan secara efektif dan efisien. Sejak tahun 1980-an Departemen Dalam Negeri
telah berupaya mengembangkan sistem akuntansi yang dipandang cocok dengan corak
pemerintah daerah, dan untuk itu telah dihasilkan konsep Sistem Akuntansi dan Pengendalian
Anggaran/SAPA (Triharta, 1999).
Pada tahun 1985 Sistem Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah sendiri telah
mengalami perubahan yang cukup mendasar. Hal ini terlihat dengan mulai diperkenalkannya
sistem double entry (pembukuan berpasangan) dan akuntansi berbasis akrual yang
diformulasikan oleh "Studi Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan
Daerah" yaitu tim yang dibentuk oleh Pusat Analisa Keuangan Daerah (PAKD), Badan
Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNPNP) - Departemen
Keuangan (Yasin, 1999). SAPA merupakan penyempurnaan dari proposal “Sistem
Perencanaan dan Manajemen Keuangan Daerah (SPMKD)” yang dibuat oleh PT Redecon,
yaitu konsultan yang ditunjuk oleh Tim Studi Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan
Manajemen Keuangan Daerah dengan bantuan World Bank.
SAPA adalah sistem akuntansi untuk pemerintah daerah, sedangkan sistem akuntansi
untuk pemerintah pusat upaya pengembangannya telah dilakukan oleh Departemen Keuangan
sejak tahun 1982 melalui Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Pengembangan
Akuntansi, dan mulai aktif bekerja tahun 1991. Untuk pelaksanaan proyek tersebut, dibentuk
secara khusus Sub Tim Penyempurnaan Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang hasilnya antara
lain menerapkan sistem pembukuan berpasangan dalam akuntansi pemerintah pusat (Triharta,
1999).
Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Standar
Akuntansi Keuangan Sektor Publik). Standar yang saat ini ada belum mencukupi untuk
mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Sementara itu di Indonesia belum ada Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
yang baku yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
penyusunan laporan keuangan dan bagi auditor dalam mengaudit laporan tersebut. Tidak
adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa
rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Usaha untuk
membuat standar akuntansi keuangan pemerintah sudah pernah dilakukan oleh Badan
Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN). BAKUN merupakan lembaga yang dibentuk oleh
Departemen Keuangan tahun 1992, yang ditugasi untuk menyelenggarakan akuntansi dan
mempersiapkan laporan pertanggungjawaban konstitusional pemerintah pusat. Selain itu
BAKUN juga diserahi tugas untuk membantu melakukan pengembangan akuntansi untuk
instansi (agency accounting). Pada tahun 1995 BPK telah mengirim surat kepada Menteri
Keuangan untuk mempersiapkan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, dan BAKUN
sebagai Central Accounting Office ditugasi untuk mempersiapkan draftnya. Namun sampai
saat ini, draft tersebut masih perlu dilakukan pembahasan dan public hearing dengan user
agar dapat dijadikan standar (Sugijanto, 1999).
Upaya untuk menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baku terus dilakukan.
Pada tahun 1999 yang lalu Ikatan Akuntan Indonesia telah membentuk kompartemen baru
yaitu Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Salah satu tugas kompartemen baru ini adalah
menyusun standar akuntansi keuangan sektor publik. Saat ini baru dihasilkan exposure draft
mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang diterbitkan November
2000. Exposure draft tersebut terdiri atas lima bagian, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Sektor Publik tentang Penyajian Laporan Keuangan; Laporan Arus Kas; Laporan
Keuangan Konsolidasi dan Akuntansi untuk Entitas Kendalian; Kos Pinjaman; dan Surplus
atau Defisit Neto untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan
Akuntansi.
Dengan telah dihasilkannya exposure draft tersebut diharapkan dalam waktu yang
tidak terlalu lama lagi sudah dapat disahkan menjadi standar yang baku. Sebenarnya
Indonesia dalam hal ini sudah cukup ketinggalan, karena baru sekarang mempunyai
rancangan standar akuntansi keuangan sektor publik. Tidak adanya standar akuntansi sektor
publik di Indonesia saat ini menyebabkan kesulitan dalam mengaudit laporan keuangan
pemerintah. Standar Auditing Pemerintah (SAP) sudah ada dan saat ini sedang kita tunggu
Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP). Pada perkembangan selanjutnya perlu

juga dipersiapkan alat ukur kinerja (performance measurement) untuk mengukur kinerja
lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia.
Perlunya Informasi Akuntansi Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Publik
Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik
adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Dalam
era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan
laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran
(Perhitungan APBD), Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Laporan keuangan tersebut
merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan
salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai
dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan
bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat
untuk penilaian kinerja.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang
dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk
memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (financial
accountability), akuntabilitas manajerial (managerial accountability), akuntabilitas hukum
(legal accountability), akuntabilitas politik (political accountability), dan akuntabilitas
kebijakan (policy accountability). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk
menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.
Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah daerah perlu membuat laporan
keuangan. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan
evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi pemakai
eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme
pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Karena laporan
tersebut akan digunakan untuk pembuatan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah
daerah perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (disclosure) mengenai
informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

E. TUJUAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah
adalah:
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi,
sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan
pengelolaan (stewardship);
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan
organisasional.
Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:
1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo
neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi
suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya;
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan
peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang
disyaratkan;
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi
pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan
operasional;
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
(a) untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan
analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan,
membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja
unit pemerintah lain;
(b) untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan
fungsi tertentu di unit pemerintah;
(c) untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas
terhadap pencapaian tujuan dan target;
(d) untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equity).

VI. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
A. Dasar Hukum
1. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN
 Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban
penggunaan dana yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca
departemen/lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja yang
menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri Keuangan wajib
menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan
c.q. Kepala BAKUN.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 337/KMK.012/2003 Tanggal 18 Juli 2003 tentang
Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
3. Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara No. KEP-16/AK/2004 tanggal
24 Juni 2004 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara /Lembaga Tahun Anggaran 2004
B. Tanggung Jawab Fungsi Akuntansi Departemen/Lembaga
1. Kakanwil mempunyai wewenang/tanggungjawab terhadap akuntansi dan pelaporan
keuangan yang meliputi seluruh kantor dan proyek di wilayahnya
2. Sekjen, Dirjen dan Unit Eselon I lainnya mempunyai wewenang/ tanggungjawab
terhadap seluruh kantor dan proyek dibawah kendalinya. Juga mempunyai
tanggungjawab untuk penyusunan laporan konsolidasi atas seluruh kantor dan
proyek yang di bawah kendali masing-masing Eselon I dimaksud
3. Sekjen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk
tingkat departemen/lembaga
C. Keluaran Sistem Akuntansi Menurut Pusat PertanggungJawaban
1. Pusat Pertanggungjawaban
* Seluruh Pemerintah Pusat
* Departemen/Lembaga
* Eselon I

* Propinsi
* Satuan Kerja
* Proyek
2. Penanggung Jawab
* Presiden
* Menteri/Ketua Lembaga
* Sekjen/Irjen/Dirjen/Kepala
* Kepala Kantor Wilayah
D. Unit Pelaksana SAPP
1. Departemen Keuangan
* BAKUN Pusat
* Kantor Akuntansi Regional
* Kantor Akuntansi Khusus
2. Departemen/Lembaga
* Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI)
* Unit Akuntansi Eselon I (UAE I)
* Unit Akuntansi Wilayah (UAW)
E. Laporan Departemen/Lembaga
1. Laporan Realisasi Anggaran
* Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk melaporkan Pelaksanaan anggaran
selama periode tertentu
* Laporan ini memperlihatkan perbandingan realisasi belanja dengan allotment
yang dirinci menurut tujuan dan klasifikasi belanja atau perbandingan realisasi
pendapatan denganestimasi pendapatan
2. Neraca
* Neraca bertujuan untuk melaporkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu
* Neraca menginformasikan saldo perkiraan aset, hutang dan ekuitas dana pada
akhir periode pelaporan

F. Pemrosesan Data SAPP
1. Buku Besar
* Penerimaan/pengeluaran Anggaran
* Aktiva tetap
* Hutang Jangka Panjang
* Investasi Permanen
2. Laporan
* Laporan Realisasi Anggaran
* Laporan Bulanan Inventaris, Laporan Mutasi Barang Triwulanan, Laporan
Tahunan
* Laporan Hutang Jangka Panjang
* Laporan Investasi Permanen
3. Pelaksanaan Penyusunan Neraca Departemen/Lembaga
G. Waktu Penyampaian Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca , selambat-lambatnya disampaikan ke
BAKUN pada akhir bulan bulan Maret tahun berikutnya.

VII. OTONOMI DAERAH dan PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DERAH
Pengantar
Diperkirakan penerapan kewenangan otonomi daerah baru akan terlaksana pada tahun
2002 atau bahkan tahun berikutnya. Perubahan ini sekaligus ditandai dengan pergantian
pemerintahan pada pemilu mendatang. Sudah menajdi persoalan publik, perihal akan
berlakunya pelaksanaan otonomi yang luas.
Berbagai tulisan mengenai tinjauan terhadap otonomi daerah pernah dimuat pada edisi
17 dan 18 pada Buletin Pengawasan ini. Namun yang patut disayangkan, tinjauan tentang
otonomi daerah tersebut masih mengacu pada UU yang lama, yakni UU No. 5 tahun 1974
dan PP No. 45 tahun 1992. Padahal UU tersebut kurang menyiratkan asas demokrasi dan jauh
dari rumusan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara luas.
Belum bersinggungan terhadap proses perubahan urusan daerah masing-masing secara penuh
dan bertanggung jawab serta adanya proses reformasi yang tengah berlangsung dalam rangka
penyerahan urusan pemerintahan dan pembangunan ke daerah masing-masing.
Oleh karena itu melalui tulisan ini, saya mencoba mengetengahkan UU yang baru
(No. 22/99 dan No. 25/99) tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai tinjauan umum tentang otonomi daerah yang
dikehendaki oleh masyarakat dan pemerintah daerah, juga mencoba mencari solusi dan visi
kewenangan otonomi daerah sebagai upaya membangun paradigma baru otonomi yang luas.
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomr 22/1999, otonomi daerah akan
diimplementasikan ke daerah. Bahkan dengan adanya perubahan tahun anggaran yang akan
dimulai 1 Januari 2001 mendatang, sangat mungkin implementasi tersebut juga dipercepat,
karena idealnya tahun anggaran 2001 harus sudah ditopang oleh kewenangan-kewenangan
serta struktur organisasi/kelembagaan baru yang harus disesuaikan dengan paradigma baru
otonomi.
Pada pasal 11 UU no. 22/1999 yang mengatur tentang (1) Kewenangan daerah
kabupaten/kotamadya mencakup semua kewenangan yang dikecualikan pasal 7 ayat (2).
Substansi kewenangan daerah khususnya kabupaten/ kotamadya yang selama ini diketahui,
keculai kewenangan dalam bidang politik luar negeri, Pertahanan dan keamanan, peradilan,
moneter, fiskal serta agama sebagai diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) yang menjabarkan

pasal 7 ayat (2) dan pasal 9 yang saat ini sedang dimantapkan di pusat (disosialisasikan ke
daerah).
Pada pasal 11 ayat (2) bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah
kabupaten/kotamadya meliputi pekerjaan umum (sekarang kimbangwil), kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman
modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah sampai saat ini belum jelas seperti apa penjabarannya ke dalam
PP. Yang jelas, saat ini pemerintah daerah sangat berharap agar pendelegasian kewenangan
dalam bidang keuangan yang juga sedang dirumuskan di Pusat, harus memberi kesempatan
pada daerah untuk secara aktif dan kreatif serta bertanggung jawab mengembangkan potensi
daerahnya. Memang, pada saat ini untuk sementara masih berlaku UU no. 18 tahun 1997
tentang Pajak dan Restribusi Daerah yang justru sangat membatasi kewenangan daerah.
Pendelegasian Kewenangan
Uraian mengenai pengertian dan visi dari pendelegasian kewenangan dalam otonomi
daerah sebagai perwujudan dalam upaya membangun paradigma baru otonomi dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Pertama
Pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Pendelegasian kewenangan ini
menyangkut khususnya pada pembagian keuangan pusat-daerah berdasarkan UU no. 25/1999
menurut pandangan daerah. Bagi kabupaten/kotamadya yang memiliki sumber minyak bumi,
gas, kehutanan, pertambangan umum maupun perikanan yang berdasarkan formula baru akan
menerima lebih banyak dari pusat, serta harus segera menyiapkan program belanja yang
benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat daerah sesuai tuntutan
otonomi. Di lain pihak, pemerintah pusat/propinsi harus mampu menyediakan dana alokasi
khusus untuk menghindari ketimpangan penerimaan antar kabupaten/kotamadya di satu
propinsi antara lain karena tidak meratanya ketersediaan sumber-sumber alam atau potensi
lainnya. Sebaliknya, bagi daerah yang tidak memiliki sumber alam sebagaimana dimaksud
UU No. 25/1999, maka untuk menjaga tingkat kesejahteraan yang sudah dicapai sampai saat
ini, sebaiknya menerima alokasi bantuan/subsidi yang minimal sama dengan sebelum
diberlakukannya sistem alokasi baru nanti. Di sisi lain, kewenangan mengatur yang berkaitan

dengan kebijakan atas perencanaan dan pelaksanaan program/proyek/kegiatan yang
bersumber dana dari bantuan pusat/propinsi harus didelegasikan sepenuhnya kepada
kabupaten/kotamadya. Artinya tidak perlu ada lagi mekanisme semacam rapat teknis yang
hanya menambah tenaga hierarki dan pendanaan.
Kedua
Pendelegasian kewenangan politik. Mekanisme Pendelegasian kewenangan politik
yang berlaku efektif pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu 1999 yang lalu, telah mencapai
suatu perkembangan yang sangat signifikan dibanding bidang-bidang lainnya. Pelimpahan
kekuasaan politik kepada daerah, di samping telah memberdayakan peran DPRDnya, juga
secara pasti sedang mengarah pada terwujudnya sistem check and balance dalam sistem
kekuasaan di daerah. Bahkan dalam hal-hal tertentu, implementasi kewenangan politik sudah
berkembang jauh melampaui batas-batas etika dan bahkan terkadang berbenturan dengan
fungsi birokrasi. Kondisi ini terjadi dimungkinkan karena :
1. Terputusnya hierarki kewenangan pusat dan propinsi atas sistem politik di kab/kota.
Dengan demikian perlu diimbangi dengan tumbuhnya peran kontrol masyarakat (internal
control) kepada DPRDnya, agar dalam menjalankan fungsi kontrolnya yang ketat kepada
eksekutif dan perlu diimbangi pula adanya kontrol masyarakat atas perilaku politiknya.
Dengan kedudukan yang sejajar bahwa DPRD merupakan mitra bagi pemerintah daerah,
maka fungsi kontrol dapat dilaksanakan secara efektif.
Pemilu tahun 1999 yang menghasilkan DPRD yang representatif telah mewakili politik
rakyat daerah, sehingga memiliki kewenangan politik yang sangat otonom. Dalam
konteks otonomi daerah, kekuasaan politik yang dimiliki DPRD tersebut didukung oleh
kedudukan dan fungsi legislatif yang terpisah dari eksekutif. DPRD sebagai badan
legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah (pasal
16 ayat 2 UU no. 22/99). Kewenangan dalam politik yang demikian independen di
daerah, nampaknya tidak memungkinkan lagi terbukanya peluang intervensi kepentingan
pusat atau propinsi dalam proses maupun keputusan politik di daerah, termasuk dalam
proses
2. pemilihan kepala daerah (Gubernur/ Walikota/Bupati). Dengan demikian, dengan melalui
pendelegasian kewenangan politik ini sebagai upaya membangun paradigma baru

otonomi, diharapkan masalah calon titipan atau pendamping dari pusat yang selama ini
selalu menyertai dalam pemilihan Kepala daerah hanya tinggal cerita.
3. Adanya kewajiban bagi Gubernur, Walikota dan Bupati untuk menyampaikan
pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran akan memperkuat posisi politik
DPRD dalam melaksanakan fungsi kontrolnya. Sehingga, pihak eksekutif akan bekerja
keras untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun dalam melaksanakan tugasnya.
4. Dalam rangka menuju bangsa yang demokratis seperti yang tersirat dalam UU no. 22/99
ini, kadangkala sering muncul berbagai kasus yang terkesan keluar dari nilai-nilai
demokrasi yang universal seperti isu politik uang atau sejenisnya di daerah. Mudah-
mudahan itu hanya merupakan dampak dari keterkejutan sesaat atas terjadinya perubahan
yang drastis dan global dalam sistem politik. Pada saatnya akuntabilitas publik dari para
aktor politik maupun para birokrat akan menjadi syarat utama yang dituntut masyarakat.
Ketiga
Pendelegasian kewenangan urusan daerah. Dalam konteks UU No. 22/99 pada
prinsipnya bukan merupakan sesuatu yang didelegasikan dari atas seperti pada pemerintahan
orde lalu, melainkan lebih sebagai tuntutan dari bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
daerah. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar akan demikian kenyataannya pada saat
nanti? Hal ini perlu dibuktikan dan sangat tergantung pada substansi peraturan pemerintah
yang mengatur kewenangan pemerintah dan propinsi yang rencananya akan dikeluarkan pada
bulan (Juli 2000).
Seperti yang telah kita ketahui, berdasarkan rancangan PP yang sedang
disosialisasikan ke daerah, yang pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal
7 dan 9 UU No.22/99 di dalamnya mengatur 26 bidang kewenangan pusat dan propinsi yang
mencakup 426 urusan yang masih menjadi kewenangan pusat dari 203 urusan yang menjadi
kewenangan propinsi. Oleh karena itu, diharapkan urusan-urusan yang dalam PP dirancang
masih menjadi kewenangan pusat atau propinsi tersebut diharapkan tidak menyimpang
(meskipun) melalui berbagai cara apapun) dari maksud otonomi luas dari UU no. 22/99 ini.
Sedangkan di luar kewenangan pusat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 maupun
kewenangan propinsi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 ayat 1 adalah merupakan
kewenangan kab/kota sebagai daerah otonom untuk mengatur (legislasi) dan kewenangan
untuk mengurusi (eksekusi). Sebagai upaya mengaktualisasikan mengatur (fungsi legislatif),
khususnya dalam menyusun, menetapkan dan mensahkan peraturan daerah sejak

diberlakukan UU no. 22/99, kewenangan mulai ada pada daerah. Banyak kebijakan bisa
diputuskan dengan cepat dan memungkinkan pelayanan berjalan dengan lebih baik, jika
dimilikinya kewenangan mengatur oleh daerah khususnya kabupaten/kotamadya. Sedangkan
upaya untuk mengaktualisasikan kewenangan mengurus, tentu akan terkait langsung dengan
urusan yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah dan tidak termasuk ke dalam urusan
propinsi atau pusat berdasarkan PP. Sehingga diharapkan dengan paradigma baru bahwa
urusan daerah merupakan sesuatu yang harus lahir dari bawah, maka daerah akan menata
ulang kelembagaan maupun SDMnya segera setelah PP tersebut ditetapkan. Seperti
Badan/Dinas/Bagian yang ada saat ini akan disesuaikan dengan urusan yang wajib
dilaksanakan berdasarkan UU No. 22/99 (pasal 11) maupun urusan yang harus dilakukan
sesuai dengan tuntutan nyata daerah. Dengan demikian, akan lebih bijaksana apabila makna
otonomi luas dapat diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab untuk memilih dan
menentukan urusan sesuai kebutuhan daerah dan dalam batas-batas kemampuan anggaran
yang tersedia untuk membiayainya. Selanjutnya, otonomi yang luas tidak diartikan bebas
semaunya dan dengan begitu maka daerah akan selalu mempertimbangkan bukan hanya soal
banyak atau sedikitnya urusan yang ditangani, tetapi lebih kepada manfaat (benefit) yang
diperoleh bagi masyarakat daerah tersebut. Diharapkan dari sini akan lahir dan terbangun
akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kesiapan Daerah untuk Otonomi
Kesiapan daerah untuk melaksanakan otonomi di samping karena memadainya kewenangan
otonom yang dimiliki, juga harus didasarkan pada suatu keyakinan bahwa pelayanan yang
dilakukan oleh lembaga yang terdesentralisasi adalah lebih baik daripada yang tersentralisasi.
Pada akhirnya, untuk melaksanakan otonomi, perlu ada sikap konsistensi dari substansi
peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut UU No. 22/99 dan UU
No.25/99. Di pihak lain, segi materi (keuangan) memang sangat penting, tetapi bukan
segalanya dalam mengatur pemerintahan. Karena yang lebih penting lagi adalah diberikannya
kebebasan kewenangan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahannya yang
sebenarnya sudah menjadi hak atau milik daerah sejak lama. Yang terpenting lagi,
masyarakat daerah harus mampu bersikap kritis dan berani menyatakan hal yang benar bila
para politikus (DPRD) dan birokrat menyimpang dari rel yang benar. Karena tanpa dukungan

dari masyarakat daerah tersebut, membangun visi otonomi daerah yang diinginkan oleh
bangsa ini sulit akan diwujudkan.

VIII. PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PRESPEKTIF
PARADIGMA BARU PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
A. PENDAHULUAN
Dokumen Akumtansi merupakan sumber utama untuk pencatatan ke dalam jurnal dan
buku pembantu. Karena akuntansi hanya mencatat objek yang timbul akibat transaksi yang
sah maka tidak ada transaksi tanpa bukti transaksi. Adanya bukti transasksi inilah yang
memicu pencatatan akuntansi. Setiap transaksi merupakan sumber utama untuk pencatatan ke
dalam jurnal dan buku pembantu. Setiap transaksi harus disertai dengan dokumen atau bukti
transaksi yang sah.
Dokumen transaksi terdiri atas:
1. Bukti Penerimaan Kas
Bukti Penerimaan Kas merupakan semua dokumen yang menjadi bukti adanya
penerimaan kas oleh daerah dan menjadi sumber bagi pencatatan ke dalam jurnal
penerimnaan kas. Bukti penerimaan kas dapat berupa:
a. Surat Tanda Setoran
b. Tanda Bukti Penerimaan
c. Rekap Penerimaan Hariian
d. Dst sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah
2. Bukti Pengeluaran Kas
Bukti Pengeluaran Kas merupakan semua dokumen yang menjadi bukti adanya
pengeluaran kas oleh daerah dan menjadi sumber bagi pencatatan ke dalam jurnal
pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas dapat berupa:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
b. Surat Perintah Membayar (SPM)
c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
d. Tanda Bukti Pengeluaran
e. Dst sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah
3. Bukti Memorial
Bukti Memorial merupakan bukti pencatatan pada Jurnal Umum

B. CATATAN AKUNTANSI
Catatan akuntansi merupakan bagian dari siklus akuntansi keuangan daerah. Catatan
akuntansi tersebut digunakan untuk mencatat segala macam transaksi yang terjadi di
lingkungan Pemerintah Daerah. Pencatatan dilakukan dengan sistem double entry
berdasarkan basis Kas Modifikasian. Sistem double entry menggantikan sistem single entry.
Sistem singe entry ditinggalkan karena
1. Single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif
2. Tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya
3. Single entry telah ditinggalkan oleh banyak negar-negara maju.
Sistem double entry merupakan sistem pembukuan berpasangan, dimana dalam setiap
pencatatan transaksi maka kita akan mencatat dua hal yang terpengaruh dengan adanya
transaksi tersebut. Pencatatan ini dikenal dengan sistem debit-kredit.
Sistem double entry digunakan sebab memiliki keuntungan
1. Sistem double entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih mudah diaudit dan
penelusuran antara bukti transaksi, catatan, dan keberadaan kekayaan, utang, dan ekuitas
organisasi
2. Pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Sedangkan basis kas modifikasian berarti pencatatan hanya dilakukan hanya terhadap
transaksi yang melibatkan kas, sedangkan transaksi yang tidak ada penerimaan atau
pengeluaran kas dicatat diakhir periode dalam jurnal penyesuaian. Dengan basis kas
modifikasian, pencatatan anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk menghasilkan
laporan neraca di akhir periode akuntansi digunakan basis akrual.

C. ATURAN DEBIT-KREDIT
Dalam sistem pembukuan berpasangan dikenal aturan debit-kredit. Aturan tersebut
adalah sebagai berikut:
Jenis Rekening Bertambah Berkurang
Aktiva D K
Utang K D
Modal K D
Pendapatan K D
Biaya D K
Klasifikasi rekening diatas adalah untuk rekening umum yang terdapat dalam neraca.
Sedangkan untuk aturan debit-kredit dalam struktur APBD yang baru adalah sebagai berikut:
Struktur APBD Bertambah Berkurang
Pendapatan K D
Belanja D K
Pembiayaan
Penerimaan Derah
Pengeluaran Daerah
K
K
D
D
D
K
Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan utnuk melakukan pencatatan:
a. Analisis transaksi
b. Pencatatan dalam Jurnal
c. Peringkasan (posting ke Buku Besar)
d. Perincian ke dalam buku pembantu
e. Laporan Keuangan
Data yang terdapat dalam buku besar dan buku pembantu menjadi sumber untuk membuat
laporan keuangan.
Dengan adanya pencatatan dengan sistem double entry tersebut, maka sangat tidak
efisien untuk mencatat transaksi yang berulang kali. Sehingga dibuat jurnal khusus yang
digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi berulang-ulang dengan tujuan mengurangi
pekerjaan dalam membuat jurnal dan akan memudahkan pembukuan ke rekening-rekening.

Catatan akuntansi terdiri dari beberapa macam jurnal, yaitu:
a. Jurnal Penerimaan Kas
Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan
mengolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan
kas. Contohnya adalah penerimaan kas dari pinjaman.
Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini adalah:
1. Tanggal transaksi atau kejadian keuangan, dicatat secara urut tanggal (kronologis)
2. Jurnal Kas yang diterima, dalam bentuk uang, bukan barang
3. Obyek Penerimaan kas, yaitu obyek yang menyebabkan terjadinya penerimaan kas
Jurnal Standar
Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan penerimaan kas umumnya berupa:
1. Penerimaan Kas dari pendapatan asli daerah
2. Penerimaan Kas dari penerimaan dana perimbangan
3. Penerimaan Kas dari lain-lain pendapatan yang sah
4. Penerimaan Kas dari pinjaman
5. Penerimaan Kas dari tagihan piutang
Untuk mencatat dan menggolongkan transaksi kejadian tersebut, jurnal standar
penerimaan kas adalah:
Debit : Kas
Kredit : Pendapatan Asli Daerah (ditulis nama obyek)
Pendapatan Dana Perimbangan (ditulis nama obyek)
Lain-lain Pendapatan yang Sah (ditulis nama obyek)
Pembiayaan – Penerimaan Pinjaman (ditulis nama obyek)
Pembiayaan – Penerimaan Piutang (ditulis nama obyek)
b. Jurnal Pengeluaran Kas
Jurnal Pengeluaran Kas memberikan makna bahwa kas dikredit dan rekening yang
terdapat dalam jurnal pengeluaran kas pada tanggal terjadinya transaksi. Buku Jurnal
Pengeluaran Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan
menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran
kas, misalnya adalah pengeluaran kas untuk belanja.

Seperti halnya Jurnal Penerimaan Kas, transaksi pengeluaran kas juga terjadi
berulangkali. Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini minimal
adalah:
1) Tanggal Transaksi atau Kejadian Keuangan
2) Jumlah Kas yang Diterima
3) Obyek Pengeluaran Kas
Jurnal Standar
Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas antara lain:
1. Pengeluaran Kas untuk belanja adminstrasi umum
2. Pengeluaran Kas untuk belanja operasi
3. Pengeluaran Kas untuk belanja modal aparatur
4. Pengeluaran Kas untuk belanja modal publik
5. Pengeluaran Kas untuk belanja transfer
6. Pengeluaran Kas untuk belanja tidak tersangka
7. Pengeluaran Kas untuk pembayaran hutang pokok
8. Pengeluaran Kas untuk penyertaan modal
Untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian tersebut, Jurnal
Standar Pengeluaran Kas adalah:
Debit : Belanja Administrasi Umum ( ditulis nama obyek)
Belanja Operasi dan Pemeliharaan ( ditulis nama obyek)
Belanja Modal aparatur ( ditulis nama obyek)
Belanja modal Publik ( ditulis nama obyek)
Belanja Transfer ( ditulis nama obyek)
Belanja Tdak Tersangka ( ditulis nama obyek)
Pembiayaan – Pembayaran Hutang ( ditulis nama obyek)
Pembiayaan – Penyertaan Modal ( ditulis nama obyek)
Kredit : Kas
c. Jurnal Umum
Kedua jurnal diatas merupakan jurnal yang digunakan hanya untuk transaksi
yang melibatkan Kas Daearah. Untuk transaksi yang tidak melibatkan Kas Daerah,
dicatat dalam satu buku jurnal yang lain yaitu Buku Jurnal Umum.

Buku Jurnal Umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan
menggolongkan transaksi atau kejadian yang tidak mengakibatkan terjadinya
penerimaan dan pengeluaran kas. Misalnya adalah donasi berupa aktiva tetap, dan
pembelian barang secara kredit.
Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini minimal adalah:
Tanggal Transaksi atau Kejadian Keuangan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah Debit
Jumlah Kredit
Disamping itu, buku jurnal umum dapat dirancang utnuk menampung data lain sesuai
dengan kebutuhan.
Sedangkan untuk penggolangan dan perincian transaki digunakan 2 buku, yaitu:
A. Buku Besar
Transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal kemudian akan diringkas
dalam buku besar. Proses peringkasan atau pemindahan akun/ rekening ke buku besar
disebut dengan posting.
Buku besar pada dasarnya terdiri dari sekumpulan rekening yang digunakan
untuk menmpung nama rekening yang telah dicatat dan digolongkan dalam Buku
Jurnal. Jenis dan macam buku besar menyesuaikan dengan kelompok rekening dalam
struktur APBD yang baru, yaitu:
1. Buku Besar Pendapatan
Buku Besar Pendapatan memuat rekening-rekening pendapatan. Selanjutnya
dirinci lagi sesuai dengan komponen yang menyusun rekening pendapatan yaitu:
a. Pendapatan Asli Daerah
Termasuk dalam buku besar kelompok Pendapatan Asli daerah adalah:
1) buku besar Pajak Hotel
2) buku besar Pajak Restoran
3) buku besar Retribusi Pelayanan Kesahatan
4) buku besar Pelayanan Parkir
b. Dana Perimbangan
1) buku besar bagi Hasil Pajak

Akuntansi Sektor Publik

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Akuntansi Sektor Publik

Similar a Akuntansi Sektor Publik (20)

Más de Fitran Zain

Más de Fitran Zain (6)

Último

Último (20)

Akuntansi Sektor Publik