Ringkasan dokumen tersebut adalah rencana kerja Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2012-2014 yang mencakup visi, misi, dan target pembentukan sarana hubungan industrial serta peningkatan kepesertaan Jamsostek di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Banyuwangi.

1. TAHUN ANGARAN 2012 - 2014
BIDANG PHI – PKK DAN JAMSOSTEK
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB.
BANYUWANGI
CAFÉ dan RESTO VW - Banyuwangi
September , 2012

2. VISI
Terwujudnya Kesejahteraan Pekerja
Melalui Pengaturan Syarat Kerja Yang
Menjamin Kepastian Hak dan Kewajiban
Serta Menjamin Kelangsungan Usaha
dan Terciptanya Ketenangan Kerja

3. MISI
1. Mewujudkan Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban di Tempat Kerja Yang
Mendukung Kelangsungan Usaha;
2. Mewujudkan Pelaksanaan Syarat Kerja Yang
Menjamin Kesejahteraan Pekerja;
3. Mengefektifkan Budaya Perundingan Dalam
Pengaturan Syarat Kerja di Perusahaan;
4. Memberdayakan dan Mewujudkan
Komitmen Pelaku Hubungan Industrial Yang
Harmonis, Demokratis, Adil dan Bermartabat.

4. PENGERTIAN LKS TRIPARTIT
BERDASARKAN UU NO. 13/2003, PSL 1 BUTIR
1 9 , L K S T R I PA R T I T A D A L A H S E B A G A I F O R U M
KOMUNIKASI, K O N S U LTA S I DAN
M U S YA W A R A H T E N TA N G MASALAH
KETENAGAKERJAAN YA N G A N G G O TA N YA
TERDIRI DARI UNSUR ORGANISASI
PENGUSAHA, S E R I K AT P E K E R J A / S E R I K AT

5. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1985 Tentang Tata
Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama
Tripartit.
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 8 1985 Tentang
Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja
Sama Tripartit.

6. TUJUAN LKS - TRIPARTIT
1. Menciptakan kesamaan pandangan, bahasa dan gerak langkah dari
masing-masing unsur (pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh
dan pengusaha) dalam kerjasama dan suasana yang
kondusif, memandang, mencari solusi dan menyelesaikan masalah-
masalah ketenagakerjaan;
2. Menjadi wadah dalam merumuskan saran dan pendapat tentang
kebijakan ketenagakerjaan daerah, sektoral, nasional dan
internasional dan mengembangkan gagasan dalam rangka
mengamati fenomena ketenagakerjaan;
3. Tercapainya Ketenangan Kerja dan Kelangsungan Usaha
(Industrial Peace);
4. Mewujudkan ketenteraman dalam bekerja dan
berusaha, peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja, kelangsungan usaha dan perkembangan
usaha, perbaikan iklim investasi serta pengurangan pengangguran.

7. FUNGSI LKS - TRIPARTIT
1. Sebagai Forum Konsultasi dan Komunikasi serta
Musyawarah untuk Mecahkan Masalah Bersama serta
Merumuskan Kebijakan Bersama Bidang Ketenagakerjaan;
2. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada
pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan
kebijakan dan pelaksanaan hubungan industrial;
3. Membahas masalah-masalah ketenagakerjaan baik yang
bersifat daerah, sektoral, nasional dan
internasional, sebagai saran kepada pemerintah dan pihak-
pihak terkait dalam memecahkan masalah--masalah
ketenagakerja

8. TUGAS LKS - TRIPARTIT
1. Menampung, Mengkaji, mengevaluasi dan
merumuskan rancangan kebijakan dan
memecahkan masalah ketenagakerjaan yang
bersifat regional, daerah, sektoral, nasional dan
internasional sebagai saran kepada pemerintah dan
pihak-pihak terkait;
2. Menggalang komunikasi dan kerjasama timbal
batik yang sebaik-baiknya dengan segenap unsur
tripartit;

9. 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan atau lembaga
lainnya yang beranggotakan unsur tripartit seperti Dewan
Pengupahan, Dewan Pelatihan Kerja, Dewan Produktivitas dan Dewan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3);
4. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah
dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan
masalah ketenagakerjaan secara nasional.

10. PERMASALAHAN
1. Penerapan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain belum memberikan perlindungan yang
memadai bagi pekerja.
2. Alur kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan di perusahaan
dibuat sepihak oleh pengusaha, sehingga seringkali
menimbulkan penafsiran dan persepsi yang berbeda terhadap
kegiatan utama (core bussines) dan kegiatan penunjang;
3. Perjanjian antara Perush. Pengguna dengan PPJP seringkali
tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sesuai dengan tingkat
kompetensinya.
4. PPJP seringkali tidak mendaftarkan PKWT dengan pekerjanya
kepada Dinas yang bertanggungjawab dibidang
Ketenagakerjaan;
10

11. 5. Dalam prakteknya PKWT cenderung berlangsung terus-
menerus menyimpang dari ketentuan perundangan yang
berlaku, seperti tidak ada limit waktu dan diberlakukan
tanpa melihat sifat dan jenis pekerjaan.
6. PPJP seringkali tidak melaporkan seluruh pekerjaan
yang diperoleh (Perusahaan dan lokasinya) kepada instansi
yang memberikan ijin operasional.
7. Program Jamsostek Belum Terlaksana Sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, hal ini Dikarenakan
Masih Banyak Perusahaan Yang Wajib Belum Daftar
Jamsostek dan Masih Banyak Perusahaan Yang Daftar
Sebagian Upah dan Tenaga Kerja.
11

12. 8. Masih terdapat perusahaan yang telah
mempunyai SP/SB, masih enggan untuk
membentuk PKB;
9. Dalam menentukan tim perunding pembuatan
PKB pada perusahaan yang memiliki lebih dari
1 SP/SB tetapi tidak ada yang mayoritas sering
menimbulkan permasalahan yang dapat
menjurus menjadi perselisihan
12

13. 10. Belum tersedianya perangkat ketentuan yang
mengatur tentang ukuran kemampuan perusahaan
dalam penyediaan fasilitas kesejahteraan.
11. Banyaknya keinginan pekerja untuk
mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi
tidak mampu membayar uang muka.
13

14. 12. Belum adanya pemahaman dan persamaan persepsi
tentang kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang
sama di tempat kerja;
13. Kurangnya koordinasi unsur terkait dalam penerapan
kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang sama di
tempat kerja.
14

15. 1. Melaksanakan Sosialisasi tentang
keberadaan Lembaga Kerja Sama Tripartit
di tingkat sektor usaha.
2. Melaksanakan Sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang
ketenagakerjaan.
3. Pemantauan pelaksnaan Upah Minimum
Kabupaten (UMK).
4. Pemantauan pelaksnaan Tunjangan Hari
Raya (THR).

16. 5. Pemantauan pelaksnaan Hubungan Industrial :
 Pelaksanaan Outscoursing
 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
 Mendorong Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 Mendorong terbentuknya Peraturan Perusahaan (PP)
 Mendorong terbentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit di tingkat
perusahaan.
 Terbentuknya Koperasi Karyawan (Kopkar) tingkat perusahaan.
6. Mendorong dan memantau Keikutsertaan Prorgam Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

17. 7. Pembinaan, Pembentukan dan Peningkatan Sarana
Hubungan Industrial (PP, PKB, LKS-Bipartit dan
Jamsostek)
8. Mengidentifikasi Permasalahan-permasalahan/gejolak
tentang ketenagakerjaan.
9. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap
perusahaan yang mengalami permasalahan hubungan
kerja.
10. Mengimplementasikan UU No. 2 Tahun 2004 Melalui
Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Kepada Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat
Buruh di tingkat Perusahaan.

18. 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit secara
priodik dan berjenjang.
12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh
Ketua Lemabaga Kerja Sama Tripartit.
13. Untuk menunjang kegiatan perlu dialokasikan
sarana prasarana untuk menunjang kegiatan
tersebut.

19. KOMITMEN LKS TIPARTIT
BANYUWANGI
DALAM PENCAPAIAN TARGET
TAHUN 2013
NO. URAIAN 2013
1. Pembentukkan LKS Bipartit di Perusahaan 10
Pembentukkan Peraturan Perusahaan (PP) Yang
2. 10
Disahkan
3. Pembentukan PKB yang di Daftarkan 10
4. Pembentukan Kopkar 10
5. Penyelesaian PHI Secara Bipartit 10
6. JUMLAH TARGET 50
19

20. KEGIATAN LKS-T 2012
PEMBINAAN PEMBENTUKAN SARANA HI DAN
PENINGKATAN KEPESERTAAN JAMSOSTEK
No NAMA PERUSAHAAN ALAMAT JADWAL PEMBINAAN
1 19 - 11 – 2012
PT. Perkebunan Kalibendo Kecamatan Glagah
2 19 - 11 – 2012
PT. Perkebunan Lidjen Kecamatan Licin
3 19 - 11 – 2012
Hotel Manyar Kecamatan Kalipuro
4 19 - 11 – 2012
Hotel Ketapang Indah Kecamatan Kalipuro
5 19 - 11 – 2012
Hotel Mahkota Pelengkung Kecamatan Kalipuro
6 19 - 11 – 2012
PT. Putra Blambangan Sejati Kecamatan Kalipuro
7 19 - 11 – 2012
PT. Surya Adikumala Abadi Kecamatan Wongsorejo

21. 1 2 3 5
8 19 - 11 – 2012
RSI Fatimah Kecamatan Kabat
9 19 - 11 – 2012
PT. Istana Cipta Sembada Kecamatan Kabat
10 19 - 11 – 2012
PT. Albasia Prima Lestari Kecamatan Kabat
11 20 - 11 – 2012
RS. Umum Nahdlatu Ulama Kecamatan Rogojampi
12 PT. Blambangan Foodfakers 20 - 11 – 2012
Kecamatan Muncar
Indonesia
13 20 - 11 – 2012
PT. Maya Muncar Kecamatan Muncar
14 20 - 11 – 2012
PT. Bagoda Wear Kecamatan Singojuruh

22. 1 2 3 5
15 20 - 11 – 2012
KSP Milan Genteng Kecamatan Genteng
16 20 - 11 – 2012
Swalayan KDS Genteng Kecamatan Genteng
17 20 - 11 – 2012
RS. Al’ Hudha Genteng Kecamatan Genteng
18 20 - 11 – 2012
PT. Perkebunan Banyukidul Kecamatan Songgon
19 20 - 11 – 2012
PT. Perkebunan Banyulor Kecamatan Songgon
20 Hotel Kalibaru Cottage Kecamatan Kalibaru 21 - 11 – 2012
21 PT. Perkebunan Kalikempit Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 2012
22 Hotel Minak Jinggo Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 2012

23. 1 2 3 5
23 PT. Sejahtera Usaha Bersama Kecamatan Kalibaru 21 - 11 – 2012
24 PT. Perkebunan Terbasalah Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 2012
25 PT. Perkebunan Glen Falloch Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 2012
26 PT. Perkebunan Glenmore Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 2012
27 PP. Purwogonda I Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 2012
28 PT. Perkebunan Sungailembu Kecamatan Pesanggaran 22 - 11 – 2012
29 PT. I M N Kecamatan Pesanggaran 22 - 11 – 2012
30 PT. Avila Prima Putra Makmur Kecamatan Muncar 22 - 11 – 2012
31. CV. Pasifik Harvest Kecamatan Muncar 22 - 11 – 2012

24. TIM PEMBINA
TIM PELAKSANA SASARAN Tgl
A  Drs. Kusaini  Perkebunan Kalibendo 19 – 11 - 2012
 H. Agus Iskandar  Perkebunan Lidjen
 Isnaini, S.Sos  Hotel Manyar
 Tri Candra
B  Suraji, SH  Hotel Ketapang Indah
 Ir. Bambang Sulis  Mahkota Pelengkung
19 – 11 - 2012
 Agus Hermawan  Putra Banyuwangi Sejati
 Sahid Wahid  PT. Surya Adikumala Abadi
C  Drs. Junaidi Abd  RSI. Fatimah
 M. Sugiono  PT. Istana Cipta Sembada
19 – 11 - 2012
 Fakih Himawan  PT. Albasia Prima Lestari
 Hadi Susanto
A  Dodi Widodo, SH  RS. Nahdlatul Ulama (NU)
 M. Zubaidi Arif  PT. Blambangan
20 – 11 - 2012
 Isnaini Foodfakers Indonesia
 Hadi Susanto  PT. Maya Muncar
B  Drs. Junaidi Abd  PT. Bagoda Wear
 H. Agus Iskandar  KSP. Milan Genteng
20 – 11 - 2012
 Agus Hermawan  CV. Karunia Damai Sejati
 Tri Candra  RS. Al’ Hudha
C  Drs. Kusaini  PT. Perkebunan Banyukidul
 Ir. Bambang Sulis  PT. Perkebunan Banyulor
20 – 11 - 2012
 M. Zubaidi Arif
 Sahid Wahid

25. A  Suraji, SH  Hotel Kalibaru Cottage
 Ir. Yualiyanto  PT. Perkebunan Kalikempit
 Sentor Suharno  Hotel Minak Jinggo 21 – 11 - 2012
 Tri Candra
B  Dodi Widodo, SH  PT. Sejahtera Usaha Bersama
 Fakih Himawan  PT. Perkebunan Terbasalah
 Sulasno  PT. Perkebunan Glen Falloch 21 – 11 - 2012
 Hadi Susanto
C  Drs. Kusaini  PT. Perkebunan Glenmore
 M. Sugiono  PP. Purwogondo I
 Murlan 21 – 11 - 2012
 Sahid Wahid
A  Drs. Junaidi Abd  PT. Perkebunan Sungailembu
 Ir. Yualiyanto  PT. I M N
 Murlan 22 – 11 - 2012
 Tri Candra
B  Suraji, SH  PT. Avila Prima
 Sentot Suharno  PT. Pasifik Harvest
 Sulasno 22 – 11 - 2012
 Hadi Susanto

26. TERIMA
KASIH