Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 memperjelas tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memberikan definisi dan pengaturan yang lebih rinci mengenai organisasi pengadaan, perencanaan, dan pelaksanaan proses seleksi sebelum tahun anggaran. Peraturan ini juga mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan unit layanan pengadaan.

1. Matriks Perbedaan Antara
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35
Tahun 2011 (Perubahan Pertama), dan Perpres No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua)
PERPRES 54/2010 DAN
NO TOPIK KEPPRES 80/2003 PERPRES 70/2012
PERPRES 35/2011
I. KETENTUAN UMUM
1. Peraturan tentang Tata cara pengadaan Tata cara pengadaan diuraikan Ditambahkan Lampiran IV-
Tatacara Pengadaan terdapat pada Lampiran dalam 2 set dokumen, yaitu: c yaitu Pengadaan Jasa
yang merupakan bagian tak 1. Lampiran: Tata Cara Konsultansi melalui
terpisahkan dari Keppres Pengadaan Barang/Jasa Seleksi Internasional
Pemerintah; dan
2. Standar Dokumen
Pengadaan (Standard
Bidding Document/SBD).
• Perpres 70/2012 memberikan tata cara khusus untuk memperoleh tenaga konsultan Internasional yang selama ini sulit
memenuhi persyaratan pengadaan di Indonesia, seperti persyaratan ijin usaha dan perpajakan.
2. Perencanaan Pembagian tanggung jawab Lingkup perencanaan: a. Mengumumkan
Pengadaan dalam perencanaan 1. PA/KPA membuat rencana Rencana Umum
pengadaan antara PA/KPA umum dan pembiayaan Pengadaan (RUP)
pengadaan; Barang/Jasa pada
dan PPK belum diatur
2. PPK membuat rencana masing-masing
dengan jelas Kementerian/Lembaga/
(teknis) pengadaan;
Institusi secara terbuka
3. ULP membuat rencana
pelaksanaan kepada masyarakat
(pelelangan/seleksi) luas setelah rencana
kerja dan anggaran
pengadaan.
Kementerian/Lembaga/
Institusi disetujui oleh
DPR untuk pengadaan
yang bersumber dari
APBN. Sedangkan
untuk pengadaan yang
bersumber dari APBD
diumumkan setelah
rencana keuangan
tahunan Pemerintah
Daerah dibahas dan
disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah
dan DPRD.
b. PA pada K/L/D/I harus
menyediakan biaya
pendukung untuk
pelaksanaan pemilihan
mendahului tahun
anggaran.
c. Pengangkatan dan
pemberhentian pejabat
pelaksana pengadaan
tidak terikat tahun
anggaran
• Perencanaan pengadaan pada Pemerintah Daerah lebih dipertegas, khususnya pengumuman rencana umum
pengadaan
• Pembiayaan pengadaan tahun depan sudah harus dimasukkan dalam anggaran tahun berjalan agar proses
pelaksanaan pengadaan tidak terkendala dengan alasan anggaran

2.
• Memasukkan klausul Perpres 53/2010 ke dalam Perpres 70/2012 sehingga seluruh pengangkatan pelaksana
pengadaan tidak terikat tahun anggaran
3. Pinjaman/ Hibah Jika bertentangan, maka • Pada prinsipnya mengikuti Tetap
Luar Negeri (PHLN) mengikuti aturan pemberi Perpres;
pinjaman/hibah • Jika terdapat perbedaan,
maka dilakukan
kesepakatan (utk
menggunakan Perpres atau
aturan pemberi
pinjaman/hibah).
• Pada saat penyusunan Naskah Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPHLN) diharapkan sudah mencantumkan ketentuan
tentang kewajiban untuk mengikuti aturan pengadaan sebagaimana tercantum pada Perpres ini
4. Jenis Pengadaan 1. Barang 1. Barang Tetap
2. Jasa Pemborongan 2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultansi 3. Jasa Konsultansi
4. Jasa Lainnya 4. Jasa Lainnya
• Perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi Pekerjaan Konstruksi dilakukan agar sejalan dengan International Best
Practice
5. Definisi Barang adalah benda dalam Barang adalah setiap benda baik Tetap
berbagai bentuk dan uraian, berwujud maupun tidak berwujud,
yang meliputi bahan baku. bergerak maupun tidak bergerak,
Barang setengah jadi, yang dapat diperdagangkan,
barang jadi/peralatan, yang dipakai, dipergunakan atau
spesifikasinya ditetapkan dimanfaatkan oleh Pengguna
oleh Pejabat Pembuat Barang
Komitmen sesuai
penugasan Kuasa
Pengguna Anggaran
Jasa Pemborongan adalah Pekerjaan Konstruksi adalah Tetap
layanan pekerjaan seluruh pekerjaan yang
pelaksanaan kontruksi atau berhubungan dengan
wujud fisik lainnya yang pelaksanaan konstruksi
perencanaan teknis dan bangunan atau pembuatan wujud
spesifikasinya ditetapkan fisik lainnya
Pejabat Pembuat Komitmen
sesuai penugasan Kuasa
Pengguna Anggaran dan
proses serta
pelaksanaannya diawasi
oleh Pejabat Pembuat
Komitmen
Jasa Konsultansi adalah Jasa Konsultansi adalah jasa Tetap
layanan jasa keahlian layanan profesional yang
profesional dalam berbagai membutuhkan keahlian tertentu
bidang yang meliputi jasa diberbagai bidang keilmuan yang
perencanaan kontruksi, jasa mengutamakan adanya olah pikir
pengawasan kontruksi, dan (brainware)
jasa pelayanan profesi
lainnya, dalam rangka

3.
mencapai sasaran tertentu
yang keluarannya berbentuk
piranti lunak yang disusun
secara sistematis
berdasarkan kerangka
acuan kerja yang ditetapkan
Pejabat Pembuat Komitmen
sesuai penugasan Kuasa
Pengguna Anggaran
Jasa Lainnya adalah segala Jasa Lainnya adalah jasa yang Tetap
pekerjaan dan/atau membutuhkan kemampuan
penyediaan jasa selain jasa tertentu yang mengutamakan
konsultansi, jasa keterampilan (skillware) dalam
pemborongan, dan suatu sistem tata kelola yang
pemasokan barang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain
Jasa Konsultansi, pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi dan
pengadaan Barang
Belum diatur Sayembara adalah metode Tetap
pemilihan Penyedia Jasa yang
memperlombakan gagasan
orisinal, kreatifitas dan inovasi
tertentu yang harga/biayanya
tidak dapat ditetapkan
berdasarkan harga satuan
Belum diatur Kontes adalah metode pemilihan Tetap
Penyedia Barang yang
memperlombakan Barang/benda
tertentu yang tidak mempunyai
harga pasar dan yang
harga/biayanya tidak dapat
ditetapkan berdasarkan harga
6. Pelelangan /Seleksi Proses pengadaan dapat Proses pengadaan dapat a. Kelompok Kerja ULP
sebelum tahun dilakukan sebelum dokumen dilakukan setelah rencana kerja dapat mengumumkan
anggaran anggaran disahkan dan anggaran K/L/D/I disetujui pelaksanaan
Pengadaan:
oleh DPR/DPRD
• Setelah penetapan
APBD untuk
pengadaan yang
bersumber dari
APBD.
• Setelah rencana
kerja dan
anggaran
Kementerian/Lem
baga/Institusi
disetujui oleh DPR
untuk pengadaan

4.
yang bersumber
dari APBN.
b. Pengumuman
mencantumkan kondisi
DIPA/DPA belum
ditetapkan.
c. Dalam hal DIPA/DPA
tidak ditetapkan atau
alokasi anggaran
dalam DIPA/DPA yang
ditetapkan kurang dari
nilai pengadaan yang
diadakan, proses
pemilihan dibatalkan
dan kepada Penyedia
Barang/Jasa tidak
diberikan ganti rugi.
• Perpres Nomor 70 Tahun 2012 lebih mempertegas mengenai pelaksanaan pengadaan yang mendahului tahun
anggaran, khususnya memperjelas mengenai kapan pelelangan dapat diumumkan melalui sumber dana APBN dan
APBD
7. Pekerjaan Kompleks Untuk pekerjaan diatas Rp. Untuk pekerjaan diatas Rp. 100 Tetap
50 M M
8. Meterai Digunakan untuk surat Digunakan hanya untuk dokumen Tetap
penawaran, dokumen kontrak dan formulir isian
kontrak dan formulir isian kualifikasi
kualifikasi
II. ORGANISASI PENGADAAN
9. Organisasi Organisasi belum 1. PA/KPA; Tetap
Pengadaan dikelompokkan jelas 2. PPK;
3. ULP/Pejabat Pengadaan;
4. Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
• Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam oganisasi
pengadaan tidak terikat tahun anggaran
10. Perangkat Belum diatur 1. Kepala; Perangkat organisasi
organisasi ULP 2. Sekretariat; mengacu kepada
3. Staf pendukung; peraturan perundang-
4. Kelompok kerja . undangan di bidang
kelembagaan
• Penetapan struktur organisasi ULP dikembalikan kepada aturan kelembagaan
A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
11. Tugas dan Belum diatur dengan tegas 1. Mengumumkan Rencana Tetap
Kewenangan Umum Pengadaan
2. Menetapkan Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan

5.
• PA/KPA pada Perpres 54/2010 diwajibkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran
yang bertujuan agar proses pengadaan lebih transparan karena penyedia barang/jasa sudah mengetahui rencana
pengadaan K/L/D/I lebih awal
12. Penetapan Pengadaan Barang/Jasa 1. Paket pengadaan Penetapan
pemenang /penyedia diatas Rp. 50 miliar Barang/Pekerjaan pemenang/penyedia oleh
oleh PA/KPA di K/L/I Konstruksi/Jasa Lainnya PA pada K/L/D/I
atau Kepala Daerah diatas Rp. 100 miliar
di Daerah
2. Paket pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 10
miliar.
• Khusus untuk daerah, maka penetapan pemenang tidak lagi dilakukan oleh Kepala Daerah, melainkan dilakukan oleh
PA
13. Kuasa Pengguna Tidak diatur dengan jelas • Dapat diangkat lebih dari 1 Tetap
Anggaran (KPA) (satu) orang sesuai beban
pekerjaan/rentang kendali
PA.
• Diangkat oleh PA (untuk
tingkat Pusat)
• Ditetapkan oleh Kepala
Daerah (untuk tingkat
Daerah)
• KPA untuk dana
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan diangkat oleh
PA atas usul Kepala Daerah
• Jumlah KPA yang akan diangkat oleh PA dapat lebih dari 1 (satu) orang jika dianggap perlu. KPA pada tingkat pusat
(K/L/I) diangkat oleh PA, sedangkan KPA pada tingkat daerah diangkat oleh kepala daerah.
B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
14. Tugas dan fungsi • Menetapkan dokumen • menyusun dan menetapkan • Menyetujui bukti
pengadaan; rencana pengadaan: pembelian atau
• Menetapkan pemenang; o Spesifikasi teknis; menandatangani
o Rincian HPS Kuitansi/Surat
o Rancangan kontrak Perintah Kerja
• tidak menetapkan pemenang (SPK)/surat perjanjian
• menandatangani kontrak
• menyimpan dan menjaga
keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan pengadaan
• PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen pengadaan yaitu
Spesifikasi Teknis, Rincian HPS, dan Rancangan Kontrak. Karena PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan,
maka PPK tidak lagi menetapkan pemenang, melainkan diserahkan kepada ULP
15. Kewenangan lain Belum diatur dengan jelas • dapat mengusulkan Tetap
perubahan paket dan jadwal
pekerjaan kepada PA
• dapat menetapkan
o tim pendukung;
o tim atau tenaga ahli
pemberi penjelasan
teknis (aanwijzer)
• Pada Perpres 54/2010, PPK diberi kewenangan lain, yaitu mengusul perubahan paket dan jadwal serta menetapkan
tim pendukung dan aanwijzer yang akan membantu ULP dalam pelaksanaan pekerjaan

6.
16. Persyaratan PPK Belum diatur dengan jelas Tidak menjabat sebagai Tidak menjabat sebagai
pengelola keuangan Pejabat Penanda Tangan
Surat Perintah Membayar
(PPSPM) dan Bendahara,
kecuali PPK yang dijabat
oleh PA/KPA pada
Pemerintah Daerah
• Karena PA/KPA menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 juga merupakan penanggung jawab anggaran, maka apabila
PA/KPA bertindak selaku PPK sesuai Permendagri 21 Tahun 2011 maka boleh tetap sebagai pengelola keuangan
17. Persyaratan • Pendidikan minimal • Pendidikan minimal S1 • Persyaratan min S1
manajerial SLTA • Tidak ada persyaratan DP3 dapat diganti dengan
• Memiliki DP3 dengan paling kurang
nilai baik sekurang- golongan IIIa atau
kurangnya 3 tahun disetarakan dengan
terakhir golongan IIIa apabila
jumlah pegawai negeri
yang memenuhi
persyaratan terbatas
18. Kewajiban Belum diatur dengan jelas • PPK pada K/L/I bersertifikat Dalam hal tidak ada
bersertifikat sejak Perpres ini berlaku; personil yang memenuhi
• PPK pada K/L/I yang persyaratan untuk ditunjuk
ditugaskan di Unit Pelaksana sebagai PPK, maka
Teknis (UPT)
persyaratan memiliki
Pusat/Kab/Kota paling
lambat 1 Januari 2012; dan sertifikat dikecualikan
• PPK pada Pemerintah untuk:
Prop/Kab/Kota paling lambat
1 Januari 2012. a. PPK yang dijabat
oleh pejabat eselon I
dan II di K/L/D/I;
dan/atau
b. PA/KPA yang
bertindak sebagai
PPK.
• Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah mengakomodir ketentuan Permendagri 21/2011 yang membolehkan PA/KPA
bertindak sebagai PPK. Namun Perpres 70/2012 menegaskan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak
ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Apabila PA/KPA bertindak sebagai PPK, maka
PA/KPA tersebut tidak wajib bersertifikat.
C. UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN
19. Kewenangan Belum diatur Menteri/pimpinan Tetap
Pembentukan ULP Lembaga/Kepala
Daerah/pimpinan Institusi.
• Perpres 54/2010 mewajibkan pembentukan ULP dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2014 dan berbentuk
struktural di seluruh K/L/D/I serta dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi
20. Fungsi ULP Sama dengan panitia, utk • Pengadaan Pengadaan
pengadaan Barang/jasa > Barang/Pekerjaan Barang/Pekerjaan
50 jt Konstruksi/Jasa Lainnya > Konstruksi/Jasa Lainnya
Rp. 100 jt > Rp. 200 jt
• Pengadaan Jasa
Konsultansi > Rp.50 jt

7.
• Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang wajib dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan dengan nilai di
atas Rp. 200 Juta, sedangkan untuk jasa konsultansi bernilai di atas Rp. 50 Juta
21. Persyaratan Kepala Belum diatur • Tidak mempunyai hubungan • Persyaratan tidak
ULP, Kelompok keluarga dengan Pejabat mempunyai hubungan
Kerja (Pokja) yang menetapkannya keluarga dihapus
ULP/Pejabat sebagai anggota • Persyaratan Sertifikasi
ULP/Pejabat Pengadaan dapat dikecualikan
Pengadaan
• Memiliki Sertifikat untuk Kepala ULP
• Dilarang duduk sebagai • L/I yang memiliki
pengelola keuangan keterbatasan PNS
dapat mengangkat
pegawai tetap non
PNS
• Dilarang duduk
sebagai PPSPM dan
bendahara
• Kepala ULP berfungsi sebagai koordinator administratif dan dapat dijabat oleh pejabat struktural sehingga dapat
dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat ahli pengadaan, namun apabila Kepala ULP juga merangkap sebagai
anggota Pokja ULP, maka tetap berkewajiban untuk bersertifikat
• Pengelola keuangan lebih diperjelas, yaitu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara
22. Kelompok kerja ULP Sama dengan panitia, • Berjumlah gasal minimal 3 Pengadaan barang/jasa
berjumlah gasal, min 3 (tiga) (tiga) orang bersifat khusus dan/atau
orang sesuai besaran nilai • Dapat ditambah sesuai memerlukan keahlian
pekerjaan dengan kompleksitas khusus, tenaga ahli dapat
pekerjaan.
berasal dari pegawai
• Dapat dibantu aanwijzer
negeri atau swasta
• Jumlah ULP yang melaksanakan pengadaan/pemilihan berjumlah gasal minimal 3 orang yang ditentukan berdasarkan
kompleksitas pekerjaan, dan bukan lagi berdasarkan besaran nilai pekerjaan. Tim ini juga dapat dibantu oleh tenaga
ahli sebagai aanwijzer
23. Tugas Pokok dan Belum diatur Belum diatur a. Memimpin dan
Kewenangan Kepala mengkoordinasikan
ULP seluruh kegiatan ULP;
b. Menyusun program
kerja dan anggaran
ULP;
c. Mengawasi seluruh
kegiatan pengadaan
barang/ jasa di ULP
dan melaporkan
apabila ada
penyimpangan
dan/atau indikasi
penyimpangan;
d. Membuat laporan
pertanggungjawaban
atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan
barang/jasa kepada
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan
Institusi;
e. Melaksanakan
pengembangan dan
pembinaan Sumber
Daya Manusia ULP;
f. Menugaskan/

8.
menempatkan/
memindahkan anggota
Kelompok Kerja sesuai
dengan beban kerja
masing-masing Pokja
ULP;
g. Mengusulkan
pemberhentian
anggota Pokja yang
ditugaskan di ULP
kepada
PA/KPA/Kepala
Daerah apabila terbukti
melakukan
pelanggaran peraturan
perundang-undangan
dan/atau KKN; dan
h. Menetapkan
Sekretariat dan Staf
Pendukung ULP sesuai
dengan kebutuhan.
24. Tugas, wewenang, Belum diatur • Menetapkan Dok. Tetap
dan tanggungjawab Pengadaan;
Pokja ULP • Menetapkan pemenang utk
o Pengadaan
Barang/Pek.Konstruksi/
Jasa Lainnya ≤ Rp.100
M;
o Pengadaan Jasa
Konsultansi ≤ Rp. 10 M
• Menjawab sanggahan
25. Pejabat Pengadaan Untuk pengadaan • Melaksanakan Pengadaan Pengadaan Langsung
Barang/jasa ≤ 50 jt Langsung untuk Pengadaan
• Pengadaan Barang/Pekerjaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤
Konstruksi/Jasa Lainnya ≤
Rp. 200 jt
Rp. 100 jt
• Pengadaan Jasa Konsultansi
≤Rp.50 jt
26. Kewenangan lain Belum diatur dengan jelas Dapat mengusulkan kpd PPK: Tetap
Pokja ULP/Pejabat • perubahan HPS;
Pengadaan • Perubahan spesifikasi.
27. Pengecualian status Belum diatur Belum diatur • Lembaga/Institusi
sebagai pegawai Pengguna
negeri APBN/APBD yang
memiliki keterbatasan
pegawai yang
berstatus Pegawai
Negeri, Kepala
ULP/anggota
Kelompok Kerja ULP
dapat berasal dari
pegawai tetap
Lembaga/Institusi
Pengguna
APBN/APBD yang
bukan Pegawai
Negeri.
• Kelompok Masyarakat

9.
Pelaksana Swakelola,
Kepala ULP/anggota
Kelompok Kerja ULP
dapat berasal dari
bukan Pegawai
Negeri.
• Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Pengadaan diperluas pada Perpres 54/2010 PBJ, yaitu tidak hanya
sekedar menyusun dokumen dan mengusulkan pemenang, melainkan juga menetapkan dokumen dan menetapkan
pemenang lelang. Jadi, seluruh tanggung jawab pengadaan secara penuh sudah diberikan kepada Panitia
Pengadaan/Pokja ULP.
• Apabila ada ketidaksesuaian HPS dan Spesifikasi, pejabat pengadaan juga dapat mengajukan usulan perubahan HPS
dan Spesifikasi sesuai kondisi pada saat pengadaan
• Perpres 70/2012 telah menguraikan tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP dan telah memperjelas bahwa
penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP, bukan oleh Kepala ULP.
• Pengecualian persyaratan pegawai negeri sipil juga telah ditambahkan pada Perpres 70/2012
D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
28. Ketentuan umum Belum diatur • Ditetapkan oleh PA/KPA Tetap
• Dapat dibantu oleh
tim/tenaga ahli yg ditetapkan
PA/KPA
29. Persyaratan Belum diatur Tidak menjabat sebagai Tidak menjabat sebagai
pengelola keuangan PPSPM dan bendahara
30. Tugas dan fungsi Belum diatur • Memeriksa hasil pekerjaan Tetap
• Menerima hasil pekerjaan
• Mebuat dan
menandatangani Berita
Acara serah terima
• Organisasi ini baru ditetapkan secara resmi pada Perpres 54/2010. Pada Keppres No. 80 Tahun 2003 masih belum
diatur. Dengan adanya peraturan khusus untuk PPHP maka ada pertanggung jawaban terhadap hasil pelaksanaan
pengadaan secara lebih jelas dan detail.
• Pada Perpres 70/2012, persyaratan tidak menjabat sebagai pengelola keuangan lebih diperjelas, yaitu Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara
E. PENYEDIA BARANG/JASA
31. Persyaratan • Kemampuan Dasar (KD) • Kemampuan Dasar (KD) Tetap
untuk pengadaan untuk pengadaan Pekerjaan
Barang, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya
Pemborongan dan Jasa • Sisa Kemampuan Paket
Lainnya (SKP) untuk pengadaan
• Sisa Kemampuan Paket Pekerjaan Konstruksi dan
(SKP) untuk pengadaan Jasa Lainnya
Jasa Pemborongan
• Perpres 54/2010 menghapuskan persyaratan KD untuk Pengadaan Barang dan menambahkan persyaratan SKP untuk
Jasa Lainnya
32. Kemampuan Dasar • Untuk Jasa • Untuk Pek. Konstruksi, KD = Tetap
(KD) Pemborongan KD=2 NPt 3 NPt
• Untuk Barang/Jasa • Untuk Jasa Lainnya KD = 5
Lainnya, KD= 5 NPt NPt
• Untuk Jasa Konsultansi • NPt utk 10 tahun terakhir
KD=3 NPt

10.
• NPt utk 7 tahun terakhir
• Selain menghapus KD untuk Pengadaan Barang, Perpres 54/2010 juga menurunkan KD untuk Pekerjaan Konstruksi
menjadi 3 NPt dan jangka waktu yang dapat dihitung sebagai NPt ditambah menjadi 10 tahun
33. Nilai KD minimum Tidak tegas batasan Sama dengan nilai total HPS Tetap
minimum nilai KD
34. Sisa Kemampuan Dipersyaratkan untuk jasa Tidak diwajibkan lagi adanya Tetap
Keuangan (SKK) konstruksi SKK
35. Dukungan Minimal 10% dari nilai paket Untuk semua jenis
Keuangan dari Bank untuk pekerjaan konstruksi pemilihan
langsung/pelelangan
Pekerjaan Konstruksi
36. Sisa Kemampuan • Pekerjaan Konstruksi dan Tetap
Paket (SKP) Jasa Lainnya
• Usaha kecil KP =5
• Usaha non kecilKP = 6 atau
1,2 N
• N = Jumlah paket pekerjaan
terbanyak yang dapat
ditangani pada saat
bersamaan selama kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir
• Pada Keppres No. 80 Tahun 2003, nilai minimum KD tidak diatur namun dalam prakteknya panitia menggunakan
batasan nilai pagu anggaran. Ketentuan ini dipertegas pada Perpres 54/2010 dengan menentukan bahwa nilai
minimum KD adalah sama dengan nilai total HPS.
• SKK sudah tidak diwajibkan pada Perpres 54/2010 sehingga tidak dibutuhkan lagi persyaratan Neraca yang digunakan
untuk menghitung SKK
• Nilai paket sebagai dasar untuk menghitung dukungan keuangan = nilai total HPS
Pengecualian Belum diatur Belum diatur Pengecualian a.l:
persyaratan • Pengalaman
kualifikasi untuk • Perjanjian KSO
penyedia asing • KD
• Dukungan Keuangan
III. RENCANA UMUM PENGADAAN
37. Ketentuan umum Belum diatur dengan jelas • Disusun oleh PA Penambahan ketentuan:
• Meliputi kegiatan dan • PA menyampaikan
anggaran yg akan kebijakan umum
o dibiayai oleh K/L/D/I penetapan
sendiri penggunaan produk
o dibiayai dengan co- dalam negeri dalam
financing RUP
• RUP diumumkan
kembali jika ada
perubahan/penambah
an
• RUP pada Pemda
diumumkan PA
setelah RKT dibahas
dan disetujui bersama

11.
38. Biaya pelaksanaan Belum diatur dengan jelas Biaya pelaksanaan pengadaan Tetap
pengadaan pada tahap mana biaya merupakan bagian dari Rencana
tersebut disiapkan Umum Pengadaan yang disusun
dan ditetapkan oleh PA/KPA
• Dalam menyusun biaya pelaksanaan pengadaan, harus diperhitungkan biaya untuk pengumuman ulang seandainya
terjadi pelelangan/seleksi gagal. Juga harus diperhitungkan biaya untuk penggandaan Dokumen Pengadaan, karena
ULP dilarang dengan alasan apapun, memungut biaya apapun dari calon peserta pelelangan/seleksi, termasuk biaya
penggandaan Dokumen Pengadaan.
IV. SWAKELOLA
39. Pekerjaan yang Terdapat 8 pekerjaan yang … antara lain: Penambahan kriteria
dapat di dapat diswakelolakan • pekerjaan yang operasi dan pekerjaan swakelola:
swakelolakan pemeliharaannya • pekerjaan yang
memerlukan partisipasi operasi dan
langsung masyarakat pemeliharaannya
setempat memerlukan
partisipasi langsung
Penambahan: masyarakat setempat
• Pekerjaan survey, atau dikelola oleh
K/L/D/I
• Pekerjaan industri kreatif,
inovatif, budaya dan
penelitian laboratorium
• Penelitian dan
pengembangan dalam
negeri.
• Pengembangan industri
pertahanan, alutsista dan
almatsus dalam negeri
40. Pelaksana a. Pejabat Pembuat a. K/L/D/I Penanggung Jawab Tetap
Swakelola Komitmen; Anggaran;
b. instansi pemerintah lain; b. Instansi Pemerintah Lain
c. kelompok pelaksana Swakelola;
masyarakat/lembaga c. Kelompok Masyarakat
swadaya masyarakat Pelaksana Swakelola
penerima hibah.
41. Penyaluran dana Untuk hibah khusus Untuk semua jenis pekerjaan: Tetap
swakelola kepada pekerjaan konstruksi:
kelompok a. 40% apabila kel.masy. telah
a. 50% apabila kel.masy. siap melaksanakan
masyarakat
telah siap melaksanakan Swakelola;
Swakelola; dan b. 30% apabila pekerjaan telah
b. 50% apabila pekerjaan mencapai 30%; dan
telah mencapai 30%. c. 30% apabila pekerjaan telah
mencapai 60%
42. Dasar pelaksanaan Belum diatur dengan jelas Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Tetap
swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran
kelompok dengan Kelompok Masyarakat
masyarakat Pelaksana Swakelola
43. Pelaksanaan Belum diatur dengan jelas • Kelompok Masyarakat yang Tetap
swakelola oleh mampu melaksanakan
kelompok pekerjaan;
masyarakat • Pekerjaan Konstruksi hanya

12.
dapat berbentuk rehabilitasi,
renovasi, dan konstruksi
sederhana;
• Konstruksi bangunan baru
yang tidak sederhana,
dibangun oleh K/L/D/I
Penanggung Jawab
Anggaran ---- diserahkan
kepada kelompok
masyarakat
• Selain memperluas pekerjaan baru yang dapat dilaksanakan secara swakelola, Perpres 54/2010 juga memberikan
batasan yang jelas kepada pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat khususnya untuk
pekerjaan konstruksi. Swakelola yang boleh dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat hanyalah yang berupa
rehabilitasi dan renovasi sederhana, sedangkan apabila berbentuk bangunan baru maka tetap harus dilaksanakan oleh
PA/KPA yang kemudian diserahkan kepada Kelompok Masyarakat
V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
44. Pengadaan Barang/ 1. Pelelangan Umum 1. Pelelangan Untuk pengadaan barang
Jasa Lainnya 2. Pelelangan Terbatas a. Pelelangan Umum ditambahkan metode
3. Pemilihan Langsung b. Pelelangan Sederhana Pelelangan Terbatas
4. Penunjukan Langsung 2. Penunjukan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Sayembara/Kontes
45. Pengadaan 1. Pelelangan Umum 1. Pelelangan Umum Tetap
Pekerjaan 2. Pelelangan Terbatas 2. Pelelangan Terbatas
Konstruksi 3. Pemilihan Langsung 3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung 4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung
46. Pengadaan Jasa 1. Seleksi Umum 1. Seleksi Tetap
Konsultansi 2. Seleksi Terbatas a. Seleksi Umum
3. Seleksi Langsung b. Seleksi Sederhana
4. Penunjukan Langsung 2. Penunjukan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Sayembara
47. Pelelangan/Seleksi Tidak diatur • Untuk pengadaan • Pengadaan
Sederhana dan Barang/Jasa Lainnya yang: barang/pek.konstruksi/
Pemilihan Langsung a. Tidak kompleks, jasa lainnya yang
b. Bernilai ≤ Rp. 200 jt. bernilai ≤ Rp.5miliar
• Pasca kualifikasi (untuk • Pengadaan jasa
pelelangan/seleksi konsultansi tetap ≤
perorangan dan pemilihan Rp.200jt
langsung) • Pengumuman min 4
• Pengumuman min 3 hari hari
48. Pengadaan Tidak diatur a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ a. Utk peng. Barang/
Langsung Jasa Lainnya Pek. Kons/ Jasa
• Untuk pengadaan ≤ Rp. Lainnya
100 jt • Untuk pengadaan
• Keb. Operasional K/L/D/I ≤ Rp. 200 jt
• Teknologi sederhana
• Risiko kecil b. Tetap
• Penyedia orang
perseorangan dan/atau
badan usaha kecil

13.
b. Utk peng. Jasa Konsultansi:
• Keb operasional K/L/D/I
• Untuk pengadaan ≤ Rp.
50 jt
49. Sayembara/Kontes Tidak diatur • Sayembara : Tetap
memperlombakan gagasan,
ide, dll
• Kontes: memperlombakan
sesuatu yang sudah ada.
• Persyaratan penyedia lebih
sederhana
• Tidak perlu HPS, cukup
menggunakan Pagu
Anggaran
• Evaluasi oleh tim juri/tim ahli
50. Batasan Penunjukan • Keadaan tertentu, antara Tanpa batasan nilai dan hanya Tetap
Langsung lain: dilakukan untuk pengadaan
batasan nilai ≤ Rp 50 dalam keadaan tertentu atau
juta barang/pekerjaan konstruksi/jasa
• Barang khusus konsultansi/jasa lainnya yang
bersifat khusus
51. Penunjukan a. Keadaan tertentu a. Keadaan tertentu adalah: Ditambah:
Langsung adalah: 1) penanganan darurat Kegiatan bersifat rahasia
1) penanganan yang tidak dapat untuk kepentingan intelijen
darurat – direncanakan
dan/atau perlindungan
dst.....(kalimat sebelumnya dan waktu
dianggap kurang penyelesaian saksi sesuai dengan tugas
jelas) pekerjaannya harus yang ditetapkan dalam
segera, untuk: peraturan perundang-
a) pertahanan negara, undangan
dan/atau
b) keamanan
masyarakat,
dan/atau
c) keselamatan/perlind
ungan
masyarakat:
1) akibat adanya
bencana alam
dan/atau,
bencana non-
alam dan/atau
bencana
sosial; dan/atau
2) dalam rangka
pencegahan
bencana;
dan/atau
3) akibat
kerusakan
infrastruktur
yang dapat
menghentikan
kegiatan
pelayanan
publik.

14.
• Perpres 70/2012 menambahkan kriteria penunjukan langsung untuk intelijen dan LPSK.
52. Penunjukan b. keadaan khusus b. barang/pekerjaan khusus Ditambahkan
Langsung adalah: adalah....dst (ditambahkan 4 • Pekerjaan pengadaan
dst.... hanya ada 5 jenis, jenis barang/pekerjaan): Prasarana, Sarana,
diantara-nya: 1. pekerjaan pengadaan dan Utilitas Umum
- Pengadaan mobil, sepeda motor (PSU) di lingkungan
barang/jasa yang dan/atau perumahan bagi
bersifat rahasia 2. kendaraan bermotor Masyarakat
lainnya dengan harga Berpenghasilan
khusus untuk pemerintah Rendah (MBR) yang
(Government Sales dilaksanakan oleh
Operation/ GSO); pengembang/developer
3. sewa penginapan/ hotel; yang bersangkutan
atau • Dapat dilakukan
4. lanjutan sewa setelah lelang ulang
gedung/kantor, dan gagal dan berdasarkan
lanjutan sewa ruang pertimbangan PA,
terbuka atau tertutup dengan tetap
lainnya. memperhatikan prinsip
efisiensi, efektifitas dan
• Pengadaan Barang/Jasa akuntabilitas, dengan
yang bersifat rahasia tidak ketentuan: hasil
lagi termasuk dalam kategori pekerjaan tidak dapat
barang/jasa yang dapat ditunda, menyangkut
dilakukan dengan Penunjukan kepentingan/keselamat
Langsung an masyarakat dan
tidak cukup waktu
untuk melaksanakan
proses
pelelangan/seleksi/
pemilihan langsung dan
pelaksanaan pekerjaan
• Perlu diperhatikan catatan dari Perpres 54/2010 bahwa tidak ada lagi alasan penunjukan langsung untuk kategori
barang/jasa yang bersifat rahasia. Juga perubahan yang cukup signifikan untuk pengadaan mobil, motor dan
kendaraan bermotor lainnya yang sudah dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung
• Pada Perpres 35/2011 (perubahan pertama Perpres 54/2010) telah ditambahkan pekerjaan jasa konsultansi di bidang
hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk
menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan
pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda dapat dilakukan dengan penunjukan
langsung.
B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN
53. Satu sampul Untuk metode evaluasi • Untuk pelaksanaan Seleksi Ditambah:
Penunjukan Langsung Sederhana Prakualifikasi Pengadaan
• Untuk metode evaluasi pagu Barang/Pekerjaan
anggaran dan biaya terendah Konstruksi dapat dilakukan
• Untuk Seleksi Konsultan dengan metode
Perorangan dengan Evaluasi penyampaian satu sampul
Kualitas
54. Dua Sampul Dapat digunakan untuk Tidak dapat digunakan untuk Dapat digunakan untuk
semua jenis pengadaan pengadaan Pekerjaan semua jenis pengadaan
Konstruksi. dimana penilaian teknis
berpengaruh terhadap
harga

15.
55. Dua Tahap • Dapat digunakan untuk • Tidak dapat digunakan utk Dapat dilakukan
semua jenis pengadaan pengadaan Jasa Konsultansi penyetaraan teknis jika
• Dapat digunakan utk • Tidak ada penyetaraan teknis menggunakan metode
pengadaan dengan evaluasi sistem gugur
penyetaraan teknis
• Perlu diperhatikan mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh digunakan dalam proses pemasukan
dokumen
C. METODE EVALUASI
56. Metode evaluasi Penggunaan metode Hanya untuk pengadaan Ditambah:
sistem nilai dan evaluasi tergantung Barang/Pekerjaan Evaluasi sistem nilai dan
biaya selama umur pertimbangan panitia Konstruksi/Jasa Lainnya yang biaya selama umur
ekonomis bersifat kompleks. ekonomis dapat dilakukan
untuk metode pasca
kualifikasi, jika penilaian
teknis berpengaruh
terhadap harga namun
bukan pekerjaan kompleks
57. Persyaratan Besaran bobot teknis dan a. besaran bobot biaya antara Tetap
penggunaan Sistem biaya sesuai dengan yang 70% s/d 90% dari total bobot
Nilai ditetapkan dalam dokumen keseluruhan;
b. unsur yang dinilai harus
pengadaan
bersifat kuantitatif atau yang
dapat dikuantifikasikan; dan
c. tata cara dan kriteria -----
jelas dan rinci dalam
Dokumen Pengadaan
58. Metode evaluasi 1. Kualitas; 1. Kualitas; Tetap
pengadaan Jasa 2. Kualitas teknis dan biaya; 2. Kualitas teknis dan biaya;
Konsultansi 3. Pagu anggaran; 3. Pagu anggaran;
4. Biaya terendah; 4. Biaya terendah.
5. Penunjukan Langsung
• Metode evaluasi penunjukan langsung dihilangkan karena merupakan metode pemilihan dan bukan metode evaluasi
59. Metode evaluasi Tidak diatur 1. Pagu Anggaran Tetap
untuk Seleksi 2. Biaya Terendah
Sederhana
60. Metode evaluasi Kualitas Tetap Tetap
pengadaan jasa
konsultansi
perorangan
D. KUALIFIKASI
61. Penggunaan a. Jasa Konsultansi (Badan Ditambahkan Pemilihan
Prakualifikasi Usaha); Penyedia melalui
b. Barang/Pekerjaan Pengadaan Langsung
Konstruksi/Jasa Lainnya yang
Barang/Jasa Lainnya
bersifat kompleks melalui
Pelelangan Umum; tanpa didahului dengan
c. Barang/Pekerjaan prakualifikasi, sepanjang
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi prinsip-prinsip

16.
menggunakan Metode pengadaan
Penunjukan Langsung,
kecuali untuk penanganan
darurat.
62. Penggunaan Pasca a. Pelelangan Umum, kecuali Tetap
Kualifikasi Pelelangan Umum untuk
Pekerjaan Kompleks;
b. Pelelangan
Sederhana/Pemilihan
Langsung;
c. Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi Perorangan
63. Penilaian a. Utk pengadaan Tetap
Prakualifikasi Barang/Pek.Konstruksi/Jasa
Lainnya ---- sistem gugur
b. Utk pengadaan Jasa
Konsultansi Badan Usaha----
sistem nilai
E. KONTRAK
64. Persetujuan Kontrak Belum diatur dengan jelas a. Menteri Keuangan untuk a. Menteri/Pimpinan
Tahun Jamak yang kegiatan yang nilainya diatas Lembaga yang
Didanai APBN Rp10.M; bersangkutan untuk
b. Menteri/Pimpinan Lembaga kegiatan yang nilai
yang bersangkutan untuk kontraknya sampai
kegiatan yang nilai dengan Rp10 M bagi
kontraknya sampai dengan kegiatan: penanaman
Rp10 M bagi kegiatan: benih/bibit,
penanaman benih/bibit, penghijauan,
penghijauan, pelayanan pelayanan perintis
perintis laut/udara, makanan darat/laut/udara,
dan obat di rumah sakit, makanan dan obat di
makanan untuk narapidana di rumah sakit, makanan
Lembaga Pemasyarakatan, untuk narapidana di
pengadaan pita cukai, Lembaga
layanan pembuangan Pemasyarakatan,
sampah dan pengadaan jasa pengadaan pita cukai,
cleaning service layanan pembuangan
sampah, dan
pengadaan jasa
cleaning service
b. Diluar pengadaan
dimaksud harus
disetujui oleh Menkeu,
diselesaikan < 7 hari
kerja sejak dokumen
diterima lengkap
• Perluasan persetujuan tahun jamak dilakukan dengan membolehkan kontrak tahun jamak oleh pimpinan
Kementerian/Lembaga dengan nilai dibawah 10 M dan untuk pekerjaan sesuai Pasal 52 Perpres 54/2010
• Perpres 70/2012 mempermudah persetujuan kontrak tahun jamak dengan memberikan batas waktu paling lambat 7
hari kerja kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan persetujuan kontrak tahun jamak.
65. Kontrak Payung Belum diatur a. Merupakan kontrak harga Kontrak Harga Satuan
(framework satuan antara pemerintah antara Pejabat K/L/D/I
agreement) dan penyedia baran/jasa dengan Penyedia
b. Utk kebutuhan yang berulang
Barang/Jasa
c. Volume belum pasti;
d. Pembayaran sesuai
pengukuran bersama antara

17.
PPK/Satker dengan penyedia
barang/jasa
• Sistem ini merupakan jenis kontrak baru yang diperkenalkan agar kebutuhan K/L/D/I yang sifatnya berulang dapat
dilaksanakan dengan sistem kontrak paying sehingga dapat lebih efisien dan menjamin ketersediaan.
66. Kontrak Pengadaan Sudah diatur tapi belum Bahwa co-financing dapat Tetap
Bersama. banyak diimplementasikan dilaksanakan oleh beberapa PPK
dengan sumber dana yg berbeda
(APBN-APBN, APBD-APBD, atau
APBN-APBD)
67. Jenis Kontrak Ditetapkan oleh Pokja ULP Ditetapkan oleh PPK
68. Kontrak Pengadaan Belum diatur Merupakan pengadaan pekerjaan Tetap
Pekerjaan konstruksi yang bersifat
Terintegrasi kompleks dengan
menggabungkan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan
dan/atau pengawasan
• Dengan adanya kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi maka kesenjangan antara konsultan perencana dengan
pelaksana konstruksi dan/atau konsultan pengawas dapat teratasi
69. Tanda Bukti • Untuk pengadaan • Bukti pembelian sampai dg. • Bukti pembelian utk
Perjanjian dengan nilai di bawah Rp.5jt; barang/jasa lainnya
Rp5 jt dengan kuitansi • Kuitansi sampai dg. Rp.10jt; sampai dgn Rp.10jt;
• Di atas Rp.5jt sampai • SPK utk • Kuitansi utk
dengan Rp. 50 jt berupa barang/pek.konstruksi/jasa barang/pek.konstruksi/j
Surat Perintah Kerja lainnya sampai dg. Rp.100jt asa lainnya sampai dg.
(SPK) dan jasa konsultansi sampai Rp.50jt;
• Di atas Rp.50jt berupa dg. Rp.50jt; • SPK utk
kontrak • Surat perjanjian utk barang/pek.konstruksi/j
barang/pek.konstruksi/jasa asa lainnya sampai dg.
lainnya diatas Rp.100jt dan Rp.200jt dan jasa
jasa konsultansi diatas konsultansi sampai dg.
Rp.50jt Rp.50jt;
• Surat perjanjian utk
barang/pek.konstruksi/
jasa lainnya diatas
Rp.200jt dan jasa
konsultansi diatas
Rp.50jt.
PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
70. Perubahan Kontrak Dilakukan dalam hal terdapat Ditambahkan:
perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan Ketentuan ini hanya untuk
dengan gambar dan/atau kontrak yang
spesifikasi teknis yang ditentukan menggunakan kontrak
dalam Dokumen Kontrak harga satuan
71. Pemutusan Kontrak PPK dapat memutuskan Kontrak • Sebelum dilakukan
secara sepihak a.l. bila denda pemutusan kontrak,
keterlambatan pelaksanaan penyedia diberi

18.
pekerjaan akibat kesalahan kesempatan
penyedia barang/jasa > 5% dari menyelesaikan
nilai kontrak (50 hari kalender) pekerjaan sampai
dengan 50 hari
kalender sejak masa
berakhirnya
pelaksanaan
pekerjaan, meskipun
melampaui tahun
anggaran
• Apabila ini
dilaksanakan, maka
penyedia dikenakan
denda, tapi tidak
terkena sanksi BL jika
pekerjaan yang
terlambat tersebut
dapat diselesaikan
F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
72. Harga Perkiraan • Disusun oleh Panitia • Disusun dan ditetapkan PPK • Untuk pengadaan
Sendiri (HPS) Lelang untuk semua metode langsung yang tidak
• Diumumkan pada saat pemilihan penyedia menggunakan SPK
aanwijzing barang/jasa, kecuali dan Surat Perjanjian
• Tidak menjadi batas atas kontes/sayembara tidak perlu tidak diperlukan HPS.
penawaran HPS • Batas penawaran
• Diumumkan pada saat tertinggi untuk
pengumuman lelang; Pengadaan
• Menjadi batas atas Barang/Pekerjaan
penawaran untuk Konstruksi/Jasa
Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya, kecuali untuk
Lainnya Pelelangan yang
menggunakan metode
dua tahap dan
Pelelangan Terbatas
dimana peserta yang
memasukkan
penawaran harga
kurang dari 3 (tiga)
HPS (cont’) • Disusun paling lama 28 hari Disusun paling lama 28
sebelum batas akhir hari kerja sebelum batas
pemasukan penawaran akhir pemasukan
• Dasar untuk menetapkan penawaran untuk
besaran nilai Jaminan pemilihan dengan
Pelaksanaan bagi penawaran
pascakualifikasi; atau
yang nilainya lebih rendah
dari 80% nilai total HPS paling lama 28 hari kerja
• HPS bukan sebagai dasar sebelum batas akhir
untuk menentukan besaran pemasukan penawaran
kerugian negara ditambah dengan waktu
lamanya proses
prakualifikasi untuk
pemilihan dengan
prakualifikasi.
73. Sumber data HPS a/l : daftar biaya dari agen • Daftar biaya dari agen Harga pasar setempat
tunggal tunggal tidak dapat lagi yaitu harga barang/jasa

19.
digunakan sebagai sumber dilokasi barang/jasa
data HPS diproduksi/ diserahkan/
• Ditambahkan 4 sumber data: dilaksanakan, menjelang
o inflasi tahun sebelumnya, dilaksanakannya
suku bunga berjalan
pengadaan barang/jasa
dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;
o hasil perbandingan
dengan Kontrak sejenis,
baik yang dilakukan
dengan instansi lain
maupun pihak lain;
o norma indeks; dan/atau
o informasi lain yang dapat
dipertanggungjawabkan
• Pengertian harga pasar setempat lebih diuraikan pada Perpres 70/2012
F. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA
74. Persyaratan Belum diatur Jaminan harus dapat: PPK dapat tidak meminta
Jaminan a. Dicairkan sebesar nilai jaminan pelaksanaan
jaminan untuk pengadaan jasa
b. Dicairkan dalam waktu 14 lainnya dimana aset
hari
penyedia sudah dikuasai
c. Bersifat unconditional
oleh pengguna barang
• ULP /Pejabat Pengadaan harus memastikan dalam polis jaminan harus tercantum klausul sebagai berikut:
o Dicairkan sebesar nilai jaminan
o Dicairkan dalam waktu 14 hari
o Bersifat unconditional
ULP /Pejabat Pengadaan juga harus melakukan klarifikasi tentang kebenaran jaminan yang diberikan serta kebenaran
klausul tersebut.
75. Penerbit Jaminan Bank Umum atau Bank Umum, Perusahaan Tetap
Perusahaan Asuransi Penjaminan, dan Perusahaan
Asuransi
76. Persyaratan Belum diatur Perusahaan Asuransi Umum Tetap
Jaminan (Penerbit yang mempunyai ijin
Asuransi) Depkeu/Bapepam -LK untuk
menjual produk jaminan
(suretyship).
77. Besarnya Jaminan Untuk penawaran dibawah Untuk penawaran dibawah 80% Tetap
Pelaksanaan 80% HPS nilai jaminan HPS nilai jaminan pelaksanaan
pelaksanaan 5% dikali 80% 5% dari HPS
HPS (4%)
78. Pengembalian Setelah masa Setelah berakhirnya masa Tetap
jaminan pemeliharaan selesai pelaksanaan, atau setelah
pelaksanaan penyerahan jaminan
pemeliharaan
Penyampaian Diberikan oleh penyedia Diberikan oleh penyedia
Jaminan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pekerjaan konstruksi dan
Pemeliharaan setelah pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya yang
dinyatakan selesai membutuhkan