1. Galih Jembar Pangraksa VIII SMP
HAKIKAT KEDAULATAN RAKYAT

2. Daulat artinya kekuasaan, atau bisa juga diartikan sebagai
pemerintahan. Sedangkan berdaulat artinya mempunyai kekuasaan
tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Pada dasarnya, kedaulatan
mempunyai empat sifat, yaitu:
1. Permanen, artinya bersifat tetap
2. Asli, artinya tidak berasal dari kekuasaan lain
3. Bulat, artinya tidak dapat terbagi-bagi
4. Tidak terbatas, artinya tidak dibatasi oleh siapa pun

3. Pentingnya Kedaulatan
Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan. Dengan
kedaulatan itu negara tersebut mampu melaksanakan
kekuasaan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan
konstitusi.
Sejak kapan negara memiliki kedaulatan ?
Sejak negara itu merdeka.

4. Kemungkinan Hilangnya Kedaulatan Suatu Negara
Kedaulatan suatu negara juga dapat hilang. Berikut ini
beberapa kemungkinan hilangnya kedaulatan suatu
negara.
a. Mungkin suatu negara kalah perang dengan negara
lain.
b. Mungkin suatu negara bergabung dengan negara lain.
c. Suatu wilayah memisahkan diri dari kesatuan negara
dan menyatakan kemerdekaannya.

5. Teori – teori Kedaulatan
Secara teoritis, ada empat teori yang menjelaskan
macam – macam kedaulatan. Masing – masing teori
tersebut sebagai berikut :
1. Teori Kedaulatan Tuhan
Menurut teori ini, kedaulatan berasal dari Tuhan yang
diberikan kepada raja atau penguasa.
2. Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)
Teori ini mengajarkan, kekuasaan tertinggi ada di tangan
rakyat.

6. 3. Teori Kedaulatan Negara
Teori ini mengajarkan bahwa hukum dan aktivitas
pemerintah merupakan kehendak negara.
4. Teori Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini, hukumlah sumber kedaulatan.

7. Dalam kaitannya dengan kedaulatan, suatu negara
dikatakan berdaulat apabila pemerintahan negara tersebut
memiliki kekuasaan baik kedalam maupun keluar. Karena
itulah kedaulatan memiliki 2 sisi, yaitu :
a. Kedaulatan ke dalam (intern), yaitu kekuasaan
tertinggi didalam negara untuk mengatur fungsinya.
b. Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi
didalam negara untuk mengadakan hubungan dengan
negara lain serta dalam mempertahankan wilayah dari
berbagai ancaman dari luar.

8. Menurut Prof.Sumantri
Negara adalah suatu organisasi pemerintahan.
Unsur – unsur negara dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur
Konstitutif, yakni unsur negara yang harus dimiliki oleh
setiap negara. Sedangkan Unsur Deklaratif ialah
pengakuan atas keberadaan suatu negara oleh negara
lain.

9. Rakyat
Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni
suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan
terbentuk.
Tokoh Kedaulatan Rakyat adalah John Locke (1632-
1704), Mountesquieu (1688-1755), dan J.J. Rousseau
(1712-1778).

10. Gagasan Tokoh Kedaulatan
• John Locke (Inggris) berpandangan bahwa pada
awalnya negara dibentuk melalui perjanjian
masyarakat.
• J.J. Rousseau (Perancis) merupakan penganut teori
perjanjian masyarakat dan dianggap sebagai bapak
teori kedaulatan rakyat.
• Mountesquieu, seorang ahli politik dan filsafat
bangsa Perancis, juga mengajarkan asas – asas teori
kedaulatan rakyat.

11. Rakyat memiliki kewenangan untuk :
1. Menentukan pemerintahan negaranya
2. Menentukan arah kebijakan pemerintahannya
3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahnya
4. Memegang kekuasaan untuk menentukan pemimpin
yang menjalankan pemerintah baik secara langsung
maupun tidak langsung.

12. Sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat
mempunyai ciri – ciri yang tetap sebagai berikut :
1. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD
2. Terdapat lembaga perwakilan rakyat sebagai badan
yang mencerminkan kehendak rakyat
3. Untuk mengisi keanggotaan lembaga tersebut
dilaksanakan pemilihan umum dalam jangka waktu
tertentu.

13. Sistem Pemerintahan
Ada 2 macam pemerintahan, yaitu :
1. Pemerintahan parlementer, dan
2. Pemerintahan presidensial

14. Ciri – ciri pemerintahan Parlementer
• Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum.
• Kekuasaan besar parlemen meliputi badan perwakilan dan lembaga legislatif.
• Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam
pemiihan umum.
• Semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan pemilu maka
perwakilannya akan semakin banyak di parlemen.
• Kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri.
• Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif.
• Sebagian besar anggota kabinet berasal dari parlemen.
• Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selama parlemen percaya
kepada kabinet maka kabinet dapat berumur panjang.
• Kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Ia adalah simbol saja dari negara
tersebut.
• Kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan pemilu lagi.

15. Ciri – ciri pemerintahan Presidensial
• Presiden adalah penyelenggara negara.
• Presiden menjabat dua jabatan sekaligus yaitu kepala negara dan kepala
pemerintahan.
• Parlemen tidak memilih presiden, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau
suatu dewan majelis.
• Menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden menjadi sebuah kabinet yang
bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada
parlemen atau legislatif.
• Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen secara presiden tidak
dipilih oleh parlemen.
• Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem
parlementer.
• Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan.
Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
• Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

16. Sistem Pemerintahan RI Menurut UUD 1945 Amandemen
Sistem pemerintahan Indonesia yang dibentuk di era
reformasi sekarang ini adalah sistem pemerintahan
Presidensial, yakni berdasarkan UUD 1945 hasil
amandemen.

17. Stuktur Ketatanegaraan setelah Perubahan
UUD 1945
BPK
MPR
DPD DPR
Presiden
Wakil Presiden
Kekuasaan Kehakiman
MK MA KY
UUD 1945

18. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPR mempunyai wewenang mengubah dan
menetapkan Undang – Undang Dasar sebagaimana
ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 3 ayat (1).
2. Dewan Perwakilan Rakyat
DPR memegang kekuasaan membentuk undang –
undang (legislasi), sebagaimana tertera dalam UUD 1945
pasal 20 dan 21.
3. Dewan Perwakilan Daerah
DPD fungsinya adalah menyuarakan kepentingan daerah
pada tingkat nasional.

19. 4. Presiden
Tugas dan wewenang Presiden adalah sebagai berikut :
A. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
B. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat
(AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)
C. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan
pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU
bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
D. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (dalam kegentingan yang memaksa)
E. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

20. 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK bertugas antara lain untuk memeriksa
pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.
6. MA
A. Mengadili pada tingkat kasasi
B. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang terhadap undang-undang
C. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal
permohonan grasi dan rehabilitasi.

21. 7. MK
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya
diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
8. KY
Wewenang KY adalah : mengusulkan pengangkatan
hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim.

22. TERIMAKASIH