1. PEMILU 2014 YANG BERKEADILAN
DAN BEBAS INTERVENSI
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)

2. POKOK PIKIRAN
Integritas Pemilu (Election Integrity) tidak
hanya merujuk pada penyelenggara pemilu
tetapi merujuk pada empat komponen utama
yakni penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu,
pemilih dan pemerintah
 Integritas Pemilu akan terganggu jika ada satu
atau lebih dari empat komponen tersebut yang
tidak memiliki integritas
 Semua
komponen harus memahami tugas,
tanggungjawab dan kewenangannya sesuai
dengan porsi yang diberikan undang-undang

by Gebril Daulai (6 Sept 2013)

3. POSISI KPU





by Gebril Daulai (6 Sept 2013)

KPU sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2011
memiliki
kewenangan
penuh
dalam
menyelenggarakan semua tahapan Pemilu
KPU berkepentingan untuk memastikan semua
peserta Pemilu terlayani dengan baik
KPU berkepentingan untuk memastikan semua
peserta mematuhi aturan yang sudah ditetapkan
KPU tidak dapat mencapuri urusan lembaga lain
yang juga punya kewenangan terkait dengan Pemilu
KPU perlu berkoodinasi dengan lembaga-lembaga
lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tahapan Pemilu
KPU menyiapkan jajaran penyelenggara Pemilu
secara berjenjang agar memahami Pemilu yang
berintegritas

4. PELUANG INTERVENSI



by Gebril Daulai (6 Sept 2013)

Kecil peluang intervensi kekuasaan terhadap
penyelenggara Pemilu karena KPU bersifat nasional,
tetap dan mandiri
KPU tidak mungkin melakukan pengkondisian
terhadap jalannya Pemilu sesuai keinginan kelompok
tertentu karena sistemnya yang kompleks dan
jumlah penyelenggara Pemilu sangat banyak
Ketatnya pengawasan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu)
dan
keputusan-keputusan
Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang
sangat progresif membuat posisi KPU dapat digugat
dan dievaluasi kapanpun
Adanya cek and balance antar kekuatan politik yang
ada di Indonesia

5. ISU STRATEGIS
1.
Sistem Informasi Penghitungan Suara

Kualitas Daftar Pemilih

3.
Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap DP4 yang
diserahkan
pemerintah
dilengkapi
dengan
pengolahan data melalui sistem informasi data
pemilih (sidalih)
Logistik Pemilu

Pengadaan logistik dilakukan melalui perencanaan
yang matang, lelang terbuka dan menerapkan
prinsip efektif dan efesien
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
2.
Pengaturan penghitungan suara, proses publikasi
dan pengawasan internal

6. KEBIJAKAN STRATEGIS




by Gebril Daulai (6 Sept 2013)

Pelaksanaan tahapan secara transparan, partisipatif
dan akuntabel
Melakukan uji publik terhadap penggunaan teknologi
informasi seperti sistem informasi data pemilih
(sidalih)
Melakukan pleno terbuka untuk menetapkan hal-hal
strategis
seperti
penetapan
peserta Pemilu,
penetapan DPT, dan penetapan hasil Pemilu
Penandaan khusus pada formulir C1 dan C2 untuk
menghindari pemalsuan
Penandaan surat suara dengan microtext untuk
menghindari adanya pemalsuan dan penggandaan

7. TAHAPAN PEMILU 2014
Perencanaan program dan anggaran
Penetapan peserta Pemilu
Penetapan jumlah kursi dan daerah
pemilihan
Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
Tahapan Yang
Sudah Tuntas
Pendaftaran dan verifikasi peserta
Pemilu

8. TAHAPAN PEMILU 2014
Pelaksanaan kampanye
Masa tenang
Tahapan Yang
Akan Berjalan
Pemungutan dan penghitungan
suara
Pengucapan sumpah/janji anggota
DPR, DPD dan DPRD
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
Tahapan Yang
Sedang Berjalan
Pemutakhiran data pemilih dan
penyusunan daftar pemilih

9. PEMUNGUTAN SUARA
Terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan
YANG BERHAK
MEMILIH
Tidak terdaftar pada DPT dan DPTb
Pemilih tambahan dapat menggunakan haknya
untuk memilih di TPS lain setelah menunjukkan
surat pemberitahuan dari PPS untuk memilih di
TPS lain
Pemilih tambahan ditetapkan paling lambat 3
hari sebelum pemungutan suara
KPPS dan TPS mencatat pemilih dan melaporkan
pemilih tambahan tersebut ke KPU Kabupaten
Kota melalui PPK
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
Terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)

10. PEMILIH DILUAR DPT DAN DPTB
Dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau pasport
Terlebih dulu mendaftarkan diri pada KPPS
Mereka menggunakan hak pilih satu jam sebelum
pemungutan suara berakhir
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
Memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai
dengan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor

11. DAFTAR PEMILIH KHUSUS
Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat
Tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT dan
DPTb
KPU
Provinsi
mendaftar
dan
memasukkannya ke dalam daftar pemilih
khusus (DPK)
Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat
Pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP
atau Passpor atau identitas kependudukan lainnya
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, dapat
dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan
PKPU Nomor 9
Tahun 2013
pasal 35 ayat 1
PKPU Nomor 9
Tahun 2013
pasal 36
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
Tidak memiliki identitas kependudukan
Pasal 40 ayat 5
UU Nomor 8
Tahun 2012)

12. PENGELOLAAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS
PPS menyampaikan daftar pemilih khusus kepada
KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/Kota
paling lambat satu hari setelah ketua dan anggota
PPS memberi paraf pada daftar pemilih khusus
tersebut
KPU Provinsi menetapkan daftar pemilih khusus
berdasarkan usulan PPS paling lambat 7 hari
sebelum pemungutan suara
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
PPS menyusun daftar pemilih khusus paling lambat
14 hari sebelum pemungutan suara

13. PENGHITUNGAN SUARA
Menghitung jumlah pemilih yang memberikan
suara berdasarkan salinan DPT
Menghitung jumlah surat suara yang
dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau
salah dalam cara memberikan suara
Menghitung jumlah surat suara yang tidak
terpakai
Menghitung sisa surat suara cadangan
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
KEWAJIBAN KPPS
SEBELUM
PENGHITUNGAN
SUARA
Menghitung jumlah pemilih yang berasal
dari TPS lain

14. SUARA SAH
Surat suara ditandatangani oleh Ketua
KPPS
Tanda coblos pada nomor atau gambar
parpol dan/atau nama calon anggota DPR
dan DPRD pada kolom yang disediakan
Tanda coblos pada gambar parpol berada
pada kolom yang disediakan
SURAT SUARA
DINYATAKAN
SAH
Surat suara ditandatangani oleh Ketua
KPPS
DPD
Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon
perseorangan
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
DPR/DPRD

15. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
1
Suara untuk
Penghitungan
Kursi DPR
Jumlah Suara Sah Seluruh Parpol –
Jumlah Suara Parpol tak Lolos PT
Penetapan BPP
3
Penghitungan
Tahap I
Suara Sah Parpol yang sama atau
melebihi BPP dapat jatah satu kursi
Jika pada tahap I ada kursi yang belum terbagi
maka dihitung pada tahap II
4
Penghitungan
Tahap II
Sisa kursi yang belum terbagi pada tahap I
dibagi habis ke semua partai pada tahap II
mulai dari perolehan sisa suara terbanyak
Jika terdapat sisa suara parpol di satu dapil sama
jumlahnya, kursi diberikan kepada parpol yang sisa
suaranya dengan persebaran terbanyak
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
2
Suara Sah Parpol di Dapil : Jumlah
Kursi di Dapil Tersebut

16. PENETAPAN CALON TERPILIH
Calon yang memperoleh suara
terbanyak
2
Perolehan Suara
2 atau Lebih
Calon Sama
Calon yang memiliki persebaran suara paling banyak
di dapil dengan mempertimbangkan keterwakilan
perempuan
Calon yang
Memenuhi
Ketentuan
Kurang dari
Jumlah Kursi
Kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon
dengan perolehan suara terbanyak berikutnya
3
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
1
Calon Terpilih
DPR/DPRD

17. PENUTUP
Terima Kasih
by Gebril Daulai (6 Sept 2013)
Sekian