2. Hak-hak Asasi Manusia sebagai gagasan, paradigma dan
kerangka konseptual lahir melalui suatu proses yang
panjang dalam peradaban sejarah manusia.
Hak-hak Asasi Manusia sudah muncul pada zaman Yunani
Kuno.
Sejak abad ke-17 kita mengenal perlindungan hak-hak asasi
manusia secara nasional terhadap pemeritah masing-
masing negara.
Dalam abad ke-18 dan ke-19, manifestasi hak-hak asasi
manusia dilaksanakan berdasar politik yang berlaku di
masing-masing negara.
Di Indonesia hak-hak asasi manusia tercantum dalam UUD
1945 (amandemen), bab XA pasal 28A—28J.
PENGANTAR
3. Istilah “Hak-hak Asasi Manusia” merupakan
terjemahan dari bahasa asing: “droits l’home”
(Perancis); “human right” (Inggris); “mensen rechten”
(Belanda).
Hak-hak asasi manusia artinya adalah hak-hak yang
melekat secara alamiah pada manusia dan manusia
tidak dapat hidup tanpa adanya hak-hak itu.
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dan hak-hak
pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai
anugerah Tuhan dan menjadi dasar dari hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang lain (Dardji Darmodihardjo).
PENGERTIAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA
4. Hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan
orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat
tertentu (Padmowahyono).
Hak asasi manusia itu bersifat asasi dan universal.
Hak asasi manusia adalah hal yang dimiliki manusia
yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan
dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam
kehidupan masyarakat (tanpa membedakan bangsa,
ras, agama golongan, jenis kelamin).
5. Pada zaman Yunani Kuno, Plato (428-348) telah
memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa
kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap
warganya melaksanakan hak dan kewajibannya
masing-masing.
Dalam sejarah umat manusia tercatat perjuangan
manusia untuk menuntut apa yang dianggap menjadi
haknya. Perjuangan itu tak jarang disertai dengan
pengorbanan jiwa dan raga. Usaha memperjuangkan
hak itu disertai pula dengan usaha merumuskan dalam
bentuk naskah.
SEJARAH PERKEMBANGAN
HAK ASASI MANUSIA
6. Di negeri Barat, naskah-naskah yang dihasilkan antara
lain: magna charta (Inggris); bill of right (Inggris);
declaration of independence (AS); declaration des droits
l’home et du citoyen (Perancis); bill of rights (Amerika).
• Magna Charta (Piagam Agung, 1215), merupakan dokumen yang
mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris
kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutannya.
Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John.
• Bill of Rights (Undang-undang Hak, 1689), adalah suatu undang-
undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sebagai hasil
perlawanan terhadap Raja James II dalam revolusi tak berdarah
(The Glorious Revolution of 1688).
7. • Declaration of Independence (1776), suatu deklarasi yang
menyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan
beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Rumusan ini
kemudian secara resmi menjadi pokok konstitusi negara Amerika
Serikat pada tahun 1981.
• Declaration des droits l’home et du citoyen (Pernyataan hak-hak
manusia dan warga negara, 1789), merupakan suatu naskah yang
dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, sebagai
perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama.
8. Semboyan Revolusi Perancis yang terkenal: (1) Liberte
(Kemerdekaan); (2) Egalite (Kesamarataan); (3) Fraternite
(Kerukunan atau persaudaraan). Assemblee Nationale Perancis
memasukkan ke dalam konstitusi. Sehingga, hak-hak asasi
menurut konstitusi diartikan sebagai “hak-hak yang dimiliki
manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dengan
hakikatnya.
• Bill of Rights (Undang-undang Hak, 1789), suatu naskah yang
disusun oleh Amerika Serikat pada tahun 1789 dan kemudian
menjadi bagian dari Undang-undang Dasar pada tahun 1791.
9. • Perlu dicatat bahwa rumusan hak-hak asasi pada abad ke-17 dan ke-
18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam
(Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714)
dan J.J. Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang
bersifat politis, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak
untuk memilih, dsbnya.
• Pada abad ke-20, hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna,
maka dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang
lingkupnya. Presiden AS, Franklin D. Roosevelt, merumuskan empat
macam hak asasi yang kemudian dikenal dengan “The Four
Freedoms”.
10. • Empat Kebesasan itu adalah:
Freedom of Speech – (kebebasan untuk berbicara dan
mengemukakan pendapat);
Freedom of Religion – (kebebasan beragama);
Freedom from Fear – (kebebasan dari rasa ketakutan)
Freedom from Want – (kebebasan dari kemelaratan)
• Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi PBB untuk membentuk
Komisi Hak-Hak Asasi pada tahun 1946. Hasilnya pada tanggal 10
Desember 1948, secara aklamasi negara-negara yang tergabung
dalam PBB menerima Pernyataan Sedunia Tentang Hak-hak Asasi
Manusia (= Universal Declaration of Human Rights). Dan pada
tahun 1966, sidang umum PBB menyetujui secara aklamasi
Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik.