Pemerintah perlu segera memperbaiki sistem keuangan negara yang komprehensif karena sistem saat ini memungkinkan terjadinya praktik kolusi dan korupsi seperti memindahkan dana negara ke rekening pribadi pejabat. Rekening tunggal pemerintah belum cukup menyelesaikan masalah ini tanpa adanya perbaikan sistem dan pengawasan yang ketat.

1. Benahi Sistem Keuangan Negara
Dibutuhkan Perbaikan Sistem Keuangan Negara yang Komprehensif
Oleh: VINCENTIA HANNI
Jakarta, Kompas - Temuan BPK atas ratusan rekening dana negara dipegang atas nama pribadi
tertentu tidak bisa hanya diselesaikan dengan pembuatan rekening tunggal atau treasurry single
account. Pemerintah perlu segera menyiapkan perbaikan sistem keuangan negara dan
memperketat pengawasan.
”Pemerintah perlu segera memperbaiki sistem keuangan negara. Rekening tunggal pemerintah
tidak menyelesaikan persoalan jika tidak ada perbaikan sistem keuangan. Sistem keuangan
sekarang ini telah membuka peluang tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Erry Rijana Hardjapamekas, Sabtu (30/7) di Jakarta.
Dua pekan lalu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution menjelaskan adanya ratusan
rekening dana milik negara yang masih dipegang atas nama pribadi tertentu. Akibat tercecernya
dana negara di dalam rekening-rekening pejabat-pejabat tertentu, laporan keuangan negara defisit
sampai Rp 500 triliun (Kompas 16/7).
Saat ini, lanjut Erry Rijana, setiap menjelang akhir tahun anggaran, banyak instansi terpaksa
memindahkan sementara saldo sisa anggaran instansi itu ke rekening pribadi para pejabatnya. Hal
ini dilakukan karena setiap akhir tahun anggaran, saldo di instansi harus kosong. Padahal,
anggaran kerap kali turun terlambat.
”Dalam banyak praktik, instansi melakukan hal itu karena mereka harus melakukan pembayaran
segera. Akan tetapi, di sisi lain, anggaran sering kali lambat turun. Jadi, instansi memindahkan
sementara saldo sisa ke rekening pejabat tertentu, lalu dipindahkan lagi ke rekening instansi itu,”
kata Erry Rijana menjelaskan.
Problem keuangan negara ini tidak bisa ditangani secara parsial. Sistem keuangan negara saat ini
memunculkan praktik kolusi dan korupsi.
Banyak instansi memindahkan saldo sisa ke rekening pribadi pejabat dengan dalih kakunya sistem
keuangan negara. Namun, tidak adanya pengawasan ketat, tidak diketahui berapa lama dana
negara tersebut singgah di rekening-rekening pribadi para pejabat.
Erry Rijana mengatakan, yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem keuangan negara yang
komprehensif, di mana instansi-instansi tidak lagi melakukan praktik- praktik itu. Dikabarkan,
pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara. Di dalam revisi peraturan pemerintah itu disebutkan, dana bisa
disimpan di instansi pemerintah sampai tiga bulan pada akhir tahun anggaran.
Soal rekening milik 15 petinggi Kepolisian Negara RI yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Erry Rijana mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi
mendukung sepenuhnya Markas Besar Kepolisian Negara RI dan PPATK yang menyelidiki
rekening milik para petinggi Polri tersebut.