1. Dokumen menganalisis potensi sumber daya alam dan sosial di suatu wilayah untuk dikembangkan menjadi proyek pemberdayaan ternak lokal. 2. Metode yang digunakan meliputi identifikasi potensi sumber daya, studi pustaka, survei, dan diskusi dengan otoritas lokal. 3. Hasil analisis mengidentifikasi beberapa sumber daya alam dan sosial yang potensial untuk dikembangkan, seperti peternakan, pert

1. PEMBERDAYAAN TERNAK LOKAL MODEL ALTERNATIF REKOMENDASI Soedito Adjisoedarmo (2010)

2. Tantangan Pertanyaan awal yang membutuhkan jawaban adalah - Berapa jumlah bibit yang akan dihasilkan untuk digunakan sendiri dan yang akan dijual di pasar lokal dan atau di luar daerah (desa, kecamatan, kabupaten, propinsi atau negara) ? Adjisoedarmo (1997)

3. Pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dapat dijawab. Pertama, disebabkan karena harus diketahui lebih dahulu potensi wilayah atau daya tampung wilayah untuk dapat menyediakan pakan (hijauan dan konsentrat) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan reproduksi dan produksi ternak yang dipelihara

4. Kedua , disebabkan karena harus dapat menaksir berapa jumlah bibit dan non bibit yang dapat dihasilkan per tahun atau dalam periode tertentu.

5. Ketiga , sudah siapkah SDM yang ada di wilayah pemberdayaan domba-kambing, berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan pembibitan (usaha yang membutuhkan jangka waktu menengah sampai panjang, 7-25 tahun).

6. Keempat , kegagalan atau gangguan proses reproduksi pada doma/kambing dapat menyebabkan penaksiran yang salah atau target yang ditetapkan tidak akan dapat dicapai.

7. Kelima, tersediakah atau dapatkah para penyandang dana / Iptek diyakinkan untuk bersedia menjadi pelopor pembangunan untuk wilayah Pemberdayaan Domba /K ambing .

8. TANTANGAN DAPAT DIRINGKAS 1 P enyediaan bibit unggul. 2 Pengkondisian tanah untuk mempertahankan/peningkatan kesuburan dan produktivitasnya. 3 Peningkatan produktivitas hijauan pakan ternak dan konsentrat. 4 Peningkatan efisiensi reproduksi dan produksi ternak. 5 Peningkatan kualitas SDM (di ting k at bawah, menengan dan atas). 6 Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatanpeternakan. 7 Peningkatan dukungan dana pembangunan daripemerintah.

9. Peluang Mengisi kesenjangan antara komsumsi dan produksi daging. Mengisi kebutuhan ternak untuk pemenuhan kegiatan keagamaan (haji, kurban, kekah , hari raya, perkawinan. Memenuhi permintaan ekspor (ke timur tengah dan asean).

10. 1 KEKUATAN DAN KELEMAHAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KEBERHASILAN INPUT PROSES OUT OUTCOME MEMENUHI KEBUTUHAN SIKOLOGIK DAN FISIK MANUSIA KESABARAN KEJUJURAN BEKERJA SAMA Mendaya gunakan SistemBio-sosio-ekonomi KEBERHASILAN KERJA SAMA ANTARA BIROKRAT- PAKAR- PELAKSANA- DANA AKHLAK AKAL AMAL AWAK

11. ACUAN DASAR DOMBA KAMBING COCOK UNTUK GOLONGAN PETANI KECIL DENGAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS, SUMBER PENGHASILAN KELUARGA PERKEMBANGAN / PERTUMBUHAN  1,9%  POPULASI 

21. CERMATI BUDIDAYA DOMBA DAN KAMBING YANG SUDAH DILAKSANAKAN OLEH PETERNAKAN DI WILAYAH KAJIAN CERMATI ELEMEN ATAU KOMPONEN SISTEM BIO-SOSIO-EKONOMI DAN INTERAKSINYA DENGAN TANAMAN PANGAN PERTAHANKAN YANG SUDAH BAIK PERBAIKI YANG DAPAT DIPERBAIKI KERJAKAN IDENTIFIKASI POTENSI SUMBERDAYA

23. TRADISIONAL  EKSTENSIF TRADISIONAL  SEMI INTENSIF TRADISIONAL  INTENSIF

24. Usahatani tradisional ( Pastoral System ) Usahatani menengah- semi komersial ( semi intensif –mixed system ) Usahatani yang berbasis dan berorientasi pasar ( Industrial system ) (Soedjasmiran, 1997) USAHA PETERNAKAN RAKYAT DAN PERUSAHAN PETERNAKAN .

25. PENGUMPULAN DATA STUDI PUSTAKA DATA SEKUNDER SURVAI PENGETAHUAN LOKAL PENELITIAN CURAH PENDAPAT OTORITAS INSTRUMEN BLANGKO ALAT UKUR KUESIONER KAMERA INTERVIEW INDENTIFIKASI POTENSI SUMBERDAYA (SOEDITO ADJISOEDARMO)* *DOSEN FAPET UNSOED PURWOKERT0 TLP 35780 METODOLOGI

26. POTENSI SUMBERDAYA YG TERIDENTIFIKASI SDM SDA PENGALAMAN PENDIDIKAN KETRAMPILAN PEKERJAAN UMUR/STATUS KELAUTAN PERAIRAN LAHAN KEHUTANAN PERKEBUNAN PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN INFORMASI ANALISIS DATA DATA YG DIBUTUHKAN PENGUMPULAN DATA PERTAMBANGAN /ENERGI DESKRIPTIV TABULASI KUALITATIV KUANTITATIV

27. PRODUK PASAR PROGRAM DIKEMBANG KAN TIDAK POTENSI SUMBERDAYA YG TERIDENTIFIKASI SDM SDA PENGALAMAN PENDIDIKAN KETRAMPILAN PEKERJAAN UMUR/STATUS KELAUTAN PERAIRAN LAHAN KEHUTANAN PERKEBUNAN PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN INFORMASI PERTAMBANGAN /ENERGI

29. IPSD PETUGAS (ANDA) SD MACAM LOKASI JUMLAH PENANGANAN PENGALAMAN PENDIDIKAN KETRAMPILAN DANA/WAKTU INDENTIFIKASI POTENSI SUMBERDAYA (IPSD) STUDI PUSTAKA SURVAI PENDAPAT PETANI PERCOBAAN LAPANG CURAH PENDAPAT PERCOBAAN DI STASIUN UJI KEGIATAN PENGETAHUAN SETEMPAT

30. IPSD PETUGAS (ANDA) SUMBER DAYA KEGIATAN PRODUKSI IDENTIFIKASI POTENSI SUMBERDAYA TIDAK DAPAT DIKEMBANGKAN DAPAT DIKEMBANGKAN ALAT BANTU ANALISIS DATA SEKUNDER MELAKSA NAKAN SURVAI TEST LABORATORIUM PENGAMATAN LANGSUNG KE LOKASI PERCOBAAN DI LAPANG

34. IDENTIFIKASI POTENSI SUMBERDAYA DAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN PROSES PERENCANANAAN PERENCANAAN DARI BAWAH MERUPAKAN KEGIATAN YANG SANGAT PENTING KELOMPOK MASYARAKAT PERLU DIBERI KESEMPATAN MENGEKPRESIKAN ASPIRASINYA DAN IKUT MERASA BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMANFAAT KAN POTENSI SUMBERDAYA YANG ADA DI WILAYAH NYA PENDAPAT DAN USUL DARI KELOMPOK MASYARAKAT DIPERLUKAN AGAR RAKYAT MERASA MEMILIKI PERENCANAAN DIMULAI DENGAN IDENTIFIKASI MASALAH DAN POTENSI SUMBERDAYA UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT DIIKUTI DENGAN PENETAPAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN ADALAH KEMUNGKINAN UNTUK MENDAYA-GUNAKAN SUMBERDAYA YANG POTENSIAL UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN

35. Model perhitungan kapasitas peningkatan populasi ternak ruminansia PMSL = a LG + b PR + c R (1) PM SL = potensi maksimum (dalam satuan ternak = ST) BERDASAR SUMBERDAYA LAHAN (Soewardi, 1988)

36. Berdasarkan sumberdaya lahan yaitu L ahan G arapan (LG ), P adang R umput (PR ) d a n Rawa (R). Pada hakekatnya PMSL adalah daya dukung maksimum Kabupaten dan Propinsi untuk ternak ruminansia berdasarkan sumberdaya lahan sebagai proksi potensi pakan, kebutuhan tenaga kerja ternak d a n pupuk.

37. LG = Lahan garapan tammman pangan (ha). a = koefisien yang dihitung sebagai nisbah populasi ternak ruminansia (ST) dengan luas lahan garapan (ha). Nilai a dalam perhitungan ini adalah nilai a untuk Propinsi Jawa Timur yaitu (0,8 ST/Ha ) Penggunaan Jawa Timur sebagai propinsi baku berdasar pada pertimbangan bahwa popul a si ternak ruminansia yang sangat padat di Propinsi tersebut belum pernah diberitakan telah menimbulkan kerusakan­ lahan maupun penurunan kualitas ternak.

38. PR = Luas padang rumput, baik padang rumput alam maupun padang alang‑alang. Padang rumput kultivar tidak diperhitungkan karena luasnya yang tidak berarti. b = koefisien yang dihitung sebagai daya tampung padang rumput. 0,5 ST/Ha padang rumput alam, dan 1,0 ST/Ha padang alang‑alang

39. R = Luas rawa, baik rawa air tawar maupun rawa pasang surut c = Koefisien yang dihitung sebagai daya tampung rawa : 2,0 ST/Ha air tawar,dan 1,2 ST/Ha rawa pasang surut.

40. PMKK = a KK ........................................ (2) PMKK = potensi maksimum (ST) berdasarkan K epala K eluarga petani. KK = Tepala Keluarga petani, termasuk buruh tani. a = Koefisien yang dihitung berdasarkan jumlah ST yang dapat dipelihara oleb suatu keluarga petani tanpa harus menyewa tenaga kerja dari luar keluarga. Dalam perhitungan nilai ini a = 3 ST/KK.

41. KPPTR (SL) = PMSL - POPRIL (3) KPPTR (SL) = kapasitas peningkatan popul a si ternak ruminansia (ST) berdasarkan sumberdaya lahan. PMSL = a LG + b PR + c R (sama dengan Pers. 1) PORRIL = populasi riil ternak ruminansia (ST) pada tahun tertentu.

42. KPPTR (KK) = PM KK – POPRIT (4) KPPTR (KK) = kapasitas peningkptan populasi ternak ruminansia (ST) berdasarkan kepala keluarga(KK) petani. KPPTR efektif = KPPTR (SL) jika KPPTR (SL) = KPPTR (KK) ................ (5) KPPTR Efektif = KPPTR (KK) jika : KPPTR (SL) = KPPTR (KK) ............. (6)

44. POKOK-POKOK PIKIRAN ASPEK KEBIJAKAN UMUM DAN OPERASIONAL ( Soedjasmiran, 1997. Seminar Kajian Kebijaksanaan Pembangunan Peternakan. Cisarua –Bogor , 24 Maret 1997 ) Pengertian Pembangunan peternakan bermakna: pengembangan usaha tani peternakan untuk mengahasilkan produk yang diperlukan pasar. Bentuk usahatani, pelaksana dan peranan masing-masing usahatani peternakan berbentuk sebagai usaha peternakan rakyat dan perusahan peternakan .

45. (1). Peternakan rakyat : usahatani dengan skala usaha yang dapat dikelola oleh petani ternak dengan tenaga kerja di lingkungan keluarganya – usaha keluarga . • Sapi potong (95%) 2.976.000 RTP • Sapi perah (98%) 98.000 • Kerbau (100%) 489.000 • Kambing (100%) 397 000 • Domba (100%) 184.000 Babi (80%) 633.000 • Kuda (90%) 73.000 • Ayam Buras (100%) 430.000 • Ayam Ras (75%) 39.000 • Itik (100%) 285.000 (Sensus Pertanian, 1993)

46. (2) Perusahaan Peternakan • Sapi potong : Feedlotters dan Ranchers , • Sapi perah : Perusahaan susu (daerah sekitar kota) • Perusahaan babi di beberapa wilayah (a.l. pulau Bulan) • Perusahaan ayam ras : pedaging , petelur, pembibit.

47. Untuk optimalisasi potensi serta dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan (budidaya seyogyanya ditangan peternak kecil), maka dikembangkan pola kemitraan usaha antara peternak kecil <~> peternak besar / perusahaan peternakan. Usahatani peternakan rakyat umumnya merupakan bagian dari usahatani tanaman pangan, bermaksud mengelola suberdaya yang dimiliki untuk memaksimumkan penerimaan atau meminimumkan resiko. Berbagai penelitian dan observasi empiris mengungkapkan bahwa pada perubahan / dinamika sistem usahatani terjadi pula perubahan pangsa penggunaan sumberdaya dasar peternakan ; lahan, tenaga kerja dan modal.

48. (3). Sistem usaha peternakan dalam pembangunan , penggunaan sumberdaya dasar –lahan, tenaga kerja dan modal - dapat dikelompokkan sebaga berikut. 1. Usahatani tradisional ( Pastoral System ) · Sangat mengandalkan lahan sebagai basis produksi ( lebih land base ) · Dengan sedikit tenaga kerja (keluarga) · Modal minimal.

49. 2. Usahatani menengah- semi komersial ( semi intensif –mixed system ) · Lebih bersifat intensif · Tenaga kerja terampil (keluarga, kadang- kadang + tenaga kerja upahan) · Pemanfaatan modal yang lebih kompetetif.

50. 3. Usahatani yang berbasis dan berorientasi pasar ( Industrial system ) · Sangant mengandalkan kekuatan modal untuk memanfaatkan lahan yang sangat terbatas · Tenaga kerja profesional · Mengharaplan keuntungan maksimal

59. 11. Berat lahir, pertambahan berat badan harian, dan survival rate domba/kambing lokal perlu segera dinaikkan, diharapkan dapat ikut mengisi kekuranglan daging.

67. MEMANTAPKAN KEBERADAAN, KINERJA DAN KEMANDIRIAN DINAS PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG KEBERHASILAN OTONOMI DAERAH OLEH H. SOEDITO ADJISOEDARMO FAKULTAS PETERNAKAN UNSOED LOKA KARYA DALAM RANGKA MENYONGSONG PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 1999 SEMARANG 31 JULI 2000

71. YANG KITA INGINKAN /BUTUHKAN Pembangunan peternakan dalam rangka menghadapi persaingan global berupaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif serta kreatif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal Sumberdaya daya ternak lokal diandalkan sebagai tiang utama kebijakan operasional pembangunan peternakan dengan makanan tersusun dari bahan lokal Dapat dikatakan bahwa memantapkan keberadaan, kinerja dan kemandirian Dinas Peternakan akan memperkuat rantai pakan ternak yang selanjutnya akan memperkuat rantai pangan manusia

72. Kewenangan dalam 5 (lima) bidang yang meliputi 20 (urusan) yang dimiliki Dinas Peternakan dalam era otonomi daerah, harus digunakan untuk mendukung peningkatan kinierja dinas, sehingga apapun yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, kegiatan tersebut dapat memenuhi syarat sebagai berikut. Reasonable (ada dasar hukumnya/ pembenarannya) Applicable (tersedia teknologinya) Aceptable (diterima masyarakat) Possible (mungkin dilakukan ) Produceable (ada output dan outcome) Marketable, (dapt dipasarkan) Profitable (menguntungkan) Sustainable (berkelanjutan)

75. ASPIRASI MASYARAKAT YANG DIHARAPKAN ADALAH BERASAL DARI MASYARAKAT YANG SEHAT ROHANI DAN JASMANI OLEH KARENA ITU DENGAN KEWENANGAN YANG DIPEROLEH, DINAS PETERNAKAN HARUS MAMPU MENYIKAPI ASPIRASI MASYARAKAT DENGAN CARA MENYELAMATKAN POPULASI TERNAK DAN MENINGKATKAN KUALITASNYA DEMI MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG SEHAT ROHANI DAN JASMANI DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TARAF HIDUP YANG TINGGI DENGAN KATA LAIN MEMANTAPKAN KEBERADAAN KINERJA DAN KEMANDIRIAN DINAS PETERNAKAN DAPAT DIKATAKAN AKAN MENYELAMATKAN POPULASI TERNAK DAN MENINGKATKAN KUALITASNYA DEMI MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG SEHAT ROHANI DAN JASMANI DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TARAF HIDUP YANG TINGGI DITAMPUNG DAN DITINDAK LANJUTI OLEH DPR ? DIAJUKAN OLEH SIAPA? DIJARING OLEH DINAS ?

76. OLEH KARENA ITU DENGAN KEWENANGAN YANG DIPEROLEH, DINAS PETERNAKAN HARUS MAMPU MENYIKAPI ASPIRASI MASYARAKAT DENGAN CARA MENYELAMATKAN POPULASI TERNAK DAN MENINGKATKAN KUALITASNYA DEMI MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG SEHAT ROHANI DAN JASMANI DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TARAF HIDUP YANG TINGGI DENGAN KATA LAIN MEMANTAPKAN KEBERADAAN KINERJA DAN KEMANDIRIAN DINAS PETERNAKAN DAPAT DIKATAKAN AKAN MENYELAMATKAN POPULASI TERNAK DAN MENINGKATKAN KUALITASNYA DEMI MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG SEHAT ROHANI DAN JASMANI DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TARAF HIDUP YANG TINGGI

77. OLEH KARENA ITU DENGAN KEWENANGAN YANG DIPEROLEH, DINAS PETERNAKAN HARUS MAMPU MENYIKAPI ASPIRASI MASYARAKAT DENGAN CARA MENYELAMATKAN POPULASI TERNAK DAN MENINGKATKAN KUALITASNYA DEMI MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG SEHAT ROHANI DAN JASMANI DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN TARAF HIDUP YANG TINGGI

78. People Technolgy Task/ Procedure Organization structure Birokrat Pakar Pelaksana Tradisional Tepat guna Mutakhir Otonomi Kewenangan Dipangkas ? Digemukkan ? Dimantapkan ? PENYELA MATAN POPU LASI DAN PE NINGKATAN KUALITAS MENCERMATI PERUBAHAN KOMPENSASI PADA KOMPONEN ORGANISASI APABILA SATU KOMPONEN BERUBAH

82. 3. Ternak dalam suatu kelompok budaya/masyarakat tertentu juga dapat merupakan suatu tali penghubung persaudaraan. Ternak merupakan sumber dentitas dan prestise atau status sosial sese orang /keluarga. Ternak juga dapat sebagai teman yang paling setia. 4. Integrasi antara tanaman pangan dan usaha peternakan dapat meningkatkan total produktivitas sumber daya pertanian/peternakan rakyat dan meningkatkan kesejah-teraan.

83. 5. Kurang lebih 60 % protein dapat dicerna dan 64 % nitrogen dan protein dapat dicerna yang dihasil-kan, hanya mempunyai nilai nutrisi rendah kalau bahan tersebut tidak dilewatkan ternak. 6. Integrasi ternak dan tanaman pangan akan menjamin kelanggengan dan stabilitas produksi di dalam hampir semua ekosistem 7. Ternak akan meningkatkan efisiensi sistem pertanian apabila ternak dapat meningkatkan kegunaan sumber daya dalam sistem, yang berupa tenaga, material, dan modal.

85. SMALL RUMINANT LOAN‑IN KIND PROJECT IN CENTRAL JAVA PROVINCE S. Adjisoedarmo Animal Husbandry Faculty, Jenderal Soedirman University. Purwokerto, Central Java, Indonesia SUMMARY An effort to improve on the number of owners and the production performance of existing goats and sheep stock has been undertaken from 1978/1980 to 1987/1988 under the Provincial Development Programme (PDP) supported by USAID by using a PDPs Small Ruminant Credit Project. The target areas covered 145 villages in 40 sub‑districts of 7 PDP districts of Central Java (Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora and Grobogan).

86. The farget groups were the rural poor, who are called poor but potentially productive (MPP). Each financial year (FY) a ininitnum of 300 farmers in groups became part of the target groups of this project. Based on the results of the 1984 technical evaluation, a new loan‑in‑kind project was designed in the FY 1984/1985 replacing the axisting small ruminant credit system.

88. The target farmers were organized in groups, each group consisted of 10 farmers, including a leader of the group. Each farmer received two females, goats or sheep (according to their own preferences) and in addition to that the group leader received also a good quality buck or ram . Each recipient had to repay four lambs or kids of 8 months old in a period of three years. The process of conceptual designing, planning, implementation, monitoring and evaluation of this project are discussed briefly in this paper.

90. IMPLEMENTATION PROCESS As soon as the budget was released and accepted by the project leader, the, project leader informed the Provincial Animal Husbandry Services to assist in the implementation of the activities especially the training of the groups. In turn the.AHS asked the Livestock Adviser to allocate his time to assist in the training in each district which usually involved 12‑15 group leaders in each sub‑district

92. After all group leaders were trained the project leader assisted by the District AHS started preparing for the provision of the pens and the animals. For the provision of the animals the Livestock Adviser and Provincial AHS made a guideline booklet about the technical requirements which had to be followed by all, the project leader and District AHS. According to this guideline animals might be refused by the programmed and or be replaced over time.

93. RESULTS AND DISCUSSION . As the small ruminant loan-in‑kind scheme is the most popular project preferred by the target group in all PDP districts it provides a good experience for sectoral agencies and sub‑district offices’ staff in planning and implementing of specific projects. As planning and responsibility for implementation of these projects have moved to lower levels, there has also been a loss of oversight at the higher levels in supervision for specific locations and target groups.

94. The technical evaluation in 1984 gave evidence that the small ruminant loan‑in‑kind could support the income in terms of Rp 21,900 to Rp 47,450 per year. The repayment of the first, second, third and fourth year projects were 45%, 33%, 35% and 44%, respectively. The reproduction and production performances of the goats and sheep at the level of recipient, group and village, sub‑district and district are presented in Tables 1, 2, and 3.

95. Table 1. Best performance at the level of recipients (respondent no. 67 and 179, District of Demak) Respondent number 67 179 fat tailed sheep PE goat 1. Number of animals (females) 2 2 2. Period of analysis (month) 60 36 3. Lamb/kid production 29 11 4. Number of lambing/kidding 16 6 5. Females given birth 5 2 6. Lambing/kidding frequency 3.2 (16/5) 3.0 (6/2) 7. Lamb/ewe 5.8 5.5 8. Lamb/ewe/lambing 1.8 1.8 9. Offspring/year/female 0.96 1.8 10. Lamb/kid mortality 5 (17%) 0 11. Adult mortality 1 (3.6%) 0 12. Offspring sold 10 9 13. Income Rp 109.000 Rp 139.000 14. Number kept for replacement 15 1

96. Period of 60 36 24 12 Study (months) Breed 1 2 1 1 1 1. Lamb/ewe/lambing (1.4) (1.4) (1.3) (1.5) (1.3) 2. Lambing freq/ewe (2.1) (1.5) (2.0) (1.6) (1.2) 3. Lamb/ewe/year (0.5) (0.3) (0.7) (0.9) (1.4) 4. Lamb mortality (0.2) (0.3) (0.2) (0.2) (0.1) 5. Ewe mortality (0.03) (0.14) (0.07) (0.02) (0.03) 1 = goat; 2 = sheep; ( ) =average Table 2. Reproduction and production performance of the goat and sheep at the level of sample village

97. Item Sub‑District District PATI I II III IV V Start ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ August 1984 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Reported 2‑85 3‑95 5‑85 8‑85 3‑95 Period (mo) 6 7 9 12 7 N of R 93 140 125 53 120 531 • of MG/MS 9 14 12 5 12 52 • of FG/FS 186 280 250 106 240 1062 • of lambing 105 79 143 66 100 493 • of kid/lamb 137 106 227 81 106 690 Table 3. Reproduction and production performance of goat and sheep at the District level

98. Item Sub‑District District PATI I II III IV V Start ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ August 1984 ‑‑‑‑‑‑‑ Death rate (%): Kid/lamb 20 7 19 14 2 2‑20 Female 7 0 0 3 7 3‑ 7 Male 22 0 0 3 7 7‑22 Type of birth (%): Single 70 67 41 88 49 41‑88 Twin 30 33 59 12 36 12‑59 Triplet 0 0 0 0 15 0‑15 Kid/lamb/ ewe 1.3 1.3 1.6 1.2 1.7 1.2‑1.6 Kid/lamb/ ewe/year 2.6 2.6 2.1 1.2 2.9 1.2‑2.9 N=number; R=recipient; M=male; F=female; G=goat; S=sheep

100. Using the guidelines from the Province, improved implementation occurred in every sub‑district, which was demonstrated by an increase of lamb production and lower mortality rates. As the form for reporting was distributed(ed at the lower level, the, group; the sustainability of the project could be monitored continuously. To encourage the activities of the groups a special meeting, which was called &quot;Pesta Patok&quot;, was held every three months accompanied by the gathering of the animals for each group In all PDP Districts, sub‑districts and villages.

102. After 10 years of implementation of the small ruminant loan‑in‑kind project, the housing' for goats and sheep is becoming a need oft he farmers. The lambing and kidding intervals can be further shortened to arrive at 3 times in two years. The most import . ant outcome was that this project can suppress the mortality to as low as 5 % instead of the common 10‑30 %. The farmers themselves are convinced that lambs or kids born from twins provide good opportunity to become a genetically prolific ewe or ram/buck compared to the single born lamb/kid.

105. Socio‑Economics Indonesia has a policy of poverty alleviation through the introduction of sheep and goats to poor farmers. Several studies have shown the benefits of this, but few have compared small ruminants to other options for poverty alleviation, such as growing cash crops. The economic viability of new technologies should always be assessed before they are recommended to farmers. At the very least this should involve estimating the costs of the new technology and estimating the benefits it will give to farmers.

106. Several participants felt that sometimes socio‑economic research consists solely of studies, which have no practical benefit. Socio‑economic studies must therefore be carefully planned and the results must be applicable. For small farmers, it was recognized that non‑monetary benefits are often as important as monetary benefits, and these must be considered in socio‑economic and other studies. Specific information is needed on market demand, quality and handling of products required, and the potential of the international market for sheep and goats.

122. SISTEM PERBIBITAN TERNAK NASIONAL RUANG LINGKUP TERNAK RUMINANSIA KECIL DITINJAU DARI ASPEK MUTU GENETIS, BUDIDAYA, STANDAR DAN PENGAWASAN MUTU Oleh : Soedito Adjisoedarmo DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS PETERNAKAN LABORATORIUM PEMULIAAN TERNAK PURWOKERTO 24 MARET 1997

123. Hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa seleksi dalam trah dapat meningkatkan mutu genetik; dengan tolok ukur produksi cempe per tahun, telah dilaporkan peningkatan 1,75 ekor cempe per 100 ekor induk yang dikawinkan. Pemenuhan kebutuhan bibit, di tingkat peternak telah diterapkan kuantitatif genetik (Dalton dan Hight, 1972)

125. Pada Large-Scale Breeding Schemes , beberapa peternak (dapat mencapai 30) bergabung sehingga dapat memilih ribuan induk dengan performans tinggi (175%). Induk tersebut dijadikan kelompok inti (Gambar 2) untuk menghasilkan pejantan, bibit unggul genetik, yang dibutuhkan . Pejantantan unggul digunakan dengan imbangan per pejantan mengawini 40-50 ekor induk .

134. Pengembangan Peternakan untuk Meningkatakan Ekonomi Rakyat dalam Era GLobal MENGOPTIMASIKAN PETERNAKAN SEBAGAI SISTEM BIO-SOSIO-EKONOMI UNTUK MEMBANGUN PETERNAKAN YANG SEJAHTERA OLEH H. SOEDITO ADJISOEDARMO HUT FAKULTAS PETERNAKAN UNSOED 10 FEBRUARI 2002 4

140. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 be ra na k (2 yr) (2 yr) (2 yr) (2 yr) (2.5 yr) (2.5 yr) (2.5 yr) (2.5 yr) (2,5 yr) (3 yr) (3 yr) (3 yr) (2,5 yr) (3,0 yr) (3,5 yr) (3,5 yr) (2,5 yr) (3,0 yr) (3,5 yr) (4,0 yr) (2,5 yr) (3,0 yr) (3,5 yr) (4,0 yr) (3,0 yr) (3,5 yr) (4,0 yr) (4,5 yr) 80 cempe 1993 I II III IV V VI Disisihkan/afkir Disisihkan/afkir Disisihkan/afkir Bibit unggul belum teruji SELECTION PROCESS 1994 1995 1996 TAHUN ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes ewes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rams Rams Rams Rams Rams Rams Rams

141. PROPINSI PADAT TERNAK KERBAU KUDA SAPI PERAH SAPI POTONG ITIK DOMBA KAMBING A PEDAGING BABI A BURAS

142. Mengatur perkawinan, Menguji kebuntingan Menaksir waktu beranak Mengatur pemacekan setelah beranak Mengatur penyapihan

143. Blangko Pencatatan jumlah cempe per kelahiran, di tingkat kelompok betina Jantan Dijual mati Kelahiran tunggal Kelahiran Kembar dua Kelahiran Kembar tiga Kelahiran Kembar empat 1 Januari 2001 Tanggal beranak I 30 Juli 2001 Tanggal beranak II 14

147. KELOMPOK PETERNAK DOMBA BINAAN PASCA PENELITIAN HIBAH INDUK BERANAK KEMBAR PASIR – PURWOKERTO 1967

148. Kelompok binaan (Adjisoedarmo dkk, 1997)

149. Kelompok Peternak Domba Bukatedja Purbalingga Binaan Purnomo dkk