REINKARNASI
•
0 recomendaciones•2,211 vistas
Majalah Gosip Politik Edisi 4 2014 Hot Issue: Beban Berat Risma Profil Caleg: Parni Hadi, Sahabat Dhuafa dan Disabilitas
Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a REINKARNASI
Similar a REINKARNASI (20)
REINKARNASI
- 2. 2 Cover: Isa PDIP Melewatkan Momen Risma 7 Konvensi Cawapres Demokrat 10 Wiranto-HT, Pasangan Capres Penggembira 12 Misteri Penyadapan di Rumah Jokowi 15 Banyak yang Curi Start Kampanye, Bawaslu Diam 19 PDIP Lahir dari Keringat & Darah, Nasionalisme Harga Mati 21 Daftar Isi 50.000 Juru Kampanye Siap Sosialisasikan Program Golkar 28 Konvensi PD agar Masyarakat Kenal Presiden Mendatang 29 Gerindra: Kasus Penyadapan Australia Adalah Pelecehan 30 Artis Nyaleg Wajar 31 Informasi & Gosip Politik Terkini Beban Berat Risma 4 Parni Hadi, calon DPD RI Dapil DKI Jakarta, Sahabat Dhuafa & Disabilitas 25
- 3. Pojok Gotik Reinkarnasi merupakan suatu fenomena spiritual, dimana jiwa yang pernah hidup terlahir kembali ke dunia ini. Peristiwa ini terjadi tentu atas kehendak dari Sang Pencipta dalam kepercayaan agama Budha. Memang fenomena spiritual ini sulit diterima oleh logika. Terlepas dari itu semua, bila dikaitkan dengan politik, reinkarnasi adalah terlahirnya suatu situasi politik yang pernah ada. Artinya, fenomena politik seperti ini terjadi atas dasar kerinduan dan keinginan bersama untuk mengalami suatu situasi politik yang pernah ada sebelumnya. Bila melihat pengalaman politik yang pernah ada di Indonesia, negara ini pernah mengalami masa-masa yang sangat fantastis bersama Orde Baru di beberapa sektor dan bagaimana wibawa negara ini begotu disegani di dunia internasional. Pengalaman sejarah meramalkan negara ini akan menjadi bangsa yang besar di Asia. Namun kenyataannya, prediksi tersebut kian jauh dari harapan. Coba kita lihat beberapa kasus yang menjadi fakta betapa telah terjadi kesalahan besar yang dilakukan pemimpin negara ini dimana mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan territorial negara ini, diantaranya kasus Timor-Timur, Sipadan-Ligitan, Ambalat, dan Masalah pencurian pasir yang dilakukan negara Singapura. Ironisnya, kehidupan politik dan pemerintahan di negara ini semakin sulit terlepas dari tiga permasalahan yang merupakan wujud penindasan terhadap bangsa sendiri, yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hukum sepertinya tidak bisa memberangus praktik kotor tersebut. Yang ada, pelaksanaan hukum penuh dengan taktik rekayasa yang menipu dan membingungkan ‘mata publik’ terhadap berbagai penyelesaian praktik KKN yang terungkap Contoh reinkarnasi politik paling nyata adalah Golkar. Bila melihat sosok tokoh Golkar zaman dulu, seperti Akbar Tanjung, Surya Paloh, Prabowo Subianto, Wiranto, dan Susilo Bambang Yudhoyono, maka saat ini kita melihat reinkarnasi Golkar dalam banyak partai, yaitu Gerindra, Nasdem, Hanura, Demokrat, dan lainnya. Pengejawantahan reinkarnasi Golkar makin sempurna saat sejumlah masyarakat merindukan sosok Soeharto sebagai Presiden RI, yang dianggap telah membawa kemakmuran di sektor pertanian, industri, dan perdagangan. REDAKSI Pemimpin Umum Heru Sutadi Pemimpin Redaksi Arif Pitoyo Alamat Redaksi: Villa Cemara No. 22 Jl. Sawangan Raya-Depok Email: redaksi@indokini.co.id ARTISTIK K. Anindya IKLAN & PROMOSI Email: marketing@majalahict. com Telepon: 081511510000 (arif) Fax. 021- 7756782 TARIF IKLAN Cover 184 x 50 mm = Rp2 juta/edisi 50 x 50 mm = Rp1 juta/edisi Halaman Belakang Full page = Rp750,000 /edisi Half page = Rp500.000/edisi 184 x 50 mm = Rp250.000/edisi 50 x 50 mm = Rp100.000/edisi Halaman Dalam Full page = Rp750.000/edisi Half page =Rp500.000/edisi 184 x 50 mm = Rp250.000/edisi 50 x 50 mm = Rp100.000/edisi ReInKaRnAsI
- 4. Laporan Utama 4 T idak dapat dipungkiri, sejak dia memimpin Surabaya, taman kota banyak berdiri, kota tampak bersih dan sejuk. Seabrek penghargaan baik dalam dan luar negeri di sandangnya, dan terakhir, dia terpilih menjadi walikota terbaik di dunia. Melihatnya di mata Najwa, dapat terlihat betapa berat beban yang disandangnya. Selain masalah-masalah social yang memang sangat kompleks, dia juga harus menghadapi Walikota Surabaya Tri Rismaharini memang fenomenal, bahkan mungkin lebih fenomenal dari Jokowi sekalipun. Soal blusukan, sudah makanan sehari- hari bagi Risma. Bahkan membersihkan selokan dan menyapu jalan sudah sering dia lakukan, suatu hal yang tak pernah dilakukan Jokowi. Beban Berat Risma
- 5. Laporan Utama 5 tembok besar politik, sesuatu yang sebelumnya sangat awam bagi dia. Wajar, sebelumnya dia hanyalah PNS biasa sebagai Kepala Dinas Tata Kota Surabaya. Keberhasilan Risma dalam menyelesaikan persoalan social besar patut diacungi jempol, mulai dari membereskan masalah lokalisasi, dan menutup Dolly, meskipun pasti ada banyak mafia, oknum aparat atau bahkan oknum pejabat yang marah karena penutupan itu. Risma seperti menemui buah simalakama, di satu sisi ingin membereskan masalah social lokalisasi yang ternyata banyak diisi para pelajar, namun di sisi lain dia seperti menciptakan musuh yang bakal menjadikan berat bebannya selama menjabat sebagai walikota. Beban makin bertambah berat saat dia ngotot mempertahankan Kebun Binatang Surabaya yang diwacanakan dialihfungsikan menjadi hotel dan mal. Peliknya persoalan itu berakibat banyak satwa yang mati tidak wajar. Persoalan semakin rumit karena disinyalir ada mafia besar yang bermain di situ. Belum sampai di situ persoalan bertambah lagi dengan dilantiknyanya wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang menggatikan Bambang DH yang mengundurkan diri karena maju menjadi calon gubernur Jatim 2013. Dalam proses pemilihan ini, Risma sendiri sebagai walikota –sepertinya- tidak diajak rembuk untuk pemilihan wakilnya itu. Menurut Risma ada yang tidak prosedural dalam proses pemilihan sampai pelantikannya, dan itu yang membuat dirinya dilema untuk pertanggungjawabannya. Terutama di akherat nanti tuturnya. Beban yang sudah berat semakin tambah berat karena PDI-P sebagai partai pengusung seakan tidak berpihak padanya, sedangkan wakil walikota yang sudah dilantik Wisnu Sakti Buana yang sebelumnya saat menjadi wakil ketua DPRD Surabaya pada tahun 2011 turut mengajukan pemakzulan walikota. Upaya itu tidak berhasil karena ditolak pemerintah pusat. Dan begitu beratnya beban sehingga dalam wawancara tersebut –sebagai perempuan- ia tidak kuasa membendung air mata. Risma dan Jokowi adalah figur yang hebat dalam mengatasi peliknya permasalahan ibu kota, namun sebenarnya beban keduanya tidak lah sama. Beban yang dipikul Risma memang sungguh berat, dan semakin berat karena Risma harus memikulnya seorang diri. Ini sangat jauh berbeda dengan Jokowi yang mana bebean beratnya menjadi lebih ringan karena ia tidak memikul sendirian. Banyak pihak yang membantu Jokowi namun
- 6. 6 Laporan Utama kondisi jauh berbeda dengan Risma. Tak didukung penuh PDI-P Risma memang di dukung oleh DPP PDI-P termasuk Megawati namun tidak didukung pada tingkat daerah (Surabaya) bahkan terkesan menolaknya. Gesekan internal PDI-P ini yang kadang membuat Risma jengah, karena pada tataran tertentu posisi partai di daerah lebih berkuasa dari pusat. Kondisi ini ini berbeda dengan Jokowi yang malah didukung langsung oleh sang ketum Megawati. Semua kompak mendukung Jokowi mulai dari DPP sampai pada tingkat anak cabang (kecamatatan) di DKI. Para anggota dewan di DPRD dari PDI-P dan koalisinya Gerindra juga kompak mendukung Jokowo-Ahok . Energi Jokowi juga terbagi dengan Ahok yang juga klop sebagai wakilnya untuk berbagi tugas. Sangat berbeda dengan Risma sebagai walikota, ia pikul sendiri permasalahan. Wakil walikota yang seharusnya membantu tugasnya malah terpilih figur yang pernah bermasalah dengan dirinya ditambah lagi proses pemilihanya yang dianggap tidak prosedural dan sepihak. Dan itu menjadi problem tersendiri. Kedua, Risma kurang mendapat dukungan me dia. Kota Surabaya yang banyak berubah tidak terlepas dengan sikap Risma yang sering blusukan juga, malah terjun langsung menanganinya. Namanya menyapu atau membersihkan selokan adalah hal yang biasa. Namun aksi luar biasa Risma ini banyak luput dari sorotan media massa baik cetak ataupun televisi (main stream) dan media sosial (maya). Dengan minimnya sorotan ini membuat fungsi kontrol sosial media menjadi kurang efektif, terutama membantu atau mendorong program Risma dalam memberesi peliknya permasalahan. Dukungan media massa sangat diperlukan setidaknya dapat membentuk opini yang baik kepada masyarakat. Seperti langkah Risma yang akan menghapus lokalisasi, atau pun membereskan kebun binatang, media kurang memberikan dukungan penuh paling tidak memberikan informasi yang berimbang. Langkah Risma memang belum berhasil 100%, namun kekurangan Risma ini perlu diberi informasi yang pas mengenai kendala dan tantangan yang harus dihadapinya, terutama dengan “tangan-tangan” besar itu. Sehingga publik bisa mengetahui dan paham akan masalah sesungguhnya.
- 7. 7 Laporan Utama PDIP Melewatkan Momen Risma Bila PDIP tak bisa menyelesaikan masalah Risma secara bijak dan cerdas, maka partai yang sesungguhnya sedang naik daun, bahkan beberapa kalangan menilai bakal memenang kan Pemilu bakal kehilangan momen.
- 8. 8 Laporan Utama A palagi, bila sampai Risma mundur, sudah dapat dipastikan pamornya bakal cepat memudar, dan elektabilitasnya turun drastis. Yang diuntungkan tentunya Golkar, yang sejak awal, melalui Priyo Budi Santoso, mengambil posisi sebagai juru selamat. Priyo jugalah yang menarik Risma untuk menemui pimpinan DPR dan mengadukan masalahnya. Sayangnya pertemuan tertutup selama 30 menit itu ternyata tak juga memberikan solusi jitu tentang permasalahan di Surabaya, selain hanya permintaan agar Risma bertahan. Berbagai persoalan diungkapkan Risma kepada wakil rakyat. Mulai dari ketidakcocokannya dengan sang wakil, Wisnu Sakti Buana, sampai tekanan politik terkait pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya yang ditentangnya. Risma berkeyakinan proyek itu malah bakal membuat Surabaya semakin macet, banjir dan bisa mematikan perekonomian masyarakat sekitarnya. Risma lebih memilih membangun jalan outer ring road
- 9. 9 Laporan Utama timur dan barat untuk mengurangi beban lalulintas dalam kota. Terkait soal, Wisnu, Risma mengaku tidak merasa sepaham dan semisi dengan wakilnya itu. Meski demikian Risma tidak menuturkan secara terus terang penyebab permasalahannya itu kepada media. Risma hanya mengatakan bila dia hanya ingin bekerja untuk rakyat. Diyakini, Wisnu juga lah yang mempelopori pemakzulan Risma saat dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Yang mengherankan, PDIP sangat tidak peka dengan kondisi ini, dan sepertinya memang menginginkan Risma lengser dengan cara apapun, atau kalaupun tidak mau lengser, harus menuruti semua perintahnya, termasuk proyek tol dan KBS. Dalam pertemuan itu, Priyo dan pimpinan DPR lainnya akan menganjurkan Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau ulang pelantikan wakil walikota tersebut. Pihak Kemendagri dapat mengoreksi kebijakan sebelumnya tentang pembuatan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota Surabaya. Risma sendiri mengaku sudah tidak tahan menghadapi berbagai manuver politik yang menghantam dirinya. Risma pun mengaku sempat ditelepon oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak mundur. Namun keinginan Risma saat ini hanyalah ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP pun akan sangat rugi bila Risma mundur. Karena di saat sinarnya sangat cemerlang oleh Jokowi, langsung tertutup oleh ketidakbecusan menangani masalah Risma. Sangat aneh memang kalau pimpinan pusat tidak bisa mengintervensi pimpinan PDIP di daerah kecuali mereka memiliki kepentingan yang sama. Di social media pun banyak orang kecewa dengan PDIP, bahkan ada yang sampai mencabut dukungannya terhadap partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Dalam sistem birokrasi di Indonesia, menjadi orang baik dan jujur memang sangat sulit dan sangat besar tantangannya. Selain ada banyak orang yang sakit hati, banyak musuh, dan tak sedikit juga yang menekan atau mengintimidasinya. Apalagi, Risma seorang perempuan yang sangat peka perasaannya, sehingga pastinya bebannya bertambah jadi berat. Bila sudah begini, bila pun Risma sampai mundur, dapat dipastikan Golkar akan menangkapnya dan langsung menyandingkannya dengan Aburizal Bakrie sebagai wapresnya. Lawan yang sangat sepadan dengan Jokowi, maupun Prabowo Subianto. PDIP pun akan sangat rugi bila Risma mundur. Karena di saat sinarnya sangat cemerlang oleh Jokowi, langsung tertutup oleh ketidakbecusan menangani masalah Risma. “
- 10. Laporan Pilihan 10 P etinggi partai yang dimaksud adalah Ketua Harian Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan yang mengatakan pemenang Konvensi Demokrat untuk diusung sebagai calon presiden akan diumumkan setelah hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Menurutnya, apabila elektabilitas Demokrat mencapai 15 persen baru dimungkinkan untuk mengusung capres. “Habis survei akhir Maret, itu dilihat ranking. Karena kita mau lihat hasil Pileg dulu. Pileg misalnya 7 atau 10 persen sangat tergantung. Kalau 15 persen kita mungkin bisa jadi calon presiden,” kata Mangindaan. Namun, lanjut Menteri Konvensi Cawapres Demokrat Semangat peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat mendadak turun setelah sikap pesimisme ditunjukkan oleh petinggi partai itu.
- 11. 11 Laporan Pilihan Perhubungan itu, apabila dalam Pileg Demokrat tidak mencapai 15 persen suara, koalisi dengan parpol lain sangat dimungkinkan. Bisa saja Demokrat hanya mengusung calon wakil presiden. “Kalau koalisi kita dengan (parpol) kuat, beda lagi. Mungkin bisa cawapres. Jadi kalau kita umumkan capres tapi elektabilitas partai berapa. Tapi tidak ada istilah gagal. Mungkin bisa jadi cawapres dari partai lain,” tuturnya. Dia pun tak menutup kemungkinan akan berkoalisi dengan Partai Golkar untuk menggandeng Aburizal Bakrie. “Bisa saja. Tapi namanya wacana. Bisa saja capres konvensi dicapreskan. Kita cari capres yang elektabilitas survei tinggi. Dulu SBY pada 2004 sudah 32 persen masih 3 bulan, bersaing dua putaran dengan Megawati. 2009 sudah di atas 50 persen, satu putaran. Elektbailitas calon perlu diperhatikan,” ujar Mangindaan. Akhir tahun lalu bahkan isu yang berkembang, Ketua Umum Partai Demokratr meminta Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mau menampung pemenang Konvensi Patai Demokrat sebagai cawapresnya. Namun isu tersebut langsung ditepis Demokrat. Isu lainnya, pemenang Konvensi dapat dipastikan hanya akan menjadi wapres dari Hatta Rajasa meski lagi-lagi isu tersebut ditepis. Namun dari pengamatan majalah Gotik, terdapat sejumlah peserta Konvensi yang total ikut dalam hajatan tersebut. Sebut saja Gita Wirjawan, Dino Patti Jalal, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, dan Pramono Edhie Wibowo. Mereka telah memiliki markas beserta tim pemenangannya dalam konvensi maupun nanti saat maju sebagai capres Demokrat. Mereka juga sangat aktif turun ke jalan, pasar, lokasi bencana, dan terjun langsung ke tengah masyarakat. Wajar saja bila sejumlah peserta kecewa mengetahui partai yang akan mengusung mereka hanya menargetkan pemenang konvensi jadi cawapres. Menurut salah seorang peserta konvensi Demokrat, Ali Masykur Musa, pernyataan itu seharusnya tidak perlu disampaikan secara terbuka, karena akan pengaruhi pelaksanaan konvensi sendiri dan menurunkan semangat berkompetisi antarperserta konvensi yang ada. “Justru seharusnya, pimpinan Demokrat mendorong, agar lebih yakin dan optimis, bahwa Demokrat mampu bersaing,” katanya. Meski demikian, dia menilai pernyataan Mangindaan memang realistis, karena dalam politik ada serba mungkin. Apalagi dimungkinkan, tidak ada satu pun parpol yang akan mencapai dukungan di atas 20 persen sesuai UU Pilpres. Karena itu, koalisi adalah sesuatu yang pasti dilakukan antarpartai dalam menentukan pasangan presiden dan wapres. Dia menambahkan, jika memang akan ada perubahan strategi, sebaiknya dikomunikasikan dengan peserta konvensi. Apabila elektabilitas Demokrat mencapai 15 persen baru dimungkinkan untuk mengusung capres. EE Mangindaan
- 12. 12 Laporan Pilihan A wal Juli 2013, tonggak bersejarah bagi Partai Hanura yang telah mendeklarasikan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014. Pasangan itu tak lain adalah Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Hary Tanoesudibdjo, Ketua Dewan Pertimbangan merangkap Ketua Bappilu Partai Hanura. Namun demikian, deklarasi itu tak sepi dari pro-kontra di internal Partai Hanura dan menjadi perdebatan publik. Keputusan deklarasi Wiranto– Hary Tanoe sebagai capres dan cawapres Hanura segera mendapat reaksi keras dari salah satu Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier, ia tidak sepakat dengan deklarasi Wiranto-Hary Tanoesudibdjo karena tidak dilakukan melalui Rapimnas. Menurut Fuad, keputusan deklarasi Wiranto–Hary Tanoe menimbulkan masalah internal karena tidak sesuai AD/ART. Lebih lanjut, Fuad menilai keputusan deklarasi tersebut tidak realistis karena Partai Hanura sulit untuk mencapai Presidential Threshold 20 persen suara, sehingga masih butuh koalisi dengan partai lain. Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura Ahmad Rofiq menampik telah terjadi perpecahan di internal Hanura. Dia menilai, dalam deklarasi Wiranto–Hary Tanoe sudah dilakukan dengan cara Wiranto-HT, Pasangan Capres Penggembira Disebut penggembira, masuknya Harry Tanoe sebagai cawapres bukannya malah mendongkrak elektabilitas Wiranto yang memang sudah sangat rendah, malah makin melongsorkannya hingga mungkin di bawah 1 %.
- 13. Laporan Pilihan 13 PrabowoSubianto Wiranto AburizalBakrie MegawatiSoekarnoputri 19,8 15,4 14,4 13,3 4,8 demokratis. Menurutnya dalam organisasi partai politik tidak harus sepenuhnya satu suara. Jika ada beberapa orang yang tidak sepakat hal itu merupakan bagian dari dinamika politik. Lepas dari perdebatan internal tentang mekanisme penetapan capres-cawapres, apa yang dikatakan Fuad Bawazier cukup beralasan. Partai Hanura harus bersikap realistis dalam menerima kenyataan, bahwa Hanura sulit mencapai 20% suara sebagai syarat untuk bisa mengusung capres sendiri. Alih-alih memperoleh 20 persen suara, untuk lolos parliamentary threshold pun masih belum bisa dipastikan. Lihat saja hasil survei beberapa lembaga yang bisa dijadikan sebagai indikator. Dari hasil survei tersebut memperlihatkan posisi Hanura cukup mengkhawatirkan untuk bisa lolos PT. Tren Elektabilitas Tren elektabilitas Hanura bisa dilihat dari hasil survei sejak tahun 2012 sampai 2013 dari beberapa lembaga polling berikut ini. Dari data Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2012 yang dirilis di Jakarta, menunjukkan Partai Hanura mengalami penurunan elektabilitas (perolehan suara) jika dibandingkan dengan perolehan suara di Pemilu 2009. Menurut survei LSI, Partai Hanura hanya sekitar 1,2 persen. Begitu pula hasil survei Charta Politika memprediksi Partai Hanura sebagai salah satu partai politik yang terancam tidak lolos ke DPR pada Pemilu 2014. Survei yang dilakukan Charta Politika 2012 menunjukkan perolehan suara Hanura hanya 1,6 persen. Memasuki tahun 2013, posisi elektabilitas Hanura tidak beranjak naik secara signifikan. Menurut data Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network) yang dirilis bulan Maret 2013, tingkat elektabilitas partai pimpinan Wiranto itu hanya 2,6 persen dari dua belas parpol peserta pemilu. Sementara Wiranto sebagai Calon Presiden menurut data LSI Network hanya 8,2 persen. Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) yang dilakukan sejak tanggal 11 hingga 18 Juni 2013 bahkan menunjukkan perolehan suara yang sangat mengkhawatirkan, yakni hanya 1,03 persen. Sedangkan elektabilitas Wiranto sebagai capres hanya 3,59 persen. Begitu pula, hasil survei yang dirilis oleh LIPI 27 Juni 2013, Partai Hanura hanya memiliki tingkat
- 14. Laporan Pilihan 14 elektabilitas 1,9 persen. Sedangkan elektabilitas Wiranto sebagai capres hanya 3,4 persen. Sementara itu, versi survei Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG), perolehan suara Partai Hanura hanya 0,77 persen. Sedangkan elektabilitas Wiranto sebagai Capres hanya 1,18 persen. Namun demikian, selain hasil survei di atas, ada hasil survei yang hasilnya cukup membuat senang Partai Hanura, setidaknya bisa menjadi obat penenang dan pelipur lara. Lembaga survei itu tak lain adalah LSN (Lembaga Survei Nasional) dan Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Hasil survei kedua lembaga tersebut berbeda dengan hasil survei LSI, LIPI, PDB, LSI Network, dan SSSG terkait soal elektabilitas Hanura. Jika dilihat dari data survei LSJ, Hanura mendapatkan suara sebanyak 5,8 persen dan menempati posisi kelima dari sepuluh partai politik peserta Pemilihan Umum. Untuk posisi capres elektabilitas Wiranto mendapat 9,8 persen. Pasangan Sim Salabim Melihat masih rendahnya elektabilitas Partai Hanura dan Wiranto sebagai calon presiden dalam survei nasional, maka sangat beralasan jika ada yang meragukan pasangan Wiranto– Hary Tanoe dapat memenangi Pilpres 2014 yang akan datang. Namun demikian, bagi Wiranto dan Hary Tanoe barangkali memiliki pertimbangan yang berbeda – yang membuat keduanya tampil percaya diri dan terus maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tetapi boleh jadi, keduanya sadar tidak akan menang dalam pertarungan pilpres 2014, sebab belum ada indikator kuat yang dapat menjelaskan berdasarkan rasionalitas, bahwa pasangan Wiranto - HT bisa menang dalam pilpres 2014. Jika demikian, apa yang menjadi target deklarasi Wiranto – HT menjadi capres dan cawapres. Apakah sekadar maju sebagai calon presiden untuk mendongkrak popularitas dengan mengandalkan media dan kekuatan finansial yang dimiliki Hary Tanoe. Sebab, menurut Wiranto, yang penting ada satu keberanian, masalah kalah menang soal nanti, paling tidak sudah dibangun budaya baru dengan deklarasi secara dini. Atau memang deklarasi pasangan Wiranto–HT benar- benar didasarkan pada keyakinan dan optimisme bakal terpilih di pilpres 2014 – dengan hanya mempertimbangkan aspek kekuatan media dan finansial. Dan apakah karena pertimbangan itu pula yang membuat Wiranto- HT yakin dengan mudah bisa melakukan koalisi dengan partai lain untuk memenuhi kuota Presidential Threshold 20 persen. Jika benar demikian, maka yang harus diingat adalah bahwa dalam strategi politik elektoral, apalagi Pemilihan Presiden tidaklah cukup mengandalkan dua instrumen; media dan finansial. Sebab, masih banyak instrumen lain yang memengaruhi pemilihan Calon Presiden-Wakil Presiden. Masih banyak instrumen lain yang memengaruhi pemilihan Calon Presiden-Wakil Presiden.
- 15. Sorotan Penyadapan Jokowi Gubernur DKI Jakarta menjadi berita. Banyak spekulasi berkembang terkait penyadapan ini. Seperti diketahui bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yang mengungkap penyadapan ini ke publik melalui media massa pertama kali pada 20 Februari 2014. Penyadapan di Rumah Jokowi Misteri 15
- 16. 16 Sorotan P enyadapan itu dilakukan di di tiga tempat tersembunyi di rumah Jokowi, yaitu di tempat tidur, di ruang tamu, dan di tempat makan. Terbongkarnya aksi penyadapan ini 3 bulan sebelum pengungkapan Tjahjo ke publik yaitu sekitar bulan Desember 2013. Sumber disini. Sontak, apa yang diungkap oleh Tjahjo tentang penyadapan Jokowi tersebut mengegerkan jagad perpolitikan di tanah air. Kontoversi dan spekulasi pun berkembang. Lalu siapa sebenarnya penyadap Jokowi, dan apa tujuannya? Dan anehnya kenapa penyadapan baru diungkapkan sekarang? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Joko Widodo (Jokowi) sang Gubernur DKI Jakarta adalah calon yang digadang-gadang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk menggantikan Presiden SBY yang habis masa jabatannya di tahun 2014 ini. Hampir semua lembaga survei menempatkan Jokowi di tempat teratas sebagai calon presiden yang mendapat simpati masyarakat. Terakhir Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang (Puskaphdem-Unnes) menempatkan Joko Widodo di tempat teratas sebagai calon presiden dari tokoh muda yang paling potensial dan mendapatkan dukungan masyarakat, kemudian berturut- turut disusul oleh Priyo Budi Santosi, dan Hary Tanoe. Elektabilitas Jokowi mencapai 20,28 persen, Priyo Budi Santoso (16,26 persen), dan Hary Tanoe (11,3 persen). Jokowi karena prestasi kepemimpinannya yang diakui baik di dalam negeri maupun di dunia, menjadikan kegiatannya diliput oleh media. Dia tidak berambisi untuk menjadi presiden, tetapi justru inilah Jokowi berulang kali menempati tempat teratas dari hampir berbagai survei sebagai calon presiden harapan sebagian rakyat Indonesia. PDIP tentu saja gembira dengan besarnya antusiasme dukungan terhadap Jokowi. Jokowi adalah tiket kemenangan PDIP untuk bisa memenangkan pemilu. Dan tentu saja PDIP
- 17. 17 Sorotan berkepentingan untuk menjaga stabilitas antusiasme dukungan terhadap Jokowi. Belum Dicapreskan Walaupun demikian, moncernya Jokowi tidak serta merta membuat PDIP mendeklarasikannya sebagai calon presiden pada pilihan presiden 2014 mendatang. Semua mata mengarah kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnopoetri, karena ditangannyalah keputusan pencapresan Jokowi itu berada. Tentu saja diam dan bergemingnya Megawati ini membuat tidak sabar tidak hanya lawan politik PDIP, bahkan juga pendukung Jokowi. Lawan politik PDIP dan Jokowi tidak akan membiarkan perjalanan Jokowi mulus untuk menuju kursi presiden. Setiap ada kesempatan baik itu capres- capres lainnya, partai-partai lawan PDIP maupun para pembenci Jokowi (Jokowi haters) terus menyerang Jokowi demi untuk mendowngrade Jokowi. Serangan-serangan yang tak logis semisal Jokowi mesti bertanggung jawab terhadap terbakarnya 1,000 rumah di wilayah Jakarta, penggunaan dana operasional milyaran, dan lain-lain serta yang terakhir macet, banjir dan kontroversi BKTB diarahkan kepada Jokowi. Jokowi dalam menghadapi serangan-serangan itu menghadapi dengan tidak membalas serangan itu, tetapi sebaliknya malah mementahkannya dengan bekerja keras memecahkan masalah yang dijadikan sebagai alat untuk menyerangnya. Dan sampai saat ini bahkan simpati kepada Jokowi justru bertambah. Bukti yang paling nyata adalah fenomena desakan para Jokowi Lover kepada Megawati yang mulai bermunculan secara sporadis di seluruh wilayah Indonesia agar PDIP segera mencapreskan Jokowi. Terakhir deklarasi dukungan Jokowi muncul dari Jawa Timur. Tak disukainya Jokowi sebagai capres yang digadang- gadang oleh sebagian besar masyarakat, tak hanya berasal dari luar PDIP bahkan dari dalam dalam PDIP sendiri. Hal ini jelas bisa diketahui dengan dimunculkannya usulan Semua mata mengarah kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnopoetri, karena ditangannyalah keputusan pencapresan Jokowi itu berada. “
- 18. 18 Sorotan pencapresan Megawati oleh orang-orang di sekitar Megawati. Tentu saja hal ini menyebabkan Megawati semakin diam mengunci mulut terkait keputusannya terhadap Jokowi. Megawati ingin kader- kader PDIP tidak retak bahkan bermusuhan. Megawati mengaca dari pengalaman kasus Partai Demokrat yang rusak dari dalam karena perpecahan antar elit-elit pimpinannya, sehingga saling menjatuhkan dengan saling mengungkap kasus-kasus yang menimpa di antara mereka. Diamnya Megawati ini justru dibaca dan disalahmengertikan oleh sebagian kalangan intern PDIP itu, bahwa Megawati masih berkeinginan menjadi Presiden. Lontaran sebagian intern PDIP itu menimbulkan aksi yang berujung “Jokowi Yes, PDIP No”. Lontaran isu penyadapan di rumah dinas Jokowi oleh Tjahjo Kumolo adalah juga merupakan bukti ketidakharomonisan intern PDIP. Tjahjo menyadari bahwa untuk mendowngrade Jokowi tidak bisa dengan jalan menyerang pekerjaan Jokowi, karena Jokowi adalah orang kerja yang hampir semua pekerjaannya memberikan hasil memuaskan. Sulit menjatuhkan Jokowi dari sisi ini. Semua rakyat mengetahui jika Jokowi serius dan profesional dalam bekerja, karena itu untuk membuat Jokowi tidak berkonsentrasi dalam pekerjaannya dilontarkanlah isu penyadapan yang terjadi 3 (tiga) bulan sebelumnya. Pada akhirnya Jokowi sejak isu ini dilontarkan sampai sekarang, Jokowi lah dikejar-kejar untuk menjelaskan duduk persoalan isu penyadapan ini, kenapa sampai tidak dilaporkan kepada kepolisian jika memang benar- benar disadap. Lawan-lawan politik yang tidak menyukai Jokowi mulai memberondong tuntutan penjelasan dari Jokowi dari berbagai pertanyaan. Isu penyadapan ini jelas ini mengalihkan konsentrasi Jokowi dalam bekerja. Saat ini pemberitaan di hampir media massa terkait pekerjaan Jokowi mulai bergeser pada isu penyadapan Jokowi. Ini jelas tidak produktif. Tjahjo yang melontarkan, Jokowi yang sibuk memberikan keterangan. Sulit jika isu penyadapan ini tidak dilaporkan kepada polisi apapun alasannya. Penyadapan adalah isu yang serius, apalagi dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, calon yang digadang-gadang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pihak POLRI hendaknya mengambil inisiatif untuk menyelidiki kasus penyadapan ini baik ada atau tidaknya laporan dari Jokowi. Karena yang disadap adalah lembaga pemerintahan daerah. Pihak POLRI harus mengungkap siapa pelaku penyadapan itu. Karena penyadapan tanpa hak merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dengan tegas dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 40 yang menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana 15 (lima belas) tahun penjara. Pihak POLRI harus mengungkap siapa pelaku penyadapan itu. Karena penyadapan tanpa hak merupakan tindak pidana.
- 19. 19 Sorotan A jang pemilihan capres internal yang telah digelar sejak pertengahan tahun lalu tentunya merupakan pencurian start kampanye yang paling nyata, sebut saja Konvensi Partai Demokrat, yang kemudian dilanjutkan Pemilihan Raya PKS. Waktu yang hampir sembilan bulan untuk sebuah Konvensi PD merupakan ajang merebut simpati rakyat paling lama dan paling makan banyak biaya, karena setiap peserta diharuskan mensosialisasikan visi, misi dan program kerjanya ke tengah masyarakat. Mereka ke lapangan tentunya membawa simbol-simbol Partai Demokrat dan juga menyampaikan program dan pandangan partai yang didirikan Presiden SBY tersebut, sehingga sama saja merupakan sebuah kampanye yang terang-terangan. Kita ingat pada pemilu Banyak yang Curi Start Kampanye, Bawaslu Diam Sejumlah partai, baik partai besar maupun partai medioker secara terang-terangan terus mencuri start kampanye menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden.
- 20. 20 Sorotan sebelumnya, kumpul di sebuah ruangan untuk berdiskusi saja langsung dibubarkan aparat penegak hukum karena dianggap kampanye, dan ini malah dilakukan di lapangan terbuka. Tak hanya Demokrat, PKS juga secara jelas melanggar aturan Pemilu, karena juga mengumpukman kadernya di sebuah lapangan, dan sang capres menyampaikan visi dan misinya bila dia jadi presiden. Hal itu karena KPU tidak pernah menetapkan aturan kampanye konvensi partai, seperti di AS. Dan kegiatan yang paling baru akhir-akhir ini adalah Apel Siaga Nasional Demokrat (Nasdem). Ribuan orang terlibat didalamnya, baik pemain, pengisi acara, dan show off kader Nasdem dari seluruh Indonesia. Acara ini juga sekaligus ingin menunjukkan kekuatan partai baru ini di kancah perpolitikan Indonesia, partai baru dengan ‘rasa’ Golkar karena didirikan oleh mantan elit elit Golkar. Surya Paloh mengklaim bahwa ini adalah konsolidasi besar Partai Nasdem dalam menghadapi Pemilu legislatif April mendatang. Acara yang dirangkaikan dengan pelantikan secara simbolis DPR (Dewan Pimpinan Ranting) seluruh Indonesia ini dihadiri kurang lebih 180 ribu kader seluruh Indonesia. Sedikit mengkritisi Gelar Apel siaga ini, jika dilihat dari kacamata publik ini bisa dikatakan kampanye terbuka. KPU sudah mengingatkan bahwa kampanye terbuka hanya boleh dilakukan selama 21 hari sebelum masa tenang dan aturan kampanye sudah diatur dalam regulasi KPU nomor 6 tahun 2013. Aturan ini mengikat semua partai politik termasuk Partai Nasdem, setidaknya partai politik bisa menahan diri. Jika Gelar Apel Siaga Partai Nasdem ini dianggap melanggar aturan pemilu, maka pelanggaran ini masuk dalam kategori tindak pidana pemilu dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai badan pengawas pemilu berhak memberikan sanksi atas pelanggaran jadwal kampanye setelah memberikan rekomendasi pada KPU untuk menegur partai politik yang bersangkutan. Pelanggaran pemilu dengan melakukan kampanye diluar jadwal bukan saja melanggar pidana pemilu tetapi juga sudah melanggar administratif. Dan sesuai Undang- Undang pemilu, kampanye terbuka diluar jadwal bisa diancam pidana kurungan 1 tahun penjara dan denda maximal 12 juta.
- 21. 21 Profil Partai P artai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 tepat jam 24.00 di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta, disepakati fusi 5 Partai Politik PDIP Lahir dari Keringat & Darah Nasionalisme Harga Mati PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973.
- 22. 22 Profil Partai menjadi satu wadah Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia. Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima partai yaitu MH. Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Beng Mang Rey Say dan FX. Wignyosumarsono (Partai Katolik), S. Murbantoko R. J. Pakan (Murba) dan Achmad Sukarmadidjaja dan Drs. Mh. Sadri (IPKI). Namun, dalam perjalanannya, hingga saat Kongres IV, konflik internal tak pernah berhenti mendera partai berlambang banteng tersebut. Kongres IV di Medan pun gagal dan berakhir dengan kericuhan. Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Dukungan terhadap Megawati semakin kuat dalam bursa calon Ketua Umum DPP PDI. Muncul kekhawatiran pemerintah dengan fenomena tersebut. Pemerintah tidak ingin Megawati tampil sebagai Ketua Umum PDI. Kendati penghadangan oleh pemerintah terhadap Megawati untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi hingga akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto. Untuk menyelesaikan konflik PDI,atas prakarsa pemerintah, digelar Musyawarah Nasional (Munas) pada tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Soerjadi sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dan Kongres pun benar-benar berlangsung di Medan, pada 1997. Meskipun masa pendukung Megawati yang menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997. Tanggal 25 Juli 1996 Presiden Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjadi selaku Ketua Umum dan Buttu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini semakin
- 23. 23 Profil Partai membuat posisi Megawati dan para pengikutnya semakin terpojok. Sabtu Kelabu 27 Juli Masa pendukung Megawati mengadakan “Mimbar Demokrasi” di halaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa “Sabtu Kelabu 27 Juli” yang banyak menelan korban jiwa. Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya menyatakan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Pemilu 1997 diikuti oleh PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi. Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati. Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI di bawah kepemimpinan Megawati kian berkibar, terutama pasca Lengsernya Soeharto. Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI di bawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Didalam Kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukan di dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta. Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalananya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke - 4. Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara diurutan kedua dengan 109 kursi di DPR.
- 24. 24 Profil Partai C ita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan cita-cita bersama tersebut menuntut keterlibatan semua kekuatan bangsa, baik secara individual maupun secara kolektif, sekaligus merupakan hak dan tanggung jawab seluruh rakyat. PDI Perjuangan sebagai wadah dan alat perjuangan serta kekuatan politik rakyat berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945. Di dalam perwujudannya, PDI Perjuangan mempunyai jati diri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial dengan watak demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan terbuka yang seluruhnya merupakan modal perjuangan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa serta menggerakkan kekuatan dan memperjuangan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara. Untuk itu PDI Perjuangan mempunyai tugas mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17Agustus 1945, melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mempersiapkan kader Bangsa. Oleh karena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan politik yang senantiasa akan diperjuangkan, PDI Perjuangan bertekad untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya PDI-Pdapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996, dimana kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPPPDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa “Sabtu Kelabu 27 Juli” yang banyak menelan korban jiwa. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di seluruh Indonesia. Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDIPdidirikan. Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendam pingi KHAbdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-4. Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke-5 menggantikan KHAbdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 membawa perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI Perjuangan. Sayangnya, partai ini hanya solid saat tidak berkuasa. Dan manakala kekuasaan itu datang, kadernya begitu kemaruk mereguk kekuasaan hingga lupa diri dan banyak terjebak pada korupsi. Penjualan aset-aset negara pun merupakan sesuatu hal yang menjadi nilai minus partai tersebut. PDIP Solid Saat Tak Berkuasa
- 25. Profil Caleg ParniHadi,calonDPDRIDapilDKIJakarta Sahabat Dhuafa & Disabilitas K emudian di tahun 1980-an, dia merintis perwakilan LKBN Antara untuk wilayah Eropa di Hamburg – Jerman Barat. Tahun 1993 dia menjadi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Republika di bawah bendera PT Abdi Bangsa. Karirnya terus menanjak di tahun 1998 – 2000 sebagai Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi LKBN Antara. Pada tahun 1999, Parni Parni Hadi, nama yang tidak asing bagi insan pers nasional. Rekam jejaknya di dunia pers telah dikenal mulai dari tahun 1970-an sebagai reporter LKBN Antara biro Inggris dan reporter Istana Presiden. 25
- 26. 26 Profil Caleg Hadi menerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama sebagai Tokoh Pers Nasional . Jabatan terakhir di dunia pers yaitu sebagai Direktur Utama RRI (2005 -2010). Di bidang jurnalisme, Parni pernah mendapatkan Bintang Mahaputra Utama sebagai Tokoh Pers Nasional 1999. Sebagai tokoh pers nasional Parni tidak hanya berkecimpung di dunia kewartawanan, dia juga berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan teater. Salah satu lembaga sosial dan kemanusiaan yang didirikannya bersama rekan-rekan wartawan dan sudah beroperasi di dalam dan luar negeri adalah Dompet Dhufa Republika. Hingga kini ParniHadi masih menjabat sebagai Ketua Yayasan tersebut. Latar Belakang Sebenarnya sejak dia menjabat di lembaga-lembaga negara yang strategis, dia sering ditawarkan untuk bergabung di berbagai partai politik. Namun, Parni selalu menolak dengan halus. Lalu, mengapa di tahun ini beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI? Alasan utamanya adalah para pendukungnya bukan dari partai politik, melainkan dari komunitas dhuafa dan disabilitas. Menurutnya, kaum dhuafa harus diberdayakan untuk mendapatkan hidup yang layak, bukan dengan cara memberi dan belas kasihan. Kemudian, Jakarta sebagai Nama : Parni Hadi Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 13 Agustus 1948 Agama : Islam Pendidikan : 1. IKIP – Bahasa Inggris 2. Science Journalism, Jerman 3. Kursus Singkat Lemhannas (KSA) Angkatan VI 4. Magister Management pada Technological University of the Philippines Pekerjaan : 1. LKBN Antara sejak 1973-2000. Jabatan terakhir Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi 1998-2000 2. Managing Editor, Indonesia Magazine, 1978-1979 3. Staf Ahli NDIO (National Development Information Office), 1986-1990 4. Sekretaris Eksekutif Media Center KTT Non Blok, 1992 5. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Umum REPUBLIKA/Direktur Produksi PT. Abdi Bangsa, 1993-1997 6. Pemimpin Umum Harian Umum REPUBLIKA, 1997-2000 7. Pendiri dan Pemimpin Redaksi “Earth Wire Service”, (Jaringan Pertukaran Berita Lingkungan Hidup) bekerjasama dengan UNESCO, 1992-Sekarang, 8. Pendiri/Ketua Yayasan Dompet Dhuafa REPUBLIKA,1993-Sekarang 9. Pendiri/Komisaris PT Indonesia Media Network (Internet), 1995-2000. 10. Pengurus Yayasan Abdi Bangsa, 1995-2000 11. Pendiri Majalah UMMAT, 1997-1999 12. Ketua Dewan Redaksi Tabloid TEKAD, 1998-2000 13. Penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi,1999-2006 14. Talkshow Master/Host di MetroTV, TVRI, TV 7, RadioTrijaya FM, Radio Suara Metro, 2001-2005. 15. Widyaiswara/Dosen Tamu di LEMHANNAS, SESPIM POLRI, SESKOAL, SESKOAU 16. Dirut RRI 2005-2010 17. Pemimpin Umum Majalah SwaraCinta (2011-) Afiliasi Profesi : 1. Anggota Dewan Siaran Nasional, 1991-1995 2. Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, 1988-1993 3. Anggota Dewan Pers, 1988-1998 4. Sekretaris Jenderal Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (OANA), 1988-1991 5. Sekretaris Jenderal PWI, 1993-1998 6. Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), 1999-2004. 7. Anggota Badan Pertimbangan SPS, 2004-2008.
- 27. 27 Profil Caleg ibukota negara belum “ramah” terhadap kaum disabilitas untuk mengakses fasilitas publik seperti transportasi. Terkait dengan strategi pemenangan, Parni menyebutnya berat. Hal itu dia ungkapkan dalam pertemuan para pendukungnya di rumah makan pecel madiun di kawasan Ragunan, Jakarta kepada puluhan ketua komunitas yang mendukungnya pada hari Rabu (12/2). Komunitas yang berkumpul saat itu sangat beragam, mulai dari komunitas disabilitas, pencak silat, ulama, UKM, relawan medis, hingga penggiat media sosial yang siap membantu secara sukarela. Sebagai calon anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Parni Hadi harus bersaing dengan 35 orang calon lainnya, sedangkan kursi yang diperebutkan hanya 4 orang. “Pantang bagi saya menggunakan dana kaum dhuafa maupun dari sumbangan pengusaha untuk membiayai kampanye ini. Silahkan dicarikan cara yang cerdas dan efektif. Uang pensiun saya tidak cukup untuk berkampanye di media TV dan pengumpulan massa. Dan, Saya tidak bernafsu untuk pidato di hadapan ribuan massa,” katanya. Parni Hadi di kalangan usia 35 tahun masih dikenal, namun untuk usia pemilih 17-30 tahun masih belum begitu dikenal. Strategi yang akan dilakukan adalah lewat media sosial yang sedang digandrungi masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Pengguna media sosial di Jakarta mencapai 9 juta pengguna dan 70% nya berusia 17-25 tahun. Jadi, strategi yang dilakukan adalah kampanye media sosial dengan mengusung konten untuk pemberdayaan kaum dhuafa dan disabilitas. Ide menarik lainnya yang tercetus dari komunitas pencak silat adalah mengangkat budaya pencak silat untuk didaftarkan sebagai warisan luhur bangsa Indonesia di UNESCO PBB. Sebagai tokoh nasional dan memiliki kolega di dunia internasional Parni Hadi berani mengemban tugas ini untuk kampanyenya. Parni juga pernah menyabet Kalpataru tingkat DKI 2008. Kata “Berat” akan menjadi “Ringan” jika dukungan sukarela mengalir dari pemilih cerdas dengan kampanye cerdas. Pilihlah wakil Anda di DPD RI dengan calon yang rekam jejaknya telah teruji. Dukungan kepada Parni Hadi dapat disalurkan di media sosial, Fanpage Facebook: www. facebook.com/ParniHadi, Twitter: @ParniHadi01, dan website www.parnihadi.com kaum dhuafa harus diberdayakan untuk mendapatkan hidup yang layak, bukan dengan cara memberi dan belas kasihan dan Jakarta sebagai ibukota negara belum “ramah” terhadap kaum disabilitas untuk mengakses fasilitas publik seperti transportasi
- 28. Serba-Serbi 28 P artai Golkar menyatakan telah siap memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Hal ini disebabkan Partai Golkar memiliki Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) dan Juru Kampanye Daerah (Jurkamda) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. “Kami satu-satunya partai di Indonesia yang memiliki Jurkamnas dan Jurkamda hingga ke tingkat kecamatan dan desa di seluruh wilayah di Tanah Air,” ujar Sekretaris Umum BKPP DPP Partai Golkar, Rully Chairul Azwar dalam konferensi pers tentang “Partai Golkar Siap Memenangkan Pemilu 2014 di Media Lounge AMPI, Komplek DPP partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (17/2/2014). Menurutnya, saat ini Partai Golkar menyebar 50.000 Jurkamnas dan Jurkamda untuk menjelaskan program-program Golkar kepada masyarakat. Para Jurkamnas dan Jurkamda itu terdiri dari para caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pengurus Golkar, tokoh masyarakat, serta simpatisan partai Golkar. Sebelum terjun langsung ke masyarakat, kata Rully Chairul Azwar, para Jurkamnas dan Jurkamda telah diberi pelatihan untuk memantapkan langkah-langkah sosialisasi dan mobilisasi yang efektif dan efisien. Rully yakin kehadiran Jurkamnas dan Jurkamda dapat meningkatkan perolehan suara Partai Golkar secara nasional. Rully menilai, para Jurkamnas dan Jurkamda merupakan kader-kader yang teruji dalam menggerakan mesin partai dan memberikan solusi terhadap aspirasi masyarakat. “Mereka adalah kader-kader yang mampu membaur dengan masyarakat setempat,” tegasnya. Sementara Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Meutya Hafid menambahkan, Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sudah di depan mata akan dimenangkan oleh Partai Golkar apabila semua kader partai bekerja keras dan bekerja sama dengan baik untuk memenangkan Pemilu 2014. “Semua kader harus bekerja keras untuk memenangkan Pemilu 2014. Untuk itu para kader Golkar harus saling bahu- membahu dengan kader Golkar lain di seluruh Indonesia,” jelasnya. Dia mengatakan, para Jurkamnas dan Jurkamda merupakan kader Golkar yang telah memiliki modal sosial di masyarakat setempat. “Mereka adalah para tokoh yang telah berbuat banyak di daerahnya,” katanya. Ditambahkan, Partai Golkar telah membekali para Jurkamnas dan Jurkamda dengan visi pembangunan Indonesia hingga tahun 2045. Partai Golkar juga merupakan satu-satunya partai di Indonesia yang memiliki konsep pembangunan jangka panjang. “Partai Golkar juga akan melakukan pelatihan saksi untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan suara,” imbuhnya. Para kader Golkar yang menjadi Jurkamnas dan Jurkamda diantaranya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua Umum DPP Sharif Cicip Sutardjo, Wakil Bendahara Umum Erwin Aksa, Ketua DPP Indra Bambang Utoyo, dan para kader Golkar lainnya. (Gtk-02) 50.000 Juru Kampanye Siap Sosialisasikan Program Golkar
- 29. 29 Serba-Serbi T ujuan digelarnya Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat 2014 agar masyarakat mengenal siapa Presiden RI mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat 2014 Maftuh Basyuni saat membuka “Debat Bernegara” Konvensi Capres Partai Demokrat di Borneo Ballroom, Novotel Hotel, Jalan Brigjen Ery Suparjan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Maftuh Basyuni menjelaskan, konvensi adalah acara besar yang digagas Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono. Maftuh berterimakasih pada Partai Demokrat dan masyarakat karena debat konvensi di Balikpapan bisa digelar. Dia berharap konvensi capres ini akan menjadi tradisi untuk terus dilaksanakan di Indonesia. Harapannya, kesejahteraan masyarakat bisa makin terwujud karena terpilihnya pemimpin lewat sistem sangat demokratis. Sebelum dibuka Maftuh, acara telah diramaikan dengan yel-yel para pendukung peserta konvensi capres. Yel-yel makin bergemuruh ketika para peserta konvensi masuk ke ruangan di Novotel Hotel, Balikpapan. Kehadiran mereka langsung disambut tarian tradisional dari Suku Dayak, sebagai ucapan selamat datang Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Partai Demokrat. “Debat Bernegara” di Balikpapan kali ini mengadu argumentasi dan pemikiran para capres mengenai tema persoalan ekonomi dan hukum yang dikaitkan dengan isu-isu lokal. Dalam debat moderator meminta kesebelas peserta yang dibagi dalam dua sesi memaparkan secara bergiliran gagasan dan pemikiran mereka. “Debat Bernegara” sesi pertama di Balikpapan dimulai pukul 09.00 hingga 12.35 WITA. Debat ini diikuti Tim Garuda yakni Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina); Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah); Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat); dan Dahlan Iskan (Menteri BUMN). Sedangkan debat sesi kedua dimulai pukul 13.00 hingga 15.46 WITA. Debat ini diikuti Tim Rajawali, yakni: Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara), Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan), Marzuli Alie (Ketua DPR-RI), Gita Wirjawan (mantan Menteri Perdagangan), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat), Dino Patti Djalal (mantan Dubes RI di AS), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI). Debat bernegara kali ini dipandu dua moderator yang merupakan intelektual asal Kaltim yakni Profesor Adri Patton dan Dr Aji Sofyan Efendi. Debat tersebut dihadiri para Anggota Komite Konvensi Capres PD, petinggi DPP-PD, Gubernur Kaltim, para walikota-bupati se-Kaltim, Pengurus DPD-PD Kaltim, Anggota DPR-RI Partai Demokrat Dapil Kaltim, dan Caleg DPR-RI Partai Demokrat Dapil Kaltim, pimpinan DPC-PD se-Kaltim, serta para kader dan pendukung para peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Sebelum digelar di Balikpapan, Komite Konvensi Capres Partai Demokrat telah menggelar “Debat Bernegara” di Kota Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. (Gtk-01) Konvensi PD agar Masyarakat Kenal Presiden Mendatang
- 30. 30 Serba-Serbi N ew York Times dan Canberra Times edisi akhir pekan lalu mengulas soal jutaan pelanggan PT Telkomsel yang disadap Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Direktorat Intelijen Australia. Canberra Times dan New York Times juga memberitakan soal bocoran dokumen rahasia dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, yang kini menjadi buronan AS. Dokumen Snowden menunjukkan, dinas spionase elektronik Australia melakukan penyadapan secara massal terhadap jaringan komunikasi dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Telkomsel. Nama Indosat juga disebut-sebut dalam laporan tersebut. Sepanjang tahun 2013, Australian Signals Directorate mendapatkan hampir 1,8 juta kunci enskripsi induk yang digunakan operator selular Telkomsel untuk melindungi percakapan pribadi dari pelanggannya. Intelijen Australia juga membongkar semua enskripsi yang dilakukan Telkomsel. Data pengguna telepon seluler pada 2012 menunjukkan,Telkomsel memiliki 121 juta pelanggan atau menguasai sekitar 62 persen pasar. Juru bicara Partai Gerindra bidang teknologi dan informasi, M. Ralie Siregar mengatakan bahwa dalam menyikapi kasus penyadapan ini perlu dilihat latar belakang permasalahannya, “Saat ini saham perusahaan- perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel dan Indosat dikuasai oleh pihak asing. Singtel mempunyai pengaruh yang besar di Telkomsel walau hanya menguasai sepertiga saham. Dari fakta seperti ini kita bisa lihat bahwa aset-aset strategis yang dijual ke pihak asing pada akhirnya dapat berdampak negatif bagi negara ini.” “Kasus penyadapan seperti ini sangat merugikan negara. Jika informasi-informasi penting yang berkaitan dengan rahasia negara bocor, tentu saja ini bisa sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Perlu ada langkah dan tindakan yang tegas karena hal seperti ini telah melecehkan martabat, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Presiden dan Menteri Luar Negeri harus bersikap tegas terhadap Australia. Jangan sampai negara kita terus dilecehkan seperti ini,” tuturnya. Di sisi lain Ralie mengatakan bahwa terjadinya kasus penyadapan menunjukkan bahwa pemerintah lemah dalam menjaga pertahanan dan ketahanan bangsa. “Oleh karena itu Indonesia harus memperbaiki sistem pertahanan dan ketahanan agar masalah penyadapan seperti ini tidak terjadi kembali,” katanya. “Hal lain yang harus dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan di bidang ekonomi untuk meningkatkan martabat bangsa. Bangsa kita diremehkan karena secara ekonomi kita lemah dan bergantung pada negara lain. Kemampuan teknologi juga harus ditingkatkan untuk mengantisipasi ancaman- ancaman seperti ini. Pemerintah juga harus menjaga aset-aset strategis agar tidak lepas ke tangan asing yang nantinya justru merugikan bagi bangsa ini.” tutup Ralie. (Gtk-02) Gerindra: Kasus Penyadapan Australia Adalah Pelecehan
- 31. 31 Serba-Serbi M enteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo geram dengan gambar caleg di tiket pertandingan sepak bola Timnas U-19 versus PSIS Semarang. Roy meminta kepada semua pihak untuk tidak mempolitisasi Timnas U-19 yang kini tengah menjadi harapan bangsa. “Saya berharap Timnas U-19 untuk tetap eksis. Tapi saya mengkritisi biarlah U-19 lepas dari politisasi. Masa pertandingan tiketnya ada gambar caleg gitu. Engga elok itu, benar-benar enggak elok,” ujar Roy, Selasa, (25/2). Roy menuturkan dirinya menyesalkan setiap 3 kali pertandingan di Jawa Tengah telah ditemukan tiket bergambar caleg dan spanduk partai politik. Meski demikian, Roy mengecam dengan tindakan seperti itu, dia berjanji setiap pertandingan sepak bola di Indonesia tidak ada lagi tiket bergambar caleg maupun spanduk partai politik. “Jangan ada lagi caleg di pertandingan bola. Saya tidak suka betul ada politisasi semacam itu,” tegas Roy. (Gtk-02) F enomena artis jadi caleg ternyata ditanggapi biasa oleh Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, M Hanif. Menurut dia, artis yang menjadi caleg merupakan sesuatu hal yang lumrah, tinggal bagaimana partai politik memberi pendidikan. “Sejauh mana orang itu dikenal dan disukai masyarakat, artis terjun ke dunia politik itu lumrah. Tinggal partai politik memberikan pembekalan dan pemahanan tentang dunia politik,” ujar Hanif usai diskusi ‘caleg aktivis vs caleg artis’ di kantor DPP PKB, Selasa (25/2). Hanif melanjutkan artis yang sudah dibekali pendidikan politik akan menjadi matang dan siap untuk duduk di kursi DPR. Apalagi, sosok artis tersebut telah mempunyai popularitas di tengah-tengah masyarakat. “Jadi tinggal ditambah kualitas maka jadilah itu. Sama halnya, bila orang memiliki kualitas tetapi tidak punya popularitas sama juga bohong,” katanya. (Gtk-02) Artis Nyaleg Wajar Tiket Timnas U-19 Bergambar Caleg
- 32. Serba-Serbi PENERBIT INDOKININEWS NETWORK ALAMAT REDAKSI & KOMERSIAL: VILLA CEMARA NO. 22 JL. SAWANGAN RAYA-DEPOK TELP: 021-7750301, FAX: 0217756782, HP: 081511510000 EMAIL: REDAKSI@INDOKINI.CO.ID WWW.MAJALAHICT.COM