BPPuBPeKTaBUPEusaadaendemahuUKEat Pan Pdidimentun 2KUNPenPenikateri201UNGngemngen dian11KGAmbembdanPeKEAbangbanPeendERAWga...
BUKU KERJAPENGAWAS SEKOLAHCetakan II, April 2011Diterbitkan oleh :Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan P...
iii Buku Kerja Pengawas SekolahSAMBUTANKepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PendidikanDan Penjaminan Mutu Pendidi...
ivBuku Kerja Pengawas SekolahSaya menyambut baik Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan untukmenyusun buku kerja pengawas ...
v Buku Kerja Pengawas SekolahKATA PENGANTARPeraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 15 ayat 4menyatak...
Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semuapihak yang dapat memberikan kontribusi dalam pen...
vii Buku Kerja Pengawas SekolahDAFTAR ISIKata Sambutan--------------------------------------------------------------------...
ix Buku Kerja Pengawas SekolahDaftar LampiranNo. JudulLampiran 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan...
1 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGPenerapan standar nasional pendidikan merupakan serangkaian ...
2Buku Kerja Pengawas Sekolahmelaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial.Hal ini senada dengan buny...
3 Buku Kerja Pengawas SekolahD. DASAR HUKUMDasar hukum penyusunan Buku Kerja pengawas sekolah adalah:1. Undang-Undang Repu...
5 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB IIPENGAWAS SEKOLAH PROFESIONALA. PENGAWAS DAN PENGAWASANPengawas sekolah adalah guru pega...
6Buku Kerja Pengawas Sekolahpengawasan sekolah, (2) pengembangan profesi, (3) teknis operasional, danwawasan kependidikan....
7 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB IIIJENJANG JABATAN, BIDANG PENGAWASAN DAN TUGAS POKOKPENGAWAS SEKOLAHA. Jenjang Jabatan P...
8Buku Kerja Pengawas Sekolah4. Pengawas pendidikan luar biasa, adalah pengawas sekolah yangmempunyai tugas, tanggungjawab,...
9 Buku Kerja Pengawas Sekolahb. Pengawas Sekolah Madya:1. menyusun program pengawasan;2. melaksanakan pembinaan Guru dan/a...
10Buku Kerja Pengawas Sekolah6. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkatkabupaten/kota atau provinsi;7. m...
11 Buku Kerja Pengawas SekolahTabel 3.1Contoh Pengaturan Distribusi Beban KerjaBerdasarkan Kegiatan Tatap Muka dan Non Tat...
12Buku Kerja Pengawas SekolahTabel 3.2Contoh Pengaturan Distribusi Beban Kerja dengan 6 (enam) Sekolah BinaanBulan/MingguK...
13 Buku Kerja Pengawas SekolahBulan/MingguKomponenKunjungan Sekolah dan Alokasi Waktu NonTatapMukaJmlTMA B C D E F(1) (2) ...
14Buku Kerja Pengawas SekolahBulan/MingguKomponenKunjungan Sekolah dan Alokasi Waktu NonTatapMukaJmlTMA B C D E F(1) (2) (...
15 Buku Kerja Pengawas Sekolahsosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain), bebankerja pengawas sekolah seb...
16Buku Kerja Pengawas Sekolah3. Organisasi dan Asosiasi Pengawas SekolahUntuk meningkatkan kemampuan profesional secara be...
17 Buku Kerja Pengawas SekolahDiagram 3.1. Sistem Peningkatan dan Penjaminan Mutu
19 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB IVRUANG LINGKUP KEPENGAWASANRuang lingkup kepengawasan meliputi kepengawasan akademik da...
20Buku Kerja Pengawas Sekolahsilabus dan RPP, pengembangan penilaian, pengembangan bahanajar dan penulisan butir soal)3) M...
21 Buku Kerja Pengawas SekolahUntuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnyaditindaklanjuti dengan ke...
22Buku Kerja Pengawas Sekolah1. Pembinaan:a. Tujuan:Tujuan pembinaan kepala sekolah yaitu peningkatan pemahaman danpengimp...
23 Buku Kerja Pengawas SekolahMetode kerja yang dilakukan pengawas sekolah antara lain observasi,kunjungan atau pemantauan...
24Buku Kerja Pengawas SekolahKegiatan penunjang tugas pengawas sekolah dapat dilakukan melalui:1. peran serta dalam semina...
25 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB VTAHAPAN KEGIATAN KEPENGAWASANPengawas sekolah merupakan salah satu unsur penjamin mutu ...
26Buku Kerja Pengawas Sekolaha. Identifikasi hasil pengawasan pada tahun sebelumnya Identifikasihasil pengawasan yang tela...
27 Buku Kerja Pengawas Sekolahkabupaten/kota pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (LihatLampiran 4 dan 5).2. Penyusun...
28Buku Kerja Pengawas SekolahBAB III RENCANA PROGRAM TAHUNAN PENGAWASANA. Matriks Program Pembinaan Guru dan/atau Kepala S...
29 Buku Kerja Pengawas Sekolah2. Tahapan pelaporan meliputi kegitan-kegiatan berikut.a. Mengkompilasi dan mengklasifikasi ...
30Buku Kerja Pengawas SekolahBAB V PENUTUPA. SimpulanB. RekomendasiLAMPIRAN:1. Surat tugas Pengawasan2. Surat Keterangan t...
31 Lampiran 1MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIAPERATURANMENTERI NEGARA P...
32Lampiran 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahu...
33 Lampiran 19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikandan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Le...
34Lampiran 1MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG...
35 Lampiran 17. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atauakumulasi nilai butir-butir kegiatan yan...
36Lampiran 1Pasal 6(1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuhsetengah) jam perminggu di dalamnya terma...
37 Lampiran 1Pasal 8Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dankewajiban sesuai dengan yang dibebankan ...
38Lampiran 1k. melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansipengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan...
39 Lampiran 14. melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah;5. mendapat penghargaan/tanda jasa; dan6. memperoleh ge...
40Lampiran 1BAB VIIRINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAIPasal 14Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang ...
41 Lampiran 18. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolahdalam menyusun program sekolah, rencana kerja,pengaw...
42Lampiran 1Pasal 15(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiriatas:a. unsur utama; danb. unsur...
43 Lampiran 1(2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a. paling rendah 80% (dela...
44Lampiran 1(4) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golonganruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembi...
45 Lampiran 1BAB VIIIPENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDITPasal 22(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit...
46Lampiran 1f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagiPengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan...
47 Lampiran 1(2) Susunan anggota tim penilai adalah sebagai berikut:a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;b...
48Lampiran 1(5) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh:a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat la...
49 Lampiran 1b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepadaSekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk angka k...
50Lampiran 1BAB IXPENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONALPENGAWAS SEKOLAHPasal 30Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS ...
51 Lampiran 1BAB XFORMASI JABATAN FUNGSIONALPENGAWAS SEKOLAHPasal 32(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ...
52Lampiran 1Bagian PertamaPembebasan SementaraPasal 34(1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/csampa...
53 Lampiran 1(3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimanadimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf b, dapat dia...
54Lampiran 1Pasal 38Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan...
55 Lampiran 1BAB XIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 41Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara ...
56Lampiran 1LAMPIRANI:PERATURANMENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASINOMOR:TANGGAL:126I.PENDIDIKANA...
57 Lampiran 1126SATUANHASILBUTIRKEGIATAN4PELAKSANAANGKAKREDITUNSURSUBUNSUR3NO2.6.00muda9.00madya12.00utama3.4.00muda6.00ma...
58Lampiran 1126SATUANHASILBUTIRKEGIATAN4PELAKSANAANGKAKREDITUNSURSUBUNSUR3NOB.1(1)Buku7SemuaJenjang(2)Makalah3.5SemuaJenja...
59 Lampiran 1126SATUANHASILBUTIRKEGIATAN4PELAKSANAANGKAKREDITUNSURSUBUNSUR3NO3a.SK1.50semuajenjangb.SK1semuajenjangB.Keang...
60Lampiran 1126SATUANHASILBUTIRKEGIATAN4PELAKSANAANGKAKREDITUNSURSUBUNSUR3NOF.1ijazah15semuajenjang2a.ijazah15semuajenjang...
61 Lampiran 1PERATURANMENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASINOMOR:TANGGAL:III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/...
62Lampiran 1PERATURANMENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASINOMOR:TANGGAL:III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/d...
63 Lampiran 1PERATURANMENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPATARURNEGARADANREFORMASIBIROKRASINOMOR:TANGGAL:III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/...
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Buku Kerja Pengawas Sekolah
Próxima SlideShare
Cargando en...5
×

Buku Kerja Pengawas Sekolah

13,712

Published on

Published in: Educación
2 comentarios
7 Me gusta
Estadísticas
Notas
Sin descargas
reproducciones
reproducciones totales
13,712
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
444
Comentarios
2
Me gusta
7
Insertados 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Buku Kerja Pengawas Sekolah"

  1. 1. BPPuBPeKTaBUPEusaadaendemahuUKEat Pan Pdidimentun 2KUNPenPenikateri201UNGngemngen dian11KGAmbembdanPeKEAbangbanPeendERAWganngaenjaidikRJAWn Tean SamikanAWAenaSuminan NaASagamben MasiSa Keer DMutonaSepeDayu PalSEendya MPenEKdidiMandidKOkannusdikaOnsiaanOLLAAHH
  2. 2. BUKU KERJAPENGAWAS SEKOLAHCetakan II, April 2011Diterbitkan oleh :Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMPKementerian Pendidikan NasionalAlamat :Komplek Kementerian Pendidikan NasionalGedung D Lantai 17Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan-JakartaTelp. 021-57946110 Fax. 021-57946110Website : http://tendik.kemdiknas.go.idEmail : tendik@kemdiknas.go.idPengarah :Prof. Dr. Syawal Gultom, M.PdDr. Abi Sujak, M.ScPenanggung JawabDrs. Miftah,M.PdDrs. Budi Supriyatno, M.SiDrs. Johan Maulana, M.PdTim Penyusun :Nana Sujana, Rahmat, Tita Lestari, Endang Abutarya, Daliman SofyanDarwis, M.Thayeb, Kahar Yoes, Djoko Sumardi, Dedy Kustawan, Yayat Ibayati, Sambawiyana,Gunawan Ginting, Agustinus Dwi Nugroho, Agus Mulyadi, Yeyet, Mahnuri, Agus SukocoTim Sekretariat :Wining Widiharti, Martono, Ngadimin, Otong Kusnadi, M. Noer Solichin, Abdul Ghafur,Widya Kersana, Darmawan Affandi, Fahrial Hamdi, M.Yusuf Wibisono, Ratikun, Nina Utami,Prih Yudianto
  3. 3. iii Buku Kerja Pengawas SekolahSAMBUTANKepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PendidikanDan Penjaminan Mutu PendidikanKementerian Pendidikan NasionalKeberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat terkait eratdengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dantenaga kependidikan (PTK) tanpa menafikan faktor-faktor lainnya seperti saranadan prasarana dan pembiayaan. Pengawas sekolah merupakan salah satupendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yangsignifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutupendidikan di sekolah.Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusunprogram pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasilpelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihanprofesional guru. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru padapasal 15 ayat 4 dijelaskan bahwa pengawas sekolah harus melaksanakan kegiatanpengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Dengan demikian pengawassekolah dituntut mempunyai kuailifikasi dan kompetensi yang memadai untukdapat menjalankan tugas kepengawasannya.Pengawas profesional adalah pengawas sekolah yang melaksanakan kegiatanpengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingandan pelatihan profesional guru dengan optimal. Selain itu untuk meningkatkanprofesionalisme pengawas sekolah maka perlu dilaksanakan pengembanganprofesi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menjawab tantangan duniapendidikan yang semakin kompleks dan untuk lebih mengarahkan sekolah kearah pencapaian tujuan pendidikan nasional yang efektif, efisien dan produktif.Begitu pentingnya peran pengawas sekolah dalam memajukan mutu pendidikannasional hingga tak terasa tuntutan dan tanggungjawab yang harus dipikulpengawas sekolah juga menjadi besar pula.
  4. 4. ivBuku Kerja Pengawas SekolahSaya menyambut baik Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan untukmenyusun buku kerja pengawas sekolah sebagai penyempurnaan buku kerjasesudahnya. Kami harapkan buku ini dapat dipakai sebagai salah satu peganganatau acuan bagi pengawas sekolah agar dapat meningkatkan kinerjanya,melaksanakan tugasnya sebagai supervisor akademik dan manajerial di sekolahyang dibinanya, agar melaksanakan tugas kepengawasannya dapat berjalansecara efektif dan efisien, dan agar dapat melakukan pembimbingan danpelatihan peningkatan profesionalisme guru. Dengan demikian, pengawassekolah dalam tugas pengawasan dapat memiliki kecermatan melihat kondisisekolah, ketajaman analisis dan sintesis, ketepatan dan kreatifitas dalammemberikan treatment yang diperlukan, dan kemampuan berkomunikasi yangbaik dengan setiap individu di sekolah.Jakarta, April 2011Prof. Dr. Syawal Gultom, M.PdNIP 196202031987031002
  5. 5. v Buku Kerja Pengawas SekolahKATA PENGANTARPeraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 15 ayat 4menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuanpendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dantugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakankegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Untuk implementasitugas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan FungsionalPengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar PengawasSekolah/Madrasah, menyebutkan bahwa seorang pengawas sekolah wajibmempunyai enam dimensi kompetensi minimal yaitu kompetensi kepribadian,supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitianpengembangan, dan kompetensi sosial.Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pengawasan akademik danpengawasan manajerial yang didukung oleh dimensi kompetensi pengawassebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tersebut,maka Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan SumberDaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan berusahamemfasilitasi buku kerja yang berisi hal-hal pokok yang berkaitan denganpelaksanaan tugas kepengawasan, serta dilengkapi beberapa contoh formatkegiatan kepengawasan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dankondisi masing-masing daerah.Buku kerja ini merupakan penyempurnaan dari Buku Kerja Pengawas Sekolahyang telah disusun pada tahun 2010 yang diharapkan dapat dijadikan sebagaisalah satu acuan dalam melaksanakan tugas kepengawasan.
  6. 6. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semuapihak yang dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini sebagaisalah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.Jakarta, April 2011Kepala Pusat Pengembangan TenagaKependidikan,Dr. Abi Sujak, M.ScNIP. 196210111986011001
  7. 7. vii Buku Kerja Pengawas SekolahDAFTAR ISIKata Sambutan------------------------------------------------------------------------------------ iiiKata Pengantar------------------------------------------------------------------------------------ vDaftar Isi -------------------------------------------------------------------------------------------- viiDaftar Lampiran ---------------------------------------------------------------------------------- ixBab I Pendahuluan------------------------------------------------------------------------- 1A. Latar Belakang -------------------------------------------------------------------------- 1B. Tujuan------------------------------------------------------------------------------------- 2C. Manfaat ---------------------------------------------------------------------------------- 2D. Dasar Hukum---------------------------------------------------------------------------- 3E. Ruang Lingkup -------------------------------------------------------------------------- 3Bab II Pengawas Sekolah Profesional -------------------------------------------------- 5A. Pengawas dan Pengawasan --------------------------------------------------------- 5B. Peran Pengawas Sekolah------------------------------------------------------------- 5C. Pengawas sebagai Tenaga Profesional ------------------------------------------- 5Bab III Jenjang Jabatan, Bidang Kepengawasan danTugas Pokok Pengawas Sekolah------------------------------------------------- 7A. Jenjang Jabatan Pengawas Sekolah ----------------------------------------------- 7B. Bidang Pengawasan ------------------------------------------------------------------- 7C. Tugas Pokok Pengawas Sekolah---------------------------------------------------- 8D. Beban Kerja Pengawas Sekolah dan Sasaran Pengawasan ------------------ 10E. Organisasi Kepengawasan ----------------------------------------------------------- 15Bab IV Ruang Lingkup Kepengawasan -------------------------------------------------- 19A. Kepengawasan Akademik------------------------------------------------------------ 19B. Kepengawasan Manajerial----------------------------------------------------------- 21Bab V Tahapan Kegiatan Kepengawasan---------------------------------------------- 25A. Penyusunan Program Pengawasan------------------------------------------------ 25B. Pelaksanaan ----------------------------------------------------------------------------- 28C. Pelaporan -------------------------------------------------------------------------------- 28
  8. 8. ix Buku Kerja Pengawas SekolahDaftar LampiranNo. JudulLampiran 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No.21 Tahun 2010 31Lampiran 2 Kode Etik Pengawas Sekolah 67Lampiran 3 Contoh Format Evaluasi Program Tahun Sebelumnya 68Lampiran 4 Contoh Program Pembinaan, Pemantauan, PenilaianKinerja, Pembimbingan dan Pelatihan 69Lampiran 5 Contoh Rencana Program Tahunan Pembinaan Guru danatau Kepala Sekolah 78Lampiran 6 Contoh Program Semester, RKA dan RKM 84Lampiran 7 Contoh Jadwal Pengawasan Tatap Muka pada SekolahBinaan 93Lampiran 8 Contoh Format Pemantauan Delapan SNP dan ContohInstrumen Supervisinya 95Lampiran 9 Contoh Format Pembinaan Guru dalam Teknik Penilaiandan Analisis SKL 125Lampiran 10 Contoh Instrumen Validasi / Varifikasi Dokumen KTSP 135Lampiran 11 Contoh Supervisi Pembinaan Guru dan Kepala Sekolah 144Lampiran 12 Contoh Hasil Evaluasi / Penilaian dan EvaluasiKeterlaksanaan Program Kegiatan 150Lampiran 13 Contoh Format yang digunakan dalam Laporan HasilPengawasan 152
  9. 9. 1 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGPenerapan standar nasional pendidikan merupakan serangkaian prosesmeningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradabanbangsa yang bermartabat serta memenuhi hak tiap warga negara mendapatpendidikan yang bermutu. Pelaksanaannya diatur secara bertahap danberkelanjutan melalui terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengantuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam prosespemenuhan standar diperlukan indikator dan target, baik dalamketerlaksanaan prosedur peningkatan dan produk mutu yang dapatdiwujudkan.Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telahmenetapkan delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standarproses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenagakependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standarpembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut diatas merupakan acuan dan sebagai kriteria dalam menetapkan keberhasilanpenyelenggaraan pendidikan.Salah satu standar yang memegang peran penting dalam pelaksanaanpendidikan di sekolah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan.Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yangmemegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru danmutu pendidikan di sekolah.Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 15 ayat4 menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuanpendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional gurudan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah
  10. 10. 2Buku Kerja Pengawas Sekolahmelaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial.Hal ini senada dengan bunyi Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang JabatanFungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab V pasal 12. Dengandemikian, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dankompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan tugaskepengawasannya.Berdasarkan hal-hal di atas, Direktorat Tenaga Kependidikan, DirektoratJenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan memberikanperhatian terhadap peningkatan kinerja pengawas sekolah dalam rangkapeningkatan mutu pendidikan melalui pengadaan buku kerja pengawassekolah.Buku ini diharapkan dapat dipakai sebagai salah satu pegangan atau acuanbagi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya.B. TUJUANBuku Kerja pengawas sekolah disusun untuk menjadi:1. Pegangan bagi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnyasebagai supervisor akademik dan supervisor manajerial di sekolah yangdibinanya.2. Acuan bagi pengawas sekolah dalam melakukan pembimbingan danpelatihan peningkatan profesional guru3. Acuan bagi pengawas sekolah agar dalam melaksanakan tugaskepengawasannya berjalan secara efektif dan efisien.C. MANFAATBuku Kerja pengawas sekolah ini diharapkan dapat:1. memudahkan dan mengarahkan pengawas sekolah dalammelaksanakan tugas kepengawasannya.2. membantu pengawas dalam meningkatkan kinerjanya .
  11. 11. 3 Buku Kerja Pengawas SekolahD. DASAR HUKUMDasar hukum penyusunan Buku Kerja pengawas sekolah adalah:1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional,2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan,3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan fungsional PengawasSekolah dan Angka Kreditnya,5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas,7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27Tahun 2010 tentang Program Induksi Guru Pemula.E. RUANG LINGKUPRuang lingkup Buku Kerja pengawas sekolah ini meliputi: (1) pengertianpengawasan, (2) profesionalisme pengawas, (3) Jenjang jabatan, bidangkepengawasan dan tugas pokok pengawas, (4) ruang lingkupkepengawasan, dan (5) tahapan kegiatan kepengawasan.
  12. 12. 5 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB IIPENGAWAS SEKOLAH PROFESIONALA. PENGAWAS DAN PENGAWASANPengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalamjabatan pengawas sekolah (PP 74 tahun 2008). Pengawasan adalah kegiatanpengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakanprogram pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, danmelaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.B. PERAN PENGAWAS SEKOLAHPengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dan strategis dalamproses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Dalam konteks iniperan pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi,pelaporan, dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teraturdan berkesinambungan (PP 19 Tahun 2005, pasal 55). Peran tersebutberkaitan dengan tugas pokok pengawas dalam melakukan supervisimanajerial dan akademik serta pembinaan peran pembinaan, pemantauandan penilaian. Peran pengawas sekolah dalam pembinaan setidaknyasebagai teladan bagi sekolah dan sebagai rekan kerja yang serasi denganpihak sekolah dalam memajukan sekolah binaannya.Peran pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisiyang bersifat ilmiah, klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interpretatif,dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkanmutu pembelajaran.C. PENGAWAS SEBAGAI TENAGA PROFESIONALPengawas profesional adalah pengawas sekolah yang melaksanakan tugaspokok kepengawasan yang terdiri dari melaksanakan kegiatan pengawasanakademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan danpelatihan profesional guru dengan optimal yang didukung oleh standardimensi kompetensi prasyarat yang dibutuhkan yang berkaitan dengan (1)
  13. 13. 6Buku Kerja Pengawas Sekolahpengawasan sekolah, (2) pengembangan profesi, (3) teknis operasional, danwawasan kependidikan. Selain itu untuk meningkatkan profesionalismepengawas sekolah melakukan pengembangan profesi secara berkelanjutandengan tujuan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakinkomplek dan untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah pencapaian tujuanpendidikan nasional yang efektif, efisien dan produktif.Seorang pengawas profesional dalam melakukan tugas pengawasan harusmemiliki (1) kecermatan melihat kondisi sekolah, (2) ketajaman analisis dansintesis, (3) ketepatan dan kreatifitas dalam memberikan treatment yangdiperlukan, serta (4) kemampuan berkomunikasi yang baik dengan setiapindividu di sekolah.Karakteristik yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah yang profesionaldiantaranya:1. menampilkan kemampuan pengawasan dalam bentuk kinerja2. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme3. melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien4. memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan.5. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan6. mengembangkan metode dan strategi kerja kepengawasan secaraterus menerus7. memiliki kapasitas untuk bekerja secara mandiri8. memiliki tanggungjawab profesi9. mematuhi kode etik profesi pengawas (Lihat Lampiran 2)10. memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasansekolah
  14. 14. 7 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB IIIJENJANG JABATAN, BIDANG PENGAWASAN DAN TUGAS POKOKPENGAWAS SEKOLAHA. Jenjang Jabatan Pengawas SekolahMenurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan FungsionalPengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pasal 13, disebutkan bahwa jenjangjabatan pengawas sekolah dibagi menjadi tiga, mulai dari jenjang yangterendah sampai dengan jenjang yang tertinggi yaitu pengawas muda(Golongan III/c-III/d), pengawas madya (Golongan IV/a-IV/c), dan pengawasutama (Golongan IV/d-IVe).B. Bidang Pengawasan1. Pengawas Taman Kanak-kanak, adalah pengawas sekolah yangmempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuhdalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pendidikan Usia DiniFormal baik negeri maupun swasta dalam teknis penyelenggaraan danpengembangan program pembelajaran di taman kanak-kanak.2. Pengawas Sekolah Dasar, adalah pengawas sekolah yang mempunyaitugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalammelaksanakan tugas pengawasan pada sejumlah sekolah baik negerimaupun swasta baik pengelolaan sekolah maupun seluruh matapelajaran Sekolah Dasar kecuali mata pelajaran pendidikan agama danpendidikan jasmani dan kesehatan.3. Pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran, adalah pengawassekolah yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan haksecara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan mata pelajaranatau rumpun mata pelajaran tertentu pada sejumlah sekolah baiknegeri maupun swasta.
  15. 15. 8Buku Kerja Pengawas Sekolah4. Pengawas pendidikan luar biasa, adalah pengawas sekolah yangmempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuhdalam melaksanakan tugas pengawasan pada sejumlah sekolah baiknegeri maupun swasta pada sekolah luar biasa di lingkunganKementerian Pendidikan Nasional untuk seluruh mata pelajaran.5. Pengawas bimbingan dan konseling, adalah pengawas sekolah yangmempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuhdalam melaksanakan tugas pengawasan pada sejumlah sekolah baiknegeri maupun swasta pada kegiatan bimbingan dan konseling.C. Tugas Pokok Pengawas SekolahMenurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan FungsionalPengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, tugas pokok Pengawas Sekolahadalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial padasatuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan,pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) StandarNasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professionalGuru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaantugas kepengawasan di daerah khusus. Rincian tugas pokok diatas sesuaidengan jabatan pengawas sekolah adalah sebagai berikut.a. Pengawas Sekolah Muda:1. menyusun program pengawasan;2. melaksanakan pembinaan Guru;3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standarkompetensi lulusan, standar penilaian;4. melaksanakan penilaian kinerja Guru;5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasanpada sekolah binaan;6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Gurudi KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
  16. 16. 9 Buku Kerja Pengawas Sekolahb. Pengawas Sekolah Madya:1. menyusun program pengawasan;2. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standarkompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standarpembiayaan dan standar penilaian pendidikan;4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasanpada sekolah binaan;6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Gurudan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atauKKKS/MKKS dan sejenisnya;7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Gurudan/atau kepala sekolah;8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalammenyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan danevaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi danmanajemen;9. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Gurudan/atau kepala sekolah; dan10. membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugaspokok.c. Pengawas Sekolah Utama:1. menyusun program pengawasan;2. melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standarkompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standarpembiayaan dan standar penilaian pendidikan;4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasanpada sekolah binaan;
  17. 17. 10Buku Kerja Pengawas Sekolah6. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkatkabupaten/kota atau provinsi;7. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Gurudan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dansejenisnya;8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dankepala sekolah;9. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalammenyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan danevaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi danmanajemen;10. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Gurudan kepala sekolah;11. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolahmadya dalam melaksanakan tugas pokok; dan12. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dankepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.D. Beban Kerja Pengawas Sekolah dan Sasaran Pengawasan1. Beban KerjaBeban kerja pengawas sekolah merupakan bagian dari jam kerja sebagaipegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh komalima) jam kerja (@60 menit) dalam 1 (satu) minggu melaksanakan kegiatanpembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.Beban kerja pengawas sekolah untuk mencapai 37.5 jam per minggu dapatdipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka, seperti contohtabel berikut ini.
  18. 18. 11 Buku Kerja Pengawas SekolahTabel 3.1Contoh Pengaturan Distribusi Beban KerjaBerdasarkan Kegiatan Tatap Muka dan Non Tatap Muka untuk pengawasNOTUGAS POKOK(Pengawas Muda)TATAPMUKANONTATAPMUKADISTRIBUSIJAM/MINGGU1Menyusun programPengawasaanV 42Malaksanakan pembinaanguruV 43 Memantau pemenuhan SNP V 44Melaksanakan penilaiankinerja guruV 45Melaksanakan evaluasi hasilpelaksanaan programpengawasan pada sekolahbinaanV 66Menyusun programpembimbingan danpelatihan profesional guruV 67Melaksanakanpembimbingan danpelatihan profesional guruV 48Mengevaluasi hasilpembimbingan danpelatihan profesional guruV 5.5JUMLAH JAM 37,5Catatan: Jumlah yang dikunjungi minimal 2 sekolah per minggu.
  19. 19. 12Buku Kerja Pengawas SekolahTabel 3.2Contoh Pengaturan Distribusi Beban Kerja dengan 6 (enam) Sekolah BinaanBulan/MingguKomponenKunjungan Sekolah dan Alokasi Waktu NonTatapMukaJmlTMA B C D E F(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)A. Penyusunan ProgramBulan ke-...Minggu ke-...Menyusun danmengembangkan programkepengawasan37.537.5jamA. Pembinaan (Pengawasan Manajerialdan Pengawasan Akademik)Bulan ke-1Minggu ke-1Membina kepala sekolahdalam pengelolaan danadministrasi sekolah:Penyusunan ProgramSekolah /RencanaPengembanganSekolah/Penyusunan KTSP8 8 - - - -37.5jamMengerjakan laporan hasilpembinaan21.5Bulan ke-1Minggu ke-2Membina kepala sekolahdalam pengelolaan danadministrasi sekolah:Penyusunan ProgramSekolah /RencanaPengembanganSekolah/Penyusunan KTSP- - 8 8 - -37.5jamMengerjakan laporan hasilpembinaan21.5Bulan ke-1Minggu ke-3Membina kepala sekolahdalam pengelolaan danadministrasi sekolah:Penyusunan ProgramSekolah /RencanaPengembanganSekolah/Penyusunan KTSP- - - - 8 837.5jamMengerjakan laporan hasilpembinaan21.5
  20. 20. 13 Buku Kerja Pengawas SekolahBulan/MingguKomponenKunjungan Sekolah dan Alokasi Waktu NonTatapMukaJmlTMA B C D E F(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)B. Pemantauan (Manajerial danAkademik)Bulan ke-1Minggu ke-4Menyusun laporankepengawasan21.537.5jamBulan ke-2Minggu ke-1Pemantauan pelaksanaanpembelajaran (Standar Isi,Proses, SKL, Penilaian)8 8 - - - -37.5jamPenyusunan Laporan 21.5Bulan ke-2Minggu ke-2Pemantauan pelaksanaanpembelajaran (Standar Isi,Proses, SKL, Penilaian)- - 8 8 - - 37.5jamPenyusunan laporanpemantauan21.5C. Pembimbingan dan PelatihanProfesional guru:Bulan ke-2Minggu ke-3Pelatihan Pembelajaranberbasis ICT, Model-model pembelajaran yanginovatif, PTK diKKG/MGMP20 Jam(3 sekolah)20 jam(3 sekolah)40JamD. PenilaianBulan ke-2Minggu ke-4Mengolah hasilPengawasan37.5jamBulan ke-3Minggu ke-1Pembimbingan guru disekolah binaan sebagairefleksi dan feedback hasilpenilaian kinerja- 8 - 8 - 837.5jamMengevaluasi hasil danmeyususun laporanpembimbingan danpelatihan profesional guru13.5
  21. 21. 14Buku Kerja Pengawas SekolahBulan/MingguKomponenKunjungan Sekolah dan Alokasi Waktu NonTatapMukaJmlTMA B C D E F(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Bulan ke-3Minggu ke-2MelaksanakanpendampinganAkreditasi/EDS8 - 8 - 8 -37.5jamMengevaluasi hasilpendampingan.13.5Bulan ke -...Minggu ke-...Dan seterusnya(Diisi Kegiatan TatapMuka dan Non Tatapmuka lainnya)37.5jamCatatan:Pengaturan waktu disesuaikan dengan jumlah sekolah binaan dan kondisigeografis setempat serta kondisi lainnya.2. Sasaran PengawasanSasaran pengawasan bagi pengawas sekolah dengan beban kerja 37.5 perminggu termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan bimbingan disekolah, yang diuraikan sebagai berikut:a. Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar palingsedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru;b. Pengawas Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah MenengahAtas/Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit 7 (tujuh) satuanpendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompokmata pelajaran;c. Pengawas Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikandan/atau 40 (empat puluh) guru.d. Pengawas Bimbingan dan Konseling paling sedikit 40 (empat puluh)guru Bimbingan dan Konseling. Pada kondisi tertentu, pengawasbimbingan dan konseling dapat melakukan supervisi manajerial.e. Untuk daerah khusus (daerah yang terpencil atau terbelakang, daerahdengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasandengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana
  22. 22. 15 Buku Kerja Pengawas Sekolahsosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain), bebankerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud paling sedikit 5 (lima)satuan pendidikan secara lintas jenis dan jenjang satuan pendidikan.E. ORGANISASI KEPENGAWASAN1. Koordinator Pengawas (Korwas)Untuk memudahkan koordinasi antar sesama pengawas sekolah dan antarapengawas sekolah dengan dinas pendidikan, dipilih seorang koordinatoryang disebut dengan koordinator pengawas sekolah. Koordinator pengawassekolah adalah pengawas sekolah yang dipilih oleh para pengawas seluruhjenis dan jenjang pendidikan di lingkungan Dinas PendidikanKabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk SLB dan dikukuhkanmelalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.Tugas dan wewenang korwas meliputi:a. mengatur pembagian tugas pengawas sekolahb. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawas sekolahc. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan profesional pengawasd. melaporkan hasil kegiatan pengawasan sekolah kepada Kepala DinasPendidikan Kabupaten/Kota/Provinsie. menyusulkan penetapan angka kredit pengawasf. menghimpun dan menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan kinerjapara pengawas sekolah kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi.Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, koordinatorpengawas dibantu oleh pengurus Kelompok Kerja Pengawas Sekolah(KKPS)/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dari setiap jenis danjenjang pendidikan.Masa bakti Koordinator Pengawas Sekolah setiap Kabupaten/Kota adalah 4(empat) tahun masa bakti dan dapat dipilih kembali untuk periodeberikutnya.
  23. 23. 16Buku Kerja Pengawas Sekolah3. Organisasi dan Asosiasi Pengawas SekolahUntuk meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan, pengawassekolah bergabung dalam organisasi profesi yang disebut Asosiasi PengawasSekolah Indonesia (APSI) sebagai organisasi independen yang memiliki strukturorganisasi mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Disampingmelalui organisasi profesi secara kedinasan pengembangan kemampuanprofesional pengawas melalui wadah Kelompok Kerja Pengawas Sekolah(KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).4. Kedudukan Pengawas Sekolah dalam Sistem Peningkatan dan PenjaminanMutuPeran pengawas sebagai komponen sistem penjaminan mutu ditempatkandalam model struktur seperti diagram dibawah ini:
  24. 24. 17 Buku Kerja Pengawas SekolahDiagram 3.1. Sistem Peningkatan dan Penjaminan Mutu
  25. 25. 19 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB IVRUANG LINGKUP KEPENGAWASANRuang lingkup kepengawasan meliputi kepengawasan akademik dan manajerial.Kepengawasan akademik dan manajerial tersebut tercakup dalam kegiatan (1)penyusunan program pengawasan; (2) pelaksanaan program pengawasan; (3)evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatihprofesional guru dan/atau kepala sekolah.Penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhanstandar nasional pendidikan. Pelaksanaan program pengawasan meliputi (1)melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah, (2) memantau delapanstandar nasional pendidikan, dan (3) melaksanakan penilaian kinerja gurudan/atau kepala sekolah. Evaluasi hasil program pengawasan dimulai dari tingkatsekolah binaan dan tingkat kabupaten/kota dan tingkat propinsi untuk pengawasPLB.A. Kepengawasan AkademikSupervisi akademik atau pengawasan akademik adalah fungsi pengawasyang berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan,penilaian dan pelatihan profesional guru dalam (1) merencanakanpembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasilpembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik, dan (5)melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatanpokok sesuai dengan beban kerja guru (PP 74/2008). Hal tersebut dapatdilaksanakan melalui kegiatan tatap muka atau non tatap muka.1. Pembinaan:a. Tujuan:1) Meningkatkan pemahaman kompetensi guru terutamakompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalisme (Tupoksiguru, Kompetensi guru, pemahaman KTSP).2) Meningkatkan kemampuan guru dalam pengimplementasianStandar Isi. Standar Proses, Standar Kompetensi Kelulusan danStandar Penilaian (pola pembelajaran KTSP, pengembangan
  26. 26. 20Buku Kerja Pengawas Sekolahsilabus dan RPP, pengembangan penilaian, pengembangan bahanajar dan penulisan butir soal)3) Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun PenelitianTindakan Kelas ( PTK ).b. Ruang Lingkup1) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan gurumenyusun administrasi perencanaan pembelajaran/programbimbingan.2) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan gurudalam proses pelaksanaan pembelajaran/bimbingan3) Melakukan pendampingan membimbing guru dalam meningkatkankemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik.4) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan gurumenggunakan media dan sumber belajar5) Memberikan masukan kepada guru dalam memanfaatkanlingkungan dan sumber belajar6) Memberikan rekomendasi kepada guru mengenai tugasmembimbing dan melatih peserta didik.7) Memberi bimbingan kepada guru dalam menggunakan teknologiinformasi dan komunikasi untuk pembelajaran8) Memberi bimbingan kepada guru dalam pemanfaatan hasilpenilaian untuk perbaikan mutu pendidikan danpembelajaran/pembimbingan.9) Memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksihasil-hasil yang dicapainya.2. Pemantauan :Pelaksanaan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, danstandar penilaian.3. Penilaian ( Kinerja Guru) :1) merencanakan pembelajaran;2) melaksanakan pembelajaran;3) menilai hasil pembelajaran;4) membimbing dan melatih peserta didik, dan5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaankegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru
  27. 27. 21 Buku Kerja Pengawas SekolahUntuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnyaditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan dan pelatihan guru dengan tahapansebagai berikut:1. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru diKKG/MGMP/MGP dan sejenisnya2. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru3. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru4. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dalampelaksanaan penelitian tindakan kelasBidang peningkatan kemampuan profesional guru difokuskan padapelaksanaan standar nasional pendidikan, yang meliputi:a. kemampuan guru dalam melaksanakan standar isi, standar proses, standarkompetensi lulusan/standar tingkat pencapaian perkembangan (bagi TK),dalam kerangka pengembangan KTSP,b. pembelajaran yang Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif danMenyenangkan (PAIKEM) termasuk penggunaan media yang relevan,c. pengembangan bahan ajar,d. penilaian proses dan hasil belajare. penelitian tindakan kelas untuk perbaikan/pengembangan metodepembelajaran,B. Kepengawasan ManajerialSupervisi manajerial atau pengawasan manajerial merupakan fungsisupervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkaitlangsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yangmencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian,pengembangan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dankependidikan. Dalam melaksanakan fungsi manajerial, pengawas sekolahberperan sebagai: (1) fasilitator dalam proses perencanaan, koordinasi,pengembangan manajemen sekolah, (2) asesor dalam mengidentifikasikekuatan dan kelemahan serta menganalisis potensi sekolah, (3) informanpengembangan mutu sekolah, dan (4) evaluator terhadap hasilpengawasan.
  28. 28. 22Buku Kerja Pengawas Sekolah1. Pembinaan:a. Tujuan:Tujuan pembinaan kepala sekolah yaitu peningkatan pemahaman danpengimplementasian kompetensi yang dimilik oleh kepala sekolah dalammelaksanakan tugasnya sehari- hari untuk mencapai Standar NasionalPendidikan ( SNP )b. Ruang Lingkup:1) Pengelolaan sekolah yang meliputi penyusunan program sekolahberdasarkan SNP, baik rencana kerja tahunan maupun rencana kerja 4tahunan, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi internal,kepemimpinan sekolah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM).2) Membantu Kepala Sekolah melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) danmerefleksikan hasil-hasilnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan.3) Mengembangkan perpustakaan dan laboratorium serta sumber-sumberbelajar lainnya.4) Kemampuan kepala sekolah dalam membimbing pengembanganprogram bimbingan konseling di sekolah.5) Melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah dalam pengelolaandan administrasi sekolah (supervisi manajerial), yang meliputi:a) Memberikan masukan dalam pengelolaan dan administrasi kepalasekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan disekolahb) Melakukan pendampingan dalam melaksanakan bimbingankonseling di sekolah.c) Memberikan bimbingan kepada kepala sekolah untuk melakukanrefleksi hasil-hasil yang dicapainya.2. Pemantauan:pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah mempersiapkan akreditasi sekolah.3. Penilaian:Penilaian kinerja kepala sekolah tentang pengelolaan sekolah sesuai denganstandar nasional pendidikan.
  29. 29. 23 Buku Kerja Pengawas SekolahMetode kerja yang dilakukan pengawas sekolah antara lain observasi,kunjungan atau pemantauan, pengecekan/klarifikasi data, kunjungan kelas,rapat dengan kepala sekolah dan guru-guru dalam pembinaan.Untuk meningkatkan profesionalisme kepala sekolah dalam melaksanakantugasnya ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan dan pelatihan kepala sekolahdengan tahapan sebagai berikut:1. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolahdi KKKS/MKKS dan sejenisnya.2. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah.3. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusunprogram sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinansekolah, dan sistem informasi dan manajemen4. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah5. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dalampelaksanaan penelitian tindakan kelas/sekolahKegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau masuk kepalasekolah oleh setiap pengawas sekolah dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kalidalam satu semester secara berkelompok dalam kegiatan di sekolah binaanKKG/MGMP/MGP/KKKS/MKKS/K3SK. Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baikwaktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengantema atau jenis keterampilan dan kompetensi guru yang akan ditingkatkan.Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru hal-hal yang inovatif sesuaidengan tugas pokok guru dalam pembelajaran/pembimbingan.Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru ini dapat berupabimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, dan group conference,yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kelas melalui supervisi akademik.Selain melaksanakan tugas kepengawasan sesuai dengan ruang lingkup di atas, setiappengawas harus melakukan pengembangan profesi yang meliputi:1. pembuatan karya tukis dan/atau karya ilmiah dibidang pendidikanformal/pengawasan.2. penerjemahan/penyaduran buku dan/atau karya ilmiah dibidang pendidikanformal/pengawasan.3. pembuatan karya inovatif.
  30. 30. 24Buku Kerja Pengawas SekolahKegiatan penunjang tugas pengawas sekolah dapat dilakukan melalui:1. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikanformal/kepengawasan sekolah.2. keanggotaan dalam organisasi profesi.3. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional PengawasSekolah.
  31. 31. 25 Buku Kerja Pengawas SekolahBAB VTAHAPAN KEGIATAN KEPENGAWASANPengawas sekolah merupakan salah satu unsur penjamin mutu pendidikan.Pelaksanaannya terbagi beberapa tahapan, yaitu: (a) penyusunan programpengawasan, (b) pelaksanaan program pengawasan, (c) evaluasi programpengawasan, dan (d) pelaporan program pengawasan.Salah satu model penjaminan mutu pendidikan dapat digambarkan dalamdiagram berikut:Diagram 6.1. Model pentahapan prosedur penjaminan mutu.A. PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASANSetiap pengawas sekolah menyusun program pengawasan, yang terdiri atasprogram tahunan untuk seluruh sekolah binaan, dan program semesteruntuk masing-masing sekolah binaan.1. Penyusunan program tahunan yang terdiri dari 2 (dua) programsemester meliputi langkah-langkah kegiatan-kegiatan berikut.TelaahanInstrumenInstrumen
  32. 32. 26Buku Kerja Pengawas Sekolaha. Identifikasi hasil pengawasan pada tahun sebelumnya Identifikasihasil pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnyamelalui analisis kesenjangan dengan mengacu pada kebijakan dibidang pendidikan yang digunakan. Identifikasi hasil pengawasanmenggambarkan sejauhmana ketercapaian tujuan pengawasan yangtelah dilakukan pada tahun sebelumnya. Sebagai acuan penyusunanprogram pengawasan, dikemukakan pula berbagai kebijaksanaan dibidang pendidikan. Hasil identifikasi tersebut merupakan titik tolakdalam menentukan tujuan serta tindakan yang harus dilakukanpengawas sekolah tahun berikutnya. Identifikasi dilakukan untukmenjaga kesinambungan kegiatan pengawasan. Hasil pengawasanyang dianggap kurang/lemah harus lebih ditingkatkan. Hasilpengawasan yang dianggap sudah baik harus dipertahankan ataustandarnya ditingkatkan (Lihat Lampiran 3).b. Pengolahan dan analisis hasil dan evaluasi pengawasan tahunsebelumnya Pengolahan dan analisis hasil pengawasan yang telahdilakukan tahun sebelumnya diarahkan untuk menetapkan prioritastujuan, sasaran, metode kerja serta langkah-langkah kegiatan dalamprogram pengawasan tahun berikutnya. Output pengolahan dananalisis hasil pengawasan harus mampu memberikan gambaranmengenai kondisi sekolah binaan baik secara kualitatif maupunkuantitatif.c. Perumusan rancangan program pengawasan tahunan Perumusanrancangan program pengawasan tahunan dilandasi oleh informasiyang diperoleh atas dasar identifikasi serta analisis hasil pengawasanpada tahun sebelumnya, dirumuskan rancangan program pengawasantahunan untuk semua sekolah binaan.d. Pemantapan dan penyempurnaan rancangan program pengawasantahunan. Program pengawasan tahunan yang telah dimantapkan dandisempurnakan adalah rumusan akhir yang akan dijadikan sebagaiacuan oleh pengawas dalam penyusunan program pengawasansemester pada setiap sekolah binaannya dan seluruh sekolah tingkat
  33. 33. 27 Buku Kerja Pengawas Sekolahkabupaten/kota pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (LihatLampiran 4 dan 5).2. Penyusunan program semester pengawasan pada setiap sekolah binaan.Secara garis besar, rencana program pengawasan pada sekolah binaandisebut Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) dan RencanaKepengawasan Manajerial (RKM). Komponen RKA/RKM sekurang-kurangnya memuat materi/aspek/fokus masalah, tujuan, indikatorkeberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan,sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan(Lihat Lampiran 6).3. Berdasarkan program tahunan dan program semester yang telah disusun,untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan, maka setiap pengawasmenyiapkan instrumen-instrumen yang dibutuhkan sesuai denganmateri/aspek/fokus masalah yang akan disupervisi. Contoh-contohinstrumen pengawasan akademik dan pengawasan manajerial terlampir.4. Sistematika Program Pengawasan Sekolah adalah sebagai berikut:HALAMAN JUDUL (SAMPUL)HALAMAN PENGESAHANKATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUANA. Latar belakangB. Landasan (Dasar Hukum)C. Tujuan dan Sasaran PengawasanD. Visi, Misi dan Strategi PengawasanE. Sasaran dan Target PengawasanF. Ruang Lingkup PengawasanBAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASANA. Identifikasi Hasil Pengawasan (tahun sebelumnya)B. Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan (tahun sebelumnya)C. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sebagai Acuan dalam PenyusunanProgram
  34. 34. 28Buku Kerja Pengawas SekolahBAB III RENCANA PROGRAM TAHUNAN PENGAWASANA. Matriks Program Pembinaan Guru dan/atau Kepala SekolahB. Matriks Program Pemantauan Pelaksanaan 8 SNPC. Matriks Program Penilaian Kinerja Guru dan/atau Kepala SekolahD. Matriks Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional GuruE. Matriks Program Evaluasi dan Pelaporan Hasil KepengawasanBAB IV PENUTUPLAMPIRAN-LAMPIRAN1. RKA/RKM/RKBK2. Matriks program semester dan jadwal3. Surat tugas kepengawasan4. Contoh-contoh Instrumen Kepengawasan.5. ……..B. PELAKSANAANTahapan pelaksanaan pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan berikut:1. melaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah2. memantau pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan3. melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.(Lihat Lampiran 8, 9, 10 dan 11)C. PELAPORAN1. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil PengawasanPenyusunan laporan oleh setiap pengawas sekolah bertujuan untuk:a. Memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butirkegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas sekolah.b. Memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkanhasil pengawasan akademik maupun manajerial berupa hasilpembinaan, pemantauan, dan penilaian.c. Menginformasikan berbagai faktor pendukung danpenghambat/kendala dalam pelaksanaan setiap butir kegiatanpengawasan sekolah.
  35. 35. 29 Buku Kerja Pengawas Sekolah2. Tahapan pelaporan meliputi kegitan-kegiatan berikut.a. Mengkompilasi dan mengklasifikasi data hasil pemantauan danpembinaanb. Menganalisis data hasil pemantauan dan pembinaanc. Menyusun Laporan hasil pengawasan sesuai sistematika yangditetapkan.d. Menyampaikan Laporan Semester dan Tahunan kepada DinasPendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, sertasekolah yang dibinanya.3. Sistematika Pelaporan Hasil PengawasanSistematika pelaporan pelaksanaan program pembinaan, pemantauan danpenilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/ataukepala sekolah adalah sebagai berikut:HALAMAN JUDUL (SAMPUL)HALAMAN PENGESAHANKATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Fokus Masalah PengawasanC. Tujuan dan Sasaran PengawasanD. Tugas Pokok /Ruang Lingkup PengawasanBAB II KERANGKA PIKIR PEMECAHAN MASALAHBAB III PENDEKATAN DAN METODEBAB IV HASIL PENGAWASAN PADA SEKOLAH BINAANA. Hasil Pelaksanaan Pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah.B. Hasil Pemantauan Pelaksanaan 8 SNPC. Hasil Penilaian Kinerja Guru dan/atau Kepala SekolahD. Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru.E. Pembahasan Hasil Pengawasan
  36. 36. 30Buku Kerja Pengawas SekolahBAB V PENUTUPA. SimpulanB. RekomendasiLAMPIRAN:1. Surat tugas Pengawasan2. Surat Keterangan telah melaksanakan tugas pembinaan, pemantauan,penilaian kinerja, pembimbingan dan pelatihan profesional guru dari sekolahbinaan3. Daftar Hadir guru atau kepala sekolah pada saat pembinaan/pemantauan/penilaiankinerja.4. Contoh-contoh instrumen pengawasan yang telah diisi/ diolah.5. dan lain-lain(Lihat Lampiran 13)
  37. 37. 31 Lampiran 1MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIAPERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASINOMOR: 21 TAHUN 2010TENTANGJABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAHDAN ANGKA KREDITNYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI,Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional PengawasSekolah dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai denganperkembangan profesi dan tuntutan kompetensi PengawasSekolah;b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengatur kembalijabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnyadengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);Lampiran 1
  38. 38. 32Lampiran 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentangPemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  39. 39. 33 Lampiran 19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikandan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4019);10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 164);11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4496);12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5135);14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara;15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang RumpunJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenaipengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor10124/F/LL/2010 tanggal 6 Juli 2010;2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratNomor 87/SK/TU/XI/10 tanggal 16 November 2010;
  40. 40. 34Lampiran 1MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATANFUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:1. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsionalyang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab danwewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademikdan manajerial pada satuan pendidikan.2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberitugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabatyang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik danmanajerial pada satuan pendidikan.3. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal,sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengahpertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasahaliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan,pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalammenyusun program pengawasan, melaksanakan programpengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, danmelaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.5. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalamrangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap danketerampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalamrangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikansekolah.6. Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yangdibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerjaPengawas Sekolah.
  41. 41. 35 Lampiran 17. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atauakumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai olehseorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karierkepangkatan dan jabatannya.8. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentangsistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara KesatuanRepublik Indonesia.9. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang,daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerahperbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencanaalam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaandarurat lain.BAB IIRUMPUN JABATAN, BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN,TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJAPasal 2Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yangtermasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.Pasal 3Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah,pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luarbiasa, dan bimbingan konseling.Pasal 4(1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknisfungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial padasejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.(2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahjabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yangberstatus sebagai PNS.Pasal 5Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugaspengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yangmeliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan,pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan,penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasihasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugaskepengawasan di daerah khusus.
  42. 42. 36Lampiran 1Pasal 6(1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuhsetengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaanpembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolahbinaan.(2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolahdasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikandan/atau 60 (enam puluh) Guru;b. untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dansekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengahkejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuanpendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru matapelajaran/kelompok mata pelajaran;c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikandan/atau 40 (empat puluh) Guru; dand. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40(empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.(3) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima)satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjangpendidikan.BAB IIIKEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANGPasal 7Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:a. menyusun program pengawasan, melaksanakan programpengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan programpengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dankompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembanganilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilaiagama dan etika; dand. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
  43. 43. 37 Lampiran 1Pasal 8Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dankewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.Pasal 9Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja,menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/ataumengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.BAB IVINSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINAPasal 10Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalahKementerian Pendidikan Nasional.Pasal 11Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajibmelakukan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsionalPengawas Sekolah;b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional PengawasSekolahc. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional PengawasSekolah;d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;e. sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah serta petunjukpelaksanaannya;f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknisfungsional Pengawas Sekolah;g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknisfungsional Pengawas Sekolah;h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PengawasSekolah;i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kodeetik jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
  44. 44. 38Lampiran 1k. melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansipengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjukteknis; danl. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsionalPengawas Sekolah.BAB VUNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATANPasal 12Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah yang dinilai angkakreditnya adalah:a. Pendidikan, meliputi:1. mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan memperolehgelar/ijazah;2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon PengawasSekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan danPelatihan (STTPP); dan3. mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah sertamemperoleh STTPP.b. Pengawasan akademik dan manajerial, meliputi:1. penyusunan program;2. pelaksanaan program;3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;4. membimbing dan melatih profesional Guru; dan5. pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.c. Pengembangan profesi, meliputi:1. menyusun karya tulis ilmiah; dan2. membuat karya inovatif.d. Penunjang tugas Pengawas Sekolah, meliputi:1. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikanformal/kepengawasan sekolah;2. keanggotaan dalam organisasi profesi;3. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsionalPengawas Sekolah;
  45. 45. 39 Lampiran 14. melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah;5. mendapat penghargaan/tanda jasa; dan6. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidangyang diampunya.BAB VIJENJANG JABATAN DAN PANGKATPasal 13(1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendahsampai dengan yang tertinggi, yaitu:a. Pengawas Sekolah Muda;b. Pengawas Sekolah Madya; danc. Pengawas Sekolah Utama.(2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud padaayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:a. Pengawas Sekolah Muda:1. Penata, golongan ruang III/c; dan2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.b. Pengawas Sekolah Madya:1. Pembina, golongan ruang IV/a;2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.c. Pengawas Sekolah Utama:1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsionalPengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalahjenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredityang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.(4) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolahditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelahditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kreditsehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai denganpangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  46. 46. 40Lampiran 1BAB VIIRINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAIPasal 14Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan,sebagai berikut:a. Pengawas Sekolah Muda:1. menyusun program pengawasan;2. melaksanakan pembinaan Guru;3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standarkompetensi lulusan, standar penilaian;4. melaksanakan penilaian kinerja Guru;5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan programpengawasan pada sekolah binaan;6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesionalGuru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru;dan8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalGuru.b. Pengawas Sekolah Madya sebagai berikut:1. menyusun program pengawasan;2. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standarkompetensi lulusan, standar pendidik dan tenagakependidikan, standar sarana dan prasarana, standarpengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaianpendidikan;4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan programpengawasan pada sekolah binaan;6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesionalGuru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atauKKKS/MKKS dan sejenisnya;7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Gurudan/atau kepala sekolah;
  47. 47. 41 Lampiran 18. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolahdalam menyusun program sekolah, rencana kerja,pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sisteminformasi dan manajemen;9. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalGuru dan/atau kepala sekolah; dan10.membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakantugas pokok.c. Pengawas Sekolah Utama sebagai berikut:1. menyusun program pengawasan;2. melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standarkompetensi lulusan, standar pendidik dan tenagakependidikan, standar sarana dan prasarana, standarpengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaianpendidikan;4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan programpengawasan pada sekolah binaan;6. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkatkabupaten/kota atau provinsi;7. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesionalGuru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atauKKKS/MKKS dan sejenisnya;8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Gurudan kepala sekolah;9. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolahdalam menyusun program sekolah, rencana kerja,pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sisteminformasi dan manajemen;10.mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalGuru dan kepala sekolah;11.membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolahmadya dalam melaksanakan tugas pokok; dan12.melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Gurudan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.
  48. 48. 42Lampiran 1Pasal 15(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiriatas:a. unsur utama; danb. unsur penunjang.(2) Unsur utama, terdiri atas:a. pendidikan;b. pengawasan akademik dan manajerial; danc. pengembangan profesi.(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukungpelaksanaan tugas Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf d.(4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasiini.Pasal 16Pengawas Sekolah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupapemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan baru yangdidudukinya.Pasal 17(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi olehsetiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikanjabatan/pangkat Pengawas Sekolah untuk:a. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Sarjana (S1)/DiplomaIV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini.b. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Magister (S2) adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini.c. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Doktor (S3) adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini.
  49. 49. 43 Lampiran 1(2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kreditberasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan;danb. paling tinggi 20% (dua persen) angka kredit berasal dari unsurpenunjang.(3) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dariPengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/csampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat PembinaUtama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatanpengembangan profesi.Pasal 18(1) Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angkakredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkatlebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untukkenaikan jabatan/pangkat berikutnya.(2) Pengawas Sekolah pada tahun pertama telah memenuhi ataumelebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkatdalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun keduawajib mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen)angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untukkenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal daritugas pokok Pengawas Sekolah.Pasal 19(1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/cyang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah Muda,pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kreditkumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kreditharus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.(2) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golonganruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi PengawasSekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angkakredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan)angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.(3) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruangIV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golonganruang IV/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan palingsedikit 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatanpengembangan profesi.
  50. 50. 44Lampiran 1(4) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golonganruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina UtamaMuda, golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif yangdipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit harusberasal dari kegiatan pengembangan profesi.(5) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Utama Muda,golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadiPengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya,golongan ruang IV/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkanpaling sedikit 14 (empat belas) angka kredit harus berasal darikegiatan pengembangan profesi.(6) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya,golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi PembinaUtama, golongan ruang IV/e angka kredit kumulatif yangdipersyaratkan paling sedikit 16 (enam belas) angka kredit harusberasal dari kegiatan pengembangan profesi.Pasal 20Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruangIV/e setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajibmengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit yangberasal dari tugas pokok.Pasal 21(1) Pengawas Sekolah yang secara bersama membuat karyatulis/ilmiah di bidang pendidikan/pengawasan akademik danmanajerial pada satuan pendidikan diberikan angka kredit denganketentuan sebagai berikut:a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagianangka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untukpenulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulispembantu.b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagianangka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulisutama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untukpenulis pembantu.c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagianangka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untukpenulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen)untuk penulis pembantu.(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling banyak 3 (tiga) orang.
  51. 51. 45 Lampiran 1BAB VIIIPENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDITPasal 22(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiapPengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasi seluruhkegiatan yang dilakukan.(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatanPengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalamsetahun.(3) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolahyang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua)kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periodekenaikan pangkat PNS.Pasal 23(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuksetingkat eselon I bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkatPembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai denganPengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golonganruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangipendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina,golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagiPengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruangIII/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagiPengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruangIII/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkatPembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangipendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata,golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas SekolahMadya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkunganKabupaten/Kota.
  52. 52. 46Lampiran 1f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagiPengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruangIII/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkatPembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat diluar Kementerian Pendidikan Nasional dan KementerianAgama.(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:a. Tim penilai Kementerian Pendidikan Nasional atau pejabat lainyang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri PendidikanNasional yang selanjutnya disebut tim penilai Pusat.b. Tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama bagiDirektur Jenderal Kementerian Agama yang membidangipendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai KementerianAgama.c. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi KepalaKantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya timpenilai Kantor Wilayah.d. Tim penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yangmembidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilaiProvinsi.e. Tim penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau KepalaDinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebuttim penilai Kabupaten/Kota.f. Tim penilai Instansi Pusat di luar Kementerian PendidikanNasional dan Kementerian Agama bagi pimpinan instansi pusatatau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut timpenilai Instansi.(3) Tim penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aterdiri dari unsur Kementerian Pendidikan Nasional, KementerianAgama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.Pasal 24(1) Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolahterdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabatfungsional Pengawas Sekolah.
  53. 53. 47 Lampiran 1(2) Susunan anggota tim penilai adalah sebagai berikut:a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsurkepegawaian; dand. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.(3) Syarat anggota tim penilai adalah:a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama denganjabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai;b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerjaPengawas Sekolah; danc. dapat aktif melakukan penilaian.(4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional PengawasSekolah.(5) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) hurufd, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.(6) Anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah haruslulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapatsertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.Pasal 25(1) Apabila tim penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kreditPengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Pusat.(2) Apabila tim penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaianangka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada timpenilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau tim penilai Provinsi yangbersangkutan atau tim penilai Pusat.(3) Apabila tim penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kreditPengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Provinsilain terdekat atau tim penilai Pusat.(4) Apabila tim penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaianangka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada timpenilai Kantor Wilayah terdekat atau tim penilai KementerianAgama.
  54. 54. 48Lampiran 1(5) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh:a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuksetingkat eselon I untuk tim penilai Pusat;b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangipendidikan untuk tim penilai Kementerian Agama;c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk timpenilai Kantor Wilayah;d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikanuntuk tim penilai Provinsi;e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangipendidikan untuk tim penilai Kabupaten/Kota; danf. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk di luarKementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agamauntuk tim penilai instansi.Pasal 26(1) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.(2) PNS yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masajabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampuitenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.(3) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, makaKetua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilaipengganti.Pasal 27Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatanfungsional Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Menteri PendidikanNasional selaku Pimpinan Instasi Pembina jabatan fungsionalPengawas Sekolah.Pasal 28Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diajukan oleh:a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau KepalaDinas yang membidangi pendidikan, Bupati/Walikota atau KepalaDinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan Instansi Pusat diluar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agamaatau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri PendidikanNasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untukangka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina TingkatI, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama,pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkunganinstansi pusat dan daerah.
  55. 55. 49 Lampiran 1b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepadaSekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk angka kreditPengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruangIV/a di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepadaKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angkakredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruangIII/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepadaGubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untukangka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golonganruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkatPembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepadaBupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikanuntuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata,golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya,pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkunganKabupaten/Kota.f. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepadapimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untukangka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golonganruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkatPembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luarKementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.Pasal 29(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkankenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Sekolah yangbersangkutan.
  56. 56. 50Lampiran 1BAB IXPENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONALPENGAWAS SEKOLAHPasal 30Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatanfungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 31(1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harusmemenuhi syarat sebagai berikut:a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidikdengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahunatau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepalasekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuaidengan satuan pendidikannya masing-masing;b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidangPendidikan;c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidangpengawasan;d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calonPengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; danh. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilaibaik dalam 2 (dua) tahun terakhir.(2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsionalPengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dariangka kredit jabatan fungsional Guru.
  57. 57. 51 Lampiran 1BAB XFORMASI JABATAN FUNGSIONALPENGAWAS SEKOLAHPasal 32(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolahdilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional PengawasSekolah dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional PengawasSekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatanfungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteriyang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparaturnegara setelah mendapat pertimbangan Kepala BadanKepegawaian Negara;b. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsionalPengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatanfungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh KepalaDaerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulisdari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaanaparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BadanKepegawaian Negara.(2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berdasarkan beban kerja PengawasSekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatursebagai berikut:a. jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kotadibagi jumlah sasaran pengawasan; ataub. jumlah seluruh Guru di provinsi/kabupaten/kota dibagi sasaranGuru yang dibina.BAB XIPEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARIJABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAHPasal 33Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkatkembali, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsionalPengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai peraturanperundang-undangan.
  58. 58. 52Lampiran 1Bagian PertamaPembebasan SementaraPasal 34(1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/csampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat PembinaUtama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara darijabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejakmenduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapatmengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikanpangkat setingkat lebih tinggi.(2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golonganruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiaptahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapatmengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit darikegiatan tugas pokok.(3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementaradari jabatannya apabila:a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat beratberupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatansetingkat lebih rendah;b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dane. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.Bagian KeduaPengangkatan KembaliPasal 35(1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasansementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) danayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yangditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional PengawasSekolah.(2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dapat diangkat kembalidalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1(satu) tahun setelah pembebasan sementara.
  59. 59. 53 Lampiran 1(3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimanadimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembalidalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidanapercobaan.(4) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembalidalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusiapaling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.(5) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasansementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) hurufd dan e dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsionalPengawas Sekolah.(6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dandapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolahyang diperoleh selama pembebasan sementara.Bagian KetigaPemberhentianPasal 36Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupapenurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahunatau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah; danb. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementaradari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yangditentukan.BAB XIIKETENTUAN PERALIHANPasal 37Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sampai denganditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dinilaiberdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001.
  60. 60. 54Lampiran 1Pasal 38Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Pengawas Sekolah yang masihmemiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkatPenata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b melaksanakan tugassebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatifminimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat PengawasSekolah, yaitu:a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini.b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini.c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini.Pasal 39(1) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV pada saatberlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi ini diwajibkan untuk memperolehijazah S1/DIV di bidang pendidikan.(2) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah Sarjana(S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikanpangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/datau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasiini ditetapkan.Pasal 40Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, setiaptahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/datau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
  61. 61. 55 Lampiran 1BAB XIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 41Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut olehMenteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.Pasal 42Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional PengawasSekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku.Pasal 43Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Desember 2010MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI,ttdE.E. MANGINDAAN
  62. 62. 56Lampiran 1LAMPIRANI:PERATURANMENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASINOMOR:TANGGAL:126I.PENDIDIKANA.1Doktor/Spesialis2ijazah200semuajenjang2Magister/Spesialis1ijazah150semuajenjang3Sarjana/DiplomaIVijazah100semuajenjangB.C.1lamadiklatlebihdari960jamsetifikat15semuajenjang2lamadiklatantara641-960jamsetifikat9semuajenjang3lamadiklatantara481-640jamsetifikat6semuajenjang4lamadiklatantara161-480jamsetifikat3semuajenjang5lamadiklatantara81-160jamsetifikat2semuajenjang6lamadiklatantara30-80jamsetifikat1semuajenjangII.A.Penyusunanprogram0.60muda0.90madya1.20utamaBPelaksanaanprogram1.5.60muda6.00madya8.00utamaSATUANHASILBUTIRKEGIATAN4STTPPMengikutipendidikandanpelatihanfungsionalcalonPengawasSekolahdanmemperolehSuratTandaTamatPendidikandanPelatihan(STTPP)Mengikutipendidikandanpelatihanfungsionalsertamemperolehsurattandatamatpendidikandanpelatihan(STTPP)PELAKSANAANGKAKREDITUNSURSUBUNSURMengikutipendidikanformaldanmemperolehgelar/ijazah33Lamadiklatpalingsedikit161jamsemuajenjangmenyusunprogrampengawasansetiapprogrammelaksanakanpembinaangurudan/ataukepalasekolahsetiaplaporanRINCIANKEGIATANJABATANFUNGSIONALPENGAWASSEKOLAHDANANGKAKREDITNYAPENGAWASANAKADEMIKDANMANAJERIALNO21Tahun201030Desember2010
  63. 63. 57 Lampiran 1126SATUANHASILBUTIRKEGIATAN4PELAKSANAANGKAKREDITUNSURSUBUNSUR3NO2.6.00muda9.00madya12.00utama3.4.00muda6.00madya8.00utamaC1.3.00muda4.50madya6.00utama2.setiaplaporan0.80UtamaD1.0.30muda0.45madya0.60utama2.6.00muda9.00madya9.00utama30.75madya1.00utama40,6muda0,9madya1,2utama50.75madya1.00utama6setiaplaporan2.00utamasetiaplaporanmelaksanakanpembimbingandanpelatihanprofesionalgurudankepalasekolahdalampelaksanaanpenelitiantindakanmembimbingpengawassekolahmudadan/ataupengawassekolahmadyadalammelaksanakantugaspokokmelaksanakanpembimbingandanpelatihanprofesionalgurudan/ataukepalasekolahsetiaplaporansetiaplaporanmengevaluasihasilpembimbingandanpelatihanprofesionalgurudan/ataukepalasekolahsetiaplaporanmelaksanakanpembimbingandanpelatihankepalasekolahdalammenyusunprogramsekolah,rencanakerja,pengawasandanevaluasi,kepemimpinansekolah,dansisteminformasidanmanajemensetiaplaporanmelaksanakanevaluasihasilpelaksanaanprogrampengawasanpadasekolahbinaanmemantaupelaksanaandelapanStandarNasionalPendidikansetiaplaporansetiaplaporanEvaluasihasilpelaksanaanprogrampengawasanMembimbingdanmelatihprofesionalgurumelaksanakanpenilaiankinerjagurudan/ataukepalasekolahsetiaplaporanmenyusunprogrampembimbingandanpelatihanprofesionalgurudan/atauKepalaSekolahdiKKG/MGMP/MGPdansejenisnyamengevaluasihasilpelaksanaanprogrampengawasanditingkatkabupaten/kota/provinsi
  64. 64. 58Lampiran 1126SATUANHASILBUTIRKEGIATAN4PELAKSANAANGKAKREDITUNSURSUBUNSUR3NOB.1(1)Buku7SemuaJenjang(2)Makalah3.5SemuaJenjang2(1)Buku3.5SemuaJenjang(2)Makalah1.5SemuaJenjangC.Membuatkaryainovatif1a.Hasilkarya4semuajenjangb.Hasilkarya2semuajenjang2a.Hasilkarya4semuajenjangb.Hasilkarya2semuajenjang3a.SK1semuajenjangb.SK1semuajenjangIVPENUNJANGA.2Mengikutiseminar/lokakarya,sebagai:a.narasumbersuratketerangan3semuajenjangb.pembahas/moderatorsuratketerangan2semuajenjangc.pesertasuratketerangan1semuajenjangMengikutiKegiatanPenyusunanStandar/Pedomandansejenisnyapadatingkatnasional.MengikutiKegiatanPenyusunanStandar/Pedomandansejenisnyapadatingkatprovinsi.MengikutiPengembanganPenyusunanStandar,Pedoman,dansejenisnyaKategorisederhanaMembuatkaryasains/teknologitepatgunadalambentukmakalahKategoriKompleksMenciptakankaryaseniKategorikompleksdalambentukbukuPeransertadalamseminar/lokakaryadibidangpendidikanformal/kepengawasansekolahMenerjemahkan/menyadurkanbukudibidangpendidikanformal/pengawasanyangtidakdipublikasikan:KategoriSederhanaPenerjemahan/penyaduranbukudanataukaryailmiahdibidangpendidikanformal/pengawasanMenerjemahkan/menyadurkanbukudibidangpendidikanformal/pengawasanyangdipublikasikan:dalambentukbukuyangditerbitkandandiedarkansecaranasionaldalammakalahilmiahyangdiketahuipimpinanunit
  65. 65. 59 Lampiran 1126SATUANHASILBUTIRKEGIATAN4PELAKSANAANGKAKREDITUNSURSUBUNSUR3NO3a.SK1.50semuajenjangb.SK1semuajenjangB.Keanggotaandalamorganisasiprofesi1SK1semuajenjang2SK0.75semuajenjangC.KeanggotaandalamtimpenilaiangkakreditjabatanfungsionalPengawasSekolahSetiaptahun0.50semuajenjangD.Melaksanakankegiatanpendukungpengawasansekolaha.suratketerangan4semuajenjangb.a.SK0.50semuajenjangb.SK0.50semuajenjangE.Mendapatpenghargaan/tandajasa1a.Setiapkali3semuajenjangb.Setiapkali2.50semuajenjangc.Setiapkali2semuajenjang2a.sepuluhtahunpiagam3semuajenjangb.duapuluhtahunpiagam2semuajenjangc.tigapuluhtahunpiagam1semuajenjangMenjadianggotadalamorganisasiprofesipengawasataukelompokkerjapengawas,sebagai:pengurusaktifanggotaaktifMenjadianggotatimpenilaijabatanfungsionalPengawasSekolahtingkatkabupaten/kotatingkatprovinsiMelaksanakantugassebagaiKoordinatorPengawasSekolahMendapatpenghargaan/tandajasaatasprestasikerjanyapadalombaguru/kepalasekolah/pengawassekolahberprestasimembimbinglomba/kompetensiolimpiadematapelajarandansejenisnyaMendapattugastertentu,sebagaipanitiapadaMendapatpenghargaanSatyaLancanaKaryaSatyaKetuaAnggotatingkatnasional/internasionalMenjadidelegasidalampertemuanilmiahsebagai:
  66. 66. 60Lampiran 1126SATUANHASILBUTIRKEGIATAN4PELAKSANAANGKAKREDITUNSURSUBUNSUR3NOF.1ijazah15semuajenjang2a.ijazah15semuajenjangb.ijazah10semuajenjangc.ijazah5semuajenjangttdSarjana/DiplomaIV(S1)E.E.MANGINDAANDANREFORMASIBIROKRASIMENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARAMemperolehgelar/ijazahyangtidaksesuaidenganbidangyangdiampunyaDoktorkehormatan/honoriscausadarilembagayangterakreditasi/diakuinegaraMemperolehijazah/gelaryangtidaksesuaidenganbidangtugasnya:Doktor/spesialis2(S3)Magister/spesialis(S2)
  67. 67. 61 Lampiran 1PERATURANMENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASINOMOR:TANGGAL:III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e1A.1PendidikanSekolah1001001001001001001002MengikutipendidikandanpelatihanfungsionalcalonPengawasSekolahdanmemperolehSuratTandaTamatPendidikandanPelatihan(STTPP)3MengikutipendidikandanpelatihanfungsionaldanmemperolehSuratTandaTamatPendidikandanPelatihan(STTPP)B.C.22003004005507008501050MENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASIttdE.E.MANGINDAANPendidikan:UTAMAJUMLAHANGKAKREDITKUMULATIFMINIMALUNTUKPENGANGKATANDANKENAIKANJABATAN/PANGKATPENGAWASSEKOLAHDENGANPENDIDIKANSARJANA(S1)/DIPLOMAIVJENJANGJABATAN/GOLONGANRUANGDANANGKAKREDITUNSURUTAMAMUDAUNSUR6007601501901206090480KegiatanpenunjangPengawasSekolah2040≤20%JUMLAHUNSURPENUNJANGPengembanganProfesiLAMPIRANII:80160240NO.PengawasanAkademikdanManajerial≥80%MADYAPERSENTASE36021Tahun201030Desember2010
  68. 68. 62Lampiran 1PERATURANMENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASINOMOR:TANGGAL:III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e1A.1PendidikanSekolah1501501501501501501502MengikutipendidikandanpelatihanfungsionalcalonPengawasSekolahdanmemperolehSuratTandaTamatPendidikandanPelatihan(STTPP)3MengikutipendidikandanpelatihanfungsionaldanmemperolehSuratTandaTamatPendidikandanPelatihan(STTPP)B.C.22003004005507008501050MENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASIttdE.E.MANGINDAANJUMLAHANGKAKREDITKUMULATIFMINIMALUNTUKPENGANGKATANDANKENAIKANJABATAN/PANGKATPENGAWASSEKOLAHDENGANPENDIDIKANPASCASARJANA(S2)LAMPIRANIII:≥80%PengawasanAkademikdanManajerial40120200Pendidikan:MUDAMADYAUTAMANO.PERSENTASEUNSURJENJANGJABATAN/GOLONGANRUANGDANANGKAKREDITJUMLAH5080110UNSURUTAMAUNSURPENUNJANG≤20%1030PengembanganProfesi320440560720KegiatanpenunjangPengawasSekolah14018021Tahun201030Desember2010
  69. 69. 63 Lampiran 1PERATURANMENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPATARURNEGARADANREFORMASIBIROKRASINOMOR:TANGGAL:III/cIII/dIV/aIV/bIV/cIV/dIV/e1A.1PendidikanSekolah2002002002002002002002MengikutipendidikandanpelatihanfungsionalcalonPengawasSekolahdanmemperolehSuratTandaTamatPendidikandanPelatihan(STTPP)3MengikutipendidikandanpelatihanfungsionaldanmemperolehSuratTandaTamatPendidikandanPelatihan(STTPP)B.C.22003004005507008501050MENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADANREFORMASIBIROKRASIttdE.E.MANGINDAANUTAMAPengawasanAkademikdanManajerialPengembanganProfesi≥80%2040170JUMLAHANGKAKREDITKUMULATIFMINIMALUNTUKPENGANGKATANDANKENAIKANJABATAN/PANGKATPENGAWASSEKOLAHDENGANPENDIDIKANDOKTOR(S3)JENJANGJABATAN/GOLONGANRUANGDANANGKAKREDITNOPERSENTASEUNSURUNSURUTAMAPendidikan:JUMLAHUNSURPENUNJANGKegiatanpenunjangPengawasSekolah13070100≤20%-400520680LAMPIRANIV:-80160280MUDAMADYA21Tahun201030Desember2010

×