Materi Rakor, Workshop & Sosialisasi Pustekkom Semester I/2012

1. Pustekkom Kemdikbud 2012

2.  Permasalahan Umum Layanan Publik
 Konsep Reformasi Layanan Pendidikan
 Model Pengembangan e-Layanan
 Jardiknas dan Implementasinya

3. 1 | Permasalahan Umum Layanan Publik

4.  Kurang responsif terhadap berbagai keluhan dan tidak sensitif
terhadap harapan masyarakat sehingga layanan dilaksanakan
dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan layanan.
 Kurang informatif yakni berbagai informasi yang lambat atau tidak
sampai kepada masyarakat.
 Kurang accessible yakni unit pelaksana layanan jauh dari jangkauan
masyarakat sehingga menyulitkan bagi penerima layanan.
 Kurang koordinasi menyebabkan pertentangan kebijakan antar
instansi layanan sejenis.
 Kurangnya keterbukaan sehingga sulit dipantau perkembangan
pengajuan yang aktual.
 Birokratis berjenjang dan rumit menyebabkan penyelesaian
permalahan yang lama.
 Kurang efisien yakni beberapa persyaratan yang sama diperlukan
dalam proses yang berbeda karena tidak ada sharing data dalam
satu kementerian.

5. Kurang responsif
Kurang informatif
Kurang accessible
Kurang koordinasi
Profesionalisme
Kurang terbuka
Kompetensi
Kurang efisien
Empati dan Etika
Permasalahan utama layanan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan. Kualitas layanan sangat tergantung
pada berbagai aspek, yaitu pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan SDM, dan kelembagaan. Dari aspek
penyelenggaraan, layanan konvensional memiliki kelemahan antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang
accessible, kurang koordinasi, kurang keterbukaan dan kurang efisien. Dari aspek SDM, layanan konvensional masih
kurang dalam hal: profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Dari aspek kelembagaan, desain organisasi yang tidak
dirancang khusus untuk pemberian layanan kepada masyarakat diwarnai dengan kekakuan hirarki yang membuat
layanan menjadi rumit (birokratis) dan tidak terkoordinasi.

6. Kurang Layanan Layanan
informasi
Konvensional Prima
advisor Kurang akses
calo
pengacara
Kurang
kepastian Publik
Kemdikbud
advisor
Aplikasi e-Layanan
Pegawai
Selama ini, publik cukup disulitkan dengan sistem layanan yang ada. Publik harus menunggu lama untuk mendapatkan
layanan, namun mereka juga tidak mendapatkan kepastian mengenai status layanan tersebut, hingga publik dapat
membawa ke dalam jalur hukum. Selain itu, di sisi lain, kurangnya informasi dan akses ke Kemdiknas, memungkinkan
munculnya pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan situasi. Padahal masyarakat sangat mengharapkan layanan yang
dapat mengatasi semua permasalahan di atas, yakni tanpa menunggu lama, mendapatkan kepastian, akses dan
informasi yang mudah dari Kemdiknas.

7. 2 | Konsep Reformasi Layanan Pendidikan

8. + Standar Pelayanan Publik
(UU No 25 Tahun 2009)
Solusi TIK
dengan e-Layanan Fungsi Pengawasan Eksternal & Internal
+ Kriteria standar TIK
G2C: G2B: G2G:
Government to Government to Government to
Citizen Business Government
 Reformasi Layanan Konvensional menuju Layanan Prima dengan menggunakan Pendekatan TIK yang berupa e-
Layanan (layanan secara elektronik) dengan berlandaskan kriteria standar TIK dan Standar Layanan Publik sesuai
dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 Penilaian Kinerja dilakukan oleh penyelenggara layanan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja
yang berdasarkan standar layanan
 Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Publik dilakukan oleh pengawas internal (atasan langsung dan pengawas
fungsional) dan pengawas eksternal (masyarakat, ombudsman, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota).

9. Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
maka asas standar layanan publik adalah sebagai berikut :

10. Manajemen Perubahan:
Pola Pikir, Pola Sikap, Pola Tindak
Kondisi Kondisi
Sistem
Saat Ini Ideal
Penataan Sistem: Efisien, Transparan, Akuntabel
Pemanfaatan TIK
Untuk mewujudkan kondisi Kemdikbud yang ideal agar mampu memberikan layanan yang terbaik kepada
masyarakat dibutuhkan 3 aspek, yaitu:
• Penguatan organisasi yang sehat dan dinamis,
• Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif, dan
• Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, memiliki tata nilai, dan etika kerja.
Ketiga aspek tersebut perlu didukung dengan penataan sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan optimal, serta manajemen perubahan SDM terkait
dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak

11. Fokus Orientasi Basis Sifat
Birokrasi Ideal
Birokrasi Unit kerja Dokumen Ekslusif
Konvensional
Birokrasi
Flow &
Publik Fungsi Informasi
Share
SDM yang Kompeten
Sistem berbasis TIK
(Efisien, Transparan, Akuntabel)
Lembaga yang Kokoh-Mandiri
Pendekatan yang dipergunakan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemdikbud dari birokrasi konvensional menuju
birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut:
•Setiap proses dirancang untuk memudahkan yang menerima layanan, bukan yang memberikan layanan (public centric).
•Setiap sistem dirancang mengacu pada fungsi organisasi bukan pada struktur organisasi/unit kerja (function based).
•Setiap proses mengacu pada informasi yang dibutuhkan bukan pada dokumen fisik (information based).
•Setiap informasi yang dihasilkan dari suatu proses harus dapat dipakai bersama oleh semua pemangku kepentingan terkait
(information sharing).
•SDM yang kompeten di bidangnya dan mempunyai kinerja terukur.
•Setiap layanan didukung oleh:
 Pemanfaatan TIK sehingga lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
 Lembaga yang kokoh, mandiri, dan mempunyai kinerja terukur (performance-based organization).

12.  Publik maupun Kementerian mendapatkan manfaat yang maksimal dari e-Layanan,
Manfaat
yakni penerima layanan mendapatkan kemudahan, kepastian dan kecepatan layanan,
sedangkan kementerian mendapatkan kematangan data permintaan dari partisipasi
Partisipatif aktif masyarakat.
 Publik mendapatkan kemudahan dalam mengakses e-Layanan, sistem memberikan
Kemudahan peringatan-peringatan apabila ada masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan
User (validasi dan verifikasi awal) dan sistem memberitahukan status pemrosesan layanan
(kepastian bagi publik).
Flow and Share  Data yang sudah dimasukkan dan diverifikasi oleh pengguna, tidak diketik ulang oleh
operator serta data dalam bentuk database.
 Layanan yang diberikan untuk individu atau satuan pendidikan tertentu harus memakai
Keamanan otentifikasi yang memadai dan setiap isian yang melewati otentifikasi berkekuatan
hukum (UU ITE).
 Semua informasi atau layanan disajikan atau diminta relevan dengan konteksnya dan
Konsistensi data tetap (non transaksi) yang sudah pernah dimasukkan tidak perlu diminta berulang-
ulang.
Sustainability  Perlu dijaga kesinambungan e-Layanan melalui data support, process support dan
pemantauan kinerja layanan.
Integrasi dan  Integrasi pada level data base dan/atau web service untuk mendapatkan nilai tambah
Arsitektur yang tinggi dan mempertinggi konsistensi.

13. 3 | Model Pengembangan e-Layanan

14.  Portal Layanan Prima Kemdikbud
 Pendataan Pendidikan
 Manajemen Persuratan On-Line (e-Office)
 PPDB Online
 Rumah Belajar
 TVE Streaming

15. Situs web “kemdikbud.go.id” secara terintegrasi dapat:
 Menampilkan informasi dan layanan Kemdiknas yang dibutuhkan oleh semua pemangku kepentingan.
 Memudahkan publik untuk mendapatkan layanan dan menyampaikan keluhan/permasalahan
 Rancangan situs berorientasi pada “penerima layanan” bukan “pemberi layanan”

16. Kondisi Sebelumnya Kondisi Saat Ini
Unit II Unit III Unit I Unit III
Unit I Unit IV Unit II Unit IV
Pusat Layanan
Prima
Pendidikan
Nasional
Publik
Informasi
Publik
Layanan
 Mengintegrasikan sumber data-sumber data ke portal yang menjadi “jalan masuk” utama.
 Mengintegrasikan layanan-layanan yang diberikan unit utama melalui portal utama.

17. Fakta Sekolah di data berkali-kali (PSP, UN, QITEP, TRIMS,...)
Mahalnya biaya pengumpulan data
Jenuhnya unit sekolah dalam melayani
Dampak Rendahnya ketelitian dan konsistensi data
Terjadi pengulangan data (mungkin nilainya berbeda)
Banyaknya sumber data
Solusi Sekolah di data hanya sekali untuk semua kebutuhan
Perangkat
Hukum
Instruksi Menteri

18. C
Setiap Anak Indonesia Dipastikan Mendapat Pelayanan Pendidikan Yang
Baik dan Bermutu, tanpa membedakan geografis, sosial budaya, dan
ekonomi.

19. Data
Data Data Data
NPSN,
BOS NUPTK NISN
NSS
Data awal Data awal
Kondisi Sekolah, Peserta Didik, ∆
Sekolah Data
Kondisi & Penugasan PTK Sistem (incremental)
Pendataan Warehouse
Pendidikan PDSP
KK-DATADIK
Mobile
Client
Surveyor Kondisi
Snapshot Sekolah Multi-Snapshot Star / Hypercube
(Periodik)

20. Sekolah
Service Interface
PAS
ICT Based
School Online
Management
Service Interface
Sistem
Bac up
Pendataan
k
Ditjen
S
Dikmen
ervice Interface
Restore Online
ICT Center
Offline

24. Pusat
Sumber
Portal Belajar
belajar.kemdikbud.go.id
Rumah
Sekolah
Sekolah

25. 4 | Jardiknas dan Implementasinya

26. Realisasi Target
No. Zona Jardiknas
2009 2010 2011 2012
1. Kantor 939 titik 942 titik 910 titik 910 titik
2. Perguruan Tinggi (Inherent) 363 titik 363 titik 56 titik 56 titik
3. Sekolah (SchoolNet) 17.500 titik 25.565 titik 23.017 titik 20.000 titik
4. Personal (TeacherNet) 2.875 Titik 4. 520 titik - titik -Titik
Total 21.677 titik 31.390 titik 23.983 titik 20.966 titik

28. • Mendapat bahan yang
• Mendapat data terbaru standar secara nasional
statistik pendidikan • Meningkatkan kompetensi
• Memudahkan perencanaan • Mendapat informasi
• Transparansi pendidikan pendidikan
lembaga guru
pendidikan
orang tua
murid
• Mendampingi siswa dalam • Bimbingan belajar on-line
mencari bahan belajar
• Sarana uji-coba / try-out
• Memperoleh informasi ke Bank Soal
sekolah
• Akses ke buku2 standard
• Mencari peraturan, BSE
informasi dan panduan
pendidikan