1. Kepada Yth :
Mau Bebas Masalah PPN?
“Amankan” Dulu Faktur Pajaknya...
(Hotel Mulia Senayan,Tgl. 9 – 10 Januari 2013 )
Updating Peraturan PPN terbaru (PP No. 1 Tahun FREE CD EXCEL UNTUK
MEMUDAHKAN
IMPORT Ke E-SPT
Telah terbit Peraturan baru PPN yaitu:
1. PER-24/PJ/2012, tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur dan pemberitahuan
dalam rangka pembuatan, tatacara pembetulan atau penggantian, dan tatacara pembatalan faktur pajak.
Berlaku 1 April 2013
2. PMK 85/PMK.03/2012, stdd PMK 136/PMK.03/2012 (PMK 85 yang mewajibkan BUMN untuk
melampirkan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak pada pelaporan pada
SPT Masa PPN Agustus 2012.),tentang penunjukkan BUMN/BUMD sebagai WAPU PPN. Apakah
Penunjukkan ini dapat merubah pelaksanaan kewajiban PPN bagi BUMN/BUMD serta para rekanannyaPMK
84/PMK.03/2012, tentang tata cara pembuatan, pembetulan/penggantian FP, bagaimana kaitan peraturan ini
dengan PER-13/PJ/ 2010, PER-65/PJ/2010 dan PER-58/PJ/ 2010?
3.PMK 84/PMK.03/2012, tentang tata cara pembuatan, pembetulan/penggantian FP, bagaimana kaitan
peraturan ini dengan PER-13/PJ/ 2010, PER-65/PJ/2010 dan PER-58/PJ/ 2010?
4.PMK 83/PMK.03/2012, tentang kriteria jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN. Apakah terdapat
perubahan kriteria jasa tenaga kerja yang tidak dipajaki?
5.PMK 80/PMK.03/2012 tentang jasa angkutan yang tidak dikenai PPN. Apakah perubahan ketentuan jasa
angkutan yang tidak dikenai PPN ini merubah transaksi yang selama ini dilakukan?
Deskripsi Pelatihan:
Apakah Anda pernah atau justru sedang bermasalah dengan Faktur Pajak (FP) ? Sudahkah Anda
mengetahui isi PMK 84/PMK.03/2012 dan implikasinya terhadap pembuatan FP? Bagaimana menyikapi
“kekakuan” peraturan seputar FP sehingga PKP terhindar dari sanksi dan hubungan dengan rekanan tetap
terjaga baik? Atau mungkin Anda masih pusing dengan pertanyaan-pertanyaan lain seputar FP (lihat daftar
masalah dalam PPN) karena belum menemukan jawabannya?
Apakah Anda BUMN/BUMD? Atau apakah Anda bertransaksi dengan BUMN dan BUMD? Sudahkah materi
PMK 85/PMK.03/2012, tentang penunjukkan BUMN/BUMD sebagai WAPU PPN diketahui secara
komprehensif?
Apakah semua jenis jasa selain tiga jasa yang disebutkan dalam PMK 70/PMK.03/2010 terutang PPN
10% seiring terbitnya SE-49/PJ/2011? Atau mungkin Anda masih pusing dengan pertanyaan-
pertanyaan lain seputar FP (lihat daftar masalah dalam PPN) karena belum menemukan jawabannya?
Lalu bagaimana dengan pemberlakuan PP No 1 tahun 2012 yang memberikan : penegasan , penjelasan
PPN- tanggungjawab renteng, pembayaran PPN-pemakaian sendiri- kewajiban kerjasama operasi PKP –
saat penerbitan Faktur Pajak, rincian, barang dan jasa yg tidak dikenai PPN-pengertian barang modal
yang terkait dengan perkreditan pajak masukan bagi PKP belum berproduksi –PKP pedagang
eceran,sentralisasi PPN sudah Anda ketahui?
Meskipun demikian, pelatihan ini menekankan pembahasan seputar FP karena mayoritas sanksi PPN
sangat berhubungan dengan FP. Sederhananya, kalau PKP ingin kewajiban PPN aman, amankan dulu FP-
nya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk PKP penjual sebab PKP pembeli juga bisa kehilangan hak untuk
mengkreditkan Pajak Masukan. Jadi, tidak hanya PKP penjual yang mesti waspada, PKP pembeli juga
harus pasang mata!
Di luar FP dan penegasan dalam PP Nomor 1 Tahun 2012, turut pula dibahas secara lengkap sejumlah
masalah PPN di lapangan yang sering membuat bingung PKP. Ingat, jika PKP salah menentukan aspek PPN
yang muncul, maka hampir pasti FP-nya juga akan bermasalah. Beberapa di antaranya adalah seputar
ekspor, pengkreditan Pajak Masukan, pedoman pengkreditan Pajak Masukan, implikasi perbedaan batasan
pembukuan dan batasan PKP, restitusi PPN, PPN atas penjualan aktiva perusahaan, PPN membangun
sendiri, PPN atas pemberian Cuma-Cuma, SPT PPN 1111.
Tujuan Pelatihan :
• Memahami konsep pemungutan PPN;
• Memahami ketentuan terbaru mengenai PPN, khususnya Faktur Pajak sebagai bukti
pemungutan PPN dan pengkreditan PPN;

2. • Mengetahui peraturan-peraturan terbaru di bidang PPN lainnya sebagai pelaksana ketentuan UU
PPN No 42 tahun 2009, termasuk penunjukkan BUMN/BUMD sebagai WAPU PPN, kriteria jasa tenaga
kerja yang tidak dikenai PPN, dan ketentuan jasa angkutan yang tidak dikenai PPN
• Mengetahui praktik, problem dan solusi terkait pemungutan PPN di lapangan.
Topik Pembahasan:
Hari 1 Jam 09.00 – 16.30 Hari 2: Jam 09.00 – 16.30
Sesi 1: Jam 09.00 – 12.00 Sesi 1: Jam 09.00 – 12.00
1. Konsep Dasar PPN dan PPn BM: 1. Ketentuan-ketentuan Khusus PPN:
 Karakteristik Legal PPN;  PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri; Ekspor JKP,
 Objek dan Subjek PPN; Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), dll;
 Kewajiban Subjek PPN; dan  Fasilitas PPN Dibebaskan dan atau PPN Tidak
 Mekanisme Pemungutan PPN. Dipungut.
2. Faktur Pajak dan Permasalahannya:
Sesi 2 : Jam 13.00 – 15.00
 Jenis Faktur Pajak; Saat Pembuatan Faktur Pajak;
 Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Yang Hilang; 2. Formulir SPT Masa PPN:
 Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur  Persandingan Formulir 1107, 1108, 1111 dan 1111DM
Pajak;  Tata Cara Penyampaian (Pelaporan); Tempat
 Faktur Pajak Tidak Lengkap; Penyampaian (Pelaporan) SPT Masa PPN;
 Faktur Pajak Pedagang Eceran; dan  Instalasi e SPT; Input data; Pelaporan dan Pembuatan
 Sanksi-sanksi Perpajakan Terkait Faktur Pajak. FP Pengganti.
Sesi 2: Jam 13.00 – 15.00 3. Pengenalan SPT PPN 1111 dan 1111DM sesuai PER-
3. Pengkreditan Pajak Masukan: 44/PJ./2010 dan PER-45/PJ./2010:
 Syarat Pengkreditan Pajak Masukan;  Mencermati tatacara pelaporan SPT PPN 1111;
 Syarat dan Ketentuan Baru Terkait Restitusi PPN dan  Mencermati tatacara pelaporan SPT PPN 1111 DM.
PPn BM;
 PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau 4. Pengenalan e SPT PPN 1111 dan 1111DM:
JKP dari Luar Daerah Pabean.  Mencermati pengisian e SPT PPN 1111;
 Mencermati pengisian SPT PPN 1111 DM.
5. Resume Aturan Terbaru PPN
Sesi 3 : Jam 15.15 – 16.00
 PMK 80/PMK.03/2012, PMK 82/PMK.03/2012, PMK
Diskusi interaktif
83/PMK.03/2012, PMK 84/PMK.03/2012 dan PMK
85/PMK.03/2012.
Sesi 3 : Jam 15.15 – 16.00
Diskusi interaktif
Investasi: Rp 2.000.000,- (untuk 1 peserta)
Pembicara: Tim Konsultan Pajak “Formasi” / Redaktur Indonesian Tax Review sekaligus mantan Pemeriksa DJP.
Pembatalan yang dilakukan dalam 3 hari sebelum hari pelaksanaan dikenakan cancellation fee sebesar Rp. 500.000,-
Informasi hubungi: SHINTA TULIP Telp. 021-28842858 /087882998073Fax. 021- 7884 3131
FORMULIR REGISTRASI / PPN / SHINTA
Nama & Jabatan : 1. .................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
Nama Perusahaan : ...................................................................................................................................…..
Alamat Perusahaan : ...................................................................................................................................…..
Telepon : ..................................... Ext. ............. Fax ...............E-mail...................................……….…
Penanggung-jawab : .......................................................Telepon ........................................Ext. ................……

3. Daftar Masalah dan Pertanyaan dalam PPN
1. Bagaimana jika nomor FP saya tidak urut, apakah bermasalah?
2. Bagaimana jika FP terlambat diterima? Apa harus dibuatkan FP baru? Apa solusinya?
3. Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal DO? Apakah tanggal FP harus sama dengan
tanggal berita acara?
4. Apakah proforma invoice diperbolehkan dan diakui dalam PPN?
5. Apakah semua informasi dalam FP harus disi? Bagaimana jika rekanan tidak punya NPWP
atau alamat? Apakah masih bisa membuat FP sederhana?
6. Nota Pembatalan fungsinya hampir sama dengan Nota Retur. Apakah nota pembatalan ini
bisa dipergunakan untuk meng-adjust pembatalan tanpa perlu membuat
penggantian/pembatalan FP?
7. Bagaimana jika terdapat debit note atau credit note?
8. Apa implikasi kesalahan FP bagi PKP pembeli?
9. UU PPN baru menyebut tentang ekspor JKP sebagai objek PPN. Bagaimana kaitannya
dengan PMK No. 70/PMK.03/2011? Bagaimana pula dengan SE-145/PJ/2010?
10. Pahami pula Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan PPN Jasa Luar
Negeri yang berbeda dengan ketentuan terdahulu.
11. Ada perubahan ketentuan pengenaan pajak terhadap PKP Tertentu, khususnya PKP dengan
omzet ≤ Rp 1,8 milyar, PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran
dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Bagaimana cara perhitungan pajaknya
serta pembayaran PPN-nya?
12. Pedoman pengkreditan FP Masukan bagi yang melakukan penyerahan terutang dan tidak
terutang dapat dilakukan dengan cara ”apple to apple” serta dengan cara proporsional.
Kapan hal ini dilakukan dan bagaimana ketentuannya?
13. UU KUP memperbolehkan WP untuk tidak pembukuan sepanjang peredaran usahanya tidak
lebih dari 4.8M. UU PPN menyatakan WP dengan penyerahan tidak lebih dari Rp600 juta
tidak wajib menjadi PKP. Lalu bagaimana PKP yang berada di antara batas Rp 600 juta dan
Rp 4,8 miliar melakukan kewajiban PPN-nya? Apakah wajib PK-PM?
14. Tanggung renteng sudah dihapus dalam UU KUP, tapi muncul kembali dalam UU PPN (Pasal
16F). Bagaimana efeknya terhadap PKP?
15. Gagal produksi adalah hal yang tidak diinginkan oleh pengusaha, tapi kadang tidak dapat
dihindari. Bagaimana kewajiban dan sanksi pajaknya bagi yang sudah terlanjur
mengkreditkan, atau mengkreditkan dan menerima restitusi Pajak Masukan-nya?
16. Apa implikasi PPN terkait dengan luas bangunan yang dibuat oleh WP? Lalu berapa lama
PPN atas membangun sendiri ini harus dilakukan kewajibannya? Kapan kewajiban tersebut
harus dilakukan? Pahami hal sekecil-kecilnya, hindari kesalahan yang tidak perlu karena
kita kurang update peraturan PPN.
17. Apa saja fasilitas PPN yang berlaku saat ini?
18. Sejak Januari 2011 setiap PKP diwajibkan menggunakan formulir PPN baru. Dan hampir
setiap bulan terdapat update dari software e SPT. Sudahkah update e SPT 1111 dan e SPT
1111DM ini di-install di komputer kita?

4. Daftar Masalah dan Pertanyaan dalam PPN
1. Bagaimana jika nomor FP saya tidak urut, apakah bermasalah?
2. Bagaimana jika FP terlambat diterima? Apa harus dibuatkan FP baru? Apa solusinya?
3. Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal DO? Apakah tanggal FP harus sama dengan
tanggal berita acara?
4. Apakah proforma invoice diperbolehkan dan diakui dalam PPN?
5. Apakah semua informasi dalam FP harus disi? Bagaimana jika rekanan tidak punya NPWP
atau alamat? Apakah masih bisa membuat FP sederhana?
6. Nota Pembatalan fungsinya hampir sama dengan Nota Retur. Apakah nota pembatalan ini
bisa dipergunakan untuk meng-adjust pembatalan tanpa perlu membuat
penggantian/pembatalan FP?
7. Bagaimana jika terdapat debit note atau credit note?
8. Apa implikasi kesalahan FP bagi PKP pembeli?
9. UU PPN baru menyebut tentang ekspor JKP sebagai objek PPN. Bagaimana kaitannya
dengan PMK No. 70/PMK.03/2011? Bagaimana pula dengan SE-145/PJ/2010?
10. Pahami pula Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan PPN Jasa Luar
Negeri yang berbeda dengan ketentuan terdahulu.
11. Ada perubahan ketentuan pengenaan pajak terhadap PKP Tertentu, khususnya PKP dengan
omzet ≤ Rp 1,8 milyar, PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran
dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Bagaimana cara perhitungan pajaknya
serta pembayaran PPN-nya?
12. Pedoman pengkreditan FP Masukan bagi yang melakukan penyerahan terutang dan tidak
terutang dapat dilakukan dengan cara ”apple to apple” serta dengan cara proporsional.
Kapan hal ini dilakukan dan bagaimana ketentuannya?
13. UU KUP memperbolehkan WP untuk tidak pembukuan sepanjang peredaran usahanya tidak
lebih dari 4.8M. UU PPN menyatakan WP dengan penyerahan tidak lebih dari Rp600 juta
tidak wajib menjadi PKP. Lalu bagaimana PKP yang berada di antara batas Rp 600 juta dan
Rp 4,8 miliar melakukan kewajiban PPN-nya? Apakah wajib PK-PM?
14. Tanggung renteng sudah dihapus dalam UU KUP, tapi muncul kembali dalam UU PPN (Pasal
16F). Bagaimana efeknya terhadap PKP?
15. Gagal produksi adalah hal yang tidak diinginkan oleh pengusaha, tapi kadang tidak dapat
dihindari. Bagaimana kewajiban dan sanksi pajaknya bagi yang sudah terlanjur
mengkreditkan, atau mengkreditkan dan menerima restitusi Pajak Masukan-nya?
16. Apa implikasi PPN terkait dengan luas bangunan yang dibuat oleh WP? Lalu berapa lama
PPN atas membangun sendiri ini harus dilakukan kewajibannya? Kapan kewajiban tersebut
harus dilakukan? Pahami hal sekecil-kecilnya, hindari kesalahan yang tidak perlu karena
kita kurang update peraturan PPN.
17. Apa saja fasilitas PPN yang berlaku saat ini?
18. Sejak Januari 2011 setiap PKP diwajibkan menggunakan formulir PPN baru. Dan hampir
setiap bulan terdapat update dari software e SPT. Sudahkah update e SPT 1111 dan e SPT
1111DM ini di-install di komputer kita?

5. Daftar Masalah dan Pertanyaan dalam PPN
1. Bagaimana jika nomor FP saya tidak urut, apakah bermasalah?
2. Bagaimana jika FP terlambat diterima? Apa harus dibuatkan FP baru? Apa solusinya?
3. Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal DO? Apakah tanggal FP harus sama dengan
tanggal berita acara?
4. Apakah proforma invoice diperbolehkan dan diakui dalam PPN?
5. Apakah semua informasi dalam FP harus disi? Bagaimana jika rekanan tidak punya NPWP
atau alamat? Apakah masih bisa membuat FP sederhana?
6. Nota Pembatalan fungsinya hampir sama dengan Nota Retur. Apakah nota pembatalan ini
bisa dipergunakan untuk meng-adjust pembatalan tanpa perlu membuat
penggantian/pembatalan FP?
7. Bagaimana jika terdapat debit note atau credit note?
8. Apa implikasi kesalahan FP bagi PKP pembeli?
9. UU PPN baru menyebut tentang ekspor JKP sebagai objek PPN. Bagaimana kaitannya
dengan PMK No. 70/PMK.03/2011? Bagaimana pula dengan SE-145/PJ/2010?
10. Pahami pula Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan PPN Jasa Luar
Negeri yang berbeda dengan ketentuan terdahulu.
11. Ada perubahan ketentuan pengenaan pajak terhadap PKP Tertentu, khususnya PKP dengan
omzet ≤ Rp 1,8 milyar, PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran
dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Bagaimana cara perhitungan pajaknya
serta pembayaran PPN-nya?
12. Pedoman pengkreditan FP Masukan bagi yang melakukan penyerahan terutang dan tidak
terutang dapat dilakukan dengan cara ”apple to apple” serta dengan cara proporsional.
Kapan hal ini dilakukan dan bagaimana ketentuannya?
13. UU KUP memperbolehkan WP untuk tidak pembukuan sepanjang peredaran usahanya tidak
lebih dari 4.8M. UU PPN menyatakan WP dengan penyerahan tidak lebih dari Rp600 juta
tidak wajib menjadi PKP. Lalu bagaimana PKP yang berada di antara batas Rp 600 juta dan
Rp 4,8 miliar melakukan kewajiban PPN-nya? Apakah wajib PK-PM?
14. Tanggung renteng sudah dihapus dalam UU KUP, tapi muncul kembali dalam UU PPN (Pasal
16F). Bagaimana efeknya terhadap PKP?
15. Gagal produksi adalah hal yang tidak diinginkan oleh pengusaha, tapi kadang tidak dapat
dihindari. Bagaimana kewajiban dan sanksi pajaknya bagi yang sudah terlanjur
mengkreditkan, atau mengkreditkan dan menerima restitusi Pajak Masukan-nya?
16. Apa implikasi PPN terkait dengan luas bangunan yang dibuat oleh WP? Lalu berapa lama
PPN atas membangun sendiri ini harus dilakukan kewajibannya? Kapan kewajiban tersebut
harus dilakukan? Pahami hal sekecil-kecilnya, hindari kesalahan yang tidak perlu karena
kita kurang update peraturan PPN.
17. Apa saja fasilitas PPN yang berlaku saat ini?
18. Sejak Januari 2011 setiap PKP diwajibkan menggunakan formulir PPN baru. Dan hampir
setiap bulan terdapat update dari software e SPT. Sudahkah update e SPT 1111 dan e SPT
1111DM ini di-install di komputer kita?

6. Daftar Masalah dan Pertanyaan dalam PPN
1. Bagaimana jika nomor FP saya tidak urut, apakah bermasalah?
2. Bagaimana jika FP terlambat diterima? Apa harus dibuatkan FP baru? Apa solusinya?
3. Apakah tanggal FP harus sama dengan tanggal DO? Apakah tanggal FP harus sama dengan
tanggal berita acara?
4. Apakah proforma invoice diperbolehkan dan diakui dalam PPN?
5. Apakah semua informasi dalam FP harus disi? Bagaimana jika rekanan tidak punya NPWP
atau alamat? Apakah masih bisa membuat FP sederhana?
6. Nota Pembatalan fungsinya hampir sama dengan Nota Retur. Apakah nota pembatalan ini
bisa dipergunakan untuk meng-adjust pembatalan tanpa perlu membuat
penggantian/pembatalan FP?
7. Bagaimana jika terdapat debit note atau credit note?
8. Apa implikasi kesalahan FP bagi PKP pembeli?
9. UU PPN baru menyebut tentang ekspor JKP sebagai objek PPN. Bagaimana kaitannya
dengan PMK No. 70/PMK.03/2011? Bagaimana pula dengan SE-145/PJ/2010?
10. Pahami pula Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan PPN Jasa Luar
Negeri yang berbeda dengan ketentuan terdahulu.
11. Ada perubahan ketentuan pengenaan pajak terhadap PKP Tertentu, khususnya PKP dengan
omzet ≤ Rp 1,8 milyar, PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran
dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Bagaimana cara perhitungan pajaknya
serta pembayaran PPN-nya?
12. Pedoman pengkreditan FP Masukan bagi yang melakukan penyerahan terutang dan tidak
terutang dapat dilakukan dengan cara ”apple to apple” serta dengan cara proporsional.
Kapan hal ini dilakukan dan bagaimana ketentuannya?
13. UU KUP memperbolehkan WP untuk tidak pembukuan sepanjang peredaran usahanya tidak
lebih dari 4.8M. UU PPN menyatakan WP dengan penyerahan tidak lebih dari Rp600 juta
tidak wajib menjadi PKP. Lalu bagaimana PKP yang berada di antara batas Rp 600 juta dan
Rp 4,8 miliar melakukan kewajiban PPN-nya? Apakah wajib PK-PM?
14. Tanggung renteng sudah dihapus dalam UU KUP, tapi muncul kembali dalam UU PPN (Pasal
16F). Bagaimana efeknya terhadap PKP?
15. Gagal produksi adalah hal yang tidak diinginkan oleh pengusaha, tapi kadang tidak dapat
dihindari. Bagaimana kewajiban dan sanksi pajaknya bagi yang sudah terlanjur
mengkreditkan, atau mengkreditkan dan menerima restitusi Pajak Masukan-nya?
16. Apa implikasi PPN terkait dengan luas bangunan yang dibuat oleh WP? Lalu berapa lama
PPN atas membangun sendiri ini harus dilakukan kewajibannya? Kapan kewajiban tersebut
harus dilakukan? Pahami hal sekecil-kecilnya, hindari kesalahan yang tidak perlu karena
kita kurang update peraturan PPN.
17. Apa saja fasilitas PPN yang berlaku saat ini?
18. Sejak Januari 2011 setiap PKP diwajibkan menggunakan formulir PPN baru. Dan hampir
setiap bulan terdapat update dari software e SPT. Sudahkah update e SPT 1111 dan e SPT
1111DM ini di-install di komputer kita?